Arsip Bulanan: Mei 2025

Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) terus mengawal akuntabilitas dalam pelaksanaan program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih). Guna menjamin program ini berjalan transparan dan bebas dari korupsi, Kemenkop menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai mitra pengawasan dan edukasi.

Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa kerja sama ini sangat penting mengingat skala besar program yang akan melibatkan 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia.

“Ini program strategis nasional dan anggarannya besar. Maka kita meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan antikorupsi bagi pengelola Kopdes/Kel Merah Putih, pengawasan, dan mitigasi risiko,” tegas Budi dalam pernyataannya.

Ia menambahkan, kehadiran KPK bukan hanya sebagai pengawas setelah program berjalan (ex-post), tetapi menjadi mitra strategis sejak awal perencanaan, demi memastikan tata kelola koperasi yang bersih dan terpercaya.

“Kami ingin KPK hadir sejak awal, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam membangun sistem pencegahan. Ini bagian dari preventive governance,” ujarnya.

Untuk memastikan sinergi berjalan maksimal, Kemenkop UKM mengusulkan empat langkah konkret. Pertama, pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Kopdes Merah Putih antara Kemenkop dan KPK.

“Tujuannya untuk menyusun sistem peringatan dini, memetakan wilayah rawan risiko, serta merancang mekanisme aduan berbasis masyarakat,” jelasnya.

Kedua, integrasi sistem pelaporan Kopdes/Kel Merah Putih dengan dashboard pengawasan KPK untuk menciptakan transparansi real-time dan audit berbasis risiko.

Ketiga, penyelenggaraan pelatihan antikorupsi dan asistensi teknis bagi pelaksana program, notaris, serta pemangku kepentingan lokal, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelola koperasi.

Keempat, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama kelembagaan untuk memperkuat dukungan lintas sektor secara berkelanjutan.

“Sinergi ini juga akan menguatkan koordinasi kami dengan Satgas Nasional Kopdes/Kel Merah Putih,” tambah Budi.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa koperasi desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal, bukan sekadar proyek administratif.

“Koperasi yang dibentuk diharapkan tumbuh sebagai entitas usaha rakyat yang mandiri dan berdampak nyata, bukan sekadar pelengkap administratif atau saluran program sesaat,” tutupnya.

Oleh: Mayangsari Nindi )*

Penyakit tuberkulosis (TBC) masih menjadi momok bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Meski telah ditemukan ribuan tahun lalu dan obatnya tersedia secara luas, TBC tetap menjadi salah satu penyakit menular paling mematikan di dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini menuntut upaya yang tidak biasa, luar biasa. Diperlukan strategi sistematis dan kolaboratif dalam pemberantasan TBC agar visi Indonesia Emas 2045 tidak terganggu oleh masalah kesehatan yang seharusnya sudah dapat dikendalikan secara efektif.

Dalam konteks ini, peluncuran program Desa Siaga TBC oleh Kementerian Kesehatan pada 9 Mei 2025 menjadi langkah penting yang layak diapresiasi sekaligus didorong implementasinya hingga akar rumput. Desa Siaga TBC bukan hanya program sektoral, melainkan gerakan nasional yang menggugah semangat gotong royong masyarakat dalam melawan TBC. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa penyakit ini, meski mematikan, sangat bisa disembuhkan jika dideteksi dan ditangani sejak dini.

Dalam hitungan statistik, satu juta penduduk Indonesia terinfeksi TBC setiap tahun, dan 125 ribu di antaranya meninggal dunia. Ini setara dengan satu kematian setiap empat menit. Angka ini bukan sekadar data medis, tetapi potret nyata dari lemahnya deteksi dini, kesadaran masyarakat, dan kendala struktural pelayanan kesehatan. Maka dari itu, program ini tak berhenti di tataran simbolik.

Menkes memberikan tiga instruksi utama yang menjadi arah kebijakan Desa Siaga TBC. Pertama, menemukan seluruh pasien TBC di masyarakat hingga target satu juta kasus dapat teridentifikasi. Kedua, memberikan pengobatan langsung tanpa penundaan agar penularan dapat dihentikan secara cepat. Ketiga, memastikan keberlangsungan pengobatan sampai tuntas untuk mencegah resistensi obat. Ketiga pilar ini adalah landasan logis dan praktis yang harus diterjemahkan secara konkret oleh para kader kesehatan, perangkat desa, hingga keluarga pasien.

Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Hasbi, menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia adalah prioritas utama menuju Indonesia Emas. Oleh karena itu, kesehatan menjadi pilar fundamental yang tidak dapat ditawar. Cek kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit, dan pemberantasan TBC adalah tiga fokus nasional yang hanya dapat tercapai dengan kerja sama lintas sektor dan partisipasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memahami urgensi TBC bukan semata dari sudut pandang medis, tetapi sebagai tantangan kebijakan yang berdampak pada produktivitas, ekonomi, dan kualitas generasi mendatang.

Dalam pelaksanaan teknisnya, peran daerah menjadi sangat vital. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa kolaborasi yang erat, pengendalian TBC hanya akan menjadi jargon. Komitmen dan alokasi anggaran di tingkat desa dan kelurahan menjadi indikator keberhasilan implementasi program ini. Artinya, tanggung jawab melawan TBC tidak dapat ditumpukan pada sektor kesehatan saja, tetapi harus menjadi gerakan lintas kementerian dan lintas tingkatan pemerintahan.

Dukungan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga menjadi sinyal positif dalam gerakan ini. Wakil Menteri Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa dana desa sebesar Rp400 juta hingga Rp1 miliar per tahun sebagian dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan TBC dan stunting. Ini membuka peluang besar bagi desa untuk berinovasi dalam menciptakan ekosistem sehat dan tangguh. Usulan program serupa di wilayah kelurahan juga perlu segera disusun untuk memastikan pemerataan layanan dan deteksi dini.

Yang tak kalah penting adalah perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pasien TBC. Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari memberikan masukan berharga bahwa program Desa Siaga TBC akan lebih efektif jika disertai dengan pemberian makanan bergizi secara gratis dan perbaikan lingkungan tempat tinggal pasien. Masukan ini sangat relevan, mengingat bahwa proses penyembuhan pasien TBC sangat bergantung pada asupan nutrisi dan kondisi lingkungan. Pemberian obat saja tidak cukup. Tanpa intervensi pada aspek gizi dan sanitasi, pasien akan sulit pulih total dan berisiko menjadi sumber penularan ulang.

Pemberantasan TBC bukan hanya soal menyembuhkan yang sakit, tetapi juga membangun sistem kesehatan masyarakat yang tangguh. Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang telah diluncurkan secara nasional harus menjadi pemantik bagi semua elemen bangsa untuk ambil bagian. RT, RW, Puskesmas, organisasi masyarakat, dan tokoh agama memiliki peran strategis dalam menyosialisasikan pentingnya deteksi dini, pengobatan tuntas, serta pengawasan komunitas.

Semangat siaga TBC sejatinya adalah semangat menjaga masa depan bangsa. Jika generasi hari ini tumbuh dalam kondisi kesehatan yang buruk karena TBC, maka daya saing nasional di masa depan akan terganggu. Oleh karena itu, setiap upaya pemberantasan TBC adalah investasi strategis bagi ketahanan nasional. Tidak ada tempat bagi TBC di negeri yang ingin menjadi kekuatan besar pada 2045. Penanganan TBC yang serius, terintegrasi, dan partisipatif akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan nasional.

Pemerintah telah membuka jalan dengan kebijakan progresif. Sekarang saatnya masyarakat ikut bergerak, menjadikan desa dan kelurahan sebagai garda terdepan dalam perang melawan TBC.

)* Penulis adalah Pengamat Kesehatan

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Dengan jumlah kasus yang termasuk tertinggi di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan dan mengeliminasi penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ini. Meski pengobatan TBC telah tersedia secara gratis melalui layanan kesehatan pemerintah, berbagai kendala seperti deteksi dini yang rendah, stigma masyarakat, serta kurangnya pengetahuan tentang TBC membuat penyebarannya tetap tinggi.

Sebagai wujud komitmen bersama dalam mengentaskan kasus TBC di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI meluncurkan nasional gerakan bersama penguatan desa dan kelurahan siaga TBC.

Gerakan bersama penguatan desa dan kelurahan siaga tuberkulosis merupakan sebuah gerakan penting dan bermakna yang menjadi bagian penting pencegahan TBC berbasis masyarakat. Desa dan kelurahan cegah TBC adalah wilayah yang siap dan berkomitmen secara mandiri dalam pencegahan dan penanganan TBC demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan bebas dari TBC. Gerakan ini tidak hanya melibatkan desa dan kelurahan tapi berbagai sektor dan elemen masyarakat berperan penting untuk bahu membahu dalam menemukan dan mendampingi pasien TBC hingga sembuh.

Gerakan bersama siaga TBC sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, sebagai landasan hukum penanganan TBC secara nasional. Dalam Perpres tersebut disebutkan beberapa strategi utama dari penanggulangan TBC. Melalui gerakan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam upaya pencegahan dan pengendalian TBC.

Adapun tujuan dari penguatan desa dan kelurahan siaga TBC adalah memberdayakan masyarakat dan unsur kewilayahan secara aktif dan mandiri dalam mencegah, memeriksa dan mengobati TBC hingga tuntas.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan TBC itu penyakit yang sudah ada ribuan tahun dan TBC juga penyakit yang selama 100 tahun terakhir sudah membunuh satu milyar manusia. TBC menjadi salah satu penyakit yang paling banyak korbannya. Di Indonesia diestimasikan satu juta orang terkena TBC setiap tahun, dan 125 ribu meninggal dunia. Oleh karena itu, Menkes meminta dukungan dan kerja sama semua pihak untuk sama-sama melakukan gerakan siaga TBC di wilayahnya masing-masing, sehingga kasus TBC bisa segera di tracking dan diobati.

Pemerintah Provinsi Jakarta membentuk satuan relawan baru bernama Pasukan Putih sebagai respons atas peningkatan kasus TBC di ibu kota. Pembentukan tim ini menandai langkah serius Pemprov dalam mempercepat deteksi dini dan edukasi TBC langsung di permukiman warga.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa relawan yang tergabung dalam Pasukan Putih terdiri dari kader-kader TB dan tenaga masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan dasar. Mereka akan diterjunkan ke wilayah-wilayah yang tercatat mengalami peningkatan kasus.

Pramono Anung mengatakan saat ini peningkatan kasus TBC sudah terpantau di beberapa wilayah administratif. Namun, pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak panik dan tetap menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Lonjakan kasus terpantau terutama di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Kader-kader Pasukan Putih telah mulai melakukan aksi jemput bola ke masyarakat.

Pemprov Jakarta mengandalkan pendekatan berbasis komunitas untuk menjangkau warga yang sulit mengakses layanan kesehatan. Keterlibatan kader lokal dianggap menjadi kekuatan utama program ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta gerak cepat menangani kasus TBC, seperti melakukan tindakan cepat dan efisien untuk mendeteksi, mengobati, dan mencegah penularan. Program penanggulangan TBC di Jakarta itu merupakan sebuah upaya yang lengkap mulai dari preventif, promotif, kuratif atau pengobatan, hingga rehabilitatif.

Ani mengatakan bahwa kasus TBC terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2024, pihaknya bahkan mencatat ada 60.074 kasus TBC di Jakarta. Data-data kasus TBC itu diperoleh berdasarkan laporan dari fasilitas kesehatan dan pelaporan data kasus TB berbasis digital secara nasional. Hal itu sudah dilakukan sejak lama. Sejak tahun sekitar 2010, pelaporan kasus TBC sudah berbasis digital dan bersifat nasional.

Pemprov Jakarta sendiri menargetkan pada 2030 Jakarta harus bebas dari TBC. Pihaknya berupaya keras untuk mencapai eliminasi kasus TBC. Misalnya, dengan membentuk Kampung Siaga TBC di 274 RW di Jakarta.

Gerakan bersama penguatan desa dan kelurahan siaga TBC harus menjadi bagian integral dari strategi nasional ini. Dukungan dalam bentuk pelatihan kader, penguatan sistem informasi desa, serta insentif bagi komunitas yang aktif, akan mempercepat pencapaian tujuan nasional bebas TBC. Selain itu, integrasi program TBC dengan program kesehatan lainnya seperti stunting, gizi, imunisasi, dan kesehatan ibu-anak akan membuat intervensi menjadi lebih holistik dan efisien.

Mengakhiri epidemi TBC di Indonesia bukan hanya tugas tenaga medis atau pemerintah. TBC adalah cerminan dari ketimpangan sosial, kurangnya edukasi, dan lemahnya solidaritas komunitas. Oleh karena itu, gerakan bersama penguatan desa dan kelurahan siaga TBC menjadi harapan besar dalam menciptakan perubahan nyata.

Dengan melibatkan semua pihak yakni tokoh masyarakat, kader kesehatan, pemuda, perangkat desa, dan tentu saja pasien serta keluarganya, kita bisa mewujudkan cita-cita Indonesia bebas TBC. Mari bergandengan tangan, memperkuat desa dan kelurahan siaga, dan memastikan tidak ada lagi warga yang menderita atau kehilangan nyawa karena TBC. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia bebas TBC. Mulai dari desa, untuk Indonesia sehat!

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi rakyat dengan meluncurkan Gerakan Siaga TBC, sebuah gerakan nasional terintegrasi untuk memutus rantai penularan Tuberkulosis (TBC), penyakit menular yang selama ini menjadi pembunuh senyap dan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.

Gerakan ini tidak hanya fokus pada edukasi, tetapi mencakup deteksi dini, pengobatan masif, penguatan sistem kesehatan, dan bahkan dukungan terhadap pengembangan vaksin terbaru. Pemerintah hadir di tengah masyarakat, memastikan setiap langkah diambil berdasarkan sains, bukti ilmiah, dan keberpihakan pada kesehatan rakyat.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari kalangan akademisi yang menyambut baik langkah progresif pemerintah dalam menanggulangi TBC. Pakar imunologi dari Universitas Airlangga, Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, menegaskan bahwa dipercayainya Indonesia sebagai lokasi uji klinis menunjukkan peran strategis pemerintah dalam riset global penanggulangan TBC.

“Dipercayainya Indonesia sebagai lokasi uji klinis menunjukkan peran strategis pemerintah dalam riset global penanggulangan TBC,” ujarnya.

Vaksin yang tengah diuji merupakan vaksin sub-unit berbasis protein M72 yang berasal dari Mycobacterium tuberculosis, dikombinasikan dengan adjuvant modern seperti AS01E dan QS21 untuk memicu kekebalan tubuh tanpa efek samping besar.

“Hanya protein tertentu yang dapat menginduksi antibodi, sehingga vaksin ini disebut vaksin sub unit,” jelas Prof. Fedik.

Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Sumut, Novita Saragih, menjelaskan bahwa upaya penemuan dan penanganan kasus terus digencarkan.

“Hal ini menunjukkan sistem deteksi dini pemerintah bekerja efektif dalam menemukan kasus secara cepat. Kami terus mendorong deteksi dini agar bisa segera diobati,” ungkapnya.

Upaya pemerintah fokus melindungi kelompok usia produktif yang berperan penting dalam pembangunan. Pemeriksaan aktif dilakukan di berbagai lokasi berisiko tinggi seperti lembaga pemasyarakatan, institusi pendidikan, dan pemukiman padat. “Kami melakukan penemuan kasus di berbagai fasilitas serta memperkuat jejaring internal dan eksternal di fasilitas kesehatan,” tambah Novita.

Namun, Tantangan edukasi masih menjadi perhatian utama, dan pemerintah terus mengintensifkan sosialisasi.

“ Pemerintah terus mengedukasi masyarakat untuk lebih waspada terhadap gejala dan risiko penularan, terutama di lingkungan rumah,” tegas Novita.

Oleh karena itu, masyarakat terus diimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta disiplin menggunakan masker, terutama di lingkungan padat dan tertutup.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak. “Gerakan ini merupakan panggilan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memerangi TBC yang setiap tahun merenggut ribuan nyawa. Keberhasilan vaksinasi dan penanggulangan TBC tidak akan tercapai tanpa partisipasi aktif masyarakat,” tutupnya.

Gerakan Siaga TBC adalah wujud negara yang hadir secara nyata bukan hanya dengan niat, tetapi dengan aksi. Kini saatnya seluruh elemen bangsa bersatu mewujudkan Indonesia bebas TBC.

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama mitra lintas sektor dan masyarakat sipil resmi meluncurkan Gerakan Nasional Siaga TBC. Peluncuran ini merupakan bentuk komitmen kolektif dalam menanggulangi Tuberkulosis (TBC) di Indonesia, sekaligus menandai langkah nyata menuju target eliminasi TBC pada tahun 2030.

Dengan mengusung tema “Langkah Nyata Membangun Bangsa Sehat dan Kuat,” gerakan ini menekankan pentingnya sinergi nasional untuk mendorong deteksi dini, pengobatan tepat, serta pengawasan ketat terhadap penderita TBC di seluruh penjuru Tanah Air.

Dalam acara peluncuran yang digelar di Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti bahaya laten TBC yang hingga kini masih menjadi ancaman kesehatan serius di Indonesia. Ia menyebut bahwa penyakit ini telah ada sejak ribuan tahun lalu dan telah menelan lebih dari satu miliar korban jiwa secara global.

“Di Indonesia sendiri, diperkirakan terdapat satu juta kasus TBC setiap tahunnya dan 125 ribu di antaranya meninggal dunia. Itu artinya, setiap empat menit ada satu orang Indonesia meninggal karena TBC,” tegas Menkes.

Ia menekankan bahwa TBC sebenarnya dapat disembuhkan karena obatnya tersedia. Namun, tantangannya terletak pada penularannya yang cepat melalui udara dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini. Karena itu, Menkes menegaskan pentingnya intervensi sejak dini melalui peran aktif para kader kesehatan di lapangan.

“Tahun ini target kita satu juta kasus TBC bisa ditemukan. Saat ini sudah 800 ribuan. Kader harus bantu temukan sisanya,” ujarnya.

Ia juga meminta agar pasien yang telah terdeteksi segera diberi pengobatan tanpa perlu menunggu rujukan ke rumah sakit. “Jangan ditunda. Jangan dirujuk ke rumah sakit, langsung diberi obat. Ini penting agar mereka tidak menularkan ke orang lain,” tegasnya lagi.

Lebih lanjut, Menkes mengingatkan pentingnya pendampingan pasien selama masa pengobatan. Ia menjelaskan bahwa proses penyembuhan TBC memerlukan waktu cukup lama, dan jika pengobatan terputus di tengah jalan, pasien bisa mengalami resistensi obat.

“Jika terjadi resistensi, proses pengobatan akan menjadi lebih kompleks dan memerlukan penanganan lanjutan, sehingga pencegahan sejak awal menjadi kunci keberhasilan pemerintah,” jelasnya.

Gerakan ini merupakan inisiatif strategis pemerintah pusat yang kini diperluas dengan semangat kolaborasi seluruh elemen bangsa.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Hasbi menegaskan bahwa isu TBC mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari visi besar membangun kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

“Jangan sampai usianya emas, tapi generasinya tidak. Maka kita harus pastikan generasi kita sehat, bebas dari penyakit seperti TBC,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemberantasan TBC menjadi salah satu dari tiga prioritas nasional di bidang kesehatan, bersama dengan program cek kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit.

Peluncuran Gerakan Nasional Siaga TBC menjadi tonggak penting dalam upaya kolektif untuk mengakhiri ancaman TBC di Indonesia. Diharapkan, dengan sinergi seluruh pihak, cita-cita Indonesia bebas TBC bukan hanya menjadi harapan, tetapi kenyataan yang dapat segera diwujudkan.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah telah meluncurkan Program 3 Juta Rumah. Kebijakan ini bukan sekadar program pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi rakyat dan pembuka jalan bagi penciptaan jutaan lapangan kerja baru. Dengan target membangun tiga juta unit rumah dalam kurun waktu tertentu, program ini tidak hanya menyasar pemenuhan kebutuhan hunian, tetapi juga dirancang untuk memberdayakan sektor ketenagakerjaan nasional dari hulu ke hilir.

Salah satu aspek paling menarik dari program ini adalah kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja secara masif di berbagai lini. Dalam proses pembangunan satu rumah saja, dibutuhkan keterlibatan banyak pihak mulai dari tukang bangunan, arsitek, insinyur sipil, hingga tenaga administrasi. Jika dikalikan dengan target pembangunan tiga juta rumah, potensi tenaga kerja yang terserap pun mencapai angka jutaan. Ini merupakan kabar baik bagi masyarakat, terutama mereka yang terdampak pengangguran dan generasi muda yang sedang mencari peluang kerja.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan optimismenya dalam memenuhi target pembangunan 3 juta rumah. Pihaknya menjelaskan penyusunan peta jalan sektor perumahan ini. Pertama, memberikan arah strategi dan tahapan pelaksanaan yang terukur untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah secara efektif dan tepat sasaran. Kedua, mewujudkan keterpaduan kebijakan dan program lintas sektor dalam penyediaan perumahan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketiga, menjadi acuan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, program dan anggaran guna mendukung percepatan pembangunan perumahan.

Di sisi lain, lebih dari sekadar pekerjaan sementara, program ini juga membuka ruang bagi pertumbuhan wirausaha lokal di sektor konstruksi. Banyak kontraktor kecil, pengusaha bahan bangunan, serta penyedia jasa pendukung lainnya yang kini mendapatkan peluang lebih luas untuk terlibat aktif dalam proyek-proyek pembangunan perumahan rakyat. Pemerintah pun memberi ruang melalui kebijakan inklusif agar pengusaha lokal diberdayakan, sehingga manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar, tetapi juga menyentuh lapisan ekonomi mikro dan kecil di berbagai daerah.

Aspek penting lainnya yang sering luput dari sorotan adalah dampak jangka panjang terhadap ekonomi lokal. Ketika sebuah perumahan dibangun, maka otomatis aktivitas ekonomi di sekitarnya pun menggeliat. Warung makan, toko sembako, jasa transportasi lokal, hingga institusi pendidikan dan kesehatan akan bermunculan untuk memenuhi kebutuhan penghuni baru. Ini artinya, pembangunan rumah rakyat juga secara langsung memacu pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di daerah.

Selain memberikan dampak ekonomi, program ini juga berdampak sosial yang positif. Dengan memiliki rumah yang layak, masyarakat akan lebih sejahtera dan memiliki rasa aman serta nyaman. Hunian yang layak menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang sehat secara fisik maupun psikologis. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan rumah yang baik cenderung memiliki prestasi belajar yang lebih tinggi dan kehidupan sosial yang lebih stabil.

Di sisi lain, upaya pemerintah dalam memastikan pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan patut diapresiasi. Banyak proyek perumahan dalam program ini mulai menerapkan konsep green building, penggunaan material ramah lingkungan, serta efisiensi energi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga kualitas. Dalam jangka panjang, pendekatan ini akan mendukung transisi menuju ekonomi hijau, yang juga membuka lapangan kerja baru di bidang teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, dan manajemen limbah.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto mengatakan, program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto mampu menciptakan 2 juta lapangan kerja baru. Pihaknyta juga menjelaskan program 3 juta rumah akan dimasifkan pada wilayah pedesaan, di mana berdasarkan strategi Kementerian PKP, program ini menyasar 2 juta rumah di desa dan 1 juta di perkotaan. Selain itu, program 3 juta rumah juga mampu meningkatkan perekonomian desa, di mana berdasarkan hitungannya bakal tercipta 180.000 pelaku usaha baru dan mampu menumbuhkan 18.000 pengembang.

Kemudian kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembiayaan serta pelaksanaan proyek ini menjadi kunci keberhasilan. Skema kredit pemilikan rumah bersubsidi yang ditawarkan juga membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki hunian layak dengan biaya terjangkau. Ini adalah bentuk keadilan sosial dalam akses terhadap tempat tinggal. Program 3 Juta Rumah adalah bukti konkret bahwa pembangunan yang dirancang dengan hati dan visi jangka panjang bisa memberikan manfaat berlapis bagi masyarakat. Tidak hanya memenuhi kebutuhan primer akan tempat tinggal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan semangat gotong royong, optimisme, dan kerja keras semua elemen bangsa, program ini bukan hanya mungkin tercapai, tetapi juga mampu menjadi tonggak sejarah baru dalam pencapaian kesejahteraan nasional. Jika terus dilanjutkan dan dikembangkan secara berkelanjutan, bukan tidak mungkin Indonesia akan memasuki era keemasan di mana setiap rakyatnya memiliki rumah layak, pekerjaan yang bermartabat, dan masa depan yang penuh harapan.

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Febria Ananta )*
Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintahan era Presiden Prabowo merupakan salah satu terobosan besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Program ini bertujuan menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok rentan, serta masyarakat umum yang belum memiliki tempat tinggal yang memadai.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang kian cepat, kebutuhan akan perumahan terus meningkat. Melalui program ini, pemerintah berupaya menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan rumah yang tidak hanya terjangkau secara ekonomi, tetapi juga layak secara kualitas dan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, Program 3 Juta Rumah melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang swasta, perbankan, dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan berbagai regulasi, insentif, dan dukungan teknis untuk memastikan pembangunan rumah berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, sektor perbankan didorong untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi. Skema ini dirancang agar masyarakat dapat mencicil rumah dengan bunga rendah dan tenor panjang, sehingga lebih terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Maruarar Sirait mengatakan program 3 juta rumah tidak hanya menyasar pembangunan tapak, tetapi juga hunian vertikal seperti rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa), terutama di kawasan perkotaan yang lahan kosongnya semakin terbatas.

Dengan membangun hunian vertikal, pemerintah berupaya memanfaatkan lahan secara efisien dan menciptakan lingkungan yang lebih teratur. Selain itu, konsep pembangunan kawasan perumahan yang terpadu dengan fasilitas umum seperti sekolah, pasar, rumah sakit, dan transportasi publik turut menjadi fokus agar warga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan produktif.

Dampak dari program ini tidak hanya dirasakan oleh individu atau keluarga penerima rumah, tetapi juga memberikan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor perumahan terbukti menjadi penggerak ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja, baik di bidang konstruksi, bahan bangunan, maupun logistik. Selain itu, keberadaan rumah yang layak memberikan rasa aman dan stabilitas sosial bagi masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan salah satu cerita keberhasilan program ini dapat terlihat dari masyarakat di kawasan pinggiran kota yang sebelumnya tinggal di lingkungan kumuh dengan sanitasi buruk, kini bisa menempati rumah layak huni dengan akses air bersih, listrik, dan fasilitas umum lainnya. Anak-anak dapat belajar lebih nyaman, orang tua bisa bekerja dengan tenang, dan interaksi sosial warga menjadi lebih harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang sehat, aman, dan sejahtera.

Tentu saja, pelaksanaan program ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Mulai dari keterbatasan lahan, mahalnya harga tanah di kawasan strategis, hingga proses birokrasi yang kadang memerlukan perbaikan. Namun demikian, pemerintah terus melakukan evaluasi dan inovasi, termasuk mendorong penggunaan teknologi dalam proses perencanaan dan pembangunan. Pendekatan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, efisiensi energi, dan pengelolaan sampah juga mulai diterapkan agar hunian yang dibangun benar-benar berkualitas dalam jangka panjang.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT Timah, Suhendra Yusuf Prawiranegara mendukung program tersebut dengan membangun kawasan hunian terbaru di Bekasi, Jawa Barat. Pihaknya akan membantu pemerintah dengan menghadirkan hunian berkualitas di kota kota besar. PT Timah melalui PT Timah Karya Persada Properti (TKPP) terus melakukan improvement, bertransformasi dan berinovasi untuk memberikan bukti kepercayaan kepada konsumen terhadap kualitas pengembangan perusahaan. Dari tahun 2017 hingga saat ini, PT TKPP telah berhasil membangun dan menghadirkan 1800 rumah dan ruko. Dengan memiliki rumah yang layak huni, masyarakat akan dapat meningkatkan kualitas hidup.

Dengan keberlanjutan dan pengawasan yang baik, Program 3 Juta Rumah diyakini akan terus memberikan dampak positif bagi pembangunan sosial di Indonesia. Tidak hanya menciptakan tempat tinggal, program ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar rakyat untuk hidup layak. Di tengah tantangan global dan kebutuhan domestik yang terus berkembang, keberhasilan program ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antar-stakeholder bisa menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus mendorong kemajuan bangsa secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, Program 3 Juta Rumah merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, program ini tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat struktur sosial, dan menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah, dukungan sektor swasta, dan partisipasi aktif masyarakat dapat bersinergi untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah mahasiswa Uninus Bandung

Jakarta — Program pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan hunian layak, tetapi juga menjadi lokomotif baru penciptaan jutaan lapangan kerja di Indonesia. Inisiatif ambisius ini disambut antusias oleh mayoritas pelaku industri, kementerian terkait, serta masyarakat luas sebagai solusi konkret dari pemerintah, pengembang, kementerian teknis, hingga pelaku industri bahan bangunan.

Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto, menyatakan bahwa program ini memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja di sektor konstruksi dan industri turunannya.

“Dengan berkontribusi membangun dua juta rumah di desa dan di pesisir, program ini akan menciptakan minimal dua juta lapangan kerja baru,” kata Joko. Ia menambahkan, pembangunan rumah di wilayah perdesaan menjadi peluang emas untuk mendistribusikan pertumbuhan ekonomi secara lebih merata.

Joko juga menyoroti pentingnya pengawasan kualitas bangunan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat penerima manfaat. “Agar kualitas hunian benar-benar terjaga, sejak awal kami mendorong kebijakan pengawasan yang ketat dalam setiap pembangunan rumah,” tegasnya.

Optimisme terhadap program ini turut disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Menurutnya, pemerintah menargetkan akselerasi pencapaian 3 juta rumah dalam waktu yang relatif singkat. Tidak hanya menjadi solusi atas kekurangan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), program ini juga diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen melalui penciptaan lapangan kerja di sektor konstruksi serta peningkatan daya saing industri bahan bangunan dalam negeri,” ujar Maruarar. Ia menekankan bahwa proyek ini merupakan bagian dari perintah langsung Presiden Prabowo, yang memerintahkan agar pembangunan rumah dilakukan secara gotong royong oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Presiden menugaskan PKP membangun dan merenovasi rumah untuk masyarakat bersama semua pemangku kepentingan, baik pengembang, perbankan dan pemda,” lanjut Maruarar.

Ketua Satuan Tugas Perumahan Nasional, Hashim S Djojohadikusumo, memperkuat pernyataan tersebut dengan menyampaikan potensi lapangan kerja yang lebih besar lagi. Ia memperkirakan program ini dapat menyerap hingga enam juta tenaga kerja baru.

“Satu rumah perlu 4 sampai 5 tukang untuk membangunnya. Kalau di kota kan beda, itu apartemen, perlu juga ratusan ribu pekerja baru. Sehingga kita bisa menampung 5 sampai 6 juta pekerjaan baru,” ungkap Hashim.

Ia juga menyampaikan harapan besar Presiden Prabowo agar anak-anak muda Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, bisa bekerja di dalam negeri. “Kami berharap anak-anak muda di daerah dapat memperoleh pekerjaan layak di dalam negeri, sehingga mereka punya pilihan untuk membangun masa depan di tanah air sendiri,” katanya.

Hashim menambahkan bahwa pemberian upah yang layak menjadi komitmen utama dalam implementasi program ini. “Kita berikan pekerjaan yang bermartabat tentu dengan upah yang layak, upah yang fair, yang adil,” tutupnya.

Dengan dukungan lintas sektor dan semangat kolaboratif yang kuat, program 3 juta rumah ini bukan hanya proyek pembangunan fisik, melainkan juga gerakan nasional untuk menyejahterakan rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi bangsa dari akar rumput. Visi besar Presiden Prabowo kini mulai menampakkan bentuknya: rumah layak, pekerjaan bermartabat, dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. [^]

Jakarta — Pemerintah terus membuktikan komitmennya untuk menghadirkan kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia melalui Program 3 Juta Rumah. Program ambisius ini dirancang untuk memastikan setiap keluarga Indonesia, khususnya yang berpenghasilan rendah, memiliki kesempatan nyata untuk tinggal di rumah yang layak, aman, dan terjangkau.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa sektor perumahan harus menjadi mesin utama penggerak ekonomi rakyat. Ia mengakui masih ada tantangan, namun pemerintah tidak tinggal diam. “Saya jujur saja, Saat ini pemerintah tengah mendorong percepatan realisasi komitmen investasi yang telah disampaikan, sebagai bagian dari langkah menjadikan sektor perumahan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Baru sebatas komitmen. Tapi kami tidak menyerah, karena kami percaya sektor perumahan bisa menjadi penggerak ekonomi rakyat,” ujarnya penuh optimisme.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menyampaikan bahwa tantangan fiskal memang menjadi hambatan awal, namun bukan alasan untuk menyerah. “Program ini tengah dioptimalkan dengan memanfaatkan seluruh instrumen fiskal yang ada, termasuk menyempurnakan desain anggaran yang telah ada sebelumnya. Tapi kami akan gunakan semua cara konstitusional dan kreatif agar program ini tetap jalan,” jelasnya.

Program 3 Juta Rumah juga didesain untuk ramah pembiayaan. Pemerintah terus mendorong skema-skema yang memudahkan masyarakat, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Dukungan pembiayaan ini memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan cicilan ringan dan bunga tetap. Bahkan, proses digitalisasi untuk pengajuan KPR kini dipercepat agar lebih praktis, terutama bagi generasi muda dan pekerja informal.

Hingga awal 2025, lebih dari 1,2 juta unit rumah telah berhasil direalisasikan. Pemerintah menargetkan tambahan 500 ribu unit rumah pada tahun ini. Angka ini terus tumbuh seiring dengan meningkatnya sinergi antarkementerian, dukungan dari sektor swasta, serta partisipasi aktif pemerintah daerah.

Program ini bukan hanya urusan bata dan semen, melainkan tentang harapan dan masa depan. Tentang anak-anak yang bisa tumbuh di rumah yang layak, orang tua yang bisa menjalani hari tua dengan tenang, dan keluarga yang bisa membangun hidup di lingkungan yang aman. Program 3 Juta Rumah adalah bukti bahwa negara hadir di tengah rakyatnya, menjawab kebutuhan paling dasar dengan solusi nyata.

Pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung program ini, karena ketika setiap keluarga punya rumah yang layak, kita sedang membangun pondasi masa depan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Oleh: Farhan Farisan )*

Pemerintah terus mempercepat pembentukan Sekolah Rakyat. Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus menekan kesenjangan sosial akibat ketimpangan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk merealisasikan target tersebut, sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi elemen kunci. Salah satu bentuk konkret dari kerja sama itu adalah kolaborasi antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang fokus pada penyelesaian persoalan lahan dan percepatan sertifikasi tanah untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa masih banyak pemerintah kota yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan lahan untuk Sekolah Rakyat. Hal ini terutama terjadi di wilayah padat penduduk, di mana ketersediaan lahan terbatas dan proses sertifikasi berjalan lambat.

Sebagai solusi, Desk Sekolah Rakyat yang telah dibentuk di bawah koordinasi Kementerian Sosial mulai menggandeng lebih banyak pihak, termasuk ATR/BPN, guna mempercepat penyelesaian permasalahan teknis tersebut.

Mensos Saifullah Yusuf juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara atau lahan-lahan tidak produktif yang dapat dialihfungsikan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Selain itu, hambatan birokrasi dapat diminimalkan sehingga akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dapat segera terwujud secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, mengatakan bahwa proses sertifikasi tanah untuk Sekolah Rakyat tidak akan memakan waktu lebih dari dua bulan. Bahkan, dalam tahap awal pencarian lahan pun, kementeriannya siap membantu mencarikan lokasi yang strategis dan sesuai kebutuhan.

Kementerian ATR/BPN berkomitmen kuat untuk mendukung penuh program Sekolah Rakyat, termasuk dengan mempercepat proses sertifikasi lahan yang dibutuhkan. Dukungan ini mencerminkan pendekatan kolaboratif yang diusung pemerintah pusat dalam menjalankan program strategis nasional.

Langkah ini menjadi angin segar bagi pemerintah daerah yang sebelumnya mengalami stagnasi dalam pembangunan unit Sekolah Rakyat akibat persoalan administrasi pertanahan. Kepastian hukum atas lahan menjadi fondasi penting sebelum konstruksi dimulai.

Tidak hanya percepatan sertifikasi, pertemuan kedua menteri juga menyinggung masalah status dan kepemilikan tanah yang kerap menjadi polemik. Pemerintah ingin memastikan bahwa lahan yang dipakai benar-benar bebas dari konflik dan sah secara hukum.

Upaya percepatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan sebagai fondasi pembangunan manusia Indonesia. Sekolah Rakyat merupakan manifestasi dari visi pendidikan inklusif yang berpihak kepada rakyat kecil.

Presiden menaruh perhatian besar terhadap keberhasilan program ini. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi atau keterbatasan infrastruktur pendidikan.

Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar formal, namun juga pusat pemberdayaan masyarakat. Kurikulum dan pendekatan pengajarannya disusun dengan mengedepankan nilai-nilai lokal, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan kecakapan hidup.

Selain dua kementerian utama tersebut, dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Ke depan, pemerintah berencana melakukan pemetaan kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat berbasis data sosial dan kependudukan. Ini bertujuan untuk memastikan pembangunan dilakukan tepat sasaran dan menjangkau daerah yang benar-benar membutuhkan.

Program Sekolah Rakyat juga dinilai sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat kohesi sosial. Dengan memberikan akses pendidikan yang merata, potensi konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi dapat ditekan secara signifikan.

Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat juga membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam tahap awal, pembangunan Sekolah Rakyat akan difokuskan pada daerah-daerah dengan angka kemiskinan ekstrem dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih rendah. Pemerintah menargetkan seratus unit Sekolah Rakyat dapat terbangun pada tahun pertama pelaksanaan program.

Sinergi antar instansi yang terjalin dalam proses ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak bekerja sendiri. Kolaborasi menjadi kunci sukses dalam menjalankan program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Program Sekolah Rakyat menjadi wujud nyata dari upaya pemerintah menciptakan keadilan sosial dan membangun masa depan Indonesia yang lebih inklusif. Dengan kerja sama yang solid, target-target besar dalam sektor pendidikan kini berada dalam jangkauan yang realistis.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga didorong untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi lahan-lahan potensial di wilayah masing-masing. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat penting dalam memastikan setiap tahapan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi yang berlarut-larut.

Melalui percepatan ini, diharapkan Sekolah Rakyat dapat segera beroperasi dan menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar setiap anak untuk memperoleh pendidikan. Dengan landasan hukum, dukungan teknis, dan kerja sama lintas sektor, program ini akan menjadi titik balik dalam pemerataan pendidikan nasional.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta