Bill Gates Apresiasi Program MBG, Bukti Positif Kinerja Presiden Prabowo Dalam Peningkatan Kualitas Gizi Anak dan Ibu Hamil

Oleh Yulia Andini )*

Kunjungan tokoh filantropi dunia, Bill Gates, ke Indonesia menjadi sorotan penting dalam dinamika pembangunan nasional, khususnya dalam sektor kesehatan dan gizi. Dalam lawatannya bersama Presiden Prabowo Subianto ke SDN Jati 03 Pulogadung, Jakarta Timur. Bill Gates mengapresiasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia. Respons positif dari pendiri Gates Foundation ini bukan hanya menunjukkan bahwa program MBG relevan secara global, tetapi juga menegaskan bahwa Indonesia berada pada jalur yang tepat dalam membangun fondasi kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Program MBG merupakan langkah strategis Presiden Prabowo untuk menjawab masalah gizi. Dengan menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak usia dini, dan siswa sekolah dasar, program ini secara langsung memotong siklus stunting dan malnutrisi yang selama ini menghantui masa depan anak-anak Indonesia. Kunjungan Bill Gates ke sekolah pelaksana program ini menjadi bukti bahwa dunia mulai mencermati secara serius upaya-upaya Presiden Prabowo dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat melalui pendekatan sistemik dan berbasis intervensi langsung.

Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Bill Gates sangat terkesan dengan komitmen Indonesia yang tidak hanya menyusun program MBG secara komprehensif, tetapi juga telah mengalokasikan anggaran yang besar demi implementasi menyeluruh. Hal ini memperlihatkan keberanian politik dan konsistensi Presiden Prabowo dalam menempatkan isu gizi sebagai prioritas utama pembangunan. Penekanan Gates pada pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan, yakni sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun, memperkuat argumen bahwa investasi pada gizi merupakan investasi jangka panjang terhadap kualitas SDM Indonesia.

Tentu saja, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi juga dari efek domino yang ditimbulkannya. Bendahara Umum Partai Demokrat, Irwan Fecho, menyampaikan pandangannya bahwa program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga berpotensi menjadi pengungkit ekonomi masyarakat kelas bawah. Rantai produksi makanan sehat—dari petani, peternak, pengolah pangan, hingga distributor lokal menjadi bagian integral dari pelaksanaan program ini. Perputaran ekonomi yang tercipta dari kegiatan ini menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat struktur ekonomi desa dan kota secara simultan.

Kedatangan Bill Gates ke Indonesia dalam konteks mendukung program MBG juga menandai bahwa dunia internasional menaruh harapan terhadap keberhasilan Indonesia sebagai negara berkembang dalam menyelesaikan persoalan gizi. Dukungan dari tokoh global seperti Gates memberikan semangat tambahan, serta membuka peluang kerja sama lintas negara dan lintas lembaga untuk memperkuat ekosistem pelayanan gizi berbasis komunitas.

Presiden Prabowo sendiri menunjukkan komitmen tinggi dalam pengawasan langsung implementasi MBG. Dengan menyempatkan waktu untuk meninjau langsung pelaksanaan di lapangan, kepala negara menunjukkan bahwa program ini bukan sekadar janji kampanye, melainkan bentuk nyata dari kepemimpinan yang peduli terhadap masa depan bangsa. Dialog hangat antara Presiden Prabowo, Bill Gates, dan siswa-siswi penerima manfaat menjadi gambaran simbolik bahwa kebijakan negara sedang bergerak dalam arah yang tepat—membangun dari bawah, memulai dari akar persoalan.

Perhatian yang diberikan oleh Bill Gates terhadap aspek kesehatan ibu dan anak juga memberi sinyal kuat bahwa strategi intervensi dini yang diambil oleh Pemerintah Indonesia memiliki kesesuaian dengan pendekatan global. Gates Foundation selama ini dikenal fokus pada program kesehatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui inovasi sosial. Maka dari itu, dukungan moral bahkan kemungkinan kolaborasi lebih lanjut dari Bill Gates membuka pintu besar bagi penguatan kapasitas teknis dan pembiayaan lintas sektor untuk mendukung keberlanjutan MBG.

Di sisi lain, keterlibatan banyak pihak dalam pelaksanaan MBG, mulai dari kementerian teknis hingga pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif adalah kunci keberhasilan program. Sinergi antar lembaga ini tidak hanya mendukung penyelenggaraan secara efektif, tetapi juga menjamin akuntabilitas publik atas anggaran negara yang digunakan. Dalam konteks ini, kehadiran dan apresiasi Bill Gates bisa menjadi katalisator bagi peningkatan tata kelola program sosial lainnya di masa depan.

Melalui MBG, Presiden Prabowo juga sedang membangun narasi besar tentang bagaimana negara hadir di tengah masyarakat dengan solusi konkret dan jangka panjang. Bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi tentang mewujudkan keadilan sosial sejak dalam kandungan. Ketika negara hadir menjamin asupan gizi bagi ibu hamil dan anak-anak, maka sesungguhnya negara tengah menyiapkan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.

Apresiasi dari Bill Gates terhadap Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia tidak hanya menjadi bentuk pengakuan terhadap kinerja Presiden Prabowo, tetapi juga validasi bahwa Indonesia tengah melangkah ke arah yang benar dalam upaya membangun kualitas manusia seutuhnya. Dengan dukungan publik yang kuat dan pengawasan pelaksanaan yang ketat, program ini berpotensi menjadi warisan kebijakan strategis yang akan dikenang sebagai tonggak awal revolusi gizi nasional. Ke depan, Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai negara besar dari sisi jumlah penduduk, tetapi juga negara yang unggul dari kualitas manusianya.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Indonesia Siap Gelar Konferensi PUIC ke-19, Palestina Menjadi Salah Satu Isu Utama

Jakarta – Indonesia tengah bersiap menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (Parliamentary Union of the OIC Member States/PUIC) yang akan digelar pada 12–15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), DPR RI telah menyusun sejumlah agenda strategis yang akan dibahas dalam forum internasional ini. Salah satu isu utama yang akan diangkat Indonesia adalah dukungan kolektif terhadap kemerdekaan Palestina.

Anggota BKSAP DPR RI, Eva Monalisa, menyampaikan bahwa Indonesia ingin mendorong penguatan solidaritas dari negara-negara anggota PUIC terhadap perjuangan rakyat Palestina. “Salah satu isu utama yang akan diangkat Indonesia adalah memperkuat dukungan kolektif negara-negara anggota PUIC terhadap kemerdekaan Palestina,” ungkapnya usai bertemu dengan delegasi Pemerintah Palestina di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Sebelumnya, DPR RI telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Sekretariat Jenderal PUIC pada Februari 2025 sebagai langkah awal persiapan teknis dan logistik pelaksanaan konferensi ini.

Menanggapi kesiapan penyelenggaraan, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan bahwa DPR RI telah siap hampir 100 persen menyambut konferensi berskala internasional ini. “Dari sisi perencanaan, kami sangat siap. Hari ini kami lakukan konfirmasi ulang teknis dengan instansi-instansi terkait, mulai dari imigrasi, bea cukai, Angkasa Pura, hingga AirNav,” ujar Indra.

Ia menyebutkan bahwa seluruh aspek teknis dan substansi acara telah dipersiapkan dengan matang. Rangkaian simulasi dan pengecekan juga telah dilakukan bersama Professional Conference Organizer (PCO) yang ditunjuk, dan hasilnya telah dilaporkan kepada Pimpinan.

Konferensi PUIC ke-19 ini akan membahas beragam isu strategis yang relevan dengan situasi global negara-negara Islam, termasuk isu Palestina sebagai fokus utama.

Hingga saat ini, sebanyak 23 negara telah mengonfirmasi kehadiran dengan total 279 delegasi yang dipastikan hadir. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat, karena beberapa negara lain telah menyatakan minat hadir namun belum memberikan konfirmasi resmi.

“Kami perkirakan akan ada 500 hingga 600 peserta, termasuk delegasi dan perwakilan organisasi internasional,” tambah Indra.

Konferensi PUIC ke-19 direncanakan akan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Indra menyatakan bahwa momentum ini sangat penting bagi Indonesia dalam memperkuat diplomasi antarparlemen negara-negara Islam, khususnya di tengah dinamika global yang semakin kompleks. []

Indonesia Pastikan Konferensi Ke-19 PUIC Aman dan Lancar

Jakarta – Indonesia siap menggelar Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang akan berlangsung pada 12–15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta. DPR RI memastikan kesiapan dan kelancaran pelaksanaan konferensi pyang bakal dihadiri parlemen negara-negara Islam dunia.

DPR RI sebagai penyelenggara meyakini, kerja sama yang solid di antara negara-negara Islam akan menjadi kekuatan baru untuk memperjuangkan keadilan global.

Hal tersebut dikatakan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera. Menurutnya, pentingnya memperkuat kerja sama antarnegara anggota PUIC dalam membangun masa depan dunia Islam yang lebih damai dan berkeadilan.

“Ini bukan hanya momen refleksi, melainkan juga peluang untuk memperbarui komitmen kita terhadap prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi,” ungkap Mardani.

Ia juga menilai bahwa sangat penting untuk membangun lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel di tengah tantangan global saat ini, mulai dari ketegangan geopolitik, perubahan iklim, hingga ketidakpastian ekonomi.

“Kami percaya, kerja sama yang solid di antara negara-negara Islam akan menjadi kekuatan baru untuk memperjuangkan keadilan global,” tuturnya.

Sidang PUIC ke-19 akan mengusung tema besar “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”. Pemilihan tema ini didasarkan pada harapan agar negara-negara anggota OKI tidak hanya mengecam tindakan negara lain, tetapi juga fokus membangun kekuatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik di masing-masing negara.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa DPR RI telah siap hampir 100 persen untuk menyelenggarakan konferensi berskala internasional ini. Menurutnya, seluruh aspek teknis dan substansi acara telah dipersiapkan dengan matang, termasuk koordinasi lintas instansi demi memastikan kelancaran acara.

“Dari sisi perencanaan, kami sangat siap. Kami (sudah) melakukan konfirmasi ulang teknis dengan instansi-instansi terkait, mulai dari imigrasi, bea cukai, Angkasa Pura, hingga AirNav,” ujar Indra.

Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada satu pun celah yang terlewat dalam proses persiapan. Rangkaian simulasi dan pengecekan telah dilakukan bersama Professional Conference Organizer (PCO) yang ditunjuk.

“Di sisi lain, konferensi ini akan membahas berbagai isu strategis, termasuk solidaritas terhadap Palestina. Sebanyak 23 negara telah mengonfirmasi kehadiran, dengan total 279 delegasi yang dipastikan datang. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah, mengingat beberapa negara lainnya telah menyatakan niat hadir, namun belum memberikan konfirmasi resmi,” tuturnya.

PUIC ke-19 diperkirakan akan dihadiri oleh 500 hingga 600 peserta, termasuk delegasi dan perwakilan organisasi internasional. Sidang ini menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk menunjukkan potensi kontribusi umat Islam Indonesia dalam membangun perdamaian dan kesejahteraan global. [-red]

Indonesia Siap Gelar Konferensi ke-19 PUIC: Teguhkan Peran Strategis Parlemen Islam Menjawab Tantangan Global

Oleh: Syarif Hidayatullah *)

Indonesia tengah bersiap menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (Parliamentary Union of the OIC Member States/PUIC) yang akan digelar pada 12–15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), konferensi ini menjadi momentum strategis untuk menegaskan kembali peran aktif Indonesia dalam memperkuat diplomasi antarparlemen negara-negara Muslim.

Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah dan sekaligus Presiden PUIC ke-19 diputuskan dalam Konferensi ke-18 PUIC yang berlangsung di Abidjan, Pantai Gading, pada Maret 2024. Ini bukan kali pertama Indonesia dipercaya memimpin forum PUIC. Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah Konferensi ke-7 PUIC di Palembang pada 2012. Pengalaman tersebut menjadi modal berharga dalam menyukseskan penyelenggaraan forum kali ini.

Dengan mengusung tema “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”, konferensi ini sekaligus menandai 25 tahun berdirinya PUIC yang pertama kali dibentuk di Teheran, Iran pada tahun 1999. Tema ini merefleksikan aspirasi bersama negara-negara anggota OKI untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta institusi yang kuat sebagai fondasi utama ketahanan nasional dan kawasan.

Penyelenggaraan Konferensi ke-19 PUIC ini memiliki makna penting, bukan hanya sebagai perayaan seperempat abad keberadaan PUIC, tetapi juga sebagai ruang refleksi dan perumusan langkah ke depan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Isu-isu besar seperti perubahan iklim, instabilitas ekonomi global, krisis kemanusiaan, keamanan kesehatan, hingga krisis kepercayaan publik terhadap negara akan menjadi topik yang dibahas dalam konferensi ini.

DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) telah menyusun sejumlah agenda strategis yang akan dibawa dalam forum ini. Anggota BKSAP DPR RI, Eva Monalisa, menyebutkan bahwa salah satu isu utama yang akan diangkat Indonesia adalah memperkuat dukungan kolektif negara-negara anggota PUIC terhadap kemerdekaan Palestina. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuannya dengan delegasi Pemerintah Palestina di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Komitmen kuat Indonesia terhadap isu Palestina juga sempat ditegaskan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pertemuannya dengan Ketua Parlemen Palestina, Rawhi Fattouh, pada forum The Group of Parliaments in Support of Palestine yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, pada April 2025. Dalam pertemuan tersebut, Puan menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina merupakan panggilan moral dan sejarah bangsa Indonesia. Selain itu, ia juga mengundang langsung Ketua Parlemen Palestina untuk menghadiri Konferensi PUIC ke-19 di Jakarta.

Untuk diketahui, saat Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya di Aljazair pada tanggal 15 November 1988, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto segera mengambil sikap tegas. Pada masa pemerintahan Soeharto tersebut, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara pertama yang secara resmi memberikan pengakuan terhadap proklamasi kemerdekaan Palestina.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia juga konsisten mengirimkan bantuan kemanusiaan dan memperkuat diplomasi di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Ketika kunjungan kerja ke Turki, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, dan menyebut bahwa Indonesia dan Turki harus memimpin dunia menuju tatanan baru yang lebih adil, terutama dalam menyuarakan keadilan bagi rakyat Palestina.

Langkah diplomatis ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia, dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kedaulatan sebagai negara merdeka. Keputusan Indonesia menjadi pelopor dalam mengakui kemerdekaan Palestina menunjukkan posisi konsisten negara ini dalam hubungan internasional, khususnya terkait isu-isu kemanusiaan dan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia.

Forum tersebut menghasilkan joint declaration yang menyerukan kepada negara-negara anggota PUIC untuk menggunakan pengaruh politiknya guna melindungi hak-hak dasar rakyat Palestina dan memperkuat posisi Palestina dalam sistem internasional, termasuk keanggotaan penuh di PBB. Selain Indonesia dan Palestina, forum ini juga dihadiri oleh para ketua parlemen dari Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Malaysia, Pakistan, Yordania, Senegal, dan perwakilan parlemen dari Aljazair, Mesir, dan Azerbaijan, menunjukkan besarnya dukungan terhadap isu ini.

Sebagai organisasi parlemen yang kini beranggotakan 54 parlemen dan 25 organisasi pengamat dari seluruh dunia Islam, PUIC menjadi forum strategis dalam membangun kerja sama antarparlemen, memperkuat solidaritas umat, serta menyusun respons kolektif atas dinamika global. Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai penggerak utama berbagai inisiatif konstruktif, termasuk agenda pemberdayaan perempuan, perlindungan hak minoritas Muslim, hingga promosi perdamaian dunia.

Konferensi PUIC ke-19 di Jakarta akan berlangsung selama empat hari dan mencakup berbagai agenda penting seperti sidang pleno, pertemuan komite tetap, forum perempuan parlemen, serta dialog tematik lintas isu. Beberapa topik yang akan dibahas meliputi inovasi legislatif, tata kelola digital, partisipasi politik yang inklusif, serta peningkatan kapasitas institusi parlemen dalam menjawab tantangan zaman.

Untuk mewujudkan kesuksesan acara ini, Setjen DPR RI juga intensif berkoordinasi dengan sejumlah instansi seperti Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Imigrasi, Badan Intelijen Negara (BIN), Polda Metro Jaya, serta Pemprov DKI Jakarta juga. Semua upaya ini diusahakan guna memastikan kelancaran dan keamanan acara.

Beberapa hal yang menjadi catatan di antaranya permintaan pengamanan jalur iring-iringan VVIP, penyambutan delegasi di bandara, hingga kesiapan jamuan makan malam kenegaraan pada 11 Mei dan makan siang bersama Gubernur DKI Jakarta.

“Sinergi antarinstansi sangat penting agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan mencerminkan citra baik Indonesia di mata dunia internasional,” pungkas Sekjen DPR RI Indra Iskandar.

Dari sisi penyelenggaraan, DPR RI telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Sekretariat Jenderal PUIC pada Februari 2025 sebagai langkah awal persiapan teknis dan logistik. Konferensi ini dirancang dengan pendekatan efisiensi anggaran, namun tetap mengutamakan kualitas dan profesionalisme, sesuai arahan pemerintah. Meskipun detail pengamanan belum diumumkan ke publik, Indonesia memiliki rekam jejak yang solid dalam menjamin kelancaran acara berskala internasional.

Konferensi ini juga menjadi ruang untuk memperluas kerja sama lintas kawasan melalui penguatan solidaritas Selatan-Selatan. Indonesia berharap, melalui forum ini, parlemen negara-negara Muslim dapat memperkuat posisi mereka dalam sistem internasional serta mempengaruhi agenda global menuju dunia yang lebih adil dan damai.

Dengan kesiapan yang matang, dukungan lintas sektor, dan komitmen terhadap diplomasi parlementer yang inklusif dan transformatif, Indonesia siap menjadikan Konferensi ke-19 PUIC di Jakarta sebagai forum yang bersejarah dan berdampak nyata bagi masa depan umat.

*) Cendekiawan Islam/ Peneliti Studi Islam

Indonesia Orkestrasi Konferensi PUIC ke-19, Langkah Maju dalam Diplomasi Parlemen

Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) pada 12–15 Mei 2025. Konferensi PUIC merupakan forum penting yang menghimpun parlemen dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Event internasional ini menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam diplomasi parlemen di tingkat global, khususnya di kalangan negara-negara Islam.

Organisasi Parlemen Negara-Negara OKI atau Parliamentary Union of the OIC Member States, sebuah pertemuan parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam, menunjuk Indonesia sebagai penyelenggara Konferensi PUIC yang ke-19 pada tahun 2025 ini. Keputusan penting ini dihasilkan dalam pertemuan Konferensi PUIC ke-18, yang berlangsung di kota Abidjan, Pantai Gading, selama empat hari dari tanggal 2 hingga 5 Maret 2024 lalu. Penetapan Indonesia sebagai negara penyelenggara forum parlemen internasional ini merupakan hasil dari rangkaian diskusi dan kesepakatan yang dicapai selama berlangsungnya konferensi tersebut.

Kepercayaan internasional terhadap orkestrasi kepemimpinan Indonesia kembali terbukti. Fadli Zon, yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2019-2024, menegaskan bahwa Indonesia telah siap untuk menjadi tuan rumah pertemuan utama forum Parlemen negara-negara OKI. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi PUIC ke-19 pada 2025 ini menjadi momentum berharga untuk menunjukkan kepemimpinannya di kalangan negara-negara Islam sekaligus memperkuat posisi diplomatiknya di kancah internasional.

Konferensi Parlemen OKI atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 tahun 2025, bukan sekadar pertemuan formal, melainkan sebuah orkestrasi global untuk menciptakan harmoni kemajuan lintas negara-negara Islam. Sebagai tuan rumah, Indonesia menekankan pentingnya penguatan institusi dan tata kelola pemerintahan yang baik bagi negara-negara anggota OKI.

Konferensi PUIC tahun ini menyandang makna istimewa dengan mengangkat tema “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience“. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI P Mardani Ali Sera mengatakan bahwa mellaui tema yang akan diusung Indonesia selaku tuan rumah pada konferensi PUIC 2025, Indonesia berupaya mendorong negara-negara peserta untuk membangun fondasi kuat dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Penguatan institusi menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Tema yang diusung menggambarkan kesadaran kolektif negara-negara anggota OKI bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi yang kuat merupakan fondasi utama dalam membangun ketahanan menghadapi berbagai tantangan global.

Good governance, atau tata kelola yang baik, adalah konsep yang mengacu pada sistem pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan. Ini melibatkan cara pemerintah mengambil keputusan, menjalankan kebijakan, dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Era modern yang kemajuan teknologinya hampir tidak terbatas, kigitalisasi Akses publik terhadap informasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Ketika informasi tersebut tersedia secara luas, maka masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memahami bagaimana pemerintah mengambil keputusan dan mengalokasikan sumber daya publik.

Transparansi kebijakan dan pengelolaan sumber daya merupakan instrumen vital dalam demokrasi modern. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat mengawasi kesesuaian kebijakan dengan kepentingan umum, serta terlibat dalam perumusan kebijakan berbasis data faktual. Dengan demikian, keterbukaan informasi menjadi salah satu fondasi bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif.

Dengan adanya keterbukaan informasi, setiap negara dapat melakukan penilaian terhadap kebijakan bersama untuk memastikan keseuaiannya dengan aspirasi komunitas Muslim global, melakukan pemantauan terhadap penggunaan sumber daya kolektif secara bertanggung jawab, menghindarkan praktik-praktik koruptif dalam inisiatif bersama, serta memfasilitasi keterlibatan yang inklusif dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang valid. Penerapan prinsip keterbukaan semacam ini menjadi katalis dalam memperkokoh ikatan dan rasa saling percaya di kalangan negara-negara Islam ketika menghadapi berbagai persoalan internasional.

Di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, krisis ekonomi, perubahan iklim, dan berbagai konflik regional, PUIC menegaskan pentingnya penguatan institusi sebagai benteng pertahanan. Konferensi ini diharapkan menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam membangun sistem pemerintahan yang kokoh. Mardani meyakini bahwa tata kelola yang baik akan mendukung terciptanya stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara anggota PUIC.

Menjadi tuan rumah Konferensi PUIC OKI 2025 memberikan kesempatan berharga bagi Indonesia untuk mengembangkan beberapa aspek strategis dalam hubungan internasionalnya. Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperdalam relasi diplomatiknya dengan berbagai negara yang tergabung dalam OKI.

Persiapan penyelenggaraan PUIC OKI ini sangat mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendorong kerja sama internasional yang lebih efektif dan berkelanjutan. Indonesia memiliki kesempatan untuk membuktikan upaya konkretnya dalam memfasilitasi dialog konstruktif dan pertukaran ide di antara para pemangku kepentingan global.

DPR RI berkomitmen menyambut seluruh delegasi dengan tangan terbuka dan menaruh harapan besar bahwa Konferensi PUIC ke-19 ini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam memperkuat kerja sama antarparlemen negara-negara Islam. Melalui kolaborasi, pertukaran gagasan, dan semangat solidaritas, konferensi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya solusi bersama atas tantangan global serta menegaskan kembali posisi dunia Islam sebagai kekuatan moral dan politik dalam sistem internasional.

Penyelenggaraan konferensi diyakini sarana untuk memperkuat peran diplomasi parlemen yang melengkapi upaya diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak kalah penting, forum ini menjadi wadah untuk Indonesia memfasilitasi pembentukan kesepakatan bersama dalam berbagai persoalan yang menjadi fokus kolektif negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Forum ini mempertegas posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang berperan aktif dalam arena diplomasi global. []

Writer : Reenee WA (International Relations and Public Policy Observer / Former Journalist)

Editor : Agush A. Apituley

Indonesia Tuan Rumah PUIC ke-19, Bangkitkan Solidaritas Parlemen Dunia Islam

Jakarta – Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang akan berlangsung pada 12–15 Mei 2025 di Jakarta. Ajang ini menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk menegaskan kepemimpinannya dalam memperkuat kerja sama sekaligus mempererat solidaritas antarparlemen negara-negara Islam.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar memastikan seluruh aspek teknis dan substansi acara telah dipersiapkan secara matang. DPR RI juga telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai instansi terkait guna menjamin kelancaran forum tingkat tinggi antarparlemen negara-negara OKI tersebut.

“Dari sisi perencanaan, kami sangat siap. Kami (sudah) melakukan konfirmasi ulang teknis dengan instansi-instansi terkait, mulai dari imigrasi, bea cukai, Angkasa Pura, hingga AirNav,” ujar Indra.

Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan, konferensi yang digelar di bawah kepemimpinan Ketua DPR RI, Puan Maharani, akan menjadi momen istimewa karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya PUIC.

“Pada tanggal 12 hingga 15 Mei 2025, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan parlemen negara-negara OKI dan bahwa momentum ini sangat berarti karena sekaligus memperingati seperempat abad eksistensi PUIC,” tutur Mardani.

Indonesia memilih tema besar “Good Governance and Strong Institution” atau “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Institusi yang Kuat” sebagai landasan utama konferensi.

“Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan refleksi atas komitmen Indonesia untuk mengajak negara-negara OKI memperkuat fondasi dalam negeri masing-masing guna menciptakan dunia Islam yang berdaulat, mandiri, dan adil,” katanya.

Mardani juga menggarisbawahi bahwa negara-negara OKI perlu membangun kekuatan institusi dan tata kelola pemerintahan yang baik di dalam negeri masing-masing.

“Dengan adanya tata kelola yang baik dan institusi yang kuat, negara-negara OKI dapat menjadi lebih mandiri dan tidak lagi terlalu bergantung pada negara lain,” ungkapnya.

Untuk diketahui, salah satu agenda utama dalam Konferensi PUIC ke-19 adalah pembahasan khusus mengenai isu Palestina. Dalam momentum yang sarat makna ini, Indonesia ingin mendorong negara-negara OKI untuk melakukan aksi nyata yang berdaya guna.

Selama empat hari pelaksanaan, konferensi akan mencakup berbagai agenda penting: sidang pleno, pertemuan komite tetap, forum perempuan parlemen, hingga diskusi strategis lintas isu seperti inovasi legislatif, digital governance, dan inklusi sosial. Ini menjadi forum kolaboratif yang mempertemukan parlemen, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dalam satu ruang dialog strategis. []

Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah PUIC ke-19 Tahun 2025

Jakarta – Indonesia menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi tuan rumah perhelatan penting dunia Islam, yaitu Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), atau Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Acara bergengsi ini dijadwalkan berlangsung sejak 12-15 Mei 2025 di Jakarta dan akan dihadiri oleh delegasi parlemen negara anggota OKI.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa DPR RI akan menjadi tuan rumah konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC (PUIC) atau konferensi organisasi parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tahun 2025 yang diselenggarakan pada 12-15 Mei 2025.

“12 sampai 15 Mei 2025 Indonesia, Parlemen, dipimpin Mba Puan (Ketua DPR Puan Maharani) akan jadi tuan rumah pertemuan parlemen negara-negara OKI, PUIC yang ke-19, bertepatan dengan 25 tahun hari jadi PUIC,” kata Mardani.

Konferensi ini mengusung tema “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”, dalam rangka memperingati 25 tahun berdirinya PUIC sejak pertama kali diselenggarakan di Teheran, Iran pada tahun 1999.

“Fokusnya negara-negara OKI ini jangan cuma bisa ‘marah’ sama Amerika atau ‘mencaci’, tapi kita bangun kekuatan institusi dan good governance di setiap negara kita,” ucap Mardani.

Mardani mengatakan dalam konferensi PUIC 2025 akan ada sesi diskusi yang membahas terkait isu Palestina untuk merumuskan langkah nyata ke depan negara-negara OKI dalam mendukung Palestina.

“Di pertemuan OKI salah satu komitenya adalah Commitee on Palestine. Itu akan membahas secara menyeluruh kondisi saat ini, langkah ke depan, dan aksi yang bisa dilakukan. Bukan cuma kita mengutuk ya, tetapi kita membangun aliansi antara PUIC,” ungkap Mardani.

PUIC sendiri saat ini beranggotakan 54 parlemen dan 25 organisasi pengamat dari berbagai kawasan dunia, menjadikannya salah satu organisasi parlemen multilateral paling representatif di dunia Islam.

Agenda utama sidang mencakup isu konflik Palestina, pembangunan berkelanjutan di dunia Islam, penguatan peran perempuan dalam parlemen, serta kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan disrupsi teknologi. *

Forum PUIC ke-19 di Indonesia, Komitmen Bangun Sinergi Antarnegara Muslim

Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan pentingnya memperkuat kerja sama antarnegara anggota Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) dalam membangun masa depan dunia Islam yang lebih damai dan berkeadilan.

Mardani Ali Sera mengutip ayat suci Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menekankan nilai persatuan dan saling mengenal antarbangsa.

“Ayat ini mengajarkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Karenanya, kita harus mempererat hubungan, memperkuat solidaritas, dan mendorong kerja sama antarparlemen negara-negara Muslim,” ujar Mardani.

Lebih lanjut, Mardani menekankan bahwa Konferensi PUIC ke-19 menjadi sangat spesial karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya PUIC.

“Ini bukan hanya momen refleksi, tetapi juga peluang untuk memperbarui komitmen kita terhadap prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi,” tambahnya.

Selain itu, forum ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BKSAP DPR RI untuk memperkuat diplomasi parlementer Indonesia di kancah internasional.

“Kami percaya, kerja sama yang solid di antara negara-negara Islam akan menjadi kekuatan baru untuk memperjuangkan keadilan global,” kata Mardani.

Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah forum PUIC yang profesional, dan berorientasi pada hasil.

“Menjadi tuan rumah PUIC merupakan kehormatan dan tanggung jawab besar bagi Indonesia. Kami ingin menjadikan forum ini sebagai momentum memperkuat solidaritas negara Islam dalam menghadapi tantangan global, sekaligus menegaskan peran Indonesia sebagai jembatan dialog dan kerja sama antarnegara Islam,” ujar Puan.

Puan juga mengatakan negara-negara di dunia harus mempromosikan diplomasi dan dialog dalam menyelesaikan pertikaian internasional. Termasuk masalah Palestina yang sudah berlangsung lama.

“Meskipun ada tekanan kuat yang dihadapi masing-masing negara kita dalam menangani krisis domestik dan internasional, kita tidak boleh melupakan keharusan untuk mengejar perdamaian dan keadilan bagi Palestina,” ucapnya.

Forum PUIC ini juga bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai Islam dan meningkatkan peran negara-negara Islam dalam percaturan global. Selain itu, PUIC berperan penting dalam meningkatkan solidaritas dan kerja sama antar negara-negara Islam di seluruh dunia. *

Indonesia Siap Gelar Konferensi PUIC ke-19, Tunjukkan Kepemimpinan Hadapi Tantangan Global

Jakarta – Indonesia menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang akan digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 12–15 Mei 2025. Acara ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi antarparlemen dunia Islam.

Mengusung tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”, konferensi ini akan menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan institusi sebagai fondasi ketahanan negara-negara Islam di tengah gejolak global.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyampaikan bahwa persiapan pelaksanaan konferensi telah mendekati rampung.

“Dari sisi perencanaan, kami sangat siap. Hari ini kami lakukan konfirmasi ulang teknis dengan instansi-instansi terkait, mulai dari imigrasi, bea cukai, Angkasa Pura, hingga AirNav,” ujarnya.

Ia meyakini dengan dukungan Pemerintah dan Masyarakat, acara tersebut dapat berjalan lancar sesuai rencana.

“Kami sangat optimis. Semua sudah dalam checklist dan terkoordinasi dengan baik. Tinggal arahan tambahan dari pimpinan DPR, tapi secara keseluruhan kami siap” Imbuh Indra.

Sekretaris Jenderal DPR RI itu mengungkapkan bahwa sejauh ini, 23 negara anggota OKI telah mengonfirmasi kehadiran, dengan total 279 delegasi. Jumlah peserta diperkirakan mencapai 500 hingga 600 orang, termasuk perwakilan organisasi internasional dan negara sahabat ASEAN seperti Malaysia dan Singapura.

Pengamanan acara melibatkan TNI, Polri, dan pengawasan siber. Pemerintah juga mendorong keterlibatan generasi muda Muslim dalam diskusi global.

Konferensi ini akan membahas isu-isu strategis, termasuk dukungan terhadap Palestina. Terkait hal itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina.

“Di tengah eskalasi kekerasan yang semakin brutal di Gaza dan wilayah Palestina lainnya, DPR RI selalu menegaskan posisi Indonesia yang menolak aksi-aksi kekerasan” terang Puan.

Puan juga menekankan bahwa konferensi ini akan menjadi wadah untuk mendorong peran perempuan dalam politik, memperluas kerja sama ekonomi syariah, serta mempromosikan budaya Islam.**

Tunjangan Guru Honorer Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Pendidik

Jakarta — Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional kembali ditunjukkan melalui kebijakan strategis berupa tunjangan untuk para guru honorer. Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar bagi dunia pendidikan, khususnya bagi para tenaga pendidik non-ASN yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh bantuan sosial.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema bantuan langsung tunai bagi guru honorer di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberi motivasi besar kepada pendidik, khususnya di daerah-daerah.

“Insyaallah, akan ada nanti pencanangan program transfer langsung untuk guru honorer, masing-masing guru mendapatkan Rp300 ribu per bulan,” ungkap Abdul Mu’ti.

Tak hanya itu, guru honorer yang belum menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) atau diploma empat (D4) juga akan mendapatkan dukungan biaya pendidikan.

“Bantuan untuk guru yang belum D4 atau S1 itu masing-masing Rp3 juta per semester. Nanti angkanya akan disampaikan Pak Presiden pada saat peluncuran di Bogor. Insyaallah pada hari Jumat, 2 Mei siang, pada saat Hardiknas,” tambahnya.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah nyata dalam menjawab tantangan kesejahteraan guru honorer, yang selama ini menjadi isu krusial dalam sistem pendidikan nasional. Dengan pendekatan langsung berupa transfer dana ke rekening masing-masing guru, pemerintah berupaya memastikan bantuan diterima secara cepat dan tepat sasaran.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menyambut positif inisiatif pemerintah pusat ini. Menurutnya, tunjangan guru honorer akan memperkuat semangat para pendidik non-PNS dalam menjalankan tugas mereka mencerdaskan generasi bangsa.

“Tunjangan Guru Honorer menjadi angin segar bagi para guru yang selama ini belum tersentuh bantuan sosial, sekaligus memperkuat peran mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa,” ujar Aries.

Meskipun detail teknis program ini masih menunggu pengumuman resmi dari Presiden, Aries menilai rencana pemerintah untuk melakukan transfer langsung ke rekening masing-masing guru merupakan pendekatan yang tepat dan efisien.

“Jika merujuk pada pernyataan Menteri Pendidikan, bantuan ini rencananya akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru. Pemprov Jawa Timur sendiri selama ini juga telah menerapkan skema penyaluran yang serupa,” jelasnya.

Skema semacam ini dinilai dapat meminimalisasi potensi penyimpangan sekaligus memberikan kepastian kepada guru bahwa hak mereka diterima tanpa perantara yang memperlambat proses.

Guru honorer selama ini menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan pelosok. Namun, kondisi kerja yang belum ideal serta kesejahteraan yang rendah sering menjadi kendala bagi mereka dalam mengembangkan potensi dan kualitas pengajaran.

Dengan hadirnya kebijakan tunjangan ini, diharapkan kesenjangan antara guru ASN dan non-ASN dapat semakin dipersempit. Pemerintah juga memberikan sinyal kuat bahwa penguatan peran guru honorer menjadi bagian dari prioritas pembangunan sumber daya manusia.

Pemerhati pendidikan, Nurhayati Ismail dari Forum Pendidik Nusantara, menyebut bahwa program ini akan memberikan harapan baru bagi para guru honorer. Menurutnya, tantangan utama ke depan adalah memastikan keberlanjutan program serta pengawasan pelaksanaannya

“Kami berharap ini tidak hanya jadi kebijakan simbolik, tapi juga terus ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas. Guru adalah ujung tombak pendidikan bangsa,” ujarnya.

Langkah strategis ini sekaligus menjadi refleksi dari semangat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei lalu. Dengan peluncuran resmi yang dijadwalkan berlangsung di Bogor, pemerintah ingin menegaskan bahwa pendidikan berkualitas hanya bisa dicapai jika para pendidik berada dalam kondisi sejahtera dan termotivasi.

Melalui kebijakan tunjangan guru honorer, pemerintah menunjukkan bahwa transformasi pendidikan tidak hanya menyentuh kurikulum atau infrastruktur, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan para pelaku utama di sektor pendidikan.-

[edRW]