Kebijakan Penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen terus menjadi perbincangan hangat. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi tren penurunan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, menilai bahwa kenaikan PPN merupakan upaya tepat untuk memperkuat penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi global. “Kebijakan ini tidak hanya mendorong penerimaan negara, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap stabilitas fiskal Indonesia,” ujar Prianto. Menurutnya, dengan kejelasan arah kebijakan fiskal, Indonesia akan lebih mampu menarik investasi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Namun, untuk memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan efek negatif, langkah pendukung sangat diperlukan. Pengamat ekonomi dari Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengingatkan pentingnya strategi mitigasi inflasi. “Kenaikan PPN 1 persen memang diperlukan, tetapi harus ada kebijakan pengendalian harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Subsidi tertentu untuk komoditas penting dapat menjadi opsi,” ungkap Gunawan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen dilakukan secara selektif. Ia menjelaskan bahwa tarif baru ini hanya akan diterapkan pada barang-barang tertentu, terutama barang-barang mewah. “Untuk barang kebutuhan pokok dan layanan yang menyentuh langsung masyarakat, tetap dikenakan tarif PPN 11 persen,” katanya. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan tidak ada tekanan berlebihan terhadap masyarakat luas.

Kebijakan kenaikan PPN ini memperlihatkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengabaikan kebutuhan rakyat. Dengan pelaksanaan yang terencana dan dukungan kebijakan pendamping, Penyesuaian PPN diharapkan menjadi solusi efektif untuk memperkuat ekonomi nasional, menarik lebih banyak investasi, dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global. Langkah ini membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama {}.

Jakarta – Pemerintah berencana menaikan PPN sebesar 1% pada 2025. Kenaikan itu berdasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan naik 1% dari sebelumnya 11% menjadi 12% pada awal 2025.

Penyesuaian PPN ini dinilai mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Pasalnya, hasil dari penyesuaian tersebut bakal dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pembangunan hingga pemberdayaan masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa tarif PPN Indonesia yang saat ini sebesar 11 persen masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, baik di kawasan regional maupun anggota G20.

“PPN di Indonesia dinilai masih relatif rendah dibandingkan banyak negara di dunia. Kalau kita lihat baik di dalam negara-negara yang sama emerging atau dengan negara di region, maupun dalam G20,” kata Sri Mulyani di Jakarta.

Ditambahkannya bahwa penyesuaian Tarif PPN 1% hanya menyasar barang dan jasa Premium, seperti beras premium, buah-buahan premium, daging premium (wagyu, daging kobe), ikan mahal (salmon premium, tuna premium), udang dan crustacea premium (seperti king crab).

“Misalnya makanan yang dikonsumsi oleh kelompok yang paling kaya, yaitu desil 9-10 kita akan berlakukan pengenaan PPN-nya. Umpamanya seperti daging sapi yang premium, wagyu-kobe yang harganya bisa di atas Rp2-Rp3 juta per kilogram. Sementara daging yang dinikmati masyarakat berkisar antara Rp150.000-Rp200.000/kilogram tidak dikenakan PPN,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen tidak berlaku bagi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, rumah sederhana, dan air minum.

“Untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok bawah, pemerintah mempertahankan tarif PPN 11 persen untuk tiga komoditas pokok penting, yakni minyakita, tepung terigu, dan gula industri,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dwi Astuti mengatakan penyesuaian tarif PPN menjadi 12% dalam rangka mewujudkan keadilan serta gotong royong. Pajak yang dibayarkan masyarakat pada dasarnya untuk mensejahterakan masyarakat melalui program-program pemerintah.

“Hasil dari kebijakan penyesuaian tarif PPN akan kembali kepada rakyat dalam berbagai bentuk. Seperti BLT, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah, subsidi listrik, subsidi LPG 3 kg, subsidi BBM, dan subsidi pupuk,” jelas Dwi.

Ditambahkannya bahwa tidak semua barang dan jasa terkena PPN. Barang kebutuhan pokok berupa beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan dan sayur-sayuran dikecualikan dari objek pajak ini.

“Perlu kami sampaikan bahwa prinsip utama penyesuaian tarif PPN dalam rangka mewujudkan keadilan berupa keberpihakan kepada masyarakat, serta gotong royong seluruh elemen bangsa,” tutup Dwi. [*]