Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan bahwa judi online, (judol) merupakan bentuk penipuan. Pernyataan ini disampaikan untuk mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia yang masih terlibat dalam permainan judi online.

Budi Gunawan menjelaskan bahwa penegasan ini merupakan bagian dari kampanye pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online. Kampanye ini dilakukan oleh Desk Pemberantasan Perjudian Daring yang bekerja sama antara berbagai kementerian dan lembaga.

“Desk gabungan juga akan memasifkan kampanye dan edukasi publik tentang bahaya akibat dari judi online,” kata Budi Gunawan.

“Bahwa slot atau judol adalah penipuan. Masyarakat selama ini ditipu oleh para operator judi online, masyarakat diberi harapan bisa menang dalam permainan judol, padahal program judol sudah di-setting agar masyarakat pasti kalah dan tak bisa menarik uangnya,” tambahnya.

Budi Gunawan juga menyatakan bahwa judi online telah menjadi masalah serius, mirip dengan wabah penyakit menular.

“Tentu saja, dari fakta dan kondisi yang ada, ini sudah sangat mengkhawatirkan dan dalam keadaan darurat. Selanjutnya, desk judol telah dan akan terus melakukan penindakan hukum, termasuk memotong dan memblokir situs judi online, serta memblokir aliran dana dan melaksanakan kampanye edukasi publik untuk pencegahan judi online,” ungkap Budi Gunawan.

Di sisi lain, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menangkap seorang buron kasus judi online (judol) terkait situs W88.

“Satu DPO (daftar pencarian orang),” kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji.

Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan bahwa berdasar informasi yang dihimpun, DPO tersebut akan datang dari Filipina. Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online Polri juga telah mengungkap tiga situs perjudian

“Polri telah berhasil melakukan pengungkapan terhadap tiga kasus judi online dengan website pertama 1XBET,W88, dan Liga Ciputra,” ujarnya.

“Dari ketiga situs tersebut total 18 pelaku yang berperan sebagai operator judi online, ditangkap,” tutupnya.

Oleh : Dina Kahyang Putri )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmennya dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman judi online yang semakin merajalela.

Langkah konkret melalui arahan Kepala Negara telah menggerakkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengambil tindakan strategis dalam memberantas aktivitas perjudian daring yang berpotensi merusak moral bangsa.

Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pemerintah menetapkan pemberantasan judi online sebagai salah satu prioritas utama dalam program kerja jangka pendek.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menekankan pentingnya pendekatan komprehensif untuk menangani masalah ini, tidak hanya melalui pemblokiran konten, tetapi juga dengan membentuk Tim Kerja Penanganan Judi Online. Tim tersebut melibatkan penyelenggara sistem elektronik dan media untuk memastikan langkah-langkah pemberantasan berjalan optimal.

Lebih dari 10.000 rekening bank yang terindikasi terkait judi online telah diblokir. Langkah ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memutus akses ekonomi aktivitas ilegal tersebut.

Selain itu, kanal pengaduan publik juga disiapkan untuk mempermudah masyarakat melaporkan aktivitas mencurigakan. Menteri Meutya menegaskan bahwa edukasi digital menjadi bagian penting dari strategi ini, termasuk kampanye literasi digital yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya judi online.

Dalam upaya mempersempit ruang gerak judi online, Komdigi memperluas pembangunan infrastruktur digital, seperti proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G di desa-desa terpencil. Penyediaan akses internet yang merata bertujuan menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bebas dari konten berbahaya. Hal ini juga sejalan dengan target pelatihan 100 ribu talenta digital pada akhir 2024, yang diharapkan mampu menghasilkan generasi muda yang kompeten dan tangguh di era digital.

Di sisi lain, persoalan judi online tidak hanya berdampak pada aspek digital, tetapi juga menyentuh kehidupan sosial dan keluarga. Anggota DPR RI Komisi X, Mercy Chriesty Barends, mengungkapkan kekhawatiran terhadap laporan bahwa sekitar 80.000 anak di bawah usia 10 tahun telah terlibat dalam judi online. Menurutnya, situasi ini bukan hanya mengancam masa depan generasi muda, tetapi juga menjadi alarm serius bagi pemerintah dan masyarakat.

Mercy mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo yang menitikberatkan pada penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap pelaku judi online. Ia juga mendorong upaya meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat sebagai langkah pencegahan.

Menurut Mercy, edukasi kepada anak-anak dan keluarga harus menjadi prioritas melalui kampanye nasional dan pelibatan komunitas lokal. Kurikulum pendidikan yang fokus pada etika digital dan bahaya perjudian daring juga diusulkan sebagai salah satu solusi jangka panjang.

Selain aspek pencegahan, Mercy menilai bahwa pendekatan rehabilitatif bagi anak-anak yang telah terjebak dalam judi online memerlukan perhatian lebih. Layanan psikologis dan pendampingan harus disediakan untuk membantu mereka pulih dari dampak negatif aktivitas tersebut.

Sinergi lintas sektor antara kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Komdigi, diperlukan untuk memastikan penanganan yang komprehensif. Ia menekankan pentingnya keterlibatan keluarga, komunitas, dan lembaga pendidikan dalam upaya membentengi generasi muda dari ancaman ini.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyoroti pentingnya pemberantasan judi online dalam konteks menjaga perekonomian dan mental generasi muda. Ia menyatakan bahwa Fraksi Partai Golkar mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam membangun lingkungan yang bebas dari pengaruh buruk judi online.

Sarmuji juga menilai bahwa judi online tidak hanya berdampak pada kerusakan moral generasi muda tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, ia mendorong kebijakan pemberantasan judi online yang lebih tegas dan inklusif, termasuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaannya.

Langkah-langkah strategis yang diambil pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa arahan Kepala Negara bukan sekadar wacana, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata. Penanganan judi online menjadi fondasi penting dalam membangun Indonesia yang lebih baik, tidak hanya dari segi moral tetapi juga ekonomi. Dengan kolaborasi lintas sektor, masa depan digital bangsa diarahkan menuju ekosistem yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Tidak dapat disangkal, judi online telah menyasar berbagai kalangan, termasuk anak-anak, yang terpapar bahaya ini melalui aplikasi atau situs yang mudah diakses. Pemerintah menyadari bahwa penyelesaian masalah ini tidak dapat dilakukan hanya dengan pemblokiran, tetapi juga memerlukan strategi pencegahan dan rehabilitasi.

Hal tersebut menjadi alasan kuat bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, lembaga pendidikan, komunitas lokal, hingga orang tua.

Keberhasilan pemberantasan judi online juga akan berkontribusi pada terciptanya generasi muda yang memiliki integritas, bebas dari pengaruh buruk, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan bangsa.

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menetapkan landasan yang kokoh dalam upaya menyelamatkan masa depan generasi penerus melalui kebijakan yang berpihak pada moralitas, edukasi, dan pengembangan potensi.

Dengan tekad yang kuat dan langkah-langkah strategis yang terencana, pemerintah terus berupaya melindungi generasi muda dari ancaman judi online. Kolaborasi antar pihak, dukungan masyarakat, dan sinergi lintas sektor menjadi modal besar untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan produktif. Upaya tersebut mencerminkan visi pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan bangsa serta masa depan generasi muda yang lebih cerah.

)* kontributor Persada Institute

Oleh : Farrel Haroon Jabar )*

Momentum Pilkada Serentak 2024 menjadi ajang kontestasi politik lokal yang menentukan masa depan daerah di seluruh Indonesia. Di tengah euforia pesta demokrasi tingkat daerah tersebut, fenomena golongan putih (golput) masih menjadi tantangan signifikan.

Golput, yang diartikan sebagai pilihan untuk tidak menggunakan hak suara, sering dianggap sebagian masyarakat sebagai sikap apatis atau bentuk protes terhadap sistem. Namun, pandangan itu keliru karena golput tidak memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, melainkan berpotensi memperburuk keadaan.

Pemungutan suara merupakan salah satu bentuk aktualisasi diri warga negara dalam menjaga amanah demokrasi. Program Officer Perludem, Heroik M Pratama, menyebut bahwa golput justru merugikan masyarakat secara langsung.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah, suara yang tidak digunakan dapat menjadi celah manipulasi, sehingga pemimpin yang terpilih tidak mencerminkan kehendak mayoritas. Golput tidak hanya melemahkan esensi demokrasi, tetapi juga menafikan peluang untuk berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Heroik menjelaskan bahwa golput di era modern kerap muncul karena berbagai alasan, mulai dari ketidaksesuaian data pemilih hingga kekecewaan terhadap kandidat. Namun, alasan tersebut tidak mengurangi pentingnya partisipasi dalam Pilkada.

Setiap suara yang digunakan menjadi wujud tanggung jawab warga negara dalam menentukan masa depan daerah. Pilkada, sebagai instrumen demokrasi, memberi ruang bagi masyarakat untuk memastikan pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat dan akuntabilitas yang tinggi.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), juga menegaskan pentingnya menggunakan hak pilih dalam pesta demokrasi tingkat daerah. Menurutnya, demokrasi Pancasila memberikan peluang yang adil bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang berkomitmen pada kemajuan bangsa.

Hak suara adalah bentuk kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi, sehingga tidak boleh disia-siakan. Tidak menggunakan hak suara sama saja dengan menyerahkan masa depan kepada keputusan pihak lain tanpa kontribusi.

HNW menambahkan, dalam Pilkada, kualitas demokrasi diukur tidak hanya dari kandidat yang bersaing, tetapi juga dari tingkat partisipasi masyarakat. Ketika golput menjadi pilihan, peluang untuk menghasilkan pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan semakin besar.

Pemilih yang aktif memiliki peran strategis dalam memastikan Pilkada berjalan dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu, masyarakat perlu memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki visi besar, tetapi juga mampu melindungi kepentingan seluruh golongan.

Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, turut menyoroti dampak negatif golput dalam kontestasi politik tingkat daerah. Ia menilai, golput bukanlah solusi yang dapat memperbaiki kondisi bangsa, melainkan menjadi kendala dalam proses demokrasi.

Bambang mengajak masyarakat menyambut Pilkada dengan antusiasme dan rasa kebangsaan yang tinggi. Golput, yang sering muncul akibat kampanye hitam atau penyebaran hoaks, hanya akan menciptakan apatisme dan memperburuk kualitas demokrasi.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat kebersamaan selama Pilkada. Keberhasilan sebuah pemilihan tidak hanya diukur dari kemenangan kandidat, tetapi juga dari kemampuan seluruh elemen masyarakat untuk memelihara persatuan. Pilihan berbeda dalam Pilkada seharusnya tidak menjadi pemecah belah, melainkan memperkuat solidaritas dalam keberagaman.

Melalui Pilkada Serentak 2024, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata bagi daerah. Tidak ada alasan untuk meremehkan pentingnya suara dalam kontestasi politik lokal tersebut. Setiap suara yang diberikan adalah langkah kecil menuju pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Fenomena golput bukanlah cerminan dari sikap kritis, melainkan penghindaran dari tanggung jawab. Dengan tidak memilih, masyarakat kehilangan haknya untuk memberikan kontribusi nyata dalam proses demokrasi. Sebaliknya, dengan menggunakan hak suara, setiap individu berperan aktif dalam memastikan keberlanjutan pembangunan dan terciptanya pemerintahan yang lebih baik.

Selain itu, partisipasi aktif dalam Pilkada memiliki implikasi besar terhadap bagaimana kebijakan di daerah dirumuskan dan diimplementasikan. Pemimpin yang terpilih melalui partisipasi yang tinggi cenderung memiliki legitimasi yang lebih besar untuk menjalankan program-program strategis demi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, memilih bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan daerah.

Pilkada bukan hanya sekadar ritual politik lima tahunan, tetapi juga ruang bagi rakyat untuk menunjukkan kepedulian terhadap masa depan daerahnya. Hak pilih adalah hak yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan untuk ditinggalkan. Dengan partisipasi yang tinggi, masyarakat dapat memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan publik, bukan hanya kepentingan segelintir pihak.

Selain itu, keputusan untuk golput dapat memberikan dampak negatif yang lebih besar. Ketika golput mendominasi, suara masyarakat yang sebenarnya menginginkan perubahan justru tidak akan terdengar. Hal ini hanya memperkuat posisi mereka yang memiliki pengaruh besar, seperti kelompok elite tertentu, tanpa tantangan yang berarti.

Golput bukanlah jawaban atas kekecewaan terhadap sistem atau kandidat. Sebaliknya, golput justru mengukuhkan status quo yang sering kali dikritik oleh mereka yang memilih untuk tidak berpartisipasi.

Melalui Pilkada, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengubah narasi dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi daerahnya. Memilih bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab yang melekat pada setiap warga negara. Pilkada Serentak 2024 adalah momen untuk membuktikan bahwa suara rakyat benar-benar memiliki kekuatan untuk menentukan arah bangsa.

Dengan partisipasi yang tinggi, masyarakat mampu menciptakan Pilkada yang berkualitas, adil, dan berintegritas. Pilkada bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi juga tentang bagaimana setiap individu menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap masa depan daerahnya. Suara yang diberikan hari ini akan menjadi cerminan bagaimana daerah berkembang di masa mendatang.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Kaltim – Pemerintah Indonesia melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor yang tertarik untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Langkah ini bertujuan untuk menarik minat investor, serta mempercepat pembangunan IKN yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, yang menyebutkan bahwa investor akan diberikan hak hukum yang jelas terkait pemanfaatan lahan, termasuk Hak Guna Bangunan (HGB) yang berlaku untuk periode panjang.

Agung menjelaskan bahwa para investor di IKN akan diberi Hak Guna Bangunan (HGB) yang dapat berlaku hingga 80 tahun.

“Hak Guna Bangunan ini bisa berlaku selama satu siklus, yakni 80 tahun, dan masih bisa diperpanjang untuk siklus kedua selama 80 tahun sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Hal ini, lanjutnya, memberikan kepastian bagi investor, karena hak dan kewajiban mereka akan dicatat dalam akta notaris yang sah.

Selain itu, Agung menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga kestabilan iklim investasi di IKN dengan memastikan bahwa proses perizinan dan regulasi berjalan lancar dan transparan.

Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan menguntungkan bagi para investor yang ingin berkontribusi pada pembangunan IKN.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari UIN Syarif Hidayatullah, Hendra Kholid, mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan program pembangunan IKN yang dimulai oleh Presiden Jokowi.

Hendra menyatakan, “Apresiasi terhadap keinginan Presiden terpilih Pak Prabowo untuk melanjutkan IKN adalah langkah penting, karena tanpa komitmen ini, IKN bisa saja terbengkalai.”

Menurut Hendra, kelanjutan proyek ini di bawah kepemimpinan Prabowo dapat memberikan rasa percaya bagi para investor.

Hendra juga mengungkapkan bahwa komitmen Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN memberikan kepastian bagi investor.

“Ketika Prabowo punya komitmen untuk meneruskan IKN, itu menjadi garansi bagi para investor. Artinya, investor memiliki kepastian dan itu sangat penting,” tambahnya.

Pemerintah juga berupaya untuk memastikan transisi kepemimpinan berjalan mulus, yang menurut Hendra, sangat penting dalam membangun kepercayaan investor.

“Investasi itu membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan tersebut bisa tercipta melalui komitmen yang jelas dari Presiden Prabowo,” ungkapnya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan IKN dapat menjadi pusat ekonomi dan pembangunan yang menarik bagi investor baik domestik maupun internasional. Kepercayaan yang terbangun, ditambah dengan kepastian hukum dan regulasi yang jelas, akan mempercepat terwujudnya visi IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia.

Oleh: Mirza Ghulam Fanany*)

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya dimaksudkan untuk memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga bertujuan menciptakan pusat pertumbuhan baru yang mendukung perekonomian nasional dan kawasan.

Sebagai simbol transformasi dan modernisasi, IKN menjadi fokus perhatian baik di tingkat nasional maupun internasional. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan IKN dirancang sebagai langkah strategis untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini mencerminkan visi besar Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kunjungan delegasi tingkat tinggi dari Amerika Serikat yang dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan Amerika Serikat untuk Perdagangan Internasional, Marisa Lago, pemerintah Indonesia menerima dukungan konkret untuk proyek pembangunan IKN. Delegasi tersebut membawa sejumlah perusahaan teknologi canggih yang berminat untuk berkolaborasi dalam pengembangan infrastruktur kota pintar di Nusantara.

Lago menekankan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan IKN, terutama di bidang teknologi dan infrastruktur. Pihaknya mengapresiasi ambisi besar Indonesia dalam menciptakan kota pintar yang akan menjadi model pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN relevan bagi Indonesia dan memiliki dampak global yang signifikan.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir, menyampaikan bahwa kolaborasi bilateral ini mencerminkan hubungan strategis yang semakin erat antara kedua negara. Hal ini juga menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam mendukung agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pembangunan kota pintar di IKN menjadi bukti bahwa Indonesia berfokus pada pembangunan fisik dan pengembangan teknologi yang mampu mendukung keberlanjutan jangka panjang. Pemerintah berharap agar inisiatif ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Nusantara serta menarik lebih banyak investasi dari sektor swasta domestik maupun internasional.

Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan IKN, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis, salah satunya adalah pemberian insentif fiskal. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa perpanjangan fasilitas tax holiday hingga Desember 2025 menjadi langkah penting dalam menarik arus investasi yang lebih besar ke Nusantara.

Kebijakan ini dirancang untuk memberikan daya tarik lebih kepada para investor yang berminat dalam proyek pembangunan IKN. Dengan menawarkan insentif pajak, pemerintah berharap dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan penanaman modal baru di wilayah tersebut. Hal ini tidak hanya mendukung pembangunan fisik IKN tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Presiden Prabowo memastikan bahwa pembangunan IKN dilakukan dengan mengutamakan prinsip keberlanjutan dan inklusi. Pendekatan ini mencakup upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, memberdayakan masyarakat lokal, dan memastikan bahwa semua pihak dapat merasakan manfaat dari proyek ini.

Pembangunan infrastruktur di IKN juga dirancang untuk mendukung transformasi digital dan modernisasi di berbagai sektor. Dengan melibatkan teknologi canggih dan inovasi, pemerintah ingin menciptakan ekosistem perkotaan yang efisien juga mampu menghadapi tantangan masa depan, termasuk perubahan iklim dan pertumbuhan populasi.

Kolaborasi dengan mitra internasional seperti Amerika Serikat menunjukkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya menjadi proyek nasional tetapi juga bagian dari upaya global untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia berharap agar proyek ini dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengintegrasikan keberlanjutan dengan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru, IKN diharapkan mampu menarik investasi besar-besaran dari berbagai sektor, mulai dari teknologi, infrastruktur, hingga layanan publik. Hal ini akan menciptakan efek domino yang positif bagi perekonomian nasional, termasuk peningkatan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor usaha kecil dan menengah.

Presiden Prabowo optimis bahwa pembangunan IKN akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju pemerataan ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Dukungan dari komunitas internasional, semakin memperkuat keyakinan bahwa pembangunan IKN akan berjalan sesuai dengan rencana. Dengan melibatkan berbagai pihak, pemerintah Indonesia ingin memastikan bahwa proyek ini tidak hanya berhasil secara ekonomi tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif.

Melalui pembangunan IKN, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Proyek ini menjadi bukti bahwa pemerataan pembangunan dapat dicapai melalui kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan.

Presiden Prabowo terus mendorong semua pihak untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi besar Indonesia untuk IKN. Dengan keberlanjutan sebagai prinsip utama, pembangunan ini diharapkan mampu menciptakan dampak positif yang bertahan lama, baik bagi Indonesia maupun komunitas global.

Optimisme ini mencerminkan harapan besar bahwa IKN akan menjadi pusat pertumbuhan baru yang mendukung pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan potensi Indonesia di masa depan. Dengan upaya bersama, IKN Nusantara akan menjadi simbol kemajuan dan inklusivitas yang menginspirasi generasi mendatang.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik dari Jendela Baca Institute

JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mendorong kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan pemerataan ekonomi kawasan tertinggal. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa hilirisasi desa tidak hanya berkutat di sektor tambang, tetapi mencakup potensi komoditas lokal lainnya yang dapat diolah untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi.

“Hilirisasi desa itu tidak melulu soal tambang,” jelasnya.

“Di Blitar, misalnya, kulit kambing bisa diolah jadi bedug yang diekspor dengan harga tinggi. Ini contoh hilirisasi yang bisa diterapkan di banyak desa lainnya,” Imbuh Yandri.

Ia menekankan pentingnya setiap desa memiliki produk unggulan yang bisa diolah hingga bernilai ekspor.

“Bayangkan kalau barang mentah dijual begitu saja, pasti murah. Tapi kalau diolah menjadi barang berkualitas, bisa diekspor dengan nilai jual tinggi,” ujarnya.

Hal ini menjadi bagian dari upaya Mendes PDT untuk mengoptimalkan kekuatan lokal dan mendorong kemandirian ekonomi desa. Ia juga telah meminta jajarannya untuk memetakan desa-desa dengan potensi hilirisasi tinggi, termasuk dalam sektor pertanian dan perkebunan.

“Saya ingin menciptakan hilirisasi versi desa yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya,” tambah Yandri.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani menegaskan bahwa kementeriannya akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap sektor-sektor yang potensial untuk hilirisasi.

“Kami akan menilai sektor yang berpotensi seperti perikanan, perkebunan, hingga tambang untuk mendorong nilai tambahnya,” ujar Rosan.

Langkah ini diharapkan dapat menggerakkan investasi yang berkualitas di wilayah yang selama ini minim perhatian, khususnya Indonesia Timur.

“Fokus ke Indonesia Timur bertujuan agar mereka juga mendapat perhatian khusus untuk menarik investasi yang berkelanjutan,” jelasnya, menekankan pentingnya distribusi investasi yang merata.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga menyatakan bahwa hilirisasi adalah motor utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Hilirisasi adalah mesin pertumbuhan ekonomi kita,” katanya. Bahlil menekankan bahwa kebijakan hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai produk tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang.

Sebagai contoh, ia menyoroti hilirisasi kelapa sawit yang telah menghasilkan produk-produk turunan seperti biodiesel dan biomaterial, yang turut mendukung ekonomi nasional.

****

Oleh: Arsenio Bagas Pamungkas )*

Pemerataan ekonomi yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia kini semakin mengemuka sebagai tujuan utama yang dicanangkan pemerintah. Komitmen ini tidak sekadar janji, tetapi telah mulai terlihat melalui berbagai program strategis, terutama penguatan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA).

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menggarap langkah-langkah konkret untuk menjamin bahwa kekayaan alam Indonesia mampu membawa dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat luas, dari Sabang hingga Merauke.

Inisiatif hilirisasi ini diharapkan bisa menjadi kunci untuk mendongkrak pemerataan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di berbagai daerah.

Langkah pertama yang menonjol adalah pembangunan infrastruktur dasar yang kini mulai merata hingga ke pelosok-pelosok negeri. Dalam hal ini, Presiden Prabowo memprioritaskan pembangunan yang tidak hanya fokus di perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil.

Melalui infrastruktur yang memadai seperti jalan raya, pelabuhan, hingga jaringan transportasi darat, udara, dan laut, aksesibilitas meningkat, dan roda perekonomian diharapkan bisa berputar lebih cepat. Dengan begitu, produk-produk lokal dari berbagai daerah dapat bersaing di pasar yang lebih luas, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut.

BUMN juga berperan sentral dalam penguatan ekonomi nasional. Menteri BUMN Erick Thohir telah menegaskan pentingnya BUMN sebagai penyeimbang yang dapat menopang ekonomi kerakyatan. Erick menginstruksikan kepada pimpinan BUMN untuk terus berkomitmen pada program-program yang mengedepankan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Program ekonomi kerakyatan ini sudah berjalan dan terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan bagi banyak pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan adanya BUMN yang kompetitif dan kuat, ekonomi domestik diharapkan bisa semakin mandiri dan stabil dalam menghadapi tantangan global.

Tidak hanya itu, fokus pemerintah juga menyasar sektor pertanian dan kelautan, yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Program ini mencakup pelatihan bagi petani dan nelayan untuk meningkatkan produktivitas mereka. Dalam bidang pertanian, misalnya, disediakan teknologi pertanian modern dan pupuk bersubsidi.

Di sektor kelautan, perhatian pemerintah diarahkan pada pengembangan perikanan yang berkelanjutan, sehingga hasil tangkapan nelayan bisa lebih maksimal. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat di daerah pertanian dan pesisir dapat merasakan dampak positif dari program-program tersebut.

Setiap wilayah di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda, dan inilah yang dimanfaatkan oleh pemerintah dengan pendekatan ekonomi berbasis potensi lokal. Dalam kebijakan ini, setiap daerah didorong untuk mengembangkan sektor ekonomi yang sesuai dengan karakteristik alam dan sosialnya.

Contohnya, Sulawesi dan Maluku yang kaya akan hasil laut kini mendapat dukungan penuh untuk mengembangkan industri pengolahan ikan. Sementara di Kalimantan dan Sumatera yang memiliki sumber daya alam berlimpah, fokusnya adalah pada hilirisasi SDA, sehingga nilai tambah produk dapat tercipta di dalam negeri. Strategi ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat sebagai pelaku ekonomi utama, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah.

Investasi juga memainkan peran vital dalam upaya pemerataan ekonomi ini. Pemerintah berusaha keras menciptakan iklim investasi yang kondusif di wilayah yang selama ini terabaikan. Dengan menawarkan insentif dan kemudahan perizinan bagi investor yang tertarik menanamkan modalnya di daerah-daerah tersebut, diharapkan tercipta lapangan kerja baru dan transfer teknologi yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Stabilitas politik dan keamanan yang dijaga ketat juga menjadi daya tarik tambahan bagi para investor untuk lebih yakin menanamkan modal mereka di Indonesia.

Lebih lanjut, sektor UMKM menjadi sorotan penting. UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung ekonomi nasional, menyediakan lapangan kerja dan membantu distribusi ekonomi secara langsung ke masyarakat. Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengembangan UMKM dengan memberikan akses permodalan, pelatihan, dan kemudahan akses pasar.

Di era digital saat ini, UMKM juga didorong untuk memanfaatkan platform digital, sehingga bisa menjangkau konsumen yang lebih luas. Dengan UMKM yang lebih kuat dan tangguh, diharapkan ekonomi lokal bisa bangkit, dan produk-produk lokal mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menambahkan bahwa salah satu tantangan utama UMKM adalah keterbatasan akses ke teknologi digital. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah merancang program pelatihan dan pendampingan digital untuk UMKM.

Program ini bertujuan agar pelaku UMKM memiliki keterampilan digital yang memadai, termasuk dalam hal penguasaan internet dan penggunaan perangkat komputer. Dalam jangka panjang, hal ini akan membantu UMKM untuk lebih kompetitif dan produktif.

Upaya pemerintah dalam penguatan hilirisasi SDA ini menunjukkan keseriusan dalam mencapai pemerataan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan berbagai strategi yang telah dijalankan, termasuk peningkatan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor pertanian dan kelautan, serta fokus pada potensi ekonomi lokal, optimisme untuk mencapai pemerataan ekonomi di Indonesia semakin besar.

Pemerataan ekonomi bukan sekadar angka atau statistik, tetapi sebuah langkah nyata untuk membuka peluang dan memberikan kesejahteraan bagi setiap lapisan masyarakat. Hanya dengan kerja sama dari berbagai pihak, pemerataan ekonomi yang menjadi impian bersama dapat terwujud, menjadikan Indonesia lebih makmur dan berkeadilan bagi semua.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transformasi digital bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam upayanya untuk mendukung UMKM, Presiden Prabowo mengarahkan para pejabat di Kementerian terkait untuk memastikan bahwa sektor ini dapat naik kelas, mengingat kontribusinya yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia, yakni sekitar 61%.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, yang menjelaskan arahan Presiden dalam menangani dua masalah utama yang dihadapi UMKM, yakni akses permodalan dan akses pasar.

Selain itu, Presiden Prabowo juga mendorong adanya dukungan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, agar produk mereka dapat lebih dikenal dan diterima di pasar baik lokal maupun internasional.

Helvi menambahkan bahwa struktur permodalan UMKM saat ini masih banyak yang belum terformalisasi dan terarah.

Untuk itu, Pemerintah berencana mendirikan lembaga penyediaan modal yang baru, yang nantinya akan dikelola oleh Kementerian UMKM.

“Kami punya program, nanti akan ada lembaga penyediaan modal sendiri yang dikelola Kementerian UMKM,” ujar Helvi.

Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, juga menyatakan pentingnya perbaikan infrastruktur internet untuk mendukung digitalisasi UMKM.

“Kalau misalnya internetnya masih pelan, itu kita melihat bahwa itu masih bisa menghambat tumbuhnya UMKM digital,” ungkap Meutya.

Ia menekankan bahwa konektivitas yang lebih baik dan jangkauan internet yang lebih luas akan memungkinkan semakin banyak pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital secara maksimal.

Meutya juga menyebutkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan regulasi baru untuk mempercepat pertumbuhan UMKM digital.

“Potensinya masih tinggi sehingga kita akan coba lihat bagaimana meningkatkan UMKM digital ini dari regulasi,” jelas Meutya,

Meutya juga menegaskan bahwa meskipun kontribusi UMKM digital terhadap transaksi ekonomi sudah besar, namun masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bengkulu juga berperan aktif dalam mendorong UMKM untuk mengadopsi teknologi digital.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Eddyson, mengungkapkan, “Dengan menggunakan platform digital, para pelaku UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik itu pasar lokal maupun global.”

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu telah memberikan pelatihan kepada 30 pelaku UMKM mengenai penggunaan platform digital untuk memasarkan produk mereka.

Dengan adanya kebijakan baru yang dipersiapkan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, digitalisasi UMKM diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini.

Oleh: Recky Rumbiak *)

Kebijakan penghapusan utang yang diinisiasi oleh pemerintah telah menjadi angin segar bagi kelompok tani dan para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Di tengah tantangan ekonomi global dan dampak berkepanjangan dari pandemi, kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mengurangi beban finansial yang selama ini menghimpit produktivitas mereka. Bukan hanya sebagai solusi sementara, tetapi juga sebagai bentuk dukungan nyata terhadap keberlanjutan sektor ekonomi kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Bagi para petani, penghapusan utang menjadi penopang utama untuk memulai kembali siklus produksi yang sempat terhenti. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang, Ishak Subagio mengatakan sangat menyambut baik kebijakan penghapusan utang atau kredit macet bagi petani. sejauh ini para petani mengajukan kredit untuk kepentingan pembiayaan modal pada masa tanam. Alhasil, Ishak menilai produktivitas pertanian akan terpacu lantaran sirkulasi keuangan para petani tidak tersangkut masalah.

Selain itu, kebijakan ini memberikan ruang bagi petani untuk lebih berinovasi. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk membayar utang kini dapat digunakan untuk membeli benih berkualitas, memperbarui alat pertanian, dan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan teknik bercocok tanam. Hasilnya, produktivitas petani dapat meningkat, dan kualitas produk yang mereka hasilkan juga semakin baik.

Penghapusan utang juga membuka peluang baru bagi UMKM untuk melakukan diversifikasi produk dan memperluas pasar. Dengan adanya kebijakan ini, mereka dapat mengakses program pendampingan usaha yang ditawarkan pemerintah, seperti pelatihan pemasaran digital dan bantuan peralatan usaha. Hal ini menjadi modal penting bagi UMKM untuk bersaing di era ekonomi digital.

Keberhasilan kebijakan penghapusan utang tidak hanya dirasakan oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Dengan terbebasnya kelompok tani dan UMKM dari beban utang, roda perekonomian di daerah mulai bergerak kembali. Konsumsi rumah tangga yang sempat tertekan kini berangsur pulih, dan lapangan kerja di sektor informal mulai terbuka lagi.

Meskipun kebijakan ini menuai banyak apresiasi, bukan berarti tanpa tantangan. Beberapa pihak mengkritisi mekanisme pelaksanaannya yang dianggap kurang transparan. Misalnya, masih ada kelompok tani dan UMKM yang belum sepenuhnya memahami prosedur penghapusan utang ini. Akibatnya, tidak semua dari mereka bisa langsung merasakan manfaatnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anna Mu’awanah mengatakan apresiasinya terhadap kebijakan pemerintah menghapus utang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta utang petani dan nelayan. Kebijakan penghapusan utang ini baru saja ditandatangani Presiden Prabowo Subianto tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Menurut Anna, penghapusan utang ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak krisis, terutama di kalangan UMKM dan sektor agrikultur. Anna menyatakan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung kebijakan ini bukanlah hal yang patut dipersoalkan selama dana tersebut digunakan dengan efektif dan tepat sasaran.

Anna berharap kebijakan penghapusan utang ini mampu membangkitkan semangat UMKM, petani, dan nelayan untuk kembali produktif, menciptakan penghasilan yang lebih baik, dan mendukung ekonomi lokal. Selain itu, pemerintah juga memperkuat program pendampingan pasca-penghapusan utang. Program ini bertujuan untuk membekali kelompok tani dan UMKM dengan keterampilan manajemen keuangan, pemasaran, dan inovasi produk. Dengan cara ini, mereka diharapkan mampu mengelola usaha secara lebih profesional dan mandiri.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta sektor UMKM lainnya.

Chusnunia menilai langkah tersebut dilaksanakan sebagai upaya dukungan kepada pelaku UMKM yang selama ini terdampak masalah ekonomi di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Chusnunia juga mengungkapkan bahwa dirinya akan turut mengawal aturan baru tersebut untuk memastikan hanya pelaku UMKM yang benar-benar layak mendapatkan bantuan penghapusan piutang.

Chusnunia berharap melalui kebijakan ini para pelaku UMKM menemukan semangat barunya untuk terus berjuang dan lepas dari segala beban yang membelenggunya. Dirinya juga menyampaikan bahwa pelaku UMKM adalah ujung tombak perekonomian Indonesia. Dengan begitu upaya untuk memajukan perekonomian negara adalah dengan membantu pelaku UMKM untuk terus berkembang.

Kebijakan penghapusan utang bagi kelompok tani dan pengusaha UMKM merupakan langkah berani dan visioner dari pemerintah. Di tengah tantangan ekonomi global, kebijakan ini memberikan harapan baru bagi jutaan pelaku usaha kecil di Indonesia. Lebih dari sekadar menghapus beban finansial, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk mendukung dan memberdayakan masyarakat.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, kelompok tani, dan pengusaha UMKM, perekonomian Indonesia memiliki peluang besar untuk bangkit lebih kuat. Kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga pondasi bagi masa depan yang lebih cerah. Bagi kelompok tani dan pengusaha UMKM, ini adalah awal dari perjalanan baru menuju keberlanjutan dan kemajuan.

)* Penulis adalah Redaktur Media Persatuan Pemuda Papua Barat