Arsip Bulanan: Agustus 2025

Oleh : Loa Murib

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Berbagai program yang dijalankan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi, pembangunan ekonomi desa, hingga pemberdayaan koperasi. Acara bertajuk Papua Bersatu, Indonesia Maju; Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri dan Kampung Terpadu yang digelar pada 12 Agustus 2025 menjadi bukti nyata sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam membangun tanah Papua.

Acara ini terpusat di Kantor Gubernur Papua Tengah di Nabire, serta dilaksanakan secara daring di berbagai wilayah Papua, seperti Hotel Grand Tabi Jayapura (Papua), Grand Baliem Hotel Wamena (Papua Pegunungan), Hotel Halogen Merauke (Papua Selatan), Hotel Rylich Panorama Sorong (Papua Barat Daya), dan Hotel Aston Niu Manokwari (Papua Barat). Kehadiran Kepala BIN Muhammad Herindra, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa Yandri Susanto, dan Kepala BGN Dadan Hindayana menunjukkan keseriusan pemerintah pusat untuk bekerja langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menegaskan bahwa program prioritas Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi salah satu fokus utama. Kelompok Kerja MBG bahkan diketuai langsung oleh Wakil Gubernur, dengan langkah percepatan penambahan titik dapur sehat dan pemetaan lokasi sekolah penerima program. Meskipun pelaksanaan MBG di Papua Tengah baru optimal di Kabupaten Mimika, pemerintah daerah terus berupaya mengatasi kendala verifikasi penyedia dapur sehat, ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta hambatan keamanan di beberapa wilayah. Nawipa melihat MBG sebagai program dengan efek berantai besar, mulai dari meningkatkan pendapatan petani, memberdayakan perempuan sebagai juru masak, membuka lapangan kerja pengemudi, hingga meningkatkan gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Selain MBG, Papua Tengah juga menjalankan program pemberian Makanan Tambahan (PMT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi balita, intervensi gizi untuk ibu hamil dengan kekurangan energi kronis, serta Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau ribuan warga. Di sektor ekonomi, kemajuan signifikan terlihat melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dengan 87,08% dari 1.200 desa/kelurahan telah memiliki badan hukum koperasi. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) juga menjadi salah satu motor penggerak pemberdayaan desa di Nabire dan Dogiyai.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menilai KDMP bukan sekadar sarana ekonomi, melainkan pusat pembelajaran nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepercayaan. Melalui koperasi, petani dan nelayan dapat mengelola hasil panen atau tangkapan dengan harga lebih baik, sementara seluruh warga mendapatkan manfaat dari usaha bersama. Pemerintah siap memberikan pelatihan, membuka akses permodalan, dan menjembatani kemitraan, namun kemandirian sejati menurutnya lahir dari kerja keras masyarakat itu sendiri. Budi Arie mendorong Papua Tengah menjadi contoh daerah yang sukses membangun koperasi tangguh berbasis potensi lokal.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, menekankan pentingnya membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dengan dana desa di Papua mencapai hampir Rp6,5 triliun per tahun, dan Papua Tengah memperoleh lebih dari Rp1 triliun, ia mengingatkan bahwa pembangunan kampung sejatinya adalah membangun Indonesia. Program TEKAD menjadi salah satu instrumen pemberdayaan yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Yandri mengajak seluruh pihak untuk menjaga kebersamaan, karena keberhasilan pembangunan bukan hasil kerja individu, melainkan kerja kolektif seluruh anak bangsa.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan perkembangan program MBG yang telah membentuk lebih dari lima ribu SPPG di seluruh Indonesia, melayani lebih dari 15 juta penduduk. Papua menjadi salah satu provinsi dengan capaian cepat, memiliki 101 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah. Meski demikian, jumlah tersebut masih jauh dari ideal, mengingat Papua memiliki sekitar tujuh ribu kampung. Dadan mendorong setiap kampung memiliki SPPG yang memanfaatkan bahan baku lokal dan dikelola oleh masyarakat setempat, sehingga selain meningkatkan gizi, juga menggerakkan ekonomi daerah.

Pendekatan berbasis potensi lokal ini menjadi kunci keberlanjutan program. Di daerah pesisir, protein dapat bersumber dari ikan, sedangkan di pegunungan dari hasil pertanian dan peternakan setempat. Pemanfaatan bahan pangan lokal bukan hanya mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, tetapi juga memastikan perputaran uang terjadi di masyarakat. Hal ini selaras dengan visi pemerintah untuk mengintegrasikan program gizi dengan penguatan ekonomi rakyat.

Keberhasilan berbagai program ini tidak terlepas dari koordinasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Kehadiran tokoh-tokoh penting di acara Papua Bersatu menjadi simbol bahwa pembangunan Papua adalah agenda bersama, bukan sekadar tanggung jawab satu pihak. Dengan pendekatan kolaboratif, hambatan seperti kendala logistik, keamanan, dan verifikasi layanan dapat diatasi secara bertahap.

Dengan sinergi yang kuat, Papua dapat menjadi contoh keberhasilan pembangunan berbasis potensi lokal di Indonesia. Masyarakat yang sehat, ekonomi yang tangguh, dan desa yang mandiri akan menjadi fondasi kokoh bagi Papua untuk berdiri sejajar dengan daerah lain, sekaligus memperkokoh persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya

Oleh : Yohanes Murib )*

Pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia tidak hanya menjadi janji, tetapi telah diwujudkan melalui kehadiran langsung pejabat pemerintah pusat di berbagai daerah, termasuk Tanah Papua. Kunjungan sejumlah tokoh penting negara ke Papua Tengah baru-baru ini menjadi bukti nyata bahwa perhatian terhadap wilayah timur Indonesia terus menjadi prioritas. Langkah ini menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh terpusat di wilayah tertentu saja, melainkan harus menyentuh seluruh pelosok, dari perkotaan hingga pedalaman.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa menegaskan bahwa kedatangan Kepala Badan Intelijen Negara, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kepala Badan Gizi Nasional merupakan kehormatan besar sekaligus momentum penting bagi percepatan pembangunan daerah. Dalam forum tersebut, ia memaparkan kemajuan program daerah otonom baru, termasuk penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional. Kehadiran pejabat pusat dinilai mampu mempercepat koordinasi, menyelesaikan hambatan teknis, serta membuka peluang kolaborasi lintas sektor.

Salah satu poin penting yang disoroti adalah dampak multiplikatif dari program gizi terhadap perekonomian lokal. Program MBG bukan hanya memberikan manfaat kesehatan bagi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga memberdayakan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Melalui penyediaan bahan baku lokal, roda perekonomian desa dapat berputar lebih cepat dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, kebijakan gizi terintegrasi ini mampu menggabungkan dua tujuan sekaligus: meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan gizi di seluruh Papua, termasuk wilayah terpencil. Ia menekankan bahwa seluruh bahan baku yang digunakan dalam program gizi harus memanfaatkan potensi lokal, mulai dari hasil pertanian hingga perikanan. Pendekatan ini tidak hanya memastikan keberlanjutan program, tetapi juga meningkatkan pendapatan warga setempat. Dengan sistem yang melibatkan mama-mama Papua sebagai pengelola dapur, program ini membentuk ekosistem ekonomi yang berpihak pada masyarakat dan menghargai kearifan lokal.

Program gizi ini juga dirancang untuk memperhatikan kondisi geografis Papua yang beragam. Untuk daerah dengan akses sulit, pemerintah mengadopsi model distribusi berbasis wilayah agar bahan makanan dapat tersalurkan secara tepat waktu. Kebijakan ini mencerminkan kemampuan adaptasi pemerintah dalam menjawab tantangan infrastruktur dan logistik di Papua, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan merata tanpa terkendala jarak dan medan.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menekankan pentingnya membangun dari kampung sebagai strategi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, dengan membangun desa-desa di Papua, sesungguhnya sedang dibangun pula pondasi kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi instrumen utama untuk menggerakkan ekonomi lokal secara berkesinambungan. Langkah ini selaras dengan Asta Cita Presiden yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.

Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Papua Tengah mencapai lebih dari satu triliun rupiah per tahun, jumlah yang signifikan untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Namun, keberhasilan pemanfaatannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar dana tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi turut menggarisbawahi peran koperasi sebagai pilar kemandirian ekonomi di Papua. Ia menyebut bahwa Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya wadah usaha, tetapi juga sarana memperkuat rasa saling percaya dan solidaritas sosial. Melalui koperasi, hasil kebun dan tangkapan nelayan dapat dipasarkan secara lebih efisien, sementara keuntungan dapat dinikmati bersama oleh anggota. Pendekatan ini diharapkan menjadi model pengelolaan ekonomi yang memberdayakan masyarakat sekaligus menjaga kearifan lokal.

Papua, dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia timur. Namun, potensi tersebut hanya dapat terwujud jika didukung dengan kebijakan yang tepat, pendampingan berkelanjutan, dan partisipasi aktif masyarakat. Kehadiran pejabat pusat di Papua Tengah bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan langkah strategis untuk memastikan bahwa program-program pembangunan berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata.

Kunjungan ini juga mengirimkan pesan penting: negara hadir untuk semua, tanpa terkecuali. Di tengah tantangan pembangunan di wilayah terpencil, semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi modal sosial yang tak ternilai. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat luas menjadi jaminan bahwa Papua akan terus bergerak maju.

Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meneguhkan komitmen bersama dalam membangun Papua yang lebih sejahtera. Dengan sinergi yang kuat, kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan pengelolaan potensi lokal secara optimal, Papua dapat menjadi contoh keberhasilan pembangunan inklusif di Indonesia.

Pembangunan bukan hanya tentang membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun manusia, memperkuat identitas, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Kehadiran pejabat pusat di Papua Tengah adalah bukti bahwa pembangunan di Indonesia tidak mengenal batas geografis. Dari Nabire hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, seluruh anak bangsa memiliki hak yang sama untuk maju dan sejahtera.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Papua Tengah – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui sinergi pembangunan ekonomi, pemberdayaan desa, dan program pemenuhan gizi. Hal ini mengemuka dalam acara Papua Bersatu, Indonesia Maju; Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri dan Kampung Terpadu yang digelar pada 12 Agustus 2025 di Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, serta diikuti secara daring dari Hotel Grand Tabi Jayapura (Papua), Grand Baliem Hotel Wamena (Papua Pegunungan), Hotel Halogen Merauke (Papua Selatan), Hotel Rylich Panorama Sorong (Papua Barat Daya), dan Hotel Aston Niu Manokwari (Papua Barat).

Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menegaskan pentingnya membangun Papua dengan semangat kebersamaan. Ia menyebut Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen strategis untuk mengelola potensi lokal secara optimal. “Koperasi bukan sekadar wadah usaha, melainkan tempat membangun saling percaya, bekerja sama, dan memastikan manfaatnya dirasakan semua pihak. Melalui KDMP, petani dan nelayan dapat memperoleh harga terbaik bagi hasil produksinya,” ujarnya.

Budi Arie optimistis dengan dukungan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, KDMP di Papua Tengah akan menjadi kekuatan nyata untuk mendorong kemandirian ekonomi. Penyerahan SK Badan Hukum KDMP, menurutnya, merupakan langkah awal membangun fondasi ekonomi desa yang kokoh dan mandiri.

Senada, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto menekankan bahwa membangun Papua berarti membangun Indonesia. Ia memaparkan bahwa Papua menerima alokasi dana desa sebesar Rp6,5 triliun setiap tahun, dengan Papua Tengah mendapatkan Rp1,089 triliun pada 2025. “Pesan Presiden Prabowo jelas, membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Papua punya sumber daya alam dan potensi luar biasa. Tugas kita memastikan pembangunan kampung berjalan efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.

Yandri mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja dalam semangat kolaborasi. Menurutnya, pembangunan hanya akan berhasil jika dijalankan sebagai super team yang solid, bukan kerja individual.

Di bidang kesehatan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dr. Dadan Hindayana memaparkan perkembangan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua. Saat ini, telah terbentuk 101 SPPG di wilayah Papua, dengan Papua Tengah memiliki 14 unit. “Kami menargetkan setiap kampung di Papua memiliki satu SPPG, sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses makanan bergizi yang bersumber dari bahan pangan lokal. Pengelolaannya melibatkan mama-mama Papua agar manfaat ekonomi juga dirasakan langsung oleh warga,” jelasnya.

Dadan menambahkan, program ini memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga pelajar dari tingkat PAUD hingga SMK. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti ubi, pisang, ketela, dan ikan, program ini tidak hanya memperbaiki gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa.

Pemerintah berharap sinergi pembangunan ekonomi, pemberdayaan desa, dan perbaikan gizi dapat mewujudkan Papua yang sejahtera, mandiri, dan menjadi kebanggaan Indonesia.

PAPUA TENGAH – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menggelar pertemuan strategis dengan berbagai elemen masyarakat Papua. Kegiatan bertema Papua Bersatu, Indonesia Maju: Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri, dan Kampung Terpadu ini mempertemukan kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan perwakilan organisasi masyarakat, baik secara langsung maupun daring dari lima provinsi di Tanah Papua, yaitu Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua.

Hadir dalam forum ini Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn.) M. Herindra, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, serta jajaran pejabat sipil dan militer. Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi memperkuat komitmen membangun Papua secara berkesinambungan.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa menegaskan bahwa Papua Tengah terus menjalankan peta jalan pembangunan sebagai daerah otonom baru.

“Kami berkomitmen menuntaskan 11 roadmap DOB, mulai dari perangkat daerah hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Meki Nawipa.

Ia menjelaskan berbagai program prioritas, termasuk percepatan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diyakini memiliki efek ganda terhadap ekonomi lokal, kesehatan ibu-anak, dan pemberdayaan masyarakat desa. Program ini, menurutnya, juga menjadi pintu masuk penguatan koperasi dan ketahanan pangan berbasis potensi daerah.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana menyampaikan capaian pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua yang dinilai lebih cepat dibanding daerah lain.

“Kami ingin setiap kampung memiliki SPPG agar bahan baku lokal dapat terserap, lapangan kerja terbuka, dan gizi masyarakat meningkat,” tegas Dadan Hindayana.

Ia menambahkan bahwa seluruh infrastruktur SPPG di Papua diharapkan selesai akhir Oktober sehingga pada November masyarakat sudah dapat menikmati manfaat program makan bergizi secara merata. Dadan juga menekankan keterlibatan masyarakat lokal, khususnya mama-mama Papua, sebagai pengelola layanan gizi.

Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto menggarisbawahi bahwa membangun dari desa adalah kunci pemerataan ekonomi.

“Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, dan membangun kampung di Papua berarti membangun Indonesia,” pungkas Yandri Susanto.

Yandri menyebut dana desa di Papua mencapai Rp6,5 triliun per tahun, dengan Papua Tengah menerima lebih dari Rp1 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi melalui koperasi, program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu, dan penguatan infrastruktur dasar desa.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menekankan bahwa penguatan koperasi desa di Papua menjadi instrumen penting menggerakkan ekonomi rakyat.

“Koperasi adalah jembatan agar petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di Papua terhubung langsung ke pasar,” tutup Budi Arie Setiadi.

Pertemuan ini memancarkan optimisme bahwa Papua Tengah dan seluruh Tanah Papua akan melangkah maju dengan strategi pembangunan yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

Papua Tengah – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah meneguhkan komitmen membangun Papua melalui program terpadu yang berfokus pada kesehatan, ekonomi, dan kemandirian desa. Komitmen ini ditegaskan dalam acara “Papua Bersatu, Indonesia Maju; Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri dan Kampung Terpadu” yang digelar di Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, pada 12 Agustus 2025. Acara ini juga diikuti secara daring dari berbagai wilayah, yakni di Hotel Grand Tabi Jayapura (Papua), Grand Baliem Hotel Wamena (Papua Pegunungan), Hotel Halogen Merauke (Papua Selatan), Hotel Rylich Panorama Sorong (Papua Barat Daya), dan Hotel Aston Niu Manokwari (Papua Barat).

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyambut kehadiran Kepala BIN Muhammad Herindra, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa Yandri Susanto, dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan di Papua Tengah. “Kami telah membentuk Kelompok Kerja Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mempercepat penambahan titik dapur sehat. Meski baru berjalan di Kabupaten Mimika, program ini memiliki multiplier effect besar bagi pendapatan petani, pemberdayaan ibu-ibu, hingga peningkatan gizi anak dan ibu hamil,” ujarnya.

Menteri Koperasi Budi Arie menekankan peran penting Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai penggerak ekonomi lokal. “Koperasi ini bukan sekadar wadah usaha, tetapi tempat membangun kepercayaan dan gotong royong. Pemerintah akan mendampingi dan membuka akses permodalan, namun kemandirian sejati lahir dari tekad dan kerja keras masyarakat sendiri,” tegasnya. Ia mengajak semua pihak menjadikan Nabire sebagai contoh kemandirian desa yang kokoh dan tangguh.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa membangun Papua berarti membangun Indonesia. “Ada dua kata kunci: pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Papua memiliki sumber daya alam melimpah, dan jika desa-desa di Papua maju, maka Indonesia akan semakin kuat. Pemerintah pusat tidak pernah menganaktirikan Papua, justru menjadikannya kebanggaan dan kejayaan bangsa,” katanya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan perkembangan Program MBG di Papua yang telah membentuk 101 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. “Kami menargetkan setiap kampung di Papua memiliki satu Satuan Pelayanan. Semua bahan baku akan memanfaatkan potensi lokal, dimasak oleh masyarakat, dan diberikan kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita,” jelasnya.

Melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, pembangunan Papua diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi, meningkatkan kualitas kesehatan, serta memanfaatkan potensi lokal. Pesan yang digaungkan dalam acara ini jelas: Papua bersatu, Indonesia maju—membangun dari desa untuk masa depan yang lebih sejahtera.

Nabire — Pemerintah pusat menegaskan komitmen membangun Papua dengan bertatap muka langsung bersama kepala suku, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan organisasi masyarakat di Nabire, Papua Tengah, Selasa (12/8). Pertemuan ini menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat sinergi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Papua.

Mengusung tema “Papua Bersatu, Indonesia Maju: Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri, dan Kampung Terpadu”, kegiatan dipusatkan di Nabire dan dihadiri secara langsung oleh berbagai elemen masyarakat Papua Tengah. Sementara itu, perwakilan dari Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat mengikuti acara secara daring melalui zoom meeting.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) M. Herindra, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa memaparkan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari pembentukan Kelompok Kerja yang diketuai Wakil Gubernur, penambahan titik dapur sehat di delapan kabupaten, penyediaan anggaran daerah, hingga pemetaan sekolah sebagai lokasi pelaksanaan.

“Kita ketahui bahwa pelaksanaan MBG memberikan dampak multi efek kepada semua elemen. Mulai dari penyediaan bahan makanan yang memberi dampak ekonomi bagi petani dan peternak, hingga peningkatan gizi anak, ibu menyusui, ibu hamil, dan anak stunting,” ujarnya.

Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa, serta pengembangan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Nabire dan Dogiyai sejak 2023.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut Papua termasuk wilayah tercepat dalam realisasi MBG yang telah mencapai 25 % dari target.

“Secara keseluruhan, di Papua sendiri sudah ada 101 dari 414 yang berbasis hitungan populasi. Di Provinsi Papua ada 38 SPPG. Di Papua Barat sudah ada 27, kemudian di Papua Selatan ada 3, di Papua Tengah ada 14, kemudian Papua Pegunungan ada 4, dan Papua Barat Daya ada 15,” jelasnya.

Ia juga menegaskan penggunaan bahan baku lokal terus diperkuat sebagai strategi mendorong ekonomi masyarakat.

”Jadi kami berharap bahwa nanti banyak dana yang dialirkan oleh Badan Gizi ke wilayah Papua itu dibelanjakan untuk bahan baku yang berasal dari lokal, kemudian dimasak oleh mama-mama atau masyarakat lokal, dan kemudian nanti kemudian diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah mulai dari PAUD sampai anak SMK,” tambahnya.

Pada sektor ekonomi desa, Papua Tengah mencatat pencapaian sebagai provinsi pertama di wilayah Papua yang membentuk Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa/kelurahan.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memberikan apresiasi kepada Pemprov Papua Tengah atas prestasi sebagai provinsi pertama di wilayah Papua yang membentuk 100 persen Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Saya mengapresiasi Papua Tengah menjadi provinsi pertama di wilayah Papua yang berhasil membentuk Kopdes Merah Putih di seluruh desa/kelurahan 100 persen,” ungkapnya.

Budi Arie menegaskan, kehadiran KDMP bukan hanya menjadi motor penggerak ekonomi, tetapi juga pilar kemandirian desa. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, diharapkan koperasi ini mampu mendorong pemerataan ekonomi hingga ke pelosok desa.

Surabaya – Pemerintah menegaskan pentingnya menjaga kehormatan simbol negara, khususnya Bendera Merah Putih, di tengah maraknya fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece pada bulan kemerdekaan. Fenomena ini terlihat di sejumlah wilayah, termasuk di Surabaya, di mana bendera tersebut dikibarkan di bawah Merah Putih atau bahkan dijadikan mural di badan jalan.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengimbau masyarakat untuk menghormati bulan Agustus sebagai momen sakral kemerdekaan dengan mengibarkan Bendera Merah Putih secara benar dan tertib.

“Merah Putih harga mati. Jadi saya minta tolong hormati bulan kemerdekaan. Yang dikibarkan adalah Bendera Merah Putih,” tegas Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur.

Khofifah menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan surat edaran agar masyarakat mengibarkan Merah Putih sepanjang Agustus. Selain itu, Pemprov juga membagikan bendera secara gratis kepada warga yang membutuhkan.

“Langkah ini diambil untuk memastikan setiap sudut wilayah tetap menampilkan simbol negara yang sah dan berdaulat,” ucapnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, menilai fenomena ini menyentuh wilayah sensitif dalam kesadaran berbangsa. Menurutnya, masalah utamanya bukan kecintaan pada budaya pop, tetapi bagaimana simbol-simbol tersebut digunakan.

“Seolah menyandingkan atau bahkan menggantikan simbol negara. Tindakan ini, disengaja atau tidak, telah menyentuh wilayah sensitif dalam kesadaran berbangsa,” ujarnya.

Johan menegaskan bahwa Bendera Merah Putih bukan sekadar kain berwarna, melainkan simbol kedaulatan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UUD NRI 1945 dan UU No. 24 Tahun 2009. Simbol negara ini tidak boleh diperlakukan sembarangan, apalagi digantikan di ruang publik.

“Perlakuan terhadap bendera negara adalah bagian dari penghormatan terhadap kedaulatan dan martabat bangsa,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan bahwa mengibarkan bendera fiksi sebagai pengganti Merah Putih tidak hanya melanggar etika kebangsaan, tetapi juga berpotensi melanggar hukum.

“Negara harus tegas menegakkan aturan agar fenomena ini tidak menjadi tren yang merusak nilai simbolik negara,” jelasnya.

Meski demikian, Johan menekankan bahwa budaya global bukan untuk dimusuhi. Namun, ketika budaya pop mulai menggantikan simbol kebangsaan, Indonesia menghadapi risiko krisis identitas.

“Disinilah pentingnya revitalisasi narasi kebangsaan. Merah Putih harus hadir bukan hanya di dinding kelas, tetapi juga dalam budaya digital yang dikonsumsi generasi muda,” pungkasnya.

Jakarta – Program rumah subsidi yang dicanangkan pemerintah terus menunjukkan dampak positif bagi masyarakat. Seiring dengan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau, mesyarakat kini telah menikmati manfaat nyata dari program ini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan rasa haru dan bahagianya melihat dampak langsung program perumahan subsidi yang digagas Presiden Prabowo Subianto dirasakan oleh masyarakat.

Ia menyebutkan, program ini tidak hanya membantu kepemilikan rumah, tetapi juga menggerakkan perekonomian rakyat.

“Saya bahagia ya lihat situasi di sini, dan tadi luar biasa ya, ibu dagang warteg, bapak dagang bakso sama bubur ayam,” ujar Maruarar.

Menurutnya, program ini semakin terasa manfaatnya bagi rakyat kecil, salah satunya dengan adanya Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BPPBT) gratis dan Bantuan Biaya Ganti Rugi (BBG) gratis. Hal ini, menurutnya, sudah dijalankan oleh pemerintah daerah.

“Terimakasih saya sampaikan kepada Wali Kota, sudah dijalankan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)-nya. Bagus, semua mendukung pengembangannya juga,” katanya.

Selain itu, dengan adanya dukungan Bank Indonesia (BI) merupakan bentuk sinergi yang baik untuk Program 3 Juta Rumah. Apalagi dari data yang ada pelaksanaan pembangunan perumahan bisa mendorong sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Hingga hari ini pembangunan perumahan masih menunjukkan tren kenaikan positif untuk rumah subsidi. Jadi Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan Presiden Prabowo juga perlu melibatkan berbagai pihak dan bersinergi termasuk BI,” katanya.

Sementara itu, Gubernur BI, Perry Parjiyo menyatakan, Bank Indonesia mendukung program perumahan termasuk perumahan rakyat.

“Selama setahun ini kami sudah membeli SBN dari pemerintah Rp155 triliun. Dari Rp155 triliun triliun oleh Menteri Keuangan disalurkan untuk pendanaan perumahan rakyat,” kata Perry.

Lanjutnya, sektor perumahan termasuk perumahan rakyat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

“Kalau perumahan maju, pasirnya, beli pasirnya nambah, batanya nambah, semennya nambah, besinya nambah, gentengnya nambah, sehingga itu mendorong sektor-sektor yang lain di pertumbuhan ekonomi,” jelas dia.

Pemerintah berharap program ini terus berjalan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan. Dengan rumah yang layak, masa depan generasi bangsa diyakini akan lebih baik.

Jakarta – Pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik judi daring dengan menyasar jalur perputaran dana yang digunakan para pelaku. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, memastikan pihaknya akan memblokir dompet digital (e-wallet) yang terindikasi aktif menerima atau menyalurkan dana hasil aktivitas ilegal tersebut.

“Banyak kasus e-wallet terkait dana ilegal sudah kami tangani. Jika ada dana ilegal masuk, kami akan mengambil langkah (pemblokiran) untuk melindungi pihak yang dirugikan,” ujar Ivan.

Berdasarkan catatan PPATK, sepanjang semester I 2025, nilai deposit judi daring yang dilakukan melalui e-wallet mencapai Rp1,6 triliun. Angka ini tercatat dari sekitar 12,6 juta kali transaksi, menunjukkan masifnya peran e-wallet sebagai sarana perputaran uang hasil judi daring.

Ivan menegaskan bahwa pemblokiran hanya akan menyasar akun e-wallet yang terbukti aktif digunakan untuk transaksi ilegal, bukan akun yang bersifat dormant atau tidak aktif. “Tidak ada pemblokiran terhadap e-wallet dormant. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir,” tegasnya.

Kebijakan ini menjadi kelanjutan dari langkah sebelumnya, di mana PPATK memblokir sejumlah rekening bank dormant yang terindikasi digunakan untuk kejahatan finansial. Meski sempat menuai protes karena dinilai dilakukan tanpa sosialisasi, PPATK memastikan kini proses akan lebih terarah dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Ivan mengungkapkan pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan penyedia layanan dompet digital, perbankan, dan aparat penegak hukum untuk memutus rantai peredaran uang hasil judi daring. “Kami tidak bekerja sendiri. Ini kerja bersama untuk menutup celah aliran dana ke aktivitas ilegal,” ujarnya.

Langkah tegas PPATK ini sejalan dengan arahan pemerintah yang menempatkan pemberantasan judi daring sebagai prioritas nasional. Aktivitas tersebut dinilai merusak sendi sosial masyarakat, menguras ekonomi keluarga, dan berpotensi memicu tindak kriminal lain.

Dengan penindakan yang terukur dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap ruang gerak pelaku judi daring semakin sempit. Pemblokiran e-wallet aktif diharapkan tidak hanya memutus aliran dana ilegal, tetapi juga memberikan efek jera bagi para pelaku dan penyedia layanan yang terlibat.

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Fenomena pengibaran bendera bajak laut yang terinspirasi dari budaya populer, seperti serial One Piece, belakangan ini memicu perhatian publik dan pemerintah. Di balik kesan hiburan dan tren anak muda, para pemangku kepentingan mengingatkan bahwa fenomena ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Ada kekhawatiran bahwa simbol-simbol tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi penyusupan budaya yang mengikis identitas nasional, terutama jika dibiarkan tanpa filter yang tepat.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu menghadapi segala bentuk upaya pemecah belah bangsa, termasuk melalui simbol-simbol budaya populer yang berpotensi memengaruhi kesadaran kolektif. Ia menyampaikan bahwa pihaknya mendeteksi adanya niat memecah persatuan melalui pengibaran bendera One Piece dan menegaskan bahwa hal itu harus ditolak serta dilawan bersama. Ia menilai tren budaya populer tidak boleh dijadikan alat untuk melemahkan ikatan kebangsaan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Badan Siber Ansor memberikan peringatan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memperuncing perbedaan atau mem-framing fenomena ini secara ekstrem. Ketua Badan Siber Ansor, Ahmad Luthfi, menjelaskan bahwa Indonesia dibangun tidak hanya dengan semangat merdeka, tetapi juga dengan tanggung jawab untuk menjaga dan merawat simbol-simbol kedaulatan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata para pendahulu bangsa.

Ia menegaskan bahwa budaya pop tidak menjadi ancaman selama dapat dikelola dengan bijak. Menurutnya, budaya populer justru bisa dimanfaatkan sebagai media penguat semangat gotong royong, persaudaraan, dan nasionalisme, asalkan identitas bangsa tidak tergerus oleh tren global yang tidak disaring secara tepat. Ia juga mengingatkan generasi muda agar bersikap cerdas dalam menyeimbangkan antara kreativitas dan etika. Kreativitas yang tidak diiringi kesadaran nasional, menurutnya, justru dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk melemahkan ketahanan budaya.

Pandangan yang lebih tajam datang dari pakar intelijen, Salim Nuhuyanan, S.H., yang memandang fenomena ini bukan sekadar perilaku anak muda yang mengikuti tren. Ia menyampaikan bahwa ada kemungkinan pengibaran simbol bajak laut dimanfaatkan sebagai alat uji oleh aktor asing untuk membaca respons negara terhadap penyusupan budaya.

Ia menjelaskan bahwa pola seperti itu sering digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan ideologi dan ketahanan budaya nasional. Salim menambahkan bahwa ancaman modern tidak lagi hanya hadir dalam bentuk serangan fisik atau militer, melainkan bersifat halus dengan menyusup melalui budaya, simbol, dan media sosial. Menurutnya, simbol bajak laut dapat menjadi indikator awal dari upaya sistematis untuk melemahkan imunitas ideologis bangsa, dan jika dibiarkan, akan mengikis ketahanan tersebut sedikit demi sedikit.

Fenomena ini menunjukkan bahwa peperangan ideologi di era digital sangat berbeda dengan bentuk konvensionalnya. Persaingan antarnegara kini berlangsung pula di ranah narasi, budaya, dan persepsi publik. Penggunaan simbol yang tampak sepele dapat dimanfaatkan sebagai soft weapon untuk menggeser pandangan generasi muda, terutama jika dikaitkan dengan tren global yang mereka sukai.

Pemerintah dan elemen masyarakat sipil pun didorong untuk tidak hanya fokus pada pencegahan ancaman fisik, tetapi juga memperkuat ketahanan budaya dan ideologi. Penguatan pendidikan kebangsaan, literasi digital, dan kesadaran sejarah menjadi kunci untuk menutup celah masuknya simbol-simbol yang berpotensi merusak identitas bangsa.

Selain itu, pelibatan tokoh budaya, komunitas kreatif, dan influencer nasionalis dinilai penting untuk mengimbangi narasi tren global. Budaya pop dapat dimanfaatkan untuk memperkuat nasionalisme jika dikelola dengan narasi yang berpihak pada kepentingan bangsa.

Sebagai negara besar yang kaya budaya, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk terus menjaga kedaulatan simbol dan makna di tengah derasnya arus globalisasi. Simbol bendera Merah Putih harus tetap menjadi ikon utama persatuan, sedangkan simbol lain yang masuk dari luar perlu dipahami konteks dan implikasinya.

Fenomena bendera bajak laut menjadi pelajaran bahwa kewaspadaan tidak boleh berkurang. Perlu ada keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab menjaga integritas ideologi negara. Melemahnya kesadaran ideologis, meskipun dimulai dari hal-hal kecil, dapat membuka jalan bagi perpecahan.

Dengan bersatu, cerdas memilah tren, dan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan, bangsa Indonesia diyakini mampu menghadapi setiap gelombang budaya global tanpa kehilangan jati diri. Dalam hal ini, peringatan pemerintah dimaksudkan bukan sebagai larangan mutlak terhadap budaya pop, melainkan sebagai ajakan untuk memanfaatkannya secara membangun, menginspirasi, dan memperkuat semangat persatuan nasional.

Arus budaya global tidak mungkin dibendung, namun dapat diarahkan agar memperkuat karakter bangsa. Pemerintah menekankan bahwa generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam proses ini, memastikan setiap tren yang masuk ke Indonesia menjadi peluang memperkokoh nasionalisme, bukan justru meruntuhkannya dari dalam.

Kesadaran kolektif untuk menempatkan identitas nasional di atas segalanya menjadi benteng terakhir dari infiltrasi budaya yang berpotensi melemahkan bangsa. Dengan mempertahankan nilai luhur, menghidupkan kembali semangat gotong royong, dan menolak simbol-simbol yang mereduksi jati diri Indonesia, rakyat dapat memastikan bahwa kemerdekaan yang diwariskan para pendiri bangsa tetap kokoh menghadapi badai globalisasi.

*) Pemerhati hukum