Arsip Bulanan: Mei 2025

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Di era digital yang berkembang cepat, teknologi telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Mulai dari transaksi keuangan, pelayanan publik, hingga akses pendidikan dan kesehatan kini mengandalkan sistem digital. Namun, seiring meningkatnya ketergantungan tersebut, masyarakat juga dihadapkan pada ancaman yang sangat serius: serangan siber yang semakin marak dan kompleks.

Serangan siber bukan lagi isu teknis yang hanya menjadi urusan internal perusahaan atau pemerintah. Dampaknya sangat nyata bagi masyarakat luas. Ketika sistem informasi sebuah lembaga publik diretas, bukan hanya layanan yang lumpuh data pribadi masyarakat bisa bocor, identitas bisa dicuri, bahkan dana di rekening bisa lenyap tanpa jejak. Sayangnya, masih banyak pihak yang menganggap isu ini sebagai hal teknis belaka, padahal serangan siber adalah bentuk kejahatan yang menyasar langsung keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat.

Serangan siber bukan lagi isu teknis yang hanya menjadi urusan internal perusahaan atau pemerintah. Dampaknya sangat nyata bagi masyarakat luas. Ketika sistem informasi sebuah lembaga publik diretas, bukan hanya layanan yang lumpuh—data pribadi masyarakat bisa bocor, identitas bisa dicuri, bahkan dana di rekening bisa lenyap tanpa jejak. Apalagi, kecanggihan penggunaan AI sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Sayangnya, masih banyak pihak yang menganggap isu ini sebagai hal teknis belaka, padahal serangan siber adalah bentuk kejahatan yang menyasar langsung keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat.

Reuben Koh selaku Director, Security Technology & Strategy APJ dari Akamai mengatakan bahwa pihaknya meyakini ancaman yang dapat dihasilkan atau ditingkatkan dengan AI akan semakin cepat. Penjahat siber akan berevolusi dari penipuan palsu dan phishing yang didorong oleh AI menjadi sesuatu yang jauh lebih canggih pada 2025 ini.

Hasil survei terbaru dari Synology Inc. menunjukkan bahwa hampir 90 persen tim teknologi informasi (TI) di Indonesia mengalami keterbatasan anggaran dalam menghadapi kompleksitas ancaman digital. Sementara transformasi digital terus digenjot di berbagai sektor, banyak organisasi masih mengandalkan sistem manual, perangkat yang sudah usang, dan pengelolaan yang terpisah-pisah. Situasi ini secara langsung memperbesar celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh peretas untuk masuk ke dalam sistem.

Dengan sistem yang tidak terintegrasi, berbagai risiko seperti kehilangan data, kesalahan operasional akibat human-error, hingga downtime yang mengganggu layanan publik menjadi tak terhindarkan. Akibatnya, masyarakat menjadi korban utama dari lemahnya sistem perlindungan data yang diterapkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Di saat bersamaan, ancaman dari luar terus meningkat, ditandai dengan serangan ransomware terhadap perusahaan-perusahaan besar dunia seperti Casio, TSMC, dan Boeing, yang membuktikan bahwa bahkan sistem canggih pun tetap rentan jika tidak ditopang oleh sistem keamanan data yang menyeluruh.

Di sinilah pentingnya adopsi teknologi keamanan yang terintegrasi. Platform perlindungan data seperti Synology ActiveProtect Appliance hadir sebagai solusi komprehensif yang mampu mengurangi risiko kebocoran data dan mempercepat pemulihan sistem jika terjadi serangan. Platform ini menggabungkan teknologi backup terpadu, manajemen berbasis pusat, efisiensi penyimpanan dengan deduplikasi global, hingga perlindungan terhadap serangan ransomware melalui backup offline dan simulasi pemulihan bencana.

Teknologi seperti ini bukan hanya kebutuhan korporasi, tetapi merupakan kebutuhan strategis untuk melindungi masyarakat. Ketika data pribadi seperti KTP, NPWP, atau rekam medis bocor, dampaknya akan sangat serius bagi rakyat biasa. Oleh karena itu, dukungan masyarakat terhadap penerapan teknologi keamanan canggih perlu diperkuat baik melalui dorongan kebijakan publik, maupun melalui kesadaran kolektif dalam memilih layanan digital yang aman dan terpercaya.

Selain itu, sektor publik dan swasta perlu bersinergi dalam menyediakan perlindungan data menyeluruh. Telkom Solution, misalnya, mempertegas komitmennya dengan menghadirkan layanan cybersecurity end-to-endyang membentengi sistem digital dari segala sisi. Pendekatan yang digunakan Telkom mencakup perlindungan terhadap jaringan, aplikasi, dan lapisan pengguna, termasuk melalui mitigasi serangan DDoS, deteksi ancaman di endpoint, hingga perlindungan privasi di aplikasi yang sering digunakan masyarakat.

Solusi yang ditawarkan Telkom bukan hanya bertumpu pada jaringan, tapi juga menyentuh lapisan manusia sebuah aspek yang kerap diabaikan. Celah keamanan sering kali terjadi bukan karena kerusakan sistem, tetapi karena kesalahan pengguna dalam mengakses tautan berbahaya, menggunakan perangkat tidak aman, atau membagikan informasi pribadi secara sembrono. Oleh karena itu, masyarakat harus terus diedukasi untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi.

Layanan Cyber Security ini hadir sebagai solusi keamanan digital menyeluruh yang membentengi operasional bisnis dari spektrum ancaman siber yang terus berkembang. Hal ini dijelaskan OVP Enterprise Marketing & Regional Management Telkom, Reni Yustiani. Menurutnya, elalui kolaborasi dengan mitra teknologi global, Telkom Solution mampu memastikan sistem keamanan multi-layered, untuk menjaga data dan informasi pelanggan secara maksimal

Anak perusahaan Telkom seperti Digiserve dan TelkomSigma juga mengambil peran penting. Digiserve menghadirkan Cyber Threat Intelligence yang mampu menganalisis sistem dari luar untuk mendeteksi kelemahan sebelum dieksploitasi. TelkomSigma, di sisi lain, mengintegrasikan layanan seperti Prisma Access Browser dan Web Application and API Protection (WAAP)yang semakin relevan di tengah tren ekonomi berbasis API yang terbuka dan terhubung.

Guardian Cyber Security Telkom Solution, Radian Muhammad, menyebutkan, solusi keamanan siber yang ditawarkan Telkom Solution bersifat saling melengkapi dan tidak terbatas pada lapisan jaringan (network layer), namun juga hingga ke lapisan manusia (human layer).

Ke depan, Telkom Solution berencana menerapkan strategi Defense in Depth, yakni pendekatan berlapis yang menyentuh seluruh aspek keamanan mulai dari fisik, digital, hingga perilaku pengguna. Sistem ini dilengkapi dengan pemantauan real-time dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), seperti analisis video otomatis untuk memantau pergerakan mencurigakan di pusat data. Strategi ini bukan sekadar pencegahan, tetapi upaya proaktif untuk mendeteksi dan menanggulangi ancaman sebelum berdampak lebih besar terhadap masyarakat.

Meski teknologi dan solusi terus berkembang, perlindungan data tidak akan maksimal tanpa partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran digital harus dibangun secara kolektif. Mulai dari mengenali tanda-tanda penipuan daring, menggunakan kata sandi yang kuat, tidak sembarangan membuka tautan mencurigakan, hingga melindungi perangkat pribadi dengan antivirus yang memadai.

Di tengah derasnya serangan digital yang bisa terjadi kapan saja, masyarakat Indonesia harus bersatu membangun pertahanan digital yang tangguh. Pemerintah, sektor usaha, penyedia teknologi, dan masyarakat harus bersinergi menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya, keamanan siber bukan hanya tentang data tetapi tentang melindungi hak, martabat, dan masa depan bangsa.

*) Pemerhati IT

Oleh: Frank Alex *)

Ancaman siber yang semakin kompleks dan masif menuntut perhatian serius dari pemerintah Indonesia dalam menjaga ketahanan digital nasional. Di tengah laju transformasi digital yang terus berkembang pesat, integrasi perlindungan data menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan keamanan, stabilitas, serta kepercayaan publik terhadap infrastruktur digital yang mendukung berbagai layanan publik dan bisnis. Pemerintah secara aktif memperkuat regulasi dan pengawasan guna mengantisipasi potensi gangguan yang dapat mengancam kedaulatan data dan kelangsungan operasi negara maupun sektor swasta.

Dalam konteks tersebut, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memegang peranan vital sebagai ujung tombak dalam mengelola keamanan siber nasional. Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi menegaskan pentingnya sektor administrasi pemerintahan sebagai tulang punggung ekosistem digital nasional yang harus aman, efisien, dan transparan. Penguatan sistem administrasi yang andal bukan hanya soal teknologi, melainkan juga menyangkut perlindungan data sebagai fondasi utama menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik. Workshop yang diselenggarakan BSSN pada Mei 2025 menjadi salah satu upaya strategis untuk membangun kapasitas tim tanggap insiden siber (TTIS) di berbagai kementerian dan lembaga, sebagai bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan ekosistem digital yang aman dan andal.

Pentingnya penguatan perlindungan data juga tercermin dari inisiatif BSSN yang menyediakan layanan-layanan khusus seperti Information Technology Security Assessment (ITSA), layanan Honeynet, serta layanan sandi data berupa enkripsi. Dengan layanan ini, data yang tersimpan dan diproses di dalam sistem elektronik mendapat proteksi yang memadai dari potensi kebocoran dan serangan siber. Kepala BSSN menekankan bahwa sinergi antara pemangku kepentingan merupakan kunci utama menciptakan ekosistem digital yang tangguh. Hal ini sejalan dengan Strategi Keamanan Siber Nasional yang mengedepankan kolaborasi multisektoral sebagai fondasi untuk menghadapi ancaman siber yang semakin marak dan canggih.

Dari sisi regulasi, pemerintah tengah mengupayakan penyusunan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang saat ini berada pada tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Wakil Kepala BSSN, Rachmad Wibowo, mengungkapkan bahwa RUU ini dirancang untuk memberikan payung hukum yang jelas bagi sanksi tegas terhadap entitas yang gagal menjaga keamanan siber. RUU KKS bukan hanya mengatur aspek teknis, tetapi juga memperkuat tata kelola ekosistem digital yang mencakup infrastruktur, pengguna, serta teknologi yang digunakan. Hal ini diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

RUU KKS merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menunjukkan prioritas tinggi pemerintah dalam mengantisipasi ancaman siber yang semakin nyata. Indonesia, yang saat ini masih dianggap kekurangan regulasi spesifik terkait keamanan siber, diharapkan dapat menutup celah hukum yang selama ini menghambat upaya mitigasi dan penindakan insiden siber. Penyusunan undang-undang ini menjadi tonggak penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menjamin keberlanjutan layanan digital yang menjadi fondasi transformasi ekonomi dan sosial nasional.

Tidak hanya dari sisi regulasi, pelaku industri pun memberikan dukungan konkret terhadap upaya pemerintah. Telkom Solution, sebagai anak perusahaan BUMN, aktif menghadirkan layanan cybersecurity berlapis yang tidak hanya melindungi jaringan dan aplikasi, tetapi juga menguatkan aspek manusia sebagai garis terdepan dalam mitigasi serangan siber. Pendekatan holistik ini sangat sejalan dengan kerangka regulasi yang sedang diperkuat oleh pemerintah, termasuk pemanfaatan teknologi canggih seperti intelijen ancaman siber, pengaturan akses berbasis kebijakan, dan perlindungan Application Programming Interface (API). Kontribusi ini memperkokoh daya tahan infrastruktur digital nasional sehingga mampu menghadapi ancaman dengan efektif.

Data menunjukkan tren peningkatan serangan siber di Indonesia, terutama metode serangan bruteforce yang tercatat mencapai lebih dari 14,6 juta upaya sepanjang 2024. Angka ini menjadi peringatan bagi semua pihak agar tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga meningkatkan edukasi dan penerapan standar keamanan siber di seluruh sektor. Kebijakan pemerintah melalui RUU KKS yang sedang disusun diharapkan dapat menyediakan landasan hukum yang kuat dan mekanisme sanksi efektif. Dengan demikian, perusahaan dan penyelenggara platform digital terdorong untuk lebih serius dan bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko keamanan siber.

Kesiapan menghadapi ancaman siber tidak hanya terletak pada teknologi yang digunakan, melainkan juga pada tata kelola yang terintegrasi dan kolaborasi lintas sektor yang solid. Pemerintah terus mendorong sinergi antarpemangku kepentingan untuk menciptakan sistem perlindungan data yang komprehensif. Dengan dukungan payung hukum yang kokoh dan implementasi solusi keamanan yang terpadu, Indonesia mampu menyediakan lingkungan digital yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Penyusunan RUU KKS serta regulasi pendukung lainnya, bersama pengembangan teknologi keamanan siber, mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dan dunia usaha dari berbagai ancaman digital. Langkah-langkah ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekosistem digital nasional yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Integrasi perlindungan data bukan hanya kebutuhan teknis, melainkan bagian dari strategi nasional yang mendukung keamanan, kedaulatan, dan kemajuan Indonesia di ranah digital.

)* Pengamat Keamanan Siber Nasional

Oleh : Rani Ananda )*

Penyelundupan merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi dan stabilitas nasional. Tidak hanya merugikan negara dari segi penerimaan pajak dan bea masuk, tetapi juga mengganggu iklim usaha dalam negeri, merusak kualitas produk yang beredar, serta dapat membahayakan masyarakat apabila barang-barang yang diselundupkan tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan. Melihat dampak destruktif ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat upaya pemberantasan penyelundupan di berbagai sektor, mulai dari barang konsumsi, bahan bakar minyak, hingga satwa liar dan narkotika.

Komitmen ini tercermin dalam berbagai langkah strategis dan sistematis yang diambil oleh instansi terkait, terutama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kepolisian, TNI, serta lembaga-lembaga pengawasan lainnya. Salah satu langkah konkret yang patut diapresiasi adalah peningkatan teknologi pengawasan di pelabuhan dan perbatasan. Pemerintah telah memperkuat sistem pemeriksaan otomatis (automated detection) dan menerapkan teknologi pemindaian (x-ray scanner dan AI-based analysis) untuk mempercepat dan mengefisienkan proses pemeriksaan tanpa mengurangi ketelitian. Investasi dalam teknologi ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam mengawal titik-titik rawan penyelundupan secara canggih dan akurat.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan bersinergi dengan TNI dan Polri dalam upaya memberantas praktik penyelundupan yang selama ini masih menjadi celah dalam sistem penerimaan negara. Langkah tersebut merupakan bagian dari perintah Presiden Prabowo Subianto yang memintanya mengawal kinerja Ditjen Bea Cukai dalam mendukung penerimaan negara, khususnya dari sektor kepabeanan. Koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan barang masuk maupun keluar wilayah Indonesia.

Selain itu, sinergi antar-lembaga juga menjadi kunci sukses dalam pemberantasan penyelundupan. Pendekatan kolaboratif ini memperkuat sistem intelijen dan mempercepat respons terhadap potensi penyelundupan lintas negara. Dengan adanya patroli gabungan, operasi laut terintegrasi, dan pertukaran data intelijen secara real-time, pengawasan terhadap perairan Indonesia yang luas dapat dilakukan secara lebih efektif.

Yang tidak kalah penting adalah upaya pencegahan melalui edukasi dan kampanye publik. Pemerintah menyadari bahwa penyelundupan tidak hanya terjadi karena lemahnya pengawasan, tetapi juga karena rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap dampak negatif dari praktik ilegal ini. Oleh karena itu, edukasi kepada pelaku usaha, pekerja pelabuhan, dan masyarakat perbatasan menjadi bagian dari strategi holistik. Pemerintah gencar menyosialisasikan aturan impor, larangan barang tertentu, serta sanksi hukum melalui berbagai media, termasuk media sosial, radio komunitas, dan pusat layanan informasi publik.

Penegakan hukum yang tegas juga menjadi indikator kuat dari komitmen pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan sejumlah kasus penyelundupan besar yang berhasil diungkap dan diadili secara transparan. Pemerintah tidak segan-segan menjatuhkan sanksi pidana dan administratif kepada pelaku, termasuk mencabut izin usaha bagi korporasi yang terlibat. Pendekatan ini bukan hanya memberikan efek jera, tetapi juga menunjukkan kepada publik bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Dalam banyak kasus, penyelundupan tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga jaringan terorganisasi yang memiliki akses lintas negara. Oleh karena itu, penanganan yang tegas sekaligus terstruktur menjadi kunci utama.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan mengatakan bahwa negara akan selalu hadir untuk melindungi masyarakat, termasuk dari bahaya penyelundupan dan peredaran narkoba. Penegasan tersebut merupakan apresiasi atas keberhasilan TNI AL yang telah menggagalkan penyelundupan narkoba dalam jumlah besar melalui jalur laut di wilayah Kepulauan Riau beberapa hari lalu. Sebagai penanggung jawab Desk Koordinasi Pemberantasan Narkoba, pihaknya menegaskan keberhasilan ini mencerminkan sinergi antara instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan serta penyelundupan narkoba.

Prestasi pemerintah dalam hal ini juga diakui oleh berbagai pihak, termasuk lembaga internasional. Ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah bukan hanya wacana domestik, tetapi telah menjadi bagian dari tanggung jawab global untuk menjaga integritas perdagangan internasional. Meskipun tantangan masih ada terutama terkait luasnya wilayah Indonesia, keterbatasan personel pengawasan, dan terus berkembangnya modus penyelundupan, pemerintah tetap menunjukkan konsistensi dalam memperkuat infrastruktur, SDM, dan regulasi. Salah satu bukti keseriusan tersebut adalah reformasi birokrasi yang terus digulirkan, termasuk digitalisasi proses perizinan impor-ekspor dan pelaporan barang, yang bertujuan menutup celah bagi praktik-praktik curang.

Keberhasilan pemberantasan penyelundupan adalah buah dari komitmen yang dijalankan dengan sungguh-sungguh, disertai kolaborasi, inovasi teknologi, penegakan hukum yang adil, serta partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah telah menapaki jalur yang benar dan menunjukkan bahwa mereka tidak tinggal diam menghadapi praktik ilegal yang menggerogoti kedaulatan ekonomi. Ke depan, dengan penguatan kebijakan dan pengawasan yang lebih terintegrasi, Indonesia diharapkan mampu menciptakan ekosistem perdagangan yang bersih, adil, dan berdaya saing tinggi. Ini adalah misi jangka panjang yang layak kita dukung bersama demi masa depan bangsa yang lebih bermartabat dan berkeadilan.

)* Penulis merupakan seorang Pengamat Hukum

Jakarta – Serangan ransomware, phising, hingga peretasan sistem kini menjadi tantangan serius bagi individu dan perusahaan. Merespons hal tersebut, Telkom Solution mempertegas komitmennya dengan menghadirkan layanan cybersecurity yang komprehensif, end-to-end dan multi-layered (berlapis).

OVP Enterprise Marketing & Regional Management Telkom, Reni Yustiani, mengatakan layanan Cyber Security ini hadir sebagai solusi keamanan digital menyeluruh yang membentengi operasional bisnis dari spektrum ancaman siber yang terus berkembang.

“Melalui kolaborasi dengan mitra teknologi global, Telkom Solution memastikan sistem keamanan multi-layered yang siap menjaga data dan informasi pelanggan secara maksimal,” ujar Reni.

Sementara itu, Guardian Cyber Security Telkom Solution, Radian Muhammad menambahkan, solusi keamanan siber yang Telkom Solution hadirkan saling melengkapi, tidak hanya di network layer, tapi juga sampai ke human layer. Mulai dari DDOS mitigation, endpoint detection and response, hingga data privacy di application layer.

“Pendekatan keamanan siber yang Telkom Solution hadirkan tidak hanya fokus pada satu lapisan, seperti jaringan atau aplikasi, melainkan mencakup seluruh rantai infrastruktur TI. Karena biasanya, keamanan siber implementasinya hanya di beberapa layer saja, misalnya network saja. Sebaliknya, solusi dari Telkom Solution saling melengkapi tidak hanya di network namun juga di human layer,” jelas Radian.

Meski ancaman siber kian meningkat, adopsi solusi keamanan di Indonesia masih terbilang rendah dan belum menyentuh seluruh lapisan sistem. Kebanyakan hanya mengamankan jaringan atau aplikasi di cloud, namun melupakan sisi pengguna. Hal ini menjadi celah yang sering dimanfaatkan oleh peretas.

“Serangan bisa masuk lewat laptop atau handphone user. Dari situ, script berjalan dan membuat sistem cloud overload. Padahal, aktivitas transaksionalnya tidak nyata. Solusi kami memitigasi ini dari hulu ke hilir, termasuk melindungi sisi manusia dengan Prisma Access Browser,” lanjutnya.

Selain itu, dengan kolaborasi teknologi AI, khususnya pada lapisan fisik menggunakan video analitik untuk melakukan analisis visual secara otomatis dan intrusion detection system yang mampu mengenali perilaku mencurigakan dengan cepat.

Dengan demikian, Telkom Solution berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang aman dan terlindungi dalam menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang di era digital ini.

“AI bisa membantu memantau area sensitif seperti data center melalui video analitik. Kalau ada pergerakan mencurigakan, sistem bisa langsung mendeteksi secara otomatis,” kata Radian.

Keamanan digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Dan dengan pendekatan multi-layered yang tepat, masa depan digital yang aman dan terpercaya dapat terwujud.

Jakarta – Di tengah meningkatnya eskalasi ancaman siber global, pemerintah Indonesia semakin menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat pertahanan digital nasional. Upaya tersebut tak hanya sekadar tanggapan terhadap insiden keamanan data yang terus bertambah, namun juga menjadi strategi proaktif dalam memastikan kedaulatan data dan stabilitas nasional.

Transformasi digital yang masif telah menjadikan infrastruktur teknologi informasi sebagai tulang punggung vital operasional sektor publik dan swasta. Namun, kenyataannya, hampir 90 persen tim teknologi informasi (TI) di Indonesia masih berjuang dengan keterbatasan anggaran, sistem yang usang, serta proses manual yang membuka celah terhadap serangan siber. Fakta ini mengungkap pentingnya solusi perlindungan data yang terintegrasi untuk mengatasi kompleksitas ancaman yang berkembang secara dinamis.

Country Manager Synology Indonesia, Clara Hsu, menegaskan adanya urgensi adopsi solusi terpadu guna melindungi data strategis.

“Tim IT kini berada di persimpangan antara efisiensi dan keamanan. Keterbatasan anggaran membuat mereka harus mengambil keputusan strategis dengan sumber daya yang minim,” ungkapnya.

Clara juga menyoroti bahwa pendekatan lama yang mengandalkan sistem terpisah hanya akan meningkatkan risiko downtime, kehilangan data, dan human error.

Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, Synology memperkenalkan teknologi seperti ActiveProtect Appliance, yang menyuguhkan manajemen perlindungan data secara terpusat, efisiensi penyimpanan, keamanan berlapis hingga simulasi pemulihan bencana. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong efisiensi digital sekaligus memperkuat keamanan nasional.

Dari sisi pertahanan, TNI juga mengambil langkah signifikan dalam menghadapi ancaman siber yang bersifat lintas batas dan terus berkembang.

“Ancaman siber bersifat transnasional dan terus berkembang. Diperlukan sinergi antar negara untuk meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan ini,” tegas Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Richard Tampubolon, dalam pertemuan strategis dengan militer Singapura.

Momentum ini perlu diperkuat dengan dukungan masyarakat dan pelaku industri. Perlindungan data yang terintegrasi bukan hanya solusi teknis, melainkan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan ekonomi, keamanan nasional, dan kepercayaan publik terhadap institusi.

Dengan sistem perlindungan data yang andal, efisien, dan terintegrasi, Indonesia siap melangkah lebih jauh sebagai negara tangguh dalam menghadapi ancaman digital masa kini dan masa depan. Pemerintah mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama, memperkuat pertahanan data nasional demi terwujudnya ekosistem digital yang aman, berdaulat, dan berkelanjutan.

[edRW]

Oleh: Ratna Dewi )*

Pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri China Li Qiang di Istana Merdeka, Jakarta, menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan strategis antara kedua negara. Pertemuan ini tidak hanya mempererat hubungan diplomatik, tetapi juga membuka jalan bagi kolaborasi nyata di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Dalam diskusi yang berlangsung produktif, Presiden Prabowo membahas sejumlah program unggulan Indonesia, mulai dari program makan bergizi gratis (MBG), swasembada energi, hingga proyek besar pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Pulau Jawa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo secara terbuka menyampaikan harapannya agar Tiongkok dapat berkontribusi lebih jauh, tidak hanya dalam bentuk kerja sama teknis, tetapi juga melalui peningkatan investasi langsung di Indonesia.

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah MBG, sebuah inisiatif strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini. Melalui penyediaan makanan bergizi gratis di sekolah-sekolah, program ini tidak hanya menjawab isu gizi buruk, tetapi juga memperkuat ketahanan generasi masa depan. Kerja sama dengan China diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pangan serta teknologi produksi dan distribusi makanan skala nasional yang efektif dan efisien.

Selain MBG, program swasembada energi menjadi prioritas utama yang dikemukakan dalam pertemuan bilateral. Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada transisi energi nasional yang mandiri dan berkelanjutan. Dengan dukungan teknologi dan investasi dari China, pemerintah Indonesia mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan, termasuk pemanfaatan energi surya, angin, dan biomassa. Ini sejalan dengan komitmen global dalam menghadapi krisis iklim serta menjaga stabilitas energi nasional di tengah dinamika geopolitik internasional.

Tidak kalah penting, pembangunan giant sea wall di pesisir utara Jawa juga turut dibahas sebagai langkah antisipatif menghadapi ancaman perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut. Proyek ini tidak hanya bertujuan melindungi kawasan permukiman dan industri dari bencana banjir rob, tetapi juga dirancang menjadi kawasan ekonomi terpadu yang dapat membuka lapangan kerja baru serta mendorong pemerataan pembangunan di wilayah pesisir. Dukungan teknologi konstruksi dan pengalaman China dalam membangun infrastruktur berskala besar menjadi peluang yang patut dimanfaatkan.

Pertemuan ini juga menghasilkan penandatanganan empat nota kesepahaman dan delapan dokumen kerja sama yang mencakup berbagai sektor strategis. MoU yang diteken antara lain berkaitan dengan kerja sama dalam kebijakan pembangunan ekonomi, penguatan kerja sama industri dan rantai pasok, serta kerja sama transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal. Ini menunjukkan bahwa kerja sama Indonesia-China tidak hanya berbasis proyek fisik, tetapi juga mencakup penguatan arsitektur ekonomi dan keuangan kedua negara.

Selain itu, delapan dokumen kerja sama yang ditandatangani meliputi bidang pariwisata, ekspor pertanian, pengobatan tradisional, penanggulangan tuberkulosis, serta investasi strategis antara Badan Pengelola Investasi Danantara dengan China Investment Corporation. Kolaborasi antara Kamar Dagang dan Industri kedua negara, serta kerja sama media antara Kantor Berita ANTARA dan China Media Group serta Xinhua News Agency, turut memperkuat ekosistem hubungan bilateral dari sisi ekonomi, budaya, dan diplomasi publik.

Presiden Prabowo menyampaikan optimisme bahwa kerja sama dengan China akan membawa manfaat besar bagi rakyat kedua negara. Ia menilai hubungan erat ini akan memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Lebih dari itu, Prabowo menegaskan bahwa kemitraan strategis ini sejalan dengan visi Indonesia untuk tampil sebagai kekuatan ekonomi regional yang mandiri dan berdaulat.

Perdana Menteri Li Qiang sendiri membawa pesan pribadi dari Presiden Xi Jinping, yang menunjukkan betapa pentingnya Indonesia dalam peta diplomasi luar negeri Tiongkok. Ia mengingatkan kembali konsensus penting yang telah dicapai dalam kunjungan Prabowo ke Tiongkok pada November 2024 lalu. Kedua negara, menurut Li Qiang, memiliki tanggung jawab untuk membangun komunitas dengan masa depan bersama, yang memiliki pengaruh luas di tingkat regional dan global.

Sebagai salah satu mitra ekonomi utama Indonesia, Tiongkok telah menunjukkan komitmennya melalui kunjungan resmi ini. Dukungan terhadap program-program unggulan Presiden Prabowo merupakan sinyal bahwa masa depan hubungan kedua negara akan terus diperkuat melalui kerja sama konkret, bukan sekadar retorika diplomatik.

Ke depan, implementasi dari seluruh nota kesepahaman dan dokumen kerja sama yang telah disepakati akan menjadi ujian penting bagi kedua negara dalam mewujudkan kemitraan strategis yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan fondasi diplomatik yang kuat, ditambah kepemimpinan yang visioner, Indonesia dan China berada dalam posisi strategis untuk membangun sinergi nyata dalam pembangunan ekonomi, ketahanan energi, dan penguatan stabilitas kawasan.

Presiden Prabowo telah menunjukkan langkah awal yang tegas dan terukur dalam diplomasi ekonomi. Dengan membuka ruang bagi kolaborasi internasional yang saling menguntungkan, Indonesia menempatkan diri sebagai negara yang aktif membentuk tatanan kawasan yang damai, sejahtera, dan berdaya saing. Pertemuan dengan PM Li Qiang menjadi bukti nyata bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia siap melangkah lebih jauh menuju masa depan yang berdaulat dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.

)* Penulis merupakan pengamat hubungan internasional

Oleh Andri Mulya Utama )*

Pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri China Li Qiang di Istana Merdeka menandai babak baru dalam penguatan hubungan strategis antara Indonesia dan China. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah program unggulan Presiden Prabowo menjadi sorotan utama, antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada energi, serta pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) di wilayah pesisir utara Jawa. Komitmen kedua negara untuk memperluas kerja sama di sektor industri, energi, dan infrastruktur bukan hanya menjadi angin segar bagi perekonomian nasional, tetapi juga merupakan langkah konkret menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan Indonesia membuka peluang sebesar-besarnya bagi investasi China untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN). Keinginan Presiden Prabowo untuk melibatkan China dalam pengembangan program-program unggulan menunjukkan pendekatan pragmatis dalam membangun kekuatan ekonomi nasional melalui kemitraan internasional yang saling menguntungkan. Salah satu fokus utamanya adalah pada swasembada energi, yang menjadi syarat mutlak untuk memastikan ketahanan nasional dan mendukung industrialisasi energi yang berkelanjutan.

Langkah konkret menuju swasembada energi juga tidak terlepas dari minat besar China terhadap sektor energi Indonesia. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menyebutkan bahwa sektor energi termasuk dalam tiga bidang utama yang diminati investor China, di samping hilirisasi dan manufaktur. China tidak hanya memiliki sumber daya dan pengalaman dalam pengelolaan energi berskala besar, tetapi juga telah bergerak cepat dalam transisi menuju energi hijau. Hal ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mengakselerasi agenda transisi energi.

Kolaborasi dengan China membuka ruang untuk pengembangan energi baru dan terbarukan, seperti tenaga surya, tenaga angin, dan bioenergi, serta meningkatkan efisiensi energi di sektor industri. Pengalaman China dalam membangun infrastruktur energi bersih dan sistem transportasi berbasis listrik juga dapat dijadikan model kerja sama yang relevan untuk diterapkan di Indonesia. Jika dirancang dan diimplementasikan secara tepat, kerja sama ini dapat memperkuat fondasi kemandirian energi nasional sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target emisi nol bersih (net zero emission) yang telah dicanangkan pemerintah.

Selain sektor energi, hilirisasi juga menjadi pilar utama dalam arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Investasi China dalam industri pengolahan, khususnya nikel dan logam tanah jarang, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan sektor industri nasional. Keberhasilan di sektor nikel dapat menjadi model untuk mendorong hilirisasi komoditas lainnya seperti bauksit, tembaga, dan timah.

Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun fondasi ekonomi berbasis nilai tambah dalam negeri. Hilirisasi tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai ekspor, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Dalam jangka panjang, kerja sama Indonesia-China dalam hilirisasi industri dapat mendukung transformasi struktural ekonomi Indonesia menuju negara industri maju yang berdaya saing tinggi.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani pun menyampaikan dukungan terhadap penguatan hubungan ekonomi Indonesia-China, termasuk di sektor infrastruktur, manufaktur, dan transisi energi. Menurutnya, China merupakan mitra utama perdagangan dan investasi yang harus terus dijaga serta dikembangkan. Seruan Puan untuk menjadikan investasi China di sektor energi berkelanjutan sebagai model kerja sama internasional yang menginspirasi transisi energi global adalah sebuah refleksi dari pentingnya posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik energi dunia. Sebagai negara dengan potensi energi terbarukan yang sangat besar, Indonesia memiliki peluang menjadi pemimpin regional dalam pengembangan energi bersih, dengan dukungan teknologi dan pendanaan dari mitra strategis seperti China.

Pertemuan Prabowo–Li Qiang juga memperlihatkan kejelian diplomasi ekonomi Indonesia dalam memanfaatkan momentum kerja sama global untuk kepentingan nasional. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kemampuan untuk menjalin aliansi strategis berbasis kepentingan bersama adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. Indonesia dan China telah membuktikan bahwa kerja sama ekonomi dapat terus tumbuh, bahkan di tengah tantangan geopolitik dan tekanan ekonomi global.

Melalui sinergi antara visi Presiden Prabowo dan komitmen investasi China, Indonesia memiliki peluang besar untuk melangkah lebih cepat dalam jalur industrialisasi dan transformasi energi. Kemitraan ini harus dijaga dengan prinsip transparansi, keberlanjutan, dan manfaat bersama. Keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk parlemen, sektor swasta, dan masyarakat sipil, menjadi elemen penting agar kerja sama strategis ini memberikan dampak nyata dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan arah kebijakan yang jelas dan mitra strategis yang solid, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk membangun masa depan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan. Pertemuan Presiden Prabowo dan PM Li Qiang bukan sekadar pertemuan diplomatik, tetapi simbol komitmen untuk menghadirkan perubahan besar dalam pembangunan bangsa melalui kerja sama global yang saling menguatkan.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan energi

Jakarta – Hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) kembali mencatatkan langkah strategis dalam kerja sama ekonomi dengan kesepakatan pembangunan kawasan industri kembar di Batang (Jawa Tengah), Bintan (Kepulauan Riau), dan Fujian (China).

Inisiatif ini menjadi salah satu proyek unggulan dalam penguatan kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan antara kedua negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China di Istana Merdeka, Jakarta, terkait kemitraan kawasan industri Indonesia, khususnya di Batang, Jawa Tengah, dan Bintan, Kepulauan Riau.

MoU yang diteken Menko Airlangga, mewakili Pemerintah Indonesia, dan perwakilan dari Kementerian Perdagangan China serta Pemerintah Provinsi Fujian berisi komitmen untuk memperpanjang kerja sama kawasan industri dua negara (TCTP).

“Two Countries, Twin Parks (TCTP) yang kami jadwalkan itu di Batang, yang luasnya 500 hektare, dan didorong untuk menjadi Sichuan-nya Indonesia. Kemudian, ada lagi di Bintan, di industrial estate di Bintan. Kemudian, yang di China-nya itu di Provinsi Fujian. Jadi, itu ada tiga parks (kawasan industri, red) yang dikerjasamakan,” kata Menko Airlangga.

Upacara penandatanganan MoU itu berlangsung dalam rangkaian kunjungan resmi Perdana Menteri China Li Qiang di Istana Merdeka, Jakarta. Prosesi penandatanganan MoU tersebut disaksikan Presiden Prabowo dan PM Li.

TCTP merupakan inisiatif yang digagas Pemerintah China untuk menghubungkan kawasan industri China dengan kawasan industri negara-negara mitra, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, kerja sama itu diharapkan mendatangkan investasi.

“Tentu investasi akan masuk, dan juga ada komitmen untuk memperkuat supply chain (rantai pasok, red) kedua negara,” ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan untuk kerja sama di Batang, nilai investasinya minimal 3 miliar dolar AS. Sementara untuk di Bintan, nilai investasinya masih dalam pembahasan.

“Dalam teknis MoU kami sudah bahas juga berapa kira-kira yang bisa dipekerjakan. Di Batang, harapannya lebih dari 100.000 orang bisa dipekerjakan di sana,” ungkap Airlangga.

Presiden Prabowo dan PM Li Qiang menyaksikan penandatanganan empat MoU dan delapan dokumen kerja sama antara Indonesia dan China.

Sebanyak empat MoU yang diteken di hadapan Presiden Prabowo dan PM Li mencakup MoU mengenai pembentukan kerangka kerja sama untuk mendorong transaksi bilateral dalam mata uang lokal antara Bank Indonesia dan People’s Bank of China.

Kemudian MoU mengenai kerja sama dalam kebijakan pembangunan ekonomi antara Dewan Ekonomi Nasional dan Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China, MoU mengenai penguatan kerja sama ekonomi bidang industri dan rantai pasok antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Perdagangan China.

Terakhir, MoU mengenai kerja sama Two Countries, Two Parks antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian Perdagangan China dan Pemerintah Provinsi Fujian.

Langkah ini sekaligus menandai babak baru dalam kerja sama strategis Indonesia-China yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur tetapi juga pada penguatan sektor industri yang berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan.

Jakarta – Indonesia dan China kembali meneguhkan komitmen mereka untuk memperkuat kemitraan strategis demi menciptakan kawasan yang damai, aman, dan sejahtera. Hal ini mengemuka dalam kunjungan resmi Perdana Menteri China Li Qiang ke Jakarta dan pertemuannya dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rangka mempererat hubungan bilateral kedua negara.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kolaborasi antara Indonesia dan China dalam menjaga stabilitas dan pembangunan kawasan. Menurutnya, sinergi kedua negara akan menjadi fondasi kuat bagi perdamaian dan kesejahteraan regional.

“Indonesia siap untuk menciptakan kawasan yang aman dan sejahtera. Indonesia siap untuk memperkuat kerja sama dengan Tiongkok untuk bersama-sama kita menciptakan kawasan yang damai, yang aman untuk semua,” kata Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral yang berlangsung hangat dan penuh semangat persahabatan.

Sementara itu, Perdana Menteri China, Li Qiang, menyampaikan salam hangat dari Presiden Xi Jinping kepada Presiden Prabowo.

Ia menegaskan bahwa hubungan Indonesia-China kini memasuki fase yang lebih strategis dan mendalam.

“Pertama-tama, saya ingin menyampaikan salam hangat dan harapan terbaik dari Presiden Xi Jinping kepada Yang Mulia Presiden,” ujar Li Qiang.

Ia juga mengingatkan bahwa kunjungan Prabowo ke Beijing pada November tahun lalu telah menjadi tonggak penting dalam hubungan kedua negara.

“Selama kunjungan Yang Mulia Presiden ke Tiongkok pada bulan November tahun lalu, kedua kepala negara kita mencapai konsensus penting tentang pembangunan komunitas Tiongkok-Indonesia dengan masa depan bersama yang memiliki pengaruh regional dan global,” jelas Li Qiang.

Dalam kunjungan kali ini, kedua pihak menandatangani empat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan menyepakati delapan poin kerja sama strategis yang mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi, investasi, infrastruktur hingga pembangunan kawasan industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kesepakatan ini merupakan tindak lanjut konkret dari pembicaraan tingkat tinggi sebelumnya antara Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping.

“Penandatanganan kedua memorandum ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Presiden Republik Indonesia dan Presiden RRT yang telah dilakukan pada pertemuan bilateral sebelumnya, serta mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menekankan bahwa kerja sama strategis ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga membuka ruang luas bagi transformasi industri nasional.

“MoU ini tidak hanya menunjukkan komitmen bersama Indonesia dan Tiongkok dalam memperdalam kerja sama ekonomi, tetapi juga membuka ruang yang luas bagi masuknya investasi berkualitas tinggi, transformasi industri berbasis nilai tambah, dan pengembangan kawasan industri terintegrasi yang berdaya saing global,” pungkasnya.

Kerja sama Indonesia-China selama ini telah menunjukkan hasil nyata, mulai dari proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga peningkatan nilai perdagangan dan investasi antara kedua negara. Dengan penandatanganan MoU dan kesepakatan strategis terbaru ini, kedua negara semakin meneguhkan diri sebagai mitra utama dalam menciptakan stabilitas kawasan Asia-Pasifik.

Langkah ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan regional yang aktif dalam diplomasi perdamaian dan pembangunan, serta komitmen pemerintah untuk menjaga hubungan internasional yang produktif dan saling menguntungkan.

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmen tegas dan berkelanjutan dalam menjaga kedaulatan ekonomi serta keamanan nasional melalui peningkatan pengawasan terhadap praktik penyelundupan di seluruh wilayah Indonesia.

Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menggandeng TNI dan Polri untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam memberantas celah-celah penyelundupan yang merugikan penerimaan negara. Langkah-langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjaga kedaulatan, stabilitas ekonomi, dan keamanan nasional melalui pengawasan yang semakin ketat dan terpadu.

Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama mengungkapkan bahwa kerja sama dengan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis untuk menutup pelabuhan-pelabuhan gelap yang kerap menjadi jalur masuk dan keluarnya barang ilegal.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada penyelundupan atau paling tidak meminimalkan praktik ini agar penerimaan negara bisa optimal,” ujarnya dalam konferensi pers.

Langkah ini sejalan dengan harapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menjaga penerimaan negara, baik dari sektor pajak maupun kepabeanan. Ia menekankan pentingnya menjaga kredibilitas instansi perpajakan dan kepabeanan agar terus mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat dan pelaku usaha

Tidak hanya sektor pabean, langkah tegas juga ditunjukkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sepanjang Januari hingga Mei 2025, KKP berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp774,3 miliar melalui penindakan terhadap 32 kapal pelaku illegal fishing dan penertiban rumpon ilegal yang mengancam ekosistem laut dan keberlanjutan nelayan lokal.

Di sisi lain, TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 1,9 ton narkotika jenis kokain dan shabu oleh kapal berbendera Thailand di Selat Durian, Kepulauan Riau. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas kolaborasi antara TNI AL, Bea Cukai, BNN, dan Polri dalam memutus mata rantai jaringan narkotika internasional.

Deputi Kemenko Polhukam Irjen Pol Asep Jenal Ahmadi menegaskan bahwa negara hadir dan berkomitmen memutus jaringan narkotika demi keselamatan generasi bangsa. Pemerintah pun memastikan seluruh aparat yang terlibat akan diberi penghargaan setimpal atas dedikasinya.

Dengan penguatan pengawasan lintas sektor ini, pemerintah menunjukkan keseriusannya menjaga integritas kedaulatan dan ekonomi negara, serta menjamin keamanan nasional dari ancaman perdagangan ilegal.