Arsip Bulanan: Agustus 2025

Nabire – Pemerintah pusat menegaskan komitmen membangun Papua melalui berbagai program strategis, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), bantuan sosial, pembentukan Koperasi Desa (Kopdes), hingga pengembangan Ekonomi Kampung Terpadu. Langkah ini diiringi pertemuan tatap muka dengan kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan di Nabire, Papua Tengah, Selasa (12/8).

Mengusung tema “Papua Bersatu, Indonesia Maju: Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri, dan Kampung Terpadu”, kegiatan dihadiri langsung masyarakat Papua Tengah, sementara perwakilan dari lima provinsi lainnya di Tanah Papua mengikuti secara daring.

Sejumlah pejabat hadir, di antaranya Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) M. Herindra, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa.

Gubernur Meki memaparkan percepatan MBG di Papua Tengah melalui pembentukan Pokja yang diketuai Wakil Gubernur, penambahan titik dapur sehat, penyediaan anggaran daerah, dan pemetaan sekolah pelaksana.

“Kita ketahui bahwa pelaksanaan MBG memberikan dampak multi efek kepada semua elemen. Mulai dari penyediaan bahan makanan yang memberi dampak ekonomi bagi petani dan peternak, hingga peningkatan gizi anak, ibu menyusui, ibu hamil, dan anak stunting,” ujarnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut Papua menjadi wilayah tercepat dalam realisasi MBG, yang telah mencapai 25 persen dari target. Ia menegaskan penggunaan bahan baku lokal sebagai strategi mendorong ekonomi masyarakat.

”Jadi kami berharap bahwa nanti banyak dana yang dialirkan oleh Badan Gizi ke wilayah Papua itu dibelanjakan untuk bahan baku yang berasal dari lokal, kemudian dimasak oleh mama-mama atau masyarakat lokal, dan kemudian nanti diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah mulai dari PAUD sampai anak SMK,” katanya.

Di sektor ekonomi desa, Papua Tengah menjadi provinsi pertama di Papua yang membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh desa/kelurahan. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengapresiasi pencapaian tersebut.

“Saya mengapresiasi Papua Tengah menjadi provinsi pertama di wilayah Papua yang berhasil membentuk Kopdes Merah Putih di seluruh desa/kelurahan 100 persen,” ungkapnya.

Menteri Desa PDTT Yandri Susanto menekankan pentingnya membangun dari desa demi pemerataan ekonomi. Ia mencatat dana desa di Papua mencapai hampir Rp6,5 triliun per tahun, dengan Papua Tengah menerima Rp1,089 triliun pada 2025.

“Kalau makan siang bergizi berhasil, koperasi desa berhasil, itu yang menikmati kampung-kampung, desa-desa. Karena semua putaran uang ada di desa,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari tokoh lokal. Kepala Suku Nabire, Melkisedek Rumawi, menilai kehadiran BGN membawa manfaat besar bagi masyarakat adat.

“Kehadiran Badan Gizi Nasional ini sangat baik khususnya bagi masyarakat adat, anak-anak adat yang dipersiapkan sebagai generasi muda untuk Indonesia,” ujarnya.

Selain di Nabire, rangkaian kegiatan juga berlangsung di Jayapura, Wamena, Merauke, Sorong, dan Manokwari, meliputi penyaluran bansos, pemeriksaan kesehatan gratis, dan peletakan batu pertama dapur MBG.

PAPUA TENGAH – Upaya pembangunan Papua kembali ditegaskan pemerintah melalui kegiatan terpadu di Nabire, Papua Tengah, Selasa (12/8). Kegiatan diikuti masyarakat lintas provinsi Papua secara langsung dan daring, memperkuat keterlibatan semua pihak dalam perencanaan pembangunan.

Acara ini dihadiri Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn.) M. Herindra, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa. Disertai penyaluran bansos, layanan kesehatan gratis, dan peletakan batu pertama dapur MBG di Nabire, Jayapura, Wamena, Merauke, Sorong, dan Manokwari.

Meki Fritz Nawipa menyebut MBG sebagai langkah strategis memperbaiki gizi dan ekonomi.

“Kami memandang MBG memiliki multiplier effect besar, mulai dari peningkatan pendapatan petani, pemberdayaan ibu-ibu sebagai juru masak, hingga peningkatan gizi anak,” ujar Meki Nawipa.

Dadan Hindayana mengungkapkan target pembangunan SPPG di seluruh kampung Papua.

“Kami berharap setiap kampung di Papua memiliki SPPG yang memanfaatkan potensi bahan baku lokal, dikelola oleh masyarakat setempat, sehingga perputaran ekonomi terjadi di wilayah sendiri,” tegas Dadan Hindayana.

Yandri Susanto memastikan dana desa menjadi instrumen pemerataan.
“Membangun kampung di Papua sejatinya membangun Indonesia. Pemerintah pusat tidak pernah memiliki niat untuk menganaktirikan Papua,” pungkas Yandri Susanto.

Budi Arie Setiadi optimistis koperasi menjadi penggerak ekonomi.
“Bayangkan setiap desa di Papua memiliki koperasi tangguh yang mengelola potensi lokal secara maksimal dan memberi manfaat langsung bagi warganya,” tambah Budi Arie Setiadi.

Program terpadu ini menjadi sinyal kuat bahwa Papua adalah prioritas pembangunan nasional.

PAPUA TENGAH – Papua digadang menjadi sentra pertumbuhan baru melalui rangkaian program strategis yang diluncurkan di Nabire, Papua Tengah, Selasa (12/8). Acara yang menghubungkan seluruh provinsi di Tanah Papua ini mempertemukan pejabat negara dengan masyarakat secara langsung dan virtual.

Hadir Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn.) M. Herindra, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa. Agenda dilengkapi penyaluran bantuan sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, serta groundbreaking dapur MBG di enam titik, termasuk Nabire, Jayapura, Wamena, Merauke, Sorong, dan Manokwari.

Meki Fritz Nawipa menekankan pentingnya MBG dalam mendorong ekonomi lokal.
“Kami memandang MBG memiliki multiplier effect besar, mulai dari peningkatan pendapatan petani, pemberdayaan ibu-ibu sebagai juru masak, hingga peningkatan gizi anak,” ujar Meki Nawipa.

Dadan Hindayana memaparkan bahwa 101 SPPG sudah beroperasi di Papua.
“Kami berharap setiap kampung di Papua memiliki SPPG yang memanfaatkan potensi bahan baku lokal, dikelola oleh masyarakat setempat, sehingga perputaran ekonomi terjadi di wilayah sendiri,” tegas Dadan Hindayana.

Yandri Susanto memastikan prinsip pemerataan tetap dipegang.

“Membangun kampung di Papua sejatinya membangun Indonesia. Pemerintah pusat tidak pernah memiliki niat untuk menganaktirikan Papua,” pungkas Yandri Susanto.

Budi Arie Setiadi menyebut koperasi sebagai pilar utama kemandirian.

“Bayangkan setiap desa di Papua memiliki koperasi tangguh yang mengelola potensi lokal secara maksimal dan memberi manfaat langsung bagi warganya,” tambah Budi Arie Setiadi.

Dengan sinergi yang terbangun, Papua diproyeksikan menjadi pusat kemajuan baru yang mendorong pertumbuhan nasional secara merata.

PAPUA TENGAH – Kehadiran pejabat tinggi negara di Nabire, Papua Tengah, Selasa (12/8), menjadi momentum penting dalam memperkuat pemerataan pembangunan di Tanah Papua. Pertemuan tatap muka antara pemerintah dan masyarakat dihadiri tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakilan organisasi dari seluruh provinsi Papua melalui sambungan daring.

Mengusung tema Papua Bersatu, Indonesia Maju, acara tersebut dihadiri Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn.) M. Herindra, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa. Kegiatan juga dirangkai dengan penyaluran bantuan sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, serta groundbreaking dapur MBG di enam titik: Nabire, Jayapura, Wamena, Merauke, Sorong, dan Manokwari.

Meki Fritz Nawipa menyebutkan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa dampak positif berantai bagi masyarakat.

“Kami memandang MBG memiliki multiplier effect besar, mulai dari peningkatan pendapatan petani, pemberdayaan ibu-ibu sebagai juru masak, hingga peningkatan gizi anak,” ujar Meki Nawipa.

Program TEKAD dan koperasi desa turut menjadi andalan dalam menggerakkan ekonomi lokal. Meki yakin kolaborasi pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat kemandirian desa-desa di Papua.

Dadan Hindayana menegaskan, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus digenjot.

“Kami berharap setiap kampung di Papua memiliki SPPG yang memanfaatkan potensi bahan baku lokal, dikelola oleh masyarakat setempat, sehingga perputaran ekonomi terjadi di wilayah sendiri,” tegas Dadan Hindayana.

Yandri Susanto memastikan pemerintah berkomitmen membangun Papua dengan prinsip pemerataan.

“Membangun kampung di Papua sejatinya membangun Indonesia. Pemerintah pusat tidak pernah memiliki niat untuk menganaktirikan Papua,” pungkas Yandri Susanto.

Budi Arie Setiadi menilai koperasi menjadi kunci kemandirian masyarakat.

“Bayangkan setiap desa di Papua memiliki koperasi tangguh yang mengelola potensi lokal secara maksimal dan memberi manfaat langsung bagi warganya,” tambah Budi Arie Setiadi.

Kegiatan di Nabire menjadi bukti nyata bahwa Papua memegang peran penting dalam masa depan Indonesia yang sejahtera.

Nabire – Pemerintah menegaskan komitmennya membangun Papua melalui berbagai program terpadu yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari peningkatan gizi, pemberdayaan ekonomi desa, hingga penguatan koperasi berbasis kearifan lokal. Hal ini mengemuka dalam acara “Papua Bersatu, Indonesia Maju; Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri dan Kampung Terpadu” yang digelar di Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, serta secara daring di lima provinsi Papua lainnya.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyampaikan bahwa daerahnya terus mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki dampak ganda terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat. “MBG mampu meningkatkan pendapatan petani, memberdayakan ibu-ibu sebagai juru masak, menyerap tenaga pengemudi, serta memperbaiki gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujarnya. Ia menambahkan, Papua Tengah juga menjalankan Program Makanan Tambahan, Bantuan Langsung Tunai bagi balita, hingga cek kesehatan gratis yang telah menjangkau ribuan warga.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menekankan peran strategis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam mendorong kemandirian desa di Papua. “Koperasi bukan sekadar wadah usaha, tetapi tempat membangun kepercayaan dan kerja sama. Dengan dukungan tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat, KDMP akan menjadi kekuatan nyata,” katanya. Ia optimistis Nabire dapat menjadi contoh keberhasilan koperasi tangguh yang mengelola potensi lokal secara maksimal.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, menggarisbawahi pentingnya membangun Papua dari kampung sebagai wujud pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. “Papua adalah kebanggaan kita semua. Membangun kampung di Papua berarti membangun Indonesia,” tegasnya. Ia mengungkapkan, dana desa untuk Papua mencapai hampir Rp6,5 triliun per tahun, dengan Papua Tengah mendapatkan porsi Rp1,089 triliun pada 2025. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) pun menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian desa.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Dadan Hindayana, memaparkan perkembangan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua yang telah mencapai 25 persen dari target nasional. “Kami ingin setiap kampung di Papua memiliki SPPG yang dikelola warga lokal dengan memanfaatkan bahan baku setempat, sehingga manfaat ekonominya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya. Ia menekankan bahwa pengelolaan berbasis potensi lokal akan membuat program lebih berkelanjutan sekaligus menghidupkan ekonomi desa.

Melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, tokoh adat, dan masyarakat, berbagai program ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya Papua yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah memastikan bahwa tanah Papua akan terus menjadi prioritas pembangunan nasional. ()

Oleh: Cahyo Widjaya

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa cita-cita kemakmuran Indonesia tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pesan ini kembali ia sampaikan kepada para pengusaha, khususnya mereka yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dengan penekanan bahwa kesejahteraan rakyat adalah fondasi utama bagi stabilitas dan kemajuan bangsa.

Presiden melihat bahwa kesenjangan ekonomi yang terlalu lebar akan menjadi sumber masalah sosial yang membahayakan semua pihak. Ia mengingatkan bahwa kehidupan bernegara tidak akan berjalan baik jika hanya sebagian kelompok yang makmur sementara banyak rakyat masih hidup dalam kesulitan. Kondisi tersebut, menurutnya, bagaikan bom waktu sosial yang dapat meledak sewaktu-waktu jika dibiarkan.

Pandangan ini mencerminkan kesadaran bahwa kemajuan ekonomi bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat di semua lapisan. Presiden menilai, ketika rakyat sejahtera, perekonomian nasional akan bergerak lebih dinamis karena daya beli meningkat dan pasar berkembang. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah membantu yang kecil, usaha mikro, dan mereka yang tertinggal, agar dapat ikut menikmati manfaat pembangunan.

Berbagai program prioritas yang digulirkan pemerintah mencerminkan komitmen ini. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah, pembangunan tiga juta rumah, pembentukan koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan, layanan kesehatan gratis, perlindungan pekerja migran, hingga pembangunan pedesaan dan percepatan sektor pertanian. Semua program ini dirancang untuk mendorong pemerataan, mengurangi kemiskinan, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi semua.

Menariknya, pemerintah juga menggarap terobosan yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satunya adalah pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di setiap desa dengan konsep dual-use. Lahan di bawah panel surya akan dimanfaatkan untuk budidaya ikan dan hortikultura, sehingga selain menyediakan energi bersih, program ini juga menambah sumber penghasilan bagi masyarakat desa.

Ajakan Presiden kepada dunia usaha tidak berhenti pada dukungan terhadap program-program tersebut. Ia mendorong agar pengusaha memiliki visi kebangsaan yang kuat, bekerja dalam semangat kolaborasi, dan memandang diri sebagai bagian dari upaya besar membangun Indonesia. Dalam pandangannya, pengusaha yang berjiwa patriot bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga memikirkan dampak sosial dari setiap langkah bisnis yang diambil.

Dukungan terhadap gagasan ini datang dari Wakil Ketua Umum Kadin bidang kepatuhan dan etika bisnis, Haryara Tambunan, yang menyampaikan kesiapan Kadin untuk bersinergi dengan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai bahwa kolaborasi antara sektor publik dan swasta akan membawa manfaat besar bagi pencapaian visi dan misi Asta Cita Presiden. Menurutnya, dunia usaha harus siap bekerja sama dengan siapa pun, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, selama sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari perspektif pembangunan nasional, kolaborasi lintas sektor ini adalah kunci. Pemerintah memiliki kewenangan dan arah kebijakan, dunia usaha memiliki modal, jaringan, dan teknologi, sementara masyarakat memiliki kreativitas dan tenaga kerja. Jika ketiganya bergerak bersama, percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan akan menjadi lebih mungkin tercapai.

Namun, kolaborasi ini membutuhkan perubahan paradigma. Dunia usaha perlu melihat keuntungan jangka panjang yang muncul dari masyarakat yang sejahtera—dari pasar yang lebih luas, tenaga kerja yang lebih terampil, hingga stabilitas sosial yang lebih terjaga. Pemerintah, di sisi lain, harus memastikan kebijakan dan regulasi yang mendorong iklim usaha sehat dan adil, sehingga kolaborasi dapat berjalan tanpa hambatan.

Ajakan Presiden untuk bekerja dalam semangat Indonesia Incorporated merupakan gagasan bahwa pembangunan adalah proyek kolektif, bukan milik satu pihak. Di tengah tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan persaingan internasional, kekuatan terbesar Indonesia justru terletak pada kemampuannya untuk bersatu.

Masyarakat pun memiliki peran yang tidak kalah penting. Dukungan terhadap program-program pemerintah dan inisiatif dunia usaha harus diwujudkan dalam bentuk partisipasi aktif, mulai dari menjaga hasil pembangunan, memanfaatkan fasilitas publik dengan bijak, hingga mengembangkan potensi lokal. Tanpa dukungan dari akar rumput, program sebesar apa pun akan sulit memberikan dampak maksimal.

Kesadaran bahwa memajukan rakyat adalah panggilan bersama perlu terus ditanamkan. Kemajuan yang berkelanjutan hanya akan terwujud jika setiap komponen bangsa merasa memiliki tanggung jawab yang sama. Dalam konteks ini, pertemuan antara Presiden dan para pengusaha bukan sekadar acara formal, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen kolektif tersebut.

Di era saat ini, tantangan pembangunan tidak lagi bisa dihadapi secara sektoral. Persoalan kemiskinan, kesenjangan, dan keterbelakangan desa membutuhkan solusi terpadu yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi seperti ini bukan hanya memungkinkan, tetapi menjadi satu-satunya jalan untuk memastikan bahwa kemajuan tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

Dengan semangat gotong royong yang telah lama menjadi ciri bangsa, ajakan pemerintah ini seharusnya menjadi panggilan bagi semua pihak untuk ikut bergerak. Membangun Indonesia yang adil dan makmur bukan tugas satu kelompok saja, tetapi tugas bersama. Dan ketika semua tangan terulur untuk bekerja demi kepentingan rakyat, barulah cita-cita besar bangsa dapat benar-benar diwujudkan.

Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Institut Ekonomi Nusantara

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan kemakmuran Indonesia dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat. Pesan ini disampaikan langsung kepada para pelaku usaha, khususnya anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin), sebagai ajakan untuk berkontribusi aktif dalam pemerataan kesejahteraan.

Dalam pandangannya, sektor usaha menengah dan besar memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan ekonomi. Presiden mengingatkan agar pelaku usaha tidak semata mengejar keuntungan bagi kelompok tertentu.

“Tidak baik buat kehidupan bernegara jika hanya kita yang sejahtera dan makmur, sementara banyak orang yang hidup susah,” ujar Presiden Prabowo.

Ia menekankan bahwa ketimpangan ekonomi tidak hanya merugikan masyarakat kecil, tetapi juga dapat memicu ketidakstabilan yang berisiko mengganggu pembangunan.

“Kalau rakyat banyak susah, itu bom waktu sosial,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden menilai, peningkatan kesejahteraan masyarakat akan memberikan efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah mengarahkan sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan, layanan kesehatan gratis, perlindungan pekerja migran, hingga percepatan pembangunan pedesaan dan sektor pertanian.

Pemerintah juga mendorong pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di setiap desa dengan konsep dual-use, yakni memanfaatkan lahan di bawah panel surya untuk budidaya ikan dan hortikultura. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperluas akses energi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di daerah.

Selain membahas program pembangunan, Presiden juga mengapresiasi inisiatif Kadin menggelar retret di Akademi Militer Magelang yang mengedepankan pembinaan nilai patriotisme bagi pelaku usaha.

“Saya harap retret nanti menghasilkan pengusaha pejuang yang bekerja dalam semangat Indonesia Incorporated,” pungkas Presiden Prabowo.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kepatuhan dan Etika Bisnis, Haryara Tambunan, menilai kegiatan ini akan memberi dampak positif bagi transformasi dunia usaha. Ia menegaskan kesiapan Kadin untuk bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat demi membangun iklim usaha yang sehat.

“Saya merasa retret ini akan memberikan pengaruh baik untuk pengusaha Indonesia dalam mewujudkan visi misi Asta Cita Pak Presiden. Kita akan selalu siap bekerjasama dengan siapapun itu, termasuk pemerintah dan masyarakat kecil menengah sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutur Haryara Tambunan.

Dengan mengedepankan pesan kebersamaan lintas sektor, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerataan kesejahteraan bukanlah tugas tunggal pemerintah, melainkan panggilan bagi seluruh komponen bangsa. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diyakini menjadi kunci menciptakan masa depan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan.

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan kemakmuran Indonesia dirasakan merata oleh seluruh rakyat, bukan hanya segelintir pihak. Pesan ini disampaikannya kepada para pengusaha, khususnya anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin), beberapa waktu lalu.

Presiden Prabowo mengingatkan agar sektor usaha menengah dan besar tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi atau kelompok. Ia menilai, kesejahteraan rakyat adalah fondasi stabilitas dan kemajuan bangsa.

“Tidak baik buat kehidupan bernegara jika hanya kita yang sejahtera dan makmur, sementara banyak orang yang hidup susah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa ketimpangan ekonomi dapat memicu persoalan sosial yang membahayakan semua pihak.

“Kalau rakyat banyak susah, itu bom waktu sosial,” kata Presiden.

Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

“Tugas saya adalah membantu yang kecil, mikro, dan yang tertinggal,” tegasnya.

Sejumlah program prioritas pemerintah, lanjutnya, telah diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pemerataan. Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, pembentukan koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan, layanan kesehatan gratis, perlindungan pekerja migran, hingga pembangunan pedesaan dan percepatan sektor pertanian.

Selain itu, pemerintah juga berencana memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di setiap desa dengan konsep dual-use, memanfaatkan lahan di bawah panel surya untuk budidaya ikan dan hortikultura.

Presiden Prabowo mengapresiasi inisiatif Kadin mengadakan retret di Akademi Militer Magelang sebagai bagian dari pembinaan nilai patriotisme di kalangan pelaku usaha.

“Saya harap retret nanti menghasilkan pengusaha pejuang yang bekerja dalam semangat Indonesia Incorporated,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang kepatuhan dan etika bisnis, Haryara Tambunan, memastikan pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan merata.

“Saya merasa retret ini akan memberikan pengaruh baik untuk pengusaha Indonesia dalam mewujudkan visi misi Asta Cita Pak Presiden. Kita akan selalu siap bekerjasama dengan siapapun itu, termasuk pemerintah dan masyarakat kecil menengah sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutur Haryara.

Dengan pesan yang menekankan pemerataan ekonomi dan gotong royong lintas sektor, Presiden Prabowo menegaskan bahwa upaya mensejahterakan rakyat bukanlah agenda satu kelompok, melainkan panggilan bersama demi masa depan Indonesia yang lebih adil dan makmur.

Oleh: Sylvia Mote *)

Pemerintah menegaskan komitmen dalam membangun Papua melalui berbagai program strategis yang secara langsung menyentuh aspek kesehatan, gizi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Upaya ini sejalan dengan prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menempatkan Papua sebagai fokus pembangunan berkelanjutan, demi mengatasi berbagai tantangan yang selama ini menghambat kemajuan di wilayah tersebut.

Pertemuan tatap muka yang baru saja digelar di Nabire, Papua Tengah, dengan melibatkan kepala suku, tokoh agama, adat, masyarakat, pemuda, serta organisasi masyarakat, menjadi momentum penting untuk mengonsolidasikan sinergi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Tema “Papua Bersatu, Indonesia Maju: Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri, dan Kampung Terpadu” bukan hanya sebuah jargon, melainkan peta jalan konkret yang menuntut keterlibatan semua pihak.

Salah satu program unggulan yang menjadi perhatian pemerintah adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk meningkatkan status gizi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta menurunkan angka stunting yang masih menjadi masalah serius di Papua. Seperti halnya pelaksanaan MBG di Papua Tengah telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan penambahan titik dapur sehat yang tersebar di beberapa kabupaten, serta alokasi anggaran daerah yang memadai untuk menjamin keberlangsungan program. Sekolah-sekolah sebagai lokasi pelaksanaan MBG juga telah dipetakan secara cermat, memastikan bahwa penerima manfaat dapat menjangkau makanan bergizi sesuai kebutuhan.

Dampak dari program MBG tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan. Pemerintah secara sadar memanfaatkan program ini sebagai stimulan ekonomi lokal. Penyediaan bahan makanan menggunakan hasil pertanian dan peternakan dari masyarakat sekitar, sehingga memberikan nilai tambah bagi petani dan peternak. Selain itu, proses pengolahan makanan melibatkan ibu-ibu dari komunitas setempat sebagai tenaga pengolah, membuka kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Distribusi makanan pun menggunakan jasa pengemudi lokal, sehingga menciptakan lapangan kerja baru di sektor transportasi. Dengan demikian, MBG berperan sebagai program multi efek yang mampu mendorong pergerakan ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai lapisan.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa mendukung penuh program Presiden Prabowo dengan turut menjalankan program pendukung lain yang memperkuat upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Program pemberian Makanan Tambahan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk balita menjadi bagian dari strategi Pemprov Papua Tengah untuk memastikan nutrisi dan kebutuhan dasar anak-anak terpenuhi secara optimal. Program Cek Kesehatan Gratis yang digelar juga memberikan akses layanan medis yang lebih luas kepada masyarakat, mengatasi keterbatasan fasilitas kesehatan yang selama ini menjadi kendala.

Pemerintah tidak hanya fokus pada sektor kesehatan, namun juga menaruh perhatian besar pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Papua Tengah berhasil mencatat prestasi luar biasa sebagai provinsi pertama di wilayah Papua yang membentuk Koperasi Desa Merah Putih secara menyeluruh di seluruh desa dan kelurahan. Koperasi ini menjadi wadah penting untuk menggerakkan ekonomi lokal, memberikan akses bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil untuk mengelola dan memasarkan hasil produksi mereka secara transparan dan berkeadilan. Melalui koperasi, masyarakat dapat memperkuat jejaring usaha dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengapresiasi keberhasilan Papua Tengah dalam membentuk koperasi desa secara lengkap. Ia menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga pilar kemandirian masyarakat yang mampu mendukung pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil. Pemerintah pusat berkomitmen mendukung koperasi melalui pendampingan teknis, pelatihan, akses permodalan, serta pengembangan kemitraan strategis dengan berbagai pihak, sehingga koperasi mampu tumbuh dan berfungsi optimal sebagai motor penggerak perekonomian desa.

Dalam konteks pengembangan ekonomi desa, program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang telah berjalan di Papua menjadi salah satu inisiatif penting. Program ini berfokus pada pengembangan potensi lokal secara komprehensif, mulai dari pertanian, perikanan, hingga pengolahan hasil, yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan kearifan lokal masing-masing kampung. TEKAD juga bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan budaya desa. Pendekatan holistik ini diharapkan mampu menciptakan model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, mengatasi ketimpangan dan membuka peluang baru bagi masyarakat setempat.

Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto menekankan bahwa dana desa yang dialokasikan setiap tahun mencapai hampir Rp6,5 triliun di Papua. Dana ini digunakan untuk mendukung program-program pembangunan yang tepat sasaran, termasuk TEKAD dan penguatan koperasi desa. Pemerintah desa didorong untuk mengelola dana tersebut secara transparan dan efektif guna meningkatkan kualitas hidup warga, sekaligus memperkuat pondasi ekonomi di tingkat kampung.

Pentingnya pembangunan dari desa juga menjadi sorotan utama karena desa dan kampung adalah basis utama putaran ekonomi dan sosial masyarakat Papua. Pemerintah yakin bahwa apabila program-program seperti MBG dan koperasi desa berjalan dengan sukses, manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat luas di kampung-kampung dan desa-desa, menciptakan efek domino yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa Papua termasuk wilayah yang paling cepat dalam pencapaian target Program Makan Bergizi Gratis di tingkat nasional. Pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada sudah mencapai sejumlah titik yang signifikan dan terus diperluas. Strategi program MBG menekankan pemanfaatan bahan baku lokal, yang tidak hanya mendukung pemberdayaan masyarakat namun juga menjaga keberlanjutan ekonomi berbasis sumber daya alam setempat. Pendekatan ini memperkuat sinergi antara program kesehatan dan ekonomi, yang merupakan inti dari strategi pembangunan terpadu di Papua Tengah.

Dengan berbagai program yang telah dan sedang berjalan, Papua bergerak menuju masa depan yang lebih cerah, sehat, dan mandiri. Peningkatan kualitas gizi, layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat menjadi pilar utama yang diharapkan mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua, sekaligus memperkokoh persatuan dan integrasi dalam bingkai NKRI. Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa pembangunan di Papua tidak terputus dan berjalan secara berkesinambungan, demi mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Papua.

*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua