Pemerintah Targetkan 53 Sekolah Rakyat Beroperasi Tahun Ajaran Baru 2025
Oleh: Delvi Rahayu )*
Pemerintah menargetkan 53 Sekolah Rakyat beroperasi tahun ajaran baru 2025 sebagai bagian dari program besar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini dirancang untuk memberikan pendidikan berkualitas secara gratis, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sekolah berasrama ini dalam memutus rantai kemiskinan, dengan harapan setiap sekolah dapat menampung hingga 1.000 siswa dalam waktu enam bulan setelah diresmikan.
Dalam tiga bulan ke depan, sebanyak 53 Sekolah Rakyat akan segera diresmikan, sementara 147 sekolah lainnya menyusul. Presiden menjelaskan bahwa Kementerian Sosial telah mengidentifikasi aset-aset berupa gedung dan lahan yang siap digunakan dengan sedikit renovasi. Langkah ini memungkinkan percepatan pembangunan sekolah tanpa harus memulai dari nol. Pemetaan lokasi didasarkan pada wilayah dengan kantong-kantong kemiskinan, sehingga manfaat dari sekolah ini dapat dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menambahkan bahwa 53 unit Sekolah Rakyat yang akan segera beroperasi telah melalui proses asesmen yang ketat. Selain itu, terdapat 82 lokasi lain yang masih dalam tahap evaluasi untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan lingkungan pendidikan yang memadai. Pemerintah daerah juga berperan aktif dalam mengajukan usulan pembangunan sekolah, dengan lebih dari 200 usulan yang kini tengah ditinjau oleh kementerian terkait.
Untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga miskin, pemerintah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya dari kelompok Desil 1 dan Desil 2. Data ini memastikan bahwa hanya anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah yang mendapatkan prioritas masuk ke Sekolah Rakyat.
Dalam penyelenggaraan pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan siswa. Kurikulum ini akan menggabungkan pembelajaran akademik dengan keterampilan praktis yang berguna bagi kehidupan dan dunia kerja. Selain itu, para tenaga pendidik yang direkrut telah melewati seleksi ketat dan mendapatkan pelatihan khusus agar dapat mendidik dengan pendekatan yang lebih inklusif.
Pemerintah juga memastikan bahwa setiap Sekolah Rakyat memiliki fasilitas pendukung yang memadai. Gus Ipul menjelaskan bahwa sekolah-sekolah ini harus memenuhi standar tertentu, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas yang layak, tempat ibadah, kantin, serta fasilitas olahraga. Pembangunan dan renovasi sekolah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN.
Lokasi sekolah yang akan diresmikan tersebar di berbagai provinsi, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, dan Papua. Pemerintah juga menggandeng perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) untuk mendukung penyelenggaraan program ini. Dengan keterlibatan akademisi, diharapkan sistem pendidikan di Sekolah Rakyat dapat terus berkembang sesuai dengan standar yang diharapkan.
Selain pendidikan akademik, pemerintah berencana memberikan pelatihan keterampilan bagi siswa agar mereka memiliki peluang lebih baik dalam dunia kerja. Bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, program beasiswa telah disiapkan untuk memastikan tidak terbebani masalah biaya.
Dalam beberapa pekan mendatang, pemerintah akan mengumumkan skema yang lebih rinci terkait jumlah siswa per sekolah serta alokasi anggaran tambahan. Gus Ipul menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk bekerja maksimal dalam merealisasikan program ini. Upaya ini juga melibatkan Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, yang memastikan data yang digunakan untuk seleksi siswa benar-benar akurat dan tepat sasaran.
Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, turut menjelaskan bahwa program ini memiliki peran strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan. BP Taskin bertugas mengidentifikasi daerah prioritas, menyusun kurikulum berbasis keterampilan kerja, serta memantau efektivitas Sekolah Rakyat. Budiman menekankan bahwa program ini bukan hanya sekadar menghadirkan sekolah, tetapi juga menciptakan peluang bagi generasi muda untuk keluar dari jerat kemiskinan.
Selain membangun sekolah, pemerintah juga memastikan adanya program pendampingan bagi siswa, baik dalam bentuk bimbingan belajar maupun layanan konseling. Hal ini bertujuan agar siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga dukungan emosional yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Upaya ini selaras dengan visi jangka panjang pemerintah dalam menciptakan generasi yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
Di sisi lain, pemerintah daerah turut berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program ini dengan menyediakan tenaga pendidik tambahan serta fasilitas penunjang lainnya. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pendidikan yang merata di seluruh Indonesia.
Dengan keberlanjutan program ini, pemerintah optimis bahwa dalam lima tahun ke depan, Sekolah Rakyat dapat hadir di setiap kabupaten, memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak bangsa. Dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat juga menjadi kunci dalam memastikan program ini berjalan sesuai harapan.
)* Analisis Kebijakan Publik
