Kontribusi TNI-Polri Bentuk Komitmen Pemerintah Hentikan Penyelundupan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah konkret dalam memerangi praktik penyelundupan yang merugikan negara dari berbagai sisi, baik dari aspek ekonomi, keamanan nasional, maupun stabilitas sosial.

Dalam upaya ini, peran aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi bukti nyata komitmen pemerintah menjaga kedaulatan negara dan menegakkan hukum.

“Penyelundupan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menyangkut kedaulatan dan keamanan nasional. Karena itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor,” ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama.

Menurutnya, keterlibatan TNI dan Polri mempertegas bahwa penyelundupan tidak bisa dipandang sebagai isu administratif semata. Pemerintah menyadari bahwa tantangan penyelundupan, terutama di wilayah perbatasan, pelabuhan, dan kawasan rawan lainnya, membutuhkan pengawasan yang ketat dan respons cepat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, TNI meningkatkan intensitas patroli dan operasi melalui matra darat, laut, dan udara, terutama di kawasan perbatasan dan jalur pelayaran strategis. Sementara itu, Polri memperkuat penegakan hukum melalui penyelidikan, penggerebekan, serta penyitaan barang-barang ilegal.

“Kami melihat masih banyak pelabuhan gelap yang harus diawasi. Koordinasi dengan TNI dan kepolisian sangat penting untuk memastikan tidak ada penyelundupan atau setidaknya menguranginya, sehingga penerimaan negara sesuai target,” ungkap Djaka.

Ia menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden meminta kami memastikan Ditjen Bea dan Cukai berperan aktif dalam memperkuat penerimaan negara, khususnya di bidang kepabeanan,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi melantik Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai menggantikan Askolani. Ia berharap kehadiran Djaka dapat memperkuat koordinasi antarinstansi.

“Kami berharap dengan kehadiran Pak Djaka menjadi suatu nilai tambah untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan dalam melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif,” ujar Sri Mulyani.

Pemerintah meyakini bahwa pemberantasan penyelundupan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Kolaborasi antara TNI, Polri, kementerian/lembaga terkait, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan negara.

Pastikan PSU Berjalan Kondusif, Pemerintah Kawal Proses Rekapitulasi Suara

JAKARTA – Pemerintah bersama penyelenggara pemilu dan pengawas terus memastikan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan secara kondusif, transparan, dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Fokus pengawasan kini diarahkan pada tahapan rekapitulasi suara di dua daerah penyelenggara PSU, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan demokrasi berjalan berkualitas.

Di Kota Palopo, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi jalannya proses rekapitulasi suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengatakan bahwa rekapitulasi akan dilakukan serentak di Tingkat kecamatan.

“Rekapitulasi dijadwalkan berlangsung serentak di tingkat kecamatan. Beberapa dinamika teknis saat pemungutan suara tetap menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan,” ujar Saiful.

Menurutnya, Meskipun pemungutan suara berlangsung tertib, Bawaslu tetap menjalankan fungsinya secara profesional dengan menindaklanjuti laporan masyarakat, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Ia menegaskan, pengawasan menyeluruh dilakukan demi menjaga kualitas dan integritas hasil PSU.

“Jika ada dugaan pelanggaran, baik administrasi, pidana maupun etik, maka akan ditangani sesuai prosedur. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan pengawas pemilu dalam menjamin integritas demokrasi. Harapannya, hasil PSU dapat diterima dan dipercaya publik,” tegasnya.

PSU di Palopo dilaksanakan di 260 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 48 kelurahan pada sembilan kecamatan, dengan jumlah pemilih sesuai DPT sebanyak 125.572 orang. KPU Sulsel mencatat data dari seluruh TPS telah diunggah 100 persen ke aplikasi Sirekap.

Sementara itu, di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut pelaksanaan PSU berjalan lancar. Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami mengatakan tidak ada kendala berarti di lapangan.

“Rekapitulasi tingkat kecamatan telah dilaksanakan sejak Minggu pagi, dan proses upload data hasil sudah selesai 100 persen,” ucap Erwan.

Ia menjelaskan, rekapitulasi tingkat kabupaten akan digelar pada 26–27 Mei 2025. Walaupun terdapat sejumlah klaim dari pihak peserta, KPU tetap berpegang pada mekanisme resmi rekapitulasi berjenjang untuk memastikan hasil yang sah dan final.

Sementara dari segi partisipasi, KPU Pesawaran menyebut tingkat kehadiran pemilih di PSU mencapai 64,50 persen dari total DPT 347.979 jiwa. Meski terdapat sedikit perbedaan angka partisipasi dibanding Pilkada sebelumnya, antusiasme warga tetap menunjukkan kepercayaan terhadap penyelenggaraan PSU yang jujur dan adil.

“Ini bentuk dukungan terhadap pemilu yang jujur dan adil,” ungkap Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Pesawaran, Dede Fadilah.

Pemerintah terus memantau setiap perkembangan di lapangan dan mengimbau seluruh pihak menjaga situasi tetap aman dan damai demi tegaknya demokrasi yang berkualitas dan berintegritas.
(*/rls)

KPU Terus Kawal Pelaksanaan PSU Agar Tetap Kondusif

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas dan integritas Pemilu di Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah. Sejumlah langkah konkret dilakukan sebagai bukti keberhasilan pemerintah dan KPU dalam menjaga proses PSU yang kondusif, adil, dan demokratis.

Di Provinsi Lampung, KPU setempat aktif melakukan supervisi atas pelaksanaan PSU di Kabupaten Pesawaran sebagai bentuk sinergi dengan KPU pusat dalam memastikan standar nasional kepemiluan. Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, menegaskan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang berjalan dengan baik dan lancar.

“Kami memastikan setiap tahapan PSU berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh proses telah teradministrasi dan terdokumentasi dengan baik. Ini merupakan wujud komitmen kami dalam menjaga integritas Pilkada,” ucap Erwan.

Langkah serupa juga terlihat di Sulawesi Selatan, tepatnya dalam PSU Pilkada Kota Palopo. Komisioner KPU Sulsel, Hasruddin Husain, mengungkapkan harapannya bahwa PSU ini menjadi contoh praktik demokrasi yang matang dan berkualitas di Sulsel.

“PSU ini bukan sekadar agenda seremonial. Ini adalah representasi pemurnian proses demokrasi. Kami ingin Palopo menjadi potret terbaik dari demokrasi yang dijalankan dengan transparan dan akuntabel,” tutur Hasruddin.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak mulai dari KPU RI, Bawaslu RI, DPR RI, hingga Forkompinda Sulsel dan Kota Palopo yang turut hadir dan memantau secara langsung jalannya proses PSU. Kolaborasi lintas institusi ini dinilai sebagai bentuk nyata dukungan terhadap demokrasi yang sehat dan bermartabat.

“Semua tahapan, mulai dari pencalonan, kampanye, masa tenang, hingga distribusi logistik, telah berjalan sesuai prosedur. Hari ini menjadi momentum peneguhan kualitas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Harapan kami, proses ini berjalan lancar hingga rekapitulasi tingkat kota selesai,” tambah Hasruddin.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, turut memberikan pernyataan optimistis terkait kondusivitas PSU, khususnya di Kota Palopo. Ia menyebut bahwa indeks kerawanan Pilkada di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan menjelang hari-H PSU berkat sinergi pengawasan intensif antara Bawaslu, aparat keamanan, dan masyarakat.

“Kita patut bersyukur situasi menjelang PSU cukup kondusif. Ini harus kita jaga bersama agar tidak ada pelanggaran yang mencederai proses demokrasi,” ujarnya.

Bagja menambahkan, Bawaslu bersama aparat kepolisian telah melakukan patroli pengawasan sejak malam sebelum PSU. Fokus utama pengawasan ini adalah mencegah praktik politik uang serta berbagai bentuk pelanggaran lainnya yang dapat mengganggu kredibilitas hasil Pilkada.

Pelaksanaan PSU yang berjalan tertib dan aman di berbagai daerah ini menunjukkan bahwa KPU bersama Bawaslu, aparat keamanan, dan elemen masyarakat terus menjaga marwah demokrasi Indonesia. Kolaborasi lintas lembaga dan partisipasi publik menjadi fondasi kuat dalam memastikan bahwa setiap suara rakyat dihitung dengan jujur dan adil.

Dengan pengawalan ketat dari berbagai pihak, PSU diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga penyelenggara Pemilu yang semakin profesional dan transparan.

Internal OPM Pecah: Egianus Kogoya Dilabel Pembangkang oleh Sebby Sambom

Di tengah belantara Papua yang bergolak, bukan cuma peluru yang bersahutan. Di balik kabut propaganda dan semburan jargon “kemerdekaan”, kini tersingkap keretakan yang tak terbantahkan di tubuh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Sosok yang dulu dielu-elukan sebagai “panglima pegunungan”, Egianus Kogoya, kini justru menjadi sorotan dan tuntutan. Bukan oleh TNI atau Polri, tapi oleh organisasinya sendiri.

Egianus Kogoya: Panglima Tanpa Komando

Tindakan Egianus menyerbu pos TNI-Polri di Kurima, Yahukimo yang secara administratif merupakan wilayah Kodap 16 Yahukimo tanpa restu dari Markas TPNPB-OPM, menjadi pemantik bara. Bukan hanya pelanggaran wilayah komando, tapi juga pelanggaran etika perjuangan versi TPNPB-OPM sendiri.

“Egianus tidak memiliki otoritas untuk melakukan serangan di luar Kodap 3 Ndugama,” tegas juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, dalam pernyataan resminya. Ia bahkan menambahkan, “Kami tidak akan mengakui Egianus hingga ia meminta maaf secara terbuka.”

Sebuah pengakuan yang mencengangkan: TPNPB-OPM memiliki aturan main internal, lengkap dengan struktur komando, protokol wilayah, bahkan ancaman sidang militer internal untuk pelanggaran disiplin. Ironis, bukan? Di tengah kampanye bersenjata yang kerap dianggap liar dan tanpa hukum, ternyata mereka menyimpan _blueprint_ militeristik yang tak kalah ruwet dibanding pasukan resmi negara.

Kasus Pilot Susi Air: Batu Sandungan atau Sabotase Internal?

Masalah tak berhenti di pelanggaran wilayah. Sebelumnya, Egianus Kogoya juga dikritik karena membebaskan pilot Susi Air secara sepihak. Keputusan itu bukan hanya dianggap memalukan oleh faksi Sebby Sambom, tapi juga dianggap sebagai bentuk “pembelotan”.

Sebby Sambom menyebut bahwa tindakan Egianus Kogoya bertentangan dengan komitmen organisasi, dan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat “perjuangan bersenjata”. Bahkan disebut bahwa Egianus Kogoya sudah dipecat dan tidak diakui lagi sebagai komandan.

Lantas muncul pertanyaan: jika seorang “panglima perang” bisa dibuang hanya karena kebijakan tak populer, bagaimana soliditas gerakan ini ke depan? atau justru hal ini membuktikan satu hal bahwa OPM lebih sibuk berperang melawan dirinya sendiri ketimbang menghadapi lawan di luar?

Perang Saudara yang Tak Pernah Diakui

Jika konflik internal ini berlangsung dalam senyap selama bertahun-tahun, maka kini semua semakin ditelanjangi di hadapan publik. Situs-situs berita dan pengamat keamanan, atau pemerhati masalah Papua telah mencatat bagaimana generasi muda Papua mulai meninggalkan perjuangan berdarah, dan bagaimana TPNPB OPM tak lagi gagah di mata masyarakat lokal. Tak hanya itu, friksi dan faksionalisasi membuat TPNPB OPM lebih mirip konfederasi milisi bersenjata tanpa arah, ketimbang sebuah gerakan pembebasan nasional yang terkoordinasi rapi. Kekuatan mereka bukan lagi ditentukan oleh idealisme, tetapi oleh siapa yang memiliki senjata dan pasukan loyalis di kampung tertentu.

Siapa Mengendalikan Siapa?

Menjadi pertanyaan besar kini: siapa yang sesungguhnya memegang kendali? Apakah Sebby Sambom masih berpengaruh, ataukah Egianus Kogoya justru menjadi semacam _warlord_ lokal yang menjalankan agenda sendiri?

Kehadiran struktur Kodap-Kodap dengan batas wilayah, panglima daerah, bahkan “operasi gabungan” seolah menampilkan bahwa TPNPB OPM lebih seperti kongsi kekuatan bersenjata ketimbang organisasi tunggal. Tanpa koordinasi yang solid, perjuangan mereka lebih menyerupai _show of force_ antar panglima yang hanya menambah kekacauan dan korban di lapangan.

Minta Maaf atau Mundur

Bagi Egianus Kogoya yang telah banyak tersorot sepak terjangnya, jalan yang tersedia kini semakin sempit. Ia harus memilih: tunduk pada komando Sebby Sambom dan minta maaf kepada rakyat Papua (serta “sesama pejuang”), atau terus melaju sebagai panglima liar yang kehilangan legitimasi dan bisa menjadi sasaran dari dalam tubuhnya sendiri. Sementara itu, bagi publik Papua dan Indonesia, konflik internal ini memberikan satu pelajaran penting bahwa narasi kemerdekaan yang disuarakan TPNPB-OPM bukanlah satu suara. Ia retak, ia bertikai, dan kini, ia saling jatuhkan.

Seperti kata pepatah tua, _jika rumah terbakar dari dalam, tak perlu musuh di luar untuk menghancurkannya._ Dalam kasus TPNPB-OPM, barangkali Sebby Sambom dan Egianus Kogoya sudah cukup menjadi musuh satu sama lain.

OPM Kembali Serang Warga Sipil, Tokoh Papua: Ini Bukan Perjuangan, Tapi Kekejaman

Intan Jaya – Seorang anak perempuan berusia 12 tahun, Antonia Hilaria Wandagau, kehilangan ibunya, Hetina Mirip, dalam serangan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Ku Jindapa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, pada Minggu (25/5/2025).

Menurut keterangan warga, kelompok bersenjata menyerang permukiman dengan senjata api, membakar beberapa rumah, dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa, termasuk Hetina. Saat kejadian, Antonia berada di rumah tetangga sehingga selamat dari serangan, namun menyaksikan dampaknya secara langsung.

Antonia, dalam pernyataannya, mengungkapkan harapannya agar kekerasan tidak berlanjut.

“Jangan menyakiti kami jika kelompok OPM tidak mampu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kami,” tuturnya.

Saat ini, Antonia tinggal bersama kerabat di tempat penampungan sementara.

Tokoh masyarakat Papua, Yulianus Murib, menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil.

“Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Peristiwa tragis ini kembali menyoroti kenyataan bahwa aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM tidak hanya merugikan stabilitas keamanan, tetapi juga menambah penderitaan rakyat Papua.

Dengan semakin banyaknya korban, kekerasan ini semakin memperlihatkan bahwa kelompok separatis tersebut tidak lagi mewakili aspirasi rakyat Papua, melainkan hanya mengorbankan warga tak berdosa demi kepentingan sempit.

Bahkan sampai saat ini, OPM terus menerus menyebarkan hoaks demi menutupi kekejamannya dan memutarbalikkan fakta atas kekalahannya menghadapi aparat keamanan.

Seperti klaim pembakaran kendaraan tempur milik TNI di Distrik Titigi, Intan Jaya, Papua, yang dilakukan OPM beberapa waktu lalu. Klaim sepihak seperti ini sudah sering terjadi dan bukan pertama kalinya OPM menyebar narasi yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
TNI memastikan bahwa tidak ada satu pun kendaraan tempur atau mobil anti peluru yang dikuasai apalagi dibakar dalam insiden tersebut.

Menanggapi dinamika konflik di Papua, Kapuspen TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa masyarakat harus waspada terhadap propaganda yang kerap dilakukan oleh pihak TPNPB-OPM. Narasi yang dimanipulasi kerap digunakan untuk menebar ketakutan, menyudutkan aparat, dan memecah belah persatuan warga.

Di saat seperti ini, penting bagi masyarakat untuk tetap tenang, memilah informasi secara bijak, dan menjalin komunikasi aktif dengan aparat keamanan.

“Jadi, makanya kepada warga masyarakat jangan takut. Berikan laporan kepada pihak TNI, yakinlah bahwa TNI akan melindungi dari aksi-aksi intimidasi, ancaman, atau pembunuhan seperti yang kemarin terjadi, nakes, guru juga diancam,” tegas Kapuspen.

Masyarakat Kecam Tindakan Keji OPM di Intan Jaya

Oleh : Felix Jikwa

Insiden penyerangan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah ditetapkan pemerintah sebagai organisasi teroris di Kampung Ku Jindapa, Intan Jaya, kembali memunculkan pertanyaan mendasar tentang arah gerakan yang mengklaim sebagai perjuangan. Seorang perempuan bernama Hetina Mirip menjadi korban dalam peristiwa tersebut, meninggalkan anak perempuannya yang masih berusia 12 tahun, Antonia Hilaria Wandagau, dalam luka dan duka mendalam.

Tokoh masyarakat Papua, Yulianus Murib, menyuarakan kekecewaannya secara tegas. Baginya, pembunuhan terhadap warga sipil, apalagi perempuan dan anak-anak, bukan bentuk perjuangan, melainkan kekejaman yang membungkam nurani. Dalam pernyataannya, ia mengajak publik melihat kenyataan bahwa aksi separatis ini sudah melenceng jauh dari narasi aspiratif yang pernah diklaim kelompok tersebut.

Konflik berkepanjangan di Papua memang memiliki akar sejarah dan kompleksitas sosial tersendiri namun upaya pembangunan dan dialog damai dari pemerintah terus berjalan secara konsisten. Namun, menjadikan warga sipil sebagai target serangan tak dapat dibenarkan dalam alasan apa pun. Apalagi ketika kekerasan tersebut ditampilkan sebagai simbol perlawanan. Kenyataannya, perlawanan semacam ini justru menjauhkan simpati publik, bahkan dari sesama orang Papua yang menjadi korban paling besar dalam lingkaran kekacauan ini.

Antonia, dalam keterangannya yang menyayat hati, menunjukkan bahwa anak-anak Papua tidak menginginkan kekerasan. Mereka merindukan ketenangan, pendidikan, dan masa depan yang layak. Mereka ingin tumbuh tanpa rasa takut terhadap letusan senjata dan bayangan maut yang menghampiri tanpa aba-aba. Pernyataan Antonia menjadi suara yang jernih dari generasi yang lelah dengan konflik, namun terus menjadi dari kepentingan kelompok separatis yang memanipulasi penderitaan untuk agenda politik.

Ironisnya, kelompok bersenjata OPM masih mencoba memutarbalikkan fakta di lapangan melalui propaganda yang massif. Tuduhan terhadap aparat keamanan, klaim sepihak tentang keberhasilan operasi militer, hingga narasi bohong seperti pembakaran kendaraan tempur TNI, menjadi bagian dari strategi komunikasi yang dirancang bukan untuk menciptakan kedamaian, tetapi untuk menciptakan kebingungan. Padahal, informasi dari TNI menyebutkan dengan jelas bahwa tidak ada kendaraan tempur yang dikuasai atau dibakar sebagaimana diklaim OPM.

Upaya sistematis menyebar hoaks ini bukan hanya mencoreng kebenaran, melainkan juga merusak kepercayaan warga terhadap institusi negara yang sah dan hadir untuk rakyat yang berusaha menjaga stabilitas keamanan. Propaganda yang menyudutkan aparat secara sepihak justru membatasi ruang dialog yang sehat dan memperlebar jurang ketidakpercayaan. Padahal, proses penyelesaian konflik butuh komunikasi terbuka, bukan adu narasi yang dibumbui kekerasan dan kebohongan.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, melalui pernyataannya, menekankan pentingnya ketenangan masyarakat dalam menghadapi situasi semacam ini. Masyarakat diajak untuk berani melaporkan kejadian dan ancaman yang mereka alami. Karena hanya dengan partisipasi aktif dari warga lokal, upaya perlindungan bisa dilakukan secara efektif. Ketika warga merasa dilindungi, mereka tidak lagi menjadi sasaran empuk dari intimidasi kelompok bersenjata.

Situasi di Papua membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Penguatan keamanan harus dibarengi dengan pendekatan kesejahteraan dan pendidikan. Pemerintah pusat, bersama tokoh lokal dan pemuka agama, sebagaimana sudah diinisiasi pemerintah melalui berbagai program terintegrasi seperti Otsus dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebab, konflik hanya akan terus hidup jika tidak ada investasi nyata dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

Saatnya publik, baik nasional maupun internasional, melihat persoalan Papua secara lebih objektif. Klaim perjuangan tidak bisa lagi menjadi tameng atas tindakan-tindakan brutal. Kekerasan yang menimpa anak-anak, perempuan, tenaga kesehatan, maupun guru bukan sekadar efek samping konflik, melainkan tanda bahwa cara-cara yang digunakan kelompok separatis telah kehilangan arah moral.

Papua tidak butuh senjata, tetapi butuh solidaritas. Tidak perlu jargon ideologis yang menipu, melainkan perlu tindakan nyata yang melindungi rakyatnya. Ketika kelompok yang mengklaim sebagai pejuang justru menambah derita rakyat, maka label pejuang itu sendiri patut dipertanyakan. Apa arti kemerdekaan jika setiap langkah menuju masa depan justru dibangun di atas tumpukan korban tak berdosa?

Peristiwa tragis di Intan Jaya adalah cermin nyata dari arah perjuangan yang telah menyimpang. Semangat memerdekakan tidak bisa diraih dengan merenggut kebebasan orang lain, apalagi nyawa mereka. Saat ini, justru aparat keamanan yang berusaha hadir sebagai pelindung, menjadi sandaran terakhir masyarakat sipil yang hidup dalam ketakutan.

Semua pihak seharusnya bersatu dalam satu suara: hentikan kekerasan. Rakyat Papua berhak hidup damai di tanah kelahirannya tanpa rasa takut. Wajah Papua yang indah tidak sepatutnya dikotori oleh luka yang terus menganga akibat konflik bersenjata. Kedamaian bukan utopia, melainkan keniscayaan jika semua pihak mau meletakkan senjata dan mulai membangun Papua dengan cinta, bukan dengan kebencian.

)* Penulis Merupakan Mahasiswa asal papua di Manado

Judi Daring Ancam Masa Depan Bangsa, Presiden Prabowo Dukung Kebijakan PPATK Memblokir Rekening

Jakarta – Kepala PPATK Ivan Yustiavanda mengatakan langkah pihaknya melakukan pemblokiran terhadap rekening bank yang sifatnya tidak aktif atau rekening dormant agar tak disalahgunakan untuk transaksi judi daring tersebut mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut ia ungkapkan usai menghadap Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

“Beliau mendukung semua, prinsipnya kita menjaga kepentingan nasabah ya, jadi agar nasabah tidak dirugikan, rekening-rekening nasabah tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan pidana. Intinya pesan beliau dijaga semua,” katanya.

Ivan menambahkan bahwa pihaknya dalam melakukan pemblokiran massal tersebut tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan sudah ada kordinasi dengan berbagai pihak sejak lama.

Hanya saja yang menjadi persoalan ialah adanya rekening yang tidak dormant namun turut diblokir. Terkait hal itu, Ivan memastikan tidak ada masalah yang berarti. Pasalnya rekening tersebut sudah langsung direaktivasi, sehingga masyarakat bisa kembali melakukan transaksi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengatakan, pemblokiran ribuan rekening judi daring sah-sah saja dilakukan, apalagi saat ini pemerintah sedang butuh dana segar untuk menambal beban utang negara yang jatuh tempo.

“Pemerintah saat ini harus mencari terobosan mengatasi keuangan negara dimana total utang yang akan jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun,” kata Hari.

Menurutnya, pemblokiran terhadap lebih dari 5.000 rekening bank yang diduga terkait judi daring dinilai sebagai terobosan dalam memberantas kecanduan yang merebak di masyarakat Indonesia pada segala lini.

Lebih dari itu, pemblokiran rekening yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu juga sebagai terobosan bagi negara yang sedang kepepet butuh uang segar membayar utang jatuh tempo 2025.

Terkait judi daring, Hari mengungkap hasil analisa PPATK menyebut perputaran dana tersebut di 2025 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, hingga ratusan triliun rupiah.

“Kan hasil analisa PPATK perputaran uang judi daring pada 2025 akan mencapai Rp1.200 Triliun, melonjak dari 2024 yang sebesar Rp 981Triliun. Bisa jadi ini bagian dari pemberantasan dengan memblokir 5.000 rekening bank,” tukas Hari.

Sebagai masukan, Hari juga menyoroti maraknya perbankan digital atau dompet digital seperti DANA, GoPay dan lainnya yang dinilai menjadi fasilitas bagi para pelaku judi daring.

Bahkan bila perlu, Hari mengusulkan pemerintah menutup segara jenis rekening atau akun dompet digital yang memfasilitasi para pelaku judi daring untuk deposit slot judi.

“Kalau serius mau memberantas judi daring langkah yang harus ditutup salah satunya akun-akun dalam aplikasi DANA dan aplikasi-aplikasi yang sejenis karena sering digunakan oleh para pencinta praktik ilegal tersebut dan bisa dilacak langsung oleh PPATK,” ungkap Hari.

Sosialisasi Masif Digalakkan, Sejumlah Pihak Bergerak Edukasi Bahaya Judi Daring

*) Oleh : Andi Mahesa

Di tengah gempuran kemajuan teknologi digital yang menghadirkan banyak kemudahan, Indonesia justru dihadapkan pada tantangan serius: maraknya praktik judi daring yang menyasar semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja. Judi daring bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi masa depan generasi muda bangsa. Oleh karena itu, langkah sejumlah pihak yang bergerak masif melakukan sosialisasi edukatif tentang bahaya judi daring patut diapresiasi dan terus didukung secara kolektif.

Upaya mencegah dan memberantas judi daring tak bisa hanya diserahkan pada aparat penegak hukum. Ini adalah persoalan multidimensi yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat: keluarga, sekolah, tokoh agama, komunitas, hingga media massa. Sejumlah langkah strategis pun mulai dijalankan di berbagai daerah. Sosialisasi langsung kepada masyarakat, penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah, hingga pemberlakuan kebijakan jam malam menjadi bagian dari pendekatan preventif yang komprehensif.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang, Mohamad Rizky, SH., MH., menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan jam malam yang diberlakukan di Sabang. Menurutnya, kebijakan ini terbukti efektif dalam menekan aktivitas negatif di malam hari, termasuk potensi akses terhadap judi daring. Rizky menekankan bahwa pengawasan dari keluarga memegang peran vital dalam melindungi anak-anak dari pengaruh judi daring. “Keluarga adalah benteng utama. Nasihat orang tua yang terus-menerus menjadi filter moral bagi anak-anak di tengah derasnya arus digital,” ujarnya.

Apa yang disampaikan Rizky mencerminkan kenyataan bahwa teknologi, jika tidak disikapi bijak, bisa menjadi pisau bermata dua. Akses terhadap situs judi daring dapat dilakukan dengan mudah melalui ponsel pintar. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh operator judi untuk menjerat anak-anak muda dengan iming-iming kekayaan instan. Padahal, dalam praktiknya, judi daring adalah lingkaran setan yang merusak bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga psikis dan moral.

Sebagai langkah konkret pencegahan, aparat kepolisian turut mengintensifkan kegiatan penyuluhan ke masyarakat. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., menyampaikan bahwa pihaknya rutin melakukan sosialisasi bahaya judi daring, narkoba, dan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), seperti yang dilakukan baru-baru ini kepada kelompok pemuda di kawasan Pantai Skip, Mataram. Menurut Kholid, kegiatan ini merupakan bagian dari strategi preventif yang sangat penting, terutama bagi kalangan pemuda yang rentan terhadap pengaruh negatif.

Kemudian, langkah preventif melalui edukasi hukum ini adalah upaya untuk membangun kesadaran hukum sejak dini, agar masyarakat, terutama pemuda, tidak terjerumus pada tindakan yang bisa merusak masa depan mereka. Pihaknya juga menegaskan bahwa pendekatan persuasif melalui sosialisasi terbukti lebih efektif dalam membangun pola pikir masyarakat dibandingkan pendekatan represif semata.

Sementara itu, di sektor pendidikan, Kejaksaan Negeri Sabang juga berperan aktif melalui program “Jaksa Masuk Sekolah.” Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman hukum kepada pelajar secara langsung. Jaksa Fungsional Kejari Sabang, Fajar Qadri, menyampaikan bahwa edukasi tentang bahaya judi daring menjadi salah satu materi utama yang dibawakan dalam program tersebut. Ia menekankan bahwa efek judi daring tidak hanya merusak dari sisi finansial, tetapi juga memiliki dampak buruk terhadap psikologis anak.

Pihaknya menambahkan bahwa judi daring bisa memicu perilaku menyimpang. Anak-anak menjadi mudah marah, berkata kasar, terlibat pergaulan bebas, bahkan bisa terjerumus pada penyalahgunaan narkotika. Ini adalah masalah serius yang harus ditangani secara menyeluruh.

Hal ini menunjukkan bahwa edukasi adalah kunci utama dalam pencegahan. Baik melalui kebijakan daerah, pendekatan keamanan, maupun edukasi di lingkungan sekolah, semuanya bermuara pada upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya judi daring. Pendekatan yang bersifat partisipatif dan berbasis komunitas seperti ini patut diperluas dan ditiru di daerah lain.

Pemerintah pusat pun telah menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan judi daring, salah satunya melalui langkah tegas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam memblokir ribuan rekening yang terafiliasi dengan judi daring. Dukungan dari Presiden Prabowo terhadap upaya ini menjadi penegas bahwa negara hadir dalam melindungi warganya dari praktik yang merusak. Namun, sebagus apapun kebijakan negara, akan sia-sia bila tidak dibarengi dengan partisipasi aktif dari masyarakat.

Dalam konteks ini, peran tokoh masyarakat, pemuka agama, guru, dan media sangat krusial. Mereka bisa menjadi jembatan antara kebijakan negara dan kesadaran publik. Kampanye bahaya judi daring harus terus digaungkan, tidak hanya ketika kasus besar mencuat, tetapi menjadi agenda rutin dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan.
Judi daring adalah ancaman yang tersembunyi di balik layar ponsel. Ia menyusup secara perlahan, memanipulasi psikologis, dan menghancurkan tanpa disadari. Oleh karena itu, mari kita sebagai masyarakat Indonesia terus mengedukasi diri dan orang-orang di sekitar kita. Jadikan keluarga sebagai benteng pertama, jadikan sekolah sebagai tempat perlindungan moral, dan jadikan komunitas sebagai penjaga nilai bersama. Dengan bergerak bersama, kita bisa membangun pertahanan sosial yang kokoh untuk melindungi bangsa dari jeratan judi daring.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

PPIH Percepat Distribusi Kartu Nusuk Jamaah Haji 2025

Jakarta, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2025 terus melakukan percepatan dalam mendistribusikan Kartu Nusuk kepada seluruh jamaah haji Indonesia. Kartu nusuk adalah identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap jamaah sebagai bagian dari sistem digitalisasi layanan haji Arab Saudi. Melalui kartu ini, seluruh aktivitas jamaah, mulai dari pergerakan, akses ke fasilitas, hingga layanan kesehatan dapat terintegrasi dan dipantau secara digital oleh otoritas setempat.

Kepala Daerah Kerja Makkah, Ali Machzumi mengatakan PPIH Arab Saudi terus berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif dengan seluruh syarikah untuk mempercepat distribusi kartu Nusuk jemaah. Sampai saat ini masih ada jemaah calon haji Indonesia yang belum mendapatkan kartu Nusuk. Pihaknya telah mengingatkan pihak syarikah untuk mempercepat pembagian kartu Nusuk jemaah.

“Memang beberapa jemaah haji yang berangkat dari Madinah di Kota Mekkah masih ada yang belum mendapatkan kartu Nusuk. PPIH Arab Saudi melakukan komunikasi intensif dan selalu mengingatkan kepada pihak syarikah untuk segera mendistribusikan kartu Nusuk kepada para jemaah haji yang telah sampai di Kota Mekkah,” jelas Ali.

Sementara itu, Konsul Haji pada KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam mengatakan pihaknya menargetkan seluruh kartu nusuk telah diterima jamaah maksimal satu minggu sebelum kloter pertama diberangkatkan.

“Kami memastikan tidak ada jamaah yang tertinggal dalam pendistribusian. Kartu ini vital, karena menjadi syarat akses ke layanan-layanan penting di Makkah dan Madinah, termasuk hotel, transportasi bus, hingga katering,” ucapnya.

PPIH bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Dukcapil untuk memastikan keakuratan data dan proses pencetakan kartu. Di beberapa daerah, distribusi dilakukan langsung di embarkasi, sementara di daerah lain, kartu dikirim melalui kantor Kemenag kabupaten/kota atau layanan pos terdaftar. Bagi jamaah lanjut usia dan disabilitas, petugas haji daerah akan mendatangi langsung ke rumah.

Di sisi lain, Ketua Tim Monev Kementerian Agama, Saiful Mujab menjelaskan pihaknya membuka layanan aduan cepat bagi jamaah yang belum menerima kartu nusuk melalui aplikasi Pusaka dan layanan call center 24 jam.

“Jamaah dapat menyampaikan keluhan melalui aplikasi Pusaka maupun call center yang kami siagakan selama 24 jam penuh,” ujar Saiful.

Kementerian Agama Republik Indonesia bersama PPIH Daerah menyatakan bahwa distribusi kartu nusuk telah mencapai lebih dari 70% dari total calon jamaah haji Indonesia yang berjumlah sekitar 241.000 orang. Upaya percepatan ini dilakukan menyusul permintaan Pemerintah Arab Saudi agar seluruh jamaah dari berbagai negara telah mengaktifkan kartu nusuk sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.

Langkah percepatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji, sekaligus menunjukkan kesiapan sistem nasional dalam mendukung digitalisasi haji sebagaimana diamanatkan oleh Pemerintah Arab Saudi melalui platform Nusuk.

PPIH Berikan Layanan Jamaah Melalui Saluran Kawal Haji dan WhatsApp Center

Jakarta – Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada jamaah haji Indonesia tahun 1446 H/2025 M, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) telah mengoperasikan dua saluran komunikasi utama: aplikasi Kawal Haji dan WhatsApp Center. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah jamaah dan keluarga mereka dalam menyampaikan pertanyaan, saran, kritik, serta aduan terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Penanggung Jawab Pengelolaan WA Center dan Kawal Haji pada PPIH Arab Saudi, Edayanti, mengatakan dalam sepekan terakhir terdapat 153 pertanyaan yang masuk melalui WA Center dan 103 lainnya melalui aplikasi Kawal Haji.

“Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup berbagai topik, seperti akomodasi, barang hilang, layanan transportasi, jamaah yang terpisah dari rombongan, serta informasi mengenai kartu Nusuk yang proses penerbitannya menjadi kewenangan Syarikah”, jelasnya.

Edayanti menegaskan bahwa keberadaan dua kanal komunikasi ini bukan sekadar sarana pengaduan, tapi menjadi penghubung penting antara jemaah dan petugas.

“Melalui dua saluran komunikasi ini, kami ingin berkontribusi sebagai jembatan informasi jemaah dan petugas agar proses layanan terus membaik,” imbuhnya.

Sementara itu, tata kelola dua saluran komunikasi ini dipusatkan di Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI, Jeddah, dengan enam personil yang bekerja dalam dua shift untuk memastikan respons cepat terhadap setiap pertanyaan yang masuk. Jika pertanyaan memerlukan tindak lanjut di lapangan, informasi tersebut segera disalurkan ke penanggung jawab layanan di Daerah Kerja (Daker) Bandara, Madinah, maupun Makkah.

Edayanti juga menambahkan bahwa lebih dari 75% pertanyaan yang masuk telah ditindaklanjuti hingga selesai.

”Sekitar 25% pertanyaan masih dalam proses verifikasi dan konfirmasi ke unit layanan terkait agar dapat segera diselesaikan. Kecepatan tindak lanjut sangat bergantung pada keakuratan informasi yang diberikan oleh jamaah atau keluarga mereka,” ungkapnya.

Aplikasi Kawal Haji, yang dapat diunduh melalui App Store dan Play Store, menawarkan berbagai fitur untuk membantu jamaah. Selain sebagai saluran pengaduan, aplikasi ini juga memungkinkan jamaah untuk memberikan apresiasi atas pelayanan petugas. Fitur GPS dalam aplikasi membantu petugas menemukan posisi jamaah yang terpisah dari rombongan, sehingga permasalahan dapat diselesaikan.

Di sisi lain, menjelang puncak haji, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi memperkuat kesiapsiagaan layanan jamaah, terutama di kawasan Masjidil Haram. Petugas Sektor Khusus (Seksus) disiagakan 24 jam untuk memberikan pendampingan, perlindungan, hingga bantuan bagi jamaah haji Indonesia yang beraktivitas di area masjid.

Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah, Ali Machzumi mengatakan Petugas Seksus siap membantu apa pun kebutuhan jamaah di Masjidil Haram, termasuk bila ada yang tersesat, memerlukan kursi roda, atau butuh informasi seputar pelaksanaan ibadah.

Dengan adanya dua saluran komunikasi ini, PPIH berharap dapat menjadi jembatan informasi antara jamaah dan petugas, serta memastikan bahwa proses layanan terus membaik. Langkah ini sejalan dengan komitmen Kementerian Agama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, jamaah dan keluarga dapat mengakses aplikasi Kawal Haji melalui App Store dan Play Store, atau menghubungi WhatsApp Center di nomor +966 50 350 0017.