Arsip Bulanan: Mei 2025

Oleh: Esari Nisa )*

Pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang disusun oleh pemerintah dan DPR RI menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem peradilan pidana nasional. Penyusunan RUU KUHAP ini dirancang tidak hanya untuk menyesuaikan dengan dinamika hukum kontemporer, tetapi juga untuk memastikan bahwa struktur serta fungsi dari masing-masing lembaga penegak hukum berada dalam koridor yang tepat, efisien, dan profesional. Penyelarasan tersebut menjadi pondasi utama dalam menjaga integritas, efektivitas, dan sinergi antar lembaga hukum dalam proses penegakan hukum.
Salah satu tokoh penting yang menaruh perhatian besar terhadap penyusunan RUU KUHAP adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej. Ia menegaskan pentingnya diferensiasi fungsional dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam pandangannya, pemisahan yang tegas antara fungsi penyidikan yang menjadi domain Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan fungsi penuntutan yang menjadi kewenangan Kejaksaan merupakan prinsip utama dalam menjaga keteraturan proses hukum. Pandangan ini mencerminkan keyakinan bahwa tugas penyidik tidak boleh bercampur dengan kewenangan penuntut umum, demi menjamin objektivitas dan menghindari konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum.
Kejelasan peran ini menjadi semakin penting karena sistem peradilan pidana yang terintegrasi hanya akan berfungsi dengan baik jika setiap institusi memahami dan menjalankan fungsi masing-masing. Dalam sistem tersebut, Polri bertindak sebagai penyidik utama yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan alat bukti dan pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan.

Di sisi lain, Kejaksaan sebagai penuntut umum berperan membawa perkara ke ranah peradilan. Dalam sistem ini pula, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) ditempatkan sebagai pelaksana pendukung yang tetap berada dalam koordinasi dan pengawasan Polri. Dengan demikian, sistem yang dibangun menjunjung prinsip kerja sama yang solid antar lembaga tanpa mengaburkan batas kewenangan masing-masing.
Konsep ini diperkuat oleh pendapat akademisi hukum Universitas Airlangga, Prof. Sri Winarsi, yang melihat bahwa sejumlah pasal dalam draf RUU KUHAP telah mengakomodasi semangat diferensiasi tersebut. Dalam pasal-pasal tersebut terlihat adanya upaya sistematis untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan bahwa kerja antar lembaga dilakukan dalam kerangka koordinasi profesional. Baginya, pembagian tugas yang jelas tidak hanya akan menghindarkan konflik, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan hukum secara menyeluruh.
RUU KUHAP juga mendapat perhatian dari kalangan akademisi yang lebih luas, seperti yang tercermin dalam rekomendasi hasil workshop yang disampaikan oleh Prof. Dr. Amir Ilyas dari Universitas Hasanuddin. Dalam forum ilmiah yang dihadiri berbagai kalangan, disimpulkan bahwa KUHAP baru harus didasarkan pada prinsip pembagian fungsi secara tegas antara lembaga penyidik dan penuntut umum. Rekomendasi tersebut menolak prinsip dominis litis diterapkan secara kaku, dan sebaliknya mendukung otonomi terbatas yang terukur bagi masing-masing institusi. Amir mengingatkan bahwa independensi dalam penyidikan oleh Polri dan penuntutan oleh Kejaksaan merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Namun demikian, ia juga mencatat bahwa terdapat sejumlah pasal dalam RUU KUHAP yang dinilai berpotensi melemahkan independensi Polri sebagai penyidik. Karena itu, ia mendorong agar pasal-pasal tersebut dikaji ulang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama dari internal lembaga yang terdampak langsung. Hal ini menjadi wujud dari pendekatan partisipatif dalam pembentukan hukum yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Pentingnya menjaga struktur fungsional yang selaras dalam RUU KUHAP ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip good governance dalam sektor hukum. Pemerintah dalam hal ini menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya menyusun regulasi baru, tetapi juga memastikan bahwa regulasi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif oleh institusi-institusi yang terlibat. Menempatkan Polri, Kejaksaan, dan PPNS pada posisi yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem hukum yang responsif dan berorientasi pada keadilan substantif.
Sinergi antar lembaga penegak hukum yang didorong oleh penyusunan RUU KUHAP menjadi titik temu dari prinsip efisiensi dan akurasi dalam penegakan hukum. Dengan memastikan bahwa penyidikan tetap menjadi ranah Polri dan penuntutan menjadi kewenangan Kejaksaan, maka proses hukum akan berjalan dalam kerangka checks and balances yang sehat. Dalam situasi ini, tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut, tetapi masing-masing memiliki otonomi terbatas yang disertai dengan mekanisme pengawasan horizontal.
Dengan segala dinamika dan tantangan yang dihadapi sistem peradilan pidana nasional, penyusunan RUU KUHAP menjadi langkah strategis dalam merespons kebutuhan zaman. Regulasi ini bukan semata-mata perubahan teknis hukum acara, melainkan juga cerminan dari tekad negara membangun sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Integrasi antara profesionalisme kelembagaan dan pembaruan norma hukum akan mendorong penegakan hukum yang lebih konsisten dan berorientasi pada keadilan substantif. RUU KUHAP diharapkan tidak hanya menjadi fondasi hukum yang kuat, tetapi juga menjadi katalisator terciptanya peradilan yang lebih humanis, demokratis, serta sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial.

)* Pemerhati Dunia Hukum

Jakarta — Pemerintah dengan sigap dan penuh komitmen tengah memfinalisasi pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai bagian dari langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan nasional. Satgas ini tidak hanya akan bertugas merespons terjadinya PHK, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja baru secara luas dan berkelanjutan, sebagai bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa Satgas PHK akan menjadi garda depan pemerintah dalam melindungi tenaga kerja Indonesia. Peran Satgas akan dimulai dari tahap pencegahan hingga pemulihan pasca PHK, menciptakan ekosistem kerja yang aman, produktif, dan inklusif.

“Harapan kami, Satgas ini tidak hanya berfungsi setelah PHK terjadi, tetapi juga memiliki peran di hulu. Antisipasi dan kepastian perluasan lapangan kerja menjadi salah satu fokus utama ke depan,” ujar Yassierli.

Pernyataan tersebut mempertegas komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja serta menyediakan ruang kerja baru yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Saat ini, draft pembentukan Satgas telah memasuki tahap finalisasi, dan pemerintah secara proaktif menanti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan bentuk regulasi yang paling efektif, baik Keputusan Presiden (Keppres) maupun Instruksi Presiden (Inpres). Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antar kementerian berjalan solid dan terarah, di bawah arahan langsung Presiden.

Meskipun data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 24.036 pekerja terdampak PHK hingga 23 April 2025, namun pemerintah tidak tinggal diam. Angka ini justru menjadi dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data, memperlihatkan respons pemerintah yang cepat dan tepat.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri , menyampaikan bahwa regulasi pendukung Satgas sedang disempurnakan agar mencerminkan misi besar pemerintah dalam menjaga stabilitas tenaga kerja.

“Nama resmi Satgas masih bisa disesuaikan, agar benar-benar mencerminkan peran aktifnya dalam mendorong transformasi ketenagakerjaan,” tegas Indah.

Tidak hanya itu, langkah strategis yang disiapkan pemerintah meliputi penyusunan peta risiko PHK, sinkronisasi data antar-kementerian, dan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah bekerja terstruktur dan kolaboratif dalam mengawal stabilitas ketenagakerjaan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 yang meningkatkan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan menjadi bukti bahwa negara hadir dengan perlindungan nyata. Pelatihan vokasi, informasi lowongan kerja, hingga pendampingan kewirausahaan menunjukkan komitmen pemerintah membuka jalan baru bagi setiap warga untuk bangkit dan berdaya.

Dengan berbagai langkah progresif tersebut, Satgas PHK akan menjadi solusi komprehensif dan cerminan keberhasilan kepemimpinan pemerintah dalam mengelola dinamika ketenagakerjaan nasional.

Inisiatif ini sekaligus menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia berada pada jalur yang tepat menuju keadilan dan kemakmuran bagi seluruh tenaga kerja. [^]

Jakarta – Pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) guna mengantisipasi dampak dari gejolak ekonomi global yang dapat mempengaruhi stabilitas ketenagakerjaan di dalam negeri. Pembentukan Satgas PHK ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi tenaga kerja, khususnya mereka yang terancam atau terdampak oleh pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pembentukan Satgas PHK adalah langkah strategis untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi yang terjadi saat ini.

“Pemerintah ingin mengubah paradigma hubungan industrial di Indonesia, dari yang reaktif menjadi lebih antisipatif,” ungkap Presiden Prabowo.

Satgas ini nantinya akan melibatkan berbagai pihak penting, termasuk pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintahan, untuk bekerja sama dalam mencari solusi jangka panjang bagi ketenagakerjaan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menambahkan bahwa Satgas PHK akan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional. Langkah ini juga mencakup upaya-upaya untuk memperbaiki iklim ketenagakerjaan dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja.

“Satgas PHK ini harus melibatkan semua pihak, terutama pengusaha dan serikat pekerja, untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi pekerja yang terdampak,” ujarnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan berisikan anggota dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah, pengusaha, serikat pekerja hingga akademisi.

“Sesuai harapan Pak Presiden, kan Satgas ini harus melibatkan pemerintah, kemudian Serikat Bekerja, kemudian juga ada perwakilan pengusaha dan akademisi,” tutur Yassierli.

Program ini diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan tanpa diduga dan mendorong mereka untuk kembali bekerja.

Selain itu, Satgas PHK juga akan fokus pada pengembangan program reskilling dan upskilling yang akan memberikan keterampilan baru bagi pekerja yang terdampak PHK.

“Reskilling dan upskilling adalah kunci agar pekerja yang terkena PHK bisa beradaptasi dengan kebutuhan industri yang terus berubah,” kata Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Dengan pembentukan Satgas PHK ini, diharapkan Indonesia dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang muncul akibat perubahan ekonomi global dan menjaga stabilitas sosial di dalam negeri.

Langkah pemerintah melalui pembentukan Satgas PHK menyikapi dinamika ekonomi ini tentu harus menjadi acuan bagi semua pihak, terutama para pengusaha dan masyarakat pekerja sehingga tidak memicu gejolak sosial yang dapat berimbas pada pada investasi yang masuk ke Indonesia.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Satgas ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah lonjakan angka pengangguran serta menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.

Kondisi ekonomi global saat ini tengah mengalami tekanan yang cukup signifikan. Faktor-faktor seperti inflasi global, konflik geopolitik, serta perlambatan ekonomi di beberapa negara maju memberikan dampak lanjutan terhadap perekonomian Indonesia. Di sektor ketenagakerjaan, tekanan ini terlihat dari meningkatnya jumlah kasus pemutusan hubungan kerja, terutama di sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik.
Melihat potensi risiko yang lebih besar jika tidak ada intervensi, pemerintah membentuk Satgas PHK sebagai respons cepat terhadap gejolak tersebut. Satgas ini terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, sehingga diharapkan mampu menjadi wadah koordinasi yang efektif dalam menyelesaikan konflik ketenagakerjaan, mencegah PHK massal, dan mencari solusi alternatif bersama.

Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) bukan hanya reaksi instan terhadap kekhawatiran buruh yang kian meningkat. Lebih dari itu, ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintah tengah bersiap menghadapi dampak ekonomi global dengan pendekatan strategis dan kolaboratif.

Dalam konteks ini, Satgas PHK bukan hanya sikap reaktif terhadap ancaman PHK, tetapi juga bisa menjadi katalisator perubahan paradigma hubungan industrial di Indonesia.

Instruksi pembentukan Satgas PHK yang disampaikan pada Sarasehan Ekonomi 8 April 2025 membuka peluang bagi terbentuknya sinergi antara berbagai elemen strategis: pemerintah, pengusaha, pekerja, dan para ahli.
Ini adalah langkah yang patut diapresiasi karena memperlihatkan adanya kesadaran kolektif bahwa penyelesaian masalah ketenagakerjaan tidak bisa ditangani secara sektoral atau sepihak.

Wakil Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu mengatakan bahwa pembentukan Satgas PHK sebagai bagian dari langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor ketenagakerjaan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Penting untuk menyadari bahwa problem PHK hari ini tidak hanya berasal dari praktik relasi kerja konvensional yang stagnan, melainkan juga dari transformasi ekonomi global yang bergerak cepat.

Kebijakan proteksionisme Donald Trump yang kembali menyeruak, misalnya, bukan hanya berdampak pada sektor ekspor Indonesia, tetapi juga pada persepsi risiko jangka panjang bagi investasi dan ketenagakerjaan.

Artinya, upaya menghindari PHK tidak bisa sekadar bertumpu pada kompromi jangka pendek seperti pengurangan jam kerja atau insentif sesaat.
Dibutuhkan pendekatan sistemik dan antisipatif yang mengakar pada ketahanan industri nasional serta kapabilitas pekerja untuk beradaptasi.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK), Indah Anggoro Putri mengatakan Satgas PHK akan beranggotakan personil lintas kementerian atau lembaga dan stakeholder terkait guna memitigasi atau mencegah potensi PHK. Untuk itu tengah dipersiapkan Instruksi Presiden (Inpres-nya).

Indah juga mengatakan pembentukan Satgas PHK nantinya tidak hanya mengurus soal PHK, tapi juga langkah antisipatif terkait perluasan kerja.
MayDay 1 Mei nanti, yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo di Stadion Utama Gelora Bung Karno, menjadi momen strategis untuk mengumumkan secara publik visi besar pemerintah terhadap masa depan ketenagakerjaan Indonesia.

Kehadiran Presiden bukan hanya sebagai simbol politik, tetapi harus diikuti dengan deklarasi komitmen konkret dari reformasi regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil, investasi besar dalam pelatihan kerja, hingga pembentukan ekosistem industri yang berpihak pada keberlanjutan pekerjaan.

Di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu, Indonesia membutuhkan ketegasan sikap dalam melindungi pekerjanya, bukan dengan retorika, tetapi dengan kebijakan yang berbasis data, berpihak pada masa depan, dan berlandaskan keadilan sosial.

Maka memang Satgas PHK, jika dikelola dengan visi jauh ke depan, bisa menjadi simbol era baru hubungan industrial di Indonesia.Bukan lagi relasi yang penuh kecurigaan antara pengusaha dan pekerja, tetapi kemitraan strategis untuk ketahanan ekonomi nasional.

Sebab yang dibutuhkan bangsa ini bukan hanya Satgas yang bertugas menangani pemecatan atau PHK, tetapi Satgas yang menjadi pelindung martabat kerja, pengawal keadilan sosial, dan penjaga masa depan bangsa.
Satgas PHK mencerminkan pendekatan tripartit yang menjadi prinsip dasar hubungan industrial di Indonesia: kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang penting. Keberhasilan Satgas sangat bergantung pada kemauan ketiga pihak untuk duduk bersama, berdialog, dan mencari solusi terbaik tanpa mengorbankan satu sama lain. Dengan semangat gotong royong dan solidaritas, tantangan seberat apapun dapat dihadapi bersama.

Pembentukan Satgas PHK merupakan langkah strategis pemerintah dalam merespons dinamika ketenagakerjaan yang makin kompleks. Instrumen ini bukan hanya untuk menyelesaikan konflik yang muncul, tetapi juga sebagai alat deteksi dini dan pencegahan terhadap krisis ketenagakerjaan yang lebih besar.

Dengan sinergi yang kuat antara berbagai pihak, serta dukungan kebijakan yang adaptif, Satgas PHK diharapkan mampu menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional, melindungi pekerja, dan mendukung keberlanjutan dunia usaha. Pada akhirnya, ketenagakerjaan yang stabil akan menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Farhan Farisan )*

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin tidak menentu, pemerintah mengambil langkah konkret dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satgas ini dirancang sebagai respons cepat terhadap ancaman PHK massal yang mulai menghantui sejumlah sektor industri dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto secara langsung memerintahkan pembentukan satgas ini sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi lonjakan PHK akibat kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap beberapa produk ekspor Indonesia, seperti tekstil dan garmen. Langkah ini diambil setelah muncul kekhawatiran bahwa puluhan ribu pekerja dapat kehilangan pekerjaan dalam waktu dekat.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam satgas ini. Ia meminta agar pemerintah pusat, serikat buruh, akademisi, rektor perguruan tinggi, dan lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan duduk bersama dalam satu wadah koordinasi untuk menangani krisis tenaga kerja ini.

Pembentukan Satgas PHK pertama kali diusulkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dalam sarasehan ekonomi bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Tarif Perdagangan”. Menurutnya, kebijakan dagang Amerika Serikat berpotensi mengakibatkan PHK massal hingga 50.000 buruh dalam kurun waktu tiga bulan.

Said Iqbal menyampaikan bahwa sejumlah serikat pekerja yang tergabung dalam KSPI telah mulai menerima informasi dari pengusaha mengenai potensi pengurangan tenaga kerja. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ancaman tersebut bukan lagi spekulasi, melainkan realitas yang harus segera dihadapi.

Wakil Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, mengatakan bahwa urgensi pembentukan Satgas PHK sebagai langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor ketenagakerjaan. Pihaknya menambahkan bahwa langkah ini diambil sebelum dampak kebijakan perang tarif benar-benar terasa di lapangan.

Mari menyebut bahwa meskipun negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat masih berlangsung, ketidakpastian mengenai hasil akhirnya tetap menjadi kekhawatiran utama. Menurutnya, jendela waktu 30 hingga 60 hari ke depan akan menjadi krusial dalam menentukan arah kebijakan nasional.

Selagi menunggu hasil negosiasi tersebut, pemerintah telah mulai menyusun sejumlah skema kebijakan sebagai mitigasi terhadap kemungkinan terburuk, termasuk skenario lonjakan PHK di berbagai sektor industri strategis yang sangat bergantung pada ekspor.

Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK), Indah Anggoro Putri, mengatakan bahwa Satgas PHK akan terdiri dari personel lintas kementerian, lembaga negara, dan pihak swasta. Pemerintah juga tengah mempersiapkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk memperkuat dasar hukum operasional satgas ini.

Indah menekankan bahwa salah satu fokus utama satgas adalah mengkoordinasikan upaya pencegahan PHK, termasuk dialog sosial antara pengusaha dan buruh, penyusunan peta risiko sektor industri, serta perlindungan hak-hak pekerja terdampak.

Pembentukan Satgas PHK menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi tekanan eksternal. Dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih komprehensif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat pekerja.

Langkah ini juga merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, terutama dari sisi ketenagakerjaan yang kerap menjadi sektor paling rentan saat terjadi gejolak ekonomi global.

Sektor tekstil dan garmen yang menjadi salah satu tumpuan ekspor Indonesia kini menghadapi ketidakpastian yang tinggi. PHK massal di sektor ini tidak hanya akan berdampak pada buruh, tetapi juga pada perekonomian daerah yang menggantungkan hidup pada industri tersebut.

Selain itu, efek domino dari PHK dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan memperlebar jurang ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan preventif seperti pembentukan Satgas PHK dinilai tepat dan strategis dalam menjaga stabilitas sosial.

Di sisi lain, akademisi dan ekonom juga turut diminta untuk memberikan pandangan berbasis riset terkait penyebab dan dampak lanjutan dari kebijakan perang tarif global terhadap ekonomi Indonesia. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya reaktif tetapi juga adaptif.

Melalui koordinasi lintas sektor yang erat, Satgas PHK diharapkan mampu menjadi garda depan dalam mendeteksi potensi ancaman PHK dan meresponnya secara tepat waktu, baik melalui mediasi industrial maupun kebijakan intervensi pemerintah.
Pemerintah juga menekankan pentingnya dukungan program jaminan sosial ketenagakerjaan, pelatihan ulang (reskilling), dan penempatan kembali tenaga kerja terdampak sebagai bagian dari strategi jangka menengah dan panjang.

Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat buruh menjadi kunci dalam memastikan efektivitas kerja Satgas PHK. Dalam situasi global yang serba tidak pasti ini, solidaritas nasional menjadi modal sosial yang tak ternilai harganya.

Dengan pembentukan Satgas PHK, pemerintah menunjukkan keberpihakan terhadap pekerja Indonesia dan komitmen untuk menjaga kestabilan ekonomi dari sisi sosial. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir melindungi warganya di tengah guncangan global.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan sistem pelaporan digital terintegrasi yang memungkinkan perusahaan, serikat buruh, dan instansi terkait untuk melaporkan secara real-time potensi PHK di wilayahnya masing-masing.

Dengan adanya sistem ini, Satgas PHK dapat merespons lebih cepat terhadap ancaman yang muncul dan mengoordinasikan langkah-langkah pencegahan secara lebih efisien, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan isu ketenagakerjaan.

)* Penulis adalah mahasiswa asal Bandung tinggal di Jakarta

Jakarta – Upaya kolaboratif dalam memberantas Judi Daring menunjukkan hasil positif. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat penurunan tajam perputaran uang hasil Judi Daring pada kuartal pertama 2025.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengungkapkan, total dana yang berputar dari praktik ilegal tersebut selama Januari hingga Maret 2025 hanya mencapai Rp47 triliun.

Jumlah ini menurun drastis dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp90 triliun.

“Sekarang berhasil kami tekan sampai kurang dari Rp50 triliun. Itu sesuatu yang luar biasa,” ujar Ivan.

Tidak hanya dari sisi nilai transaksi, PPATK juga mencatat penurunan jumlah transaksi Judi Daring.

Selama tiga bulan pertama 2025, total transaksi tercatat sebanyak 39,8 juta.

Menurut Ivan, jika tren ini berlanjut konsisten hingga akhir tahun, maka total transaksi sepanjang 2025 hanya akan berada di angka sekitar 160 juta, jauh lebih rendah dibandingkan 209 juta transaksi sepanjang 2024.

“Kalau secara konsisten ini bisa kami lakukan, dan insyaallah akan kami lakukan terus secara konsisten, maka bisa mewujudkan apa yang Bapak Presiden perintahkan kepada kita semua terkait dengan Astacita dan Indonesia emas,” kata Ivan.

Ivan juga menyampaikan apresiasi kepada Bareskrim Polri atas kerja sama yang telah terjalin dalam memerangi aktivitas judi daring.

Ia menyebut keberhasilan ini sebagai lanjutan dari pencapaian sebelumnya dan yakin tren positif ini dapat terus dipertahankan.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) juga mencatat penurunan tajam dalam transaksi Judi Daring pada kuartal pertama 2025.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menyebut penurunan lebih dari 80 persen dibandingkan data tahun lalu.

Ia menekankan pentingnya penguatan infrastruktur digital dan kerja sama antarlembaga sebagai kunci dalam menekan praktik ilegal ini.

“Transaksi Judi Daring mengalami penurunan signifikan,” tegas Alexander.

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menilai pemberantasan Judi Daring masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Ia menyoroti pentingnya pembenahan regulasi dan menegaskan bahwa penindakan harus diiringi kebijakan berkelanjutan yang menyentuh akar persoalan.

Jakarta – Pemerintah menunjukkan hasil nyata dalam menekan aktivitas Judi Daring lewat pendekatan terpadu yang melibatkan pemanfaatan teknologi dan kerja sama lintas sektor.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah memperkuat Desk Pemberantasan Judi Daring dengan strategi berbasis teknologi untuk menjawab dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh judi daring.

“Judi Daring bukan hanya merugikan negara secara ekonomi, tapi juga membawa dampak sosial yang serius. Karena itu, pendekatan kami harus komprehensif,” ujar Meutya dalam keterangan persnya di Jakarta.

Dalam pertemuan bersama Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, Meutya menjelaskan strategi pemerintah yang telah dirancang sejak Rapat Koordinasi Kemenko Polhukam pada akhir 2024.

Dalam forum itu, Desk Pemberantasan Judi Daring menjadi satu dari tujuh prioritas Presiden Prabowo di bidang politik dan keamanan.

Wiranto menyatakan pentingnya strategi yang mencakup penegakan hukum, pemblokiran akses ilegal, dan peningkatan literasi digital sebagai kunci dalam menghadapi tantangan Judi Daring.

“Kita harus bertindak cepat dan tegas. Regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang kuat adalah keharusan,” katanya.

Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring yang terdiri dari PPATK, Polri, Kemkomdigi, OJK, dan Bank Indonesia mencatatkan capaian besar dalam menekan perputaran transaksi judi daring.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa pada kuartal pertama 2025, total transaksi Judi Daring turun drastis menjadi 39,8 juta, dibandingkan 209 juta transaksi sepanjang tahun lalu.

“Kalau tren ini berlanjut, kami perkirakan jumlah totalnya di 2025 bisa ditekan hingga 160 juta,” jelas Ivan.

Ivan menjabarkan bahwa keberhasilan tersebut tak lepas dari pemblokiran lebih dari 1,3 juta konten ilegal oleh Kemkomdigi, penggunaan teknologi AI untuk pelacakan transaksi mencurigakan, pembatasan SIM card, dan penegakan hukum oleh Polri yang menyita aset senilai Rp500 miliar.

Ia juga mengungkap data yang mengkhawatirkan, Rp2,2 miliar berasal dari pemain Judi Daring berusia 10–16 tahun.

“Anak-anak kita sangat rentan. Ini alarm serius,” tegasnya.

Selain itu, 71,6 persen pelaku Judi Daring adalah masyarakat berpenghasilan di bawah Rp5 juta dan memiliki pinjaman ilegal, menunjukkan dimensi sosial yang perlu ditangani secara sistemik.

Oleh: Rofila Putri )*
Pemerintah Indonesia menunjukkan hasil nyata dari langkah tegas dan terkoordinasi dalam memerangi peredaran Judi Daring yang selama ini menjadi momok sosial dan ekonomi di masyarakat. Sinergi antarinstansi yang tergabung dalam satuan tugas pemberantasan Judi Daring telah membuahkan hasil signifikan, dengan penurunan drastis nilai transaksi serta pengungkapan jaringan pelaku yang kompleks.

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa pada periode Januari hingga Maret 2025, jumlah pemain Judi Daring masih menyentuh angka lebih dari satu juta orang. Namun, yang menjadi sorotan utama adalah turunnya nilai transaksi secara drastis. Bila pada kuartal pertama tahun 2024 masyarakat menyetorkan hingga Rp15 triliun untuk bermain Judi Daring, maka di periode yang sama tahun 2025 angka tersebut berhasil ditekan hingga Rp6,2 triliun.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menilai capaian ini sebagai bukti bahwa upaya terpadu yang dilakukan berbagai lembaga negara berhasil membatasi aliran dana ke sektor ilegal tersebut. Mayoritas pemain Judi Daring, sekitar 71 persen, berasal dari kelompok masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan. Judi Daring bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap kelompok ekonomi rentan yang justru memerlukan perlindungan lebih besar. Karena itu, pemotongan jalur perputaran uang di praktik Judi Daring menjadi langkah penting dalam melindungi kepentingan ekonomi masyarakat kecil.

Sementara itu, Bareskrim Polri berhasil menangkap dua tokoh sentral dalam jaringan judi daring yang beroperasi menggunakan perusahaan cangkang. Kabareskrim Komjen Wahyu Widada mengungkap tersangka berinisial OHW dan H ditangkap karena terbukti menjadi operator sistem pembayaran dari 12 situs Judi Daring yang beroperasi sejak 2019. Kedua pelaku menggunakan badan hukum PT A2Z Solusindo Teknologi dan anak perusahaannya untuk memfasilitasi deposit dan penarikan dana Judi Daring dengan teknologi payment gateway, sebelum akhirnya dana tersebut disalurkan ke rekening-rekening nomine untuk disamarkan.

Wahyu menegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan berdasarkan hasil analisa mendalam bersama PPATK. Jaringan ini diketahui memanfaatkan 4.656 rekening yang tersebar di 22 bank sebagai bagian dari upaya pencucian uang. Dalam penyergapan tersebut, penyidik berhasil menyita barang bukti senilai lebih dari Rp530 miliar, yang terdiri atas uang tunai, surat berharga negara senilai Rp276,5 miliar, dan kendaraan mewah. Selain itu, 197 rekening lainnya telah diblokir guna menutup jalur aliran dana yang masih tersisa.

Keberhasilan dalam pengungkapan ini tidak terlepas dari kebijakan sistematis yang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Menteri Meutya Hafid menyampaikan bahwa langkah-langkah seperti pemblokiran lebih dari 1,3 juta konten Judi Daring dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan telah memberikan dampak besar dalam mendeteksi serta menghambat pergerakan situs ilegal. Selain itu, pembatasan jumlah kartu SIM prabayar maksimal tiga nomor per NIK menjadi strategi tambahan untuk menutup akses digital yang sering digunakan pelaku Judi Daring.

Meutya juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat dalam memberantas Judi Daring. Menurutnya, langkah pemerintah tidak akan optimal tanpa partisipasi aktif dari elemen masyarakat sipil, kampus, dan organisasi sosial. Karena itu, ia menegaskan bahwa agenda ke depan tidak hanya soal penindakan, tetapi juga pembenahan regulasi dan edukasi publik secara menyeluruh.

Pemerintah menilai keberhasilan menurunkan angka transaksi bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari fase baru yang lebih terstruktur dan jangka panjang. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas agar pemberantasan Judi Daring dilakukan secara berkelanjutan, mengingat dampaknya terhadap stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Dalam rangka menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah juga mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital, yang memperkuat tata kelola dunia maya secara menyeluruh dan menjadi fondasi penting dalam mencegah eksploitasi digital terhadap generasi muda.

Secara keseluruhan, kerja kolektif antara PPATK, Polri, Kemkomdigi, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia telah menciptakan kerangka kerja yang efektif dalam menekan ruang gerak Judi Daring. Pemanfaatan teknologi canggih, penindakan hukum yang masif, serta reformasi regulasi menjadi pilar utama dalam strategi ini. Pemerintah tidak hanya menindak, tetapi juga memastikan bahwa lingkungan digital di Indonesia dapat berkembang tanpa terkontaminasi oleh aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat.

Tantangan ke depan memang masih besar. Pemerintah menyadari bahwa sindikat Judi Daring bersifat dinamis dan cenderung terus beradaptasi. Oleh sebab itu, langkah-langkah pemberantasan akan terus dikembangkan dengan pendekatan lintas sektor dan berbasis data. Penguatan pengawasan digital dan kolaborasi internasional juga akan menjadi bagian dari strategi untuk memastikan bahwa kejahatan lintas batas seperti judi daring tidak mendapat tempat di Tanah Air.

Capaian yang sudah diraih hingga kini menunjukkan bahwa pemerintah berada di jalur yang benar. Dengan komitmen kuat, konsistensi penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat, praktik Judi Daring yang selama ini merugikan rakyat perlahan tapi pasti mulai ditumpas. Pemerintah akan terus memperluas cakupan kebijakan dan memperkuat perlindungan masyarakat demi terciptanya ruang digital yang aman, sehat, dan berdaulat.

)* Pengamat Bidang Hukum

Oleh: Advan Wicaksono )*

Pemerintah terus mengintensifkan upaya pemberantasan Judi Daring melalui pengawasan yang lebih ketat dan strategi yang menyentuh berbagai aspek sistem nasional. Pendekatan ini tidak hanya difokuskan pada pemblokiran akses digital, tetapi juga mencakup regulasi ketat terhadap kartu SIM prabayar, pengawasan rekening perbankan, hingga seleksi ketat pemohon paspor yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian daring. Tujuannya adalah menciptakan benteng yang kokoh dari hulu ke hilir terhadap potensi penyalahgunaan fasilitas publik untuk praktik ilegal tersebut.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah distribusi kartu SIM prabayar. Kemudahan dalam memperoleh kartu SIM tanpa proses verifikasi identitas yang memadai dinilai menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan oleh pelaku Judi Daring. Anggota Komisi I DPR RI, Sumail Abdullah, menilai bahwa lemahnya pengawasan terhadap distribusi SIM card prabayar memberi ruang bagi aktivitas ilegal tersebut. Ia menggarisbawahi pentingnya pembenahan sistem registrasi, karena banyak kasus penyalahgunaan identitas yang dimanfaatkan untuk kepentingan judi daring.

Menurutnya, operator seluler juga harus diajak berperan aktif, tidak hanya mengejar keuntungan komersial semata. Dengan penerapan sistem verifikasi identitas yang ketat, ruang gerak pelaku Judi Daring diyakini akan menyempit secara signifikan, terutama dalam menghindari identitas palsu yang selama ini banyak digunakan untuk menjalankan operasinya.

Di sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan peran pentingnya dengan melakukan pemblokiran terhadap ribuan rekening yang terindikasi digunakan dalam transaksi Judi Daring. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa hingga awal 2025, total 14.117 rekening telah diblokir. Jumlah ini meningkat dari laporan sebelumnya yang mencatat 10.016 rekening. Data tersebut diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Digital, lalu dikembangkan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara nomor rekening dan nomor induk kependudukan para pelaku.

Dian menyebutkan bahwa bank-bank di Indonesia telah diminta melakukan enhanced due diligence terhadap rekening yang dicurigai terlibat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya OJK dalam menjaga integritas sistem keuangan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang bisa menjadi korban dari skema perjudian yang terselubung.

Upaya di sektor keimigrasian juga dilakukan secara paralel. Kasubdit Cekal Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Novan Indriyanto, menegaskan bahwa pihaknya telah memperketat pengawasan terhadap pemohon paspor, khususnya yang hendak bepergian ke negara-negara yang dikenal sebagai pusat aktivitas Judi Daring ilegal seperti Kamboja. Pengetatan ini dilakukan melalui proses verifikasi yang lebih hati-hati terhadap calon pelancong, guna mencegah penyalahgunaan dokumen resmi negara untuk kepentingan ilegal.

Langkah selektif ini menjadi pelengkap dari strategi nasional yang tengah dijalankan untuk menutup semua akses potensial yang bisa dimanfaatkan jaringan judi daring. Dengan mengawasi mobilitas lintas negara, pemerintah menempatkan sistem imigrasi sebagai barikade terakhir agar pelaku tidak bisa dengan mudah beroperasi di luar negeri dan kembali memanfaatkan celah hukum dalam negeri.

Kementerian Komunikasi dan Digital turut berperan besar dengan menyuplai data penting yang digunakan oleh berbagai institusi dalam menindak pelaku Judi Daring. Data ini menjadi dasar bagi OJK dalam menelusuri rekening yang digunakan untuk transaksi ilegal, sekaligus memperkuat kerja sama lintas sektor dalam membangun sistem pengawasan yang menyeluruh.

Pemerintah juga tengah mendorong pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan, untuk melakukan pelacakan aktivitas yang mencurigakan di ruang siber. Sistem ini memungkinkan deteksi secara real-time terhadap transaksi atau komunikasi yang mengandung unsur perjudian. Bersamaan dengan itu, pemerintah mengimplementasikan kebijakan pembatasan jumlah SIM card yang bisa dimiliki oleh satu individu guna mencegah penggunaan identitas ganda.

Seluruh kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar bereaksi terhadap maraknya Judi Daring, tetapi telah mengembangkan strategi sistemik dan terpadu. Kolaborasi antarlembaga menjadi kekuatan utama dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan aman. Dalam hal ini, tidak hanya kementerian dan lembaga teknis yang terlibat, tetapi juga sektor swasta, termasuk operator telekomunikasi dan institusi keuangan, yang didorong agar ikut bertanggung jawab dalam pencegahan.

Masyarakat pun menjadi bagian penting dari solusi, karena literasi digital dan kesadaran hukum akan membantu meminimalkan potensi penyalahgunaan teknologi. Pemerintah mendorong pendekatan edukatif dan preventif, sembari tetap tegas dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang telah terbukti menjalankan operasi Judi Daring.

Dengan beragam langkah yang terintegrasi ini, pemerintah mengirimkan pesan tegas bahwa pemberantasan Judi Daring merupakan prioritas nasional. Pendekatan yang digunakan bukan hanya responsif, tetapi juga proaktif, dengan tujuan jangka panjang menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada kesinambungan koordinasi antarlembaga dan komitmen semua pihak dalam menjaga ruang digital Indonesia tetap bersih dari praktik ilegal.

Selain itu, pemerintah terus mengevaluasi celah-celah hukum yang masih dapat dimanfaatkan oleh pelaku Judi Daring. Revisi kebijakan dan penguatan regulasi menjadi bagian dari agenda berkelanjutan, agar setiap perkembangan teknologi tidak memberi ruang bagi tumbuhnya kejahatan digital yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

)* Penulis adalah Pengamat Isu Strategis

Puncak Jaya – Satgas gabungan TNI berhasil melumpuhkan salah satu tokoh OPM Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi, dalam sebuah operasi yang berlangsung di Distrik Ilamburawi, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.

Operasi ini merupakan hasil dari kerja sama antara Satgas TNI dengan Satuan Tugas Gabungan lainnya. Setelah diperoleh informasi intelijen mengenai keberadaan target. Nekison, yang dikenal sebagai salah satu pimpinan OPM wilayah Yambi, selama ini menjadi buronan karena keterlibatannya dalam berbagai aksi teror bersenjata di wilayah Papua Tengah.

“Keberhasilan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen TNI untuk menjaga stabilitas keamanan dan melindungi masyarakat Papua dari ancaman teror bersenjata. Operasi ini dilakukan secara terukur berdasarkan informasi akurat dari Satgas Gabungsn lainnya” ujar Dansatgas Media Koops TNI Habema, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono, Sabtu 10/5/2025.

Dalam operasi tersebut, Bumi Walo tewas di tempat setelah sempat melakukan perlawanan. Dari lokasi kejadian, Satgas TNI mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aksi kekerasan. Di antaranya ditemukan tiga butir munisi kaliber 9 mm, satu selongsong peluru kaliber 5,56 mm, dua buah kapak, enam buah parang, serta dua unit alat komunikasi HT. Selain itu, turut diamankan tiga buah sarung pistol, dua unit handphone GSM, satu unit handphone Android, empat buah busur panah, dan 90 buah anak panah.

Nekison Enumbi sebelumnya telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Puncak Jaya dengan nomor DPO/S-34/01/IV/2024/RESKRIM tertanggal 25 April 2024. Ia tercatat terlibat dalam sejumlah aksi penembakan yang menyebabkan gugurnya aparat keamanan, termasuk insiden pada 21 Januari 2025 terhadap anggota Polsek Puncak Jaya dan penembakan terhadap seorang purnawirawan Polri pada 7 April 2025.

Tidak hanya menyerang aparat, Bumi Walo juga diketahui melakukan kekerasan terhadap warga sipil, seperti penembakan terhadap tukang ojek pada tahun 2024 yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ia juga pernah menembaki kendaraan truk yang sedang melintas di jalur utama Distrik Tingginambut, yang menjadi penghubung vital antara Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Jayawijaya.

OPM secara umum dikenal tidak hanya menargetkan aparat keamanan, tetapi juga aktif meneror masyarakat sipil. Serangkaian aksi brutal yang mereka lakukan meliputi pembakaran sekolah di Distrik Beoga, pembunuhan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, serta pembantaian terhadap 11 warga sipil yang mendulang emas di aliran Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo.

Selain melakukan kekerasan fisik, OPM juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan hoaks dan propaganda. Mereka aktif menggunakan sejumlah akun seperti ORGANISASI PAPUA MERDEKA “OPM-TPNPB”, Tpnpb News, Paradise Broadcasting, Papua Merdeka Channel, dan Manuskrip Papua. Upaya ini dinilai berpotensi menciptakan opini publik negatif yang dapat mengganggu stabilitas dan memperlambat pembangunan di Papua Tengah.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. TNI bersama aparat lainnya akan terus hadir menjaga keamanan dan melindungi seluruh warga,” tutup Letkol Iwan.