Arsip Bulanan: Mei 2025

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Gaya kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menonjolkan proteksionisme perdagangan, khususnya melalui penetapan tarif impor terhadap berbagai negara. Kebijakan ini berdampak luas, tidak hanya bagi negara-negara maju seperti Tiongkok dan negara-negara Uni Eropa, tetapi juga bagi negara berkembang termasuk Indonesia. Sebagai respons terhadap langkah Trump yang kembali menaikkan tarif impor terhadap produk-produk dari luar negeri, Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dan strategis untuk melindungi ekonomi nasional dari potensi guncangan yang ditimbulkan.

Indonesia sebagai bagian dari pasar global turut merasakan dampak dari kebijakan tarif impor Trump. Walau produk Indonesia tidak secara langsung dikenakan tarif tersebut, pemerintah tetap waspada terhadap potensi dampak lanjutan pada dinamika perdagangan global.

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya bertindak cepat agar tidak terseret lebih jauh ke dalam gejolak global yang ditimbulkan oleh kebijakan proteksionis AS. Oleh karena itu, sejumlah langkah strategis segera ditempuh oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional antara lain diversifikasi pasar ekspor, penguatan industri substitusi impor, stabilisasi nilai tukar dan inflasi, serta perlindungan terhadap UMKM.

Indonesia bakal melakukan diversifikasi pasar usai adanya kebijakan tarif timbal balik atau tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump kepada seluruh mitra dagang Amerika Serikat (AS). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia berpeluang membuka pasar di 83% perdagangan global. Untuk mewujudkannya, pemerintah akan memanfaatkan pasar dan investasi dari berbagai forum kerja sama internasional. Selain itu, juga tengah mempercepat perundingan sejumlah perjanjian dagang, salah satunya Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar IEU-CEPA memuat 31 isu, termasuk masalah transparansi perdagangan. IEU-CEPA akan membuka akses pasar Uni Eropa senilai US$16,6 triliun.

Indonesia juga tengah mempercepat perundingan Indonesia-Eurasia Economic Union CEPA (I-EAEU CEPA). Dalam paparan yang disampaikan Airlangga, perjanjian dagang ini akan membuka akses pasar Rusia senilai US$2,5 triliun.

Airlangga mengatakan bahwa Indonesia juga memanfaatkan potensi pasar dari berbagai forum kerja sama internasional yang sudah ada, di antaranya perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CP-TPP), Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) dan BRICS+.

Khusus untuk CP-TPP, Airlangga menyebut bahwa Indonesia sudah melakukan proses aksesi sehingga langkah ini diharapkan dapat menjadi alternatif balancing pasar. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan forum lainnya seperti G20, Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework/IPEF), Asean, dan Gulf Cooperation Council (GCC).

Sementara itu, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan pemerintah tengah menyiapkan regulasi tambahan untuk memitigasi efek dari tarif timbal balik atau tarif resiprokal yang diberikan Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan regulasi tambahan itu nantinya untuk melindungi dan mendorong penguatan pasar dalam negeri sebagai langkah antisipasi terhadap pemberlakuan tarif Trump.

Maman mengatakan regulasi ini tengah dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, seiring proses negosiasi AS-Indonesia yang masih berlangsung. Regulasi yang sedang dibahas akan segera dituangkan dalam kebijakan konkret, seiring proses koordinasi antar-kementerian dan negosiasi dengan pihak AS. Namun yang pasti, akan mengarah pada tiga arah kebijakan tim ekonomi.

Adapun dalam merespons tarif Trump, Maman mengatakan Kementerian UMKM akan mendorong diversifikasi dan penguatan pasar dalam negeri. Diversifikasi pasar tidak hanya mencari pasar di luar negeri, melainkan juga dengan mencakup penguatan pasar di dalam negeri.

Maman menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi pasar utama di dalam negeri, mengingat jumlah penduduk yang mencapai 250 juta. Di tengah ketidakpastian global yang makin meningkat, Bank Indonesia (BI) juga memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya di level 5,75 persen.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memastikan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam kisaran target 2,5 persen ±1 persen. Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan bahwa meskipun tantangan global meningkat, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga melalui kebijakan moneter dan fiskal yang responsif. Ia menyoroti efek dari kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah memicu ketegangan dagang internasional, termasuk retaliasi dari Tiongkok.

Di dalam negeri, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada sedikit di bawah titik tengah kisaran 4,7 hingga 5,5 persen. Namun, kinerja ekonomi pada kuartal I 2025 tetap terjaga berkat konsumsi rumah tangga yang tumbuh solid. Kebijakan tarif impor Presiden Donald Trump menjadi tantangan nyata bagi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Namun, dengan langkah yang cepat dan terukur, pemerintah Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi sektor-sektor vital dari dampak negatif kebijakan tersebut.

Diversifikasi pasar, penguatan industri dalam negeri, stabilisasi makroekonomi, serta perlindungan terhadap UMKM menjadi strategi utama yang dijalankan pemerintah. Ke depan, komitmen terhadap reformasi struktural dan daya saing ekonomi harus terus diperkuat agar Indonesia mampu menjadi pemain penting dalam tatanan ekonomi global yang baru, pasca era proteksionisme.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berhasil memblokir lebih dari 1,3 juta konten yang memuat aktivitas judi daring.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan bahwa mayoritas konten tersebut berasal dari situs dan alamat IP yang aktif mempromosikan judi.

“Dari periode 20 Oktober 2024 sampai Mei 2025, kami sudah menangani 1,3 juta konten judi _daring._ Sebanyak 1,2 juta di antaranya berasal dari situs dan IP, sisanya berupa iklan yang tersebar di berbagai platform media sosial,” ujar Alexander.

Ia menegaskan bahwa pemblokiran ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memerangi praktik judi _daring_ yang merugikan negara dan masyarakat.

“Kalau dibiarkan, judi _daring_ bisa menimbulkan kerugian ekonomi Indonesia hingga Rp 1.000 triliun. Dampaknya juga menghancurkan ekonomi keluarga dan merusak masa depan generasi muda,” ucapnya.

Komdigi juga mencatat, pada Februari 2025, telah dilakukan pemblokiran terhadap 993.144 situs judi daring dan 187.865 konten pornografi. Langkah ini menjadi bagian dari program moderasi konten negatif dan perlindungan anak di ruang digital.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut ambil bagian dalam pemberantasan judi _daring._ Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta bank memblokir ribuan rekening mencurigakan.

“Terkait pemberantasan judi daring yang berdampak luas pada perekonomian, OJK telah meminta bank melakukan pemblokiran terhadap 10.016 rekening,” ujar Dian.

Ia menjelaskan bahwa langkah lanjutan juga akan dilakukan.

“Kami meminta bank menutup rekening yang identitasnya cocok dengan Nomor Induk Kependudukan dan melakukan _enhance due diligence._ Rekening _dormant_ juga menjadi fokus pengawasan kami karena sangat rentan digunakan untuk aktivitas ilegal,” tambahnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, mengapresiasi keberhasilan pemerintah.

“Saya mengapresiasi Komdigi yang telah memblokir lebih dari 1,3 juta konten judi _daring._ Ini menunjukkan keseriusan pemerintah menutup akses dan menindak para pelaku,” katanya.

Farah menambahkan bahwa judi daring telah menjadi wabah sosial yang merusak. “Bayangkan, anak-anak usia 10 sampai 16 tahun sudah terlibat transaksi judi daring. Ini bukan hanya soal hukum, tapi darurat perlindungan anak,” tegasnya.

JAKARTA – Upaya pemerintah memberantas judi daring menunjukkan hasil konkret. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa sejak dibentuknya Desk Pemberantasan Judi Daring pada 4 November 2024, aparat penegak hukum telah menangani 1.271 kasus dan menetapkan 1.456 tersangka.

“Ada 1.271 kasus judi _daring_ yang sudah kami tangani. Dari situ, sebanyak 1.456 orang telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Kapolri.

Kapolri menegaskan bahwa kerja sama lintas kementerian dan lembaga menjadi kekuatan utama dalam menekan praktik judi daring. Ia merinci bahwa pemblokiran aset dilakukan secara masif dengan hasil signifikan.

“Kami telah memblokir 895 rekening yang terindikasi, dengan nilai sekitar Rp133,5 miliar. Selain itu, 4.820 rekening lain kami sita dengan total dana Rp328,78 miliar, termasuk obligasi senilai Rp276,5 miliar,” jelasnya.

Listyo juga menyoroti pola baru yang digunakan oleh sindikat judi. Ada jaringan dari luar negeri, seperti Tiongkok, yang menyamarkan aktivitasnya sebagai perusahaan teknologi.

“Mereka menyasar masyarakat dengan tawaran deposit kecil, padahal itu perangkap,” katanya.

Menurutnya, fenomena ini menyasar semua lapisan, dari kelas menengah bawah hingga anak muda. Ia menyampaikan terima kasih atas kerja keras PPATK dan seluruh jajaran kepolisian.

“Kami akan terus mempersempit ruang gerak mereka. Ini komitmen bersama,” tegas Listyo.

Dukungan juga datang dari sektor swasta. Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra, menjelaskan bahwa perusahaannya meluncurkan Gerakan Bareng Ungkap Judi Daring (GEBUK JUDOL) sebagai bentuk dukungan terhadap langkah pemerintah.

“Sikap OVO jelas: kami mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman,” ungkap Karaniya.

Ia menjelaskan, OVO bekerja sama dengan PPATK dalam pemantauan dan pelaporan akun yang diduga terkait judi daring.

“Kami percaya semangat gotong royong akan memperkuat langkah pemberantasan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyambut baik kolaborasi ini. PPATK juga mencatat meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan.

“Peran publik sangat krusial. Kami sangat mendukung pelaporan terhadap akun-akun judi _daring._ Ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” tegas Ivan.

Langkah terpadu ini diharapkan mampu melindungi generasi muda dan membentuk lingkungan digital yang sehat dan bebas dari praktik ilegal.

Oleh: Sukma Ayu )*

Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menindak tegas praktik judi daring yang semakin meresahkan masyarakat. Langkah ini tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum, tetapi juga bertujuan melindungi generasi muda dan menjaga stabilitas sosial. Sejumlah instansi telah bergerak secara terkoordinasi, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta lembaga keuangan terkait. Upaya terpadu ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan ruang digital tetap aman dan bebas dari aktivitas ilegal.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri menjalankan Operasi Penyakit Masyarakat sejak awal Mei 2025 sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas berbagai bentuk kejahatan sosial, termasuk judi daring. Polri tidak membedakan pelaku berdasarkan kelompok atau latar belakang. Selama aktivitas tersebut terbukti mengganggu ketertiban umum dan meresahkan publik, maka tindakan tegas akan dijatuhkan.
Penegakan hukum yang menyeluruh ini juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk mendukung kelancaran investasi dan pembangunan ekonomi. Menurut Listyo, pemberantasan premanisme, narkotika, tindak pidana perdagangan orang hingga judi daring juga dilakukan bersamaan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum.
Operasi yang digelar Polri tidak hanya menargetkan pelaku individu, tetapi juga memutus jalur keuangan hasil kejahatan. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan langkah ini. Dengan melibatkan lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat, pengawasan terhadap praktik judi daring diperluas hingga ke tingkat paling dasar. Hal ini juga memperkuat pengendalian atas potensi ancaman terhadap stabilitas sosial, khususnya di kawasan industri dan wilayah yang menjadi pusat investasi strategis.
Dari sisi pengawasan konten digital, Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, mencatat bahwa sejak Oktober 2024 hingga Mei 2025, lebih dari 1,38 juta konten bermuatan judi daring telah diblokir. Mayoritas berasal dari situs dan alamat IP, disusul oleh platform media sosial dan layanan berbagi file.
Blokir juga dilakukan terhadap ribuan konten yang tersebar di platform besar seperti Google, YouTube, Facebook, Instagram, hingga Telegram dan TikTok. Alexander menekankan bahwa pengawasan ini terus diperbarui agar dapat mengimbangi kecepatan pelaku dalam memindahkan aktivitas mereka ke berbagai platform digital.
Selain pemblokiran konten, pemerintah juga mengambil langkah strategis dengan menyasar aspek finansial dari praktik judi daring. Ribuan nomor rekening dan akun dompet digital yang terindikasi digunakan untuk aktivitas ilegal telah diajukan ke otoritas keuangan untuk ditindaklanjuti.
Koordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menjadi bagian dari mekanisme penindakan untuk membekukan sumber pendanaan yang digunakan para pelaku. Alexander juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama dengan penyedia platform dan lembaga perbankan untuk mempercepat proses deteksi dan pemblokiran.
Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai bahwa judi daring tidak bisa lagi dipandang sebagai isu biasa. Berdasarkan data yang ia kutip dari Kementerian Komunikasi dan Digital, sekitar 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun telah terpapar konten judi daring. Sebagian besar dari mereka mengakses melalui permainan di gawai pribadi. Menurut Puan, kondisi ini bukan hanya mengancam pendidikan, tetapi juga membahayakan struktur keluarga dan masa depan bangsa secara keseluruhan.
Puan menyampaikan pandangannya bahwa langkah pemberantasan perlu dibarengi dengan peningkatan literasi digital dan edukasi kepada orang tua. Dengan begitu, potensi anak-anak untuk terpapar bisa ditekan dari lingkungan terdekat mereka. Pemerintah pun didorong untuk memperkuat kurikulum sekolah dengan materi yang mengajarkan risiko aktivitas ilegal digital, termasuk judi daring yang kerap disamarkan sebagai permainan atau investasi.
Komitmen pemerintah untuk menghapus judi daring dari ruang digital Indonesia diperkuat oleh kerja sama aktif antara sektor publik dan swasta. Inisiatif seperti pelaporan akun terindikasi oleh masyarakat turut digalakkan. Upaya ini tidak hanya menjadi bentuk partisipasi warga negara, tetapi juga menunjukkan semangat gotong royong dalam menjaga ruang digital nasional. Pemerintah menilai bahwa keterlibatan masyarakat adalah fondasi utama dalam mendeteksi jaringan tersembunyi yang semakin kompleks dan licin.
Langkah-langkah yang telah dan akan terus dilakukan pemerintah mencerminkan keberpihakan terhadap perlindungan rakyat dan generasi muda dari ancaman digital yang tersembunyi. Ketegasan Polri, sinergi Komdigi melalui peran Alexander Sabar, serta dorongan pengawasan legislatif dari Puan Maharani menjadi sinyal kuat bahwa perang terhadap judi daring bukan hanya formalitas, melainkan gerakan sistematis yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa. Pemerintah telah menegaskan bahwa tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan digital, dan tekad tersebut diwujudkan dalam langkah konkret yang kini terus berjalan tanpa henti.
Selain itu, pemerintah mendorong kolaborasi dengan penyedia layanan internet untuk memperkuat sistem pemblokiran berbasis algoritma. Pendekatan ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif, karena mampu mengenali pola penyebaran konten judi daring secara real-time. Dengan demikian, pelacakan dan penindakan bisa dilakukan lebih efisien dan akurat.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh: Septian Anugrah )*

Pemerintah Indonesia menuai pujian luas atas langkah tegas dan konsisten dalam memberantas judi daring yang semakin meresahkan masyarakat. Kolaborasi antarlembaga berjalan dengan solid, menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga ketertiban sosial dan ketahanan digital. Tidak sekadar slogan, pemberantasan judi daring kini dijalankan dengan pendekatan terstruktur, berbasis data, dan mengedepankan kecepatan tindakan hukum.
Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menjadi garda terdepan dalam penindakan. Melalui Bareskrim Polri, ratusan rekening berhasil diblokir dengan total nilai transaksi mencapai ratusan miliar rupiah. Keberhasilan ini bukan hanya menunjukkan ketegasan aparat, tetapi juga hasil sinergi yang kuat dengan lembaga lain, seperti PPATK. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menegaskan bahwa kerja sama dengan PPATK bukan sekadar berbagi data, tetapi juga pemanfaatan tenaga analis yang mempermudah penelusuran jejak transaksi digital dari jaringan pelaku judi daring.
Penindakan terhadap pelaku kejahatan digital dilakukan secara sistematis. Ribuan rekening yang terhubung dengan aktivitas ilegal telah diidentifikasi melalui laporan hasil analisis dari PPATK maupun dari unit ekonomi khusus Bareskrim. Komitmen Polri untuk terus melanjutkan operasi ini tanpa jeda menjadi bukti bahwa negara hadir dalam menjaga ruang digital dari gangguan aktivitas ilegal. Dengan data terbaru menunjukkan bahwa nilai transaksi yang berhasil dipantau mencapai lebih dari Rp 224 miliar, langkah ini menjadi tonggak penting dalam menjaga kredibilitas hukum.
Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari legislatif. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, memberikan apresiasi atas performa Polri yang semakin konkret dalam menjawab keresahan masyarakat. Ia menilai pembentukan Desk Pemberantasan Judi Daring merupakan sebuah terobosan strategis yang memberikan dampak nyata. Sejak dibentuk pada akhir 2024, desk ini telah menangani lebih dari seribu kasus dan berhasil menyita dana dalam jumlah signifikan dari ribuan rekening yang tersebar di berbagai wilayah. Penindakan semacam ini memperkuat optimisme bahwa pemerintah tidak lagi membiarkan ruang digital menjadi sarang aktivitas kriminal.
Tak hanya menyasar transaksi finansial ilegal, keberhasilan Polri dalam membongkar praktik kejahatan lintas negara turut menjadi perhatian. Dalam salah satu kasus besar, aparat berhasil mengungkap perdagangan ilegal zat berbahaya yang diimpor melalui perusahaan fiktif. Fakta ini memperlihatkan ketanggapan institusi negara dalam mengantisipasi bentuk-bentuk baru kejahatan yang memanfaatkan celah globalisasi.
Sementara itu, di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) turut memperlihatkan kepedulian nyata terhadap bahaya judi daring. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba, Herryandi Sinulingga, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh gerakan nasional melawan judi digital. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari edukasi publik di sekolah dan komunitas, hingga pelaporan konten mencurigakan untuk segera ditindaklanjuti. Komitmen ini tidak bersifat reaktif semata, melainkan dibangun atas kesadaran bahwa literasi digital adalah kunci utama mencegah masyarakat terjebak dalam jerat kejahatan digital.
Upaya edukasi di Muba juga diperkuat dengan sikap tegas pimpinan daerah yang secara konsisten menyerukan bahaya judi daring dalam setiap kunjungan ke masyarakat. Pendekatan ini bukan hanya memperluas pemahaman publik, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dalam menghadapi tantangan dunia digital yang kian kompleks. Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam menyukseskan langkah-langkah tersebut, sebagaimana tercermin dari meningkatnya jumlah laporan yang masuk melalui platform aduan resmi.
Pada level nasional, Kementerian Komunikasi dan Digital turut memainkan peran sentral. Lebih dari 1,3 juta konten berbau judi daring telah diblokir. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam melacak dan mengidentifikasi situs maupun aplikasi ilegal memperkuat kapasitas pengawasan pemerintah. Di sisi lain, pembatasan kepemilikan kartu SIM untuk mencegah penyalahgunaan identitas menjadi bagian dari langkah sistematis dalam mempersempit ruang gerak pelaku.
Pemerintah juga memperkuat payung hukum untuk menegaskan posisi tegas terhadap segala bentuk kejahatan digital. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital, negara berupaya melindungi kelompok rentan dari pengaruh negatif dunia daring. Kebijakan ini memperkuat instrumen hukum dalam mendorong praktik berinternet yang aman dan produktif.
Sinergi seluruh pihak, mulai dari lembaga penegak hukum, pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat sipil, menjadi fondasi utama keberhasilan pemberantasan judi daring. Komitmen yang dibangun lintas sektor menjadikan upaya ini lebih dari sekadar operasi rutin, melainkan gerakan nasional yang melibatkan semua elemen bangsa. Penanganan kasus secara simultan, pemblokiran akses, penyitaan aset, dan edukasi publik berjalan beriringan membentuk satu kesatuan strategi yang komprehensif.
Dari pusat hingga daerah, kerja kolektif yang dijalankan tidak hanya berdampak pada angka statistik, tetapi menciptakan rasa aman yang nyata bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia tidak hanya berupaya mengatasi permasalahan saat ini, tetapi juga membangun sistem yang mampu menangkal ancaman serupa di masa mendatang. Dalam konteks ini, pemberantasan judi daring bukan sekadar agenda keamanan, tetapi bagian dari komitmen lebih besar untuk menciptakan tatanan digital nasional yang bersih, sehat, dan berdaulat.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memperkuat sinerginya dengan para pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Kolaborasi strategis ini diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria menegaskan pentingnya kerja sama antara Danantara dan Kadin sebagai dua kekuatan besar yang saling melengkapi dalam ekosistem pembangunan ekonomi Indonesia. Menurutnya, kolaborasi ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global.

“Danantara membutuhkan Kadin dan Kadin membutuhkan Danantara. Kita saling membutuhkan untuk maju ekonomi negara demi ekonomi Indonesia di pentas global,” ujar Dony

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie menekankan bahwa sinergi ini tidak hanya penting dalam skema bisnis semata, tetapi juga sangat relevan untuk mendukung implementasi berbagai program pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengadaan perumahan rakyat, hingga pembangunan infrastruktur tol dan penguatan ketahanan pangan serta energi nasional.

“Legitimasi dari kerjasama dan sinergitas Danantara dan pelaku usaha ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Danantara dan Kadin,” jelas Anindya.

Ia berharap, MoU penguatan kolaborasi tersebut dapat segera direalisasikan sebelum akhir Mei 2025.

“Kita berharap sebelum habis Mei, MoU penguatan kolaborasi dengan Danantara bisa direalisasikan,” imbuhnya.

Kolaborasi ini pun mendapatkan dukungan penuh dari regulator. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi mengapresiasi langkah proaktif Danantara dalam menjajaki model investasi yang berbasis pada legalitas dan keberlanjutan ekonomi.

Hasan menyebutkan, Danantara sedang mengeksplorasi model pendanaan inovatif yang berbasis pada tokenisasi aset riil atau real-world assets (RWA). Skema ini memungkinkan aset fisik seperti infrastruktur, properti, dan komoditas pertanian memiliki bentuk representasi digital yang dapat diperjualbelikan, namun tetap berbasis pada underlying yang jelas dan potensi ekonomi yang terukur.

“OJK akan terus mendampingi dan berperan aktif dalam mengawal lembaga keuangan yang ingin menjajaki inovasi keuangan digital, termasuk Danantara,” jelas Hasan.

Meski demikian, Hasan mengingatkan pentingnya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

“Sekali lagi, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip mencegah adanya gangguan atas stabilitas sistem keuangan nasional dan tentu juga mitigasi risiko, mengedepankan praktik market conduct yang baik serta perlindungan kepada kepentingan konsumen dan publik,” tegasnya.

Danantara sebagai badan pengelola investasi memiliki mandat strategis untuk menciptakan pembiayaan kreatif yang menjangkau sektor-sektor prioritas pemerintah. Di sisi lain, Kadin Indonesia sebagai representasi dunia usaha memiliki akses langsung ke pelaku industri di berbagai sektor yang menjadi penggerak utama ekonomi nasional.

Kolaborasi Danantara dan Kadin diyakini akan menjadi model kemitraan ideal antara pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan solusi ekonomi yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika global. Dengan dukungan kebijakan yang progresif dan pendekatan investasi yang inovatif, sinergi ini diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Sinergi ini juga mencerminkan semangat gotong royong antara negara dan pelaku usaha dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Di tengah dinamika geopolitik global dan transformasi ekonomi digital, kolaborasi antara Danantara dan Kadin menjadi langkah konkret dalam mengakselerasi pertumbuhan yang berkeadilan, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas akses pembiayaan bagi sektor-sektor strategis dan masyarakat luas.

Jakarta – Di tengah persaingan ketat merebut aliran modal global, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mulai menancapkan pijakan sebagai aktor penting dalam lanskap ekonomi berkelanjutan. Lembaga _Sovereign Wealth Fund (SWF)_ bentukan pemerintah ini memperkuat posisi dengan menggandeng komunitas investasi internasional, termasuk salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia, Bill Gates.

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Bill Gates di Istana Kepresidenan, menjadi momentum strategis. Pertemuan juga dihadiri CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani dan sejumlah pelaku usaha nasional. Pertemuan ini tak hanya bersifat simbolik, tetapi menyampaikan pesan penting bahwa Indonesia ingin menjadi mitra investasi yang tidak hanya menjanjikan keuntungan, tetapi juga berdampak sosial dan berkelanjutan.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Danantara tak hanya bicara pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang dampak sosial, inklusi, dan keberlanjutan. Nilai-nilai inilah yang menjadi bahasa universal bagi mitra global seperti Gates Foundation,” ujar Rosan dalam konferensi pers seusai pertemuan.

Salah satu langkah konkret yang disiapkan Danantara adalah pembentukan Danantara Trust Fund, instrumen penghimpunan dana sosial-investasi dengan target awal pengelolaan senilai 100 juta dollar AS dan potensi bertumbuh hingga 1 miliar dollar AS dalam lima hingga enam tahun ke depan. Dana ini berasal dari alokasi 1 hingga 2,5 persen dividen BUMN, dan ditujukan untuk mendanai program-program berdampak sosial dan lingkungan.

Langkah ini dinilai sejalan dengan tren global yang menempatkan nilai keberlanjutan sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan investasi.

Managing Director Keuangan Danantara, Arief Budiman, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan hanya bisa tercapai bila investasi diarahkan pada sektor produktif yang berdampak jangka panjang.

“Investasi harus diarahkan pada sektor-sektor yang meningkatkan produktivitas nasional, seperti ketahanan energi dan pangan, manufaktur teknologi tinggi, kesehatan, serta pendidikan,” ujarnya.

Dengan mandat utama mengelola dividen BUMN dan menginvestasikannya kembali untuk masa depan, Danantara memosisikan diri sebagai mesin strategis penggerak pembangunan nasional jangka panjang. Sebagai lembaga _SWF_ Indonesia, Danantara tidak hanya bertugas mengelola aset, tetapi juga mentransformasikan potensi keuangan negara menjadi investasi berdampak yang berkelanjutan.

“Mandat utama Danantara adalah mengelola dividen BUMN dan menginvestasikannya kembali untuk masa depan,” tambah Arief.

Sebelum menjalin komunikasi dengan Gates Foundation, Danantara telah mengumumkan komitmen pengelolaan investasi senilai 4 miliar dollar AS bersama Qatar Investment Authority (QIA). Ke depan, Danantara dihadapkan pada tugas membangun rekam jejak dan menjaga kredibilitas. Dunia memandang lembaga ini bukan sekadar alat ekonomi, tetapi juga instrumen diplomasi dan reputasi negara.

Oleh: Silvia AP )*

Guna memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan global yang kompleks dan dinamis, diperlukan penguatan kolaborasi pemerintah dengan seluruh elemen bangsa. Era kolaborasi lintas sektor menjadi keniscayaan, di mana sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan sektor swasta menjadi fondasi penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks inilah, Daya Anagata Nusantara (Danantara) hadir sebagai sebuah entitas yang memosisikan diri bukan hanya sebagai pelaku dalam ekosistem ekonomi digital, tetapi juga sebagai katalisator dalam membangun kolaborasi strategis demi memperkuat perekonomian nasional secara menyeluruh.

Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Danantara, Dony Oskaria mengatakan bahwa Danantara bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memiliki peran strategis dalam menjalin kolaborasi untuk mendorong kemajuan perekonomian nasional.

Dony menyampaikan bahwa keberadaan Danantara bukanlah untuk menjadi pesaing Kadin, yang merupakan wadah bagi para pengusaha di tingkat nasional maupun daerah. Danantara berperan sebagai katalisator yang mendorong penguatan sinergi dan efisiensi antar-BUMN, sejalan dengan arah kebijakan Kementerian BUMN. Selain itu, Danantara juga turut mendampingi berbagai investasi yang memiliki potensi besar.

Adapun, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie mengatakan dalam pertemuan antara Kadin dan COO Danantara hari ini, terdapat sejumlah hal strategis yang berpotensi untuk dikolaborasikan, antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyediaan perumahan rakyat, pembangunan jalan tol, serta penguatan ketahanan pangan dan energi. Selain itu, Kadin dan Danantara juga berencana memperkuat sinergi tersebut melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Salah satu aspek utama dari dukungan Danantara terhadap kolaborasi strategis adalah peranannya dalam memperkuat rantai pasok nasional. Dalam banyak kasus, pelaku UMKM menghadapi kendala akses terhadap pasar, pembiayaan, dan teknologi. Melalui integrasi digital yang diusung Danantara, UMKM diberi ruang untuk mengakses informasi pasar, terhubung dengan penyedia bahan baku, serta menjual produk mereka secara langsung ke konsumen dalam dan luar negeri. Hal ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong transformasi digital UMKM dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal.

Ekonomi nasional yang kuat membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh komponen bangsa. Danantara memandang kolaborasi sebagai prinsip dasar pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif menjadi ciri khas dari setiap inisiatif yang dijalankan. Pelibatan komunitas lokal, lembaga sosial, dan kelompok marjinal bukan hanya dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial, tetapi sebagai strategi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan suatu ekosistem ekonomi digital terletak pada kemampuannya untuk merangkul semua pihak, termasuk mereka yang selama ini belum tersentuh oleh perkembangan teknologi dan pasar.

Danantara juga melihat pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Melalui kerja sama dengan Danantara, berbagai daerah mulai mengembangkan potensi unggulan mereka dengan pendekatan berbasis teknologi. Baik itu dalam bentuk pemasaran produk lokal secara digital, pengembangan destinasi pariwisata cerdas, maupun pengelolaan data wilayah untuk perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, Danantara menjadi mitra strategis dalam mentransformasi tata kelola ekonomi daerah menuju arah yang lebih adaptif dan berorientasi masa depan.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo mengatakan Danantara merupakan pilar penting dalam membangun ekosistem kemandirian ekonomi dan keberlanjutan. Dengan adanya konsolidasi kekuatan ekonomi nasional, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan global sekaligus memujudkan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, PTPP siap berkomitmen dan bersinergi.

Danantara ikut berkontribusi dalam menjembatani kesenjangan ini dengan menghadirkan solusi teknologi yang disesuaikan dengan kondisi lokal, serta mendorong program literasi digital yang menyasar masyarakat akar rumput. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi digital tidak hanya dirasakan di pusat-pusat kota, tetapi juga menyentuh seluruh pelosok negeri.

Sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital nasional, Danantara memahami bahwa keberlanjutan adalah prinsip yang tak terelakkan. Oleh karena itu, seluruh inisiatif yang diusung tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada aspek lingkungan dan sosial. Kolaborasi dengan pelaku ekonomi hijau, inisiatif ekonomi sirkular, serta promosi gaya hidup berkelanjutan menjadi bagian dari strategi besar Danantara dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Dalam konteks perubahan iklim dan tekanan terhadap sumber daya alam, pendekatan ini menjadi sangat relevan dan mendesak.

Melalui kolaborasi yang terstruktur, partisipatif, dan berbasis teknologi, Danantara menghadirkan model pembangunan ekonomi baru yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama. Ini adalah bentuk nyata dari demokratisasi ekonomi, di mana akses terhadap peluang, sumber daya, dan informasi menjadi milik semua, yang dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam perjalanan menuju visi Indonesia Emas 2045, peran aktor seperti Danantara menjadi sangat krusial. Tidak hany sebagai penyedia solusi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang membawa semangat gotong royong ke dalam ekosistem digital yang modern dan kompetitif.

)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan fondasi ekonomi nasional yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Salah satu instrumen utama yang kini diandalkan adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebuah entitas strategis yang dirancang untuk mengelola kekayaan negara secara profesional dan berbasis digital.

Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu menegaskan bahwa keberadaan Danantara menjadi kunci untuk meningkatkan laju investasi nasional yang saat ini masih tergolong moderat. Pertumbuhan ekonomi kuartal I mencapai 4,87 persen (yoy), mencerminkan perekonomian domestik kita tetap kuat. Tetapi pihaknya perlu meningkatkan investasi sehingga Danantara menjadi salah satu jawaban.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa komponen investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya tumbuh 2,12 persen pada kuartal pertama 2025. Perlambatan terjadi terutama pada investasi bangunan dan mesin non-kendaraan. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga masih tumbuh solid sebesar 4,89 persen, didorong momentum libur Tahun Baru, Ramadhan, hingga Idul Fitri.

Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memperkuat fondasi investasi jangka panjang. Maka, Danantara hadir sebagai jawaban strategis yang tidak sekadar untuk mengejar profit, tetapi juga mendorong pembangunan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan Danantara bukan sekadar platform, tetapi sebuah terobosan besar yang diharapkan dapat membawa Indonesia ke puncak kejayaan ekonomi di era digital. Menurutnya, Danantara adalah simbol transformasi pengelolaan kekayaan negara yang lebih inklusif, transparan, dan berpihak pada rakyat.

Setelah struktur organisasi terbentuk, Danantara kini tengah menyusun daftar proyek strategis yang akan menjadi portofolio awal pengelolaan investasi. CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menekankan bahwa pendekatan mereka tidak semata mengejar angka keuntungan, namun lebih kepada dampak konkret bagi masyarakat.
Pihaknya tidak hanya berfokus pada angka dan keuntungan, tetapi juga pada dampak yang nyata bagi masyarakat. Semua proses pengelolaan dilakukan dengan transparansi dan profesionalisme.

Sikap ini menandai pergeseran paradigma dalam pengelolaan aset negara: dari sekadar pencatatan administratif menjadi katalis pembangunan nasional, termasuk pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Salah satu contoh konkret kolaborasi Danantara dengan sektor usaha adalah rencana kerja sama dengan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE). Sebagai entitas yang bergerak di sektor energi baru dan terbarukan (EBT), PGE menargetkan penambahan kapasitas geothermal hingga 1.800 Megawatt pada 2033. Pencapaian ini membutuhkan investasi senilai USD 6 hingga 7 miliar, dan PGE membuka pintu kerja sama strategis, termasuk dengan Danantara.

Direktur Keuangan PGE, Yurizki Rio, menyatakan bahwa pengembangan geothermal adalah langkah penting untuk mendukung kemandirian energi nasional. Pihaknya menerapkan berbagai teknologi untuk menekan biaya produksi dan menjawab tantangan harga listrik panas bumi yang masih rendah. Kerja sama dengan Danantara dapat membuka peluang besar bagi realisasi proyek-proyek tersebut.

Komitmen ini juga sejalan dengan target pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk menambah kapasitas pembangkit EBT sebesar 75 Gigawatt pada tahun 2040. Dalam konteks ini, peran Danantara sebagai pengelola investasi akan menjadi penggerak utama pembangunan infrastruktur energi bersih di seluruh Indonesia.

Di samping penguatan investasi, pemerintah juga menjalankan strategi paralel untuk meningkatkan kapasitas ekonomi domestik, salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, sudah 3,4 juta anak di seluruh Indonesia yang mendapatkan manfaat dari program tersebut. Selain sebagai investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas SDM, program ini juga berdampak langsung pada ekonomi lokal.

Program tersebut memberikan dampak ekonomi, tercermin di dapur-dapur di berbagai wilayah Indonesia. Aktivitas belanja bahan pangan, keterlibatan UMKM lokal, dan peningkatan permintaan bahan baku menunjukkan bahwa MBG tidak sekadar program sosial, melainkan penggerak ekonomi mikro yang nyata.

Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, perubahan iklim, hingga ketidakpastian pasar, pemerintah menyadari perlunya pendekatan holistik. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa APBN akan terus diarahkan pada kebijakan yang produktif, termasuk melalui insentif seperti THR, subsidi listrik dan tol, serta pengendalian harga pangan.

Pemerintah juga menerapkan strategi deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, hingga rekonstruksi belanja negara agar lebih efisien dan tepat sasaran. Ini penting untuk menciptakan ruang fiskal yang sehat serta menjaga daya beli masyarakat sekaligus melindungi dunia usaha dari tekanan global.

Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyebut bahwa Danantara menjadi simbol transformasi dalam tata kelola aset negara. Menurutnya, langkah tersebut memastikan bahwa kekayaan negara benar-benar bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia.

Keberadaan Danantara tidak hanya menjadi tonggak dalam pengelolaan aset negara secara modern, namun juga menjadi jembatan antara pemerintah, investor, dan masyarakat. Melalui kolaborasi dengan sektor usaha, pengembangan energi bersih, dan program sosial seperti MBG, pemerintah tengah membentuk fondasi ekonomi baru yang lebih inklusif, resilien, dan berkelanjutan.

Dengan prinsip good governance, transparansi, dan pemanfaatan teknologi digital, Danantara diharapkan menjadi motor penggerak Indonesia menuju kedaulatan ekonomi dengan mewujudkan impian lama tentang negeri yang mandiri secara ekonomi, adil dalam distribusi kekayaan, serta sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pemerintah

Jakarta, – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai salah satu program unggulan pemerintah yang telah dilaksanakan secara nasional mulai Februari 2025, program tersebut sebagai salah satu inisiatif strategis dalam mendukung tercapainya visi besar Indonesia Emas 2045, yakni Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi pada peringatan 100 tahun kemerdekaan.

Diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program CKG menjadi salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia unggul di bidang kesehatan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kesehatan masyarakat adalah fondasi utama menuju kemajuan bangsa.

“Kita tidak bisa bicara masa depan jika rakyat kita masih rentan terhadap penyakit yang sebenarnya bisa dicegah sejak dini,” ujarnya.

Program CKG memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis kepada masyarakat, meliputi pengukuran tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, pemeriksaan fungsi jantung, dan konsultasi medis.

Layanan ini bisa diakses oleh seluruh warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan klinik mitra.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa CKG menargetkan 60 juta pemeriksaan pada tahun 2025, dengan cakupan yang akan terus ditingkatkan hingga mencakup lebih dari 200 juta penduduk pada tahun 2026. Anggaran sebesar Rp 4,7 triliun telah disiapkan melalui sinergi APBN dan APBD, mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjadikan layanan kesehatan preventif sebagai prioritas.

“Program ini bukan hanya soal cek kesehatan gratis. Ini soal membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini. Kita ingin mengubah budaya masyarakat dari pengobatan ke pencegahan,” Ungkapnya.

Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, layanan chatbot WhatsApp di nomor 0811-1050-0567, atau datang langsung ke fasilitas layanan kesehatan terdekat dengan membawa KTP atau Kartu Keluarga. Pemeriksaan dapat dilakukan mulai dari 30 hari sebelum hingga 30 hari setelah tanggal ulang tahun warga yang bersangkutan.

Di berbagai daerah, pelaksanaan CKG mendapat sambutan positif. Antrean warga tampak mengular di sejumlah puskesmas di Surabaya, Makassar, dan Medan. Para peserta rata-rata mengaku terbantu dengan program ini, terlebih di tengah mahalnya biaya pemeriksaan kesehatan secara mandiri.

Dengan Program Cek Kesehatan Gratis, pemerintah menunjukkan komitmen konkret dalam membangun generasi yang sehat dan produktif..