Arsip Bulanan: Mei 2025

Oleh : Andhika Utama )*

Langkah konkret pemerintah dan parlemen dalam mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset patut diapresiasi sebagai bentuk nyata komitmen negara dalam memperkuat sistem pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara. Isu ini sudah lama menjadi perhatian publik dan komunitas hukum di Indonesia, mengingat lemahnya kerangka hukum yang mengatur penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan, khususnya korupsi.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berkomitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dan menyatakan dukungannya terhadap percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI. Di tengah kompleksitas tantangan hukum dan ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum, munculnya dukungan eksplisit dari Presiden Prabowo Subianto terhadap RUU ini menjadi angin segar.

Presiden Prabowo dengan tegas mendukung RUU Perampasan Aset dan menyampaikan bahwa sudah saatnya negara memiliki wewenang untuk mengambil kembali aset-aset yang didapatkan dari hasil kejahatan, tanpa harus terbelenggu oleh prosedur hukum yang panjang dan sering kali menghambat pemulihan kerugian negara. Pernyataan tegas tersebut menunjukkan sikap presiden yang tidak mentolerir praktik pencurian kekayaan negara oleh segelintir elite atau pelaku kejahatan kerah putih.

Dukungan ini kemudian disambut positif oleh berbagai kalangan, termasuk parlemen. Beberapa anggota DPR RI, khususnya dari Komisi III, menyatakan kesiapan dan komitmen untuk segera membahas RUU tersebut. Salah satu dukungan datang dari Partai Golkar, yang menyatakan bahwa mereka akan sejalan dengan arahan Presiden dalam mempercepat proses legislasi ini. Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, mengatakan pihaknya siap mendukung penuh pembahasan RUU ini di parlemen dan menegaskan pentingnya kerjasama lintas partai dalam menghadirkan regulasi yang berani dan berpihak pada kepentingan rakyat.

RUU Perampasan Aset menjadi penting karena memberikan dasar hukum yang memungkinkan negara untuk menyita dan merampas aset hasil kejahatan, meskipun belum ada putusan pidana inkracht terhadap pelaku. Model ini dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture, yang sudah lama digunakan oleh berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura.

Dalam praktiknya, mekanisme ini sangat efektif untuk mencegah pelaku kejahatan memanfaatkan celah hukum guna menyembunyikan atau mempertahankan aset hasil kejahatan. Namun, Indonesia hingga kini belum memiliki perangkat hukum yang memungkinkan penerapan mekanisme tersebut secara penuh.

Meski demikian, upaya percepatan ini tentu tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah kekhawatiran sebagian pihak bahwa penerapan perampasan aset tanpa putusan pidana bisa berpotensi melanggar prinsip praduga tak bersalah atau disalahgunakan oleh aparat hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pembahasan RUU ini dilakukan secara hati-hati, transparan, dan melibatkan masukan dari berbagai kalangan, termasuk pakar hukum, akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga antikorupsi.

Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra menegaskan pentingnya percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah konkret dalam memperkuat kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Pentingnya kehati-hatian dalam implementasi agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, peran parlemen menjadi krusial. DPR RI sebagai lembaga legislatif harus mampu menjembatani kepentingan negara dalam menegakkan hukum dengan perlindungan hak-hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Regulasi ini tidak boleh disusun secara terburu-buru tanpa memperhatikan aspek keadilan dan akuntabilitas. RUU Perampasan Aset bukan hanya soal mempercepat penyitaan, tetapi juga soal memastikan bahwa mekanisme hukum tetap berjalan dalam koridor hak asasi manusia.

Harapan besar kini tertuju pada sinergi nyata antara pemerintah dan DPR RI. Dalam beberapa tahun terakhir, publik telah melihat bagaimana kelemahan sistem hukum kita dalam memulihkan kerugian negara. Banyak kasus besar seperti BLBI, Jiwasraya, dan Asabri meninggalkan luka mendalam karena aset-aset hasil kejahatan tidak berhasil dikembalikan sepenuhnya ke kas negara. Kerugian yang timbul mencapai triliunan rupiah dan negara kesulitan melakukan pemulihan karena terbatasnya regulasi yang ada. Jika RUU ini dapat segera disahkan dan diimplementasikan dengan baik, maka akan menjadi terobosan besar dalam sejarah pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia.

Dukungan dari lembaga-lembaga antikorupsi seperti KPK, PPATK, Kejaksaan, dan Kepolisian juga akan sangat menentukan efektivitas implementasi regulasi ini. Tanpa kesiapan dari aparat penegak hukum, keberadaan undang-undang yang progresif pun akan sia-sia. Oleh karena itu, selain membahas substansi hukum, pemerintah dan DPR juga perlu menyiapkan sumber daya manusia, anggaran, serta sistem pengawasan yang memadai agar tujuan dari RUU ini dapat tercapai.

Dengan semua dinamika tersebut, maka langkah pemerintah dan parlemen dalam mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset sudah seharusnya mendapat apresiasi luas. Ini bukan hanya soal menghadirkan regulasi baru, tetapi soal menghadirkan keadilan bagi rakyat, serta memberikan sinyal kuat bahwa negara hadir untuk melindungi kekayaannya dari para pencuri berdasi. Dalam semangat gotong royong, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat, RUU ini harus menjadi prioritas nasional dan disahkan dalam waktu dekat.

)* Pengamat Kebijakan Strategis

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Di tengah tekanan global yang semakin kompleks dan ketidakpastian ekonomi internasional, Indonesia menunjukkan ketangguhannya sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Pada kuartal pertama tahun 2025, ekonomi nasional tumbuh sebesar 4,87 persen secara tahunan (year-on-year). Meski sedikit di bawah ekspektasi pasar sebesar 4,91 persen dan melambat dari kuartal sebelumnya yang mencapai 5,02 persen, angka ini merupakan pencapaian yang signifikan. Di saat banyak negara mengalami perlambatan, Indonesia tetap tumbuh, mencerminkan kekuatan fondasi ekonominya.

Perlambatan pertumbuhan ini sebagian besar disebabkan oleh kontraksi belanja pemerintah sebesar 1,38 persen, setelah sebelumnya tumbuh 4,17 persen pada kuartal IV 2024. Namun demikian, konsumsi rumah tangga tetap tumbuh stabil sebesar 4,89 persen, sementara investasi tetap mencatat pertumbuhan sebesar 2,12 persen. Angka ini menunjukkan bahwa mesin utama pertumbuhan Indonesia masih berjalan, meski dalam tekanan. Fondasi konsumsi domestik yang kuat telah menjadi bantalan penting terhadap gejolak eksternal, dan menjadi faktor pembeda utama antara Indonesia dan negara-negara lain yang lebih bergantung pada sektor eksternal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat berpotensi memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 0,3 hingga 0,5 poin persentase dari Produk Domestik Bruto. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah AS memberikan masa jeda selama 90 hari, yang menurutnya merupakan peluang penting untuk memperkuat dialog dan menyusun solusi bersama guna meredam dampak kebijakan tersebut. Dalam pandangan Sri Mulyani, masa jeda ini dimanfaatkan pemerintah Indonesia untuk menurunkan, atau bahkan menghindari, potensi perlambatan ekonomi melalui berbagai upaya diplomasi dan penyesuaian kebijakan.

Sebagai langkah konkret, Sri Mulyani menuturkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi, termasuk peningkatan ekspor ke pasar Amerika Serikat, pemberian insentif pajak kepada sektor strategis, penyederhanaan prosedur impor, serta pelonggaran aturan kandungan lokal untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Ia menambahkan bahwa kebijakan-kebijakan ini merupakan bagian dari agenda besar reformasi struktural ekonomi Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa belanja negara perlu diarahkan agar lebih efisien, tepat sasaran, dan efektif dalam mendukung pertumbuhan. Menurutnya, struktur ekonomi Indonesia yang mengandalkan konsumsi domestik telah memberikan bantalan kuat terhadap tekanan eksternal yang terus berlangsung.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan bahwa fondasi ekonomi domestik Indonesia masih tergolong kuat. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan pada kuartal pertama 2025 yang tercatat sebesar 4,87 persen didorong oleh permintaan domestik dan ekspor yang tetap solid. Pemerintah, menurutnya, terus mendorong peningkatan investasi, salah satunya dengan memperkuat peran Danantara sebagai sovereign wealth fund nasional yang memiliki peran strategis dalam menopang pembangunan jangka panjang.

Komitmen pemerintah juga terlihat jelas dalam upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Di tengah tekanan harga pangan global, pemerintah berhasil menahan inflasi bahan pangan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Pengamat ekonomi Doddy Ariefianto menyampaikan bahwa keberhasilan dalam menjaga stabilitas harga pangan merupakan hal yang patut diapresiasi. Namun, ia juga menekankan bahwa kebijakan ini harus diiringi langkah-langkah lanjutan karena, menurutnya, elastisitas konsumsi bahan pokok relatif rendah dan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mendorong pertumbuhan konsumsi.

Pada kuartal I-2025, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh di bawah lima persen, sementara investasi barang modal meningkat sebesar 2,1 persen. Meskipun belanja pemerintah mengalami koreksi, pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87 persen menjadi indikasi bahwa struktur ekonomi nasional masih kokoh. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) Bank Indonesia, Erwin Gunawan Hutapea, menyampaikan bahwa meskipun angka pertumbuhan sedikit di bawah harapan, Bank Indonesia tetap menganggap pencapaian tersebut tergolong solid, terutama di tengah tekanan global yang masih berlangsung.

Dalam jangka menengah hingga panjang, arah kebijakan ekonomi Indonesia terus difokuskan pada penguatan sektor domestik, peningkatan daya saing industri nasional, dan ekspansi kerja sama ekonomi regional. Pemerintah menekankan pentingnya mempererat hubungan perdagangan dan investasi dengan negara-negara ASEAN sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi kawasan. Kerja sama regional dinilai sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan memperluas peluang pertumbuhan jangka panjang.

Dengan berbagai kebijakan yang telah dirancang dan dijalankan, Indonesia kembali membuktikan kemampuannya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah guncangan global. Stabilitas harga, pertumbuhan konsumsi, serta investasi yang tetap positif menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan. Kebijakan yang terukur, responsif, dan pro-rakyat menjadi pilar penting dalam membangun ekonomi yang tangguh dan berdaya saing. Ketika dunia menghadapi pelemahan, Indonesia tetap melangkah dengan kepala tegak, menjaga arah pembangunan, dan terus bertransformasi menuju negara maju yang berdaulat secara ekonomi.

Pemerintah juga terus menjaga kepercayaan investor melalui kebijakan fiskal yang disiplin, reformasi birokrasi, dan penyederhanaan regulasi. Langkah-langkah ini menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang, menjadikan Indonesia tetap menarik di mata pelaku usaha global.

*) Pemerhati Ekonomi

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam (Gerina), di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Ini menjadi salah satu program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan, sebagai respons atas tantangan global seperti krisis pangan, perubahan iklim, dan gejolak ekonomi yang berdampak pada harga bahan pokok.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran petani sebagai ujung tombak ketahanan nasional. Presiden juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, kelompok tani, dan seluruh stakeholder pertanian.

“Ketahanan pangan sebagai fondasi utama kekuatan bangsa. Petani adalah ujung tombak ketahanan nasional, tanpa mereka kita tak mungkin mencapai kemandirian pangan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan visi besar ini” ungkap Presiden Prabowo.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, stok beras nasional kini mencapai 3 juta ton yang merupakan angka tertinggi dalam dua dekade terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa bergantung pada impor.

“Stok beras nasional saat ini telah mencapai 3 juta ton, tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Ini bukti nyata bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa ketergantungan pada impor.” ujar Amran.

Ustaz Adi Hidayat sebagai tokoh kunci penggerak Gerina, menyampaikan bahwa gerakan ini berangkat dari kepedulian besar terhadap kedaulatan pangan bangsa

“Gerakan ini bukan hanya soal menanam secara fisik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa kemandirian pangan adalah bagian dari kedaulatan bangsa. Mari kita bangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama untuk membumikan semangat ini,” kata Ustaz Adi Hidayat.

Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) memperkenalkan dua inovasi unggulan yang menjadi daya tarik program, yaitu Si Opung (Solusi Olah Padi Terapung) dan Si Cepot (Solusi Cepat Panen via Pot). Si Opung dirancang untuk memanfaatkan lahan perairan (kolam dengan metode tanam terapung menggunakan rakit. Sementara Si Cepot memungkinkan masyarakat menanam padi, cabai, atau kentang hanya dengan menggunakan pot yang sudah dirancang efisien. Kedua metode ini sudah diuji coba di 14 provinsi dan berhasil meningkatkan hasil tanam rumah tangga hingga 38 persen.

Dengan semangat kolektif ini, Gerina diharapkan mampu menjadi gerakan nasional yang konsisten dan berkelanjutan. Melalui Gerina, pemerintah mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menanam berbagai komoditas pangan strategis, mulai dari padi, jagung, cabai, hingga sayur-mayur. Swasembada pangan bukan lagi sekadar wacana, tetapi menjadi agenda nyata yang digerakkan oleh rakyat, dipandu oleh negara, dan diperkuat oleh teknologi lokal. Indonesia Menanam bukan hanya gerakan hari ini, tetapi fondasi masa depan bangsa. [^]

Palembang – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Kabupaten Banyuasin. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mewujudkan cita-cita swasembada pangan. Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo turut melakukan tanam raya sebagai simbol dimulainya gerakan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat ini.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengungkapkan Gerina merupakan langkah nyata pemerintah dalam menanam, menumbuhkan, dan memanen tanaman pangan secara gotong royong.

“Gerakan ini diharapkan mendorong swasembada pangan serta memperkuat ketahanan pangan nasional di masa depan,” ujarnya.

Gerakan ini dipelopori oleh Ustaz Adi Hidayat atas dukungan penuh pemerintah, khususnya melalui arahan strategis dari Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, sebagai wujud sinergi antara pemerintah dan tokoh masyarakat. Ide ini lahir dari semangat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kesadaran kolektif yang terus tumbuh.

“Kami menghubungi Wamentan pada Januari lalu untuk membahas bagaimana peran ulama dan masyarakat dalam mendukung program strategis nasional. Hasilnya adalah lahirnya Gerina,” ungkapnya.

Uniknya, gerakan ini tidak hanya berbasis sosial keagamaan, tetapi juga disusun melalui pendekatan ilmiah. Ustaz Adi bersama timnya melakukan riset ke Korea, Jepang, dan Mesir guna menyusun naskah akademik sebagai panduan penanaman yang tepat. Salah satu keberhasilan yang menonjol adalah pengelolaan lahan Podsolik Merah Kuning (PMK), yang semula dianggap tidak subur, berhasil ditanami berbagai komoditas pangan seperti padi, jagung, dan singkong melalui metode dan pupuk inovatif yang disebut “Pupuk Pancasila”.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas visi kebangsaan Ustaz Adi.
“Saya bahagia hari ini melihat seorang ulama visioner yang tidak hanya berpikir untuk umatnya saja, tapi juga untuk seluruh bangsa. Beliau adalah pemimpin Islam dengan wawasan Pancasila yang merangkul semua umat,” tuturnya.

Presiden menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah kunci kebangkitan Indonesia. Ia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam Gerina demi membangun negeri yang berdaulat pangan.

“Bayangkan jika seluruh rakyat mau menanam, maka kita tidak akan takut kelaparan. Inilah bentuk kemandirian yang harus kita wujudkan bersama,” tegasnya.

Melalui Gerina, pemerintah berharap terciptanya ekosistem pangan yang tangguh dan inklusif, di mana seluruh rakyat, tanpa terkecuali, menjadi pelaku utama dalam membangun masa depan pangan Indonesia. [^]

Oleh: Qonita Auliandri )*

Ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan beras di lumbung atau keberhasilan panen di musim tanam. Lebih dari itu, ketahanan pangan adalah fondasi kedaulatan sebuah bangsa. Dalam konteks Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan bentang geografis yang luas serta beragam, tantangan ketahanan pangan menjadi sangat kompleks namun juga penuh peluang. Di sinilah pentingnya inisiatif seperti Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) yang kini digelorakan secara masif.

Gerina bukan sekadar program pertanian biasa. Ia merupakan gerakan moral dan kolektif yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta aksi nyata masyarakat dalam menjaga ketersediaan dan keberlanjutan pangan nasional. Dalam situasi global yang serba tidak pasti, mulai dari perubahan iklim, geopolitik dunia, hingga fluktuasi harga komoditas pangan internasional, Indonesia dituntut memiliki daya tahan yang kuat dalam sektor pangan.

Inisiator Gerina Ustaz Adi Hidayat, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya ketahanan pangan. Dalam pandangannya, keberhasilan program seperti Gerina tidak semata-mata bertumpu pada kebijakan pemerintah. Menurutnya, ketika pemerintah sudah memiliki rancangan dan visi yang jelas, maka rakyat perlu mendukung dan bersinergi agar terjadi akselerasi dalam mewujudkan stabilitas pangan.

Pernyataan tersebut menggambarkan filosofi dasar ketahanan pangan yaitu tidak bisa ditopang oleh satu entitas saja. Pemerintah memang memegang peran penting dalam merumuskan kebijakan, memberikan dukungan anggaran, serta menyediakan sarana dan prasarana pertanian. Namun, peran masyarakat, mulai dari petani hingga konsumen urban, menjadi sangat krusial dalam memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif di lapangan.

Gerina hadir untuk menjembatani sinergi antara negara dan rakyat. Melalui pendekatan berbasis komunitas dan partisipasi publik, program ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menanam, baik di lahan luas maupun pekarangan rumah. Ini bukan hanya soal kontribusi fisik, melainkan juga soal perubahan paradigma yaitu dari sekadar pengguna pangan menjadi produsen pangan dalam lingkup terkecil sekalipun.

Langkah pemerintah dalam memperkuat program ini pun patut diapresiasi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan Indonesia kini berada di jalur yang benar menuju swasembada pangan. Dia menegaskan bahwa komitmen pemerintah sangat tinggi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dengan adanya program Gerina prioritas utama saat ini yaitu memperkuat cadangan beras nasional sebelum membuka peluang ekspor beras semakin mungkin untuk terwujud.

Pernyataan Menteri Pertanian menegaskan bahwa strategi pangan Indonesia tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki visi jangka panjang untuk menjadi pemain global. Ketika cadangan nasional telah stabil, Indonesia berpotensi menjadi eksportir yang diperhitungkan di pasar internasional. Ini tentu bukan cita-cita yang mustahil, mengingat potensi sumber daya alam dan kapasitas produksi kita yang sangat besar.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menambahkan bahwa Indonesia saat ini mengalami surplus beras, sebuah indikator penting bahwa ketahanan pangan kita semakin menguat. Dengan pencapaian ini, menurut Sudaryono, Indonesia siap mengambil peran sebagai lumbung pangan dunia. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Surplus beras bukan sekadar angka statistik. Ia adalah hasil dari kerja keras para petani, dukungan teknologi, ketersediaan pupuk, pengelolaan irigasi, serta peran aktif masyarakat yang mendukung program pangan dari hulu hingga hilir. Keberhasilan ini menjadi momentum penting untuk terus menggerakkan partisipasi rakyat dalam program-program seperti Gerina.

Namun, keberlanjutan ketahanan pangan tidak boleh hanya bergantung pada kondisi saat ini. Ketahanan pangan adalah pekerjaan jangka panjang yang memerlukan inovasi, konsistensi, dan kolaborasi. Gerina menjadi wadah strategis untuk mengonsolidasikan energi sosial masyarakat dalam semangat gotong royong yang selama ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Di berbagai daerah, implementasi Gerina mulai menunjukkan dampak positif. Sekolah-sekolah mulai mengenalkan konsep urban farming, pesantren-pesantren mengembangkan pertanian terpadu, dan kelompok masyarakat menginisiasi kebun pangan lokal. Semua ini menjadi bukti bahwa ketika kesadaran tumbuh dari bawah, maka ketahanan pangan bukan lagi sekadar wacana elit, tetapi menjadi gerakan rakyat yang nyata.

Ketahanan pangan bukan tugas segelintir orang, tapi hal itu menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah telah menyediakan platform dan arah yang jelas, kini saatnya rakyat menunjukkan dukungannya melalui tindakan nyata. Gerina bukan hanya milik petani, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia.

Mari kita mulai dari hal kecil menanam di pekarangan, mengurangi limbah pangan, mendukung produk lokal, hingga menyebarkan semangat ketahanan pangan di lingkungan sekitar. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi konsumen yang pasif, tetapi menjadi pelaku perubahan. Gerina adalah gerakan bangsa. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa memberi makan rakyatnya sendiri.

)* Penulis merupakan pemerhati pangan

Oleh: Bara Winatha )*

Dalam upaya mencapai kemandirian pangan nasional, kontribusi berbagai elemen masyarakat menjadi kekuatan penting yang memperkuat program strategis pemerintah. Salah satu bentuk partisipasi tersebut terwujud dalam Gerakan Indonesia Menanam (Gerina), sebuah inisiatif kolaboratif yang digagas oleh seorang Ulama dan Cendekiawan Muslim, Ustadz Adi Hidayat (UAH) dan mendapat apresiasi luas dari pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Gerakan Gerina menjadi simbol sinergi antara masyarakat dan negara dalam mewujudkan swasembada pangan sebagai fondasi ketahanan nasional. UAH menyampaikan bahwa inisiatif ini berawal dari diskusi mendalam dengan Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua Dewan Pengawas Bulog, Sudaryono, pada awal Januari 2025. Ia menilai bahwa ulama, tokoh agama, dan masyarakat luas perlu ikut serta dalam mendukung program strategis ketahanan pangan nasional.

Langkah awal tersebut berkembang menjadi gagasan konkret. Setelah mendapatkan arahan teknis dari Kementerian Pertanian, Adi Hidayat berkomunikasi dengan rekan-rekannya dari kalangan ulama di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua, untuk merumuskan satu gerakan bersama. Hasilnya adalah Gerina, sebuah program yang bertujuan menanamkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menanam sebagai bentuk nyata kontribusi masyarakat terhadap ketahanan pangan.

Dalam peluncuran Gerina di Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi peran masyarakat dalam mendukung program pemerintah. Ia menilai bahwa kolaborasi semacam ini merupakan bentuk nyata dari integrasi antara inovasi masyarakat dan kebijakan negara. Presiden menyoroti bahwa tidak ada negara yang mampu bertahan tanpa pangan yang cukup dan mandiri. Oleh sebab itu, dukungan masyarakat dalam bentuk gerakan seperti Gerina sangat penting untuk memastikan Indonesia mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Gerina merupakan salah satu langkah strategis dalam memperkuat swasembada pangan nasional. Program ini bukan hanya mengajak masyarakat untuk menanam, tetapi juga membangkitkan semangat gotong royong dalam mengolah, menumbuhkan, dan memanen tanaman pangan di lingkungan masing-masing. Menurutnya, pelibatan seluruh lapisan masyarakat dalam program semacam ini mencerminkan semangat kemandirian dan ketangguhan bangsa menghadapi krisis pangan global.

Model partisipatif seperti Gerina harus terus didorong dan difasilitasi agar dapat tumbuh dan menjangkau daerah-daerah lainnya. Gerakan ini berhasil membuka ruang kolaborasi yang luas antara masyarakat sipil dan pemerintah, di mana inovasi dari bawah dapat dijadikan model nasional yang berkelanjutan. Dukungan teknologi, riset, dan kebijakan pemerintah menjadi faktor kunci agar gerakan seperti Gerina dapat direplikasi dalam skala nasional.

Sementara itu, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi IV DPR, Sulaeman L Hamzah, mendukung seluruh program swasembada pangan, termasuk gerakan yang berasal dari inisiatif masyarakat. Ia menilai bahwa Indonesia harus memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan, seperti beras.

Menurutnya, potensi besar seperti yang ada di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, perlu dioptimalkan untuk mendukung misi besar ini. Ia menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat adat dan perlindungan terhadap situs sejarah dalam pengembangan proyek pertanian skala besar seperti program 1 juta hektare sawah di Merauke. Baginya, sinergi antara pembangunan dan pelestarian nilai budaya merupakan bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan.

Lebih jauh, Sulaeman menekankan bahwa peran DPR adalah menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan nasional, termasuk dalam hal swasembada pangan. Ia mendukung penuh langkah Kementerian Pertanian yang menugaskan pemerintah daerah untuk turun langsung ke lapangan dalam rangka sosialisasi dan pelibatan masyarakat. Ia berharap program seperti Gerina bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat Papua Selatan dan daerah lain dalam mengembangkan potensi pertanian mereka.

Gerina juga memperkenalkan pendekatan baru dalam bercocok tanam melalui dua program unggulan, yaitu Si Opung dan Si Cepot. Si Opung merupakan solusi olah padi terapung yang memungkinkan penanaman di atas kolam atau lahan air, sedangkan Si Cepot adalah solusi cepat panen via pot yang bisa diaplikasikan oleh masyarakat urban atau mereka yang tidak memiliki lahan pertanian luas. Melalui pendekatan ini, Gerina membuka ruang bagi siapa pun untuk ikut serta dalam menanam, baik di desa maupun di perkotaan.

Inovasi tersebut menjadi cerminan bahwa ketahanan pangan tidak hanya menjadi tugas petani dan pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Dari para pemuka agama, tokoh masyarakat, hingga keluarga biasa di perkotaan, semua memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan pangan Indonesia. Gerina hadir sebagai wadah inklusif yang menjembatani antara kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kedaulatan pangan.

Apresiasi terhadap Gerina mencerminkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam mendukung program strategis nasional yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, legislatif, dan masyarakat luas menjadi pilar utama untuk mewujudkan cita-cita swasembada pangan yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan semangat kebersamaan dan inovasi, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih mandiri dan berdaulat dalam bidang pangan.

)* Pemerhati sosial dan kemasyarakatan

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan komentar Pendiri Microsoft dan tokoh filantropi dunia, Bill Gates, yang menegaskan terhadap kesehatan ibu dan anak dengan menyuarakan pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil.

“Dan tadi Pak Bill Gates memberikan apresiasi dan terkesan (impres) dengan apa yang dilakukan. Kemudian menekankan betapa pentingnya kepada ibu hamil, menyusui dan balita,” kata Dadan.

Menurut Bill Gates, Program MBG ini harus tepat sasaran sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Pemerintah Indonesia.

“Iya menurut beliau, ini program yang sangat penting dan terutama beliau menekankan kepada 1.000 hari pertama, yaitu ibu hamil, anak balita serta juga anak-anak yang masih butuh pertumbuhan,” katanya Dadan.

Apalagi, Bill Gates merasa terkesan dengan pelaksanaan MBG di Indonesia yang pastinya membutuhkan anggaran yang cukup besar.

“Iya beliau sangat impres karena untuk melakukan ini kan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pak Presiden menyampaikan itu sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia dan kemudian beliau terkesan dengan apa yang dilakukan,” katanya.

Bill Gates juga memberikan dukungan terhadap salah satu program kesehatan di Indonesia ini. Namun, Dadan tak bisa merinci seperti apa bentuk konkret dukungan Bill Gates.

“Nanti dengan Pak Menkes (Menteri Kesehatan) yang detailnya, karena sebetulnya lebih banyak dengan program kesehatan. Nah kebetulan Makan Bergizi termasuk yang menjadi perhatian dari Bill Gates, dukungan konkretnya nanti kita akan dengar setelah kunjungan,” ujar Dadan.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan Bill Gates datang untuk memberikan dukungan pelaksanaan program MBG, dan surat permintaan kedatangan sudah masuk sejak November.

“Salah satu tujuannya adalah untuk menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap program makan bergizi yang kita jalankan,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga mengatakan Bill Gates berencana memberikan bantuan untuk program MBG.

“Namun, saya tegaskan, bantuan atau tidak, penghargaan atau tidak, program ini adalah investasi untuk anak-anak bangsa,” kata Presiden Prabowo.

Program MBG dianggap sebagai langkah strategis yang penting untuk kesehatan ibu hamil, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya dalam aspek kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

Jakarta – Filantropi sekaligus pebisnis asal Amerika Serikat (AS) Bill Gates, menunjukkan komitmennya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan global melalui pemberian dana hibah sebesar USD 159 juta kepada Indonesia untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana hibah tersebut disalurkan melalui Bill & Melinda Gates Foundation sebagai bentuk kontribusi nyata dalam memerangi kelaparan dan malnutrisi, khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa Bill Gates tertarik untuk memberi dukungan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Meski demikian, Dadan belum menjelaskan secara detail dukungan apa yang akan diberikan Bill Gates untuk program MBG.

“Yang jelas memang ada dukungan dari Bill Gates kepada pemerintah Indonesia,” kata Dadan.

Dadan mengatakan dukungan Bill Gates tersebut akan dijelaskan secara detail oleh Menteri Kesehatan (Menkes).

“Nanti dengan Pak Menkes yang detail, karena sebetulnya lebih banyak dengan program kesehatan nah kebetulan Makan Bergizi termasuk yang menjadi perhatian dari Bill Gates, dukungan konkretnya nanti kita akan dengar setelah kunjungan,” lanjut Dadan.

Dadan juga menjelaskan Bill Gates melihat program MBG sebagai program penting utamanya bagi ibu hamil, anak balita dan anak-anak dalam masa pertumbuhan. Makanan bergizi dapat menjadikan indikator bahwa sebuah bangsa tersebut sehat dan sejahtera, paling tidak MBG wujud nyata pemerintah memperdulikan rakyatnya sendiri.

“Menurut beliau ini program yang sangat penting dan terutama beliau menekankan pada 100 hari pertama yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita dan juga anak-anak yang masih butuh masa pertumbuhan memerlukan gizi yang baik,” kata Dadan.

Bill Gates juga dibuat terkesan dengan program MBG yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo di Indonesia.

“Iya beliau (Bill Gates) sangat impress karena untuk melakukan ini kan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar, Pak Presiden menyampaikan itu sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia dan kemudian beliau terkesan dengan apa yang dilakukan,” ujar Dadan.

Sebelumnya Prabowo mengatakan bahwa Bill Gates memberikan dana hibah sebesar USD 159 juta ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menerima kunjungan Bill Gates di Istana Merdeka Jakarta, pada 7 Mei 2025.

“Beliau telah memberi hibah ke Indonesia senilai USD 159 juta,” ucap Prabowo.

Prabowo menjelaskan, keseluruhan dana itu terdiri untuk bidang kesehatan sebesar USD 119 juta, pertanian USD 5 juta. Kemudian teknologi USD 5 juta. Lalu, bantuan sosial lainnya di lintas sektoral dengan total lebih dari USD 28 juta.

“Di kesehatan USD 119 juta, pertanian USD 5 juta, teknologi USD 5 juta, bantuan sosial lainnya lintas sektor totalnya lebih dari USD 28 juta,” ujar Prabowo.

Presiden RI Prabowo Subianto mengajak Bill Gates mengunjungi salah satu sekolah penerima program MBG.

Adapun sekolah yang dimaksud adalah SD Negeri 03 Pagi, Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur sebagai salah satu penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

MBG sendiri adalah program yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak keduanya menetapkan menjadi partner duet menuju RI-1 dan RI-2.

Dengan komitmen dan dukungan berkelanjutan dari tokoh-tokoh dunia seperti Bill Gates, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi Indonesia dalam memberantas kelaparan anak-anak dan menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat dan cerdas.

Oleh: Santun Simangunsong )*

Kunjungan tokoh filantropi dunia, Bill Gates, ke Indonesia baru-baru ini menarik perhatian publik, terutama karena momen tersebut bertepatan dengan peluncuran tahap awal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun tidak secara eksplisit dikaitkan, kehadiran pendiri Microsoft itu di tengah pelaksanaan program nasional tersebut dinilai sebagai sinyal positif terhadap arah kebijakan sosial yang tengah dijalankan pemerintah.

Program MBG sendiri merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo yang bertujuan memberikan akses makanan sehat dan bergizi kepada anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Inisiatif ini dianggap penting untuk memperbaiki gizi generasi muda, mengurangi angka stunting, serta mendorong produktivitas dan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Direktur Gates Foundation Asia Selatan dan Asia Tenggara, Hari Menon mengatakan pihaknya telah menyalurkan lebih dari USD 300 juta dalam bentuk dana hibah sejak 2009, dengan fokus pada sektor-sektor krusial seperti kesehatan, sanitasi, pemenuhan gizi, inklusi keuangan, dan agrikultur. Angka ini mencerminkan seberapa besar pengaruh positif yang dapat dihasilkan melalui kemitraan antara lembaga filantropi besar dan negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Gates Foundation, yang sejak awal mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial, tampaknya memiliki peran yang semakin vital dalam memperkuat ketahanan kesehatan global. Dengan mendukung program uji coba vaksin TBC (tuberculosis) di Indonesia, lembaga ini turut memberi kontribusi pada salah satu masalah kesehatan terbesar di negara ini. TBC masih menjadi penyebab kematian nomor satu akibat penyakit menular di Indonesia, sehingga upaya untuk menemukan vaksin yang efektif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat adalah langkah yang sangat berarti.

Kedatangan Gates, yang dikenal luas karena kiprahnya dalam berbagai program kesehatan global melalui Gates Foundation, dinilai selaras dengan fokus program MBG. Banyak pengamat melihat bahwa kunjungan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen Indonesia dalam memperkuat ketahanan gizi dan kesehatan masyarakat. Meski tidak disampaikan secara langsung, kehadiran tokoh tersebut di tengah dimulainya implementasi MBG mengirimkan pesan yang kuat kepada dunia internasional: Indonesia mulai menapaki jalur kebijakan sosial yang progresif dan berbasis keadilan gizi.

Dalam beberapa agenda pertemuan, Gates dikabarkan menunjukkan ketertarikan terhadap pendekatan yang digunakan pemerintah dalam menjalankan program makan bergizi. Penekanan pada distribusi yang merata, pemanfaatan produk lokal, serta pelibatan UMKM dalam rantai pasok dinilai sebagai langkah strategis yang berpotensi memberi dampak ekonomi sekaligus sosial.

Pertemuan antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) menggarisbawahi pentingnya kemitraan internasional dalam mendorong kemajuan sektor kesehatan di Indonesia. Kolaborasi ini, yang telah dimulai dengan penandatanganan MoU pada tahun 2023, semakin mengukuhkan komitmen kedua pihak untuk mewujudkan sistem layanan kesehatan yang lebih inklusif, efisien, dan berbasis teknologi. Menurut Menteri Kesehatan, Budi Sadikin, fokus dari kolaborasi ini adalah transformasi layanan kesehatan primer melalui pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi kesehatan terkini.

Dalam konteks ini, transformasi layanan kesehatan primer berbasis teknologi menjadi langkah yang sangat relevan, mengingat tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam sistem kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil. Masih terdapat ketimpangan besar dalam distribusi layanan kesehatan di Indonesia, dengan akses terbatas di banyak wilayah luar Jawa dan daerah perdesaan. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan medis yang diterima oleh sebagian besar penduduk, serta pada kemampuan sistem kesehatan untuk mendeteksi dan merespons masalah kesehatan secara cepat dan efisien.

Program MBG juga dilihat sebagai bagian dari upaya Indonesia mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Dengan fokus pada anak-anak sekolah, program ini mencerminkan strategi jangka panjang yang bertujuan mencetak generasi unggul yang sehat jasmani dan rohani.

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengenai kunjungan Bill Gates ke Indonesia menegaskan pentingnya momen tersebut dalam konteks hubungan internasional dan pembangunan nasional. Menurutnya, kunjungan ini tidak hanya berfokus pada program MBG, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia sedang serius menjalani transformasi di sektor kesehatan dan digital. Kunjungan ini, yang turut melibatkan perhatian besar dari kalangan filantropi global, menunjukkan bahwa Indonesia kini semakin dipandang sebagai negara yang siap berperan aktif dalam menghadapi tantangan global, sambil memperkuat fondasi pembangunan domestik.

Kepercayaan dunia terhadap Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Airlangga, mencerminkan sebuah titik balik dalam persepsi global terhadap negara kita. Setelah bertahun-tahun menjadi “pemain menengah” di kancah internasional, Indonesia kini menunjukkan komitmen untuk bertransformasi, baik dalam sektor kesehatan, yang memerlukan perhatian serius, maupun dalam bidang digital, yang menjadi salah satu kunci keberlanjutan ekonomi di masa depan. Kunjungan Bill Gates, yang dikenal luas karena perannya dalam filantropi global, adalah indikasi nyata bahwa Indonesia menarik perhatian para pelaku perubahan besar di dunia, tidak hanya dalam sektor kesehatan, tetapi juga dalam teknologi yang dapat mempercepat pembangunan.

Dengan demikian, momen ini dapat dianggap sebagai awal dari perhatian global terhadap model pembangunan sosial yang diusung Indonesia di bawah kepemimpinan baru. Program MBG bukan hanya janji politik, tetapi telah mulai menjadi bukti nyata komitmen terhadap masa depan bangsa.

)* Pengamat Kebijakan Ekonomi Digital – Lembaga Ekonomi Digital Nusantara