Arsip Bulanan: Mei 2025

Medan – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di pelosok negeri, mendapatkan akses layanan kesehatan yang merata melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa program ini bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan produktif.

“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Kami ingin memastikan bahwa layanan dasar seperti kesehatan hadir untuk semua, tidak hanya di kota-kota besar,” ujar Gibran.

Wapres Gibran menyoroti pentingnya deteksi dini sebagai kunci utama dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan mencegah beban penyakit jangka panjang.

“Deteksi dini itu penting. Kalau kita bisa temukan gejala penyakit sejak awal, penanganannya akan jauh lebih efektif dan efisien,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah berupaya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil.

“Kita ingin masyarakat di luar Jawa, bahkan yang tinggal di titik terjauh negeri ini, merasakan langsung kehadiran negara dalam hal kesehatan,” tuturnya.

Lebih jauh, Gibran mengimbau masyarakat agar tak menunggu hingga jatuh sakit untuk melakukan pemeriksaan.

“Jangan tunggu sakit datang. Cegah sejak dini. Negara hadir, sekarang giliran masyarakat menyambutnya,” tutup Gibran.

Sementara itu, sebagai bagian dari perluasan jangkauan, pemerintah juga akan menyasar lingkungan pendidikan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan rencana pelaksanaan CKG di 200 ribu sekolah mulai tahun ajaran baru, Juli 2025, untuk meningkatkan cakupan layanan menjadi 300 ribu orang per hari.

“Saya masih kurang targetnya, itu sebabnya di bulan Juli kita lakukan cek kesehatan gratis di sekolah. Dua ratus ribu sekolah. Kita rencana lakukannya di 10 ribu Puskesmas,” ungkap Menkes.

Sejak diluncurkan, program ini telah menjangkau 5,8 juta warga, dengan rata-rata 180 ribu orang per hari. Namun, Menkes menilai jumlah tersebut belum mencukupi ambisi Presiden untuk menyentuh seluruh penduduk Indonesia.

“Semuanya harus kita sentuh, mulai dari lahir sampai wafat,” tambahnya.

Program CKG awalnya dirancang sebagai ‘kado ulang tahun dari negara.’ Namun, untuk mempercepat capaian dan memperluas akses, pemerintah kini memperbolehkan masyarakat melakukan cek kesehatan gratis kapan saja sepanjang tahun 2025.

Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile (SSM) atau langsung ke fasilitas kesehatan primer seperti Puskesmas.

Dengan perluasan cakupan hingga ke pelosok negeri dan fleksibilitas waktu pelaksanaan, program CKG diharapkan menjadi fondasi kuat bagi sistem kesehatan nasional berbasis pencegahan, bukan hanya pengobatan.

JAKARTA – Fenomena kecanduan Judi Daring kian mengkhawatirkan karena tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan mental masyarakat.

Psikiater RSUD Banyumas, dr. Hilma Paramita, Sp.KJ, menegaskan bahwa Judi Daring tidak bisa dianggap sepele.

“Permainan ini merusak lebih dari sekadar keuangan pribadi. Banyak pasien yang datang mengalami kecemasan berat, depresi, bahkan muncul keinginan untuk mengakhiri hidup,” ungkapnya.

Berdasarkan data terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran uang dari aktivitas Judi Daring di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2024 perputaran dana mencapai Rp900 triliun, dan kembali meningkat pada tahun 2025 hingga menembus Rp1.200 triliun.

Namun, terdapat penurunan perputaran dana pada kuartal pertama tahun 2025 sebesar 47 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dijelaskan lebih lanjut oleh dr. Hilma, Judi Daring bekerja dengan algoritma yang membuat pemain terus terdorong untuk bermain.

“Mereka terus mengejar kemenangan atau membalas kekalahan, menciptakan ilusi yang sulit dilepaskan,” katanya.

Adiksi ini diperkuat oleh pelepasan dopamin di otak saat berjudi, yang memicu sensasi euforia.

Pakar kejiwaan dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman, dr. Taufik Hidayanto, Sp.KJ, menyoroti dampak serius Judi Daring terhadap kesehatan mental masyarakat.

“Judi Daring menjadi bisnis yang sangat menggiurkan bagi pelaku, namun di balik itu ada banyak keluarga yang hancur akibat kerugian dan tekanan mental,” ungkap dr. Taufik.

Ia menjelaskan bahwa tekanan tersebut dapat memunculkan berbagai gangguan perilaku. “Hal ini memicu gangguan perilaku seperti impulsivitas, kemarahan, bahkan pikiran bunuh diri,” ujarnya.

Sebagai langkah penanganan, dr. Taufik menekankan perlunya intervensi medis sebelum pasien menjalani terapi lanjutan.

“Obat antiansietas dan antidepresan bisa membantu menstabilkan kondisi pasien agar dapat melanjutkan ke terapi psikologis,” jelasnya.

Menurutnya, penggunaan obat-obatan psikiatri sangat dibutuhkan untuk menekan gejala impulsif dan depresi.

Selain medis, dukungan keluarga dan edukasi masyarakat sangat penting.

Aplikasi pembatas waktu bermain dan kegiatan alternatif seperti olahraga bisa membantu mencegah kecanduan.

Perencana keuangan Andy Nugroho mengingatkan, kecanduan ini sering memaksa individu menjual aset atau bahkan mencuri demi berjudi.

“Kehilangan uang, keluarga retak, bahkan bisa berujung pada tindak kriminal,” katanya.

Ia menekankan bahwa judi bukan investasi, melainkan permainan yang hanya mengandalkan keberuntungan.

“Investasi punya dasar logis. Judi hanya membawa kerugian,” tegasnya.

Oleh : Felix Yikwa

Pemerintah terus membuktikan komitmen dalam membangun ketahanan pangan nasional melalui pendekatan berbasis wilayah dan potensi lokal. Salah satu fokus strategis yang kini mendapat perhatian serius adalah Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan di timur Indonesia. Wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang belum sepenuhnya tergarap optimal. Kini, langkah-langkah konkret dilakukan untuk menjadikan Merauke sebagai pusat produksi pangan baru, sekaligus motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis pertanian. Upaya ini mencerminkan arah kebijakan nasional yang mengedepankan pemerataan pembangunan dan kemandirian pangan dari wilayah pinggiran.

Pemerintah terus menunjukkan langkah konkret dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional berbasis wilayah. Salah satu fokus utama kini diarahkan ke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional. Melalui dukungan kelembagaan, penguatan infrastruktur, hingga pembentukan BUMD Pangan, pemerintah berupaya menjadikan Merauke sebagai episentrum baru dalam sistem pangan nasional yang berdaulat dan berkelanjutan.

Langkah nyata ini dikawal langsung oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang aktif mendampingi Pemerintah Kabupaten Merauke dalam merancang pendirian BUMD Pangan. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem pangan lokal dari hulu ke hilir, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi hingga konsumsi. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa Merauke sangat strategis karena memiliki keunggulan lahan yang luas dan produktif. Ia menyatakan bahwa pendekatan sistem pangan terintegrasi merupakan kunci agar daerah ini tidak hanya menjadi penghasil beras, tetapi juga mampu menopang ketahanan pangan wilayah Indonesia Timur.

Kementerian dan lembaga lintas sektor turut digerakkan untuk mendukung transformasi pangan di Papua Selatan. Salah satu indikator keberhasilan awal adalah panen perdana di Kampung Wanam yang berhasil menghasilkan varietas padi Inpara di lahan rawa, dengan produktivitas 2,5 hingga 2,8 ton per hektare. Keberhasilan ini menunjukkan potensi besar pertanian alami yang kini diperkuat dengan dukungan teknologi tepat guna dari pemerintah

Kepala Satgas Ketahanan Pangan Nasional, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Ia menilai Papua Selatan sangat strategis, dan karena itu TNI siap mendukung penuh percepatan pembangunan pertanian melalui pendampingan di lapangan, termasuk penguatan kelembagaan dan pengawalan logistik pertanian. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya kolektif lintas sektor untuk mempercepat kemandirian pangan Indonesia.

Pendekatan pembangunan di Papua Selatan menekankan penguatan ekonomi lokal. Pemerintah tidak hanya memfokuskan pada produksi, tetapi juga membina pelaku UMKM pangan, mengembangkan konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta meningkatkan sarana pascapanen seperti rice milling unit dan bed dryer. Pemerintah aktif memberi ruang bagi masyarakat lokal, termasuk petani dan pelaku usaha kecil.

Bupati Merauke, Romanus Mbaraka menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, Dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat, tantangan infrastruktur dan koordinasi kini mulai diatasi secara bertahap. Namun dengan dukungan dari pusat, ia optimistis Papua Selatan mampu berperan sebagai lumbung pangan nasional, khususnya dalam menjamin pasokan pangan ke wilayah-wilayah timur lainnya yang selama ini sangat tergantung pada pengiriman dari Jawa atau Sulawesi.

Langkah pemerintah ini juga sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Penekanan pada penguatan produksi pangan dalam negeri melalui wilayah potensial seperti Merauke adalah bagian dari strategi jangka panjang menuju swasembada pangan yang kokoh. Papua Selatan tidak lagi dipandang sebagai daerah tertinggal, melainkan sebagai pilar penting dalam struktur ketahanan pangan nasional.

Keberhasilan awal yang tercapai di Kampung Wanam merupakan simbol bahwa pendekatan berbasis potensi lokal mampu menghadirkan solusi konkret untuk tantangan nasional. Sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, Bapanas, TNI, dan kementerian terkait menjadi modal sosial yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan program ini. Ketahanan pangan tidak lagi dipahami hanya sebagai urusan produksi, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan inklusif dan pemerataan ekonomi.

Untuk menjamin kesinambungan program, pemerintah juga menyiapkan sistem pendampingan teknis secara terus-menerus, termasuk penguatan teknologi digital untuk pemetaan distribusi pangan secara real time. Langkah ini menjadi sangat penting mengingat Papua Selatan memiliki luas wilayah lebih dari 446 ribu kilometer persegi, Pemerintah merespons tantangan distribusi antardaerah ini dengan pembangunan sistem logistik pangan modern. Karena itu, penguatan sistem logistik pangan menjadi salah satu prioritas dalam rencana pembangunan ke depan.

Keberadaan BUMD Pangan di Merauke diharapkan menjadi katalisator utama dalam menjembatani antara potensi sumber daya lokal dengan kebutuhan pasar regional dan nasional. Dalam konteks ini, pemerintah juga mendorong pengembangan food station sebagai titik distribusi strategis yang dapat mengurangi biaya logistik dan menjamin pasokan pangan berkualitas secara merata. Sistem ini dirancang untuk dapat berfungsi sebagai pusat penyangga pangan, sekaligus penyerap hasil panen petani lokal.

Langkah-langkah ke depan perlu difokuskan pada keberlanjutan program: peningkatan riset dan teknologi pertanian yang sesuai karakter tanah Papua, penguatan infrastruktur logistik, hingga integrasi Papua Selatan dalam sistem distribusi pangan nasional. Dengan konsistensi pemerintah dalam menjalankan program ini, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, Papua Selatan dapat menjadi simbol kedaulatan pangan dari timur Indonesia.

)* Penulis merupakan Mahasiswa Papua di Makassar

Oleh: Maria Wondama*

Ketahanan pangan bukan sekadar isu pasokan beras, jagung, atau protein hewani. Ia adalah wajah dari kemandirian bangsa, kekuatan ekonomi rakyat, dan simbol keberhasilan pembangunan yang menyentuh akar rumput. Di tengah gejolak global yang mempengaruhi rantai pasok pangan dunia, Indonesia tidak punya pilihan selain memperkuat fondasi ketahanan pangannya secara menyeluruh, dari Sabang hingga Merauke. Dalam konteks ini, Papua, khususnya Papua Barat dan Papua Selatan, muncul sebagai wilayah strategis yang bukan hanya memiliki potensi luar biasa di sektor pangan, tetapi juga semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor yang kian kokoh dari hari ke hari.

Papua Barat membuktikan bahwa swasembada pangan bukan sekadar visi, melainkan kenyataan yang mulai terwujud. Di Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, gema keberhasilan panen raya menjadi bukti nyata dari sinergi luar biasa antara petani lokal, TNI, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan pertanian. Bukan hanya padi yang dipanen dari lahan-lahan subur di sana, tetapi juga harapan besar untuk masa depan pangan Indonesia. Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu menegaskan, panen raya ini bukan seremoni, melainkan refleksi dari kerja kolektif yang produktif. Pertanian, bagi beliau, adalah pilar utama kehidupan dan pertahanan negara dalam bentuk non-militer yang seharusnya menjadi prioritas nasional.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberhasilan petani lokal adalah keberhasilan semua pihak. Padi, yang secara budaya melambangkan kemakmuran dan kehidupan, kini menjadi simbol kebangkitan kemandirian pangan di Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyusun berbagai program prioritas untuk memperkuat sektor ini, mulai dari pembangunan infrastruktur pertanian, pengadaan alat pertanian modern, hingga penguatan kelembagaan petani yang selama ini menjadi tulang punggung produksi pangan daerah.

Langkah-langkah ini sejalan dengan strategi nasional yang digaungkan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Ia melihat model kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan petani sebagai contoh kerja sama ideal yang mampu mempercepat pencapaian swasembada pangan. Menurutnya, wilayah timur Indonesia menyimpan potensi besar yang kini mulai dimaksimalkan secara bertahap oleh pemerintah. Inilah saatnya potensi tersebut dijadikan kekuatan strategis nasional.

Tak kalah penting adalah peran sumber daya manusia di bidang pertanian. Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti, menyatakan bahwa peningkatan kapasitas petani dan penyuluh menjadi tulang punggung produktivitas yang berkelanjutan. Melalui pelatihan dan pendampingan, petani Papua kini tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas. Mahasiswa Polbangtan Manokwari juga dilibatkan dalam skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai pendamping lapangan yang mampu menjembatani pengetahuan akademik dengan praktik pertanian di lapangan.

Sinergi antar lembaga dan komitmen politik dari DPRK Manokwari pun tak kalah penting. Anggota Komisi II DPRK, Masrawi, menegaskan bahwa legislatif siap mendukung program swasembada pangan dengan alokasi anggaran dan program pokok pikiran dewan, agar tantangan seperti keterbatasan pupuk dan pengairan terus diatasi dengan dukungan kebijakan dan anggaran yang berkelanjutan dari pemerintah.

Sementara itu di Papua Selatan, Kabupaten Merauke menjadi sorotan sebagai kawasan yang digadang-gadang menjadi lumbung pangan nasional. Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, mendorong pembentukan BUMD Pangan sebagai solusi kelembagaan yang profesional dan berkelanjutan untuk mengelola potensi besar Merauke di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Arief menyatakan bahwa dengan dukungan infrastruktur pascapanen yang memadai, seperti bed dryer, rice milling unit (RMU), dan food station, Merauke tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri, tetapi juga menjadi pusat distribusi pangan strategis di kawasan timur Indonesia.

Hal ini diperkuat oleh komitmen Bupati Merauke, Yoseph B. Gebze, yang secara terbuka mengungkapkan kesiapan daerahnya untuk menjadi garda terdepan ketahanan pangan nasional. Dengan terus dibenahinya infrastruktur dan peningkatan kapasitas kelembagaan, Merauke telah menyusun program prioritas seperti penguatan keamanan pangan daerah, pelatihan UMKM pangan, serta pengembangan kebun pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman). Upaya mendorong efisiensi logistik terus diperkuat melalui sinergi program subsidi transportasi dari pemerintah pusat, mengingat luas wilayah Papua Selatan yang begitu besar menuntut sistem logistik pangan yang efisien dan terintegrasi.

Langkah yang diambil oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan Papua sepenuhnya sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam Nawacita Baru. Pembangunan pertanian berbasis wilayah yang mengedepankan kemandirian lokal dan penguatan daerah sebagai pusat produksi pangan menjadi strategi jangka panjang yang tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga mengamankan masa depan generasi mendatang.

Papua bukan hanya penyanggah ketahanan pangan nasional, Hal ini membuktikan bahwa Papua menjadi bagian penting dalam peta transformasi pembangunan nasional. Dengan semangat gotong royong, dukungan teknologi, dan keberanian mengambil langkah besar, ketahanan pangan Indonesia akan semakin kokoh, mulai dari ujung timur negeri ini.

*Penulis merupakan pengammat kebjakan publik

Papua – Pemerintah terus menjalankan berbagai program dan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan di Papua. Upaya ini mencakup peningkatan produksi pertanian lokal melalui perluasan lahan sawah, pengembangan kapasitas petani, serta penguatan sistem distribusi pangan guna memastikan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok di wilayah tersebut.

Di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan menetapkan fokus tahun ini pada perluasan lahan persawahan guna mendukung kemandirian pangan daerah. Saat ini, Manokwari telah memiliki 1.773 hektare lahan sawah produktif, yang mampu menghasilkan sekitar 6.000 ton padi per tahun.

“Dengan luas sawah seperti itu, produksi kita baru mencapai 6.000 ton padi per tahun. Namun, pemerintah daerah kini fokus memperluas area persawahan untuk segera mencapai swasembada pangan,” kata Plt Kepala Dinas, Serdion Rahawarin.

Serdion menambahkan, potensi perluasan sangat terbuka, dengan ketersediaan lahan mencapai 2.421 hektare yang siap dikembangkan. Pemerintah daerah kini juga tengah memperkuat sistem irigasi dan infrastruktur penunjang pertanian, khususnya di distrik Prafi, Masni, dan Sidey.

Sebelumnya, panen perdana padi di Kampung Wanam, Papua Selatan, menjadi tonggak penting dalam transformasi ekonomi masyarakat lokal. Program ini merupakan bagian dari pendekatan inklusif pemerintah dalam membangun pertanian dari akar rumput.

Selain peningkatan produksi, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) turut mengambil peran penting dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan di Papua. Dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar baru-baru ini, Bapanas menegaskan komitmennya memperkuat distribusi melalui program tol laut, jembatan udara, serta kerja sama langsung antara pelaku usaha Papua dan produsen dari wilayah barat Indonesia.

“Kami melakukan business matching antara pelaku usaha dari Papua dan Maluku dengan produsen di wilayah barat. Harapannya, harga bisa ditekan lewat kemitraan langsung dan pemangkasan rantai distribusi,” ujar Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh rakyat Indonesia, termasuk di wilayah timur, bisa mendapatkan pangan yang terjangkau dan berkualitas.

“Presiden ingin rakyat bahagia, dan petani juga mendapatkan keuntungan. Pemerintah terus mengatasi tantangan logistik di wilayah timur melalui berbagai program lintas sektor agar disparitas harga bisa dikurangi,” ujar Arief.

Berbagai inisiatif ini menunjukkan bahwa Papua memiliki potensi besar untuk berperan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, Papua secara bertahap mengembangkan sektor pertaniannya menuju kemandirian dan keberlanjutan pangan. [^]

Papua Selatan– Indonesia kembali mencatat tonggak penting dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dengan digelarnya panen perdana padi di Kampung Wanam, Papua Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) di sektor pertanian dan diharapkan mampu memperkuat peran wilayah timur Indonesia dalam mendukung swasembada pangan.

Panen perdana ini berlangsung di lahan cetak sawah demplot yang baru dibuka, dan dihadiri lebih dari 100 peserta dari berbagai unsur, mulai dari masyarakat setempat, aparat TNI, hingga perwakilan swasta. Hasil panen mencapai antara 2,5 hingga 2,8 ton per hektar. Dengan teknik penanaman sederhana berbasis kearifan lokal, panen ini menunjukkan efektivitas pendekatan awal dalam mengoptimalkan potensi lahan.

Kepala Satgas Ketahanan Pangan, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa keberhasilan panen perdana ini adalah hasil dari pendekatan bertahap dalam mengedukasi masyarakat lokal agar mau beralih dari pola hidup tradisional yang adaptif di alam ke pola pertanian produktif yang mendukung pembangunan berkelanjutan. “Masyarakat Wanam dulunya berburu, sekarang kita edukasi pelan-pelan agar beralih ke bertani. Kita mulai dari yang paling sederhana agar mereka tidak kesulitan menerima ilmu baru,” ujar Ahmad.

Ia juga menambahkan, potensi yang dimiliki Wanam tidak hanya penting untuk Papua Selatan, tetapi juga untuk mendukung ketahanan pangan nasional secara keseluruhan. Dengan lahan yang luas dan subur, Wanam dinilai layak dikembangkan sebagai kawasan lumbung pangan baru di wilayah timur Indonesia. “Hal ini menegaskan potensi besar lahan Wanam sebagai lumbung padi baru di tanah Papua,” tegasnya.

Selain unsur pemerintah dan TNI, sektor swasta juga menunjukkan dukungan aktif terhadap pengembangan pertanian di Papua Selatan. Dalam panen perdana ini, hadir sejumlah perwakilan dari PT Jhonlin Group, antara lain Haji Dillah, Willy selaku Direktur Operasi PT Jhonlin Wanam, dan Fendi, Direktur Penanggung Jawab Kapal C7 PT Jhonlin Group. Keterlibatan pihak swasta ini menjadi cerminan kolaborasi lintas sektor dalam mengakselerasi pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Panen perdana di Kampung Wanam tidak sekadar menjadi peristiwa seremonial, melainkan simbol keberhasilan pendekatan terintegrasi dalam pembangunan Papua. Momentum ini diharapkan menjadi titik awal dari kebangkitan sektor pertanian di Papua Selatan, sekaligus bukti nyata bahwa wilayah timur Indonesia mampu berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional.

Papua – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kini mulai diimplementasikan secara bertahap di Papua. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria meninjau langsung pelaksanaan program ini di SD Negeri Kotaraja, Kota Jayapura.

Program MBG yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan memberikan asupan gizi seimbang kepada anak-anak sekolah sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Dalam kunjungannya, Nezar mengapresiasi antusiasme tinggi para siswa dan kualitas menu makanan yang disajikan, terdiri dari nasi, ikan, sayur, susu, dan buah jeruk, sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN).

“Anak-anak tampak bersemangat dan menantikan waktu makan bersama. Menu yang disiapkan tidak hanya lezat, tetapi juga kaya gizi. Ini menunjukkan kesiapan kita untuk menciptakan generasi sehat dan cerdas,” ujar Nezar.

Di Kota Jayapura, program ini telah menjangkau 1.230 siswa dari dua sekolah percontohan, dan akan terus diperluas. Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Rocky Bebena, menyampaikan harapannya agar lebih banyak sekolah dapat menikmati manfaat program ini. “Ini adalah langkah nyata mencerdaskan anak-anak Papua dengan gizi cukup dan sehat,” katanya.

Sementara itu, di Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama siap meluncurkan MBG pada Juni 2025. Bupati Elysa Auri memastikan program ini akan menjangkau 4.962 siswa dari tiga distrik: Wasior, Rasiei, dan Wandiboi. Ia menekankan penggunaan bahan baku lokal sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

“Belanja bahan makanan MBG akan dilakukan di Wondama saja. Ini bukan hanya soal makanan, tetapi juga upaya membangkitkan ekonomi lokal,” tegas Elysa.

Kodim 1811/Teluk Wondama juga turut ambil bagian dengan menyiapkan dapur layanan gizi dan enam dapur satelit. Komandan Kodim Letkol Inf Budi Setiadi menyebutkan total 12.654 siswa dari 148 satuan pendidikan akan menerima manfaat program MBG.

Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya soal pangan, tetapi investasi masa depan. Dari ruang kelas hingga dapur masyarakat, MBG menghadirkan harapan baru untuk generasi Papua yang sehat dan kuat.

Oleh : Dirandra Falguni )*

Di tengah dinamika ekonomi nasional dan tantangan global yang kian kompleks, pemerintah bersama masyarakat desa kini mulai membangun sebuah pondasi baru dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi rakyat. Salah satu upaya strategis tersebut adalah pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebuah inisiatif besar yang digagas sebagai langkah konkret pemberdayaan masyarakat desa berbasis semangat gotong royong dan ekonomi kerakyatan.

Langkah ini semakin terasa nyata ketika berbagai daerah mulai menyambut program ini dengan antusias. Desa Tanjung Kemuning Dua di Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, menjadi salah satu pelopor dalam implementasi program ini. Pemerintah desa setempat secara resmi membentuk Koperasi Merah Putih dalam sebuah rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa (Kades), Dandi Judias Hendarta, dan dihadiri oleh unsur Muspika, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta lembaga desa lainnya.

Dandi menegaskan bahwa koperasi ini bukan sekadar lembaga simpan pinjam, melainkan alat strategis dalam penggerak sektor-sektor usaha lokal yang ada di desa. Pihaknya ingin koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi warga. Ini adalah wujud nyata komitmen pemerrintah dalam membangun desa yang mandiri dan sejahtera. Ia juga menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi agar mampu mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.

Pembentukan koperasi ini diharapkan menjadi pondasi pembangunan ekonomi desa yang kuat dan berkelanjutan. Tidak hanya membuka peluang usaha baru dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi ruang inklusif untuk seluruh warga desa berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.

Tak hanya di Bengkulu, semangat yang sama turut menggema di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih di 157 desa dan 8 kelurahan. Menurutnya, koperasi ini adalah bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045, yang bertumpu pada kekuatan komunitas dan kemandirian ekonomi.

Membangun Koperasi Merah Putih adalah gerakan nyata membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Koperasi Merah Putih akan memperkuat kelembagaan desa, membuka akses keadilan sosial, dan mendorong pemerataan ekonomi. DPRD Sumbawa siap menjadi mitra aktif pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi program ini di seluruh pelosok daerah tersebut.

Sementara itu, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menyatakan bahwa koperasi ini akan menjadi wadah utama masyarakat desa untuk mengembangkan usaha, memperkuat kolaborasi antar-desa, serta meningkatkan akses permodalan secara adil dan terstruktur.

Dukungan terhadap program ini juga mengalir dari Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Dalam kegiatan Sosialisasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang berlangsung di Kecamatan Darul Makmur. Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan menegaskan bahwa koperasi ini merupakan program strategis nasional yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai bagian dari agenda besar kemandirian ekonomi desa.

Teuku Raja Keumangan mendorong seluruh kepala desa (keuchik) untuk aktif menyukseskan program ini, termasuk melibatkan mahasiswa dan akademisi dalam manajemen koperasi agar berjalan secara profesional. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara camat, dinas teknis, dan pendamping desa agar koperasi bisa lahir dengan tata kelola yang baik, sehat, dan kuat.

Tak hanya sampai di sana, Pemerintah Provinsi Riau juga menunjukkan keseriusannya melalui rapat sosialisasi virtual yang digelar di Kantor Gubernur Riau. Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan kabupaten/kota, instansi vertikal, serta stakeholder lainnya dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam arahannya menekankan bahwa pembentukan koperasi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan gerakan nasional untuk memperkuat struktur ekonomi rakyat. Ia menambahkan, koperasi harus mampu merangkul petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat rentan agar tidak tertinggal dari arus pertumbuhan ekonomi.

Program Koperasi Desa Merah Putih bukanlah agenda sesaat. Ini adalah jawaban nyata atas tantangan ketimpangan ekonomi, ketergantungan modal luar, dan lemahnya struktur distribusi hasil produksi rakyat. Koperasi menjadi instrumen yang terbukti mampu menyalurkan keadilan ekonomi secara lebih merata, khususnya bagi masyarakat desa yang selama ini menjadi ujung tombak ketahanan pangan dan kearifan lokal.

Lebih dari itu, Koperasi Merah Putih adalah simbol sinergi antara negara dan rakyat dalam merajut kekuatan ekonomi dari desa ke kota, dari pinggiran ke pusat. Jika dikelola dengan jujur, transparan, dan profesional, koperasi ini akan menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri secara ekonomi, berdaulat dalam kebijakan, dan adil dalam pemerataan kesejahteraan.

Melalui Koperasi Merah Putih, kita ingin membangun ekonomi masyarakat dari bawah, menciptakan kemandirian usaha, serta memperkuat jaringan distribusi dan produksi berbasis komunitas. Sebagaimana slogan yang digaungkan Ketua DPRD Sumbawa “Membangun Desa, Menguatkan Bangsa”, maka semangat Koperasi Merah Putih harus terus dikobarkan. Kini saatnya desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi subjek yang memimpin transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Oleh: Silvia AP )*

Kebangkitan ekonomi nasional tidak dapat terwujud tanpa melibatkan masyarakat Indonesia. Di sinilah Koperasi Desa Merah Putih menjadi penting, bukan hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai motor penggerak kemandirian, keadilan sosial, dan ketahanan bangsa.

Sejarah panjang koperasi di Indonesia menunjukkan bahwa model ini mampu bertahan di tengah berbagai krisis. Namun, tantangan zaman menuntut pembaruan paradigma dan pendekatan. Koperasi tidak boleh lagi dilihat sebagai entitas ekonomi yang tertinggal, melainkan sebagai instrumen modern untuk memperkuat daya saing bangsa.

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai perwujudan nyata dari semangat kemandirian desa. Ia bukan sekadar badan usaha, tetapi juga representasi ideologis dari cita-cita Indonesia merdeka: menghapuskan kemiskinan struktural dan menciptakan pemerataan kesejahteraan. Dalam koperasi ini, masyarakat desa tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen, pemilik, dan pengelola. Mereka terlibat aktif dalam setiap proses ekonomi, dari hulu hingga hilir.

Kekuatan koperasi ini terletak pada sistem yang berbasis komunitas. Modal sosial desa seperti kepercayaan, kedekatan emosional, dan nilai gotong royong menjadi landasan utama. Dengan memanfaatkan potensi lokal, seperti pertanian, peternakan, kerajinan tangan, dan wisata desa, koperasi mampu mengintegrasikan seluruh rantai nilai ekonomi dalam satu ekosistem yang saling menguntungkan.

Pemerintah terus menggelorakan semangat kemandirian ekonomi desa melalui program nasional Koperasi Merah Putih, sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Targetnya, 80 ribu koperasi terbentuk dan berbadan hukum di seluruh Indonesia sebagai pilar baru pemberdayaan rakyat.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI, H. Yandri Susanto mengatakan telah turun langsung meninjau pembangunan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Indrasari, Martapura. Menteri Yandri turut menyaksikan jalannya musyawarah desa dan pembentukan pengurus koperasi yang berlangsung tertib dan antusias.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Desa telah menyediakan berbagai skema pendanaan untuk memfasilitasi pendirian koperasi, mulai dari anggaran CSR, bantuan pemerintah provinsi/kabupaten, hingga dana desa. Namun, pemakaian dana harus satu sumber agar tidak tumpang tindih.

Sementara itu, Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur menyampaikan bahwa seluruh desa di Kabupaten Banjar telah disosialisasikan sejak dua bulan lalu, dan kini tengah bergerak cepat melaksanakan musyawarah desa khusus untuk pembentukan koperasi.

Saidi mengatakan siap mendukung penuh kebijakan ini dan berkomitmen untuk mewujudkan koperasi yang kuat, legal, dan dikelola profesional. Bupati juga mengungkapkan rasa bangganya karena Kabupaten Banjar mendapat apresiasi langsung dari Menteri Yandri sebagai daerah yang bisa menjadi role model nasional dalam pelaksanaan koperasi merah putih.

Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi ruang untuk memulihkan nilai-nilai kebangsaan yang mulai tergerus. Dalam koperasi ini, semangat persatuan, saling tolong-menolong, dan keadilan sosial ditegakkan. Ia menjadi penyeimbang dari arus liberalisasi ekonomi yang seringkali mengabaikan nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial.

Lebih jauh, koperasi desa memiliki potensi besar dalam membentuk kedaulatan ekonomi nasional. Di tengah dominasi korporasi besar dan penetrasi pasar global, koperasi bisa menjadi benteng ekonomi lokal yang tahan terhadap guncangan eksternal. Ketika dunia dilanda krisis, koperasi yang kuat dan berakar di komunitas mampu bertahan dan bahkan tumbuh. Hal ini terjadi karena koperasi tidak semata-mata mengejar keuntungan, melainkan keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Chusni Mubarok mengatakan Program Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi motor penggerak utama kebangkitan ekonomi desa melalui dua sektor strategis, yakni ketahanan pangan dan pariwisata. Chusni menegaskan bahwa kehadiran koperasi ini tidak akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan sebagaimana dikhawatirkan oleh sejumlah pihak di desa.

Untuk itu, pembangunan koperasi tidak bisa berjalan sendiri. Ia memerlukan dukungan ekosistem yang kuat, mulai dari regulasi yang berpihak, infrastruktur yang memadai, hingga pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya koperasi. Namun, peran masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta juga tak kalah penting untuk menjadikan koperasi sebagai gerakan bersama, bukan hanya proyek programatik.

Koperasi Desa Merah Putih juga mampu menjadi alat strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan prinsip demokrasi ekonomi, koperasi dapat mendorong praktik-praktik pertanian ramah lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan pemberdayaan perempuan serta pemuda desa. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan keadilan sosial antar generasi.

Momentum kebangkitan ekonomi nasional saat ini adalah saat yang tepat untuk menjadikan koperasi sebagai garda depan transformasi ekonomi. Pandemi dan krisis global telah membuka mata kita bahwa sistem ekonomi yang terlalu terpusat dan terdominasi oleh kapital besar rentan terhadap disrupsi.

Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan koperasi ini bukan hanya sekedar urusan administrasi, melainkan gerakan pemberdayaan untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat koperasi, Indonesia sedang meneguhkan kembali jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka secara ekonomi, mandiri dalam pembangunan, dan berdaulat dalam menentukan arah masa depannya.

)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas

[edRW]

Jakarta – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, mengatakan pemerintah akan meluncurkan 80 ribu Koperasi Merah Putih pada Juli mendatang sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi rakyat dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal di seluruh desa dan kelurahan Indonesia.

“Presiden Prabowo mengarahkan agar koperasi desa berperan dalam menyalurkan bantuan sosial, BLT, memenuhi kebutuhan pupuk, sembako, bahkan jadi distributor LPG. Semua untuk mendekatkan layanan negara kepada masyarakat,” ujar Riza di Balai Kota Jakarta.

Riza menegaskan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat distribusi kebutuhan dasar masyarakat kecil, mulai dari sembako murah, LPG bersubsidi, hingga pupuk dan berbagai bentuk bantuan sosial.

“Koperasi ini akan menjadi distributor LPG, pupuk, sembako dengan harga lebih murah, dan bisa menyalurkan bantuan langsung tunai hingga bansos,” ungkapnya.

Koperasi-koperasi tersebut akan dilengkapi dengan infrastruktur penunjang, seperti kantor, klinik kesehatan, apotek, cold storage, dan kendaraan logistik. Selain itu, ia menekankan bahwa koperasi ini akan menyerap hasil pertanian dan nelayan, sehingga membuka jalur distribusi baru yang memperpendek rantai pasok dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menambahkan bahwa program ini merupakan strategi pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis komunitas lokal.

“Kita ingin koperasi desa bukan hanya hadir di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi pilar ekonomi lokal yang hidup, efisien, dan berdampak nyata,” ujar Budi Arie.

Budi menilai koperasi harus menjadi entitas usaha rakyat yang mandiri, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan desa menghadapi tantangan ekonomi, termasuk krisis pangan dan ketimpangan.

Untuk menjaga akuntabilitas, Kemenkop bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasan program ini melalui pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan, pelatihan antikorupsi, dan sistem pelaporan berbasis risiko.

Program Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya memperluas akses terhadap barang dan layanan, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi lokal dengan menumbuhkan semangat gotong royong dan kemandirian. Dalam jangka panjang, koperasi desa ini akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

“Kita butuh koperasi yang bukan hanya mendatangkan kesejahteraan, tapi juga menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat, sejalan dengan agenda prioritas pemerintah dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” kata Budi.

Koperasi Merah Putih menjadi harapan baru bagi peningkatan daya saing ekonomi lokal Indonesia di tengah tantangan globalisasi dan dinamika ekonomi dunia.

[edRW]