Arsip Bulanan: Juli 2025

Jakarta — Pemerintah kembali membuktikan komitmennya untuk menjadikan kesehatan sebagai hak dasar seluruh rakyat Indonesia. Salah satu buktinya adalah keberhasilan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah dimanfaatkan oleh lebih dari 9 juta warga hanya dalam beberapa bulan sejak peluncurannya.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang hadir langsung meninjau pelaksanaan CKG di Puskesmas Sempol, Kabupaten Bondowoso, menyebut angka tersebut sebagai bukti kuat bahwa program ini disambut dengan antusiasme tinggi dari masyarakat dan berjalan sesuai harapan.

“Untuk saat ini yang sudah memanfaatkan fasilitas ini ada kurang lebih sembilan juta. Jadi, saya lihat ini cukup baik,” ujar Wapres Gibran.

Tak sekadar melayani pengobatan, program ini menjadi tonggak baru sistem kesehatan nasional yang berorientasi pada pencegahan atau deteksi dini, sebuah pendekatan modern yang diyakini mampu menekan beban biaya kesehatan dan memperpanjang usia harapan hidup masyarakat.

“Ini salah satu program prioritas, unggulan dari Pak Presiden Prabowo. Penting sekali untuk deteksi dini, jadi tidak menunggu sakit. Ini ke depan akan meningkatkan angka harapan hidup,” jelas Gibran.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa program ini berjalan masif dan responsnya luar biasa. Bahkan, sebanyak 7,8 juta warga telah mengikuti cek kesehatan hingga awal Juni, dengan penambahan harian mencapai 200 ribu orang.

“Setiap hari ada 200 ribu rakyat Indonesia yang melakukan cek kesehatan gratis. Bulan depan akan mulai program serupa untuk anak-anak sekolah dengan target 50 juta peserta,” ungkap Menkes Budi.

Program CKG menjadi bukti nyata negara hadir, bukan hanya di kota besar, tapi juga menyapa masyarakat hingga ke pelosok. Pemerintah tidak ingin ada warga yang luput dari layanan kesehatan hanya karena keterbatasan biaya atau akses. Dengan CKG, rakyat tak lagi perlu menunggu sakit parah untuk mendapat layanan, cukup datang ke fasilitas kesehatan terdekat dan langsung diperiksa secara menyeluruh, gratis.

Melalui langkah ini, pemerintah semakin mendekatkan diri kepada rakyat dan mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, setara, dan berkeadilan, sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun masa depan bangsa.

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan secara resmi akan meluncurkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi anak-anak sekolah mulai Juli 2025. Program ini menyasar sekitar 53 juta siswa dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, termasuk satuan pendidikan madrasah, pondok pesantren, SLB, sekolah rakyat, hingga anak-anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan formal. Langkah strategis ini menjadi bagian dari prioritas nasional untuk memperkuat layanan kesehatan dasar bagi generasi muda Indonesia.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan pelaksanaan program ini akan difokuskan di lebih dari 282 ribu sekolah dan madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan langsung di lingkungan sekolah, disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing siswa.

“Sekolah ini ada sekitar 250 juta lebih, dan secara logistik pelaksanaannya lebih masuk akal karena tempatnya tetap dan tidak berpindah-pindah. Dengan masuknya sekolah sebagai lokasi pelaksanaan, angka ini akan meningkat drastis,” kata Budi.

Budi menegaskan saat ini cakupan program cek kesehatan gratis sudah mencapai 200 ribu pemeriksaan per hari. Pentingnya skrining menyeluruh, termasuk pemeriksaan kesehatan fisik dan kesehatan jiwa, mengingat prevalensi gangguan mental pada pelajar cukup tinggi namun sering tidak terdeteksi.

“Kalau bisa dapat setengahnya dari total anak sekolah, kita bisa selesai dalam tiga bulan ke depan. Diharapkan program ini dapat menjadi tonggak penting dalam mendeteksi dini masalah kesehatan yang bisa menghambat tumbuh kembang dan prestasi siswa,” ucap Budi.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa program ini akan dimulai bersamaan dengan tahun ajaran baru 2025/2026 dan dilaksanakan secara bertahap sesuai kesiapan sekolah dan puskesmas setempat. Anak usia sekolah yang belajar di rumah atau tidak bersekolah juga dapat memanfaatkan layanan ini di puskesmas terdekat.

“Target pemeriksaannya ialah anak sekolah, mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Ini termasuk pada madrasah, pondok pesantren, SLB, dan sekolah rakyat,” ujarnya.

Aji menambahkan, setidaknya terdapat 15 jenis pemeriksaan yang akan dilakukan, mulai dari status gizi, tekanan darah, gula darah, tuberkulosis, kesehatan telinga, gigi, mata, hepatitis, hingga kesehatan reproduksi. Khusus untuk siswa SMP dan SMA, akan dilakukan tambahan skrining untuk anemia dan talasemia.

“Koordinasi intensif tengah dilakukan dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri guna memastikan kelancaran program di seluruh daerah,” imbuhnya.

Dari daerah, kesiapan pelaksanaan juga mulai dimatangkan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Ishaq Iskandar, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi lintas sektor, mulai dari kementerian hingga jajaran pemerintah kabupaten/kota. Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan serentak pada Juli 2025 dan mencakup semua sekolah tanpa terkecuali.

“Semua sekolah akan kita sasar, baik negeri maupun swasta. Pemeriksaan dilakukan di sekolah masing-masing oleh petugas puskesmas,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ishaq mengungkapkan bahwa aspek-aspek penting seperti gizi, kesehatan gigi dan mulut, penglihatan, hingga perilaku seperti kebiasaan merokok dan tekanan psikis akibat bullying akan diperiksa.

“Ini semua penting agar tidak mengganggu prestasi dan proses pembelajaran mereka,” tegasnya.

Dengan pelaksanaan yang sistematis dan cakupan yang luas, program Cek Kesehatan Gratis untuk anak sekolah ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret pemerintah dalam menciptakan generasi sehat dan tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Program ini bukan hanya investasi pada kesehatan, tapi juga pada masa depan bangsa.

Oleh: Puteri Widyastuti*

Mulai Juli 2025, pemerintah resmi meluncurkan perluasan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang kini menyasar kalangan pelajar dari jenjang SD hingga SMA di seluruh Indonesia. Sebanyak 53 juta siswa dari lebih dari 282 ribu sekolah danmadrasah akan menjadi penerima manfaat dalam program nasional ini. Langkah inibukan sekadar terobosan dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga bentuk nyatainvestasi negara dalam menyiapkan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan tangguh.

Pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh di lingkungan sekolah membawa sejumlahkeunggulan strategis. Pertama, efektivitas logistik dan pelaksanaan. Sekolah sebagaitempat tetap dan terorganisir memudahkan pelaksanaan skrining secara masif danefisien. Kedua, kemudahan akses bagi anak-anak dan orang tua, yang kini tidak perlulagi mendatangi fasilitas kesehatan hanya untuk pemeriksaan rutin. Ketiga, adanyapendekatan preventif sejak usia dini yang dapat menekan risiko penyakit menahun di masa depan.

 

 

 

 

Program ini menyasar seluruh aspek kesehatan pelajar, mulai dari kesehatan fisikhingga mental. Dalam implementasinya, pemeriksaan akan disesuaikan dengan jenjangpendidikan. Ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memahami kompleksitaskebutuhan kesehatan anak-anak dan remaja. Kesehatan jiwa yang selama ini kerapterabaikan, kini menjadi bagian penting dalam skrining, mengingat tingginya prevalensigangguan mental yang kerap tidak terdeteksi di kalangan pelajar. Pemeriksaan dini ataskesehatan mental membuka peluang intervensi cepat sebelum masalah berkembangmenjadi lebih serius.

Program CKG merupakan satu dari tiga prioritas Presiden Republik Indonesia di sektorkesehatan, selain pembangunan 66 rumah sakit di daerah terpencil dan percepatanpenanggulangan tuberkulosis (TB). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutbahwa pendekatan preventif adalah kunci dalam reformasi layanan kesehatan. Hinggapertengahan 2025, program CKG telah menyentuh lebih dari 11 juta warga dan mampumencatatkan hingga 200 ribu pemeriksaan per hari. Dengan keterlibatan sekolah, angkaini diharapkan meningkat drastis dalam waktu singkat.

Pelibatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan Puskesmas sebagai pelaksana lapanganmenandai upaya kolaboratif lintas sektor. Tidak hanya itu, program ini juga menjadimomentum revitalisasi peran UKS yang selama ini cenderung stagnan. Revitalisasi UKS tidak hanya sebatas ketersediaan alat, tetapi juga pada peran edukatifnya dalammenanamkan kesadaran pola hidup sehat. Pemerintah secara eksplisit menyebut bahwaalat-alat kesehatan akan disediakan secara kolaboratif antara Puskesmas dan sekolah, mencerminkan prinsip efisiensi dan sinergi antarlembaga.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk turut memberikan perhatian terhadapkeberhasilan program ini. Ia meminta agar seluruh pemerintah daerah (pemda) memberikan dukungan maksimal dalam pelaksanaannya. Ribka menekankan bahwapencapaian target pemeriksaan tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif kepaladaerah. Surat edaran dan pemanfaatan anggaran kesehatan daerah perlu segeradigerakkan. Evaluasi rutin dari pusat juga akan dilakukan agar pelaksanaan tetapberada di jalur yang tepat.

Dukungan dari daerah menjadi krusial mengingat luasnya cakupan wilayah dandisparitas infrastruktur antar daerah. Pemeriksaan kesehatan pelajar di sekolah bukanhanya soal deteksi penyakit, tetapi juga bagian dari pembangunan sumber dayamanusia yang merata dan berkeadilan. Di sinilah kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, serta masyarakat menjadi fondasi penting keberhasilan program ini.

Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan bahwa CKG merupakanprogram unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keberhasilandeteksi dini menjadi langkah strategis dalam menurunkan beban pembiayaan kesehatandi masa mendatang. Ia menyebut, hingga Juni 2025, lebih dari sembilan juta wargatelah memanfaatkan program ini, menandakan tingginya animo masyarakat. Pemerintah, kata Gibran, akan terus mengevaluasi dan menyempurnakan pelaksanaanagar kualitas pelayanan tetap optimal.

Pernyataan Wapres ini menegaskan bahwa CKG bukan hanya program teknokratis, melainkan bagian dari visi besar pembangunan manusia Indonesia. Pemeriksaanberkala yang dilakukan di sekolah memberikan keuntungan jangka panjang: meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya prevalensi penyakit kronis sejak usiamuda, serta terbentuknya kesadaran kolektif tentang pentingnya hidup sehat.

Menilik capaian yang sudah berlangsung, seperti dominasi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai provinsi dengan skrining terbanyak, tampak jelas bahwadengan manajemen yang baik dan dukungan daerah, program ini dapat direalisasikansecara optimal. Namun masih banyak tantangan ke depan, termasuk distribusi alat, tenaga kesehatan yang memadai, serta penguatan kapasitas sekolah dalam mendukungpelaksanaan.

Di tengah tantangan tersebut, komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat dandaerah memberikan optimisme tersendiri. Dengan strategi berbasis sekolah dankomunitas, CKG berpotensi menjadi fondasi kuat sistem kesehatan nasional yang berpihak pada pencegahan. Terlebih, ketika negara secara serius memperhatikan aspekkesehatan jiwa, maka yang dibangun bukan hanya generasi sehat secara fisik, tetapijuga kuat secara mental dan emosional.

Program CKG untuk pelajar tidak hanya menyentuh dimensi pelayanan kesehatan, tetapi menyangkut masa depan bangsa. Ini adalah langkah nyata bahwa negara hadirdi tengah generasi muda, bukan sekadar menyiapkan ruang kelas dan buku pelajaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak tumbuh dalam kondisi sehat, bahagia, dansiap menghadapi tantangan zaman. Sebuah komitmen yang patut diapresiasi dan terusdijaga keberlanjutannya.

*Penulis merupakan Pemerhati Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Anak

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan program strategis Cek Kesehatan Gratis(CKG). Program ini menjadi salah satu prioritas nasional yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak usia sekolah.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) perlu memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program CKG. Ia menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar di seluruh wilayah Indonesia. Selain CKG, Ribka juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemda dalam penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat, namun ia memberi penekanan khusus pada upaya mendukung keberhasilan program kesehatan ini.

Menurutnya, dukungan penuh dari pemda terhadap dua program strategis tersebut merupakan kunci keberhasilan pencapaian target nasional. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah konkret agar pelaksanaan CKG tidak hanya berjalan seremonial, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, target pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera akan lebih cepat terealisasi.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin juga menekankan pentingnya peran aktif pemda dalam implementasi CKG. Ia menyampaikan bahwa saat ini program tersebut menyasar peserta didik di satuan pendidikan sebagai bagian dari strategi pelayanan kesehatan yang lebih merata dan terstruktur. Dengan melibatkan sekolah, diharapkan beban pelayanan tidak hanya bertumpu pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan fasilitas kesehatan lainnya.

Budi mengungkapkan bahwa pada bulan Juli 2025, sebanyak 53 juta anak usia sekolah dari 282.000 sekolah akan menjadi sasaran utama pelaksanaan CKG. Jumlah yang masif ini tentunya membutuhkan kesiapan infrastruktur, logistik, serta kerja sama lintas sektor. Oleh karena itu, ia mendorong kepala daerah untuk segera mengeluarkan surat edaran kepada perangkat daerah dan satuan pendidikan guna mempercepat pelaksanaan program ini.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa anggaran kesehatan yang telah disalurkan ke daerah harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan CKG. Penggunaan dana yang tepat sasaran tidak hanya akan mendukung keberlanjutan program, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama generasi muda.

Pelaksanaan CKG di sekolah juga menjadi momentum penting dalam merevitalisasi alat-alat kesehatan yang ada. Program ini memanfaatkan peralatan dari Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk pemeriksaan dasar, serta membangun kesadaran hidup sehat sejak dini. Budi percaya bahwa dengan pendekatan ini, kesadaran siswa terhadap pentingnya kesehatan akan meningkat, sekaligus mendorong keterlibatan sekolah dalam mendidik generasi yang sehat dan produktif.

Di tingkat daerah, dukungan terhadap program CKG juga telah terlihat nyata. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Pulang Pisau di Kalimantan Tengah. Bupati Ahmad Rifa’i menyampaikan bahwa pihaknya telah secara langsung meninjau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Jabiren Raya, Kecamatan Kahayan Tengah, dan Kecamatan Banama Tingang.

Menurut Ahmad Rifa’i, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan pelayanan publik, khususnya dalam bidang kesehatan. Pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan tidak hanya menjadi bukti nyata hadirnya negara di tengah masyarakat, tetapi juga mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup warga. Ia juga menambahkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pemerintah setempat turut menyelenggarakan aksi sosial seperti pembagian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bupati Rifa’i menekankan bahwa program CKG harus terus dilanjutkan dan tidak hanya dilakukan dalam momen-momen tertentu seperti peringatan hari jadi daerah. Keberlanjutan program ini, menurutnya, sangat penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.

Pelaksanaan CKG yang dilakukan secara massif dan terstruktur juga menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif. Dengan cakupan yang luas dan fokus pada kelompok usia produktif dan rentan, program ini diharapkan dapat mendeteksi dini berbagai masalah kesehatan, sekaligus menjadi sarana edukasi dan pencegahan penyakit sejak dini.

Pemerintah menyadari bahwa kesehatan adalah fondasi dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, melalui program Cek Kesehatan Gratis, pemerintah tidak hanya memberikan layanan, tetapi juga membangun ekosistem kesehatan yang berkelanjutan. Peran aktif pemda, dunia pendidikan, serta partisipasi masyarakat menjadi penentu utama keberhasilan program ini.

Dengan langkah kolaboratif dan komitmen yang kuat, Indonesia bergerak menuju masa depan yang lebih sehat. Pemerintah tidak akan berhenti memberikan atensi terhadap pelaksanaan CKG, karena kesehatan masyarakat adalah investasi jangka panjang yang tidak ternilai harganya. Program ini bukan sekadar agenda teknis, tetapi merupakan perwujudan nyata dari prinsip negara hadir dan peduli terhadap rakyatnya.

Selain manfaat kesehatan yang langsung dirasakan masyarakat, program Cek Kesehatan Gratis juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Kehadiran tim medis di tengah masyarakat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan membuka ruang dialog antara warga dan penyelenggara layanan. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih erat antara masyarakat dan pemerintah, serta memperkuat rasa memiliki terhadap program-program publik. Dalam jangka panjang, interaksi positif ini akan meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan, sekaligus menjadi fondasi kuat bagi pembangunan kesehatan yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

*) Pemerhati Kesehatan Masyarakat

Karawang — Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan optimisme besar terhadap masa depan energi nasional. Ia meyakini Indonesia mampu mencapai swasembada energi dalam waktu enam tahun ke depan. Keyakinan ini ditegaskannya saat meresmikan groundbreaking Proyek Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi di Karawang, Jawa Barat.

 

“Saya diberitahu oleh para pakar, bahwa bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi. Dan hitungan saya tidak lama, tidak lama. Lima tahun, paling lambat enam tahun, kita bisa swasembada energi,” kata Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa kunci menuju kemandirian energi terletak pada kemampuan bangsa dalam memproduksi listrik secara mandiri, khususnya dari sumber-sumber energi baru terbarukan seperti tenaga surya.

 

“Dan listrik dari tenaga surya, ya kuncinya adalah baterai. Ini jadi elemen strategis dalam memastikan efisiensi dan keberlanjutan pemanfaatan listrik dari tenaga surya,” te-gas Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden menilai proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik di Karawang sebagai langkah bersejarah dan strategis menuju kemandirian energi nasional. Proyek ini dikerjakan oleh ANTAM, IBC, serta Konsorsium internasional CATL, Brunp, dan Lygend (CBL), dengan pengembangan terintegrasi lainnya juga berlangsung di Halmahera Timur, Maluku Utara.

 

 

 

“Hari ini kita saksikan, tadi laporannya menghasilkan 15 gigawatt. Kita butuh, kalau tidak salah para pakar laporan ke saya, untuk benar-benar mandiri kita perlu mungkin 100 gigawatt,” tutur Prabowo.

 

Presiden menilai target tersebut memerlukan perluasan dan percepatan dari proyek-proyek yang sedang berjalan. Karena itu, ia menekankan pentingnya penggandaan proyek serupa demi mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.

“Bisa dikatakan ini terobosan luar biasa. Proyek ini mungkin harus dilipatgandakan,” ujarnya.

Senada, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, kapasitas produksi baterai tahap awal ditargetkan mencapai 6,9 GWh pada akhir 2026 dan meningkat menjadi 15 GWh. Kapasitas ini diperkirakan cukup untuk mendukung produksi hingga 300 ribu mobil listrik serta mengurangi impor BBM secara signifikan.

“Ini bisa menghemat impor BBM sekitar 300 ribu kiloliter per tahun, kalau hanya 15 GWh. Target kita, di sini dengan pasar yang sudah naik untuk baterai PLTS, (kapasitasnya) bisa sampai 40 GWh,” pungkas Bahlil.

Proyek Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi ini melibatkan total investasi sebesar USD 5,9 miliar. Dari jumlah tersebut, USD 1,2 miliar difokuskan untuk pengembangan ekosistem di Karawang, sedangkan USD 4,7 miliar diarahkan ke lima proyek terintegrasi di Halmahera Timur.

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat langkah menuju swasembada energi melalui optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan pengembangan teknologi baterai dalam skala besar. Upaya ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian energi nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kapasitas produksi baterai sebesar 100 gigawatt per hour (GWh) untuk mencapai swasembada energi. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa target tersebut sangat mungkin dicapai lebih cepat dari prediksi semula.

“Salah satu jalan kita menuju swasembada energi adalah listrik dari tenaga surya, dan kunci dari tenaga surya adalah baterai. Saya diberitahu para pakar, bangsa kita sungguh bisa mandiri energi. Hitungan saya, tidak lama, paling lambat enam tahun,” ujar Presiden Prabowo.

 

Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya penggunaan Battery Energy Storage System (BESS) dalam mendukung sistem PLTS, guna menjamin kontinuitas dan stabilitas pasokan listrik dari energi terbarukan. Hal ini merupakan bagian dari transformasi besar menuju energi bersih yang mampu mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah akan memperluas produksi baterai tidak hanya untuk kendaraan listrik, tetapi juga untuk penyimpanan energi dari PLTS.

 

 

 

“Insyaallah, mitra-mitra kita bersedia mendukung pengembangan ini agar seluruh komponen produksi dilakukan di dalam negeri,” ujar Bahlil, menandakan adanya dukungan dari investor dan mitra internasional untuk memperkuat ekosistem energi nasional berbasis sumber daya domestik.

 

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen PLN dalam mendukung pemerataan energi melalui PLTS, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Program ini bukan sekadar menghadirkan listrik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam transisi energi global. Ini adalah bentuk gotong royong nasional untuk mewujudkan masa depan yang bersih, hijau, dan inklusif,” tegas Darmawan.

Ia menjelaskan bahwa 47 PLTS yang telah diresmikan dengan total kapasitas 27,8 megawatt (MW) kini memberikan akses listrik kepada 5.383 rumah tangga di 47 desa yang tersebar di 11 provinsi.

“Kini, listrik dari energi bersih mengubah segalanya. Inilah keadilan energi. PLN siap menjalankan visi Presiden menuju kemandirian energi lewat akselerasi energi terbarukan,” lanjut Darmawan.

Dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan mitra industri, Indonesia melangkah pasti menuju kedaulatan energi nasional. Pemanfaatan PLTS dan baterai secara masif diyakini menjadi kunci untuk menghadirkan masa depan yang lebih mandiri, hijau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh : Irfan Aditya )*

Dalam upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, pemerintah menargetkan pencapaian kapasitas produksi sebesar 100 gigawatt hour (GWh) dalam program besar Swasembada Energi. Target ini bukan sekadar angka ambisius, melainkan sebuah tonggak penting dalam perjalanan menuju kedaulatan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Program ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk membangun ekosistem energi baru yang mandiri, berbasis energi terbarukan, dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor yang selama ini menjadi tantangan utama dalam neraca energi nasional.

Pencapaian 100 GWh dipandang sebagai lompatan strategis yang mampu mendorong akselerasi pengembangan energi bersih, khususnya dalam sektor baterai listrik dan energi terbarukan seperti surya dan angin. Pemerintah melihat bahwa dengan ketersediaan energi sebesar ini, Indonesia mampu mendorong elektrifikasi di sektor transportasi dan industri, dua sektor yang selama ini menjadi kontributor utama emisi karbon. Dengan kata lain, program ini tidak hanya berkontribusi pada swasembada energi, tetapi juga menjadi pilar utama dalam transisi menuju ekonomi hijau.

Dalam peresmian Groundbreaking Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi di Karawang yang berkapasitas 15 gigawatt hour (GWh) per tahun,Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia harus mampu memproduksi listrik 100 GWh untuk mencapai swasembada energi. Target ini menjadi kunci dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, memperkuat ketahanan nasional, dan mendorong transformasi menuju penggunaan energi bersih dan terbarukan. Dengan kapasitas sebesar itu, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan domestik yang terus meningkat, mendukung elektrifikasi sektor transportasi dan industri, serta menciptakan ekosistem energi yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan.

 

 

 

 

Langkah konkret ini juga memperkuat kerja sama lintas sektor dan mendorong investasi strategis dalam pembangunan pabrik baterai, sistem penyimpanan energi (energy storage system/ESS), serta pengembangan smart grid untuk mendukung distribusi energi yang efisien dan adil. Beberapa kawasan industri strategis di Indonesia, seperti di Morowali, Batang, dan Karawang, telah diproyeksikan menjadi pusat produksi energi hijau yang mendukung target 100 GWh. Kehadiran proyek-proyek ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan teknologi lokal dan transfer pengetahuan yang berkelanjutan.

Target 100 GWh juga tidak lepas dari peran aktif kementerian dan lembaga terkait yang menjalin kemitraan dengan investor global untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi. Pemerintah menyadari bahwa untuk mencapai swasembada energi, diperlukan kolaborasi yang sinergis antara negara, pelaku industri, komunitas riset, dan masyarakat sebagai pengguna akhir. Oleh karena itu, pemerintah terus membangun kebijakan yang inklusif, memberikan insentif bagi pelaku industri hijau, serta memperkuat regulasi yang mendukung investasi berkelanjutan. Melalui penyediaan energi yang bersih dan melimpah, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang masih mendominasi sistem kelistrikan saat ini.

Selain aspek lingkungan, program ini juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Swasembada energi akan menekan biaya impor bahan bakar, mengurangi beban subsidi energi, serta menciptakan ketahanan fiskal yang lebih kuat di tengah dinamika global. Dengan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan, daya saing industri nasional pun meningkat, terutama industri padat energi seperti manufaktur, logistik, dan otomotif. Ini adalah landasan penting untuk membangun ekonomi berbasis nilai tambah dan inovasi.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan ke depan pemerintah tidak hanya memproduksi baterai untuk kendaraan, tetapi juga baterai untuk penyimpanan energi dari pembangkit tenaga surya (PLTS). Proyek ini merupakan bagian dari strategi pembangunan industri baterai dari hulu ke hilir, terdiri atas enam subproyek terintegrasi.

Kemudian masyarakat pun menjadi bagian integral dalam ekosistem swasembada energi ini. Pemerintah mendorong partisipasi publik melalui program elektrifikasi desa, pemasangan panel surya atap, dan penyediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik (charging station) secara masif. Dengan pendekatan yang inklusif, program ini tidak hanya milik pemerintah atau investor besar, tetapi menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa dalam menciptakan masa depan energi yang berdaulat, bersih, dan adil.

Dengan semangat kolaboratif dan visi jangka panjang, target 100 GWh bukanlah sekadar mimpi, melainkan wujud nyata dari arah pembangunan nasional yang berpihak pada keberlanjutan. Pemerintah optimistis bahwa melalui perencanaan yang matang, dukungan regulasi yang progresif, dan semangat inovasi, Indonesia mampu menjadi kekuatan besar dalam industri energi bersih global. Di tengah tantangan iklim dan volatilitas pasar energi dunia, langkah Indonesia menuju swasembada energi menjadi cerminan kepemimpinan yang visioner dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Pada akhirnya, program Swasembada Energi dengan target 100 GWh adalah wujud dari cita-cita luhur bangsa untuk tidak hanya menjadi konsumen energi, tetapi juga produsen energi yang tangguh dan mandiri. Ini adalah warisan energi untuk generasi masa depan energi yang bersih, terjangkau, dan memberdayakan. Dalam perjalanan menuju 2045, Indonesia Emas akan ditopang oleh fondasi energi nasional yang kuat dan berdaulat.

)* Pengamat kebijakan publik

Oleh: Rani Harianja)*

Program swasembada energi mulai digerakkan secara serius oleh pemerintah demi memperkuat kemandirian nasional dan mengurangi beban anggaran negara. Ketergantungan terhadap energi impor selama ini telah menciptakan tekanan besar terhadap pembiayaan negara, baik melalui subsidi bahan bakar maupun biaya pembelian energi fosil dari luar negeri. Dengan inisiatif ini, potensi penghematan yang sangat signifikan telah dihitung dan ditargetkan dapat terwujud dalam waktu yang relatif singkat.

Penghematan anggaran negara diproyeksikan mencapai angka fantastis, yaitu hingga US$ 58 miliar per tahun atau setara Rp 938 triliun jika swasembada energi dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Pengurangan impor energi dan efisiensi subsidi akan menjadi dua faktor utama yang menyumbang terhadap besarnya penghematan tersebut. Oleh karena itu, langkah ini tidak hanya dilihat sebagai upaya teknis semata, tetapi juga sebagai strategi ekonomi nasional yang berkelanjutan.

 

 

 

 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengatakan tentang pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai tulang punggung dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di desa-desa belum terlistriki, patut diapresiasi. Langkah ini mencerminkan semangat pemerataan dan keadilan sosial yang selama ini menjadi cita-cita pembangunan nasional. Ketika infrastruktur listrik konvensional sulit menjangkau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), PLTS justru hadir sebagai solusi yang tepat, cepat, dan efisien.

Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan energi bersih dan terjangkau ke seluruh penjuru negeri. Dengan potensi energi surya yang melimpah di Indonesia, pemanfaatan PLTS bukan hanya realistis secara teknis, tetapi juga strategis secara ekonomi. Jangka waktu 4–5 tahun yang ditargetkan oleh Presiden untuk menerangi desa-desa tanpa listrik merupakan langkah yang ambisius namun sangat dibutuhkan, apalagi jika eksekusinya melibatkan sinergi antara negara, BUMN seperti PLN, dan pihak swasta.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, juga menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintah dalam mewujudkan keadilan energi di wilayah 3T melalui PLTS merupakan langkah nyata yang layak diapresiasi. Ketika sebagian besar masyarakat di kota menikmati listrik 24 jam tanpa hambatan, jutaan warga di pelosok negeri masih hidup dalam kegelapan. Dalam konteks inilah, proyek PLTS menjadi lebih dari sekadar program teknis ia adalah bentuk keberpihakan negara kepada seluruh warganya tanpa terkecuali.

Data yang disampaikan mengenai 47 PLTS dengan kapasitas total 27,8 megawatt dan menjangkau lebih dari 5.000 rumah tangga di 11 provinsi menunjukkan bahwa realisasi di lapangan mulai menunjukkan hasil konkret. Langkah ini memberikan harapan baru bagi desa-desa yang selama ini terisolasi dari akses energi. Kehadiran listrik di satu desa berarti membuka akses ke pendidikan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang memadai, serta peluang ekonomi yang sebelumnya tertutup.

Pemerintah telah memulai langkah nyata dalam mewujudkan program ini melalui pembangunan infrastruktur energi domestik. Salah satunya adalah pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang dan kawasan industri energi baru di Halmahera Selatan. Fasilitas-fasilitas ini disiapkan untuk memperkuat transisi dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan yang bersumber dari dalam negeri. Keberadaan pabrik baterai juga dimanfaatkan untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik dan penyimpanan energi dari sumber terbarukan seperti tenaga surya dan biomassa.

Pernyataan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, yang menyambut positif komitmen Presiden Prabowo dalam peresmian proyek energi terbarukan di Cepu menegaskan satu hal penting yaitu kemandirian energi kini bukan sekadar wacana teknokratis, melainkan telah menjadi agenda politik nasional. Ketika pimpinan lembaga tinggi negara secara terbuka mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), sinyal kuat diberikan bahwa dukungan terhadap transisi energi telah melintasi batas sektoral dan partai.

Fakta bahwa Indonesia masih bergantung pada impor energi, meskipun memiliki cadangan energi fosil dan terbarukan yang melimpah, menjadi ironi yang selama ini menggerus anggaran negara dan menurunkan daya saing ekonomi nasional. Ketergantungan ini juga membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia, sehingga pengembangan EBT menjadi jawaban yang tak bisa ditunda. Maka, pernyataan Eddy yang menyebut bahwa Indonesia tak hanya bisa mengurangi, tetapi juga menihilkan impor energi, bukanlah optimisme kosong, ia berakar pada realitas potensi yang selama ini belum dimaksimalkan.

Pemanfaatan tenaga surya dijadikan sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai swasembada energi. Potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara tropis dimaksimalkan melalui pengembangan panel surya yang dapat dipasang di berbagai lokasi, mulai dari atap rumah hingga kawasan industri. Daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau jaringan listrik kini dapat dijangkau melalui solusi tenaga surya yang efisien dan bersih. Sistem ini dipadukan dengan baterai sebagai penyimpan daya, sehingga mampu menjamin ketersediaan listrik yang stabil tanpa perlu infrastruktur distribusi yang mahal.

Target pencapaian swasembada energi dalam lima hingga tujuh tahun mendatang dipandang realistis oleh pemerintah. Optimisme ini didasarkan pada kesiapan sumber daya alam, kemajuan teknologi, serta arah kebijakan yang konsisten. Transformasi ini juga diyakini akan menciptakan peluang kerja baru dalam jumlah besar di sektor energi bersih, mulai dari produksi hingga pemeliharaan infrastruktur.

Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan energi nasional, tetapi juga melambangkan kedaulatan negara. Kemampuan dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan akan menjadi warisan penting bagi generasi mendatang. Melalui swasembada energi, masa depan yang cerah dan mandiri dapat dibangun tanpa membebani anggaran negara.

)* Analis Strategi Ketahanan Energi Nasional

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya reformasi tata kelola di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menekankan efisiensi, trans-paransi, dan pelayanan yang bersih dari praktik korupsi.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyerukan seluruh pejabat BUMN untuk bekerja dengan manajemen terbaik.

“Berilah yang terbaik untuk rakyat Indonesia, pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara seefisien mungkin,” ujar Prabowo.

Ia juga menyoroti pentingnya memerangi segala bentuk pemborosan dan manipulasi agar ekonomi nasional bisa tumbuh secara berkelanjutan.

Prabowo menggarisbawahi bahwa Indonesia tengah berada dalam momentum kebang-kitan. Ia optimistis melalui kolaborasi antar lembaga dan dukungan masyarakat, Indone-sia bisa menjadi negara maju yang makmur dan berkeadilan.

“Negara yang sejahtera adalah negara yang rakyatnya menikmati kesejahteraan secara merata,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fitra Faisal Hastiadi, menyampaikan bahwa proyek infrastruktur BUMN selama ini rentan terhadap kebocoran. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pelibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur demi efisiensi anggaran.

Presiden Prabowo juga secara tegas mengkritisi model Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN yang dinilainya menjadikan perusahaan negara tidak efisien. Ia menyebut banyak BUMN terlalu bergantung pada suntikan dana pemerintah dan tidak memiliki dorongan untuk beroperasi layaknya perusahaan profesional.

Di sisi lain, DPR RI melalui Komisi XII menilai restrukturisasi manajemen BUMN sebagai langkah positif. Anggota Komisi XII, Jalal Abdul Nasir, menyebut pergantian direksi PT Aneka Tambang (Antam) sebagai momentum strategis dalam memperkuat tata kelola dan mempercepat hilirisasi sumber daya alam. Ia menekankan pentingnya kepemimpi-nan yang berintegritas, serta sinergi antara direksi dan komisaris untuk mencegah prak-tik rente dan konflik kepentingan.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan BUMN dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional yang efisien, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta keberlanjutan lingkungan.

Dengan penataan manajemen yang profesional serta sinergi antara direksi dan komisa-ris, diharapkan BUMN ke depan mampu bersaing secara global dan berpihak pada kepentingan nasional. Transformasi ini diyakini sebagai pondasi menuju kemandirian ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.****

[edRW]

Oleh: Damar Saputra)*

Transformasi besar tengah dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai upaya mendorong kinerja yang lebih transparan dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat. Langkah ini telah sejalan dengan arah baru yang ditetapkan pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional yang berintegritas dan profesional. Masyarakat kini mulai melihat perubahan yang tidak hanya menyentuh struktur internal perusahaan negara, namun juga dirasakan melalui peningkatan mutu layanan secara langsung.

Dukungan penuh diberikan terhadap kebijakan pemerintah yang mendorong efisiensi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi di tubuh BUMN. Melalui berbagai langkah perbaikan, sistem pelaporan dan evaluasi kinerja telah diperketat untuk memastikan setiap keputusan yang diambil bisa dipertanggungjawabkan. Sistem digitalisasi dan keterbukaan data juga telah mulai diterapkan secara luas guna mengurangi potensi penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan pentingnya penerapan tata kelola yang baik dalam pembagian dividen oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), patut diapresiasi sebagai sikap konsisten lembaga pengawas terhadap prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Pernyataan ini muncul dalam rangka memperjelas kebijakan pemerintah terkait optimalisasi dividen BUMN melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang saat ini menjadi bagian dari arsitektur investasi strategis nasional.

Dalam konteks ini, penegasan bahwa tata kelola yang baik dan transparansi harus menjadi bagian dari setiap langkah pembagian dividen merupakan pengingat penting bagi semua pihak, bahwa kepentingan pemangku kepentingan, termasuk publik sebagai pemilik tidak langsung BUMN, tidak boleh dikesampingkan. Penempatan dividen BUMN ke BPI Danantara tentu merupakan kebijakan strategis yang bertujuan memperkuat pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan nasional. Namun, proses dan tujuannya tetap harus dikomunikasikan secara terbuka, agar kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara tetap terjaga.

Pelayanan yang sebelumnya dirasa lambat dan tidak efisien, kini telah mulai mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai perusahaan BUMN mulai diarahkan untuk lebih berfokus pada kebutuhan pelanggan serta bersaing secara sehat di pasar. Inovasi serta pemanfaatan teknologi telah difasilitasi oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pelayanan yang diterima oleh masyarakat bersifat cepat, akurat, dan mudah diakses.

Perubahan ini tentu tidak hanya dilakukan demi kepentingan internal perusahaan, namun juga sebagai tanggung jawab sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia. Dengan terbentuknya ekosistem BUMN yang bersih dan profesional, diharapkan dana publik yang dikelola dapat memberikan hasil yang optimal dan digunakan untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat luas, seperti penyediaan infrastruktur, layanan transportasi, energi, serta program kesejahteraan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meresmikan groundbreaking Rumah Sakit UPT Vertikal Riau dan menegaskan bahwa kualitas layanan menjadi inti dari pembangunan fasilitas kesehatan, bukan sekadar bangunan fisik atau perangkat medis. Ketika layanan menjadi tolok ukur utama keberhasilan rumah sakit, maka pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Riau di Riau bukan hanya soal proyek konstruksi, tetapi juga investasi besar dalam kemanusiaan dan masa depan kesehatan bangsa.

Kehadiran PT PP (Persero) Tbk dalam pembangunan rumah sakit ini memperkuat peran strategis BUMN sebagai mitra aktif pemerintah dalam mewujudkan agenda-agenda prioritas nasional. Sebagai perusahaan konstruksi dan investasi milik negara, PT PP tidak hanya menjalankan tanggung jawab bisnisnya, tetapi juga mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan fundamental masyarakat—dalam hal ini kesenjangan layanan kesehatan.

Langkah strategis ini turut memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional yang tidak hanya mengejar profit, namun juga dituntut untuk memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan bangsa. Oleh karena itu, proses rekrutmen, promosi jabatan, hingga pengadaan barang dan jasa telah diarahkan agar dilakukan secara terbuka dan berdasarkan merit, bukan atas dasar hubungan pribadi atau politik.

Kepercayaan masyarakat terhadap BUMN kini tengah dipulihkan secara bertahap. Kinerja sejumlah perusahaan BUMN yang menunjukkan perbaikan telah menjadi bukti bahwa langkah reformasi ini berjalan di jalur yang benar. Pengawasan dari berbagai pihak, termasuk auditor independen dan masyarakat, juga telah diakomodasi dalam kerangka kerja baru yang lebih terbuka.

Pernyataan Corporate Secretary TASPEN, Henra, tentang jaminan kemudahan akses bagi seluruh peserta pensiun, baik di kota besar maupun pelosok desa, menggambarkan semangat inklusivitas yang patut diapresiasi. Melalui kerja sama dengan 44 mitra bayar, TASPEN telah menunjukkan bahwa pelayanan publik, khususnya dalam hal kesejahteraan aparatur negara, tidak boleh mengenal batas geografis atau keterbatasan fisik.

Selama ini, tantangan dalam distribusi manfaat pensiun sering kali ditemukan di wilayah terpencil atau pada kelompok lansia yang memiliki keterbatasan dalam mobilitas. Upaya TASPEN menjawab tantangan ini dengan memperluas jaringan mitra bayar menjadi langkah konkret yang mendukung prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Tidak boleh ada pensiunan yang tertinggal hanya karena tinggal jauh dari pusat layanan atau mengalami keterbatasan dalam beraktivitas.

Dukungan penuh dari masyarakat sangat dibutuhkan agar arah baru BUMN ini dapat terus dijaga dan diperkuat. Pemerintah telah memberikan fondasi dan kebijakan yang jelas untuk memastikan perubahan ini berkelanjutan. Oleh karena itu, peran semua pihak termasuk pengguna layanan, pekerja BUMN, dan komunitas sipil perlu digerakkan agar transformasi ini tidak berhenti di tengah jalan.

Dengan arah baru ini, BUMN akan terus dikembangkan menjadi institusi yang melayani rakyat secara maksimal, transparan dalam setiap langkahnya, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi nasional.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah