Oleh: Andika Pratama )*

Pemerintah dan aparat keamanan berupaya memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajaran kepolisian untuk mengamankan perayaan tersebut dengan baik. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Selain pengamanan Natal dan Tahun Baru, Presiden juga mengingatkan jajaran kepolisian agar selalu berpihak dan membela kepentingan rakyat.

Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencapai keamanan dan kenyamanan selama Nataru. Kerja sama ini memungkinkan pengamanan yang efektif dan efisien, serta meminimalkan potensi gangguan keamanan. Kepolisian, TNI, dan pihak terkait lainnya telah bersiap untuk menjaga keamanan di berbagai lokasi strategis seperti gereja, tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan area transportasi.

Operasi Lilin 2024 yang dilakukan oleh Polresta Solo merupakan contoh nyata sinergitas ini. Sebanyak 899 personel gabungan dari TNI, Polri, satpol PP, linmas, dan organisasi masyarakat dikerahkan untuk menjaga keamanan selama libur Natal dan Tahun Baru. Pengamanan ini juga melibatkan pemuka agama Kristen dan Katolik untuk memastikan pengamanan di gereja-gereja berjalan optimal.

Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi menyebut pengamanan tahun ini akan difokuskan pada sejumlah titik strategis, seperti gereja, tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan area transportasi. Menurutnya operasi Lilin adalah operasi rutin kepolisian untuk mengantisipasi Natal dan Tahun Baru. Iwan menjelaskan, pengamanan gereja akan dibagi menjadi tiga prioritas berdasarkan jumlah jemaat dan intensitas kegiatan ibadah. Prioritas pertama gereja dengan lebih dari 1.000 jemaat dan dua kali ibadah sehari akan dijaga 24 jam oleh 13–15 personel, ditambah elemen ormas atau satgas masyarakat. Ada 17 gereja dalam kategori ini.

Prioritas kedua Gereja dengan sekitar 500 jemaat dan ibadah 1–2 kali sehari. Ada 23 gereja dalam kategori ini. Dan prioritas ketiga Gereja dengan di bawah 500 jemaat dan satu kali ibadah sehari. Ada 5 gereja dalam kategori ini. Selain itu, Polresta Surakarta juga akan mendirikan enam pos pengamanan dan pelayanan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama liburan. Lima pos pengamanan ditempatkan di lokasi strategis, yaitu Jurug, Faroka, Mahkota, Banyuanyar, dan Benteng Vastenburg serta satu pos terpadu di Terminal Gilingan.

Upaya pengamanan lalu lintas juga dilakukan dengan survei jalur oleh Jasa Raharja dan Korlantas Polri. Survei ini memetakan titik rawan kemacetan dan mempersiapkan langkah antisipasi seperti penerapan contra flow. Pembatasan kendaraan angkutan barang dengan sumbu tiga ke atas pada waktu tertentu dilakukan untuk mengurangi kepadatan di jalan raya. Langkah ini meminimalkan potensi kecelakaan dan memastikan kelancaran arus lalu lintas.

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya pengamanan Nataru dengan menyediakan rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan keselamatan lainnya. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum bepergian dan memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan.

Sementara itu, Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Aan Suhanan menyatakan bahwa survei jalur dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru. Ia menekankan pentingnya intervensi untuk mengelola arus lalu lintas dan mengantisipasi kemacetan, terutama di jalur padat seperti Puncak Bogor dan Lembang. Ia juga menyebutkan bahwa prediksi tahun ini menunjukkan peningkatan mobilitas kendaraan sebesar 2,8% dibandingkan tahun lalu.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan selama Nataru. Mengikuti instruksi dari pihak keamanan, menghindari perilaku yang dapat memicu konflik, melaporkan kejadian mencurigakan kepada pihak keamanan, dan menggunakan teknologi untuk memantau keamanan merupakan beberapa hal yang dapat dilakukan. Dengan demikian, masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan selama perayaan.

Meskipun upaya pengamanan telah dilakukan, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk di area strategis, dan potensi konflik antar kelompok. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi yang baik antara pihak keamanan dan masyarakat, peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum, serta kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan.

Dalam menjaga keamanan dan kenyamanan selama Nataru, perlu adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari semua pihak. Sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mencapai keamanan dan kenyamanan. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan selama momen ini.

Dalam jangka panjang, sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dapat menciptakan iklim keamanan yang stabil dan kondusif. Hal ini akan berdampak positif pada perekonomian, pariwisata, dan kualitas hidup masyarakat.
Sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mencapai keamanan dan kenyamanan selama Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan selama momen ini.

)* Penulis adalah Kontributor JabarTrigger.com

Jakarta – Situasi darurat narkoba yang mengancam generasi muda menjadi perhatian serius di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menyebut angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sepanjang 2024 telah mencapai 3,3 juta orang, dengan mayoritas pengguna adalah remaja berusia 15 hingga 24 tahun.

“Indonesia tengah mengalami situasi darurat narkoba. Penggunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota besar tetapi juga di kota-kota kecil,” ujar Budi Gunawan.

Untuk menanggulangi ancaman ini, pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penindakan.

Menurut Budi, arahan Presiden Prabowo sangat jelas, yaitu memberantas narkoba secara masif melalui edukasi, kampanye publik, dan penindakan hukum yang tegas.

“Kampanye dan edukasi bahaya narkoba kami gencarkan kepada masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga kelompok lainnya. Kami memanfaatkan berbagai platform agar pesan ini sampai kepada semua lapisan masyarakat,” jelas Budi.

Langkah penindakan juga diperkuat dengan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk melacak dan memblokir aliran dana terkait peredaran narkoba.

Selain itu, pemerintah sedang mengkaji percepatan eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Tidak boleh ada ruang bagi peredaran narkoba, termasuk yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Kita sedang mengkaji percepatan eksekusi hukuman mati untuk para bandar yang sudah inkrah,” tegasnya.

Di tingkat daerah, berbagai inisiatif juga dilakukan untuk memerangi narkoba.

Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, memimpin Gerakan Bersih Narkoba (Bersinar) dengan melibatkan 4.500 relawan dan Forkopimda.

“Seluruh ASN dan masyarakat harus menjadi contoh dalam memerangi narkoba. Bila ini terlaksana, generasi emas 2045 akan lebih mudah diwujudkan,” katanya.

Sementara itu, Polresta Yogyakarta mencatat peningkatan kasus narkoba di kalangan remaja. Dalam satu bulan, mereka menangkap 13 tersangka terkait narkoba.

Kasihumas Polresta Yogyakarta, AKP Sujarwo, mengimbau orang tua untuk lebih terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka.

“Orang tua harus menjadi sahabat bagi anak-anaknya agar mereka merasa nyaman untuk bercerita dan meminta bantuan,” ujarnya.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai “killing ground” bagi bandar narkoba, seperti yang disampaikan Budi Gunawan.

“Mari kita bersatu untuk memerangi narkoba,” ajaknya. []

Jakarta – Peningkatan literasi tentang narkoba dan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika memerlukan sinergitas antara berbagai instansi. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Fasilitasi Desa Bersih Narkoba, yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan lembaga lainnya untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari narkoba.

Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Luthfy Latie, menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemendes PDT adalah peningkatan pemahaman dan peran aktif pemerintah desa dalam pemberantasan narkoba melalui kegiatan Fasilitasi Desa Bersih Narkoba.

“Fasilitasi Desa Bersih Narkoba ini merupakan rangkaian dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang utuh bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa tentang strategi kebijakan dan upaya mendasar pencegahan serta penanganan penyalahgunaan narkoba melalui fungsi dan peranan pemerintah desa,” ujar Luthfy.

Lebih lanjut, Luthfy menekankan bahwa kegiatan pencegahan, seperti melalui fasilitasi tersebut, jauh lebih penting dilakukan daripada harus menangani dampak dari penyalahgunaan narkoba yang sudah terlanjur meluas. Oleh karena itu, Kemendes PDT juga membuka ruang agar dana desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pencegahan yang bersifat preventif, sehingga masyarakat desa dapat lebih aktif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini.

Di lokasi yang berbeda, Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) Kota Tangerang, Helmy Halim, menegaskan pentingnya sinergitas antara lembaga dalam memerangi narkoba. Menurutnya, masalah narkoba telah menjadi persoalan nasional yang memerlukan penanganan bersama dari berbagai pihak.

“Indonesia saat ini berada di zona merah peredaran narkoba. Jumlah pengguna terus meningkat, sehingga LAN Kota Tangerang memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia yang bersih narkoba. Kami siap menjalin hubungan dengan BNN di seluruh Indonesia untuk meningkatkan sinergitas dan terus melakukan sosialisasi P4GN di masyarakat,” ujar Helmy.

Helmy juga mengajak seluruh masyarakat dan instansi terkait untuk meningkatkan kerjasama dalam menjalankan Program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil.

Melalui kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan lembaga negara seperti BNN serta LAN, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif yang kuat mengenai bahaya narkoba dan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Dengan semakin eratnya sinergitas antar instansi, diharapkan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, dapat terhindar dari ancaman bahaya narkoba yang semakin merajalela.

JAKARTA — Pemerintah memutuskan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan ekonomi.

Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang mengamanatkan penerapan tarif baru tersebut.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa kebijakan perpajakan ini didesain dengan mengutamakan prinsip keadilan dan gotong royong.

Ia menegaskan, barang dan jasa kebutuhan pokok seperti bahan pangan, layanan pendidikan, serta layanan kesehatan tetap dibebaskan dari PPN.

“Keadilan adalah ketika kelompok masyarakat mampu membayar pajak sesuai kewajiban, sementara masyarakat yang kurang mampu dilindungi bahkan diberikan bantuan,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah akan menanggung kenaikan PPN sebesar 1 persen untuk komoditas utama seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak goreng rakyat demi melindungi daya beli masyarakat.

Sosialisasi akan terus dilakukan agar masyarakat memahami manfaat kebijakan ini sebagai bagian dari stimulus ekonomi yang lebih luas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kebijakan ini tidak dibuat sembarangan, melainkan pelaksanaan amanat UU HPP.

Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai insentif, termasuk bantuan pangan untuk 16 juta keluarga dan subsidi tarif listrik 50 persen selama Januari-Februari 2025.

“Kebijakan ini dirancang untuk melindungi masyarakat kecil sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menilai pentingnya masyarakat memahami konteks kebijakan ini secara menyeluruh.

Menurutnya, penjelasan yang utuh akan membantu masyarakat memahami urgensi dan manfaat kebijakan tersebut.

“Masyarakat perlu tahu alasan dan manfaat dari kebijakan ini sehingga tidak hanya menyerukan tuntutan parsial,” ucapnya.

Melalui kebijakan yang telah dirancang dengan cermat ini, pemerintah optimis dapat menjaga daya beli masyarakat, mendukung keberlanjutan ekonomi, serta mewujudkan keadilan sosial.

Penyesuaian PPN diharapkan mampu memperkuat ekonomi nasional dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). [*]

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi masyarakat di tengah tantangan ekonomi dengan meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan. Kebijakan ini diumumkan dalam konferensi pers di Jakarta, dihadiri oleh sejumlah menteri terkait seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Fokus utama dari kebijakan ini adalah melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung pelaku usaha.

Sebagai bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% merupakan langkah strategis dalam reformasi perpajakan nasional. Namun, pemerintah juga menyadari dampak potensial kebijakan ini terhadap masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Oleh karena itu, sejumlah insentif telah dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak membebani masyarakat kecil.

Misalnya, pemerintah akan memberikan fasilitas pembebasan PPN atau tarif 0% untuk barang dan jasa yang sangat esensial, seperti bahan kebutuhan pokok (beras, daging, ikan, telur, susu, gula konsumsi), jasa pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pemakaian listrik serta air minum. Langkah ini memberikan kelegaan bagi masyarakat luas, karena barang-barang ini menjadi bagian dari kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk kelompok berpendapatan rendah, insentif tambahan berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1% diterapkan pada barang kebutuhan pokok strategis seperti minyak goreng Minyakita, tepung terigu, dan gula industri. Dengan demikian, tarif PPN untuk komoditas ini tetap 11%, meskipun secara nasional tarifnya naik menjadi 12%. Kebijakan ini dipandang krusial untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Selain itu, pemerintah memberikan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan kepada 16 juta penerima manfaat dari kelompok desil 1 dan 2 selama dua bulan pertama di tahun 2025. Diskon biaya listrik sebesar 50% untuk rumah tangga dengan daya hingga 2.200 VA juga diberikan pada periode yang sama, yang diproyeksikan membantu 81,4 juta pelanggan atau 97% dari pengguna listrik nasional.

Bagi masyarakat kelas menengah, pemerintah memastikan kesinambungan sejumlah insentif sebelumnya, seperti PPN DTP untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp5 miliar, insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (EV), serta pembebasan bea masuk untuk kendaraan EV tertentu. Selain itu, kebijakan baru seperti PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor hybrid dan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 DTP bagi pekerja sektor padat karya dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan juga dirancang untuk menjaga stabilitas daya beli.

Untuk memberikan rasa aman bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan mengoptimalkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), termasuk pelatihan dan akses informasi kerja.
UMKM, sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, juga mendapatkan perhatian khusus dalam paket kebijakan ini. Perpanjangan tarif PPh Final 0,5% untuk UMKM hingga tahun 2025 menjadi salah satu upaya nyata untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun bahkan mendapatkan pembebasan pajak sepenuhnya.

Bagi sektor industri padat karya, pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5% untuk mendukung revitalisasi mesin-mesin produksi. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri nasional di pasar global.

Dalam paket kebijakan ini, pemerintah menekankan asas keadilan dan gotong royong. Barang dan jasa mewah, seperti makanan premium, pelayanan kesehatan premium, dan jasa pendidikan eksklusif, kini dikenakan tarif PPN sebesar 12%. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa kebijakan ini dirancang untuk mencerminkan prinsip bahwa mereka yang memiliki kemampuan lebih besar harus berkontribusi lebih banyak. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan perlindungan penuh melalui berbagai fasilitas bebas pajak dan subsidi.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso menambahkan bahwa insentif PPN untuk barang kebutuhan pokok seperti Minyakita, tepung terigu, dan gula industri sangat penting untuk menjaga stabilitas harga di tengah kenaikan tarif PPN. Ia mengatakan harga komoditas tersebut tidak akan berubah di tingkat konsumen, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Paket Kebijakan Ekonomi ini juga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan yang diberikan kepada UMKM dan sektor industri tidak hanya mendorong peningkatan produksi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Di sisi lain, bantuan langsung kepada masyarakat menengah ke bawah memastikan bahwa daya beli tetap kuat, yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi domestik sebagai salah satu pilar utama perekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto optimistis bahwa insentif ini akan menjadi penopang daya konsumsi masyarakat menghadapi perubahan tarif PPN. Ia menegaskan penerima manfaat dari diskon listrik 50% mencapai 81,4 juta pelanggan, yang artinya hampir seluruh rumah tangga di Indonesia merasakan manfaat kebijakan ini.

Keberanian pemerintah dalam menjalankan reformasi perpajakan melalui kenaikan tarif PPN perlu diapresiasi, terutama karena kebijakan ini disertai dengan insentif yang jelas berpihak pada masyarakat kecil dan menengah. Pemerintah tidak hanya mengedepankan keadilan sosial, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan berbagai kebijakan yang telah dirancang, pemerintah membuktikan bahwa kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama, bahkan di tengah tantangan ekonomi global. Langkah ini diharapkan dapat mengantarkan Indonesia menuju pemulihan ekonomi yang lebih kokoh dan berkeadilan di tahun-tahun mendatang.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Perekonomian global dan domestik yang terus menghadapi ketidakpastian menuntut kebijakan yang cerdas dan tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat. Menghadapi tantangan ini, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan kebijakan baru yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga, meskipun terdapat rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberlakukan pada 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa perubahan tarif PPN ini adalah bagian dari reformasi perpajakan yang juga mencakup sejumlah kebijakan untuk melindungi daya beli masyarakat.

Menurut Airlangga Hartarto, sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN akan meningkat menjadi 12% pada tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan pendapatan negara yang pada gilirannya akan digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa kebijakan ini dapat memberikan dampak pada daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok menengah ke bawah yang rentan terhadap perubahan harga barang dan jasa akibat kenaikan pajak.

Untuk itu, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan Paket Stimulus Ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan kenaikan PPN tersebut. Paket stimulus ini mencakup berbagai insentif yang akan disalurkan kepada berbagai lapisan masyarakat, dengan fokus utama pada kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh perubahan tarif PPN. Salah satu bentuk insentif yang disiapkan adalah pembebasan PPN atau penerapan tarif PPN sebesar 0% untuk barang dan jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat umum, seperti kebutuhan pokok, obat-obatan, dan transportasi publik.

Pemerintah memproyeksikan bahwa insentif PPN akan dibebaskan pada barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dapat mencapai Rp265,6 triliun pada tahun 2025. Hal ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama yang tergolong dalam lapisan ekonomi menengah dan bawah. Airlangga menjelaskan bahwa dengan langkah ini, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tidak akan terpengaruh dengan kenaikan tarif PPN tersebut. Dengan demikian, diharapkan kebijakan ini tidak hanya akan mendukung daya beli masyarakat, tetapi juga mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama untuk mendukung kebijakan ini. Ia menyatakan bahwa meskipun ada kenaikan PPN yang direncanakan, pemerintah tetap akan berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan langsung atau subsidi kepada sektor-sektor yang rentan.

Sri Mulyani menambahkan bahwa sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan masyarakat luas, pemerintah akan menanggung kenaikan PPN sebesar 1% untuk barang-barang tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ada lonjakan harga yang tidak terkendali. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Reaksi positif terhadap kebijakan paket stimulus ini datang dari berbagai sektor, salah satunya adalah Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono. Ia menyambut baik langkah pemerintah yang memberikan perhatian khusus pada kelas menengah yang kini tengah menghadapi tekanan ekonomi. Sutrisno menilai, kelas menengah menjadi salah satu kelompok yang paling terpengaruh oleh kebijakan kenaikan PPN 12%, yang akan berlaku mulai Januari 2025.

Sutrisno berharap bahwa kebijakan paket stimulus ini dapat memperkuat daya beli masyarakat, terutama di kelas menengah yang tengah menghadapi tekanan ekonomi, baik dari sisi harga barang-barang kebutuhan pokok yang terus meningkat, maupun dari sisi pajak yang semakin kompleks. Ia menegaskan bahwa pemerintah memang sudah semestinya memberikan dukungan agar daya beli kelas menengah tetap terjaga.

Selain itu, Sutrisno juga menyarankan agar paket stimulus ini diperluas cakupannya, tidak hanya fokus pada kebijakan fiskal, tetapi juga pada upaya untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi yang dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Ia berpendapat bahwa stimulus ini harus tepat sasaran dan menyasar sektor-sektor yang memiliki efek pengganda yang besar pada perekonomian rakyat, seperti sektor UMKM dan industri barang-barang kebutuhan pokok.

Paket stimulus yang diumumkan oleh pemerintah ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat, terutama mereka yang terdampak oleh berbagai tekanan ekonomi. Pemerintah Indonesia, melalui kebijakan yang telah disiapkan, berusaha untuk melindungi masyarakat dari dampak inflasi dan kenaikan tarif pajak yang bisa berpotensi menurunkan daya beli. Dukungan pemerintah kepada masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama, baik dalam bentuk kebijakan fiskal maupun penyediaan fasilitas yang bisa mengurangi beban masyarakat di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

Dengan kebijakan yang tepat dan paket stimulus yang terarah, diharapkan Indonesia dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, memastikan stabilitas sosial, dan menjaga kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah, melalui kebijakan reformasi perpajakan dan pemberian insentif, membuktikan komitmennya untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga perekonomian tetap tumbuh meskipun dalam situasi yang penuh tantangan.

*) Pemerhati Ekonomi

Jakarta – Pemerintah Indonesia memastikan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang berlaku mulai 1 Januari 2025, tidak akan berdampak signifikan terhadap inflasi. Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Perekonomian, Ferry Irawan.

Menurut Ferry, pemerintah telah melakukan kalkulasi menyeluruh mengenai dampak kenaikan PPN terhadap inflasi. Hasilnya menunjukkan bahwa tarif PPN yang baru hanya berpotensi menambah inflasi sekitar 0,3 persen, yang dianggap relatif kecil dan tidak akan memberikan dampak signifikan pada perekonomian nasional. “Kan minim, relatif kecil,” ujar Ferry, merujuk pada proyeksi dampak inflasi dari kenaikan tarif PPN tersebut.

Pemerintah menegaskan bahwa komponen-komponen utama yang berpengaruh besar terhadap inflasi, seperti pangan dan tarif listrik, tidak akan terpengaruh secara langsung oleh perubahan tarif PPN. Pangan, misalnya, merupakan salah satu komoditas yang dibebaskan dari pungutan PPN, atau diberlakukan tarif PPN nol persen. Begitu pula dengan beberapa bahan kebutuhan pokok lainnya, seperti tepung terigu, minyak goreng MinyaKita, dan gula industri, yang tetap dikenakan tarif PPN 11 persen, sehingga tidak ada kenaikan yang signifikan pada harga barang-barang tersebut.

Untuk sektor listrik, pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah memastikan bahwa sebagian besar pelanggannya akan dibebaskan dari pungutan PPN. Pemerintah juga akan terus memantau pergerakan inflasi dan melakukan pemetaan siklus ekonomi secara berkala. Pemerintah berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah preventif jika inflasi menunjukkan tren yang tidak terkendali, salah satunya dengan menyalurkan bantuan pangan atau subsidi listrik guna menjaga daya beli masyarakat.

Ferry juga menjelaskan bahwa pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah stimulan ekonomi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil, terutama pada kuartal pertama 2025. “Kita siapkan dorongannya, sehingga inflasinya stabil, pertumbuhan ekonomi bisa terjaga,” tambahnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberi dorongan konsumsi bagi kalangan kelas menengah, yang merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Lebih lanjut, perubahan tarif PPN ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengatur ulang daftar barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022, pemerintah telah mengatur komoditas mana saja yang akan dikenakan tarif PPN 12 persen, serta barang dan jasa lainnya yang tetap mendapatkan tarif nol persen atau 11 persen. Peraturan yang lebih rinci mengenai hal ini akan segera diatur melalui PP dan Peraturan Kementerian Keuangan, yang diperkirakan akan diterbitkan sebelum Januari 2025.

Dengan demikian, meskipun kenaikan PPN akan mulai diberlakukan pada awal tahun depan, pemerintah yakin bahwa dampaknya terhadap inflasi akan terkendali, dan perekonomian Indonesia tetap berada pada jalur pertumbuhan yang stabil.

JAKARTA – Pilkada Serentak 2024 telah usai digelar di seluruh Indonesia. Kondusivitas pasca Pilkada sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan lancar dan hasil pemilihan dapat diterima oleh semua pihak.

Ketika situasi pasca Pilkada tidak kondusif, hal ini dapat memicu ketegangan sosial, konflik, dan kekerasan yang dapat merusak tatanan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga kondusivitas pasca Pilkada adalah langkah krusial untuk memastikan stabilitas politik dan sosial di suatu daerah.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya menjaga persatuan setelah perhelatan demokrasi ini.

“Kita akhiri semua perbedaan semasa kampanye, termasuk debat-debat yang cukup seru digelar oleh KPUD di berbagai daerah. Pada akhirnya, tujuan kita sama, yaitu membawa daerah masing-masing menjadi lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera,” ujar AHY.

Menurutnya, Pemerintah dan aparat keamanan memiliki peran utama dalam menjaga kondusivitas pasca Pilkada. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Selain itu, mereka juga harus siap untuk merespons dengan cepat dan efektif terhadap setiap potensi ancaman keamanan yang muncul pasca Pilkada.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kondusivitas pasca Pilkada. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Masyarakat harus menjaga kerukunan dan toleransi antar sesama, terutama dengan mereka yang memiliki pandangan politik yang berbeda.

Disisi lain, media memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kondusivitas pasca Pilkada. Sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat, media harus bertanggung jawab dalam menyampaikan berita yang akurat, objektif, dan tidak memihak.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sri Yunanto mengatakan bahwa Pilkada adalah momen untuk memperkuat komunikasi dan persaudaraan.

“Perbedaan sikap politik selama kampanye harus ditempatkan sebagai bagian dari berdemokrasi. Siapa pun yang terpilih adalah pemimpin untuk semua,” tegas Prof. Yunanto.

Ia juga mengimbau peserta Pilkada dan pendukungnya untuk menjauhi provokasi serta ujaran kebencian.

“Jika merasa ada kecurangan, gunakan jalur hukum seperti mengajukan laporan ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi. Hindari tindakan yang dapat memperkeruh suasana,” tambahnya.

Di tempat lain, Kapolres Kolaka Utara, AKBP Arif Irawan meminta masyarakat menjaga ketertiban dan tidak bereaksi berlebihan terhadap hasil penghitungan sementara.

“Kami mengimbau agar tidak ada aksi konvoi, pesta kembang api, atau perayaan lain yang dapat mengganggu ketertiban umum. Masyarakat agar menjaga ketertiban dan akan menindak tegas pelaku pembuat kerusuhan,” katanya. [*]

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus menggencarkan upaya memberantas konten judi online di ruang digital Indonesia. Sejak 2017 hingga 17 Desember 2024, sebanyak 5,4 juta konten judi online telah berhasil ditindak.

“Pada periode 1–17 Desember 2024 saja, kami telah menindak 122.699 konten, akun, dan situs perjudian online melalui aduan masyarakat, laporan lembaga, serta patroli siber aktif,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen KPM Kemkomdigi, Molly Prabawati.

Dalam periode 20 Oktober hingga 17 Desember 2024, Kemkomdigi memblokir lebih dari setengah juta konten, dengan rincian 516.353 situs dan IP, 23.124 konten di platform Meta, 12.728 pada layanan file sharing, 4.963 di Google atau YouTube, serta ribuan lainnya di platform X, Telegram, dan TikTok.

Kemkomdigi juga menindak tegas akun media sosial populer seperti @prabusports.ofc dengan 206 ribu pengikut dan @asupan.goyang dengan 244 ribu pengikut, yang diketahui terlibat dalam promosi judi online.

“Langkah tegas ini diambil untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk judi online,” tegas Molly.

Kemkomdigi mengingatkan masyarakat tentang modus perekrutan pengepul rekening yang sering digunakan sindikat judi online. Modus ini menawarkan imbalan besar untuk membuka atau meminjamkan rekening bank.
“Rekening pengepul dimanfaatkan untuk menyamarkan aktivitas transaksi ilegal, termasuk praktik pencucian uang.” Ujarnya.

Selain risiko hukum yang berat, pemilik rekening juga berpotensi diblokir dari layanan perbankan dan menghadapi kerusakan reputasi keuangan. Oleh karena itu, Kemkomdigi meminta masyarakat untuk waspada terhadap tawaran semacam ini.

Di sisi lain, Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha, mengungkap adanya fenomena normalisasi industri judi online sebagai sumber mata pencaharian.

“Kami melihat kecenderungan iklan lowongan kerja di industri ini semakin terang-terangan,” ujar Judha.

Judha menambahkan, keluarga WNI yang bekerja sebagai operator judi online di Kamboja sering kali mengetahui tujuan pekerjaan tersebut sejak awal. Kondisi ini menegaskan perlunya koordinasi lintas pihak untuk menekan pertumbuhan industri ilegal ini.

Dengan langkah tegas pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan ruang digital Indonesia semakin bersih dari pengaruh negatif judi online. [*]