Arsip Bulanan: Mei 2025

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat melalui inisiatif strategis bertajuk Koperasi Merah Putih (KMP). KMP merupakan harapan baru bagi kebangkitan ekonomi desa di Indonesia. Program ini menargetkan pembentukan sekitar 80.000 koperasi di desa dan kelurahan di seluruh nusantara, dengan dukungan pendanaan pemerintah pusat (APBN) dan sinergi dana daerah maupun desa.

KMP merupakan simbol semangat kebangsaan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan yang berakar pada nilai-nilai gotong royong, demokrasi ekonomi, dan solidaritas sosial. Program ini berawal dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai strategi nasional untuk memperkuat swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan mewujudkan desa mandiri menuju Indonesia Emas 2045.

“Ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan gerakan pemberdayaan untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Presiden RI, Prabowo Subianto.

Pemerintah menargetkan pendirian dan penguatan ribuan koperasi baru yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Fokus pengembangan mencakup koperasi sektor riil seperti koperasi pertanian, perikanan, peternakan, dan perdagangan, serta koperasi digital yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Melalui

Program ini juga menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan ekonomi inklusif. Dengan menjadikan koperasi sebagai kendaraan utama, pemerintah berupaya menciptakan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan hingga kini sudah terbentuk sebanyak 9.835 koperasi desa. Jumlah ini akan terus bertambah menjelang peluncuran resmi Kopdes Merah Putih. Selain itu, ada sekitar 130 ribu koperasi lama yang masih aktif dan rencananya akan diintegrasikan ke dalam Kopdes Merah Putih.

“Target nanti 28 Oktober akan di-launching sekaligus operasional koperasi-koperasi yang ada di desa-desa itu,” ucap Zulkifli usai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta

Dengan menjadi pilar kesejahteraan nasional, koperasi diharapkan dapat menghadirkan pemerataan ekonomi secara nyata. Melalui kepemilikan bersama, keuntungan koperasi akan kembali kepada anggota yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Ribuan koperasi Merah Putih yang akan terbentuk menjadi bukti nyata bahwa pembangunan tidak harus bersifat top-down, melainkan bisa dimulai dari bawah oleh rakyat dan untuk rakyat.

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai solusi strategis untuk memangkas rantai distribusi dan menurunkan harga bahan pokok. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di pedesaan, sekaligus mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa koperasi ini bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan alat untuk menciptakan keadilan ekonomi yang merata.

“Ada 3,1 juta di Indonesia yang miskin ekstrem. Koperasi ini hanya sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat, memajukan daerah maupun desa,” ujar Budi.

Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto ditargetkan tumbuh hingga 80.000 unit pada tahun ini. Menteri Budi Arie optimis koperasi ini akan menjadi garda depan dalam memperpendek jalur distribusi kebutuhan pokok.

“Biasanya, pasokan bahan pokok dari pabrik ke distributor, baru ke pasar atau agen. Namun kali ini berbeda, karena bahan baku dari pabrik bakal langsung didistribusi ke koperasi tanpa campur tangan yang lain,” kata Budi.

Untuk menjaga keberlanjutan dan profesionalisme, koperasi ini akan dibina dan diawasi oleh 22 kementerian. “Sebagai sebuah lembaga usaha koperasi ini bisa produktif dan targetnya harus untung, gak ada cerita koperasi rugi. Saya bilang koperasi harus untung, yang gak boleh di koperasi itu satu nipu dua mark up, tiga fiktif gak boleh itu. Untungnya buat siapa? Buat anggota,” tegas Budi Arie.

Ia juga mengajak para penerima bantuan sosial (KPM) menjadi anggota koperasi. Pasalnya, ke depan penyaluran bansos dan kebutuhan subsidi akan dilakukan melalui Koperasi Merah Putih.

“Mendorong semua KPM sebagai anggota koperasi karena nanti penyaluran bansos melalui koperasi. Saya melihat kehadiran koperasi ini mengundang animo masyarakat yang sangat tinggi,” ucap Budi.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan suntikan modal awal sebesar Rp 3 miliar per koperasi, dengan tenor pengembalian enam tahun.

“Ini bukan hibah. Tahap awal, plafon pinjaman hingga Rp 3 miliar per koperasi, dengan tenor enam tahun,” ungkap Zulkifli Hasan.

Zulkifli memastikan dana pinjaman akan disalurkan secara profesional dan transparan sesuai proposal yang diajukan masing-masing koperasi. Total anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program ini mencapai Rp 250 triliun.

Enam fungsi utama akan dijalankan koperasi ini: distribusi sembako, agen LPG 3 kg, distribusi alat pertanian, pengelola gudang, agen layanan keuangan seperti BRILink dan BNI, serta penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan agen pembelian hasil panen Bulog.

“Pembentukan koperasi ditargetkan selesai sebelum akhir Juni 2025, dan akan diumumkan serentak pada 12 Juli 2025. Targetnya, 28 Oktober 2025, koperasi sudah berjalan, gudang sudah terbangun, dan distribusi sudah dimulai,” pungkas Zulkifli.

Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan memangkas rantai distribusi dan menurunkan harga bahan pokok, sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

()

Oleh: Fitri Lubis)*

Koperasi Merah Putih terus didorong menjadi salah satu ujung tombak dalam memperkuat perekonomian lokal dan menekan angka kemiskinan ekstrem di berbagai daerah. Upaya yang dilakukan koperasi ini sejalan dengan arahan pemerintah dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah.

Melalui pendekatan berbasis komunitas, berbagai sektor usaha kecil dan menengah telah difasilitasi oleh Koperasi Merah Putih. Beragam bantuan akses modal, pelatihan usaha, hingga pendampingan bisnis telah diberikan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Program-program yang dijalankan koperasi ini pun dirancang agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan potensi ekonomi masing-masing daerah.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan pentingnya pengembangan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat patut diapresiasi dan didukung secara luas. Dalam konteks ketimpangan ekonomi dan tantangan pembangunan yang masih terasa hingga ke tingkat desa dan kelurahan, koperasi memang menjadi solusi yang tidak hanya realistis, tetapi juga strategis.

Koperasi Merah Putih, sebagaimana disampaikan Eddy, bukan sekadar simbol. Ia adalah bentuk konkret dari semangat gotong royong ekonomi yang telah lama menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Ketika ekonomi nasional mengalami tekanan, baik karena faktor global maupun tantangan internal, struktur ekonomi berbasis komunitas justru terbukti lebih tahan banting dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sinilah koperasi memainkan peran sentral.

Dukungan penuh telah diberikan oleh pemerintah terhadap gerakan koperasi, termasuk Koperasi Merah Putih, sebagai bentuk keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan. Berbagai regulasi yang memudahkan perizinan, insentif pajak, serta kerja sama dengan lembaga keuangan dan kementerian teknis telah disiapkan agar koperasi bisa tumbuh dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Dengan demikian, koperasi tidak hanya dilihat sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang menyentuh lapisan masyarakat terbawah.

Kontribusi koperasi dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem pun sudah mulai menunjukkan hasil. Di sejumlah wilayah, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap, kini telah memiliki usaha mandiri berkat modal yang disalurkan koperasi. Produk-produk lokal pun telah berhasil menembus pasar yang lebih luas, termasuk pasar digital dan ekspor terbatas. Perubahan ini menjadi bukti nyata bahwa koperasi mampu menjadi solusi atas tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat akar rumput.

Staf Ahli Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi sekaligus akademisi Universitas Brawijaya, Al Muizzuddin Fazaalloh, mengatakan pentingnya pembangunan 80.000 Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari visi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, merupakan sinyal kuat bahwa pembangunan ekonomi nasional kini diarahkan lebih berpihak pada masyarakat bawah. Gagasan besar ini, yang lahir dari instruksi Presiden, patut dilihat sebagai langkah strategis dalam menciptakan struktur ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Pemerintah terus mengupayakan pemerataan pembangunan antara kota dan desa, meskipun tantangan geografis dan akses masih menjadi hambatan yang harus diatasi secara bertahap. Masyarakat desa kerap berada di posisi yang kurang menguntungkan, baik dari sisi akses ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur. Dengan mendirikan dan merevitalisasi koperasi di tingkat desa, program Koperasi Merah Putih bisa menjembatani ketimpangan tersebut secara konkret.

Sinergi antara koperasi dan program nasional penanggulangan kemiskinan juga terus diperkuat. Salah satunya melalui integrasi data penerima bantuan dan pelaku usaha mikro, sehingga pemberdayaan bisa dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan koperasi dinilai sebagai strategi efektif untuk menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang tangguh dan adaptif.

Dalam jangka panjang, keberadaan koperasi seperti Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Ketergantungan terhadap bantuan tunai dapat dikurangi, karena masyarakat mulai memiliki penghasilan dari aktivitas usaha sendiri. Di sisi lain, pertumbuhan koperasi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya membantu mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

Pernyataan Bupati Purbalingga, Fahmi M. Hanif, mengenai percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa merupakan bentuk kepemimpinan yang berorientasi pada solusi nyata dan berkelanjutan. Dengan menekankan bahwa koperasi bukan sekadar formalitas, Bupati Fahmi menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akar rumput.

Meskipun saat ini 138 desa telah menyelesaikan Musyawarah Desa (Musdes), pemerintah daerah terus mengawal percepatan di sisa desa lainnya sebagai bentuk komitmen terhadap pemerataan ekonomi. Data ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus dituntaskan. Ketegasan Bupati dalam meminta camat dan dinas terkait untuk segera mengawal proses pembentukan koperasi menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk menunda langkah-langkah strategis yang berdampak langsung pada kehidupan warga desa.

Komitmen pemerintah terhadap penguatan koperasi tidak hanya akan terus dijaga, tetapi juga ditingkatkan. Berbagai skema pembiayaan murah dan pendampingan kelembagaan telah disiapkan untuk memperluas jangkauan koperasi hingga pelosok desa. Kepercayaan masyarakat terhadap koperasi juga terus dibangun melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan.

Dengan dukungan bersama dan kerja keras seluruh elemen masyarakat, Koperasi Merah Putih diharapkan terus berkembang menjadi motor penggerak perekonomian rakyat dan solusi nyata dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem. Peran koperasi bukan hanya sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai simbol solidaritas dan kemandirian bangsa.

)*Penulis merupakan Pengamat Ekonomi Digital – Ekonomi Inovasi Foundation

Oleh: Bara Winatha*)

Upaya pemerataan pembangunan ekonomi nasional membutuhkan strategi yang menyentuh langsung akar rumput, terutama masyarakat desa. Dalam kerangka itulah pemerintah mendorong sinergi antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak utama ekonomi lokal. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan, serta memperluas akses permodalan dan layanan keuangan bagi masyarakat desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Dewan Pengarah Kopdes Merah Putih, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi desa aktif di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan bahwa pendanaan awal hingga Rp3 miliar akan dikucurkan untuk masing-masing koperasi dalam bentuk pinjaman bergulir dengan tenor enam tahun. Dana ini bukan hibah, tetapi harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab oleh koperasi yang mengajukan proposal pendirian. Proses verifikasi dilakukan oleh pihak perbankan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Koperasi Merah Putih dirancang sebagai institusi pemberdayaan masyarakat. Perannya melengkapi fungsi BUMDes yang selama ini menjadi instrumen strategis desa dalam mengelola potensi lokal. Sinergi antara keduanya memperkuat ekosistem ekonomi desa yang berdaya saing, dengan pembagian peran yang jelas. BUMDes dapat fokus pada pengelolaan aset dan layanan publik berbasis desa, sementara Kopdes Merah Putih berfokus pada pemberian layanan simpan pinjam, pengelolaan komoditas bersubsidi, serta distribusi barang kebutuhan pokok secara grosir yang efisien.

Salah satu aspek penting dalam memperkuat peran koperasi desa adalah percepatan legalisasi badan hukum koperasi. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa biaya pembuatan akta notaris kini hanya sebesar Rp2,5 juta, jauh lebih murah dari sebelumnya yang bisa mencapai Rp7 juta. Langkah ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap desa-desa yang selama ini kesulitan membentuk koperasi karena terbentur kendala administrasi dan anggaran. Ia berharap efisiensi biaya ini mampu mendorong percepatan pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.

Koperasi Desa akan mendapatkan keistimewaan dalam pengadaan dan distribusi komoditas bersubsidi seperti beras, minyak goreng, LPG, hingga pupuk. Dengan skema pembelian secara grosir oleh koperasi, harga jual kepada masyarakat dapat ditekan, sehingga menstabilkan harga di tingkat desa. Keuntungan koperasi juga akan dikembalikan kepada anggota koperasi, menciptakan siklus ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, mengatakan bahwa koperasi dapat menjadi lembaga resmi yang mempermudah akses pembiayaan dan pelatihan bagi pelaku pariwisata lokal. Ia menyebutkan bahwa saat ini telah ditetapkan 17 desa wisata sebagai pilot project program penguatan koperasi berbasis pariwisata, dengan rencana perluasan ke ribuan desa wisata di seluruh Indonesia.

Langkah tersebut sejalan dengan misi besar pemerintah untuk mengembangkan desa wisata sebagai salah satu tulang punggung ekonomi berbasis komunitas. Kolaborasi antara Kopdes Merah Putih dan BUMDes dalam sektor ini akan menciptakan kelembagaan yang lebih kuat dalam mengelola potensi lokal. Widiyanti menambahkan bahwa koperasi memberikan landasan hukum dan manajerial yang kuat, sementara BUMDes menjembatani keterlibatan pemerintah desa dalam perencanaan dan pengawasan program.

Sinergi koperasi dan BUMDes juga membuka peluang integrasi sistem layanan keuangan inklusif di tingkat desa. Dalam beberapa kasus, koperasi dapat bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau lembaga keuangan mikro untuk menyediakan akses pinjaman bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di desa. Skema ini akan membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat desa agar mampu mengelola usaha dengan lebih baik.

Tak kalah penting, program ini juga mendukung upaya penguatan ketahanan pangan nasional. Dengan koperasi yang aktif membeli hasil pertanian secara langsung dari petani, dan BUMDes yang memfasilitasi distribusi dan pemasaran, maka rantai distribusi pangan menjadi lebih efisien dan adil. Petani mendapat harga yang layak, dan masyarakat desa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Beberapa provinsi telah memulai langkah konkret dengan menggelar rapat koordinasi, pendampingan hukum, serta penyaluran akta notaris secara simbolis di berbagai desa. Salah satunya dengan menetapkan batas waktu pembentukan koperasi hingga 31 Mei 2025, dengan peluncuran resmi program dijadwalkan pada 12 Juli 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah saling bahu-membahu memastikan program berjalan tepat sasaran.

Dari sisi regulasi, sinergi Kopdes Merah Putih dan BUMDes diperkuat oleh kebijakan pemerintah yang memungkinkan kepala desa menjabat sebagai ketua dewan pengawas koperasi secara ex-officio. Hal ini memperkuat tata kelola dan memastikan adanya pengawasan langsung dari pemerintah desa. Selain itu, dua hingga tiga orang tenaga pendamping dari pusat akan membantu pengelolaan dan pelaporan koperasi secara profesional.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat transformasi desa menjadi pusat pertumbuhan baru yang mandiri dan sejahtera. Ketika koperasi dan BUMDes bergerak dalam satu visi pembangunan ekonomi lokal, maka tujuan besar pemerataan pembangunan dan penguatan ketahanan ekonomi nasional bukanlah sekadar angan, tetapi sebuah keniscayaan.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Gelombang narasi bertajuk “Indonesia Gelap” yang belakangan marak digaungkan di media sosial dan ruang publik dinilai semakin mengkhawatirkan. Di satu sisi, aksi ini mencerminkan keresahan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Namun, di sisi lain, sejumlah pihak mengkhawatirkan potensi penunggangan gerakan ini oleh kelompok berkepentingan tertentu.

Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, mengatakan upaya adu domba melalui isu “Indonesia Gelap” merupakan bentuk manipulasi yang sangat berbahaya bagi stabilitas nasional dan kemajuan bangsa. Gerakan ini sarat dengan kepentingan asing yang ingin mendikte arah kebijakan Indonesia, terutama dalam upaya intervensi terhadap pembangunan nasional dan hilirisasi sumber daya alam (SDA).

“Ketika Indonesia bangkit, pihak asing selalu berusaha dengan segala cara untuk menghambatnya. Kita harus sadar bahwa isu ini bukan muncul secara organik dari rakyat, tapi sarat rekayasa pihak luar,” ujar Addin.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa aksi Indonesia Gelap berisiko ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki agenda terselubung. Ada upaya untuk memanfaatkan ketidakpuasan sosial demi kepentingan politik sempit. Ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan konflik horizontal dan mengganggu proses pembangunan nasional yang tengah berjalan.

“Aksi ini berisiko ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki agenda terselubung. Situasi seperti ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan konflik horizontal dan mengganggu proses pembangunan nasional yang tengah berjalan.” katanya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i, menegaskan bahwa tantangan provokasi harus dijawab dengan tindakan nyata dan kerja kolektif lintas sektor. Narasi ‘Indonesia Gelap’ bertentangan dengan semangat optimisme dan pembangunan yang sedang digalakkan. Oleh karena itu, masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak berdasar.

“Narasi ‘Indonesia Gelap’ jelas bertentangan dengan semangat optimisme dan pembangunan yang sedang digalakkan. Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak berdasar,” tegasnya.

Masyarakat diimbau untuk bijak dalam menerima informasi, tidak mudah terpancing oleh provokasi yang tidak berdasar, dan tetap menjaga iklim demokrasi yang sehat. Keterbukaan informasi harus dimaknai sebagai ruang untuk membangun, bukan untuk menghancurkan kepercayaan publik terhadap bangsa sendiri.

Pemerintah melalui berbagai saluran resmi menyatakan komitmennya untuk tetap menjaga ruang demokrasi yang sehat, namun juga tidak akan tinggal diam jika ditemukan indikasi penyebaran hoaks dan agitasi bermuatan adu domba.

Masyarakat diimbau untuk bersikap kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi kelam yang mereduksi realitas nasional.

PAPUA-Papua memiliki hubungan erat dengan Nusantara telah tercatat sejak abad ke-14. Dalam Kitab Negarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit, disebutkan wilayah bernama Wanin yang diyakini sebagai bagian dari Semenanjung Onin di Papua Barat.

“Nama Wanin dalam kitab tersebut menunjukkan bahwa Papua bukan wilayah terasing, melainkan telah menjadi bagian dari interaksi politik dan dagang Nusantara,” ujar Yohannis Samuel Nusi, penulis sekaligus pegiat sejarah Papua.

Papua tidak hanya dikenal dalam simbolisme kekuasaan Majapahit, namun juga mulai tercatat dalam peta perdagangan regional. Kontak awal dengan bangsa-bangsa luar, seperti Portugis dan Spanyol pada abad ke-16, mempertegas posisi strategis Papua dalam jaringan pelayaran rempah-rempah. Kemudian pada abad ke-17, Belanda melalui VOC mulai menanamkan pengaruh di wilayah ini, meski terbatas pada daerah pesisir karena tantangan geografis.

“VOC mendirikan pos-pos di Fakfak dan Manokwari, serta mendorong misi keagamaan untuk memperkenalkan pendidikan dan layanan kesehatan,” tambah Nusi.

Salah satunya adalah Poreo Ohe, seorang kepala suku dari Sentani yang disebut dalam beberapa catatan dan tradisi sebagai peserta Sumpah Pemuda 1928. Nama lain adalah Aitai Kerubaba, yang dihormati dalam narasi lokal sebagai tokoh yang turut menghidupkan semangat kebangsaan. Nama lain adalah Aitai Kerubaba, yang dikenang dalam tradisi lokal sebagai tokoh yang turut serta dalam semangat kebangsaan tersebut.

Saat Perang Dunia II, wilayah Papua sempat diduduki oleh Jepang. Setelah Jepang menyerah pada 1945, Belanda kembali menguasai Papua meski Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan. Pandangan Indonesia waktu itu adalah bahwa seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, termasuk Papua, merupakan bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia.

“Namun dinamika geopolitik saat itu menempatkan Papua dalam sorotan internasional, hingga akhirnya melalui Penentuan Pendapat Rakyat 1969, Papua secara resmi kembali ke pangkuan Indonesia,” tegas Nusi.

Kisah ini merupakan bagian awal dari rangkaian panjang sejarah Papua yang sarat makna. Fakta bahwa Papua telah disebut dalam teks klasik seperti Negarakertagama menjadi pengingat bahwa wilayah ini sejak lama telah menjadi bagian integral dari dinamika kepulauan Nusantara. Sebuah narasi yang relevan untuk membangun kembali rasa percaya diri generasi muda Papua hari ini.
“Papua bukan wilayah terpinggirkan, melainkan simpul sejarah yang kaya dan layak dirayakan,” tutup Yohannis Samuel Nusi.

PAPUA – Proses integrasi Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terus memperoleh legitimasi kuat, baik secara hukum internasional maupun politik global. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 bukan hanya bagian dari amanat Perjanjian New York, tetapi juga menjadi tonggak yang mempertegas posisi Papua dalam bingkai Indonesia.

Pepera dilaksanakan di bawah pengawasan langsung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menghasilkan keputusan bulat dari 1.026 tokoh perwakilan masyarakat Papua untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Yohannis Samuel Nusi, penulis sekaligus pegiat sejarah Papua, menyatakan bahwa pelaksanaan Pepera merupakan wujud konkret dari kesepakatan internasional yang sah antara Indonesia dan Belanda, yang difasilitasi PBB.

“Pepera 1969 bukan agenda sepihak. Itu bagian dari hasil diplomasi panjang dan pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia atas Papua,” ujar Yohannis Samuel Nusi.

Penunjukan wakil rakyat dari kalangan tokoh adat dan pemimpin masyarakat lokal menunjukkan pendekatan yang menghormati tatanan budaya Papua. Dalam struktur sosial masyarakat Papua, pengambilan keputusan penting tradisional dilakukan oleh para tokoh masyarakat yang secara sah mewakili, sebagaimana tercermin dalam mekanisme Pepera.

“Model musyawarah dalam Pepera bukan paksaan, melainkan bentuk partisipasi yang selaras dengan tradisi Papua,” tambah Yohannis Samuel Nusi.

Pengakuan Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 2504 menjadi pengukuhan akhir terhadap integrasi Papua. Mayoritas negara anggota PBB menerima hasil Pepera sebagai bentuk penentuan nasib sendiri yang sah dan final.

Yohannis Samuel Nusi juga menyoroti bahwa sejarah Papua tak dapat dipisahkan dari konteks dekolonisasi pasca Perang Dunia II.

“Papua adalah bagian dari wilayah Hindia Belanda, dan karena itu, bagian dari Republik Indonesia sejak proklamasi. Pepera hanyalah formalitas yang menyelesaikan konflik kolonial yang diwariskan Belanda,” tegas Yohannis Samuel Nusi.

Dengan legitimasi internasional yang mengikat, status Papua dalam NKRI seharusnya tidak lagi menjadi bahan polemik. Yang kini lebih penting adalah bagaimana memajukan Papua melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Sudah saatnya berhenti mempertanyakan masa lalu dan mulai membangun masa depan Papua dengan semangat persatuan dan keadilan,” tutup Yohannis Samuel Nusi.

Integrasi Papua adalah bagian sah dari perjalanan bangsa. Kini, tugas bersama adalah memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan dalam kesejahteraan masyarakat Papua.

Oleh : Robertus Subagja )*

Ketegangan global kembali memanas seiring kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang memutuskan untuk memberlakukan kembali tarif impor tinggi terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Langkah ini jelas berdampak terhadap stabilitas perdagangan internasional, terutama bagi negara-negara berkembang yang tengah berupaya memperkuat fondasi ekonominya. Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menyiapkan strategi jitu dan komprehensif untuk menghadapi tantangan global tersebut secara konstruktif, cerdas, dan terukur.

Deputi Diseminasi dan Media Informasi di Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Noudhy Valdryno, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah merancang tiga strategi utama dalam merespons kebijakan perdagangan AS yang semakin proteksionis. Pertama, memperluas kemitraan global melalui keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai forum ekonomi dan kerja sama multilateral. Presiden Prabowo secara serius mengupayakan keanggotaan Indonesia dalam kelompok negara-negara besar seperti BRICS. Ini adalah langkah penting untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global.

Selain BRICS, Indonesia juga memperkuat posisinya dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), sebuah perjanjian perdagangan multilateral yang melibatkan ASEAN, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Indonesia juga memiliki akses ke berbagai skema kerja sama ekonomi lainnya, seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP), Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union CEPA (I-EAEU CEPA). Keikutsertaan Indonesia dalam forum-forum tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah memilih jalur diplomatik yang strategis untuk melindungi kepentingan nasional, bukan jalur konfrontatif yang merugikan.

Strategi kedua, mempercepat hilirisasi industri dalam negeri. Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam, namun nilai tambah dari komoditasnya belum maksimal karena dominasi ekspor bahan mentah. Melalui kebijakan hilirisasi, pemerintah ingin agar bahan-bahan mentah seperti nikel, bauksit, batu bara, dan kelapa sawit diolah terlebih dahulu di dalam negeri sebelum diekspor. Dengan hilirisasi, Pemerintah tidak hanya memperkuat nilai ekspor, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri.

Sementara strategi ketiga adalah memperkuat daya beli masyarakat. Dalam situasi ketidakpastian global, menjaga kekuatan konsumsi domestik adalah kunci menjaga kestabilan ekonomi. Program-program seperti makan bergizi gratis (MBG), cek kesehatan gratis, hingga program perlindungan sosial akan terus digulirkan secara konsisten. Pemerintah menyadari bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh neraca perdagangan, tetapi juga oleh ketahanan ekonomi rakyat.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan terjebak dalam perang dagang. Pemerintah memilih pendekatan diplomatik yang elegan dibandingkan dengan aksi balasan tarif. Pemerintah tidak akan mengambil langkah balasan. Indonesia akan tempuh jalur diplomasi dan perundingan. Kita akan hitung ulang secara cermat berbagai komoditas yang selama ini kita impor dari Amerika Serikat. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan kedewasaan diplomasi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah tengah merancang paket kebijakan ekonomi sebagai respons terhadap kemungkinan dampak negatif dari kebijakan tarif Presiden Trump. Paket kebijakan ini akan mencakup sektor perdagangan, investasi, energi, pendidikan, hingga pertahanan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap sektor yang terdampak mendapatkan stimulus dan dukungan yang memadai. Melalui negosiasi bilateral dengan AS, kami juga mengupayakan agar ada perlakuan yang adil dan setara antara kedua negara.

Lebih jauh, kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah memastikan keterlibatan aktif sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam merespons situasi ini. Pendekatan kolaboratif ini menjadi ciri khas pemerintahan Presiden Prabowo yang mengedepankan solusi bersama dan inklusif. Diplomasi ekonomi yang diterapkan bukan hanya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga menciptakan peluang baru di tengah tantangan.

Strategi jitu pemerintah ini patut diapresiasi karena mampu menempatkan Indonesia pada posisi yang kuat tanpa harus bersikap reaktif. Pendekatan yang diambil membuktikan bahwa Indonesia kini tampil sebagai negara yang berdaulat, matang dalam diplomasi, dan visioner dalam kebijakan ekonomi. Krisis global dijadikan momentum untuk memperkuat ketahanan dalam negeri, bukan alasan untuk mundur atau bergantung pada pihak luar.

Di tengah gejolak perdagangan global, masyarakat diharapkan tetap tenang dan percaya pada langkah-langkah yang sedang dijalankan pemerintah. Strategi yang diterapkan bukan hanya bertujuan untuk merespons kebijakan tarif Presiden Trump, tetapi juga untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih kuat dan berdaulat. Dukungan publik menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Sudah saatnya kita bergandengan tangan menyambut masa depan dengan keyakinan dan solidaritas nasional. Pemerintah telah bertindak, kini giliran masyarakat turut memperkuat barisan menghadapi tantangan global dengan semangat optimisme dan kolaborasi.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Jakarta,- Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tekanan, Pemerintah Indonesia menunjukkan keteguhan dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan sektor ekspor nasional. Meski kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu ketidakpastian di berbagai belahan dunia, Indonesia berhasil menjaga momentum pertumbuhan, bahkan menunjukkan tren positif di sejumlah sektor dan daerah.

Salah satu bukti keberhasilan tersebut tercermin dari kinerja ekonomi Provinsi Banten. Di tengah perlambatan ekonomi nasional dan kawasan Jawa, Banten justru mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,19 persen pada triwulan I 2025 melampaui rata-rata nasional dan regional.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Banten, Ameriza M Moesa, menjelaskan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan Amerika tidak berdampak negatif terhadap Banten. erdasarkan asesmen Bank Indonesia, produk-produk manufaktur ekspor dari Banten tergolong dalam kategori yang dikecualikan dari perang tarif antara AS dan Tiongkok.

“Kedua negara tersebut adalah negara besar dunia, tentunya _impact_-nya ke semua negara termasuk Indonesia. Namun, berdasarkan asesmen kami, triwulan ini dampak dari perang dagang itu belum terlihat berdampak negatif terhadap perekonomian Banten,” ujarnya.

Keberhasilan ekspor tidak hanya terlihat dari sektor industri, tetapi juga sektor perikanan. Pemerintah kembali membuka jalur ekspor produk perikanan unggulan ke Uni Emirat Arab (UEA), mempertegas daya tahan dan daya saing sektor ini di tengah gejolak global. Co-founder Aruna Indonesia, Utari Octavianty, menyebut ekspor ini menjadi penegasan bahwa sektor perikanan nasional tetap tangguh.

“Ekspor ini bukan sekadar pengulangan, tapi penegasan bahwa di tengah situasi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian, sektor perikanan Indonesia tetap tumbuh, kuat, dan mampu bertahan,” jelas Utari.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, turut melihat adanya peluang strategis di tengah konflik dagang antara AS dan Tiongkok. Menurutnya, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk mengisi celah pasar global yang ditinggalkan dua raksasa ekonomi tersebut.

“Ini peluang yang harus kita kejar dengan mempercepat perjanjian dagang bilateral seperti TIFA dan CEPA, serta memperkuat mekanisme perlindungan perdagangan domestik,” ucap Shinta.

Pemerintah terus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menangkap peluang ekspor dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di rantai pasok global. Ketangguhan ini mencerminkan fondasi ekonomi nasional yang semakin kokoh dan siap menjawab tantangan global dengan solusi yang strategis dan terukur.

Jakarta — Pemerintah Indonesia secara aktif merespons dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, terutama akibat memanasnya konflik geopolitik serta kebijakan tarif proteksionis yang kembali digaungkan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi fokus adalah diversifikasi pasar ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit mentah _(Crude Palm Oil)._

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian (Kementan), Ardi Praptono, menyampaikan bahwa ketegangan militer antara India dan Pakistan telah menimbulkan kekhawatiran terhadap kelangsungan ekspor _CPO_ Indonesia ke kedua negara tersebut.

“Kami melihat perkembangan perang India–Pakistan sekarang, ini memang akan berpengaruh pada ekspor kita. Oleh karena itu, mitigasi menjadi sangat penting. Kita harus segera penetrasi ke pasar-pasar baru,” ujar Ardi.

Pemerintah, lanjut Ardi, telah menyusun langkah taktis dengan membidik pasar-pasar non-tradisional, seperti negara-negara di Afrika dan Asia Timur. Bahkan Mesir telah menyatakan minat untuk membuka kerja sama perdagangan CPO dengan Indonesia.

“Langkah ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekspor nasional dan memperkuat ketahanan ekonomi di tengah tantangan global,” imbuhnya.

Di sisi lain, kebijakan tarif balasan _(resiprokal)_ yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap sejumlah komoditas asal Indonesia juga mendapat perhatian serius dari pemerintah. Meskipun penerapannya ditunda hingga 9 Juli 2025, pemerintah menilai momen ini sebagai peringatan penting untuk mempercepat reformasi dan strategi perluasan pasar ekspor.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dalam menghadapi tekanan global. Ia mendorong pelaku UMKM untuk tidak bergantung pada pasar tunggal dan mulai menjelajahi potensi ekspor ke negara-negara berkembang lainnya.

“Kondisi global saat ini menuntut kita untuk lebih adaptif dan inovatif. Kita harus ubah tantangan menjadi peluang. Pasar domestik dan alternatif di Asia dan Afrika sangat menjanjikan,” kata Maman.

Pemerintah juga mengedepankan strategi jangka panjang melalui klasterisasi sektor UMKM. Ribuan pelaku usaha mikro digabungkan dalam holding usaha untuk menekan biaya produksi, meningkatkan efisiensi, dan memperbesar skala produksi.

“Dengan strategi ini, UMKM kita bukan hanya bertahan, tetapi juga bisa tumbuh dan menjadi pemain global,” tambah Maman.

Langkah diversifikasi pasar ini tidak hanya mencerminkan respon pemerintah terhadap krisis, tetapi juga menunjukkan visi jangka panjang dalam menciptakan ekonomi yang lebih tangguh dan tidak mudah terguncang oleh fluktuasi global. Keputusan pemerintah untuk segera membuka pasar baru, memperluas kemitraan dagang, dan membekali pelaku usaha dengan kebijakan strategis adalah bentuk nyata dari kepemimpinan yang sigap, progresif, dan proaktif.

Dengan ketahanan ekonomi yang diperkuat oleh sinergi lintas sektor dan keberanian mengambil langkah taktis, Indonesia menunjukkan kesiapannya menjadi kekuatan utama dalam perdagangan global yang semakin kompetitif.