Arsip Bulanan: Mei 2025

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dalam memberantas praktik Judi Daring yang kian marak dan terus berevolusi. Dalam upaya terbarunya, OJK telah membekukan sekitar 14 ribu rekening bank yang dicurigai terlibat dalam aktivitas keuangan ilegal terkait perjudian daring. Langkah ini menyusul semakin canggihnya modus operandi yang digunakan para pelaku untuk mengelabui sistem perbankan dan publik.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindung Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa pelaku Judi Daring kini mengembangkan strategi lebih licik. Mereka menyamarkan situs judi sebagai laman edukasi, menggunakan pulsa sebagai sarana pembayaran, hingga memanfaatkan rekening tidak aktif dan jasa penukaran uang untuk mencuci dana hasil kejahatan.

“Meski berbagai upaya penindakan telah dijalankan, masyarakat masih saja menjadi korban karena pelaku terus mengembangkan pendekatan yang lebih licik dan sulit dikenali,” ujar Friderica

Bahkan, lanjutnya, terdapat modus baru berupa rekayasa transaksi ekspor-impor fiktif guna menyamarkan aliran dana agar seolah-olah sah di mata sistem keuangan formal. “Skema ini dibuat sedemikian rupa agar tak terdeteksi oleh sistem pemantauan transaksi keuangan dan memancing kepercayaan masyarakat,” imbuhnya.

Selain penindakan, OJK mengedepankan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya preventif. Kiki menegaskan pentingnya literasi digital agar masyarakat tidak mudah tergoda oleh iming-iming keuntungan instan.

“Tujuan kami bukan hanya memberantas aliran dana ke situs ilegal, tapi juga menciptakan masyarakat yang melek finansial dan memiliki ketahanan terhadap godaan perjudian Daring” tegasnya.

Sementara itu, pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo, menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif berbasis teknologi dalam memblokir rekening yang dicurigai. Menurutnya, sistem deteksi dini berbasis data intelijen dari PPATK perlu diintegrasikan dengan prosedur verifikasi lintas sektor secara transparan.

“Prosedur pemblokiran harus melalui tahapan yang berbasis data dan verifikasi valid, agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat yang sah,” jelas Arianto.

Ia juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dan perlindungan nasabah dalam setiap proses pemblokiran. “Munculnya kasus salah sasaran menunjukkan bahwa proses deteksi dan validasi perlu diperkuat,” ujarnya.

Dengan pendekatan menyeluruh antara penindakan, pengawasan teknologi, dan edukasi masyarakat, OJK bersama pemangku kepentingan berupaya keras memutus mata rantai Judi Daring yang kian meresahkan.

Jakarta – Indonesia dan Prancis akan memperkuat kerja sama strategis di bidang alat utama sistem senjata (alutsista) dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, ke Indonesia. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa kedua negara akan menandatangani letter of intent (LoI) untuk pengembangan alutsista strategis guna memperdalam kemitraan pertahanan.

“Kita akan menandatangani LoI besok bersama para menteri lainnya. Intinya, kita akan mengembangkan kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Prancis, khususnya untuk alutsista strategis,” ujar Menhan Sjafrie di Jakarta, Rabu (28/5/2025). Ia menjelaskan bahwa kerja sama ini akan berfokus pada pengembangan pesawat tempur dan kapal selam, dua aset penting untuk memperkuat kapabilitas pertahanan Indonesia. “Pesawat tempur dan kapal selam menjadi prioritas,” tambahnya.

Selain agenda penandatanganan LoI di Istana Merdeka, Presiden Macron juga dijadwalkan mengunjungi Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau fasilitas pendidikan bahasa Prancis yang diperuntukkan bagi calon perwira TNI. “Presiden Macron akan melihat laboratorium bahasa Prancis, di mana para prajurit TNI, baik perwira maupun bintara yang akan dikirim ke Prancis, telah mahir berbahasa Prancis,” ungkap Sjafrie. Program ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam kerja sama internasional.

Dalam pertemuan dengan Menhan Sjafrie, Presiden Macron menyampaikan antusiasmenya untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah mitra strategis yang bersahabat, dan Prancis ingin mempererat hubungan bilateral. “Hubungan kedua negara sangat strategis, dan Indonesia adalah mitra yang sangat bersahabat,” ujar Macron.

Kunjungan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan Indonesia-Prancis, khususnya di bidang pertahanan, ekonomi, dan kebudayaan. Kemitraan ini tidak hanya memperdalam kerja sama bilateral, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kancah pertahanan regional dan global.

Dengan LoI ini, kedua negara berupaya membangun kolaborasi teknologi pertahanan yang inovatif, termasuk transfer teknologi dan pengembangan kapabilitas bersama, sekaligus mendorong pertukaran pendidikan dan pelatihan militer untuk masa depan yang lebih aman dan stabil.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi nasional melalui peluncuran enam paket stimulus konsumsi domestik. Salah satu yang paling ditunggu adalah diskon tarif listrik sebesar 50 persen, yang menjadi bagian dari paket stimulus konsumsi kuartal II tahun 2025.

Program diskon listrik ini ditujukan kepada 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keringanan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus mendorong produktivitas masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peluncuran resmi kebijakan ini dijadwalkan pada 5 Juni 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa enam stimulus konsumsi ini akan menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan dampak yang signifikan.

“Pemerintah menyiapkan enam stimulus konsumsi domestik yang dijadwalkan akan diluncurkan pada 5 Juni 2025,” ujar Airlangga.

Rincian enam stimulus konsumsi tersebut diskon transportasi kereta api, pesawat, dan kapal laut selama libur sekolah; potongan tarif tol untuk 110 juta pengendara selama Juni–Juli 2025; diskon tarif listrik 50 persen untuk rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 VA; bansos pangan melalui tambahan alokasi kartu sembako dan bantuan pangan; Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta, termasuk guru honorer; serta diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi sektor padat karya.

Sementara itu, PT PLN (Persero) telah mencuri perhatian publik melalui program bertajuk “Bangkit Lebih Terang” yang telah berlangsung pada 10–23 Mei 2025. Dalam program tersebut, PLN memberikan potongan biaya tambah daya hingga 50 persen bagi pelanggan tegangan rendah mulai dari 450 VA hingga 5.500 VA yang ingin meningkatkan daya listriknya sampai 7.700 VA.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Edi Sri Mulyanti, menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk apresiasi PLN kepada masyarakat. Promo ini ditujukan khusus bagi pelanggan yang sudah terdaftar sebelum 1 Mei 2024 dan hanya dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile.

“Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” ujar Edi Sri.

Meskipun belum ada pengumuman resmi dari PLN mengenai kelanjutan diskon tarif listrik untuk bulan Juni dan Juli 2025, keberadaan program ini telah disebut dalam rapat koordinasi nasional. Hal Ini mengindikasikan bahwa PLN dan pemerintah telah berkoordinasi untuk menjadikan diskon tarif listrik sebagai bagian integral dari stimulus konsumsi domestic.

Langkah ini tidak hanya memberi manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga memberikan efek berganda bagi sektor UMKM, industri rumah tangga, dan ekonomi lokal secara keseluruhan.

(*)

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemerintah kembali menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi jilid 2, yang akan resmi diluncurkan pada 5 Juni 2025. Ada enam program yang terangkum dalam stimulus ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat selama masa libur sekolah pada Juni hingga Juli 2025, sekaligus menggerakkan kembali roda perekonomian yang mengalami pelambatan signifikan pada kuartal pertama tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah sedang menyusun finalisasi enam program stimulus yang mencakup sektor transportasi, energi, bantuan sosial, hingga keringanan bagi sektor ketenagakerjaan. Program ini bukan hanya respons cepat terhadap ancaman perlambatan ekonomi, tetapi juga strategi konkret untuk memacu konsumsi domestik, terutama dari kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Stimulus ekonomi jilid 2 ini mencakup beragam insentif yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di antaranya adalah diskon tarif transportasi umum seperti tiket kereta api, pesawat udara, dan angkutan laut selama periode libur sekolah. Selain itu, sebanyak 110 juta pengguna jalan tol akan mendapatkan potongan tarif sepanjang Juni–Juli 2025. Pemerintah juga akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen kepada 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik maksimal 1.300 VA. Tiga program ini jelas diarahkan untuk meningkatkan pergerakan dan aktivitas konsumsi masyarakat di berbagai sektor selama musim liburan.

Di sektor kesejahteraan sosial, pemerintah memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan dengan menyalurkan bantuan berupa kartu sembako dan pangan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Tak hanya itu, bantuan subsidi upah (BSU) juga disiapkan untuk pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi. Pemerintah juga memberikan keringanan dalam bentuk diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi para pekerja di sektor padat karya.

Langkah pemerintah ini juga diiringi dengan imbauan kepada pemerintah daerah untuk aktif menciptakan kegiatan pariwisata dan hiburan lokal, guna mendongkrak aktivitas ekonomi domestik. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menahan laju perlambatan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025, yang diperkirakan akan melandai karena ketiadaan momentum musiman seperti Ramadan dan Lebaran yang biasanya menjadi pendorong konsumsi rumah tangga.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87% (year-on-year), melemah dibandingkan kuartal I 2024 yang tumbuh sebesar 5,11% dan kuartal IV 2024 yang berada di angka 5,02%. Konsumsi rumah tangga – yang menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) – pun melandai menjadi 4,89%. Angka ini jauh dari target pertumbuhan tahunan 2025 sebesar 5,2% yang telah ditetapkan pemerintah.

Peneliti dari Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut bahwa stimulus ini merupakan bentuk intervensi fiskal yang bersifat darurat guna mencegah perekonomian jatuh lebih dalam. Ia menyoroti bahwa kuartal kedua tahun ini menjadi periode rawan karena tidak ada faktor musiman yang kuat untuk menahan laju perlambatan konsumsi. Menurutnya, keenam program dalam stimulus ini berpotensi mengisi kekosongan daya dorong ekonomi di saat tidak adanya perayaan besar keagamaan atau liburan nasional panjang lainnya.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, juga memproyeksikan bahwa stimulus ekonomi jilid 2 akan memberikan tambahan dorongan fiskal sebesar 0,1 hingga 0,2 persen terhadap PDB. Ini tentu menjadi kabar baik bagi perekonomian nasional yang sedang mencari cara untuk kembali mengakselerasi pertumbuhan. Terlebih lagi, stimulus ini diluncurkan setelah posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali dalam kondisi sehat pada empat bulan pertama 2025. Percepatan belanja negara pun kini dimungkinkan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

Efektivitas paket stimulus ini diprediksi akan terasa secara langsung pada konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah. Mereka adalah segmen yang paling sensitif terhadap harga dan biaya hidup sehari-hari. Dengan adanya subsidi listrik, bantuan sosial, dan subsidi upah, masyarakat lapisan bawah akan memiliki ruang lebih besar untuk melakukan pengeluaran tambahan, yang pada akhirnya mendukung sektor-sektor konsumsi seperti makanan, minuman, ritel, dan transportasi.

Secara tidak langsung, pelaku usaha pun akan terdampak positif dari kebijakan ini. Emiten-emiten konsumer seperti Indofood CBP ($ICBP), Mayora ($MYOR), hingga ritel modern seperti Alfamart ($AMRT) diperkirakan akan memperoleh manfaat dari naiknya daya beli masyarakat. Para investor pun disarankan untuk mencermati pergerakan saham di sektor-sektor tersebut sebagai reaksi dari peluncuran stimulus ini.

Di luar kebijakan stimulus, iklim ekonomi nasional juga mendapatkan angin segar dari kemungkinan pemangkasan suku bunga dan meredanya tensi geopolitik serta perang dagang global. Kombinasi dari stimulus fiskal, pelonggaran moneter, dan stabilitas politik diharapkan akan memperkuat prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada paruh kedua 2025.

Paket stimulus ekonomi jilid 2 ini menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi tantangan ekonomi global maupun domestik. Ini adalah kebijakan yang berbasis pada kepentingan masyarakat luas, utamanya dalam menjaga kemampuan konsumsi di tengah ketidakpastian. Bila dilaksanakan dengan cepat dan tepat, keenam program ini tidak hanya akan menjadi penyelamat ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan ke depan.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Perancis dijadwalkan meresmikan kerja sama strategis dalam bidang alat utama sistem senjata (alutsista). Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam penguatan hubungan bilateral kedua negara, khususnya di sektor pertahanan dan industri militer.

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dipastikan menandatangani Letter of Intent (LoI) sebagai langkah awal penguatan kerja sama pertahanan antara kedua negara.

Anggota Komisi I DPR, Amelia Anggraini mengatakan, kerja sama pertahanan yang diteken antara Indonesia dan Perancis menjadi langkah penting untuk modernisasi pertahanan nasional.

Kerja sama Indonesia dan Perancis meliputi pembelian alutsista strategis seperti jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation dan kapal selam Scorpene buatan Naval Group. Kerja sama ini ditandatangani saat Presiden Prancis Emmanuel Macron berkunjung ke Indonesia dan bertemu Presiden RI Prabowo Subianto.

“Komisi I DPR RI akan terus mengawal dan memberi masukan atas setiap rencana strategis kerja sama Indonesia–Perancis, agar sejalan dengan kepentingan nasional,” kata Amelia.

Amelia menegaskan, kerja sama pertahanan harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sehingga transfer teknologi dapat bermanfaat untuk membangun kapasitas sumber daya manusia.

Selain itu, Amelia menilai kunjungan Macron ke Indonesia menunjukkan kemitraan strategis Indonesia-Perancis yang menguat. Kunjungan ini tidak hanya menunjukkan kuatnya hubungan pertahanan, melainkan juga hubungan di sektor pendidikan dan kerja sama antarparlemen.

Amelia menilai agenda kunjungan Macron ke Universitas Negeri Jakarta dan Akademi Militer Magelang menjadi hal yang positif bagi generasi muda. Pihaknya berharap kunjungan ini dapat memulai aliansi strategis jangka panjang yang saling menguntungkan.

“Hal ini menunjukkan kerja sama tidak berhenti pada aspek militer semata, tetapi juga meluas pada ranah kebudayaan, pendidikan, dan diplomasi publik,” kata Amelia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa penandatanganan antara pemerintah Indonesia dan Prancis tersebut dijadwalkan berlangsung pada 28 Mei 2025, bersama dengan para menteri terkait lainnya.

Kerja sama ini akan difokuskan pada pengembangan sektor pertahanan, khususnya dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan Prancis.

“Intinya adalah kita akan kembangkan kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Perancis, khususnya untuk alutsista Perancis. Itu pesawat tempur dan juga kapal selam,” jelas Sjafrie.

Selain penandatanganan LoI, agenda kunjungan juga mencakup peninjauan laboratorium bahasa Prancis, tempat para personel TNI, baik perwira maupun bintara mempersiapkan diri sebelum menjalani pendidikan atau pelatihan di Perancis.

“Macron akan berkunjung melihat laboratorium bahasa Prancis, di mana para prajurit-prajurit TNI, perwira dan juga ada bintara yang akan berangkat ke Perancis. Itu sudah mahir untuk berbahasa Perancis,” kata Sjafrie.

Kerja sama strategis ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pertahanan nasional Indonesia melalui transfer teknologi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia militer. Hal tersebut juga diharapkan akan memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah serta meningkatkan profesionalisme dan modernisasi TNI di tengah dinamika geopolitik kawasan.

Langkah ini sekaligus mencerminkan upaya Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber alutsista dan memperluas kemitraan strategis dengan negara-negara maju dalam rangka memperkuat postur pertahanan nasional.

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peluncuran enam paket stimulus ekonomi yang dijadwalkan berlangsung sepanjang Juni hingga Juli 2025. Stimulus ini dirancang tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat selama musim libur sekolah, tetapi juga sebagai langkah strategis mendorong laju pertumbuhan ekonomi triwulan II agar kembali ke kisaran lima persen.

Paket-paket stimulus tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah dan dunia usaha, terutama sektor padat karya yang masih menghadapi tekanan akibat ketidakpastian ekonomi global. Program ini menunjukkan sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk menciptakan efek berantai terhadap konsumsi domestik dan stabilitas sosial-ekonomi nasional.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan total ada 6 paket bantuan stimulus yang disiapkan. Semua itu akan diterapkan mulai 5 Juni 2025. Pertama, pemerintah menyediakan diskon transportasi massal selama dua bulan libur sekolah. Rinciannya meliputi potongan harga tiket kereta api sebesar 30 persen, diskon tiket pesawat dengan skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar enam persen, serta diskon tiket angkutan laut hingga 50 persen. Kebijakan ini menyasar mobilitas masyarakat, terutama kalangan keluarga dan pelajar yang memanfaatkan momentum liburan untuk bepergian.

Kedua, pemerintah menetapkan diskon tarif tol sebesar 20 persen. Stimulus ini diperkirakan akan dinikmati oleh sekitar 110 juta pengguna jalan tol selama periode Juni–Juli 2025. Selain memberi keringanan biaya perjalanan, kebijakan ini juga diharapkan meningkatkan aktivitas ekonomi antarwilayah dan memperkuat konektivitas logistik nasional.

Ketiga, terdapat kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 1.300 VA. Diskon ini berlaku selama dua bulan dan menyasar lapisan masyarakat dengan konsumsi listrik terbatas. Insentif ini memberikan ruang fiskal bagi rumah tangga untuk mengalokasikan belanja ke sektor konsumsi lainnya, sehingga mendongkrak permintaan domestik.

Keempat, pemerintah memperkuat perlindungan sosial melalui penebalan bantuan sosial dan bantuan pangan. Sekitar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan memperoleh tambahan bantuan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan, serta bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan selama Juni dan Juli 2025. Penambahan ini penting untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangga miskin dan mencegah lonjakan angka kemiskinan.

Kelima, stimulus diberikan kepada dunia kerja melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp150.000 per bulan kepada 17 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta, termasuk 3,4 juta guru honorer. BSU ini akan disalurkan sekaligus pada Juni 2025 dalam bentuk dana tunai sebesar Rp300.000. Program ini memperkuat daya beli pekerja sektor informal dan formal, serta menciptakan stabilitas sosial di sektor ketenagakerjaan.

Keenam, pemerintah memperpanjang diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50 persen bagi sektor padat karya selama enam bulan, mulai Agustus 2025 hingga Januari 2026. Stimulus ini akan dikelola bersama oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan bertujuan untuk mendorong perusahaan tetap mempertahankan pekerjanya di tengah ancaman perlambatan ekonomi global.

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan stimulus ini, Kementerian Keuangan tengah memfinalisasi alokasi anggaran yang diperlukan. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh dana untuk program ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menunjukkan fleksibilitas fiskal yang dimiliki negara dalam menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.

Meskipun besaran pasti anggaran belum diumumkan, penyusunan alokasinya sedang dalam proses perhitungan teknis oleh tim internal Kementerian Keuangan. Langkah ini mencerminkan prinsip kehati-hatian fiskal yang tetap dijaga, sembari mengedepankan kecepatan dalam implementasi kebijakan.

Selain itu, strategi pelaksanaan enam paket stimulus ini juga memperhitungkan efisiensi birokrasi dan efektivitas penyaluran. Pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat stimulus benar-benar sampai ke tangan masyarakat sasaran, baik melalui platform bantuan sosial yang sudah mapan maupun jaringan transportasi dan utilitas publik yang sudah terintegrasi.

Peluncuran paket stimulus ekonomi pada pertengahan tahun menjadi langkah antisipatif pemerintah menghadapi risiko perlambatan ekonomi global. Dengan meningkatkan konsumsi rumah tangga, pemerintah berharap dapat mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) nasional kuartal II-2025 kembali tumbuh di kisaran lima persen, setelah menghadapi tekanan dari fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian eksternal.

Enam paket stimulus ekonomi yang disiapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo merupakan bukti nyata dari arah kepemimpinan yang pro-rakyat dan berpihak pada keberlanjutan ekonomi nasional. Dengan fokus pada konsumsi domestik, perlindungan sosial, dan dukungan terhadap sektor padat karya, stimulus ini menjadi motor penggerak bagi pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, langkah-langkah tegas dan terukur ini menegaskan bahwa Indonesia berada di jalur yang benar menuju ketahanan ekonomi jangka panjang.

*) Pemerhati Isu Ekonomi

Jakarta – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dengan merilis serangkaian stimulus yang dirancang secara strategis untuk memulihkan daya beli masyarakat serta mendorong konsumsi rumah tangga. Stimulus ini diyakini menjadi amunisi penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal II dan III tahun 2025, sekaligus menjawab tantangan perlambatan ekonomi global.

Chief Economist Citi Indonesia, Helmi Arman, mengatakan stimulus konsumsi seperti diskon tarif listrik, subsidi transportasi, dan perluasan bantuan sosial akan memberikan efek nyata dalam waktu dekat. Belanja modal pemerintah yang mulai bergerak sejak April menjadi sinyal positif

“Mungkin momentumnya dari stimulus konsumsi. Pemerintah mau menggulirkan stimulus diskon tarif listrik dan sebagainya. Paling itu yang akan mendorong konsumsi di akhir kuartal II dan awal kuartal III, kuartal II nanti tidak selambat kuartal I pertumbuhannya,” ujarnya.

Kebijakan stimulus ekonomi ini mencakup enam sektor utama, antara lain diskon tarif listrik 50 persen untuk pelanggan kecil, diskon tarif tol, potongan tarif transportasi umum, penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), tambahan alokasi bansos, serta perpanjangan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Paket-paket ini tidak hanya difokuskan pada pemulihan konsumsi jangka pendek, tetapi juga disiapkan untuk menopang kestabilan jangka panjang.

Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa pemerintah tetap yakin terhadap capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Optimisme ini sejalan dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah, yang tidak hanya responsif terhadap situasi ekonomi global, tetapi juga berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

“Kami masih optimis pertumbuhan ekonomi 2025 dikisaran 5% sesuai target,” katanya.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE), Mohammad Faisal, yang menilai dampak nyata dari stimulus akan lebih terasa pada kuartal III.

“Jadi kalau mau ke kuartal kedua, ini kan baru Juni, dampaknya paling di kuartal berikutnya. Akan berdampak langsung terhadap penambahan income dan membantu biaya hidup,” ujarnya.

Faisal menyoroti pentingnya konsistensi dan keberlanjutan program, terutama pada stimulus langsung seperti BSU dan diskon listrik, yang menurutnya. Dia juga menilai insentif seperti potongan tarif tol berperan penting untuk efisiensi logistik dan biaya transportasi publik.

“Sepanjang itu dilakukan secara konsisten dan dalam jangka waktu yang cukup panjang, jadi bukan hanya beberapa bulan saja,” tegasnya.

Melalui kombinasi stimulus jangka pendek dan penguatan struktur ekonomi jangka panjang, kebijakan pemerintah menjadi bukti nyata bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya dirancang untuk pulih, tetapi untuk bangkit lebih kuat dan tangguh menghadapi masa depan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Salah satu pendekatan utama yang diterapkan adalah konsep kolaboratif antara berbagai elemen, mulai dari petani hingga institusi negara. Hal ini tercermin dari capaian signifikan pada kuartal pertama 2025, di mana produksi beras dan jagung nasional mengalami lonjakan yang mengesankan.

Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras meningkat sebesar 51 persen dan jagung sebesar 39 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Data ini mengacu pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis baru-baru ini. Ini capaian luar biasa berkat kerja keras petani sebagai aktor utama, serta dukungan dari berbagai pihak,” ujar Sudaryono.

Menurut Sudaryono bahwa pencapaian ini tidak lepas dari sinergi yang kuat antara petani, penyuluh, dan dukungan institusi negara seperti TNI dan Polri.

“Untuk produksi beras, TNI punya peran besar dalam pendampingan dan fasilitasi di lapangan. Sedangkan untuk jagung, Polri turut mendorong peningkatan produktivitas dengan berbagai bentuk dukungan,” kata Sudaryono.

Selain itu, ia juga mengapresiasi kontribusi dari pemerintah daerah, dinas pertanian, kepala desa, serta para penyuluh pertanian di bawah naungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP).

Pemerintah menetapkan kebijakan strategis seperti peningkatan kuota pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton tahun ini.

“Kebijakan ini diambil untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang sempat terjadi pada tahun lalu. Pemerintah juga menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah minimal Rp6.500 per kilogram, sebagai bentuk keberpihakan terhadap petani,” ucap Sudaryono.

Ia menambahkan, arah kebijakan nasional mencerminkan visi Presiden RI Prabowo Subianto yang membawa pendekatan ekonomi kerakyatan.

“Presiden mengutamakan kepentingan rakyat. Beliau efisienkan anggaran belanja negara hingga mampu menghemat Rp750 triliun dan anggaran itu kemudian dialihkan untuk mendanai kebutuhan mendesak rakyat seperti pupuk, pembelian gabah, hingga perbaikan sekolah,” tutur Sudaryono.

Menanggapi pencapaian itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Rizal Edi Halim mengatakan capain peningkatan beras dan jagung itu dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah untuk menopang swasembada pangan.

“Ketika produksi meningkat, maka harus dipastikan harga tetap terjaga di tingkat masyarakat dan memastikan harga di tingkat petani bisa lebih layak,” ungkap Rizal.

Selain itu, Rizal menyampaikan bahwa kondisi cuaca yang mendukung dan perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi turut mendongkrak hasil panen.

“Perbaikan jaringan irigasi serta penyaluran pupuk yang tepat waktu turut mendukung hasil panen, khususnya di daerah sentra produksi padi,” kata Rizal.

Dengan kolaborasi yang solid, langkah menuju swasembada pangan semakin nyata dan menjanjikan. Keberhasilan peningkatan produksi pangan nasional menjadi bukti konkret bahwa pendekatan kolaboratif merupakan kunci utama dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

()

Oleh Imelda Juni Sitorus )*

Kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada 27–29 Mei 2025 menjadi momen strategis yang menandai babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan ini bukan sekadar simbol diplomatik, melainkan cerminan niat kuat kedua negara untuk memperdalam kemitraan di sektor-sektor strategis, khususnya bidang pertahanan. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, Macron menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kerja sama, termasuk melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) yang akan menjadi landasan awal penguatan kolaborasi pertahanan antara Indonesia dan Prancis.

Kerja sama ini diproyeksikan untuk difokuskan pada pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), mencakup pesawat tempur hingga kapal selam buatan Prancis. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengonfirmasi bahwa penguatan hubungan ini diarahkan pada modernisasi alutsista nasional, dengan Prancis sebagai salah satu mitra utama. Upaya ini sejalan dengan visi pertahanan Indonesia yang kini tengah mendorong transformasi menuju sistem pertahanan yang modern, efisien, dan tangguh menghadapi tantangan kontemporer.

Dalam pertemuan bilateral sebelumnya antara Indonesia dan Prancis di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil, isu kerja sama alutsista telah dibahas secara mendalam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Macron mengapresiasi rencana Indonesia dalam pengadaan peralatan militer, khususnya jet tempur Rafale dan kapal selam. Apresiasi ini menunjukkan adanya kesamaan pandangan strategis antara kedua negara terhadap pentingnya membangun pertahanan yang adaptif, seiring dengan meningkatnya dinamika keamanan kawasan dan global.

Pesawat tempur Rafale sendiri merupakan salah satu produk unggulan industri pertahanan Prancis yang menjadi daya tarik utama bagi Indonesia. Jet tempur generasi 4.5 ini termasuk dalam kategori omnirole, dengan kemampuan menjalankan berbagai jenis misi: dari superioritas udara, pertahanan udara, dukungan udara jarak dekat, hingga serangan anti-kapal. Dilengkapi dengan sistem avionik mutakhir dan kompatibilitas terhadap berbagai macam persenjataan seperti rudal udara ke udara BVR METEOR dan MICA, Rafale menawarkan keunggulan teknologi dan fleksibilitas operasional yang sangat dibutuhkan oleh TNI AU dalam memperkuat kedaulatan udara Indonesia.

Selain pesawat tempur, rencana pengadaan kapal selam juga menjadi fokus utama dalam kerja sama ini. Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang sangat dominan, Indonesia membutuhkan sistem pertahanan bawah laut yang andal untuk menjaga keamanan wilayah maritimnya. Dalam hal ini, kemampuan Prancis dalam teknologi kapal selam dapat menjadi solusi strategis dalam memperkuat pertahanan laut Indonesia. Penguatan kekuatan bawah laut akan memperkokoh posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim regional yang disegani.

Namun, kerja sama ini seharusnya tidak hanya berhenti pada pembelian alutsista. Lebih jauh, kemitraan Indonesia-Prancis di bidang pertahanan juga diharapkan mencakup transfer teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan penguatan industri pertahanan dalam negeri. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa modernisasi pertahanan nasional tidak hanya meningkatkan kekuatan militer, tetapi juga memperkuat kemandirian industri dalam jangka panjang. Pemerintah pun menjadikan momentum ini sebagai bagian dari strategi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen sekaligus pengguna teknologi pertahanan tingkat lanjut.

Keterlibatan BUMN pertahanan dan perusahaan lokal dalam implementasi pengadaan alutsista menjadi kunci agar kerja sama ini menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional. Selain itu, kolaborasi dengan Prancis harus mampu mendorong peningkatan kapasitas litbanghan (penelitian dan pengembangan pertahanan) nasional. Hal ini akan menjadi modal penting dalam membangun ekosistem industri pertahanan domestik yang berdaya saing global.

Dari perspektif geopolitik, kolaborasi pertahanan ini mencerminkan posisi Indonesia sebagai aktor aktif dalam percaturan keamanan kawasan Indo-Pasifik. Kerja sama ini memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis bagi negara-negara besar, sekaligus mengukuhkan pendekatan diplomasi pertahanan yang mandiri, terbuka, dan berlandaskan kepentingan nasional. Dalam konteks hubungan Indonesia-Prancis, sinergi ini juga menjadi bukti nyata bahwa kerja sama internasional dapat dibangun atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan.

Indonesia dan Prancis juga memiliki kesamaan visi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Kedua negara telah lama menjalin kemitraan yang konstruktif, termasuk dalam hal penanggulangan terorisme, pengawasan wilayah laut, serta perlindungan hukum internasional. Oleh karena itu, perluasan kerja sama di bidang pertahanan menjadi kelanjutan logis dari relasi diplomatik yang telah terbangun kuat selama ini.

Kunjungan Presiden Macron ke Indonesia tidak hanya menjadi peristiwa penting secara simbolik, tetapi juga memuat substansi kerja sama strategis yang konkret dan menjanjikan. Dengan arah kerja sama yang jelas, penguatan pertahanan Indonesia melalui kolaborasi dengan Prancis menunjukkan langkah nyata menuju ketahanan nasional yang lebih kuat. Pemerintah akan terus mengawal agar kesepakatan ini berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi kekuatan militer, tetapi juga bagi kemajuan industri, ekonomi, dan teknologi nasional.

Di tengah tantangan geopolitik yang semakin dinamis, Indonesia membutuhkan kemitraan yang mampu menjawab kebutuhan jangka panjang dalam memperkuat kedaulatan dan pertahanan nasional. Lawatan Macron telah membuka pintu bagi kemitraan strategis yang lebih dalam, dan kini menjadi tugas bersama untuk memastikan bahwa kerja sama ini benar-benar berkontribusi pada masa depan pertahanan dan keamanan Indonesia yang lebih mandiri, modern, dan profesional.

)* penulis merupakan pengamat hubungan internasional

Oleh : Ricky Rinaldi
Pemerintah terus mengambil langkah progresif untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Salah satu upaya terbaru adalah mengadopsi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam sektor pertanian. Strategi ini dinilai menjadi solusi konkret dalam menjawab berbagai tantangan ketahanan pangan nasional yang semakin kompleks.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, dalam kunjungan kerjanya ke Thailand, memberikan masukan penting bagi arah kebijakan pangan nasional. Ia menyatakan bahwa Indonesia dapat mengambil pelajaran berharga dari negara-negara seperti Thailand dan Vietnam dalam menerapkan teknologi. Bagi Zulhas, pengalaman kedua negara itu menjadi bukti bahwa teknologi AI bukan hanya pelengkap, melainkan alat utama yang bisa mempercepat pencapaian swasembada secara nyata dan terukur.

Menurut Zulhas, saat ini Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara lama dalam mengelola sektor pangan. Jika ingin mempercepat kemajuan dan berdiri sejajar dengan negara-negara tetangga, maka transformasi teknologi menjadi keharusan. AI dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan krusial dalam pertanian, mulai dari distribusi pupuk, analisis kondisi tanah, prediksi cuaca, hingga deteksi dini terhadap potensi gagal panen akibat gangguan hama atau iklim ekstrem.
Lebih jauh, Zulhas memberi masukan bahwa salah satu masalah besar dalam pertanian adalah ketidakakuratan distribusi sarana produksi, terutama pupuk. Selama ini, distribusi pupuk menghadapi tantangan dalam penyesuaian kebutuhan lahan. Teknologi AI akan menyempurnakan sistem tersebut. AI bisa menjadi jawaban karena mampu menganalisis kebutuhan spesifik setiap lahan secara presisi. Hasilnya, efisiensi meningkat, biaya berkurang, dan hasil panen pun lebih optimal.
Tidak hanya itu, teknologi AI juga mampu membantu petani dalam menghadapi perubahan iklim yang makin tidak menentu. Dengan memanfaatkan data historis dan proyeksi iklim, AI bisa memberikan informasi yang sangat berguna bagi petani untuk menentukan waktu tanam dan panen secara lebih bijak. Hal ini penting untuk menghindari kerugian akibat cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, atau serangan hama musiman.
Zulhas menekankan bahwa pertanian perlu dibuat menarik dan “keren” di mata generasi muda. Mereka harus didorong untuk terlibat dalam pertanian modern yang tidak hanya berurusan dengan lumpur, tetapi juga dengan data, sensor, drone, dan aplikasi pintar. Pemerintah telah mulai merancang program khusus untuk petani milenial, termasuk pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan agar mereka bisa menjadi aktor utama dalam pertanian masa depan.
Ia juga mengingatkan bahwa program swasembada pangan tidak boleh mengorbankan lingkungan. Masukan penting lainnya yang disampaikan Zulhas adalah tentang kekhawatiran akan potensi deforestasi akibat pembukaan lahan pertanian baru. Pemerintah, menurutnya, telah berkomitmen untuk tidak menebang pohon dalam upaya meningkatkan produksi pangan. Pengembangan pertanian akan difokuskan pada optimalisasi lahan yang memang sudah tersedia dan sesuai peruntukan. Ini membuktikan bahwa swasembada dan keberlanjutan bisa berjalan beriringan.
Sebagai contoh, rencana pengembangan pertanian di Merauke, Papua, akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan berbasis kajian lingkungan yang mendalam. Pemerintah ingin membuktikan bahwa produksi pangan bisa ditingkatkan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan habitat alami, sesuai komitmen pemerintah. Dalam konteks inilah, teknologi AI juga bisa membantu, karena mampu merancang penggunaan lahan secara efisien tanpa perlu ekspansi besar-besaran.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menetapkan target ambisius agar Indonesia mencapai swasembada pangan pada tahun 2026. Artinya, dalam dua tahun ke depan, Indonesia harus mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan beras, jagung, dan garam. Meski ambisius, target ini sangat realistis jika melihat kesiapan kebijakan dan inovasi teknologi saat ini.
Saat ini pemerintah tengah menyusun peta jalan digitalisasi pertanian nasional. Data cuaca, kondisi tanah, sistem irigasi, hingga rantai pasok akan diintegrasikan dalam satu sistem yang dikelola dengan AI. Ini akan memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data akurat, sekaligus meminimalisir pemborosan anggaran. Dalam situasi global yang semakin tidak pasti, langkah ini menjadi pilihan strategis yang cerdas.
Masukan-masukan dari tokoh seperti Zulhas memperkuat arah kebijakan pemerintah. Ia bukan hanya berbicara, tetapi mendorong agar teknologi benar-benar menjadi tulang punggung sektor pangan Indonesia. Dari distribusi pupuk hingga regenerasi petani, semua disinergikan dalam kerangka besar menuju swasembada yang modern dan berkelanjutan.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman juga turut memberikan kontribusi signifikan dalam upaya percepatan swasembada pangan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan komitmen Kementerian Pertanian untuk mendukung target pemerintah dengan langkah-langkah konkret. Salah satunya adalah alokasi anggaran sebesar Rp23,61 triliun pada tahun 2025 yang diprioritaskan untuk mendukung program swasembada beras.
Amran Sulaiman juga menekankan pentingnya optimalisasi lahan pertanian melalui program cetak sawah dan pemanfaatan lahan rawa. Ia menyampaikan bahwa target perluasan areal tanam di Merauke sebesar 40.000 hektar akan diselesaikan dalam waktu lima bulan.
Selain itu, Amran Sulaiman mengajak generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian modern. Ia menyampaikan bahwa pertanian harus menjadi sektor yang menarik bagi anak-anak muda, dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Ketika kelak sawah dan ladang di berbagai daerah dipantau oleh drone, diberi pupuk berdasarkan rekomendasi algoritma, dan panennya diprediksi dengan akurasi tinggi oleh sistem cerdas, adalah tonggak sejarah menuju swasembada pangan yang berdaulat dan berkelanjutan menuju kedaulatan pangan yang sesungguhnya.
*) Pengamat Isu Strategis