Jakarta – Pemerintah dan aparat keamanan memastikan situasi nasional menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia tetap aman dan kondusif. Berbagai narasi yang beredar di media sosial terkait potensi gangguan keamanan maupun kerusuhan dipastikan tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri telah bersinergi dengan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas keamanan selama rangkaian perayaan kemerdekaan berlangsung.

“Kita bersama seluruh kementerian dan lembaga, khususnya yang memiliki tugas untuk menjaga stabilitas keamanan, bekerja sama dengan pemerintah daerah semuanya di seluruh Indonesia,” ujar Jenderal Sigit.

Menurut Kapolri, koordinasi terus dilakukan untuk memastikan seluruh agenda peringatan kemerdekaan berjalan lancar dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Tentunya setiap saat selalu berkoordinasi untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian nanti masuk pada perayaan 17 yang sudah dimulai dari beberapa rangkaian yang dilaksanakan pemerintah, semuanya bisa berjalan dengan aman,” tuturnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat menyambut HUT RI sebagai momentum kebersamaan dan persatuan bangsa.

“Tentunya kita imbau, ini adalah perayaan kita, perayaan kemerdekaan yang ke-81, perayaan kita bersama. Mari kita sambut bersama-sama, kita rayakan bersama-sama dengan baik, dan kita jaga keutuhan bangsa ini,” imbaunya.

Selain memastikan keamanan perayaan kemerdekaan, Polri juga tengah mendalami penyebaran video hoaks bernarasi demonstrasi ricuh yang viral di media sosial. Kapolri menegaskan bahwa aparat akan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum terhadap pihak yang menyebarkan informasi tidak benar.

“Saat ini sedang dilaksanakan pendalaman oleh tim, nanti pada saatnya akan kita informasikan,” kata Jenderal Sigit.

Ia juga mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial secara bertanggung jawab.

“Yang jelas tentunya terkait dengan kegiatan masyarakat di media sosial, harapan kita berikan informasi-informasi yang sesuai dengan fakta. Karena undang-undang mengaturnya,” ujarnya.

Sementara itu, Menko Polkam Djamari Chaniago mengajak masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh berbagai konten provokatif yang sengaja disebarkan menjelang peringatan kemerdekaan.

“Ketenangan semacam ini sangat dibutuhkan, apalagi menjelang kita pada perayaan Ulang Tahun kita yang ke-81 yang akan kita rayakan sebentar lagi,” ujar Djamari.

Ia menegaskan bahwa masyarakat seharusnya menyambut momentum kemerdekaan dengan suasana gembira dan optimistis.

“Bersama-sama kita justru harus dengan tenang, berbahagia, bergembira. Masyarakat kita tidak perlu dikotori dengan masalah-masalah yang berkaitan (hoaks/provokasi) seperti saya sebutkan tadi,” pungkasnya. (*)

Jakarta – Pemerintah memastikan situasi keamanan nasional tetap aman, stabil, dan terkendali menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menegaskan bahwa kondisi keamanan nasional berada dalam situasi yang kondusif. Seluruh perkembangan yang terjadi dinilai masih dapat dikendalikan melalui sinergi pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga intelijen.

“Situasi di dalam negeri sangat, sangat mantap. Perkembangan yang terjadi masih dalam kendali kita semua, baik dalam kendali Panglima, Kapolri, maupun koordinasi intelijen melalui BIN,” ujar Djamari.

Selain memastikan stabilitas keamanan di dalam negeri, pemerintah terus memantau dinamika geopolitik global agar tidak berdampak terhadap kondisi ekonomi, sosial, maupun pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.

Pemerintah juga meluruskan berbagai informasi yang beredar di media sosial, termasuk isu pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan yang sempat dikaitkan dengan potensi kerusuhan.

Djamari menegaskan bahwa isu tersebut tidak memiliki hubungan dengan kondisi keamanan nasional. Masyarakat pun diminta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid telah mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi peningkatan penyebaran informasi bohong atau hoaks menjelang peringatan Hari Kemerdekaan.

Kementerian Komunikasi dan Digital mencermati adanya peningkatan produksi konten provokatif yang berisiko mengganggu situasi kondusif di tengah masyarakat sepanjang Agustus.

“Dalam kerangka edukasi publik, kami perlu mengingatkan masyarakat. Kita mencermati menjelang Hari Kemerdekaan bahwa banyak sekali konten hoaks yang diproduksi untuk melakukan provokasi terhadap kondisi yang baik saat ini,” ujar Meutya.

Ia menjelaskan, modus manipulasi informasi yang beredar cukup beragam, mulai dari rekayasa peristiwa, penggunaan rekaman lama, hingga penggabungan rekaman kejadian dari luar negeri yang seolah-olah terjadi di Indonesia.

Karena itu, pers diminta bergerak cepat menyajikan informasi faktual untuk mempersempit ruang penyebaran disinformasi di ruang digital.

“Teman-teman (awak media massa) harus melihat videonya, ada yang betul-betul hoaks atau kejadiannya tidak ada, ada hoaks gabungan memakai gambar lama, dan ada yang menggabungkan kejadian negara lain seolah di Indonesia. Kami ingin teman-teman media meliput dan memberitakan yang benar dengan cepat agar tidak memberi ruang disinformasi,” jelasnya.

Meutya juga meminta para pembuat konten provokatif menghentikan penyebaran berita palsu yang dapat memicu kecemasan masyarakat. Penyebaran hoaks dinilai tidak hanya mencederai nilai demokrasi, tetapi juga mengikis semangat gotong royong dalam menyambut hari kemerdekaan.

Oleh Tania Andini )*

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum bersejarah sekaligus pengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati bangsa Indonesia hari ini lahir dari perjuangan panjang yang menuntut persatuan, pengorbanan, serta semangat gotong royong seluruh anak bangsa. Oleh karena itu, menjelang perayaan hari kemerdekaan, menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan menjadi tanggung jawab bersama yang tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat negara. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam memastikan suasana tetap kondusif sehingga makna kemerdekaan dapat dirasakan secara utuh oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan terhadap keamanan nasional tidak lagi hanya berbentuk ancaman fisik, tetapi juga berkembang melalui ruang digital. Arus informasi yang begitu cepat membuat masyarakat sangat mudah menerima berbagai kabar yang belum tentu benar. Di saat menjelang momentum besar seperti Hari Kemerdekaan, penyebaran hoaks, provokasi, maupun disinformasi berpotensi meningkat karena adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi untuk menimbulkan keresahan. Kondisi semacam ini menjadi tantangan baru yang membutuhkan kewaspadaan seluruh masyarakat.

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas nasional menjelang peringatan HUT ke-81 RI. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah dengan seluruh jajaran aparat keamanan dan intelijen terus diperkuat guna memastikan kondisi keamanan nasional tetap stabil dan terkendali. Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama agar seluruh rangkaian kegiatan nasional maupun perayaan masyarakat di berbagai daerah dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh sukacita.

Komitmen pemerintah juga terlihat dari upaya memberantas penyebaran berita bohong yang sengaja dirancang untuk memicu ketakutan dan keresahan di tengah masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran informasi menyesatkan menjadi bagian penting dalam menjaga ruang publik tetap sehat. Sikap tegas tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan melindungi masyarakat dari dampak buruk informasi palsu yang dapat memecah belah persatuan.

Keamanan nasional tidak akan terwujud tanpa adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan seluruh rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan berjalan dengan aman di seluruh Indonesia. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan sehingga masyarakat dapat merayakan hari bersejarah tersebut dengan rasa aman dan nyaman.

Semangat kebersamaan harus menjadi ruh dalam setiap perayaan 17 Agustus. Ketika seluruh masyarakat memiliki kesadaran bahwa peringatan kemerdekaan adalah pesta nasional yang mempersatukan, maka ruang bagi provokasi dan konflik akan semakin sempit. Persatuan tidak hanya diwujudkan melalui slogan, tetapi melalui sikap saling menghormati, menjaga ketertiban, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Peran masyarakat menjadi semakin penting karena ancaman terhadap keamanan sering kali bermula dari hal-hal yang tampak sederhana, seperti menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pengguna media sosial yang bijaksana. Menahan diri sebelum menyebarkan informasi, memeriksa kebenaran berita, serta mengutamakan sumber resmi merupakan bentuk kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas nasional.

Pandangan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang beredar di media sosial menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Menurutnya, informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat sehingga penyebaran informasi yang akurat harus lebih diutamakan. Ia juga menekankan bahwa masyarakat membutuhkan rasa aman dalam menyambut hari kemerdekaan dan mengingatkan bahwa gangguan keamanan dalam skala besar akan berdampak pada seluruh elemen bangsa.

Semangat menjaga keamanan juga tidak boleh dimaknai hanya sebagai tugas aparat penegak hukum. Lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, organisasi kemasyarakatan, hingga komunitas digital memiliki peran strategis dalam membangun budaya damai. Dengan menciptakan suasana yang tertib selama berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan berlangsung akan menghasilkan dampak besar bagi ketahanan sosial bangsa.

Peringatan Hari Kemerdekaan seharusnya menjadi momentum memperkuat optimisme nasional. Indonesia telah membuktikan kemampuannya melewati berbagai tantangan, mulai dari krisis ekonomi, pandemi, hingga dinamika politik yang kompleks. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kemampuan bangsa untuk tetap bersatu ketika menghadapi ujian. Semangat itulah yang harus terus dipelihara agar Indonesia mampu menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, termasuk ancaman keamanan nonkonvensional yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Makna kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga meneruskan perjuangan tersebut melalui tindakan nyata menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan bangsa. Menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, setiap warga negara memiliki kesempatan untuk menunjukkan kecintaannya kepada tanah air dengan tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan hoaks, menghormati perbedaan, serta mendukung terciptanya suasana yang damai. Ketika seluruh elemen bangsa berjalan dalam semangat yang sama, peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi simbol kokohnya persatuan nasional.

)* penulis merupakan pengamat keamanan siber

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan, memperkokoh semangat kebangsaan, serta menjaga stabilitas nasional di tengah berbagai tantangan global dan dinamika kehidupan bermasyarakat. Dengan mengusung tema ”Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, peringatan kemerdekaan tahun ini tidak hanya menjadi ajang mengenang perjuangan para pendiri bangsa, tetapi juga menjadi pengingat bahwa cita-cita Indonesia maju hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama, solidaritas, dan komitmen seluruh rakyat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tema tersebut mencerminkan arah pembangunan nasional yang menempatkan kedaulatan, pemerataan, dan kesejahteraan sebagai fondasi utama menuju Indonesia yang semakin kuat. Di tengah perkembangan dunia yang penuh ketidakpastian, semangat persatuan menjadi modal sosial yang sangat penting agar bangsa Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan tanpa kehilangan arah dan identitas kebangsaannya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon, Eli Haryati, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” memiliki makna yang sangat mendalam. Menurutnya, makna berdaulat tidak hanya berkaitan dengan kekuatan negara dalam menjaga wilayah dan kedaulatan politik, tetapi juga kemampuan bangsa menentukan masa depannya secara mandiri tanpa bergantung kepada pihak lain. Kemandirian tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global.

Lebih lanjut, Eli menjelaskan bahwa nilai keadilan harus diwujudkan melalui pemerataan pembangunan, kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat, serta penegakan hukum yang tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun wilayah. Sementara itu, kemakmuran merupakan tujuan akhir dari seluruh proses pembangunan nasional yang terus dilakukan pemerintah melalui berbagai program strategis di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketahanan pangan, hingga pembangunan infrastruktur.

Menurut Eli, pencapaian tujuan tersebut tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah semata. Seluruh komponen bangsa memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi nyata sesuai dengan kapasitas masing-masing. Semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia harus terus dipelihara sebagai kekuatan utama dalam membangun bangsa yang maju dan berdaya saing.

Ia juga mengingatkan bahwa semangat kemerdekaan tidak cukup diwujudkan melalui upacara, perlombaan, maupun kegiatan seremonial selama bulan Agustus. Nilai-nilai perjuangan para pahlawan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, bekerja keras, menjaga toleransi, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru yang tidak kalah penting. Arus informasi yang sangat cepat melalui media digital membawa manfaat besar, namun juga membuka ruang bagi penyebaran hoaks, disinformasi, fitnah, provokasi, dan narasi kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat. Polusi informasi tersebut dapat mengaburkan fakta, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta mengganggu harmoni sosial apabila tidak disikapi secara bijaksana.

Ketua Umum DPC PERMAHI Jambi, Roland Pramudiansyah, S.H., berpandangan bahwa situasi tersebut harus dimaknai sebagai panggilan bersama untuk menjaga ketenangan dan memperkuat persatuan, terutama menjelang berbagai momentum penting nasional seperti peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan ruang publik yang sehat, damai, dan produktif.

Roland menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran historis sebagai *moral force* sekaligus *agent of change*. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi, namun kritik tersebut harus dibangun berdasarkan data, kajian ilmiah, argumentasi yang rasional, serta etika kebangsaan. Demokrasi yang sehat tidak dibangun melalui penyebaran informasi palsu ataupun narasi provokatif yang sengaja dirancang untuk memecah persatuan bangsa.

Dalam konteks tersebut, literasi digital menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat modern. Kemampuan untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya, memahami konteks sebuah berita, serta mengedepankan sikap tabayun menjadi benteng penting dalam menghadapi berbagai bentuk manipulasi informasi. Masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi karena dampaknya dapat mengganggu stabilitas sosial maupun kehidupan demokrasi.

PERMAHI Jambi mengajak seluruh mahasiswa, organisasi kepemudaan, insan pers, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat luas untuk bersama-sama menjadi pelopor literasi digital. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun ruang diskusi yang sehat, terbuka, dan berbasis fakta sehingga perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif, bukan melalui penyebaran kebencian maupun provokasi.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi pengingat bahwa tantangan bangsa pada masa kini tidak lagi hanya berupa ancaman fisik, tetapi juga ancaman terhadap persatuan melalui ruang digital. Oleh karena itu, menjaga persatuan harus dimulai dari kesadaran setiap warga negara untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, menghormati perbedaan pendapat, serta mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok. Dengan semangat “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, seluruh elemen bangsa diharapkan terus memperkuat solidaritas, menolak segala bentuk provokasi dan disinformasi, serta menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum memperkokoh persatuan demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju, damai, dan sejahtera.
*) Pemerhati sosial

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat peran Perum BULOG sebagai operator pangan nasional melalui berbagai kebijakan strategis guna menjaga keberhasilan swasembada pangan sekaligus memastikan stok pangan nasional tetap aman di tengah dinamika global. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah membangun sistem ketahanan pangan yang tangguh agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik dunia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan merupakan fondasi utama dalam memperkuat ketahanan bangsa. Menurut Presiden, kecukupan pangan menjadi faktor paling mendasar untuk menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global yang berdampak terhadap harga pangan dan energi.

“Alhamdulillah kita sudah capai dalam waktu yang singkat ketahanan pangan, swasembada pangan. Ini yang membuat kita percaya diri, confident. Apa pun terjadi, kita yakin, kita bisa jamin makan untuk bangsa Indonesia,” ujar Presiden Prabowo Subianto saat memberikan taklimat kepada pengusaha Kadin pusat dan daerah di Istana Negara, Jakarta.

Sejalan dengan arahan Presiden, pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan untuk memperkuat BULOG, di antaranya melalui penyesuaian margin penugasan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2026. Pemerintah juga memberikan dukungan berupa keringanan bunga pembiayaan perbankan yang meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat kemampuan BULOG dalam menjalankan penugasan menjaga cadangan pangan nasional.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Presiden beserta jajaran pemerintah yang dinilai menjadi fondasi penting bagi transformasi BULOG sebagai lembaga pangan negara yang semakin profesional, sehat secara finansial, dan berkelanjutan.

“Dukungan penuh Bapak Presiden beserta jajaran pemerintah merupakan energi besar bagi BULOG untuk terus meningkatkan kinerja. Kebijakan-kebijakan strategis yang diberikan tidak hanya memperkuat pelaksanaan penugasan pemerintah, tetapi juga menciptakan tata kelola yang semakin sehat sehingga BULOG dapat menjalankan fungsinya secara berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional,” kata Ahmad Rizal Ramdhani.

Rizal menjelaskan, penguatan kondisi keuangan BULOG akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui penguatan sistem penyimpanan komoditas pangan, peningkatan pemeliharaan gudang, serta penambahan sumber daya manusia di bidang pengawasan mutu. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas komoditas pangan sekaligus memastikan ketersediaan stok nasional tetap terjaga.

Sinergi yang semakin erat antara pemerintah dan BULOG diharapkan menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, memperkuat cadangan pangan pemerintah, serta mempertahankan keberhasilan swasembada pangan sebagai salah satu pilar utama ketahanan nasional Indonesia.

JAKARTA – Di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global dan eskalasi ketegangan geopolitik internasional, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil membuktikan bahwa kedaulatan negara sejatinya bermula dari kedaulatan di atas meja makan. Keberhasilan strategis Indonesia dalam mencapai swasembada pangan kini bukan sekadar deretan angka pencapaian, melainkan menjelma menjadi tameng sekaligus modal utama kemerdekaan bangsa untuk berdiri tegak menghadapi gejolak dunia.

Di tengah ancaman krisis pangan global akibat konflik internasional, pemerintah Indonesia berhasil mencetak rekor surplus pertanian melalui langkah cepat dan kebijakan pro-petani, seperti pemangkasan regulasi, jaminan penyerapan panen, dan kelancaran distribusi pupuk. Berdasarkan data BPS, keberhasilan dalam mengamankan pasokan pangan ini sukses menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak utama ekonomi, yang dibuktikan dengan capaian PDB impresif serta rekor Nilai Tukar Petani (NTP) tertinggi sepanjang sejarah.

Menyikapi keberhasilan luar biasa ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi paling esensial dalam pembangunan peradaban dan pertahanan kekuatan suatu negara.

“Paling dasar, Anda sudah tahu kalau saya bicara udah berapa puluh tahun pasti saya bicara masalah pangan, masalah perut. Karena ini pelajaran ribuan tahun sejarah. Alhamdulillah kita sudah capai dalam waktu yang singkat ketahanan pangan, swasembada pangan,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menekankan bahwa kepastian dan kemandirian dalam pemenuhan pangan domestik akan memberikan kekuatan moril serta stabilitas nasional yang kokoh di tengah krisis dunia yang semakin tidak menentu.

“Ini yang membuat kita percaya diri, confident. Apapun terjadi, kita yakin, kita bisa jamin makan untuk bangsa Indonesia,” tegasnya.

Sejalan dengan visi besar tersebut, Kementerian Pertanian terus bergerak memacu produktivitas dari hulu ke hilir. Akselerasi program strategis terus digenjot dengan komitmen penuh untuk menjawab instruksi percepatan target yang diberikan langsung oleh Kepala Negara demi kesejahteraan rakyat.

“Bapak Presiden Prabowo menargetkan swasembada dalam empat tahun, kemudian menjadi tiga tahun, setelah itu dua tahun, dan terakhir target dalam satu tahun,” tutur Amran.

Keberhasilan Indonesia membalikkan keadaan menjadi negara yang berdaulat atas pangannya sendiri diakui merupakan hasil orkestrasi apik dari pemerintah yang senantiasa merangkul seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.

“Ini bukan kerja satu orang. Ini kerja kita semua. Ada Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional, Pupuk Indonesia, Komisi Informasi, TNI, Polri, Kejaksaan, BUMN, serta penyuluh lapangan, juga para petugas lapangan, dan utamanya ini hasil kerja para petani kita,” ungkapnya.

Keberhasilan capaian swasembada pangan ini menjadi bukti nyata dan tak terbantahkan bahwa di bawah kepemimpinan yang tangguh dan bervisi jauh ke depan, Indonesia tidak hanya sekadar bertahan dari badai krisis global, tetapi juga bangkit menjadi kekuatan ekonomi yang berdikari. Melalui dedikasi dan kerja keras pemerintah yang secara konsisten membela kesejahteraan petani serta menjaga ketahanan nasional, Indonesia kini melangkah semakin mantap menyongsong masa depan bangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan sangat dihormati di mata dunia.*

Oleh Yulia Rahmi )*

Kemerdekaan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga kedaulatan wilayah atau memperkuat posisi diplomasi di panggung internasional. Kemerdekaan yang sesungguhnya juga tercermin dari kemampuan sebuah negara memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya secara mandiri, terutama kebutuhan pangan. Indonesia sebagai negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, swasembada pangan bukan sekadar target pembangunan sektor pertanian, melainkan simbol kedaulatan nasional yang menentukan keberlanjutan kehidupan bangsa.

Pandangan tersebut semakin relevan di tengah dinamika global yang terus berubah. Konflik geopolitik di berbagai kawasan dunia, perubahan iklim, gangguan rantai pasok internasional, hingga fluktuasi harga pangan dan energi telah menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap impor pangan menyimpan risiko yang sangat besar. Banyak negara yang selama ini bergantung pada pasokan luar negeri harus menghadapi kelangkaan bahan pangan maupun lonjakan harga yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Situasi tersebut menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan bukan lagi sekadar isu pertanian, melainkan bagian dari strategi pertahanan nasional, stabilitas ekonomi, dan keamanan sosial.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Menurut Presiden Prabowo, pembangunan bangsa harus dimulai dari penguatan ekonomi yang berpijak pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pangan. Ketika kebutuhan paling mendasar masyarakat dapat dipenuhi, pembangunan di sektor lain akan memiliki landasan yang jauh lebih kokoh.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mewujudkan ketahanan pangan dalam waktu yang relatif singkat. Keberhasilan tersebut menjadi modal penting dalam membangun rasa percaya diri bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan global. Kemampuan menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat memberikan kepastian bahwa Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat ketika dunia menghadapi gejolak ekonomi maupun politik internasional.

Keberhasilan menuju swasembada pangan tentu tidak hadir secara instan. Dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi, konsistensi pelaksanaan di lapangan, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem pangan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan masa depan. Langkah tersebut mencerminkan perubahan paradigma bahwa ketahanan pangan harus dibangun dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan lahan, peningkatan produktivitas, distribusi hasil pertanian, hingga perlindungan terhadap kesejahteraan petani.

Dukungan terhadap agenda tersebut juga datang dari kalangan dunia usaha. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, memandang penguatan sektor pangan sebagai salah satu prioritas utama yang terus ditekankan pemerintah dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional. Keterlibatan dunia usaha menjadi elemen penting karena pembangunan pertanian modern memerlukan investasi, inovasi teknologi, penguatan rantai pasok, serta pengembangan industri pengolahan hasil pertanian. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta akan mempercepat terciptanya ekosistem pangan yang lebih produktif sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian Indonesia.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia sekaligus Kepala Balai Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, menilai bahwa sektor pertanian kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan momentum yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat kesejahteraan petani melalui berbagai kebijakan yang berpihak kepada mereka. Perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian membuka peluang besar bagi organisasi petani untuk berperan lebih aktif dalam mendampingi masyarakat tani sekaligus mengawal implementasi berbagai program strategis di lapangan.

Berbagai strategi yang telah disiapkan pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mempercepat tercapainya swasembada pangan. Program pembukaan sawah baru menjadi langkah penting untuk memperluas kapasitas produksi nasional. Revitalisasi jaringan irigasi juga akan meningkatkan efisiensi pengelolaan air sehingga produktivitas lahan dapat terus ditingkatkan. Penyediaan benih unggul, modernisasi alat dan mesin pertanian, serta penyederhanaan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem produksi pertanian yang lebih efektif dan tepat sasaran. Keseluruhan program tersebut saling melengkapi dalam membangun fondasi pertanian nasional yang semakin tangguh.

Namun demikian, organisasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, hingga pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan berbagai program tersebut berjalan efektif. Pendampingan kepada petani harus dilakukan secara berkelanjutan agar inovasi teknologi benar-benar diterapkan di lapangan. Demikian pula peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian menjadi faktor penting untuk menghadapi tantangan regenerasi petani.

Swasembada pangan bukan sekadar pencapaian statistik, tetapi juga cerminan kemampuan bangsa menjaga martabat dan kedaulatannya di tengah dunia yang semakin kompetitif dan tidak menentu. Ketika Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri, bangsa ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi, tetapi juga mempertegas kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang tidak bergantung pada belas kasihan negara lain, kemerdekaan yang lahir dari kerja keras petani, keberpihakan kebijakan, dan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, menjaga momentum menuju swasembada pangan harus menjadi komitmen bersama, karena di sanalah terletak wujud kemerdekaan sekaligus fondasi bagi Indonesia yang semakin berdaulat, maju, dan sejahtera.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan pangan

*) Oleh : Gavin Asadit

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum untuk menegaskan bahwa kedaulatan bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan pertahanan atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan pangan rakyat secara mandiri. Berbagai kebijakan yang dijalankan menunjukkan komitmen kuat menjadikan sektor pangan sebagai fondasi ketahanan nasional sekaligus simbol kepercayaan diri Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan kedaulatan pangan sebagai salah satu agenda strategis yang menentukan masa depan Indonesia. Komitmen tersebut tercermin melalui berbagai langkah nyata dalam memperkuat sektor pangan, termasuk pelibatan seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan swasembada pangan sebagai fondasi stabilitas nasional sekaligus memperkuat kepercayaan diri Indonesia dalam menghadapi dinamika global.

Memasuki usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pembangunan sektor pangan tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi. Kebijakan yang dijalankan juga diarahkan untuk membangun sistem pangan nasional yang kuat dari hulu hingga hilir. Melalui penguatan produksi, modernisasi pertanian, pemanfaatan teknologi, serta hilirisasi komoditas, Indonesia berupaya menciptakan nilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional. Pendekatan tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan pangan telah menjadi bagian dari strategi besar menuju Indonesia yang semakin mandiri.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap sektor pangan menunjukkan keseriusan dalam membangun ketahanan nasional secara menyeluruh. Pembangunan pangan dilakukan mulai dari peningkatan produktivitas hingga penguatan hilirisasi sehingga setiap hasil pertanian mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan fondasi penting bagi kemandirian bangsa sehingga seluruh komponen negara bergerak bersama untuk mendukung agenda strategis tersebut.

Kolaborasi nasional menjadi salah satu kekuatan utama dalam mewujudkan target swasembada pangan. Seluruh matra Tentara Nasional Indonesia dilibatkan sesuai kompetensi masing-masing untuk mempercepat peningkatan produksi komoditas strategis. TNI Angkatan Darat memfokuskan pendampingan pada budidaya padi dan jagung, TNI Angkatan Laut mengembangkan komoditas kedelai, sedangkan TNI Angkatan Udara mengoptimalkan pengembangan tebu sebagai bahan baku gula sekaligus bioenergi. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh potensi bangsa.

Hasil pendampingan yang dilakukan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target nasional. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, TNI Angkatan Darat telah mendampingi sekitar 6,26 juta hektare lahan padi dengan estimasi produksi mencapai 19,2 juta ton beras atau sekitar 55,24 persen dari target produksi beras nasional tahun 2026. Capaian tersebut menjadi gambaran nyata bahwa kolaborasi antara negara dan para petani mampu memperkuat fondasi kedaulatan pangan Indonesia.

Kontribusi positif juga datang dari TNI Angkatan Laut yang mendampingi pengembangan kedelai di lahan seluas 2.432 hektare dengan potensi produksi mencapai 3.676 ton. Sementara itu, TNI Angkatan Udara mengawal pengembangan 236.048 hektare lahan tebu yang diproyeksikan menghasilkan sekitar 18,386 juta ton tebu atau setara 1,36 juta ton gula. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi sekitar 45,05 persen target produksi gula nasional tahun ini. Capaian tersebut memperlihatkan semakin kuatnya kapasitas nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis secara mandiri.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, keterlibatan TNI dalam program ketahanan pangan merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki bangsa. Kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, BUMN, akademisi, dunia usaha, serta para petani menjadi modal penting dalam mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Sinergi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan pangan hanya dapat berhasil apabila seluruh elemen bangsa bergerak dalam satu tujuan yang sama.

Selain menghasilkan gula konsumsi, kawasan tersebut juga mengembangkan industri pengolahan tebu menjadi bioetanol sebagai sumber energi terbarukan, pupuk organik, serta berbagai produk turunan bernilai tambah. Pengembangan berbasis hilirisasi ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mendukung ketahanan energi nasional sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Hilirisasi komoditas pertanian menjadi langkah penting dalam meningkatkan nilai tambah hasil produksi nasional. Pendekatan ini membuka peluang investasi baru, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri pengolahan, serta meningkatkan pendapatan petani melalui diversifikasi produk. Dengan demikian, sektor pangan tidak hanya menjadi penyangga kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Memasuki usia ke-81 kemerdekaan, keberhasilan memperkuat sektor pangan menjadi simbol kedaulatan sekaligus kepercayaan diri nasional. Kemampuan memenuhi kebutuhan pangan melalui kekuatan sendiri mencerminkan semakin kokohnya fondasi bangsa dalam menghadapi tantangan global. Dengan penguatan produksi, hilirisasi, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi seluruh elemen bangsa sebagaimana diarahkan Presiden RI Prabowo Subianto, Indonesia optimistis mampu mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan serta menjadikan pangan sebagai simbol kedaulatan dan kepercayaan diri nasional pada usia ke-81 kemerdekaan.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan