Arsip Bulanan: Mei 2025

Oleh : Loa Murib

Keamanan dan ketertiban merupakan fondasi utama bagi terselenggaranya pembangunan berkelanjutan di wilayah manapun di Indonesia, termasuk di Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, Papua menghadapi tantangan besar berupa gangguan dari OPM yang tidak hanya menebar teror terhadap aparat keamanan, tetapi juga secara kejam menyerang masyarakat sipil. Dalam konteks tersebut, keberhasilan Satgas Gabungan TNI dalam melumpuhkan salah satu tokoh OPM, Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi, merupakan capaian penting yang patut diapresiasi secara luas. Operasi ini bukan hanya sebuah pencapaian taktis di medan tempur, melainkan langkah strategis dalam menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan negara di tanah Papua.

Operasi penindakan terhadap Bumi Walo Enumbi dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Satgas Gabungan TNI. Bertempat di Distrik Ilamburawi, Kabupaten Puncak Jaya, operasi ini berhasil menumpas sosok yang selama ini menjadi dalang dari sejumlah aksi kekerasan yang melukai banyak pihak. Bumi Walo Enumbi terlibat aktif dalam berbagai insiden berdarah, mulai dari penembakan aparat keamanan di tahun 2024, penyerangan terhadap anggota Polsek Puncak Jaya pada Januari 2025, hingga penembakan terhadap purnawirawan Polri pada April 2025. Aksi-aksi tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan menciptakan ketakutan mendalam di tengah masyarakat.

Lebih dari sekadar menyerang aparat keamanan, Bumi Walo Enumbi juga dikenal sebagai pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Salah satu peristiwa paling memilukan adalah penembakan terhadap tukang ojek yang menyebabkan korban meninggal dunia pada 2024. Aksi brutal lainnya adalah penembakan truk yang tengah melintasi Distrik Tingginambut, jalur vital yang menghubungkan Kabupaten Puncak Jaya dengan Kabupaten Jayawijaya. Serangkaian kejahatan ini telah membuatnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Puncak Jaya sejak April 2024.

Keberhasilan melumpuhkan tokoh berbahaya ini menegaskan efektivitas sinergi antarlembaga keamanan negara, dalam menghadapi tantangan separatisme bersenjata. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pemulihan stabilitas di Papua berjalan dengan pendekatan profesional, terukur, dan berdasarkan intelijen yang akurat. Keberhasilan ini juga menjadi simbol komitmen negara dalam melindungi rakyatnya dari ancaman teror yang selama ini menjadi hambatan serius bagi perdamaian dan kemajuan Papua.

Lebih luas lagi, aksi-aksi yang dilakukan oleh OPM selama ini telah melampaui batas konflik politik dan ideologis, karena telah mengarah pada bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. OPM diketahui melakukan pembakaran sekolah di Distrik Beoga, pembunuhan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, hingga pembantaian terhadap 11 warga yang sedang mendulang emas di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Perbuatan keji tersebut merupakan bentuk nyata dari ancaman terhadap hak-hak dasar warga Papua untuk hidup aman, bersekolah, bekerja, dan menikmati pembangunan.

Tak berhenti pada aksi fisik, OPM juga aktif menyebarkan disinformasi melalui berbagai platform media sosial. Mereka menggunakan akun-akun seperti “OPM-TPNPB”, Tpnpb News, hingga Paradise Broadcasting dalam menyebarkan hoaks yang dapat memprovokasi masyarakat dan mengganggu persepsi publik nasional maupun internasional terhadap kondisi Papua. Upaya tersebut harus dipahami sebagai bagian dari strategi perang asimetris yang berusaha menggoyahkan legitimasi negara dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap upaya pembangunan dan rekonsiliasi di Papua.

Datsatgas Media Koops TNI Habema, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono, menyatakan bahwa operasi penindakan ini merupakan bagian dari upaya serius TNI dalam menumpas setiap ancaman terhadap keselamatan masyarakat Papua. Ia menekankan bahwa tindakan ini bukan semata-mata penegakan hukum, tetapi juga bentuk nyata perlindungan negara terhadap rakyatnya. Penegasan ini menggarisbawahi bahwa TNI bertindak berdasarkan mandat konstitusional untuk menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa Indonesia, termasuk saudara-saudara di Papua.

Dalam konteks pembangunan Papua, keberhasilan ini menjadi pintu gerbang penting bagi penguatan keamanan yang akan mendorong iklim kondusif bagi percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah pusat selama ini telah menggelontorkan banyak anggaran dan perhatian khusus bagi Papua, termasuk melalui skema Otonomi Khusus dan proyek strategis nasional. Namun, keberhasilan pembangunan hanya dapat terwujud jika keamanan dan ketertiban dapat dijamin secara menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan sektor keamanan melalui operasi seperti ini adalah bagian integral dari strategi pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan.

Masyarakat Papua, khususnya yang tinggal di daerah rawan konflik seperti Puncak Jaya, membutuhkan ketenangan dan jaminan keselamatan agar bisa hidup dengan layak. Negara melalui TNI dan aparat keamanan lainnya harus terus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan cara menghalau semua bentuk teror dan kekerasan yang dilakukan oleh OPM. Langkah yang telah ditempuh dalam operasi di Ilamburawi adalah bukti konkret bahwa negara hadir dan tidak akan membiarkan rakyat Papua hidup dalam ketakutan.

Keberhasilan Satgas Gabungan TNI dalam melumpuhkan Bumi Walo Enumbi adalah satu dari sekian banyak bukti bahwa negara tidak tinggal diam terhadap ancaman disintegrasi dan kekerasan di Papua. Dengan komitmen yang terus dijaga serta dukungan masyarakat, maka cita-cita mewujudkan Papua yang damai, sejahtera, dan maju sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia akan semakin dekat untuk terwujud.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Jakarta – Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) yang dijadwalkan berlangsung pada 12–15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Acara ini bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya PUIC, menjadikannya momen penting bagi negara-negara anggota untuk memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan global.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa tema konferensi kali ini adalah “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”.

Ia menekankan bahwa Indonesia akan fokus pada tiga hal utama: mendorong perdamaian dan harmoni antarnegara anggota OKI, meningkatkan kerja sama di berbagai bidang termasuk ekonomi, sosial, dan budaya, serta memberikan perhatian khusus pada isu Palestina.

“Palestina ini yang kita akan fokus untuk punya satu kesepakatan yang bisa membantu saudara kita yang sedang membutuhkan,” ujar Mardani.

Ia juga menyebutkan bahwa beberapa duta besar dari negara-negara anggota OKI telah menyatakan antusiasme untuk hadir dalam konferensi ini.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa menjadi tuan rumah PUIC merupakan kehormatan dan tanggung jawab besar bagi Indonesia.

“Kami ingin menjadikan forum ini sebagai momentum memperkuat solidaritas negara Islam dalam menghadapi tantangan global, sekaligus menegaskan peran Indonesia sebagai jembatan dialog dan kerja sama antarnegara Islam,” ujarnya.

Puan juga menekankan pentingnya diplomasi dan dialog dalam menyelesaikan pertikaian internasional, termasuk masalah Palestina yang sudah berlangsung lama.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyampaikan bahwa persiapan pelaksanaan konferensi telah mendekati rampung.

“Dari sisi perencanaan, kami sangat siap. Hari ini kami lakukan konfirmasi ulang teknis dengan instansi-instansi terkait, mulai dari imigrasi, bea cukai, Angkasa Pura, hingga AirNav,” ujarnya.

Ia meyakini dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, acara tersebut dapat berjalan lancar sesuai rencana.

Hingga akhir April 2025, puluhan dari anggota OKI dan observer telah mengonfirmasi kehadirannya pada forum PUIC 2025 nanti.

Total peserta diperkirakan mencapai 500 hingga 600 orang, termasuk perwakilan organisasi internasional dan negara sahabat ASEAN seperti Malaysia dan Singapura.

Konferensi PUIC ke-19 di Jakarta diharapkan tidak hanya menghasilkan pernyataan bersama, tetapi juga langkah konkret dalam memperkuat solidaritas, memperjuangkan keadilan global, dan mempererat kerja sama antarnegara anggota. ***

Jakarta — Indonesia terus memantapkan diri sebagai tuan rumah Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang akan digelar pada 12–15 Mei 2025 di Jakarta. Mengusung tema “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”, forum ini menjadi penanda seperempat abad perjalanan PUIC serta menjadi panggung penting untuk menguatkan solidaritas antarnegara Islam dalam menjawab tantangan global.

Berbagai pemangku kepentingan dari lintas sektor telah menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan acara ini. Lembaga legislatif, kementerian terkait, aparat keamanan, serta berbagai institusi pendukung lainnya bahu-membahu memastikan kesiapan teknis, logistik, hingga keamanan selama pelaksanaan sidang.

Anggota BKSAP DPR RI, Eva Monalisa, menyebut bahwa Sidang PUIC ke-19 akan menjadi momentum strategis untuk memperkuat dukungan terhadap kemerdekaan Palestina serta mendorong agenda kolektif umat Islam.

“Beberapa catatan yang mungkin jadi perhatian kita semua, terutama untuk BKSAP, adalah bagaimana melanjutkan negosiasi-negosiasi strategis demi kemerdekaan Palestina,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Sidang Grup Asia pada Konferensi ke-18 PUIC yang diselenggarakan di diselenggarakan di Abidjan, Pantai Gading lalu, Fadli Zon, menambahkan bahwa PUIC adalah platform kolaborasi antarparlemen yang sangat penting dalam mengadvokasi isu-isu utama umat Islam.

“Forum PUIC ini merupakan panggung strategis bagi diplomasi parlemen Indonesia di level global. Kita membangun kolaborasi erat dengan parlemen negara-negara Islam untuk memperjuangkan isu umat, termasuk dukungan nyata terhadap Palestina,” ungkap Fadli Zon yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan RI.

Dari sisi kesiapan pelaksanaan, Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, memastikan bahwa seluruh aspek teknis telah ditangani dengan seksama.

“Kami memastikan fasilitas sidang, akomodasi delegasi, serta pengamanan berjalan sesuai standar internasional. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan aparat keamanan terus dilakukan secara intensif,” jelasnya.

Selain itu, TNI dan Polri telah menyiapkan sistem pengamanan terpadu dengan pendekatan preventif dan responsif untuk menjamin kenyamanan seluruh delegasi. Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menyiagakan personel di lokasi strategis serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi segala potensi gangguan keamanan.

Di sisi lain, PT PLN (Persero) turut mengamankan pasokan listrik selama penyelenggaraan acara, termasuk menyediakan genset cadangan di seluruh venue dan hotel delegasi guna memastikan tidak terjadi gangguan kelistrikan. Dinas Kesehatan DKI Jakarta bersama Kementerian Kesehatan juga telah menyiagakan tim medis dan ambulans di berbagai titik, termasuk pengawasan protokol kesehatan bagi para tamu negara.

Dukungan teknis juga datang dari instansi lain seperti Telkom dan Kominfo yang menjamin kestabilan koneksi internet dan sistem komunikasi selama pelaksanaan forum. Kesiapan ini menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga menunjukkan kesungguhan diplomatik dalam membangun citra positif di mata dunia Islam.

Dengan sinergi penuh lintas sektor, Sidang PUIC ke-19 diharapkan mampu menghasilkan keputusan strategis yang memperkuat kerja sama antarparlemen negara-negara Islam dan memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian, keadilan, serta kesejahteraan umat Muslim di seluruh dunia.

*

JAKARTA – Indonesia bersiap menjadi pusat perhatian dunia Islam dengan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) pada 12–15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Konferensi ini akan mengusung tema “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”, menandai 25 tahun perjalanan PUIC sejak pertama kali digelar di Teheran, Iran, tahun 1999. Lebih dari sekadar seremoni, forum empat hari ini akan memuat agenda strategis seperti sidang pleno, forum perempuan parlemen, komite tetap, hingga diskusi lintas isu tentang tata kelola digital, perubahan iklim, hingga penguatan partisipasi inklusif.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyampaikan bahwa seluruh aspek teknis dan substansi acara telah dipersiapkan secara menyeluruh dan matang, termasuk koordinasi lintas instansi, demi memastikan kelancaran acara berskala internasional ini.

“Dari sisi perencanaan, kami sangat siap. Simulasi dan pengecekan bersama PCO telah dilakukan. Koordinasi lintas instansi seperti imigrasi, bea cukai, hingga AirNav sudah kami rampungkan. Tidak ada satu celah pun yang kami biarkan terbuka,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan pentingnya menjadikan PUIC sebagai panggung untuk membangun institusi yang kuat di dunia Islam.

“Kalau institusi kita kuat dan governance berjalan, kita tidak perlu bergantung pada kekuatan luar. Inilah bentuk nyata Islam moderat dan berdaya saing global,” katanya.

Salah satu isu utama yang akan dibahas dalam forum ini adalah Palestina. Indonesia secara tegas menolak segala bentuk pembersihan etnis dan relokasi paksa warga Palestina. Anggota BKSAP, Eva Monalisa, menyatakan bahwa isu Palestina harus menjadi agenda aksi, bukan sekadar pernyataan.

“Kami ingin PUIC merumuskan langkah nyata untuk memperkuat solidaritas terhadap Palestina. Pihak Palestina melihat forum ini sebagai kesempatan penting memperluas dukungan dan partisipasi internasional,” ungkapnya.

Konferensi PUIC ke-19 diharapkan akan memperkuat posisi parlemen dunia Islam sebagai aktor penting dalam menghadapi tantangan global dan merumuskan masa depan yang lebih baik bagi umat Muslim di seluruh dunia.

(/rls)

Jakarta – Indonesia menyatakan kesiapan penuh menjadi tuan rumah Konferensi Parlemen Negara-Negara Organisasi Kerja Sama Islam (Parliamentary Union of the OIC Member States/PUIC) ke-19, 12–15 Mei 2025. Penetapan ini tidak hanya menjadikan sebagai tempat penyelenggaraan, tetapi juga menobatkan Indonesia sebagai Presiden PUIC ke-19, sebuah posisi strategis yang memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi antar parlemen dunia Islam.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia. Ia menegaskan bahwa DPR RI telah menyiapkan segala aspek teknis dan substansi untuk menyukseskan forum parlemen yang diikuti oleh negara-negara anggota OKI tersebut.

“Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk menyuarakan potensi besar umat Islam. Kita ingin menyampaikan bahwa umat Islam Indonesia siap berkontribusi aktif bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia,” ujar Mardani.

Mardani berharap peran Indonesia dalam forum ini mampu menjadi motor penggerak semangat solidaritas dunia Islam, terutama dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.

“Perlunya kolaborasi negara-negara Islam untuk menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai tantangan global, seperti krisis iklim, pembangunan ekonomi inklusif, hingga penguatan peran perempuan dalam pembangunan,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, menegaskan bahwa DPR RI telah siap hampir 100 persen menyelenggarakan Konferensi PUIC di Jakarta mendatang. Seluruh aspek teknis dan substansi acara telah dipersiapkan dengan matang, termasuk koordinasi lintas instansi demi memastikan kelancaran acara berskala internasional ini

“Dari sisi perencanaan, kami sangat siap. Hari ini kami lakukan konfirmasi ulang teknis dengan instansi-instansi terkait, mulai dari imigrasi, bea cukai, Angkasa Pura, hingga AirNav,” tambahnya.

Indra juga menyatakan optimisme tinggi bahwa konferensi ini akan berjalan sukses.

“Kami sangat optimis. Semua sudah dalam checklist dan terkoordinasi dengan baik. Tinggal arahan tambahan dari pimpinan DPR, tapi secara keseluruhan kami siap,” lengkapnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani, bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk menjadikan konferensi ke-19 parlemen OKI ini sebagai momentum penting dalam penguatan diplomasi lintas negara.

“Konferensi ini adalah wujud nyata dari peran aktif parlemen Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Kami percaya bahwa diplomasi antar parlemen dapat menjadi jembatan solusi atas berbagai konflik dan tantangan global,” jelas Puan.**

Oleh: Lucky Wiratmaja )*

Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik (DPR RI) siap menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), di Jakarta, pada 12–15 Mei 2025. Kegiatan rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Momentum ini menjadi penting bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi antarparlemen negara-negara Islam di tengah dinamika global yang kian kompleks.

Forum ini mengusung tema “PUIC Silver Jubilee-Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”, dalam rangka memperingati 25 tahun berdirinya PUIC yang pertama kali diselenggarakan di Teheran, Iran tahun 1999. Diharapkan Konferensi ini menjadi tonggak baru dalam perjalanan diplomasi parlemen dunia Islam menuju masa depan yang lebih tangguh, demokratis, dan berkeadilan.

Penyelenggaraan forum ini memiliki makna strategis, tidak hanya sebagai momen refleksi atas seperempat abad perjalanan PUIC, tetapi juga sebagai forum penting dalam memperkuat peran parlemen negara-negara anggota OKI dalam menghadapi tantangan global masa kini. Isu-isu seperti perubahan iklim, instabilitas ekonomi, keamanan kesehatan, serta krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan publik akan menjadi bagian dari diskursus utama yang dibahas dalam konferensi ini.

Indonesia menjadi tuan rumah untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar Konferensi ke-7 PUIC di Palembang pada Januari 2012. DPR RI menegaskan komitmennya dalam memperkuat diplomasi parlemen, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).

Saat ini PUIC beranggotakan 54 parlemen dan 25 organisasi pengamat dari berbagai kawasan dunia, menjadikannya salah satu organisasi parlemen multilateral paling representatif di dunia Islam. Melalui konferensi ini, DPR RI akan mendorong penguatan posisi strategis parlemen negara-negara OKI dalam kerja sama Selatan-Selatan, serta memperkuat solidaritas terhadap isu-isu krusial, termasuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan perlindungan hak-hak minoritas Muslim.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar menegaskan DPR RI telah siap hampir 100 persen untuk menyelenggarakan Konferensi ke-19 PUIC dan diperkirakan akan dihadiri oleh 500 hingga 600 peserta, termasuk delegasi dan perwakilan organisasi internasional. Seluruh aspek teknis dan substansi acara telah dipersiapkan dengan matang, termasuk koordinasi lintas instansi, demi memastikan kelancaran acara berskala internasional ini.

Selain negara-negara anggota OKI, Setjen DPR RI, juga mengundang pemimpin dari negara-negara sahabat di kawasan ASEAN, seperti Perdana Menteri Malaysia dan Perdana Menteri Singapura. Namun, konfirmasi kehadiran kedua tokoh tersebut masih ditunggu, mengingat jadwal mereka yang padat di tanggal tersebut.

Konferensi PUIC ke-19 juga akan menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi yang kuat sebagai pilar utama ketahanan nasional dan kawasan. Dalam konteks negara-negara anggota PUIC, yang sebagian besar berasal dari kawasan Global Selatan, tema ini menjadi panggilan untuk memperkuat kapasitas institusional, legitimasi demokratis, serta responsivitas terhadap kebutuhan rakyat.

Selama empat hari penyelenggaraan, agenda konferensi akan mencakup sidang pleno, pertemuan komite tetap, forum perempuan parlemen, serta diskusi lintas isu terkait inovasi legislatif, partisipasi inklusif, dan tata kelola digital. Forum ini juga menjadi ruang untuk memperluas dialog antar parlemen, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, serta menyusun posisi bersama terhadap isu-isu regional dan global.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan dalam forum ini aka nada sesi diskusi yang mebahas isu terkait Palestina untuk merumuskan langkah nyata ke depan negara-negara OKI dalam mendukung Palestina.

Hal senada juga diungkapkan Anggota BKSAP DPR RI, Eva Monalisa bahwa DPR RI akan membawa beberapa agenda dalam agenda tersebut. Salah satunya adalah meminta dukungan dari seluruh negara anggota OKI untuk kemerdekaan Palestina. Secara tegas pihaknya menolak segala bentuk pembersihan etnis Palestina dan akan terus mendorong serta mengupayakan kemerdekaan Palestina melalui berbagai negosiasi dan forum internasional.

Eva juga menilai, bahwa evakuasi warga Palestina bukanlah jalan terbaik. Sebab, Palestina sendiri secara konsisten dan tegas telah menolak gagasan relokasi pengungsi Palestina ke negara lain, termasuk Indonesia. Pemerintah Palestina juga tidak menginginkan etnisnya hilang dari peradaban.

Di tengah dinamika geopolitik yang menunjukkan ketegangan antara blok besar dunia, negara-negara di global Selatan, termasuk anggota OKI, memiliki peluang besar untuk memainkan peran sebagai jembatan perdamaian dan motor perubahan. Dengan menjadi tuan rumah forum strategis seperti PUIC, Indonesia mempertegas posisi sebagai mitra dialog yang kredibel dan berdaya saing.

Dengan menjadi tuan rumah PUIC untuk kedua kalinya setelah 2012, Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam diplomasi parlemen dan kerja sama Selatan-Selatan. Diharapkan konferensi PUIC ke-19 ini menjadi tonggak penting dalam mendorong parlemen dunia Islam agar lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Pelaksanaan PUIC ke-19 di Indonesia menjadi bukti nyata kepercayaan dunia Islam terhadap kapasitas dan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan isu-isu global yang relevan dengan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan keadilan. Kehadiran parlemen negara-negara Islam pada forum ini menjadi peluang untuk menyuarakan kepentingan strategis, seperti isu Palestina, ketahanan pangan, perubahan iklim, hingga konflik regional yang membutuhkan solusi damai dan kolaboratif.

)* Pemerhati Politik dan Kebijakan Luar Negeri

Oleh : Veritonaldi )*

Aparat Keamanan mulai dari Kepolisian, TNI, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) terus meningkatkan sinergitas jelang Forum Konferensi Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) ke-19 yang akan digelar pada 12-15 Mei 2025 di Jakarta. Dengan adanya sinergitas tersebut, maka diharapkan pelaksanaan parlemen OKI ke-19 ini dapat berjalan sukses sesuai dengan rencana.

Pelaksanaan forum internasional ini tentu membutuhkan jaminan keamanan dan ketertiban yang maksimal. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan komitmen penuh untuk mengamankan seluruh rangkaian acara PUIC ke-19 agar berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, menegaskan bahwa seluruh elemen kepolisian telah disiagakan secara optimal dan terpadu, mengingat skala internasional forum ini dan pentingnya menjaga martabat Indonesia di mata dunia.

Kapolri memprioritaskan pendekatan keamanan yang adaptif dan berlapis, mulai dari pengamanan fisik lokasi kegiatan, jalur transportasi, hingga sistem deteksi dini atas potensi gangguan keamanan yang bisa saja muncul. Seluruh Polda di sekitar lokasi penyelenggaraan forum, termasuk satuan-satuan elit seperti Densus 88 dan Brimob, disiapkan untuk menjamin kehadiran para delegasi berjalan aman dan nyaman. Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mendukung tugas-tugas pengamanan yang diemban Polri. Komitmen ini mencerminkan kesiapan Indonesia dalam menjaga reputasi sebagai tuan rumah forum internasional yang kredibel.

Sementara itu, Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan gelar pasukan untuk memastikan keamanan PUIC ke -19. Menurutnya, Kegiatan yang berskala internasional ini tentu membutuhkan pengamanan maksimal, yang nantinya akan dihadiri ratusan tamu negara peserta PUIC ke-19.

Lebih dari sekadar kegiatan protokoler, pelaksanaan forum PUIC ke-19 memiliki nilai strategis yang tinggi dalam konteks geopolitik dan hubungan antarnegara Islam. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa forum ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin moral di dunia Islam sekaligus menjadi jembatan diplomasi yang menjunjung nilai demokrasi, toleransi, dan kerja sama antarbangsa. Keterlibatan parlemen dari puluhan negara anggota OKI menunjukkan bahwa Indonesia dipercaya sebagai ruang dialog yang aman dan produktif dalam membahas isu-isu krusial seperti Palestina, perdamaian di Timur Tengah, ketahanan pangan, serta transformasi digital di negara berkembang.

Dari sisi substansi, forum PUIC ke-19 akan membahas berbagai agenda penting yang berdampak langsung terhadap kondisi sosial-politik global, seperti upaya mendorong keadilan global, memperkuat peran perempuan dalam parlemen, serta kolaborasi dalam bidang pendidikan dan inovasi. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, memandang forum ini sebagai momentum penting untuk membangun kesamaan pandangan antarnegara Islam mengenai masa depan dunia yang lebih damai dan adil. Selain itu, pertemuan ini juga membuka peluang konkret dalam peningkatan hubungan dagang, pertukaran budaya, dan investasi antarnegara anggota.

Pengamanan yang optimal oleh Polri menjadi bagian integral dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan forum ini. Keberhasilan pengamanan bukan hanya soal teknis dan logistik, tetapi juga menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menjamin keamanan untuk berbagai kegiatan berskala internasional. Forum ini akan menghadirkan para delegasi tingkat tinggi, termasuk ketua parlemen, tokoh politik, dan pejabat senior dari negara-negara OKI. Oleh karena itu, pengamanan bersifat menyeluruh, dengan memanfaatkan teknologi pemantauan modern, penguatan patroli intelijen, serta sistem komunikasi darurat yang siap digunakan setiap saat.

Pelaksanaan forum PUIC ke-19 bukan hanya menjadi ajang diplomasi, tetapi juga cerminan kredibilitas Indonesia sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas kawasan. Keberhasilan pelaksanaan forum ini, termasuk dalam aspek keamanannya, akan berdampak positif terhadap persepsi dunia terhadap Indonesia, baik dari sisi investasi maupun kerja sama internasional. Dalam dunia global yang penuh tantangan, kepercayaan dunia terhadap kemampuan Indonesia mengelola forum multilateral menjadi modal diplomasi yang sangat berharga.

Lebih jauh, kehadiran ratusan delegasi dari berbagai negara akan membawa manfaat ekonomi bagi sektor pariwisata, perhotelan, dan UMKM lokal. Hal ini menciptakan efek ganda yang positif, tidak hanya dalam ranah politik dan diplomasi, tetapi juga pada ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengamanan yang diberikan Polri menjadi landasan penting untuk memastikan manfaat forum ini dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Indonesia.

Selain itu, pelaksanaan forum PUIC juga menjadi momen penting untuk menunjukkan wajah Islam yang damai dan berkemajuan, sebagaimana nilai-nilai Islam yang dipegang kuat oleh bangsa Indonesia. Melalui forum ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk mempromosikan model hubungan antarumat beragama yang toleran, peran aktif perempuan dalam pembangunan, serta pentingnya pendidikan dan teknologi sebagai instrumen memajukan umat Muslim global. Seluruh aspek tersebut dapat ditampilkan secara optimal hanya jika forum berjalan aman dan lancar.

Kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai tuan rumah forum internasional seperti PUIC ke-19 adalah hasil dari reputasi yang dibangun secara konsisten, baik melalui diplomasi parlemen maupun profesionalisme aparat keamanan. Dalam konteks inilah, peran Polri menjadi krusial untuk menjaga nama baik Indonesia sekaligus mendukung kesuksesan agenda-agenda strategis nasional dalam lingkup internasional.

)* Penulis adalah Pengamat Politik Dalam Negeri

Jakarta – Dalam langkah strategis memperkuat posisi Indonesia di panggung global, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, melakukan pertemuan penting dengan sejumlah tokoh keuangan terkemuka dunia.

Di antara tokoh yang ditemui adalah mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Steven Mnuchin, dan Scott Bessent, tokoh senior di bidang investasi institusional global.

Pertemuan tersebut menandai langkah konkret Danantara dalam membangun diplomasi ekonomi yang kuat, sekaligus memperkuat jembatan kerjasama strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat dan penuh optimisme, Scott Bessent menyampaikan pandangan positifnya terhadap Indonesia. Ia meyakini bahwa negara ini memiliki potensi besar sebagai mitra utama Amerika Serikat dalam bidang investasi strategis. Ia juga percaya bahwa melalui kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan, hubungan kedua negara dapat dibangun lebih kokoh di masa depan.

Sementara itu, Steven Mnuchin dalam kesempatan terpisah juga menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, Indonesia memegang peran penting di kawasan Asia Tenggara, dan kerja sama investasi antara kedua negara berpeluang besar memberikan dampak jangka panjang yang positif.

Ia menilai bahwa perluasan kolaborasi di sektor energi, refinery, dan infrastruktur digital akan menjadi kunci dalam memperkuat hubungan bilateral tersebut.

Pandu Sjahrir menegaskan bahwa misi Danantara adalah membangun konektivitas global yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyebutkan bahwa pertemuan dengan para pemimpin keuangan dunia bukan hanya sebagai ajang diplomasi, tetapi juga sebagai fondasi membangun kerja sama konkret di masa depan.

“Kami percaya bahwa investasi merupakan solusi strategis untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. Kedua negara memiliki kepentingan yang saling melengkapi, khususnya di bidang ketahanan energi, energy upstream, dan transformasi digital,” kata Pandu.

Langkah Pandu Sjahrir ini menandai semangat baru diplomasi investasi Indonesia yang tidak hanya agresif, tetapi juga penuh perhitungan dan berbasis kepentingan nasional. Dengan dukungan para tokoh keuangan global, Danantara bertekad menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam arus investasi global yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan kolaboratif dan strategis, Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk memperluas pengaruhnya, memperkuat mitra global, dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Jakarta — Pemerintah Indonesia mengandalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia sebagai pilar baru dalam upaya memperkuat arus investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi ini dinilai penting untuk menghadapi tantangan ekonomi global, termasuk kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menegaskan bahwa kondisi ekonomi domestik masih menunjukkan ketahanan, tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I-2025 yang mencapai 4,87 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Namun, ia menekankan bahwa kontribusi investasi masih perlu ditingkatkan, mengingat komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya tumbuh 2,12 persen pada periode yang sama.

“Danantara menjadi salah satu jawaban untuk meningkatkan kinerja investasi nasional. Saat ini mereka tengah menyusun daftar proyek strategis dengan potensi pengembalian investasi yang menjanjikan,” ujar Anggito.

Ia menambahkan bahwa Danantara akan menjadi saluran investasi komersial baru yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan pasar global. Lembaga ini tidak hanya ditargetkan menarik investasi domestik, tetapi juga menjadi magnet bagi investor internasional.

Sejalan dengan itu, Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, melakukan diplomasi investasi di tingkat global. Dalam ajang Milken Institute Global Conference di Los Angeles, Amerika Serikat, Pandu bertemu dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan mantan Menkeu Steven Mnuchin. Keduanya menyatakan keyakinan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis AS, terutama di sektor ketahanan energi, energi hulu dan hilir, serta infrastruktur digital.

“Pertemuan ini menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-AS dan menjajaki peluang investasi strategis ke depan,” ungkap Pandu dalam keterangan tertulisnya.

Selain mendorong investasi, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga fokus meningkatkan kapasitas ekonomi domestik. Salah satu program prioritas adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah menjangkau lebih dari 3,4 juta anak. Program ini tak hanya bertujuan memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM), tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui aktivitas dapur-dapur masyarakat.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah terus mengadopsi langkah-langkah proaktif di tengah ketidakpastian global. Strategi yang ditempuh antara lain deregulasi untuk menghilangkan hambatan investasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta penyesuaian struktur belanja negara yang lebih produktif.

Dengan berbagai inisiatif ini, Danantara diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi global.

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi jamaah haji Indonesia. Berbagai upaya perbaikan dilakukan setiap tahun untuk memastikan ibadah haji berjalan lancar, aman, dan jamaah tetap dalam kondisi sehat selama di Tanah Suci.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa terdapat penurunan tajam dalam jumlah jamaah haji Indonesia yang wafat selama pelaksanaan ibadah haji 2024. Dari sebelumnya 773 jamaah pada 2023, turun menjadi 461 orang pada 2024.

“2023 adalah puncak dari jumlah kematian jamaah Indonesia. Saya sempat diajak bicara oleh Menteri Haji Arab Saudi, yang juga mantan Menteri Kesehatan Saudi, beliau menghimbau agar kesehatan jamaah Indonesia ditingkatkan karena tingginya angka kematian bisa berdampak negatif pada penetapan syarat haji dan premi asuransi di tahun berikutnya,” ujar Menkes.

Menkes menjelaskan bahwa capaian penurunan angka kematian jamaah merupakan buah dari kolaborasi lintas kementerian dalam memperkuat sistem layanan kesehatan, termasuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang lebih dini sebelum keberangkatan.

“bahwa banyak kasus kematian disebabkan oleh penyakit pneumonia dan serangan jantung yang terlambat mendapatkan penanganan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pemerintah mengajukan permintaan kepada pihak otoritas Arab Saudi agar dapat menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih memadai di sekitar Masjidil Haram, dilengkapi dengan peralatan medis modern serta tenaga kesehatan yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

“Pemerintah Saudi sekarang sudah sadar bahwa banyak yang wafat karena proses rujukannya lama. Dengan sistem optimalisasi peran rumah sakit di Arab Saudi, kita harapkan pelayanan semakin cepat dan kematian jamaah bisa ditekan,” tutup Menkes.

Kementerian Kesehatan telah menyiapkan 1.766 tenaga kesehatan, menyusun panduan klinis untuk kondisi gawat darurat, serta menyediakan fasilitas seperti Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), pos kesehatan di bandara, sektor kesehatan di Makkah dan Madinah, hingga armada ambulans. Tak hanya itu, distribusi vaksin meningitis dan polio, serta paket obat-obatan dan perbekalan kesehatan, telah dilakukan secara menyeluruh.

Sebelumnya, Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar turut memastikan bahwa seluruh fasilitas dan layanan di Madinah telah siap untuk menyambut kedatangan kloter satu gelombang pertama. ****