PADANG – Satu gudang penyimpanan beserta mobil di Jalan Raya By Pass KM 12 Kecamatan Kuranji, Habis dilalap api, Rabu (27/11) sekitar pukul 09.39 WIB.

Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai Rp500 juta.

Kepala Bidang Operasional Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Rinaldi, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan kejadian kebakaran tersebut pada pukul 09.39 WIB dan segera mengerahkan enam unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

Setelah 7 menit, tim pemadam tiba di lokasi kejadian dan langsung berupaya mengendalikan kobaran api yang membakar gudang penyimpanan barang.

Menurut keterangan saksi mata, Zulkifli (34), yang bekerja di gudang tersebut, api berasal dari dalam gudang dan mulai membesar dalam waktu singkat. Saksi yang melihat api mulai menjalar dengan cepat segera melapor ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang.

“Api mulai terlihat dari bagian dalam gudang dan dengan cepat membesar, saya langsung melaporkan kejadian tersebut,” ujar Zulkifli.

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang segera mengerahkan 45 personel dengan menggunakan enam unit mobil pemadam untuk memadamkan api.

 

Meskipun api berhasil dikendalikan, namun kerusakan yang ditimbulkan cukup besar. Gudang seluas 10 x 10 meter persegi mengalami kebakaran total, dan kerugian materiil ditaksir mencapai sekitar Rp 500 juta.

Rinaldi menambahkan bahwa meski kebakaran tersebut cukup besar, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Pemilik gudang, Dedi Putra (42), yang merupakan seorang wiraswasta, juga tidak berada di lokasi kejadian pada saat kebakaran berlangsung.

Dalam upaya penanganan kebakaran, tim pemadam juga dibantu oleh pihak kepolisian, TNI, PLN, serta kelurahan setempat.

Situasi di sekitar lokasi cukup padat, karena merupakan kawasan jalan raya yang dilalui banyak kendaraan, namun pihak berwenang berhasil mengatur lalu lintas untuk memastikan kelancaran proses pemadaman. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang bekerja sama dengan Kepolisian Resor Padang untuk mengungkap penyebab kejadian tersebut.

“Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran ini,” jelas Rinaldi.

Meskipun kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian yang cukup besar, sejumlah barang bernilai sekitar Rp 1 miliar berhasil diselamatkan dari gudang yang terbakar.

 

Luas area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 15 x 20 meter persegi, namun api tidak merambat ke bangunan lain di sekitar lokasi.

Selain itu, diperkirakan sekitar 20 bangunan di sekitar gudang yang terbakar berada dalam potensi bahaya karena lokasi yang padat penduduk. Namun, berkat kesigapan petugas, api tidak meluas ke area lain dan kerugian lebih besar dapat dihindari.(109)

Salah satu segmen jalan tol baru di Provinsi Jawa Timur dikabarkan akan segera dioperasikan secara fungsional pada akhir tahun 2024 ini.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo menyebut bahwa salah satu seksi jalan tol yang ada di ruas Tol Probolinggo – Banyuwangi akan dioperasikan.

Pengoperasian jalan tol dilakukan sebagai salah satu upaya menjaga kelancaran arus lalu lintas saat libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

 

Adapun seksi yang akan dibuka saat Libur Nataru tersebut adalah jalan Tol Gending Kraksaan.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Dody saat meninjau proyek Jalan Tol Kediri – Tulungagung di Kediri, Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Meski demikian, pihaknya belum memberikan keterangan yang lebih lanjut terkait panjang ruas jalan tol yang akan dibuka serta kapan waktu mulai dioperasikan secara fungsional.

Dalam kesempatan lain, Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga, M. Agus Setiawan menyampaikan, bahwa ruas Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi menjadi salah satu yang akan dioperasikan.

Lebih lanjut, pihaknya menyebutkan akan ada 3 (tiga) ruas jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga dan akan difungsionalkan saat Libur Nataru.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) per Oktober 2024, ruas Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi direncanakan akan dibangun sepanjang 175,78 km.

Pembangunanya sendiri dibagi menjadi 2 (dua) tahap dengan rincian, Tahap 1 (satu) mulai dari Probolinggo hingga Besuki sepanjang 49,68 km.

 

Kemudian, Tahap 2 (dua) mulai dari Besuki sampai Banyuwangi dengan sepanjang 126,1 kilometer.

Akan tetapi, sesuai dengan Permenko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 pembebasan lahan dan pembangunan ruas Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi akan terlebih dahulu difokuskan pada segmen Probolinggo – Besuki.

Ruas Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi sepanjang 175,78 kilometer tersebut direncanakan akan terdiri dari 4 (empat) seksi jalan tol.

Pembangunan infrastruktur jalan tol menjadi salah satu fokus dari pemerintah beberapa tahun belakang ini.

Berbagai proyek pembangunan jalan tol begitu gencar dihadirkan Pemerintah Pusat di berbagai daerah.

Dengan masifnya pembangunan jalan bebas hambatan di hampir seluruh wilayah Indonesia, panjang ruas jalan tol pun bertambah signifikan dalam beberapa waktu belakangan ini.

Seiring makin banyaknya jalan tol, jaringan jalan tol di sejumlah daerah mulai terbentuk dan berjalannya waktu semakin lengkap dengan hadirnya ruas-ruas baru.

Banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui teknologi cerdas tersebut dan hanya sekedar lewat saat melintas di jalan tol.

Berikut ini beberapa teknologi canggih yang diaplikasi ke dalam beberapa bidang dan kehadirannya telah banyak membantu pengoperasian tol.

1. Teknologi Sistem Pembayaran Tol Otomatis

Teknologi ini menggunakan kartu tol elektronik atau menggunakan mobile payment dan aplikasi tol.

 

2. Teknologi Sistem Manajemen Lalu Lintas

Dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan lalu lintas, teknologi ini mengintegrasikan beberapa komponen canggih, seperti Variable Message Sign (VMS), sistem kontrol lalu lintas terintegrasi, dan sensor lalu lintas.

3. Teknologi Keamanan dan Pemantauan

Dalam meningkatkan keamanan jalan tol, teknologi ini dilengkapi dengan berbagai fitur canggih, seperti CCTV dan sistem pemantauan, sistem peringatan dini, dan pendeteksi pelanggaran lalu lintas.

 

4. Teknologi Pencahayaan dan Pengaturan Jalan

Agar dapat memberikan keamanan ekstra bagi pengguna jalan, teknologi ini telah dilengkapi pencahayaan LED, sistem pencahayaan otomatis, dan rambu peringatan dan pembatas Jalan.

5. Inovasi Terbaru di Jalan Tol

Berupaya menghadirkan teknologi modern untuk perjalanan yang lebih nyaman dan ramah lingkungan dengan menggunakan teknologi smart road, sistem parkir cerdas, penggunaan energi terbarukan, dan sistem komunikasi V2X (Vehicle-to-Everything

***

PT Semen Padang menggelar Learn And Share Implementasi Manajemen Risiko & Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara online yang diikuti lebih kurang 100 karyawan dari seluruh Unit Kerja PT Semen Padang, Selasa (26/11/2024).

Kegiatan Learn And Share Implementasi Manajemen Risiko & SMAP yang dibuka oleh Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang Oktoweri tersebut, menghadirkan 4 narasumber yakni Kepala Unit GRC & Internal Control PT Semen Padang M Irwan Prasetyo, Staf GRC dan Internal Control, Jefri Antoni, Staf Senior Sistem Manajemen PT Semen Padang Arie Ronaldo, dan Staf Unit GRC & Internal Control, Ivan Richardo.

Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang Oktoweri mengatakan, kegiatan ini digelar untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran karyawan terkait Implementasi Manajemen Risiko & SMAP berbasis ISO 37001:2018, serta memperluas ruang lingkup implementasi SMAP.

 

“Kegiatan ini menunjukkan komitmen kita terhadap pelaksanaan di SMAP berbasis ISO 37001 dan juga Manajemen Risiko 31000. Kita mengadakan ini bukan hanya comply kepada sistemnya tetapi untuk lebih mengingatkan kita semua pentingnya menerapkan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi resiko menjadi tanggung jawab di dalam Sistem Manajemen Risiko dan SMAP,” katanya.

“Prinsip manajemen risiko yang sesuai dengan ISO 31000:2018, merupakan landasan untuk mengelola risiko dan harus dipertimbangkan atau menjadi acuan ketika akan merancang dan menetapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko itu haruslah terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, disesuaikan, inklusif, dinamis, informasi terbaik yang ada, faktor manusia dan budaya, perbaikan berkelanjutan,” kata dia.

Staf Senior Sistem Manajemen PT Semen Padang, Arie Ronaldo menyampaikan bahwa Implementasi SMAP sesuai standar ISO 37001 memang tidak menjamin penyuapan tidak akan terjadi atau hilang karena risiko penyuapan tidak mungkin dihilangkan secara total. Namun, sistem manajemen ini dapat membantu Perusahaan membantu mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan serta mengurangi Risiko hukum, Benturan kepentingan, dan biaya yang akan dikeluarkan apabila terjadi penyuapan. ***

Oleh : Shenna Aprilya Zahra )*

Pelaksanaan pencoblosan Pilkada 2024 telah selesai, meninggalkan berbagai dinamika politik yang perlu untuk disikapi bersama. Namun, langkah-langkah rekonsiliasi yang dilakukan oleh berbagai elemen bangsa menjadi penanda bahwa demokrasi Indonesia tetap berada di jalur yang benar. Masyarakat dari berbagai lapisan kini mulai merajut kebersamaan dan menciptakan suasana yang lebih kondusif pasca pesta demokrasi tersebut.

Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Dimas Oky Nugroho, menilai upaya saling merangkul kembali antarpartai politik dan masyarakat pasca Pemilihan Kepala Daerah menjadi cerminan pentingnya nilai-nilai demokrasi yang berbasis gotong royong.

Rekonsiliasi tersebut dianggap sebagai langkah vital untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, terutama di tengah keberagaman masyarakat. Dengan rekonsiliasi, potensi perseteruan akibat polarisasi dapat diminimalisasi, memungkinkan perbedaan pandangan politik diolah menjadi kekuatan untuk bersama-sama membangun negeri.

Momentum rekonsiliasi pasca Pilkada Serentak 2024, menurut Dimas, sangat relevan dengan filosofi demokrasi Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Kebersamaan ini bukan hanya menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas politik, tetapi juga memperlancar proses pergantian kepemimpinan di tingkat daerah. Pemimpin yang terpilih nantinya diharapkan mampu mengemban amanah rakyat dengan optimal, tanpa harus dibebani isu polarisasi yang tajam.

Pemerhati kebijakan publik, Nurdin I. Muhammad, juga menggarisbawahi pentingnya rekonsiliasi demi terciptanya harmoni sosial dan kestabilan pasca kontestasi politik tingkat daerah tersebut.

Ia menilai bahwa tantangan utama yang muncul adalah maraknya isu SARA dan penyebaran hoaks selama Pilkada. Fenomena itu, jika dibiarkan, dapat merusak kerukunan masyarakat. Oleh karena itu, langkah untuk merangkul kembali seluruh elemen bangsa menjadi solusi konkret dalam mengembalikan kepercayaan dan keakraban di tengah masyarakat.

Nurdin menekankan bahwa Pilkada 2024 seharusnya menjadi momentum untuk mempromosikan nilai-nilai kerukunan, keadilan, dan keberagaman. Proses demokrasi lokal setiap lima tahunan itu memiliki potensi besar untuk membawa kemakmuran, asalkan seluruh pihak dapat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan bersama.

Dengan suasana kondusif, pemerintahan yang terbentuk nantinya diharapkan mampu mengakomodasi seluruh kepentingan rakyat tanpa terkecuali, sehingga keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata.

Dalam pandangan Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi, suasana kondusif pasca Pilkada Serentak 2024 menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas nasional. Ia menyoroti bahwa konflik sosial sering kali muncul akibat perbedaan pilihan politik, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengancam stabilitas ekonomi dan politik negara. Edi juga mengingatkan bahwa mereka yang kalah dalam ajang kontestasi politik lokal ini harus bersikap legawa, demi menjaga harmoni di tengah masyarakat.

Lebih jauh, Edi melihat bahwa suasana kondusif tersebut memberikan fondasi yang kokoh untuk memastikan hasil Pilkada benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Selain itu, stabilitas yang tercipta juga akan mendorong kemajuan daerah, karena proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa adanya gangguan akibat perselisihan politik. Dengan demikian, rekonsiliasi pasca Pilkada menjadi langkah strategis untuk mencegah keterpurukan ekonomi sekaligus memperkuat rasa persatuan.

Rekonsiliasi pasca Pilkada 2024 juga memiliki dampak langsung terhadap penguatan demokrasi di Indonesia. Ketika masyarakat mampu meredam perbedaan dan bekerja sama untuk tujuan yang lebih besar, maka demokrasi dapat berkembang dengan lebih sehat. Pola pikir yang mengedepankan akal sehat dalam berpolitik akan menjadikan ajang pemilihan ini sebagai instrumen untuk memperkuat kerukunan, bukan sebaliknya.

Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan momentum rekonsiliasi ini untuk mempererat tali persaudaraan yang sempat renggang akibat polarisasi. Ketegangan yang muncul selama proses Pilkada sering kali menimbulkan perpecahan di tengah keluarga, komunitas, hingga masyarakat luas. Dengan terciptanya suasana kondusif, hubungan yang sempat retak dapat diperbaiki, menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan inklusif.

Langkah-langkah rekonsiliasi yang dilakukan oleh para pemimpin politik, tokoh masyarakat, dan berbagai organisasi lainnya kini membuktikan bahwa keakraban dapat kembali dijalin setelah perbedaan tajam selama kontestasi politik.

Momen pasca Pilkada tersebut mencerminkan kedewasaan demokrasi Indonesia, yang tidak hanya fokus pada hasil akhir tetapi juga proses untuk membangun kembali harmoni di tengah masyarakat.

Dengan stabilitas politik yang terus terjaga, Indonesia memiliki peluang besar untuk melanjutkan pembangunan di berbagai sektor. Selain itu, rekonsiliasi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk kembali fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup, tanpa terganggu oleh dinamika politik yang berkepanjangan. Ajang kontestasi politik lokal setiap lima tahun itu memang seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Momen rekonsiliasi pasca Pilkada 2024 juga memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat mengenai pentingnya berdemokrasi dengan sehat. Setiap individu diajak untuk menghargai perbedaan, menghindari provokasi, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkuat kerukunan, tetapi juga menanamkan rasa tanggung jawab kolektif untuk menjaga keutuhan bangsa.

Rekonsiliasi pasca Pilkada 2024 menjadi cerminan keberhasilan Indonesia dalam mengelola demokrasi di tengah keberagaman. Dengan langkah ini, masyarakat tidak hanya diajak untuk bersatu tetapi juga untuk bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa.

Keakraban yang terjalin kembali menjadi modal sosial yang sangat berharga, yang akan terus mengokohkan demokrasi Indonesia sebagai demokrasi gotong royong yang inklusif dan berkeadilan.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

JAKARTA — Pesta demokrasi tingkat daerah melalui Pilkada Serentak 2024 telah dilaksanakan dan masyarakat diminta untuk dapat kembali bersatu.

Dalam masa pasca Pilkada, menjaga stabilitas dan menciptakan kedamaian menjadi tugas bersama untuk memastikan keharmonisan di tengah keberagaman.

Para tokoh bangsa menyerukan pentingnya toleransi, penghormatan terhadap hasil kontestasi politik, serta kerja sama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pasca pemilihan demi kelangsungan aktivitas masyarakat.

“Kesuksesan sebuah Pilkada tidak hanya dilihat dari prosesnya, tetapi juga bagaimana masyarakat merespons hasilnya,” ujar Dasco.

Ia menyoroti bahwa meskipun hasil pemungutan suara tidak selalu memenuhi harapan semua pihak, upaya menjaga keamanan tetap menjadi prioritas.

Dasco juga menekankan bahwa penegakan hukum dan profesionalisme aparat keamanan memainkan peran penting dalam mengatasi potensi kerusuhan.

“Menghormati keberagaman pilihan politik adalah landasan terciptanya masyarakat yang inklusif dan demokratis,” tambahnya.

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ahmad Zubaidi, mengajak para dai untuk menjadi juru damai pasca Pemilihan Kepala Daerah.

“Walaupun pelaksanaan Pilkada berjalan baik dan lancar, potensi perpecahan tetap ada,” kata Kiai Zubaidi.

Ia menekankan peran dai untuk menyatukan umat dan mencegah konflik di masyarakat.

“Tugas kami adalah memastikan masyarakat damai, bersatu, dan dapat bekerja dengan baik. Kami harus mencermati dan memitigasi kondisi masyarakat, termasuk di media sosial,” ujarnya.

Menurutnya, bijak dalam bersosial media sangat penting agar persatuan tetap terjaga dan bangsa tidak terjebak dalam polarisasi ekstrem.

Wakil Rektor III Universitas Ngurah Rai, Dr. Gede Wirata, menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia telah menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik.

Namun, ia memperingatkan bahwa ketegangan pasca-kontestasi justru merugikan masyarakat.

“Ketika terjadi ketegangan, yang dirugikan adalah masyarakat. Jika terlalu larut dalam konflik, sulit mencapai perdamaian,” jelas Wirata.

Ia juga menekankan peran penting tokoh masyarakat dalam menenangkan situasi melalui sosialisasi dan edukasi yang mempromosikan toleransi serta solidaritas.

Ajakan untuk bersatu dalam semangat persatuan dan kesatuan kini menjadi agenda utama.

Dengan menjaga toleransi dan menghormati perbedaan, masyarakat dapat menciptakan harmoni dan fokus pada pembangunan bersama demi masa depan yang lebih baik.

Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus diupayakan untuk mendukung percepatan pemerataan pembangunan di Indonesia. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa penyelesaian infrastruktur utama yang meliputi ekosistem eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta sarana dan prasarana lainnya ditargetkan rampung pada tahun 2028. Target ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Arahan Presiden Prabowo adalah agar penyelesaian pembangunan IKN dilakukan secara bertahap, yakni pada tahun 2025 dan tahun 2028,” ujar Basuki.

Pada tahap awal, Basuki menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) terkait rencana kepindahan awal Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025. “Jika kepindahan ini benar terlaksana, kami memastikan ekosistem awal di IKN sudah siap pada 2025, Sementara itu, penyelesaian pembangunan gedung-gedung pemerintahan untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditargetkan rampung pada 2028,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Basuki juga menyampaikan perkembangan investasi di IKN. Ia menyebutkan bahwa beberapa badan usaha telah menyatakan minatnya dan bersiap melakukan prosesi groundbreaking untuk proyek-proyek pembangunan. Namun, rencana ini masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo.

“Kemarin sebenarnya sudah ada beberapa yang siap groundbreaking, tetapi kami harus melapor terlebih dahulu kepada Presiden. Selain itu, ia juga memastikan bahwa progres pembangunan fisik dan non-fisik IKN hingga November akan terus dipantau dan dilaporkan secara berkala,” jelas Basuki.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, menambahkan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menerima lebih dari 500 surat pernyataan minat investasi (Letter of Intent/LoI). “Yang paling penting adalah LoI yang memang ditujukan untuk investasi nyata. Kami memprioritaskan pengajuan yang jelas akan direalisasikan,” ujarnya.

Minat investasi ini tidak hanya berasal dari badan usaha yang ingin menanamkan modalnya di IKN, tetapi juga dari vendor atau kontraktor yang menawarkan jasa mereka. Hal ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari berbagai pihak untuk mendukung pembangunan IKN sebagai simbol pemerataan pembangunan nasional.

Dengan langkah ini, Presiden Prabowo optimis bahwa percepatan pembangunan IKN dapat menjadi katalis untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antara kawasan barat dan timur Indonesia.

(*)

JAKARTA – Penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025, menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat pendapatan negara tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan ini akan diikuti dengan langkah-langkah pendukung lainnya untuk menjaga stabilitas ekonomi.

“Kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan bagian dari peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Saat kebijakan ini diterapkan, tentu akan ada berbagai alat pendukung yang menyertainya,” kata Airlangga

Ia menambahkan, sektor seperti pangan dan kebutuhan pokok akan dikecualikan dari kenaikan ini, dengan PPN-nya ditanggung pemerintah.

Dalam pernyataan resmi Kemenko Perekonomian, penyesuaian tarif ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan lebih adil, optimal, dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara yang akan digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan.

“Kenaikan pendapatan negara diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, khususnya untuk menutupi defisit anggaran. Hal ini akan berkontribusi pada pemeliharaan stabilitas ekonomi jangka panjang,” ujar Kemenko Perekonomian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan ditunda, meskipun mendapat kritik.

“Kebijakan ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penerapannya dilakukan dengan penjelasan yang baik, bukan secara membabi buta,” katanya,

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan ini untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengusulkan alternatif lain untuk meningkatkan penerimaan negara.

“Pemerintah bisa memperluas basis pajak atau menggaet wajib pajak baru. Selain itu, pengoptimalan penerimaan negara non-pajak juga harus dipertimbangkan,” ujarnya.

Esther juga menyarankan penerapan skema multi tarif untuk PPN, di mana barang kebutuhan pokok dikenakan tarif lebih rendah, sementara barang mewah dikenakan tarif lebih tinggi. Kebijakan seperti ini dinilai dapat memberikan keseimbangan bagi masyarakat.
{}

Oleh : Anindira Putri Maheswani )*

Rencana penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 perlu mendapat apresiasi bersama. Pasalnya, kebijakan ini diyakini dapat meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional.
Ditengah ketidakpastian global saat ini, peran pemerintah dalam merancang strategi mitigasi yang tepat menjadi sangat krusial. Kebijakan pendukung yang mampu menjaga keseimbangan ekonomi nasional sekaligus melindungi kelompok rentan dari dampak negatif penyesuaian pajak harus segera diprioritaskan.
Langkah-langkah mitigasi yang terarah tidak hanya dapat meminimalisir risiko kontraksi ekonomi, tetapi juga memastikan tujuan jangka panjang, seperti pemerataan kesejahteraan, tetap tercapai. Program bantuan sosial, insentif pajak bagi pelaku UMKM, serta pembebasan pajak pada barang kebutuhan pokok menjadi contoh konkret kebijakan yang dapat menjaga stabilitas ekonomi.
Dalam situasi ini, pemerintah diharapkan mampu mengambil keputusan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis untuk jangka panjang. Dukungan dari masyarakat dan pelaku ekonomi diperlukan agar kebijakan ini dapat diterima dengan baik. Dengan mitigasi yang tepat, penyesuaian PPN tidak harus menjadi ancaman, melainkan peluang untuk memperkuat perekonomian menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, memberikan pandangan bahwa penyesuaian PPN memiliki potensi besar untuk menekan daya beli masyarakat. Dalam situasi ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif yang relevan untuk menjaga kelangsungan pergerakan ekonomi nasional, khususnya bagi sektor usaha kecil dan mikro. Menurutnya, insentif ini penting agar masyarakat tetap memiliki daya adaptasi terhadap beban pajak yang meningkat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sudah menantang.
Selain itu, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, juga menekankan pentingnya penguatan program bantuan sosial (bansos). Ia memandang bahwa bansos adalah instrumen yang dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mencegah kontraksi ekonomi akibat penyesuaian pajak.
Langkah ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk menjaga produktivitas pelaku UMKM, mempertahankan daya saing, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan mencapai 8 persen.
Lebih lanjut, Josua melihat bahwa kebijakan penyesuaian PPN ini, bila dikelola dengan baik, dapat mendukung visi besar Indonesia Emas 2045. Dalam jangka panjang, peningkatan penerimaan pajak diyakini dapat memperkuat anggaran negara untuk pembiayaan berbagai program pembangunan. Dengan demikian, Indonesia bisa meraih posisi sebagai salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar di dunia, sesuai dengan target yang telah dicanangkan.
Namun, di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan bahwa hasil dari penyesuaian PPN ini akan dikembalikan kepada rakyat melalui berbagai bentuk program sosial dan subsidi. Pemerintah berkomitmen untuk menggunakan dana tersebut demi mendukung masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan subsidi berbagai kebutuhan pokok menjadi wujud nyata dari upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.
DJP juga telah menunjukkan langkah progresif dengan memperluas lapisan penghasilan yang dikenakan tarif pajak rendah, dari sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp60 juta per tahun. Selain itu, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta akan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh). Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil agar tetap berkembang di tengah penyesuaian pajak.
Sebagai tambahan, tidak semua barang dan jasa akan dikenakan PPN. Kebutuhan dasar seperti beras, jagung, kedelai, serta jasa kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum dibebaskan dari pengenaan PPN. Kebijakan ini mencerminkan prinsip gotong-royong, di mana masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi diharapkan dapat berkontribusi lebih besar, sementara kelompok menengah ke bawah mendapatkan perlindungan.
Namun, keberhasilan kebijakan ini tetap bergantung pada bagaimana pemerintah dapat mengelola implementasi penyesuaian PPN ini secara strategis. Pengawasan yang ketat terhadap penyaluran bansos dan subsidi menjadi elemen kunci agar manfaat yang dijanjikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak menjadi beban tambahan bagi UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
Pada akhirnya, penyesuaian PPN ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat basis penerimaan negara jika diiringi dengan langkah mitigasi yang tepat. Dengan dukungan insentif yang relevan dan kebijakan sosial yang responsif, Indonesia memiliki kesempatan untuk tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.
Kebijakan ini harus dipandang sebagai langkah menuju masa depan yang lebih baik, di mana setiap lapisan masyarakat dapat berkontribusi sesuai kemampuannya, dan pemerintah hadir untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam perjalanan menuju pemerataan ekonomi. Kini saatnya bagi pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawal kebijakan ini agar benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak, sekaligus mendukung tercapainya visi besar Indonesia Emas 2045.

)* Penulis adalah Persada Institute