Kebijakan Penghapusan Utang Presiden Prabowo untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM

Oleh: Hendra Gunawan )*

Kebijakan baru yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024, Presiden Prabowo menghapus utang macet yang selama ini membebani pelaku UMKM, petani, nelayan, serta sektor usaha lainnya.

Langkah penghapusan diambil setelah menerima banyak aspirasi dari masyarakat, khususnya kelompok produsen pangan seperti petani dan nelayan, yang kesulitan untuk melanjutkan usaha mereka karena adanya utang yang tidak terbayar. Dalam pertemuan di Istana Merdeka, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban dan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk kembali berkembang, terutama di sektor-sektor yang krusial bagi ketahanan pangan dan ekonomi nasional.

Kebijakan penghapusan utang macet ini memberikan angin segar bagi UMKM yang sebelumnya kesulitan mengakses pembiayaan akibat utang yang tertunggak. Keputusan Presiden Prabowo untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha ini dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik maupun internasional.

Dengan menghapuskan utang tersebut, banyak pelaku UMKM yang sebelumnya terhambat dapat kembali memperoleh modal untuk mengembangkan usaha mereka. Diharapkan, kebijakan ini juga akan membantu mempercepat pemulihan sektor-sektor yang terdampak krisis, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam implementasinya, kebijakan ini tentunya akan didetailkan melalui peraturan yang lebih spesifik oleh kementerian dan lembaga terkait. Penerapan yang hati-hati dan terarah akan memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa setelah kebijakan penghapusan utang macet ini diterapkan, diharapkan petani, nelayan, dan pelaku UMKM lainnya dapat bekerja dengan tenang dan lebih produktif, mengetahui bahwa pemerintah menghargai peran mereka sebagai produsen pangan yang vital bagi kehidupan bangsa.

Di tingkat daerah, kebijakan ini juga mendapatkan sambutan positif dari para pemimpin daerah, salah satunya adalah mantan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Khofifah menyambut baik kebijakan penghapusan utang macet bagi UMKM, karena ia menyadari betul betapa pentingnya sektor UMKM dalam perekonomian daerahnya.

Khofifah menekankan bahwa sebanyak 1.164 usaha UMKM di Jawa Timur akan merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini. Kebijakan tersebut membuka peluang bagi para pelaku UMKM yang sebelumnya terdaftar dalam daftar pinjaman bermasalah, namun memiliki potensi untuk berkembang, untuk kembali mendapatkan akses ke pembiayaan. Dengan demikian, kebijakan ini dapat mendorong pemulihan ekonomi di tingkat lokal, terutama di Jawa Timur yang selama ini sangat bergantung pada sektor UMKM.

Khofifah juga menambahkan bahwa kontribusi sektor UMKM terhadap Perekonomian Daerah Bruto (PDRB) di Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, kontribusi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur tercatat sebesar 56,94 persen, dan pada akhir 2024, kontribusinya diperkirakan akan mencapai 59,18 persen.

Kontribusi sektor UMKM ini menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya menjadi penopang ekonomi daerah, tetapi juga bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan penghapusan utang macet bagi UMKM merupakan langkah penting untuk memastikan sektor ini terus berkembang dan menjadi pilar ekonomi yang tangguh.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari kalangan ekonom, seorang pakar ekonomi dan Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta, menilai bahwa kebijakan penghapusan utang macet ini memiliki potensi besar untuk mendorong ekspansi bisnis, khususnya di kalangan petani dan nelayan.

Stimulus kredit yang diberikan pemerintah memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha mereka lebih lanjut, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian domestik. Nafan menjelaskan bahwa dalam sejarahnya, perbankan juga telah melakukan pemutihan utang pada masa-masa krisis, seperti krisis moneter 1998, krisis keuangan global 2008, serta krisis akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak hanya relevan dalam konteks saat ini, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan ekonomi jangka panjang.

Selain memberikan akses modal yang lebih luas bagi pelaku UMKM, kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih menyeluruh dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Pemberian kesempatan kedua bagi pelaku usaha kecil dan menengah ini juga menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk mendukung sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama pelaku UMKM, memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi pada perekonomian negara.

Kebijakan Presiden Prabowo dalam menghapus utang macet bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan ini tentunya akan memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

Dengan memberikan kesempatan kedua bagi pelaku usaha, diharapkan sektor UMKM dapat terus berkembang, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.

)* Kontributor jendela baca Institute

Pemerintahan Prabowo-Gibran Perkuat Pendidikan dan Rehabilitasi untuk Berantas Narkoba

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadikan pemberantasan narkoba sebagai salah satu program prioritas utama dari 17 agenda nasional. Fokus ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi ancaman narkoba yang dapat merusak generasi muda dan stabilitas bangsa.

Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN), Ahwil Luthan, menegaskan bahwa perang melawan narkoba bersifat asimetris, sehingga membutuhkan strategi yang menyeluruh. “Perang melawan narkoba adalah perang tersembunyi. Musuh dan kawan tidak terlihat, tetapi dampaknya bisa menghancurkan kita secara tiba-tiba,” ujar Ahwil.

Salah satu langkah strategis pemerintah adalah pencegahan melalui pendidikan. Kurikulum anti-narkoba dirancang untuk diterapkan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Menteri-menteri pendidikan memiliki tugas penting dalam memastikan materi ini menjadi bagian integral dari sistem pendidikan. Tujuannya adalah membangun kesadaran generasi muda tentang bahaya narkoba sejak dini.

Selain pendidikan, penguatan pengawasan di wilayah-wilayah rawan perbatasan juga menjadi prioritas. Pemerintah menitikberatkan pengamanan di pantai timur Sumatera, yang kerap menjadi jalur utama penyelundupan narkoba melalui laut. “Penguatan pantai timur Sumatera harus digiatkan, mengingat jalur laut adalah titik terbesar penyelundupan narkoba,” jelas Ahwil.

Kerja sama internasional juga dijalankan untuk memutus rantai suplai narkoba yang sebagian besar berasal dari kawasan Golden Triangle. Kolaborasi ini melibatkan pertukaran informasi dan pengalaman dengan negara-negara lain, sehingga upaya pemberantasan narkoba bisa lebih efektif.

Di sisi lain, program rehabilitasi bagi pengguna narkoba terus diperkuat. Pemerintah tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemulihan pengguna agar mereka dapat kembali produktif. “Bagi mereka yang sudah terjerat, ada program treatment and rehabilitation. Mereka harus disembuhkan, bukan dihukum semata,” kata Ahwil.

Pendekatan holistik ini, yang mencakup edukasi, pengawasan, pemberantasan, dan rehabilitasi, diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba secara signifikan. Pemerintah optimis bahwa dengan upaya terpadu ini, Indonesia dapat terbebas dari ancaman narkoba dan mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.

Dengan visi yang jelas, pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen menciptakan generasi muda yang tangguh dan melindungi masa depan bangsa dari bahaya narkoba. Program ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya bertindak reaktif, tetapi juga proaktif dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyat.

Diplomasi Multilateral Langkah Nyata Komitmen Kuat Presiden Prabowo Berantas Narkoba

Oleh : Bimo Ariyan Beeran )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam pemberantasan narkoba, tidak hanya di tingkat domestik, tetapi juga dalam kerangka diplomasi multilateral yang membawa isu ini ke panggung dunia.

Melalui berbagai upaya strategis, Presiden Prabowo, pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 yang juga merupakan purnawirawan perwira tinggi militer Indonesia tersebut menegaskan bahwa pemberantasan narkoba merupakan prioritas nasional yang harus didukung oleh kerjasama internasional.

Sebagai Kepala Negara, beliau berkomitmen keras untuk memastikan bahwa masa depan Indonesia terbebas dari ancaman narkotika yang dapat merusak generasi muda dan masa depan bangsa.

Salah satu bentuk nyata komitmen Presiden Prabowo terlihat dalam pertemuannya dengan Presiden Peru, Dina Boluarte, di Istana Peru Palacio de Gobierno pada 14 November 2024. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas berbagai isu penting, termasuk kerja sama dalam memerangi perdagangan gelap narkoba yang telah menjadi ancaman serius bagi kedua negara.

Presiden Dina Boluarte menekankan pentingnya pembahasan tentang agenda kerja sama untuk memberantas perdagangan narkoba, serta peningkatan hubungan ekonomi Indonesia-Peru. Dina juga berharap, dengan tumbuhnya perekonomian kedua negara, kerja sama bilateral ini dapat memperkuat upaya bersama dalam menghadapi tantangan global, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Langkah Presiden Prabowo tersebut menunjukkan betapa pentingnya dimensi diplomasi multilateral dalam menangani isu narkoba. Tidak hanya sebagai masalah domestik, pemberantasan narkoba telah menjadi isu global yang membutuhkan keterlibatan berbagai negara.

Komitmen Presiden Prabowo dalam membawa isu tersebut ke forum internasional menggambarkan tekad yang kuat untuk melawan jaringan perdagangan narkoba yang semakin meluas dan merusak berbagai lapisan masyarakat, terutama kalangan remaja.

Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Marthinus Hukom, sekitar 312 ribu remaja Indonesia terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Angka ini menggambarkan bahwa narkoba semakin menjadi ancaman nyata terhadap masa depan generasi muda Indonesia.

Presiden Prabowo bersama Pemerintah Indonesia, melalui kebijakan yang lebih komprehensif, telah mengambil langkah-langkah nyata untuk melawan ancaman tersebut. Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar), yang bertujuan untuk menjadikan desa-desa di seluruh Indonesia sebagai kawasan bebas narkoba.

Program Desa Bersinar tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan dengan membangun kesadaran di tingkat komunitas. Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.

Dengan memperkuat peran keluarga sebagai garis pertahanan pertama, serta memperkuat pengawasan di tingkat desa, pemerintah berharap dapat membentuk benteng kokoh yang melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Pemerintah juga mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam upaya pencegahan, karena perang melawan narkoba adalah tanggung jawab bersama.

Selain itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni’am Sholeh, MA, menyampaikan bahwa salah satu upaya penting untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba adalah melalui pendidikan dan pemberdayaan pemuda.

Program Forum Nasional Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) 2024, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader pemuda, diharapkan dapat menjadi agen perubahan di kalangan remaja. KIPAN menjadi platform strategis untuk mengedukasi pemuda Indonesia tentang bahaya narkoba dan pentingnya hidup sehat.

Keberhasilan dalam pemberantasan narkoba tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif generasi muda itu sendiri. Pemerintah, melalui berbagai program preventif, terus mendorong pemuda untuk menjadi ujung tombak dalam kampanye anti-narkoba. Pendidikan sejak dini tentang bahaya narkoba, serta pelibatan pemuda dalam berbagai kegiatan positif, menjadi bagian dari strategi nasional untuk menciptakan Indonesia yang bebas narkoba.

Upaya Presiden Prabowo dalam memberantas narkoba juga tidak terbatas pada pencegahan dan penegakan hukum, tetapi melibatkan dimensi sosial yang lebih luas. Pemerintah mengakui bahwa dampak sosial dan ekonomi dari penyalahgunaan narkoba sangat besar, termasuk hilangnya produktivitas dan peningkatan beban sosial. Oleh karena itu, pemerintah juga fokus pada rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup mereka.

Koordinasi lintas lembaga semakin diperkuat untuk mempercepat penanganan masalah narkoba. Kolaborasi antara kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan sangat penting dalam menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan narkoba. Dengan kerjasama yang lebih baik, sistem peradilan pidana di Indonesia diharapkan dapat mengatasi masalah narkoba dengan lebih efektif.

Pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk terus mengembangkan program-program inovatif yang dapat mengedukasi generasi muda dan menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas narkoba.

Melalui kebijakan yang terstruktur dan dukungan berbagai pihak, Indonesia diharapkan dapat membangun masa depan yang lebih baik, tanpa ancaman narkoba yang merusak generasi penerus bangsa.

Dalam diplomasi multilateral, Presiden Prabowo tidak hanya menunjukkan kepemimpinan dalam menangani masalah narkoba, tetapi juga mengajak negara-negara lain untuk bersama-sama berkolaborasi dalam memberantas ancaman global ini. Dengan komitmen kuat dan langkah nyata, Indonesia menuju masa depan yang lebih bebas dari bahaya narkoba.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Mengupas Kengerian Santet di Film Racun Sangga Bersama Fredericka Cull dan Fahad Hydra

DUNIA perfilman Indonesia kembali menghadirkan sebuah karya yang mengangkat sisi gelap budaya lokal.

 

 

Racun Sangga adalah film horor karya kolaborasi terbaru antara produser Sunil Soraya dan sutradara Rizal Mantovani.

Sebelumnya, keduanya sukses bekerja sama dalam film-film populer seperti 5 cm (2012), Supernova (2012), dan Eiffel I’m in Love 2 (2018).

Dalam film ini, Sunil dan Rizal menghidupkan kisah menyeramkan tentang pasangan suami istri yang menjadi korban santet racun sangga khas Kalimantan yang menawarkan cerita yang berbeda dari horor pada umumnya.

Mengadaptasi kisah nyata, Racun Sangga mengisahkan Maya (Fredericka Cull) dan Andi (Fahad Hydra), pasangan yang menghadapi serangkaian teror setelah rumah tangga mereka menjadi sasaran dari ritual santet tersebut.

Film ini tidak hanya menghadirkan ketegangan, tetapi juga mengeksplorasi konflik emosional dan dinamika hubungan yang terkoyak oleh kekuatan gelap.

Dalam wawancara eksklusif bersama Media Indonesia, Jumat (22/11),  kedua pemeran utama berbagi cerita tentang keterlibatan mereka dalam proyek film ini, riset yang mereka lakukan, dan tantangan memerankan karakter yang terinspirasi dari kisah nyata.

Ketika ditanya apa yang membuat mereka tertarik untuk bergabung dengan proyek ini, Fredericka Cull menjelaskan bahwa kesempatan untuk memerankan tokoh nyata merupakan pengalaman baru yang sangat menantang.

“Yang membuat aku tertarik karena ini diangkat dari kisah nyata. Sebelumnya, aku belum pernah memerankan cerita dari tokoh asli, dan itu menjadi tantangan bagi seorang aktor untuk memerankan seseorang yang masih hidup,” ungkap Fredericka.

 

 

Selain itu, ia menyoroti keunikan cerita Racun Sangga yang tidak melibatkan hantu, tetapi mengusung elemen horor yang berfokus pada psikologi.

“Racun Sangga ini adalah santet dari Kalimantan yang beda dari cerita santet lain. Ini horor tanpa hantu yang lebih banyak diproduksi saat ini, jadi menarik buatku karena dia ini psychological horror,” tambah Fredericka

Fahad Hydra, yang memerankan tokoh Andi, menggemakan pendapat Fredericka. Ia mengaku tertarik karena film ini menawarkan elemen-elemen baru yang jarang ditemukan dalam cerita horor.

“Film ini berbeda karena banyak unsur baru yang jarang diangkat dalam horor. Terornya sangat mengganggu, tidak hanya secara fisik tapi juga psikis,” ujarnya.

Salah satu keunikan Racun Sangga adalah akurasi cerita yang didasarkan pada pengalaman nyata.

Untuk memahami latar belakang santet Racun Sangga, Fredericka dan Fahad melakukan riset mendalam dengan korban asli dan penulis skenario, yang merupakan warga asli Banjarmasin, Kalimantan.

“Kami langsung berdiskusi dengan korban aslinya dan penulisnya, yang kebetulan berasal dari Kalimantan. Dari sana, kami belajar tentang tahap-tahap Racun Sangga dan tujuannya, yang sering kali untuk memisahkan rumah tangga,” jelas Fredericka.

Fahad menambahkan riset ini membuka mata mereka tentang kompleksitas dan dampak besar santet ini terhadap para korban, baik secara fisik maupun psikologis.

“Santet ini tidak hanya menyerang tubuh bagian dalam, tetapi juga luar. Dari riset ini, kami semakin paham bahwa teror yang diciptakan Racun Sangga sangat merusak,” katanya.

Dengan narasi yang kuat, akting mendalam, dan latar belakang budaya yang otentik, Racun Sangga siap menjadi salah satu film horor yang paling dinantikan tahun ini. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 12 Desember 2024.

Adegan tanpa Jilbab Pesinetron yang Kini Berhijab Masih Tayang di TV, Apakah Berdosa?

Mega Putri menangis meminta kepada stasiun televisi agar sinetronnya tak ditayangkan.

Pemain sinetron “Tukang Bubur Naik Haji”, Mega Putri Aulia sedang menjadi pembicaraan di Indonesia. Pasalnya, videonya yang tanpa hijab masih ditayangkan dalam sinetron “Tukang Bubur Naik Haji”.

Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Mega Putri tampak menangis sembari meminta kepada pihak stasiun televisi agar sinetronnya yang dulu tidak ditayangkan lagi. Karena, Mega saat ini telah berhijab.

Dalam konteks ini, lalu muncul sebuah pertanyaan, apakah berdosa jika tak menghapus foto atau video saat tidak menggunakan hijab?

 

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PP Fatayat NU Margaret Aliyatul Maemuna menjelaskan, jika yang diunggah di medsos adalah foto atau video sebelum baligh, maka boleh untuk tidak menghapusnya.

“Tapi jika foto setelah baligh maka hendaknya ia menghapus semua,” ujar Margaret saat dihubungi Republika, Jumat (22/11/2024). 

 

Jika kemudian ada yang memposting foto atau video di luar kendalinya, maka dia sudah tidak berdosa lagi. “Menurut salah satu mufti Al Azhar, jika seorang sudah berniat untuk berhijab maka ia sudah bertaubat kepada Allah dan berniat memperbaiki dirinya, maka ia tidak harus meminta orang lain untuk menghapusnya,” ucap Margareth.

 

“Dan sebaiknya, keluarga dan teman-teman yang mengetahui perubahan dirinya, hendaknya berinisiatif untuk menghapus foto-foto (video) tersebut,” kata dia.

Studi Budaya, ASN Timor Leste Kunjungi Desa Badui

LEBAK – Rombongan aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Nasional Warisan Budaya Timor Leste melakukan studi budaya ke Desa Wisata Badui, Kabupaten Lebak, Banten. Program tersebut merupakan inisiasi dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (PPKB FIB UI).

Program yang digelar pada 21-22 November 2024 ini digelar dalam rangka persaudaraan dua negara. Dalam kegiatan tersebut, sekelompok ASN asal Timor Leste yang berjumlah 11 orang tersebut mendapat pelatihan khusus yang dipandu oleh warga lokal.

Pelatihan itu antara lain, pembuatan tenun dan kerajinan anyaman, serta pengenalan mengenai Desa Badui.

Menurut Kepala Departemen Art Industri Kreativitas Kultural, Chatarina Sarmento da Costa, kerajinan tenun yang ada di Badui juga terdapat di Timor Leste. Namun, ada sedikit perbedaan, yakni pada bahannya.

“Di Badui ada tenun, sama di Timor Leste ada juga. Cara prosesnya hampir sama, hanya di sini kapasnya beda dengan di Timor Leste,” ujar Chatarina, dikutip dari siaran pers, Jumat, 22 November 2024.

Dia melanjutkan, kerajinan tenun di Timor Leste sedikit lebih modern dari pada Badui.  Adapun istilah bagi tenun asal negara tersebut ialah tais.

Selain itu, mereka turut mengikuti diskusi pengenalan budaya Badui berupa tata adat warisan yang masih dipertahankan sampai sekarang, yang dipandu oleh pemuka Badui luar, Sarpin.

Turut hadir dalam studi tersebut Kepala PPKB FIB UI, Lily Tjahjandari, dosen FEB UI, Muthia Pramesti, dan dosen FISIP UI Annisah.

Desa Baduy merupakan wilayah tempat tinggal masyarakat suku Badui yang terbagi menjadi Baduy dalam dan Badui luar. Adapun Badui dalam masih sangat mempertahankan kearifan lokal, bahkan cenderung menolak modernisasi demi menjaga tradisi turun temurun.

Desa Badui mulai mengalami lonjakan kunjungan turis ketika masa pandemi Covid-19. Hal ini tentu menambah kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat, dan meningkatkan kualitas pariwisata lokal.

Hyundai Recall 145.235 Unit Mobil Listrik, Termasuk Ioniq 5 dan 6

Jakarta- Produsen mobil asal Korea Selatan, Hyundai Motor, kembali melakukan recall atau penarikan unit untuk mobil listriknya. Kali ini, recall dilakukan untuk mobil listrik yang dipasarkan di Amerika Serikat (AS).

Dilansir dari Reuters, Jumat (22/11/2024), recall mobil listrik Hyundai ini berdampak pada sekitar 145.235 kendaraan. Menurut National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) AS, langkah ini dilakukan akibat potensi kehilangan daya penggerak.

Penarikan tersebut mencakup model tertentu dari Hyundai Ioniq 5 dan Ioniq 6, serta beberapa varian mewah, seperti Genesis GV60, Genesis GV70, dan Genesis G80 Electrified dari tahun produksi 2022 hingga 2025.

Menurut regulator keselamatan otomotif AS, masalah ini disebabkan oleh kemungkinan kerusakan pada unit kontrol pengisian daya terintegrasi, yang dapat menghentikan pengisian daya baterai 12 volt. Kondisi ini dapat berujung pada hilangnya daya penggerak. Oleh karena itu, Hyundai melakukan recall mobil listriknya.

Hyundai telah memastikan bahwa dealer akan memeriksa kendaraan terdampak, mengganti komponen yang bermasalah, dan memperbarui perangkat lunaknya. Semua perbaikan ini akan dilakukan tanpa biaya kepada konsumen.

Sebelum melakukan recall mobil listrik, Hyundai pada pertengahan 2024 juga melakukan recall sebanyak 795 unit Tucson 2024 dan Santa Cruz 2024 akibat masalah sistem power steering.

Banjir Rendam Kompleks Joglo Baru di Kembangan Jakarta Barat

Jakarta,– Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Jumat (22/11/2024) malam menyebabkan luapan Kali Gebyuran yang merendam sejumlah rumah warga di kompleks Joglo Baru, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Selain merendam permukiman, banjir di Kembangan Jakara Barat juga mengakibatkan banyak kendaraan roda dua mogok.

Banjir di Kembangan Jakarta Barat terjadi akibat meningkatnya debit air Kali Gebyuran setelah hujan deras. Luapan air tersebut merendam akses jalan dengan ketinggian hingga 70 sentimeter, membuat sejumlah pengendara motor mengalami mati mesin.

“Beberapa rumah di kawasan Joglo Baru juga terendam di bagian halaman. Kondisi ini sering terjadi saat hujan deras karena aliran kali tidak mampu menampung debit air yang meningkat,” kata salah satu warga setempat, M Isnaini.

Hingga Jumat malam, genangan air di kawasan tersebut belum surut. Warga memperkirakan banjir akan terus menggenangi Kembangan, Jakarta Barat selama beberapa jam ke depan, mengingat intensitas hujan yang cukup tinggi.

Wilayah kompleks Joglo Baru di Kembangan, Jakarta Barat, diketahui kerap mengalami banjir saat hujan deras mengguyur Jakarta. Penyebab utamanya adalah kapasitas Kali Gebyuran yang terbatas, sehingga tidak mampu menampung aliran air yang meningkat secara drastis.

Pemerintahan Prabowo-Gibran Hapus Utang UMKM, Tokoh NTT: Langkah Nyata Menuju Kesejahteraan Bersama

Pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan keberpihakannya kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kebijakan penghapusan utang yang disertai pendampingan komprehensif.

Langkah tersebut mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai pihak, termasuk Noviany Ivon Sulaiman, Pendiri Yayasan Nusantara Timur Sejahtera sekaligus penggerak Komunitas Kitapun Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Noviany menilai penghapusan utang UMKM yang dilakukan oleh Presiden Prabowo merupakan langkah nyata dalam mendorong kesejahteraan bersama.

Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha yang sempat terpuruk.

“Pada dasarnya, kami benar-benar bersyukur penghapusan utang itu benar-benar terjadi,” ungkap Noviany.

Selain penghapusan utang, Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menghadirkan program pendampingan dan pemasaran yang dirancang untuk membantu UMKM kembali bangkit.

Tokoh NTT tersebut menilai upaya tersebut jauh lebih efektif dibandingkan memulai UMKM baru yang risikonya cenderung lebih besar.

Dengan adanya kebijakan strategis pemerintah tersebut, menurut Noviany, bukan tidak mungkin akan mampu memberikan pondasi kuat bagi UMKM untuk bangkit lebih cepat.

“Pemerintah memberikan pondasi yang kuat bagi UMKM agar mereka bisa bangkit lebih cepat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Noviany menggarisbawahi pentingnya peran pendampingan dalam memastikan keberlanjutan UMKM.

Menurutnya, program seperti ini membutuhkan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta.

“UMKM membutuhkan orang tua angkat dan pendampingan, seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran. Kerja sama yang lebih intens antara swasta dan pemerintah sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Noviany juga menilai bahwa penghapusan utang tersebut mampu meningkatkan motivasi pelaku usaha.

Beban finansial yang berkurang memungkinkan mereka untuk lebih fokus dalam meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, serta memperluas pasar.

“Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar peduli terhadap pemerataan ekonomi dan pertumbuhan UMKM,” jelasnya.

Dengan adanya kebijakan penghapusan utang dan pendampingan yang terpadu, pemerintahan Presiden RI kedelapan optimis dapat membawa UMKM menuju pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

Langkah tersebut sekaligus membuktikan bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran memang memiliki visi besar untuk memberdayakan pelaku usaha kecil di seluruh pelosok negeri.

**

Masyarakat Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran Berdayakan UMKM Wujudkan Pemerataan Ekonomi

NTT — Pemerintahan Prabowo-Gibran terus mendapatkan dukungan luas atas komitmennya dalam memberdayakan UMKM sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerataan ekonomi.

Kebijakan yang mencakup penghapusan utang dan pendampingan UMKM tersebut diapresiasi berbagai pihak, termasuk Noviany Ivon Sulaiman, tokoh masyarakat dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

Noviany, yang juga Pendiri Yayasan Nusantara Timur Sejahtera sekaligus Penggerak Komunitas Kitapun, mengungkapkan rasa syukur atas langkah nyata yang diambil oleh Presiden RI kedelapan dalam memberdayakan UMKM.

Dirinya menegaskan bahwa kebijakan Pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut memberikan angin segar bagi para pelaku UMKM.

“Pada dasarnya, kami benar-benar bersyukur penghapusan utang itu benar-benar terjadi,” ujarnya.

Selain penghapusan utang, Noviany menyoroti pentingnya pendampingan dan pemasaran yang disediakan oleh pemerintah.

Langkah tersebut dinilai mampu memberikan peluang yang lebih besar bagi UMKM untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan.

“Pemerintah memberikan pondasi yang kuat bagi UMKM agar mereka bisa bangkit lebih cepat dibandingkan memulai UMKM baru yang risikonya masih cukup besar,” tambahnya.

Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya berfokus pada penghapusan beban finansial, tetapi juga berupaya meningkatkan kapasitas UMKM melalui program yang terintegrasi.

Peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, dan akses pasar menjadi prioritas dalam kebijakan tersebut.

“Langkah ini jelas menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan ekonomi. Jika beban berkurang, pelaku UMKM akan lebih termotivasi untuk bertumbuh,” kata Noviany.

Noviany juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan UMKM.

Menurutnya, kerja sama yang intens dan pendampingan oleh pihak swasta dapat membantu pelaku usaha kecil yang masih berjuang menghadapi tantangan ekonomi.

“UMKM membutuhkan orang tua angkat dan pendampingan, seperti yang dilakukan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran. Komunikasi yang lebih baik antara pihak swasta dan pemerintah sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam memberdayakan UMKM mencerminkan visi besar untuk memastikan pemerataan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Langkah tersebut tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pelaku UMKM, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekonomi bangsa secara menyeluruh.