Arsip Bulanan: Mei 2025

Oleh : Anwar Fahreza )*
Presiden Prabowo Subianto mengawali masa pemerintahannya dengan langkah berani yang menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Salah satu inisiatif unggulannya yang tengah menjadi sorotan adalah rencana pembangunan ratusan Sekolah Rakyat, yaitu institusi pendidikan yang didedikasikan khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dan tergolong miskin ekstrem. Ini bukan sekadar program bantuan pendidikan, tetapi bentuk nyata dari kehadiran negara dalam memuliakan masyarakat yang paling membutuhkan.

Sekolah Rakyat dirancang secara khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga tidak mampu dan mereka yang tergolong dalam kelompok miskin ekstrem. Pemerintah menetapkan bahwa peserta didik Sekolah Rakyat dari jenjang SD hingga SMA adalah anak-anak yang berasal dari desil 1 dan 2, yakni lapisan masyarakat termiskin berdasarkan pengukuran kesejahteraan nasional. Dengan kata lain, inilah sekolah yang sepenuhnya didedikasikan bagi mereka yang selama ini nyaris tidak tersentuh oleh pendidikan berkualitas.

Namun, Sekolah Rakyat bukan sekadar “sekolah untuk si miskin” dalam makna konvensional yang selama ini identik dengan keterbatasan fasilitas dan kualitas rendah. Justru sebaliknya, program ini dirancang dengan standar tinggi. Meski tidak memungut biaya, kualitas pendidikan dan fasilitas yang ditawarkan setara dengan sekolah-sekolah unggulan. Dalam semangat keadilan sosial, pemerintah menghapus batas antara sekolah eksklusif dan inklusif, menghadirkan ruang belajar bermutu untuk semua, tanpa kecuali.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa Presiden memiliki visi besar memuliakan orang miskin melalui pendidikan. Sekolah Rakyat tidak menetapkan seleksi akademik maupun tes IQ. Yang menjadi syarat hanyalah kemauan untuk belajar dan latar belakang keluarga yang benar-benar membutuhkan. Di sinilah letak kebijakan ini menjadi revolusioner. Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah alternatif, melainkan institusi unggulan yang menjadikan keberpihakan sosial sebagai pondasi utama.

Filosofi di balik Sekolah Rakyat sejatinya adalah bentuk konkret kehadiran negara. Negara tidak hadir dengan syarat, tetapi dengan tangan terbuka. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem diberi ruang untuk bermimpi, tumbuh, dan berkembang. Mereka tidak hanya akan diajarkan kurikulum akademik, tetapi juga dibekali keterampilan hidup yang relevan dan kontekstual. Dengan begitu, pendidikan yang mereka terima tidak hanya berguna untuk naik kelas, tetapi juga untuk naik taraf hidup.
Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Dengan menyasar lokasi-lokasi yang sebelumnya luput dari pembangunan infrastruktur pendidikan, pemerintah berharap anak-anak dari pelosok negeri juga dapat merasakan pengalaman belajar yang bermutu. Di daerah-daerah yang selama ini hanya memiliki sekolah seadanya, kini hadir lembaga pendidikan representatif yang bisa menjadi tempat tumbuhnya generasi penerus bangsa yang tangguh.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan bahwa pihaknya mengambil peran strategis dalam merealisasikan visi ini. Sebanyak 65 unit Sekolah Rakyat akan dibangun dan direvitalisasi di berbagai provinsi. Langkah ini bukan hanya bentuk kerja infrastruktur, tetapi menjadi simbol integrasi kebijakan antar-sektor. Pendidikan dan pembangunan fisik saling melengkapi. Dengan payung hukum berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, proyek ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Asta Cita Presiden Prabowo yang menjadikan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Kontribusi infrastruktur dalam mendukung pendidikan sering kali terabaikan. Padahal, gedung sekolah yang layak, ruang kelas yang nyaman, akses air bersih, serta fasilitas teknologi adalah bagian integral dari proses pembelajaran yang efektif. Sekolah Rakyat hadir bukan hanya dengan semangat sosial, tetapi juga dengan standar fisik yang menjamin kenyamanan dan keamanan anak-anak dalam belajar. Semua ini bertujuan untuk menghapuskan stigma bahwa sekolah untuk orang miskin pasti tertinggal.

Tidak hanya pemerintah, kalangan profesional pendidikan pun memberikan dukungan terhadap program ini. Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, mengatakan bahwa Sekolah Rakyat adalah jalan pintas pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural. Melalui pendidikan yang bermutu, anak-anak dari keluarga miskin bisa terbebas dari kungkungan pola pikir yang terbatas dan lingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.

Program ini ibarat menanam benih perubahan sosial. Ketika anak-anak dari desil terbawah mampu mengakses pendidikan berkualitas, maka efek domino akan terjadi. Mereka akan tumbuh menjadi individu yang memiliki kompetensi, daya saing, dan kepercayaan diri. Dalam jangka panjang, ini akan berkontribusi pada lahirnya kelas menengah baru dari akar rumput. Transformasi sosial ini adalah bentuk investasi negara yang hasilnya mungkin tidak terlihat hari ini, tetapi sangat menentukan masa depan bangsa.

Dengan demikian, kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi bentuk koreksi atas ketimpangan lama dalam sistem pendidikan nasional. Selama bertahun-tahun, hanya anak-anak dari keluarga mampu yang dapat menikmati pendidikan berkualitas, baik karena faktor lokasi, ekonomi, maupun jaringan sosial. Dengan Sekolah Rakyat, pemerintah mengubah narasi itu. Kini, anak-anak dari pelosok dan dari keluarga paling miskin pun bisa duduk di bangku sekolah dengan fasilitas setara sekolah terbaik di negeri ini.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Salah satu langkah konkret yang kini sedang didorong adalah peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan inklusif yang digagas untuk menjangkau siswa dari kelompok ekonomi terbawah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan secara langsung agar Sekolah Rakyat dapat menampung sebanyak mungkin siswa dari keluarga miskin. Menurutnya, arahan tersebut menjadi landasan kuat untuk mempercepat ekspansi dan penguatan sistem Sekolah Rakyat di berbagai wilayah.

“Kita harus all out, tidak boleh setengah jalan. Banyak saudara kita dari desil 1 yang berharap bisa bersekolah di Sekolah Rakyat. Jika bisa dimaksimalkan (kapasitas siswa), maka dimaksimalkan,” ujar Gus Ipul.

Ia menekankan pentingnya strategi khusus dan terobosan agar target jangkauan siswa bisa tercapai secara optimal. Salah satunya melalui optimalisasi titik lokasi dan jumlah rombongan belajar (rombel) yang dapat ditampung di masing-masing satuan pendidikan.

“Strategi percepatan sangat penting. Kita tidak hanya butuh jumlah, tetapi juga kecepatan dalam perluasan. Pemerintah hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan dasar yang layak,” imbuh Gus Ipul.

Hingga saat ini, Kementerian Sosial telah memverifikasi sebanyak 65 lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Namun angka ini diproyeksikan akan terus meningkat.

Kepala Biro Umum Kementerian Sosial, Salahudin Yahya, menyebutkan bahwa jumlah titik lokasi diperkirakan akan mencapai 100 lokasi hingga akhir kuartal kedua tahun ini. Dengan capaian ini, Sekolah Rakyat ditargetkan mampu menampung hingga 10.000 siswa. Ia juga menyampaikan bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu kunci dalam percepatan realisasi target tersebut.

“Melalui pendekatan intensifikasi, satu titik bisa ditingkatkan dari dua rombel menjadi empat, tergantung kapasitas bangunan,” ujar Salahudin.

Di tengah upaya peningkatan kuantitas, kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat pun tidak luput dari perhatian. Plt Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menuturkan bahwa saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang menyusun kurikulum khusus untuk Sekolah Rakyat.

“Nantinya murid bisa bersekolah gratis dan berkualitas di Sekolah Rakyat. Jadi kita akan support mengembangkan kurikulumnya,” ujar Toni.

Kurikulum tersebut, menurutnya, merupakan adaptasi dari Kurikulum Nasional yang kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi Kurikulum Nasional Plus. Tim Formatur Sekolah Rakyat menyebut pendekatan ini akan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari model pendidikan unggulan seperti Sekolah Unggulan Garuda.

“Plusnya ini akan seperti Sekolah Unggulan Garuda. Artinya, meski ditujukan bagi kelompok miskin, kualitasnya tidak akan dikompromikan,” tegas Toni.

Langkah-langkah strategis pemerintah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, terutama pemerhati pendidikan dan pegiat sosial. Sekolah Rakyat dinilai sebagai jawaban atas tantangan ketimpangan akses pendidikan, terutama di daerah tertinggal dan komunitas marginal.

Inisiatif ini juga sejalan dengan agenda pembangunan sumber daya manusia unggul yang menjadi prioritas nasional. Dengan sinergi lintas kementerian dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi simbol kehadiran negara dalam memberikan hak pendidikan yang merata bagi seluruh anak bangsa.

“Ini bukan sekadar program sosial, tetapi investasi besar untuk masa depan Indonesia. Ketika anak-anak dari keluarga miskin mendapat pendidikan berkualitas, maka kita sedang membangun fondasi bangsa yang lebih adil dan berdaya saing,” tutup Gus Ipul. **

Jakarta – Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI resmi menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk menghadirkan akses pendidikan unggulan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah ini tidak hanya menjanjikan fasilitas dan kualitas pendidikan setara sekolah favorit, tetapi juga menerapkan konsep asrama guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan terintegrasi.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan, Sekolah Rakyat adalah pengejawantahan dari komitmen Presiden Prabowo untuk memuliakan masyarakat miskin. Menurutnya, kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak Indonesia untuk mengakses pendidikan bermutu.

“Presiden ingin memuliakan orang miskin. Mereka harus punya akses pada fasilitas pendidikan bermutu, setara sekolah unggulan,” ujar Saifullah dalam kunjungannya ke Kalimantan Timur.

Ia menambahkan, meski diperuntukkan bagi anak-anak prasejahtera, Sekolah Rakyat tidak akan kalah dari sekolah-sekolah unggulan dari segi kualitas kurikulum maupun sarana prasarana. Model asrama yang diterapkan pun diyakini akan menumbuhkan kedisiplinan, kemandirian, dan solidaritas sosial antarsiswa.

Dukungan penuh terhadap program ini juga datang dari Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro. Menurutnya, seluruh sumber daya negara akan dimobilisasi untuk memastikan Sekolah Rakyat berjalan sukses dan berkelanjutan.

“Kita dukung Kementerian Sosial untuk memimpin penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini. Seluruh sumber daya yang dimiliki, seperti aset, aparat, jejaring Kementerian Sosial, serta seluruh potensi negara maupun swasta akan kita dedikasikan supaya Sekolah Rakyat ini bisa berjalan sukses,” tegas Juri.

Ia menambahkan bahwa selama ini akses terhadap pendidikan yang layak seringkali terhalang oleh hambatan struktural seperti kemiskinan dan keterbatasan wilayah. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah ingin menghapus batas-batas tersebut dan menjamin setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki peluang yang setara.

“Kita ingin menghilangkan hambatan-hambatan struktural yang selama ini menghalangi mereka mendapatkan pendidikan yang layak,” jelasnya.

Di tingkat daerah, dukungan terhadap program ini juga kuat. Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menyampaikan bahwa lima lokasi di Kaltim telah diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan saat ini sedang dalam tahap verifikasi kelayakan oleh Kementerian PUPR.

Rekrutmen peserta didik, menurutnya, dilakukan secara ketat dan berbasis pada data kesejahteraan. “Rekrutmen siswa tidak dilakukan secara terbuka, melainkan melalui verifikasi berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pendataan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH),” ujarnya.

Ia menambahkan, prioritas diberikan kepada anak-anak yang putus sekolah atau belum pernah merasakan pendidikan formal akibat kondisi ekonomi keluarga. Hal ini menjadi bentuk afirmasi nyata terhadap kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dalam sistem pendidikan nasional.

“Mereka yang putus sekolah atau belum pernah sekolah karena faktor ekonomi akan diprioritaskan,” tambah Ishak.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.

“Kami berharap keluarga prasejahtera bersedia melepas anak-anaknya bersekolah. Ini adalah ikhtiar besar agar generasi mendatang memiliki peluang lebih baik,” tutupnya.

Dengan dukungan lintas sektor dan pelibatan berbagai elemen negara, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi konkret untuk menciptakan keadilan sosial di bidang pendidikan serta memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing. [-red]

Jakarta – Isu “Indonesia gelap” belakangan mengemuka di berbagai platform, hingga menyulut kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, bersama Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Dr. Aditya Perdana, menolak narasi tersebut dengan pendekatan yang lebih dewasa dan solutif. Keduanya menekankan bahwa kritik harus dikelola secara terstruktur agar tidak menjadi bahan provokasi.

Cucun membuka diskusi dengan menekankan pentingnya mekanisme resmi dalam menyalurkan kritik.

“Semua ini pemerintah lagi bekerja,” ujarnya, merujuk pada pelaksanaan program strategis di bidang infrastruktur, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi.

Ia mengingatkan bahwa hak interpelasi dan rapat dengar pendapat di DPR RI tersedia untuk menampung aspirasi, sehingga wacana pemakzulan yang muncul di media sosial menjadi tidak relevan.

“Sikap terbuka Presiden Prabowo terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak menunjukkan komitmen kuat pada prinsip demokrasi deliberatif yang patut diapresiasi,” terang Aditya Perdana.

Menurutnya, keberanian pemerintah mengakui kelemahan komunikasi publik merupakan bukti kedewasaan politik.

“Pengakuan Presiden atas kelemahan komunikasi publik pemerintah merupakan bentuk kedewasaan politik, dengan komitmen untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan strategi komunikasi bersama jajaran kabinet,” tambahnya.

Aditya menilai, miskomunikasi antara pemerintah dan publik sering kali memicu narasi negatif. Oleh karena itu, ia mendorong evaluasi berkelanjutan terhadap cara penyampaian pesan kebijakan agar mencapai semua lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil. Kolaborasi dengan media dan akademisi, kata Aditya, akan meminimalkan misinformasi dan hoaks.

Keduanya sepakat bahwa tantangan ekonomi dan sosial harus dibicarakan secara transparan. Cucun memastikan DPR akan membentuk panitia kerja untuk memonitor realisasi program prioritas, sedangkan Aditya mendorong penyelenggaraan diskusi publik agar masyarakat bisa menyalurkan kritik secara konstruktif.

Dengan sinergi legislatif, eksekutif, dan akademisi, diharapkan narasi pesimisme dapat diubah menjadi semangat kolektif untuk mempercepat pembangunan nasional. []

Jakarta — Narasi pesimistis bertajuk “Indonesia Gelap” yang belakangan ramai digaungkan di ruang publik dinilai tidak berdiri di atas dasar yang objektif. Ketua Umum Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya (PP TIDAR), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyebut narasi tersebut sengaja digoreng oleh kelompok yang tidak menyukai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Menurut saya, narasi Indonesia Gelap adalah sebuah narasi yang memang digelontorkan dan dikompori oleh pihak-pihak yang mungkin tidak suka dengan kepemimpinan dari Bapak Prabowo Subianto,” ujar Saraswati.

Ia menilai, penggunaan narasi tersebut hanya memperkeruh suasana di tengah masa transisi pemerintahan yang sedang fokus membangun fondasi pembangunan jangka panjang. Saraswati yang akrab disapa Sara mengajak generasi muda untuk tetap berpikir kritis namun rasional, serta tidak mudah termakan provokasi yang tidak produktif bagi kemajuan bangsa.

Sara menyadari bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah diimplementasikan pemerintah memang menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian kalangan. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan itu ditujukan untuk menutup berbagai kebocoran anggaran yang selama ini menggerogoti efektivitas program pemerintah.

“Apalagi dengan efisiensi anggaran yang begitu besarnya, tapi itu untuk apa? Menutup adanya kebocoran yang selama ini terjadi, yang tidak efisien, dan tidak efektif,” tegasnya.

Menurutnya, keputusan strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo telah melalui pertimbangan matang dengan melibatkan para pakar ekonomi. Langkah-langkah itu diyakini sebagai jalan menuju pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045.

Sara juga menekankan bahwa berbagai program prioritas seperti ketahanan pangan, pengembangan sektor agro, pembangunan perumahan, hingga program makan bergizi gratis bukan hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka peluang kerja yang luas bagi generasi muda.

“Kita ingin melihat lapangan pekerjaan yang sudah dijanjikan pasti akan terjadi, lewat ketahanan pangan, sektor agro, perumahan, maupun program makan bergizi gratis,” ujarnya optimis.

Untuk itu, Sara mengimbau generasi muda agar tidak larut dalam narasi gelap yang menyesatkan. Sebaliknya, ia mendorong pemuda untuk terus berkontribusi aktif sesuai kapasitas masing-masing demi mendorong pertumbuhan nasional.

“Jadi jangan sedih, jangan khawatir, jangan gelisah. Mari kita lakukan bagian kita masing-masing dan kita percayakan untuk ekonomi makro kepada Bapak Prabowo,” tutupnya.

Jakarta – Narasi “Indonesia gelap” kerap dimanfaatkan untuk memecah-belah masyarakat. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Jhon Tuba Helan, menyerukan penolakan provokasi dengan sikap cerdas dan kritis. Mereka menekankan bahwa kritik harus berbasis fakta dan disalurkan lewat saluran resmi.

Cucun menegaskan, DPR menyediakan mekanisme hak interpelasi dan rapat dengar pendapat untuk menampung aspirasi.

“Semua ini pemerintah lagi bekerja,” ujarnya, menepis klaim kelam tentang kinerja pemerintahan Presiden Prabowo.

Baginya, wacana pemakzulan dan narasi “Indonesia gelap” tanpa dasar hanya akan mengganggu fokus program strategis, seperti pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi.

Sementara itu, Dr. Jhon Tuba Helan mengingatkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam memahami visi-misi pemimpin terpilih.

“Para pemimpin terpilih punya visi misi…kita sebagai warga negara harus mendukung, menjalani kebijakan itu sehingga tidak terjadi kekisruhan,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa realitas demokrasi di Indonesia masih menantang karena rendahnya literasi politik di beberapa daerah.

“Rakyat…sering dimobilisasi oleh elite politik…sementara mereka sendiri tidak mengetahui secara benar kebijakan itu bermanfaat bagi rakyat atau tidak,” kata Jhon.

Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat untuk mengikuti seminar dan lokakarya kebijakan publik guna meningkatkan pemahaman. Dengan begitu, kritik akan menjadi alat perbaikan, bukan propaganda yang memecah belah.

Keduanya sepakat memadukan kekuatan DPR dan kalangan pengamat untuk memperkuat dialog konstruktif. Cucun berencana memperkuat panitia kerja untuk evaluasi kebijakan, sedangkan Jhon akan menggandeng perguruan tinggi dan lembaga riset untuk menyelenggarakan pelatihan literasi politik. Sinergi ini diharapkan dapat mematahkan provokasi “Indonesia gelap” dan memfokuskan energi publik pada dukungan percepatan pembangunan.[]

Jakarta – Pakar UI, Dr. Aditya Perdana, dan Pengamat Kebijakan Publik NTT, Dr. Jhon Tuba Helan, bersinergi menolak narasi “Indonesia gelap” dengan pendekatan dialog terbuka dan edukasi kritis. Keduanya menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi harus disalurkan secara konstruktif.

Aditya memuji sikap keterbukaan pemerintah terhadap kritik.

“Pengakuan Presiden atas kelemahan komunikasi publik, bentuk kedewasaan politik,” ujarnya.

Ia menilai, evaluasi berkelanjutan terhadap strategi komunikasi akan memperkuat kepercayaan publik dan menekan penyebaran hoaks.

Di sisi lain, Jhon menekankan pentingnya pemahaman objektif atas kebijakan.

“Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentu melalui kajian timnya dan ujung dari kebijakan itu adalah memberi manfaat bagi rakyat, oleh karena itu rakyat jangan mudah terprovokasi, jangan mudah dimobilisasi mengikuti kehendak para elite politik yang sementara argumentasi atau alasannya tidak jelas,” katanya.

Ia mendorong masyarakat mengikuti seminar kebijakan dan lokakarya literasi politik untuk meningkatkan kesadaran kritis.

Keduanya bersepakat menyelenggarakan rangkaian diskusi publik di kampus, balai desa, dan ruang media. Aditya akan menggandeng akademisi dan jurnalis, sementara Jhon bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat.

Tujuannya, menciptakan ruang dialog yang inklusif dan informatif.

Dengan kekuatan dialog dan edukasi, Aditya dan Jhon optimistis provokasi “Indonesia gelap” dapat redam. Kritik yang konstruktif akan mengalihkan energi publik dari ketakutan menuju partisipasi aktif, demi percepatan pembangunuan dan kohesi sosial.

Oleh : Andika Pratama

Narasi “Indonesia Gelap” yang belakangan ini digaungkan di ruang publik bukan hanya tidak berdasar, tetapi juga berpotensi merusak optimisme nasional. Sebuah bangsa yang sedang tumbuh dan terus berbenah membutuhkan energi positif serta kritik yang membangun, bukan agitasi yang memecah belah. Menyebarkan pesimisme dengan membingkai kondisi Indonesia sebagai negara yang sedang terpuruk tidak mencerminkan realitas di lapangan dan hanya akan menciptakan kekacauan psikologis di tengah masyarakat.

Secara faktual, Indonesia masih menunjukkan kemajuan yang berarti di berbagai sektor. Stabilitas ekonomi tetap terjaga, daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan signifikan, dan geliat aktivitas sosial maupun ekonomi terus berlangsung normal. Kehidupan demokrasi juga tetap berjalan, terbukti dari tahapan-tahapan politik seperti Pemilu 2024 yang berlangsung damai dan partisipatif. Oleh karena itu, narasi tentang “Indonesia Gelap” sejatinya lebih tepat disebut sebagai propaganda ketimbang kritik substantif.

aksi-aksi tersebut lebih bersifat provokatif dibandingkan sebagai upaya mencerahkan ruang diskusi publik. Apalagi, jika narasi tersebut digerakkan tanpa data yang memadai dan hanya bertujuan menciptakan kegaduhan. Lebih dari itu, sejumlah tokoh nasional juga mencermati bahwa gerakan semacam ini kerap ditunggangi oleh kepentingan asing yang tidak ingin Indonesia tumbuh sebagai negara kuat dan mandiri. Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, mengingatkan bahwa agenda-agenda besar seperti hilirisasi sumber daya alam dan kemandirian ekonomi sering kali menjadi ancaman bagi kekuatan global yang selama ini diuntungkan dari ketergantungan Indonesia. Dalam konteks ini, narasi “Indonesia Gelap” bisa dibaca sebagai bagian dari upaya merusak kepercayaan publik terhadap arah pembangunan nasional.

Penting untuk disadari bahwa Indonesia saat ini sedang berada pada momentum strategis menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membawa visi besar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan secara lebih konkret melalui delapan misi strategis yang terangkum dalam Asta Cita. Delapan pilar tersebut mencakup berbagai dimensi kehidupan bangsa, dari penguatan ideologi hingga pemberantasan korupsi, dari kemandirian pangan hingga toleransi antarumat beragama.

Asta Cita bukan sekadar dokumen politik, melainkan panduan pembangunan nasional yang komprehensif. Misi ini dirancang untuk menjawab tantangan nyata bangsa, sekaligus merespons kebutuhan masyarakat dari desa hingga kota. Di dalamnya terdapat semangat keberlanjutan, pemerataan, dan partisipasi rakyat secara aktif dalam pembangunan. Visi ini tidak bisa dijalankan hanya oleh pemerintah semata, melainkan harus mendapat dukungan kolektif dari seluruh komponen bangsa.

Dukungan ini mulai menguat dari berbagai kalangan, salah satunya dari Aliansi Jurnalis Hukum (AJH). Organisasi ini menyerukan agar masyarakat meninggalkan perbedaan politik pascapemilu dan bersatu mendukung pemerintahan baru. Ketua Umum DPP AJH, Dofuzogamo Gaho, mengajak semua elemen masyarakat, terutama intelektual, aktivis, dan profesional, untuk berperan aktif dalam memastikan terlaksananya Asta Cita secara optimal. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan menolak adu domba dari kekuatan luar yang ingin menggagalkan cita-cita kebangkitan Indonesia.

Dalam momentum 27 tahun reformasi, refleksi terhadap capaian dan kekurangannya juga menjadi penting. AJH menyoroti bahwa masih terdapat tantangan besar dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, reformasi birokrasi, dan pemberantasan korupsi. Namun, semangat reformasi tidak boleh padam. Justru di era Prabowo-Gibran, harapan untuk membenahi kelemahan-kelemahan reformasi kembali terbuka lebar. Pemerintahan baru membawa komitmen untuk bekerja cepat, serius, dan tepat sasaran dalam mengatasi berbagai problem nasional.

Pemerintah pun menegaskan bahwa pembangunan ke depan tidak akan hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan hasil pembangunan. Program membangun dari desa, hilirisasi industri, serta penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan menjadi inti dari kerja nyata yang diharapkan rakyat. Semua ini terangkum dalam Asta Cita, yang menjadi kompas arah pembangunan nasional jangka panjang.

Masyarakat harus lebih cermat dalam menyikapi setiap narasi yang tersebar, terutama di era digital saat ini. Disinformasi dan agitasi dengan kemasan populis bisa membelokkan pemahaman publik terhadap arah kebijakan negara. Oleh karena itu, peran media massa dan tokoh masyarakat sangat strategis untuk mengedukasi publik dan memperkuat optimisme bangsa.

Membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat bukanlah pekerjaan singkat. Ini adalah kerja generasi, kerja yang membutuhkan sinergi antara negara dan rakyatnya. Semua pihak perlu menyadari bahwa pesimisme kolektif hanya akan memperlambat kemajuan. Sebaliknya, dengan mendukung agenda nasional secara rasional dan partisipatif, cita-cita Indonesia Emas 2045 bukanlah ilusi, melainkan tujuan yang sangat mungkin diraih.

Oleh karena itu, narasi “Indonesia Gelap” harus dilawan dengan data, prestasi, dan kerja nyata. Bangsa ini tidak sedang menuju kegelapan, melainkan sedang menapaki jalan panjang penuh harapan. Dengan menjadikan Asta Cita sebagai panduan pembangunan nasional, Indonesia akan terus bergerak menuju masa depan yang lebih terang, kuat, dan bermartabat di mata dunia.

*Penulis adalah Pengamat dari Kajian Stategis Indonesia Institute

Jakarta – Di tengah riuh narasi pesimisme yang menggambarkan kondisi nasional seakan “Indonesia gelap,” Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Wakil Ketua Umum MUI Dr. KH. Marsudi Syuhud, MM, sepakat menolak provokasi tersebut dengan cara yang elegan dan konstruktif. Mereka menegaskan bahwa kritik harus ditempatkan dalam kerangka dialog dan mekanisme resmi, bukan sekadar retorika yang dapat memecah belah.

Cucun Ahmad Syamsurijal membuka pernyataannya dengan menegaskan pentingnya saluran resmi untuk menyampaikan aspirasi.

“Semua ini pemerintah lagi bekerja,” ujarnya, menegaskan bahwa berbagai kementerian dan lembaga saat ini tengah menuntaskan program prioritas nasional.

Menurut Cucun, tudingan bahwa pemerintahan sedang “gelap gulita” jauh dari fakta lapangan—di mana infrastruktur terus dibangun, kebijakan ekonomi dipercepat, dan program sosial diperluas.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kritik yang membangun justru akan memperkuat legitimasi pemerintahan. “

Kalau kritik jangan terlalu berlebihan sampai ke arah sana. Ada mekanisme,” kata Cucun, merujuk pada hak interpelasi dan rapat dengar pendapat di DPR RI.

Baginya, kritik yang “berlebihan” hingga menyeret isu pemakzulan hanya akan mengalihkan energi dari perbaikan substantif dan mengganggu stabilitas politik.

Di sisi lain, Dr. KH. Marsudi Syuhud menyoroti bagaimana narasi pesimisme kerap muncul saat ekspektasi masyarakat tidak sejalan dengan realita, terutama di tengah tekanan ekonomi global.

“Narasi pesimisme sering kali muncul saat ekspektasi masyarakat tidak sejalan dengan realita, terutama dalam kondisi tekanan ekonomi,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Menurut Marsudi, retorika “Indonesia gelap” bisa menjadi distraksi yang melemahkan semangat kolektif untuk bangkit.

Untuk itu, Marsudi menekankan pentingnya strategi komunikasi politik yang efektif.

“Komunikasi politik yang dijalankan saat ini telah mampu meredam narasi pesimisme dan ketakutan, karena narasi tersebut justru dapat memperlambat semangat pembangunan jika terus digulirkan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa MUI siap berkolaborasi dengan pemerintah dan media untuk menyebarkan narasi optimisme yang berbasis fakta.

Keduanya sepakat bahwa menolak provokasi “Indonesia gelap” bukan berarti menutup mata terhadap tantangan, melainkan menyikapinya dengan kritis, objektif, dan penuh harapan. DPR berkomitmen memperkuat mekanisme aspirasi masyarakat, sementara MUI akan mengadakan forum lintas agama untuk mempromosikan pesan kebangsaan dan kemajuan. Melalui sinergi ini, diharapkan energi publik dialihkan dari ketakutan ke partisipasi aktif dalam pembangunan. []

Jakarta – Dalam menghadapi narasi “Indonesia gelap,” Wakil Ketua Umum MUI, Dr. KH. Marsudi Syuhud, MM, dan Pakar Komunikasi Politik UI, Dr. Aditya Perdana, menekankan kolaborasi antara moral-religius dan strategi komunikasi yang efektif. Keduanya sepakat bahwa menolak provokasi membutuhkan sinergi lintas institusi.

Marsudi menjelaskan bahwa ekspektasi berlebih kerap memicu narasi pesimisme, terutama di tengah tekanan ekonomi global.

“Narasi pesimisme sering kali muncul saat ekspektasi masyarakat tidak sejalan dengan realita, terutama dalam kondisi tekanan ekonomi,” ujar Marsudi.

Ia menegaskan bahwa MUI akan memperkuat pesan optimisme dan kebersamaan melalui forum lintas agama.

Aditya menambahkan bahwa keterbukaan pemerintah terhadap kritik mencerminkan kedewasaan demokrasi.

“Sikap terbuka Presiden Prabowo terhadap kritik dan masukan…menunjukkan komitmen kuat pada prinsip demokrasi deliberatif,” jelasnya.

Ia menilai, pengakuan atas kelemahan komunikasi publik adalah langkah awal untuk membangun kepercayaan.

Keduanya sepakat untuk menyelenggarakan serangkaian dialog publik yang melibatkan akademisi, tokoh agama, dan media.

Dengan kolaborasi semacam ini, publik diharapkan tidak mudah terjebak narasi “Indonesia gelap,” tetapi terdorong untuk melihat peluang dan memberikan masukan konstruktif. Marsudi dan Aditya optimistis bahwa semangat kebangsaan akan semakin kuat ketika komunikasi dan moral-religius berjalan seiring. []