Arsip Bulanan: Mei 2025

Oleh : Nancy Dora )*

Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam memutus rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan dengan memperluas jangkauan dan kapasitas Sekolah Rakyat. Melalui arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, program ini ditargetkan mampu menampung lebih banyak anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Inisiatif ini tidak sekadar menjadi solusi jangka pendek, melainkan menjadi fondasi transformatif untuk membangun keadilan sosial melalui akses pendidikan yang merata dan terjangkau.

Presiden Prabowo Subianto juga memberikan persetujuan penggunaan anggaran untuk renovasi selama hal itu dilakukan secara transparan dan efektif. Dukungan ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar diwujudkan dalam langkah nyata di lapangan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pengembangan Sekolah Rakyat harus dilakukan secara menyeluruh dan terencana. Tidak boleh ada pendekatan setengah hati. Keberadaan sekolah ini diharapkan menjadi harapan baru bagi masyarakat yang selama ini termarjinalkan oleh sistem pendidikan konvensional. Dengan menitikberatkan pada optimalisasi kapasitas dan lokasi, Sekolah Rakyat diarahkan untuk menjadi model pendidikan inklusif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kelas bawah.

Langkah awal yang diambil adalah menambah jumlah rombongan belajar (rombel) pada titik-titik yang telah siap secara infrastruktur. Strategi intensifikasi ini memungkinkan satu lokasi Sekolah Rakyat yang sebelumnya hanya memiliki dua rombel, untuk diperluas menjadi empat rombel atau lebih, bergantung pada daya tampung bangunan yang ada. Hal ini secara langsung dapat meningkatkan jumlah siswa yang diterima, sekaligus menjaga efisiensi anggaran dengan memaksimalkan sarana yang tersedia.

Tak hanya peningkatan kapasitas, pemerintah juga menetapkan perluasan lokasi Sekolah Rakyat sebagai agenda prioritas. Dari 65 lokasi awal yang telah terverifikasi, kini diproyeksikan akan bertambah menjadi 100 titik hingga akhir kuartal ini. Ini merupakan pencapaian signifikan yang memungkinkan program ini menjangkau sekitar 10.000 siswa secara nasional. Penambahan ini dilakukan tanpa membebani negara dengan biaya pembangunan baru, karena sebagian besar titik baru akan memanfaatkan bangunan yang dialihfungsikan, dengan renovasi ringan menggunakan anggaran negara yang transparan dan akuntabel.

Kepala Biro Umum Kementerian Sosial, Salahudin Yahya menegaskan bahwa sebagian besar bangunan di kabupaten dan kota memiliki potensi untuk dijadikan lokasi Sekolah Rakyat tanpa memerlukan pengadaan lahan baru. Ini tentu merupakan strategi yang cerdas dan solutif, mengingat keterbatasan anggaran negara yang harus digunakan secara bijak untuk menyasar lebih banyak penerima manfaat.

Ketua tim formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, memberikan penekanan penting terkait pengelolaan persepsi publik. Menurutnya, peningkatan kapasitas dan perluasan titik bukanlah bentuk kompromi terhadap kualitas, melainkan bagian dari efisiensi untuk mempercepat pemerataan pendidikan. Kualitas tetap menjadi standar utama dalam pelaksanaan program ini, dan seluruh rombel akan menjalani proses kurikulum dan pengajaran yang terukur serta sesuai standar mutu pendidikan nasional.

Pemerintah memahami bahwa membangun pendidikan rakyat bukan sekadar soal angka atau jumlah siswa yang tertampung. Lebih dari itu, Sekolah Rakyat harus menjadi instrumen pemerataan kualitas hidup melalui pendidikan yang dapat menjangkau dan mengangkat martabat masyarakat miskin. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menegaskan bahwa ekspansi ini bukan sekadar perluasan jumlah, namun lebih jauh adalah manifestasi dari komitmen negara untuk menghadirkan pendidikan yang terjangkau, bermutu, dan merata.

Program Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025, mencakup 53 lokasi awal yang tersebar di berbagai daerah. Pada tahap awal ini, pelaksanaan akan memanfaatkan 45 aset milik Kementerian Sosial, 6 aset milik pemerintah daerah, dan 2 aset milik perguruan tinggi. Komposisi rombongan belajar yang akan diselenggarakan terdiri dari 1 rombel jenjang SD, 63 rombel jenjang SMP, dan 67 rombel jenjang SMA. Secara total, sekitar 3.275 siswa akan menjadi bagian dari angkatan pertama penerima manfaat dari program ini.

Respons publik terhadap Sekolah Rakyat pun menunjukkan antusiasme tinggi. Hingga awal Mei 2025, lebih dari 5.000 calon siswa telah mendaftarkan diri, bahkan sebelum operasional program dimulai. Fakta ini menunjukkan adanya kebutuhan riil dan mendesak akan akses pendidikan alternatif yang lebih inklusif, dan pemerintah telah memberikan jawaban konkret atas kebutuhan tersebut.

Ke depan, Sekolah Rakyat diharapkan bukan hanya sekadar menjadi tempat belajar, namun juga menjadi simbol perubahan dan harapan baru bagi masyarakat miskin. Pemerintah terus mengedepankan prinsip kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program ini, agar tercipta ekosistem pendidikan yang saling mendukung dan berkelanjutan.

Optimisme terhadap keberhasilan program ini tidak hanya berakar pada besarnya dukungan kebijakan, namun juga dari desain pelaksanaannya yang berbasis pada efisiensi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan yang transparan. Sekolah Rakyat adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk rakyat kecil, dengan solusi yang tepat, cepat, dan berorientasi jangka panjang.

Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Sekolah Rakyat siap menjadi garda depan pendidikan transformasional di Indonesia. Program ini tak hanya menambah kapasitas ruang kelas, tetapi juga memperluas harapan dan masa depan cerah bagi ribuan anak bangsa yang selama ini hidup dalam keterbatasan.

)* Penulis adalah Pengamat Pendidikan

Oleh: Anwar Gani*

Di tengah berbagai dinamika global yang penuh tantangan, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan dan arah pertumbuhan yang positif. Isu-isu yang menyebut bahwa “Indonesia Gelap” karena berada dalam kondisi sulit secara ekonomi tidak sejalan dengan data dan realitas yang ada. Justru, perekonomian nasional tetap mencatat pertumbuhan yang stabil dan mencerminkan fundamental yang kuat. Dengan kerja sama antara pemerintah dan seluruh pelaku ekonomi, Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan dan terus bergerak ke arah yang lebih baik. Penting bagi seluruh komponen bangsa untuk menolak provokasi “Indonesia gelap” dan mengedepankan optimisme berbasis data bahwa perekonomian Indonesia terus tumbuh meski berada di tengah tantangan global.

Pada triwulan I tahun 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87% secara tahunan. Angka ini tidak hanya menjadi bukti bahwa ekonomi nasional tetap berjalan dengan baik, tetapi juga menunjukkan ketangguhan di tengah tekanan eksternal seperti ketidakpastian geopolitik dan kebijakan proteksionisme global yang kian meningkat. Bahkan, dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN dan anggota G20, pertumbuhan Indonesia masih lebih tinggi, mencerminkan daya tahan dan potensi besar yang dimiliki perekonomian nasional.

Pertumbuhan ini didorong oleh penguatan sejumlah sektor strategis. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama dengan kontribusi terbesar terhadap PDB. Pada kuartal pertama 2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89%, sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri. Selain itu, sektor ekspor juga mencatat kinerja positif, tumbuh sebesar 6,78%, ditopang oleh lonjakan ekspor nonmigas dan naiknya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Di sisi lapangan usaha, hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif. Sektor pertanian mencatat lonjakan signifikan sebesar 10,52% seiring dengan panen raya yang berjalan normal dan meningkatnya produktivitas. Sektor industri pengolahan sebagai kontributor utama terhadap PDB nasional tumbuh 4,55%, dengan kontribusi terhadap ekonomi sebesar 19,25%. Perdagangan pun tumbuh 5,03% dan menjadi salah satu pilar utama penggerak ekonomi bersama sektor pertanian dan industri.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa hampir seluruh lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan yang sehat. Industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi empat sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB berjalan stabil dan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Indonesia tidak hanya kuat, tetapi juga terus berkembang dengan basis yang semakin merata di berbagai sektor.

Pertumbuhan ekonomi juga berdampak langsung pada ketenagakerjaan. Data Februari 2025 mencatat tambahan 3,59 juta tenaga kerja yang terserap, dengan sektor perdagangan menyumbang hampir satu juta dan industri pengolahan sekitar 720 ribu. Ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sekadar angka, tetapi juga menghadirkan manfaat konkret bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bentuk penciptaan lapangan kerja.

Dari sisi eksternal, meskipun terjadi penurunan cadangan devisa dari USD157,1 miliar menjadi USD152,5 miliar, kondisi tersebut tetap berada dalam batas aman. Jumlah cadangan devisa Indonesia masih setara dengan pembiayaan impor selama 6,4 bulan, jauh di atas ambang batas internasional yang hanya tiga bulan. Ini menjadi indikator penting bahwa ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap terjaga dengan baik.

Menanggapi situasi ekonomi saat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah akan mempercepat realisasi belanja negara yang bersifat produktif. Fokus anggaran diarahkan untuk menciptakan dampak ekonomi langsung, seperti pada program makan bergizi gratis (MBG) yang cakupannya terus diperluas. Pemerintah juga memperkuat sektor perumahan melalui insentif fiskal dan pembiayaan yang ditingkatkan, termasuk melalui program FLPP yang kini menargetkan lebih banyak penerima manfaat.

Percepatan belanja negara ini merupakan bagian dari langkah mitigasi terhadap ketidakpastian global, sekaligus strategi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung dunia usaha. Pemerintah juga melakukan berbagai penyesuaian struktural melalui deregulasi, pembentukan satuan tugas ketenagakerjaan, serta penguatan kebijakan fiskal agar APBN dapat bekerja optimal dalam menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Lebih jauh, upaya diplomasi ekonomi terus diperkuat, baik dalam bentuk kerja sama bilateral maupun partisipasi aktif di forum-forum multilateral. Tujuannya adalah untuk menjaga akses pasar global dan meningkatkan daya saing produk nasional di tengah lanskap perdagangan internasional yang penuh tantangan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa seluruh elemen bangsa harus bersatu dan fokus pada upaya membangun kekuatan ekonomi nasional. Kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha menjadi kunci dalam menghadapi tantangan, serta memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak terganggu oleh narasi yang tidak berdasar. Ia menekankan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan optimisme, karena dengan bersatu, Indonesia akan terus maju.

Secara keseluruhan, data dan kebijakan yang ada menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi ekonomi yang stabil dan prospektif. Pemerintah aktif menjaga momentum pertumbuhan, memastikan manfaat ekonomi dirasakan oleh masyarakat luas, serta terus meningkatkan daya saing nasional. Tidak ada alasan untuk meragukan arah ekonomi Indonesia saat ini.

Narasi tentang ketidakpastian atau keraguan terhadap kondisi ekonomi nasional harus diluruskan dengan data dan logika yang objektif. Indonesia tidak sedang menghadapi krisis ekonomi, melainkan sedang menjalani proses pembangunan ekonomi yang terukur, resilien, dan adaptif. Ekonomi Indonesia baik-baik saja, dan ke depan, prospeknya justru semakin menjanjikan dengan fondasi kebijakan yang tepat dan kerja sama seluruh pihak.

*Penulis merupakan pengamat ekonomi dan kebijakan publik

JAKARTA – Di tengah menguatnya slogan “Indonesia Gelap” yang digaungkan sejumlah elemen masyarakat dalam berbagai aksi demonstrasi, sejumlah tokoh nasional menyuarakan seruan optimisme untuk terus membangun bangsa. Mereka menilai bahwa narasi tersebut bersifat subjektif dan kontraproduktif terhadap semangat kolektif menuju Indonesia Emas 2045.

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menanggapi narasi tersebut dengan menyebut bahwa pandangan Indonesia tengah berada dalam kondisi gelap tidak berdasar pada kenyataan lapangan.

“Jika mereka merasa gelap, itu hak mereka, tapi kalau saya bangun pagi, saya lihat Indonesia cerah,” kata Presiden Prabowo Subianto.

Presiden juga menyampaikan pengalamannya bertemu langsung dengan petani di berbagai daerah yang menyatakan kepuasan mereka terhadap situasi saat ini.

“Produksi naik drastis, hasil mereka meningkat. Proyeksi lembaga ekonomi dunia bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi besar, melampaui Jepang dan Inggris dalam beberapa dekade ke depan,” ungkapnya.

Nada optimisme juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Ia menyatakan bahwa Indonesia tidak sedang dalam kegelapan seperti yang diklaim sebagian pihak.

“Indonesia hari ini dan esok akan terang seperti matahari di siang hari,” tegasnya.

Sikap senada datang dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa narasi Indonesia Gelap lebih mencerminkan persepsi pribadi ketimbang fakta objektif.

“Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia,” katanya lantang.

Ketua Umum Prabo Center 08, Abed Nego Panjaitan, mengatakan isu Indonesia Gelap muncul seiring aksi demonstrasi mahasiswa dan aktivis yang mempersoalkan sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk revisi undang-undang dan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“MBG telah membuka 2,4 juta lapangan kerja dan mendorong ekonomi lokal. Ini program kolaboratif, bukan proyek kronisme. Isu Indonesia Gelap muncul sejak Februari 2025,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Mei 2025 menyebut perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah tekanan global. Dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I sebesar 4,87 persen, Indonesia tetap dalam jalur positif meski perlu mengejar target 5,3 persen pada akhir tahun.

“Fondasi kita jauh lebih kuat dibanding masa-masa krisis sebelumnya,” katanya.

Narasi pesimisme seperti Indonesia Gelap dinilai hanya akan mengaburkan pencapaian dan menghambat kolaborasi nasional. Para pemimpin bangsa mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun membangun, dengan semangat optimisme dan kerja nyata demi masa depan yang lebih baik.

JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mengambil langkah strategis dalam menghadapi dampak kebijakan proteksionis yang digaungkan oleh Donald Trump, termasuk potensi pemberlakuan tarif impor tinggi terhadap sejumlah negara mitra dagang Amerika Serikat. Salah satu respons utama pemerintah adalah memperkuat kerja sama ekonomi internasional dan mempercepat penyelesaian perundingan dagang dengan berbagai mitra global.

Fokus saat ini tertuju pada percepatan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). Perjanjian ini dinilai sebagai solusi konkret di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global, khususnya akibat kebijakan unilateral dari Amerika Serikat. Dalam pertemuan virtual antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Maros Sefcovic, disepakati pentingnya menjaga momentum perundingan dan menyelesaikan isu teknis yang tersisa.

“Kita sepakat untuk terus bekerja sama memanfaatkan momentum yang ada sembari menjunjung rule of law,” ujar Airlangga Hartarto.

Ia menambahkan bahwa I-EU CEPA bukan hanya membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia ke Eropa, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi dinamika kebijakan global yang tidak menentu.

“Penuntasan perundingan ini akan membuka lebih banyak peluang perdagangan dan investasi dengan negara-negara anggota Uni Eropa,” tegasnya.

Analis kebijakan ekonomi dari Apindo, Ajib Hamdani mengungkapkan bahwa situasi global yang semakin terfragmentasi akibat kebijakan proteksionis AS juga mendorong Indonesia untuk memperluas jaringan mitra dagang ke kawasan non-tradisional. Ajib menilai langkah ini sebagai kebijakan visioner.

“Ini saat yang tepat untuk memperkuat daya saing dan membangun ekosistem bisnis yang efisien dan berbiaya rendah. Penguatan kerja sama lintas kawasan juga akan memberi dampak signifikan dalam menjaga stabilitas ekspor nasional,” ujarnya.

Dari sisi pelaku usaha, dukungan juga mengalir. CEO PT Oxytane Mitra Indonesia, Syofi Raharja, mendorong kalangan industri untuk lebih proaktif dalam menjajaki pasar baru yang belum terdampak konflik dagang.

“Kalau produk kita berkualitas, dinamika seperti perang dagang tidak akan jadi masalah besar,” tuturnya.

Langkah-langkah diplomasi dagang dan strategi diversifikasi ini menandai komitmen Indonesia untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menunjukkan kesiapan menghadapi tantangan global dengan pendekatan yang adaptif dan kolaboratif.

Pemerintah aktif mendorong diversifikasi pasar ekspor ke wilayah seperti Amerika Selatan, Afrika, hingga Asia Tengah sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju perekonomian yang lebih berkelanjutan. ()

Jakarta – Dalam menghadapi kebijakan tarif impor sebesar 32% yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump, Indonesia memilih pendekatan diplomatik dan inovatif untuk melindungi kepentingan ekonominya. Langkah ini mencerminkan strategi yang berfokus pada negosiasi dan diversifikasi perdagangan, daripada tindakan balasan yang dapat memperburuk situasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan Indonesia tidak akan melakukan tindakan balasan. Justru pemerintah berupaya memperkuat hubungan dagang dengan AS melalui peningkatan impor produk-produk AS, termasuk energi dan komoditas pertanian.

“Indonesia tidak akan melakukan tindakan balasan. Sebaliknya, pemerintah berupaya memperkuat hubungan dagang sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi surplus perdagangan Indonesia dengan AS.,” ujar Airlangga.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof Sinta Dewi Rosadi menjelaskan dalam upaya memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi, pemerintah perlu menawarkan konsesi tambahan, seperti pengurangan tarif impor untuk produk-produk AS, termasuk baja, produk pertambangan, dan peralatan kesehatan.

“Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang investasi baru dari perusahaan-perusahaan AS di sektor energi dan manufaktur Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menekankan bahwa tarif AS seharusnya menjadi peringatan bagi Indonesia untuk mempercepat reformasi ekonomi dan diversifikasi pasar ekspor. Ketergantungan yang tinggi pada pasar tertentu membuat Indonesia rentan terhadap kebijakan proteksionis negara mitra dagang.

“Langkah-langkah strategis perlu segera diambil untuk mengurangi risiko, termasuk perluasan akses pasar non-tradisional dan peningkatan daya saing produk dalam negeri,” ungkapnya.

Indonesia juga menjajaki peluang untuk memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara lain, termasuk mempercepat negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan negara-negara Asia lainnya. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu dan memperluas akses pasar bagi produk-produk Indonesia.

Secara keseluruhan, respons Indonesia terhadap tarif impor AS mencerminkan pendekatan yang pragmatis dan proaktif. Dengan mengedepankan diplomasi, diversifikasi perdagangan, dan reformasi ekonomi, Indonesia berupaya menjaga stabilitas ekonominya dan memperkuat posisinya dalam perekonomian global yang semakin kompleks.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Salah satu langkah konkret yang kini sedang didorong adalah peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan inklusif yang digagas untuk menjangkau siswa dari kelompok ekonomi terbawah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan secara langsung agar Sekolah Rakyat dapat menampung sebanyak mungkin siswa dari keluarga miskin. Menurutnya, arahan tersebut menjadi landasan kuat untuk mempercepat ekspansi dan penguatan sistem Sekolah Rakyat di berbagai wilayah.

“Kita harus all out, tidak boleh setengah jalan. Banyak saudara kita dari desil 1 yang berharap bisa bersekolah di Sekolah Rakyat. Jika bisa dimaksimalkan (kapasitas siswa), maka dimaksimalkan,” ujar Gus Ipul.

Ia menekankan pentingnya strategi khusus dan terobosan agar target jangkauan siswa bisa tercapai secara optimal. Salah satunya melalui optimalisasi titik lokasi dan jumlah rombongan belajar (rombel) yang dapat ditampung di masing-masing satuan pendidikan.

“Strategi percepatan sangat penting. Kita tidak hanya butuh jumlah, tetapi juga kecepatan dalam perluasan. Pemerintah hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan dasar yang layak,” imbuh Gus Ipul.

Hingga saat ini, Kementerian Sosial telah memverifikasi sebanyak 65 lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Namun angka ini diproyeksikan akan terus meningkat.

Kepala Biro Umum Kementerian Sosial, Salahudin Yahya, menyebutkan bahwa jumlah titik lokasi diperkirakan akan mencapai 100 lokasi hingga akhir kuartal kedua tahun ini. Dengan capaian ini, Sekolah Rakyat ditargetkan mampu menampung hingga 10.000 siswa. Ia juga menyampaikan bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu kunci dalam percepatan realisasi target tersebut.

“Melalui pendekatan intensifikasi, satu titik bisa ditingkatkan dari dua rombel menjadi empat, tergantung kapasitas bangunan,” ujar Salahudin.

Di tengah upaya peningkatan kuantitas, kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat pun tidak luput dari perhatian. Plt Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menuturkan bahwa saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang menyusun kurikulum khusus untuk Sekolah Rakyat.

“Nantinya murid bisa bersekolah gratis dan berkualitas di Sekolah Rakyat. Jadi kita akan support mengembangkan kurikulumnya,” ujar Toni.

Kurikulum tersebut, menurutnya, merupakan adaptasi dari Kurikulum Nasional yang kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi Kurikulum Nasional Plus. Tim Formatur Sekolah Rakyat menyebut pendekatan ini akan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari model pendidikan unggulan seperti Sekolah Unggulan Garuda.

“Plusnya ini akan seperti Sekolah Unggulan Garuda. Artinya, meski ditujukan bagi kelompok miskin, kualitasnya tidak akan dikompromikan,” tegas Toni.

Langkah-langkah strategis pemerintah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, terutama pemerhati pendidikan dan pegiat sosial. Sekolah Rakyat dinilai sebagai jawaban atas tantangan ketimpangan akses pendidikan, terutama di daerah tertinggal dan komunitas marginal.

Inisiatif ini juga sejalan dengan agenda pembangunan sumber daya manusia unggul yang menjadi prioritas nasional. Dengan sinergi lintas kementerian dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi simbol kehadiran negara dalam memberikan hak pendidikan yang merata bagi seluruh anak bangsa.

“Ini bukan sekadar program sosial, tetapi investasi besar untuk masa depan Indonesia. Ketika anak-anak dari keluarga miskin mendapat pendidikan berkualitas, maka kita sedang membangun fondasi bangsa yang lebih adil dan berdaya saing,” tutup Gus Ipul. ****

[edRW]

Oleh : Sugianto raharja )*

Stabilitas politik dan keamanan nasional merupakan pilar penting bagi keberlangsungan pembangunan. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berekspresi dijamin, tetapi kebebasan itu memiliki batas: kepentingan bangsa yang lebih luas. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam menyikapi manuver politik yang mengklaim mewakili institusi strategis negara, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), menjadi keharusan. Baru-baru ini, polemik mencuat ketika sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai forum purnawirawan TNI menyuarakan tuntutan yang memicu kontroversi, termasuk wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Tuntutan tersebut perlu dilihat dengan jernih. Bukan karena isinya yang menggugah perhatian, melainkan karena klaim representasi yang tidak sah secara kelembagaan. Forum tersebut tidak berada dalam struktur organisasi resmi purnawirawan TNI. Pernyataan ini telah ditegaskan oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Mayor Jenderal (Purn) Komaruddin Simanjuntak, yang menyatakan bahwa forum tersebut bukan bagian dari PPAD maupun organisasi purnawirawan lain yang diakui negara.

Pernyataan Komaruddin menjadi penting dalam menjaga kejelasan informasi dan mencegah terjadinya mispersepsi di tengah masyarakat. Forum-forum informal yang tidak berada dalam payung hukum yang sah tidak dapat dianggap mewakili suara kolektif purnawirawan TNI. PPAD, bersama PEPABRI, LVRI, PPAL, PPAU, PP Polri, dan PERIP, merupakan organisasi resmi yang menjadi corong aspirasi para purnawirawan. Dengan demikian, segala bentuk pernyataan dari luar struktur tersebut seharusnya dipandang sebagai pendapat personal atau kelompok terbatas, bukan sikap institusional.

Ketika publik menerima informasi yang menyebut bahwa “purnawirawan TNI menolak pemerintah” atau “purnawirawan menuntut pemakzulan”, yang terjadi bukan hanya kekacauan informasi, tetapi juga pengaburan fakta. Kredibilitas TNI sebagai institusi pertahanan yang netral dan profesional dapat terseret ke dalam pusaran politik praktis jika misrepresentasi seperti ini tidak diluruskan. Hal ini berbahaya karena bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap netralitas militer, memecah soliditas prajurit aktif dan purnawirawan, serta membuka celah bagi aktor eksternal memanfaatkan situasi untuk kepentingan sektoral.

Dalam konteks pertahanan negara, moral dan keutuhan pasukan sangat dipengaruhi oleh stabilitas psikologis publik. Ketika ada informasi yang menyiratkan disharmoni dalam keluarga besar TNI, maka ketahanan nasional pun terancam. Untuk itu, upaya pelurusan informasi menjadi bagian integral dari pertahanan non-militer. Komaruddin secara jelas menyampaikan bahwa purnawirawan sejati tetap setia pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, termasuk ketika tidak lagi aktif berdinas. Pengabdian mereka tidak boleh berubah menjadi kendaraan politik yang memecah belah bangsa.

Sikap purnawirawan yang tergabung dalam organisasi resmi bahkan menunjukkan sebaliknya: dukungan terhadap jalannya pemerintahan konstitusional dan keinginan agar program pembangunan, termasuk Asta Cita yang diusung Prabowo-Gibran, bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan bersama yang disampaikan organisasi resmi purnawirawan menunjukkan sikap dewasa, konstruktif, dan berpihak pada stabilitas nasional. Di saat yang sama, mereka tetap kritis dalam menyuarakan aspirasi melalui saluran yang sah dan bermartabat.

Wacana pemakzulan Wapres Gibran yang disuarakan oleh forum tidak resmi merupakan bentuk provokasi yang tidak memiliki dasar hukum kuat. Pemakzulan hanya dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran serius terhadap konstitusi, melalui proses panjang yang melibatkan DPR dan Mahkamah Konstitusi. Tanpa dasar yuridis yang valid, seruan tersebut hanya menciptakan kebisingan politik dan memicu ketegangan yang tidak perlu. Negara membutuhkan suasana tenang untuk membangun, bukan terbelah oleh tuntutan-tuntutan yang digerakkan oleh asumsi, bukan bukti.

Kepemimpinan politik sipil-militer harus dijaga kehormatannya. Pemerintahan hasil pemilu yang sah tidak boleh dilemahkan oleh narasi-narasi yang tidak berdasar. Justru sebaliknya, para purnawirawan yang memiliki pengalaman panjang dalam menjaga keutuhan bangsa seharusnya menjadi pilar penyejuk, bukan pemantik disintegrasi. Langkah bijak yang bisa diambil adalah menyampaikan kritik atau keberatan melalui forum resmi, seperti audiensi dengan Dewan Pertimbangan Presiden atau melalui dialog dengan lembaga legislatif.

Selain itu, media massa perlu memainkan peran penting dalam menyaring informasi dan memastikan bahwa narasumber yang diangkat benar-benar memiliki kapasitas representatif. Tidak semua yang berbicara atas nama TNI atau purnawirawan benar-benar berhak membawa nama besar institusi. Verifikasi adalah kunci agar ruang publik tidak dikotori oleh hoaks atau klaim sepihak yang menyesatkan. Masyarakat pun perlu lebih cermat dalam memilah informasi, terutama jika menyangkut isu sensitif seperti pertahanan dan keamanan.

Sebagai negara demokratis, Indonesia menghormati kebebasan berbicara. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab untuk menjaga suasana kebangsaan yang kondusif. Forum-forum informal yang mencoba mengambil legitimasi institusi negara harus diwaspadai, bukan diberi panggung berlebihan. Klarifikasi dari PPAD dan organisasi resmi lainnya harus menjadi rujukan dalam menilai keabsahan suatu klaim.

Pada akhirnya, menjaga netralitas dan kehormatan TNI adalah bagian dari menjaga ketahanan bangsa. Purnawirawan yang sejati tidak akan membiarkan nama baik institusi ternoda oleh manuver politik sesaat. Dukungan terhadap pemerintah yang sah, melalui cara yang santun dan konstitusional, merupakan bentuk pengabdian yang sebenarnya—yang tidak hanya menghormati masa lalu, tetapi juga melindungi masa depan.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Antusiasme masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat semakin membuktikan bahwa pendidikan adalah kebutuhan utama bagi keluarga kurang mampu. Hingga awal Mei, tercatat lebih dari 5.000 pendaftar yang ingin bergabung dengan program ini. Program Sekolah Rakyat bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak sebagai langkah untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa untuk memastikan program ini tepat sasaran, telah ditetapkan mekanisme seleksi ketat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Jadi miskin ekstrem atau miskin tapi di desil satu. Kalau itu sudah enggak ada baru nanti di desil dua. Tapi sementara ini miskin ekstrem,” ujar Gus Ipul.

Menurutnya, masyarakat dapat melakukan pendaftaran dengan mengunjungi langsung 53 titik lokasi Sekolah Rakyat yang telah disiapkan. Selain itu, Kementerian Sosial juga melakukan penjangkauan melalui pendamping sosial di daerah.

Setelah pendaftaran dilakukan, dokumen administrasi peserta akan diverifikasi, terutama terkait dengan status desil. Sebelum menjalani tes kesehatan, tim Kemensos akan melakukan kunjungan rumah untuk memastikan data yang ada di lapangan sesuai dengan yang tercatat. Setelah itu, peserta akan menjalani tes kesehatan, dan baru kemudian orang tua diminta untuk memberikan komitmen untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka.

Program ini sendiri akan dimulai pada Juli 2025, dengan 53 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan terdiri dari 131 rombongan belajar (rombel), yang akan menampung 3.275 siswa. Komposisinya mencakup 1 rombel untuk jenjang SD, 63 rombel untuk SMP, dan 67 rombel untuk SMA. Setiap rombel akan berisikan sekitar 25 siswa. Kementerian Sosial berharap bahwa dengan adanya sekolah rakyat ini, semakin banyak anak dari keluarga miskin yang dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Kepala Biro Umum Kementerian Sosial, Salahudin Yahya, menuturkan bahwa selain memperluas jumlah titik lokasi, juga dilakukan intensifikasi rombel di titik yang sudah siap.

“Satu titik bisa ditingkatkan dari dua rombel menjadi empat misalnya, tergantung kapasitas bangunan,” ujarnya.

Dengan adanya pendekatan ini, diperkirakan jumlah lokasi akan bertambah menjadi 100 hingga akhir kuartal ini, yang memungkinkan kapasitas siswa mencapai 10.000 orang.

*) Oleh : Andi Mahesa

Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan transaksi judi daring (online) secara signifikan patut diapresiasi sebagai capaian luar biasa dalam menjaga ketahanan sosial dan ekonomi nasional. Data terbaru dari Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online menunjukkan bahwa upaya terpadu yang dilakukan lintas kementerian dan lembaga telah membuahkan hasil nyata. Transaksi keuangan yang terkait dengan praktik perjudian digital turun drastis lebih dari 80 persen pada kuartal pertama 2025. Jika pada Januari hingga Maret 2024 total transaksi judi daring mencapai angka mencengangkan sebesar Rp90 triliun, maka pada periode yang sama tahun ini hanya tercatat sekitar Rp47 triliun.

Penurunan ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari strategi yang tegas, terukur, dan dilaksanakan secara kolaboratif. Pemerintah, melalui Satuan Tugas yang terdiri atas PPATK, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia, terus menunjukkan keseriusannya dalam memberantas kejahatan siber yang telah meresahkan masyarakat.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menyampaikan bahwa tren penurunan ini membawa optimisme baru. Jika keberhasilan ini dapat dipertahankan, maka total transaksi judi daring sepanjang 2025 diproyeksikan dapat ditekan hingga di bawah 160 juta transaksi. Angka ini menjadi tolok ukur penting bahwa pendekatan berbasis data, pengawasan ketat, dan pelacakan transaksi mencurigakan adalah langkah efektif dalam menginterupsi ekosistem judi daring yang sebelumnya begitu massif.

Ivan juga memberikan apresiasi tinggi kepada Kemkomdigi yang memainkan peran sentral dalam upaya ini. Komitmen luar biasa ditunjukkan melalui pemblokiran lebih dari 1,3 juta konten digital yang berkaitan dengan praktik perjudian. Ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata dalam menutup akses jaringan ilegal yang selama ini merugikan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam pernyataannya menegaskan bahwa meski kemajuan telah dicapai, pemerintah tidak akan berpuas diri. Masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, khususnya dalam hal penguatan regulasi dan tata kelola ruang digital. Penindakan dan pemblokiran konten harus dibarengi dengan regulasi yang adaptif dan berkelanjutan agar pemberantasan judi daring tidak bersifat temporer, melainkan menjadi bagian dari sistem keamanan digital nasional.

Lebih jauh, Meutya menggarisbawahi bahwa keberhasilan ini adalah hasil perjuangan kolektif. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat seperti lembaga pemerintah, organisasi sipil, institusi pendidikan, hingga komunitas lokal menjadi modal sosial yang sangat penting. Menurutnya, pemberantasan judi daring bukan semata soal keamanan siber, tetapi merupakan perjuangan bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa dari ancaman yang menggerogoti nilai-nilai sosial dan ekonomi masyarakat.

Beberapa langkah strategis yang dilakukan Kemkomdigi dan berkontribusi terhadap penurunan transaksi antara lain pemblokiran lebih dari 1,3 juta konten judi daring, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pelacakan transaksi mencurigakan, pembatasan kepemilikan kartu SIM maksimal tiga nomor per NIK, serta operasi penegakan hukum oleh Polri yang berhasil menyita aset senilai lebih dari Rp500 miliar dari jaringan judi daring. Selain itu, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital menjadi bagian penting dari penguatan tata kelola ruang digital secara menyeluruh.

Sinergi antarlembaga menjadi kunci utama dalam keberhasilan ini. Tidak ada institusi tunggal yang mampu menyelesaikan persoalan kompleks seperti judi daring tanpa koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas judi daring secara menyeluruh menjadi landasan politik yang kuat bagi satuan tugas untuk bertindak cepat dan tepat.

Dampak positif dari kebijakan ini mulai dirasakan masyarakat. Selain menurunnya jumlah transaksi judi daring, laporan dari sejumlah daerah menunjukkan penurunan signifikan terhadap kasus penyalahgunaan dana rumah tangga, peningkatan produktivitas di kalangan usia muda, serta berkurangnya keluhan masyarakat terhadap aktivitas perjudian digital di lingkungan mereka. Ini menunjukkan bahwa efek domino dari keberhasilan kebijakan tidak hanya berhenti pada angka, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial sehari-hari.

Namun, tantangan tetap ada. Modus operandi jaringan judi daring terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Karena itu, selain pembenahan regulasi dan pemutakhiran teknologi pengawasan, pemerintah juga perlu mendorong literasi digital di seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran publik untuk mengenali, menghindari, dan melaporkan aktivitas mencurigakan di dunia maya adalah tameng utama untuk memperkuat pertahanan nasional dari ancaman digital.

Sebagai bagian dari masyarakat digital yang terus berkembang, kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Judi daring bukan hanya kejahatan ekonomi, tetapi juga masalah moral dan sosial. Maka, setiap langkah yang diambil pemerintah untuk memberantas praktik ini layak mendapatkan dukungan penuh. Jangan biarkan generasi muda kita terjerumus dalam lingkaran gelap perjudian hanya karena kelalaian atau ketidakpedulian kita terhadap apa yang terjadi di ruang digital.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Indonesia terus menegaskan posisinya sebagai negara yang tangguh dan mandiri dalam menghadapi dinamika global, termasuk kebijakan tarif impor proteksionis yang kembali digulirkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Di tengah ketidakpastian pasar dunia dan kecenderungan kebijakan ekonomi unilateral dari beberapa negara besar, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dan terukur untuk melindungi kepentingan nasional serta mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan terjebak dalam reaksi jangka pendek. Ia menjelaskan bahwa strategi jangka panjang telah dirancang dengan berfokus pada penguatan ketahanan ekonomi domestik, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil. Ia juga menambahkan bahwa konsumsi merupakan tulang punggung ekonomi nasional, yang didukung oleh pertumbuhan PDB yang konsisten berada di kisaran lima persen setiap tahun.

Suahasil juga menegaskan bahwa pertumbuhan yang konsisten dan reformasi struktural yang berkelanjutan merupakan senjata utama Indonesia dalam menghadapi kebijakan global yang tidak bersahabat. Ia menekankan pentingnya pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada visi jangka menengah dan panjang, karena langkah semacam itu dinilai lebih efektif dibandingkan respons sesaat terhadap guncangan eksternal. Dalam hal ini, diplomasi ekonomi disebutnya sebagai instrumen penting untuk membuka peluang dan memperkuat ketahanan internal.

Langkah konkret pun diperlihatkan melalui penguatan kerja sama dengan mitra strategis seperti Jepang. Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa di tengah memanasnya perang dagang global akibat kebijakan tarif balasan dari Presiden Trump, Indonesia terus mempererat hubungan bilateral. Ia menjelaskan bahwa baik Indonesia maupun Jepang sama-sama terdampak oleh kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat kepada Indonesia sebelumnya dikenakan tarif 32 persen, sedangkan Jepang 24 persen.

Airlangga memaparkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Jepang telah difasilitasi melalui lebih dari 170 Memorandum of Understanding (MoU), termasuk proyek-proyek strategis dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC). Ia berharap kerja sama tersebut dapat terus ditingkatkan sebagai bantalan penting menghadapi ketidakpastian global, terutama akibat kebijakan tarif Trump yang kebijakan tarifnya menantang, namun justru membuka peluang penguatan kerja sama strategis Indonesia dengan negara lain.

Pemerintah Indonesia juga memahami bahwa kebijakan tarif dari Trump tidak hanya berdampak langsung pada perdagangan internasional, tetapi juga mengubah lanskap geopolitik serta menggeser aliansi ekonomi global. Untuk itu, Indonesia mulai mengoptimalkan keanggotaan dan peran dalam forum-forum multilateral seperti BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa), sebagai bagian dari strategi diplomasi ekonomi yang berpijak pada prinsip bebas aktif.

Pakar politik bidang studi pembangunan dari Universitas Brawijaya, Aswin Ariyanto Azis, menyampaikan pandangannya bahwa BRICS berpotensi menjadi ruang strategis bagi Indonesia dalam menyikapi kebijakan koersif dari Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa forum tersebut dapat menjadi tempat pertukaran strategi antara negara berkembang dalam menghadapi tekanan ekonomi dari negara maju, terutama kebijakan tarif dari Trump.

Aswin juga mendorong agar Indonesia lebih aktif memaksimalkan peran BRICS sebagai forum strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Ia menjelaskan bahwa negara-negara anggota lebih banyak fokus melakukan konsolidasi internal dan menyelamatkan kepentingan nasional masing-masing, namun kondisi tersebut justru menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjadi motor penggerak sinergi negara-negara berkembang.

Aswin menyatakan bahwa prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia tidak berarti netral tanpa arah, melainkan kebebasan menentukan sendiri arah kebijakan luar negeri serta secara aktif memperjuangkan kepentingan nasional. Ia menilai bahwa Indonesia memiliki ruang untuk mengejar kepentingan tersebut melalui forum multilateral alternatif seperti BRICS, yang dinilai lebih mencerminkan solidaritas negara-negara berkembang.

Selain itu, ia menilai bahwa BRICS menawarkan potensi besar sebagai blok ekonomi alternatif terhadap dominasi ekonomi Barat. Keberadaan New Development Bank (NDB) sebagai alternatif Bank Dunia, Contingent Reserve Arrangement (CRA) sebagai pengganti bantuan likuiditas dari IMF, serta sistem pembayaran lintas batas CIPS yang dikembangkan sebagai alternatif SWIFT, menunjukkan adanya upaya nyata menciptakan keseimbangan baru dalam sistem ekonomi global.

Dalam menghadapi kebijakan tarif Trump yang cenderung koersif dan proteksionis, Indonesia tidak menempuh jalur konfrontatif. Sebaliknya, pemerintah menempuh pendekatan diplomasi ekonomi yang cerdas, dengan memanfaatkan forum-forum strategis, memperkuat kemitraan dengan negara-negara sahabat, serta menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk tetap teguh dan berdaulat dalam menghadapi dinamika ekonomi internasional.

Dengan strategi jangka panjang, kolaborasi internasional yang terukur, serta penguatan fondasi ekonomi domestik, Indonesia membuktikan bahwa ketangguhan ekonomi bukan dibangun dari reaksi sesaat, melainkan dari visi strategis dan keberanian untuk menentukan jalan sendiri. Di tengah gejolak global, Indonesia melangkah sebagai kekuatan yang mandiri, cerdas, dan disegani di panggung dunia.

Komitmen ini juga tercermin dalam arah kepemimpinan nasional yang semakin progresif dalam memperkuat daya tawar Indonesia di tingkat global. Melalui pendekatan yang terukur, Indonesia tidak hanya bertahan di tengah tekanan, tetapi juga memanfaatkan momentum global untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaulat. Diplomasi ekonomi bukan lagi sekadar respons terhadap dinamika luar, melainkan menjadi instrumen aktif untuk meneguhkan posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi menengah yang strategis dan penuh percaya diri dalam kancah internasional.

*) Pemerhati Hubungan Internasional