Arsip Bulanan: Mei 2025

Jakarta – Indonesia kembali menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) yang berlangsung pada 12–15 Mei 2025. Forum ini menjadi momen strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan peran dalam diplomasi strategis di antara negara-negara Muslim serta memperkuat posisi sebagai pemimpin diplomasi di kancah global.

Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Prof. Teuku Rezasyah, menilai bahwa posisi Indonesia sangat strategis dalam dunia Islam. “Sebagai negara Muslim moderat yang diterima luas, Indonesia memiliki legitimasi kuat untuk menjadi tuan rumah kredibel dan pemimpin dalam membangun diplomasi antarnegara Muslim,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya forum ini di tengah berbagai krisis global, dari ketegangan geopolitik hingga tantangan ekonomi. “Ini momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan globalnya, bukan hanya di PUIC, tapi juga di forum internasional lain seperti G20 dan BRICS,” jelasnya. Menurutnya, konferensi ini sebaiknya tidak hanya berhenti pada pernyataan politik, tetapi menghasilkan kerja sama nyata di bidang teknologi, pengembangan SDM, dan investasi ekonomi antarnegara OKI.

Lebih lanjut, Prof. Rezasyah mendorong Indonesia membangun koalisi strategis dengan negara-negara kaya anggota OKI seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Iran. Kerja sama ini dinilai penting untuk memperkuat investasi dan inovasi teknologi yang dibutuhkan dunia Islam ke depan. Ia juga menyoroti potensi besar kerja sama ekonomi dan pariwisata dengan negara-negara seperti Aljazair, Mesir, dan Kuwait.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa forum PUIC menjadi platform penting dalam memperkuat peran parlemen negara-negara Islam dalam diplomasi global. “Kerja sama yang erat antarnegara anggota OKI akan menjadi kekuatan baru dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang,” ujarnya.

Konferensi ini membahas berbagai isu strategis, termasuk pemberdayaan perempuan dan generasi muda. Menurut Mardani, keterlibatan perempuan dan pemuda dalam pengambilan keputusan politik dan sosial menjadi langkah penting dalam menciptakan kepemimpinan yang lebih inklusif. “Negara-negara Islam perlu membuka ruang lebih luas bagi perempuan dan generasi muda untuk mengambil peran strategis,” tambahnya.

Penyelenggaraan PUIC ke-19 di Jakarta pun mendapat apresiasi luas. Selain sukses secara logistik, konferensi ini dinilai berhasil mengangkat isu-isu substansial yang relevan dengan tantangan dunia Islam saat ini. Indonesia tak hanya tampil sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai pemimpin wacana yang mampu menjembatani kepentingan beragam negara Muslim.

Jakarta – Penyelenggaraan Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) menjadi peluang penting bagi Indonesia untuk memperkuat peran strategisnya dalam menjalin solidaritas di antara negara-negara Muslim. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, forum ini dinilai sebagai momen yang tepat bagi Indonesia untuk mendorong kerja sama dan persatuan dunia Islam. Profesor Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad), Teuku Rezasyah, menilai forum ini sebagai wadah strategis bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi Islam.

“Konferensi PUIC bukan sekadar forum formal, melainkan kesempatan strategis bagi Indonesia untuk memainkan peran penting dalam merespons berbagai dinamika global yang sedang berkembang, mulai dari konflik di Timur Tengah, ketegangan AS-Tiongkok, hingga krisis di Eropa Timur,” ujar Teuku.

Ia menambahkan, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia dan citra sebagai negara Muslim moderat, Indonesia memiliki posisi yang unik dan kuat di antara negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). “Indonesia telah lama diterima sebagai mitra yang kredibel dan independen di mata dunia Islam. Ini menjadi modal penting untuk menjadi tuan rumah dan penggerak diplomasi antarparlemen negara Muslim,” paparnya.

Lebih jauh, Teuku menyebut bahwa penyelenggaraan PUIC saat ini sangat relevan, mengingat dunia sedang menghadapi berbagai krisis global. Melalui konferensi ini, Indonesia tidak hanya bisa menunjukkan kepemimpinan di dunia Islam, tetapi juga memperkuat perannya di forum internasional lainnya seperti G20, BRICS, dan OKI.

Namun, ia mengingatkan bahwa forum ini tidak boleh berhenti pada pernyataan politik semata. “Sudah waktunya PUIC menghasilkan sesuatu yang lebih konkret. Kita perlu mendorong kerja sama nyata dalam bidang ekonomi, teknologi, pengembangan SDM, dan pemberdayaan perempuan. Ini jauh lebih berdampak dibanding sekadar deklarasi,” tegasnya.

Teuku juga menyarankan agar Indonesia membangun koalisi strategis dengan negara-negara kaya anggota OKI, seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Iran. Kolaborasi ini dapat menjadi pendorong investasi lintas kawasan serta penguatan inovasi dan transfer teknologi di antara negara-negara Islam.

“Kerja sama ekonomi tidak hanya soal perdagangan barang, tapi juga harus mencakup pertukaran pengetahuan, pengembangan riset teknologi, dan penguatan sektor industri kreatif antarnegara OKI,” imbuhnya.

Peran parlemen juga tak kalah penting dalam konteks diplomasi ini. Teuku menekankan bahwa parlemen memiliki kekuatan moral dan legitimasi untuk mendorong kebijakan luar negeri yang lebih berpihak pada isu-isu kemanusiaan. “Dalam kasus Palestina, misalnya, parlemen dapat menjadi penggerak dukungan konkret yang lebih kuat dan konsisten,” ujarnya.

Ia pun mendorong agar Konferensi PUIC dapat dijadikan momentum untuk memperluas kemitraan ekonomi dan pariwisata antarnegara Islam. Negara-negara seperti Aljazair, Mesir, Iran, Yordania, Kuwait, dan Libya, menurutnya, memiliki potensi besar untuk menjalin kerja sama di bidang ekspor-impor, investasi, dan pariwisata berbasis nilai-nilai Islam.

“Pertukaran wisatawan, program beasiswa, kerja sama UMKM, dan promosi wisata halal dapat menjadi jembatan konkret mempererat hubungan antarnegara Muslim,” tambah Teuku.

Melalui pendekatan yang inklusif, solutif, dan konkret, Indonesia berpeluang besar menjadikan Konferensi ke-19 PUIC bukan hanya sebagai pertemuan simbolik, tetapi juga sebagai tonggak penting dalam memperkuat solidaritas, kemitraan, dan masa depan bersama dunia Islam. [-red]

Jakarta – Konferensi Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI (PUIC) ke-19 yang digelar di Indonesia menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat solidaritas antarnegara Muslim di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Prof. Teuku Rezasyah.

Menurut Prof. Rezasyah, konferensi ini hadir di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah, ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta krisis yang belum mereda di Eropa Timur. “Situasi ini menuntut solidaritas nyata dan kerja sama antarnegara Muslim untuk menghadapi tantangan bersama,” ujarnya.

Sebagai negara Muslim moderat dengan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara dan anggota aktif dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia dinilai layak menjadi tuan rumah yang kredibel. Lebih dari itu, Indonesia dapat memainkan peran kepemimpinan dalam membangun diplomasi yang konstruktif di kalangan negara-negara Muslim.

Prof. Rezasyah menekankan bahwa penyelenggaraan PUIC sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini. “Indonesia dapat menunjukkan kepemimpinan globalnya di antara negara-negara Muslim, serta memperkuat posisinya di forum-forum internasional seperti G20, BRICS, dan OKI,” katanya.

Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya agar konferensi ini tidak sekadar menghasilkan pernyataan politik. “Perlu ada dorongan kuat untuk membangun kerja sama konkret, terutama di bidang ekonomi, teknologi, pemberdayaan perempuan, dan pengembangan sumber daya manusia,” tegasnya.

Ia juga mendorong Indonesia untuk membentuk koalisi strategis dengan negara-negara kaya anggota OKI seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Iran guna memperkuat investasi, perdagangan, dan inovasi teknologi. “Koalisi semacam ini akan meningkatkan daya saing dunia Islam di panggung global,” tambahnya.

Prof. Rezasyah turut menyoroti peran penting parlemen dalam diplomasi multilateral. Menurutnya, parlemen memiliki posisi strategis dalam menjaga nilai moral dan mengawasi kebijakan luar negeri, khususnya dalam merespons isu-isu kemanusiaan seperti konflik Palestina.

Konferensi PUIC ini juga diharapkan mampu membuka peluang kemitraan baru, khususnya di sektor ekonomi dan pariwisata antarnegara OKI. “Kerja sama ekspor, investasi, dan pertukaran wisatawan dengan negara-negara seperti Aljazair, Mesir, Iran, Yordania, Kuwait, dan Libya harus diintensifkan,” pungkasnya.

Dengan menjadi tuan rumah PUIC ke-19, Indonesia tidak hanya memperkuat perannya dalam dunia Islam, tetapi juga menunjukkan kapasitas diplomatiknya dalam menjawab tantangan global secara inklusif dan progresif.

Jakarta, — Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, pelaksanaan Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Jakarta menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk memainkan peran kunci sebagai pemersatu dunia Islam dan penggerak diplomasi multilateral yang lebih berdaya guna.

Profesor Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai bahwa penyelenggaraan PUIC bukan sekadar agenda rutin, melainkan peluang strategis yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia. Di tengah konflik yang membara di Timur Tengah, ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta krisis yang berkepanjangan di Eropa Timur, Indonesia dinilai mampu menawarkan pendekatan kolaboratif dan diplomasi yang sejuk dalam meredakan ketegangan global.

“Ini adalah momen strategis bagi Indonesia untuk memperkuat solidaritas antarnegara Muslim sekaligus menunjukkan kepemimpinan globalnya dalam menghadapi situasi dunia yang tidak menentu,” ujar Teuku Rezasyah.

Lebih jauh, Teuku menekankan bahwa forum PUIC sangat relevan dengan konteks global saat ini yang dipenuhi krisis multidimensional—mulai dari kemanusiaan, energi, pangan, hingga lingkungan. Melalui konferensi ini, Indonesia dapat memperkokoh peranannya dalam berbagai forum internasional seperti G20, BRICS, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), tidak hanya sebagai peserta, tetapi sebagai inisiator dan penentu arah kebijakan global yang lebih berkeadilan.

“PUIC memberikan ruang bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa negara Muslim bisa menjadi bagian dari solusi global, bukan hanya penonton,” tegasnya.

Di bidang ekonomi dan teknologi, Teuku Rezasyah mengusulkan pentingnya membentuk koalisi strategis di antara negara-negara OKI yang memiliki kekuatan finansial dan sumber daya besar. Negara seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Iran disebutnya sebagai mitra kunci bagi Indonesia dalam membangun ekosistem investasi, perdagangan, serta inovasi teknologi yang dapat mempercepat kemajuan negara-negara Islam.

“Indonesia harus merancang aliansi konkret dengan negara-negara kaya di dunia Islam untuk mengamankan kepentingan jangka panjang dalam bidang ekonomi dan teknologi. Tanpa kolaborasi, kita akan tertinggal,” ungkapnya.

Tak kalah penting adalah peran parlemen dalam menjaga arah kebijakan luar negeri yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks PUIC, Teuku menekankan bahwa parlemen dapat menjadi kekuatan penyeimbang terhadap eksekutif, terutama dalam merespons isu-isu sensitif seperti konflik Palestina dan pelanggaran hak-hak dasar umat Muslim di berbagai belahan dunia.

“Parlemen adalah benteng moral negara. Mereka punya tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa diplomasi kita tidak hanya berpijak pada kepentingan politik, tetapi juga pada nilai kemanusiaan dan keadilan global,” paparnya.

Konferensi PUIC ke-19 ini membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya panggung logistik dari sebuah pertemuan internasional, tetapi pemain utama yang berkontribusi pada lahirnya solusi konkret dari dunia Islam untuk dunia. Dengan kekuatan diplomasi parlementer, jejaring strategis, serta visi inklusif yang dimiliki, Indonesia terus meneguhkan posisinya sebagai jangkar stabilitas dan suara moral dalam kancah global.

Jakarta – Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang berlangsung di Jakarta menjadi ajang strategis bagi Indonesia untuk menegaskan peran sentralnya dalam memimpin solidaritas dan kerja sama antarnegara Muslim.

Dalam pandangan Prof. Dr. Teuku Rezasyah, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad), konferensi ini bukan sekadar seremoni diplomatik, tetapi merupakan momen penting yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia.

“UIC hadir di tengah dinamika geopolitik global yang sedang bergejolak—mulai dari ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik berkepanjangan di Timur Tengah, hingga krisis di Eropa Timur,” unkapnya.

Di tengah situasi tersebut, Indonesia, sebagai negara Muslim moderat dengan rekam jejak diplomatik yang baik, memiliki kapasitas unik sebagai jembatan dan pemersatu negara-negara anggota OKI.

“Konferensi ini merupakan kesempatan strategis bagi Indonesia untuk memperkuat solidaritas antarnegara Muslim dan memimpin dalam kerja sama internasional,” ujar Prof. Rezasyah dalam kesempatan dialog bersama salah satu stasiun Radio di Jakarta.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Indonesia telah membuktikan diri sebagai negara yang aktif di berbagai forum global, seperti G20, BRICS, dan OKI. Hal ini mencerminkan potensi besar Indonesia dalam menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang di berbagai sektor strategis, khususnya di dunia Islam.

“Konferensi ini tidak hanya menghasilkan pernyataan politik, tetapi juga mampu melahirkan tindak lanjut konkret. Kerja sama ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan perempuan, dan kolaborasi teknologi harus menjadi fokus utama,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya membentuk koalisi strategis dengan negara-negara kaya OKI seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Iran untuk mempercepat investasi dan inovasi teknologi.

Ia juga menyoroti peran vital parlemen dalam diplomasi multilateral, terutama dalam menjaga konsistensi nilai moral dan merespons isu-isu kemanusiaan, seperti konflik Palestina.

“Parlemen harus menjadi pengimbang terhadap kebijakan eksekutif yang sering kali lebih pragmatis,” tambahnya.

Selain itu, konferensi ini diharapkan mendorong sinergi antarnegara OKI dalam sektor ekonomi dan pariwisata. Kerja sama konkret seperti ekspor, investasi bersama, serta pertukaran wisatawan dengan negara-negara seperti Aljazair, Mesir, Iran, Yordania, Kuwait, dan Libya perlu diperluas guna mempererat hubungan antarbangsa.

Dengan spirit kolaborasi dan visi ke depan, Indonesia diharapkan dapat menjadi garda depan dalam membentuk tatanan dunia Islam yang lebih kuat, mandiri, dan bersatu melalui platform seperti PUIC ini.

Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) pada 12–15 Mei 2025. Konferensi PUIC merupakan forum penting yang menghimpun parlemen dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Event internasional ini menjadi momentum strategis bagi Indonesia sekaligus memperkuat posisinya dalam diplomasi parlemen di tingkat global, khususnya di kalangan negara-negara Islam.

Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States atau PUIC, merupakan pertemuan parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam beserta negara pengamat, Konferensi ke-19 PUIC tahun 2025 ini, bukan sekadar pertemuan formal, melainkan sebuah orkestrasi global untuk menciptakan harmoni kemajuan lintas negara-negara Islam. Sebagai tuan rumah, Indonesia menekankan pentingnya penguatan institusi dan tata kelola pemerintahan yang baik bagi negara-negara anggota OKI.

Penunjukan Indonesia sebagai penyelenggara konferensi parlemen internasional mencerminkan pengakuan global terhadap posisi strategis Indonesia dalam lanskap politik dunia Islam serta kapasitas negara ini dalam menyelenggarakan pertemuan multilateral skala besar. Momen penting ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai jembatan dialog antar peradaban dan pemimpin moderat dalam komunitas negara-negara Islam

Sebagai tuan rumah, Indonesia menekankan pentingnya penguatan institusi dan tata kelola pemerintahan yang baik bagi negara-negara anggota OKI. Teuku Rezasyah, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) berpendapat bahwa PUIC kali ini sebagai momentum strategis bagi Indonesia. Konferensi PUIC merupakan kesempatan strategis bagi Indonesia untuk memperkuat solidaritas antarnegara Muslim di tengah dinamika geopolitik global, seperti konflik di Timur Tengah, ketegangan AS-Tiongkok, dan krisis di Eropa Timur.

Prof. Teuku Rezasyah mengatakan bahwa sebagai negara Muslim moderat yang diterima luas di kalangan negara OKI, Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi tuan rumah yang kredibel serta pemimpin dalam membangun diplomasi antarnegara Muslim. Apalagi Penyelenggaraan PUIC sangat relevan karena dunia tengah menghadapi berbagai krisis, dan Indonesia terbukti dapat menunjukkan kepemimpinan globalnya di antara negara-negara Muslim serta memperkuat peran dalam forum internasional seperti G20, BRICS, dan OKI.

Dorongan untuk menunjukkan aksi nyata, bukan hanya pernyataan politik semata, konferensi ini diharapkan tidak hanya menghasilkan deklarasi politik, tetapi juga mendorong kerja sama konkret di bidang ekonomi, teknologi, pemberdayaan perempuan, kerjasama kemanusiaan dan pengembangan SDM antarnegara OKI.

Dalam sebuah kesempatan, Teuku Rezasyah menekankan pentingnya Koalisi Strategis dalam Penguatan Ekonomi dan Teknologi, Indonesia disarankan membangun koalisi dengan negara-negara kaya anggota OKI seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Iran untuk memperkuat investasi, perdagangan, dan inovasi teknologi.

Dalam lanskap diplomasi multilateral kontemporer, parlemen telah mengukuhkan posisinya sebagai institusi krusial yang tidak hanya mengawasi kebijakan luar negeri, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral dalam hubungan internasional. Sebagai representasi langsung dari suara rakyat, lembaga legislatif memiliki legitimasi unik untuk mengangkat isu-isu kemanusiaan. Konferensi PUIC juga diharapkan menjadi ajang membangun kemitraan ekonomi dan pariwisata, seperti kerja sama ekspor, investasi, dan pertukaran wisatawan dengan negara-negara seperti Aljazair, Mesir, Iran, Yordania, Kuwait, dan Libya.

Kekuatan parlemen memang terletak pada kemampuannya menjadi penyeimbang terhadap pengambilan keputusan eksekutif, memastikan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya mempertimbangkan kepentingan strategis negara, tetapi juga prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Melalui diplomasi parlementer, dialog antarnegara dapat berlangsung dengan dimensi yang lebih menyeluruh.

Dalam forum multilateral seperti PUIC, parlemen dari berbagai negara dapat membangun konsensus tentang isu-isu sensitif, mendorong resolusi konflik berdasarkan keadilan, dan menjamin bahwa solidaritas terhadap penderitaan kemanusiaan tetap menjadi prioritas dalam hubungan internasional.

Di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, krisis ekonomi, perubahan iklim, dan berbagai konflik regional, PUIC menegaskan pentingnya penguatan institusi sebagai benteng pertahanan. Konferensi ini diharapkan menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam membangun sistem pemerintahan yang kokoh. Mardani meyakini bahwa tata kelola yang baik akan mendukung terciptanya stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara anggota PUIC.

Konferensi PUIC tahun ini menyandang makna istimewa dengan mengangkat tema “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience“. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI P Mardani Ali Sera mengatakan bahwa melalui tema yang diusung Indonesia selaku tuan rumah pada konferensi PUIC 2025, Indonesia mendorong negara-negara peserta untuk membangun fondasi kuat dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Penguatan institusi menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Tema yang diusung menggambarkan kesadaran kolektif negara-negara anggota OKI bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi yang kuat merupakan fondasi utama dalam membangun ketahanan menghadapi berbagai tantangan global.

Good governance, atau tata kelola yang baik, adalah konsep yang mengacu pada sistem pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan. Ini melibatkan cara pemerintah mengambil keputusan, menjalankan kebijakan, dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Transparansi kebijakan dan pengelolaan sumber daya merupakan instrumen vital dalam demokrasi modern. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat mengawasi kesesuaian kebijakan dengan kepentingan umum, serta terlibat dalam perumusan kebijakan berbasis data faktual. Dengan demikian, keterbukaan informasi menjadi salah satu fondasi bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif.

Menjadi tuan rumah Konferensi PUIC OKI 2025 memberikan kesempatan berharga bagi Indonesia untuk mengembangkan beberapa aspek strategis dalam hubungan internasionalnya. Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperdalam relasi diplomatiknya dengan berbagai negara yang tergabung dalam OKI.

Persiapan penyelenggaraan PUIC OKI ini sangat mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendorong kerja sama internasional yang lebih efektif dan berkelanjutan. Indonesia memiliki kesempatan untuk membuktikan upaya konkretnya dalam memfasilitasi dialog konstruktif dan pertukaran ide di antara para pemangku kepentingan global.

Penyelenggaraan konferensi diyakini sarana untuk memperkuat peran diplomasi parlemen yang melengkapi upaya diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak kalah penting, forum ini menjadi wadah untuk Indonesia memfasilitasi pembentukan kesepakatan bersama dalam berbagai persoalan yang menjadi fokus kolektif negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Forum ini mempertegas posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang berperan aktif dalam arena diplomasi global. []

—

Writer : Reenee WA (International Relations and Public Policy Observer / Former Journalist)

Editor : Agush A. Apituley

JAKARTA — Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan bahwa
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri pembukaan Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

“Pak Prabowo Insya Allah confirm akan hadir, tentu ditemani oleh Mbak Puan sebagai tuan rumah” terang Ketua BKSAP.

Kehadiran Prabowo dalam forum parlemen negara-negara Islam tersebut menjadi simbol penting dari komitmen Indonesia terhadap perdamaian global dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Konferensi PUIC ke-19 yang berlangsung pada 12–15 Mei 2025 ini mengusung tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience” dan akan dihadiri sekitar 450 anggota parlemen dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pembukaan yang sarat pesan tentang perdamaian dan kemakmuran bersama.

“Message-nya sama, Indonesia siap untuk jadi negara yang menjadi jembatan bagi semuanya, menuju kemakmuran yang sama, perdamaian bersama,” ujar Mardani.

Dalam konteks kepemimpinan global, kehadiran Prabowo menunjukkan peran aktif Indonesia dalam menciptakan dialog konstruktif antarnegara Islam, termasuk sebagai fasilitator bagi penyelesaian konflik regional.

Hal ini juga ditegaskan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, yang menyatakan bahwa Indonesia diharapkan bisa berperan menjembatani konflik India dan Pakistan.

“Indonesia dapat berperan untuk menjembatani konflik kedua negara ini, apalagi Indonesia memiliki hubungan baik dengan Pakistan dan India,” kata Nico.

Selain isu perdamaian, forum ini juga membahas penguatan peran perempuan dan pemuda dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mencerminkan semangat Indonesia dalam mendorong inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan di dunia Islam.*

Jakarta – DPR RI kembali menunjukkan peran aktifnya dalam mendorong kerja sama multilateral yang berfokus pada isu-isu strategis global melalui partisipasinya dalam Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC). Dalam forum yang berlangsung di Jakarta pada 12–15 Mei 2025, DPR RI menekankan pentingnya penyediaan akses air bersih, pemberdayaan pemuda, serta perlindungan lingkungan sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fathi, menyampaikan dalam 11th Meeting of the Specialised Standing Committee on Economic Affairs and the Environment bahwa Indonesia mendorong pentingnya akses air yang aman dan bersih, khususnya bagi masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

“Indonesia tadi mendorong draft untuk diberikan akses air yang aman, yang bersih, tersedia bagi orang-orang, khususnya di daerah terluar, daerah terpencil, yang belum terjangkau oleh infrastruktur seperti yang dinikmati masyarakat perkotaan,” ujarnya.

Fathi juga menegaskan bahwa ketersediaan air bersih merupakan bagian dari prioritas nasional yang sejalan dengan arahan Presiden RI. “Bahwa kita ini harus merdeka, harus mendapatkan akses air sebesar-besarnya bagi masyarakat, karena air ini adalah unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia,” tegasnya.

Ia juga memandang forum PUIC sebagai sarana efektif untuk menyuarakan kepedulian terhadap isu-isu lingkungan dan kemanusiaan. “Saya pikir PUIC ini adalah forum yang sangat efektif dalam rangka membuat dunia menjadi lebih baik lagi,” tambah politisi Fraksi Demokrat ini.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, dalam sidang pada 12 Mei 2025 menegaskan dukungan DPR terhadap intervensi strategis di bidang ekonomi. Ravindra menyoroti pentingnya pemberdayaan generasi muda, konservasi sumber daya air, dan perlindungan lingkungan.

Berdasarkan data SESRIC, pemuda usia 15–24 tahun di negara-negara OKI mencapai 350 juta jiwa atau sekitar 29% dari total populasi pemuda global.
“Generasi muda adalah penggerak ekonomi baru. Kami di DPR RI berperan sebagai regulator, fasilitator, dan enabler untuk menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya inovator muda yang solutif dan adaptif,” ungkapnya.

Delegasi dari Turkiye dan Tunisia juga menyuarakan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam. Dalam diskusi tersebut, DPR RI menggarisbawahi bahwa krisis air dan kerusakan ekosistem tidak dapat diselesaikan tanpa kolaborasi antarnegara dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Forum PUIC ke-19 yang mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience” dihadiri 38 negara dari total 54 negara anggota OKI. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menjelaskan bahwa PUIC bertujuan mempererat solidaritas antarnegara Islam dan memperjuangkan kepentingan bersama melalui pendekatan legislatif.

Keberhasilan Indonesia dalam menyuarakan agenda strategis ini mencerminkan komitmen kuat DPR RI dalam mendukung kesejahteraan umat melalui diplomasi parlementer.

Jakarta — Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) yang tengah berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, tidak hanya membahas isu-isu strategis dunia Islam, tetapi juga menegaskan pentingnya peran parlemen dalam mendorong perdamaian global, termasuk upaya penyelesaian konflik antara India dan Pakistan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan parlemen negara sahabat, menyampaikan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia. Pertemuan dilakukan secara terpisah dengan pimpinan parlemen dari Aljazair, Bahrain, Oman, dan Republik Ceko yang hadir sebagai observer.

“Baru saja kami melaksanakan pertemuan bilateral dengan pimpinan parlemen Aljazair, Bahrain, Oman, juga Ceko. Dalam pertemuan itu, kami membahas berbagai isu internasional, termasuk pentingnya upaya bersama untuk mewujudkan perdamaian antarbangsa,” ujar Puan.

Dalam dialog tersebut, Puan juga menyinggung pentingnya penguatan kerja sama antarparlemen untuk menyikapi berbagai dinamika global. Ia menekankan bahwa parlemen memiliki peran strategis sebagai jembatan diplomasi dan penjaga stabilitas regional.

“Tidak ada solusi yang lebih baik dari perdamaian yang dicapai lewat diplomasi dan saling pengertian,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menambahkan bahwa Indonesia siap memediasi sejumlah konflik internasional. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah konflik antara India dan Pakistan.

“Insyaallah kami akan menjadi mediator perdamaian. Kami tidak menegasikan konflik yang ada, tetapi kami berupaya melihat dari semua perspektif dan mencari titik temu. Fokus kami adalah solusi berbasis perdamaian,” ujar Mardani.

Ia menekankan bahwa dalam upaya mediasi, Indonesia akan menjaga netralitas dan tidak berpihak, termasuk dalam konflik India-Pakistan dan konflik lainnya seperti Rusia-Ukraina.

Konferensi PUIC ke-19 yang berlangsung dari 12 hingga 15 Mei 2025 ini dihadiri oleh lebih dari 450 delegasi dari 38 negara anggota PUIC dan 10 negara pengamat. Mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”, konferensi ini menjadi momentum penting bagi parlemen dunia Islam untuk memperkuat solidaritas, serta mengambil peran aktif dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.**

Jakarta – Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sejak 12 hingga 15 Mei 2025, dipastikan akan menghasilkan sebuah dokumen penting yang dinamai Jakarta Declaration atau Deklarasi Jakarta.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa deklarasi ini akan menjadi hasil utama dari konferensi internasional tersebut. Ia menambahkan bahwa sejumlah delegasi juga mengusulkan penamaan alternatif untuk deklarasi tersebut.

“Outcome dari PUIC ini kita menyebutnya Jakarta Declaration. Tetapi sebagian ingin usul Senayan Declaration, karena tempatnya di Senayan,” ujar Mardani.

Deklarasi yang akan dihasilkan tersebut diharapkan mencerminkan semangat kerja sama antar parlemen negara anggota OKI dalam memajukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memperkuat institusi sebagai pilar ketahanan negara. Tema ini selaras dengan tema besar konferensi tahun ini, yaitu Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.

Konferensi ke-19 PUIC kali ini memiliki arti penting karena juga bertepatan dengan peringatan 25 tahun atau silver jubilee organisasi tersebut yang didirikan pada tahun 1999. Acara ini dihadiri sekitar 450 delegasi dari 38 negara anggota OKI dan 10 negara pengamat (observer).

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan menghadiri langsung pembukaan Konferensi PUIC pada Rabu, 14 Mei 2025, di Kompleks Parlemen Senayan. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia terhadap diplomasi parlementer dan solidaritas antarnegara Islam.

Mardani juga menyoroti alasan pemilihan lokasi penyelenggaraan konferensi di Gedung DPR RI, yang merupakan bagian dari langkah efisiensi pemerintah.

“Kenapa tempatnya di Senayan? Tentu mendukung program efisiensi dari Pak Prabowo. Ya, kita punya tempat sendiri dan bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa banyak delegasi menyampaikan kekaguman mereka terhadap fasilitas dan suasana Gedung DPR RI yang dinilai strategis dan ramah lingkungan.

“Komentar dari sebagian besar delegasi itu kagum. Ini kompleksnya besar, greeny, di tengah kota, dan tempat pertemuannya bagus-bagus,” tambahnya.

Dengan berbagai agenda penting yang digelar selama empat hari pelaksanaan, Konferensi PUIC 2025 di Jakarta diharapkan memperkuat kolaborasi antarparlemen dalam menyuarakan isu-isu strategis global, terutama yang berkaitan dengan dunia Islam.

Deklarasi Jakarta yang akan diumumkan pada penutupan konferensi diharapkan mampu menjadi panduan bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif, meningkatkan peran parlemen dalam menjaga stabilitas global, serta mempererat solidaritas antarnegara anggota OKI dalam menghadapi tantangan zaman.

Konferensi ini sekaligus menjadi penegasan posisi Indonesia sebagai tuan rumah yang mampu menyelenggarakan pertemuan internasional dengan standar tinggi, serta memainkan peran strategis dalam memajukan diplomasi antarparlemen dunia Islam. [-red]