Arsip Bulanan: Agustus 2025

Jakarta – Presiden Direktur Ovo, Karaniya Dharmasaputra, menegaskan bahwa inisiatif Gebuk Judol (Gerakan Bareng Ungkap Judi Online) Ronde kedua merupakan bentuk nyata komitmen swasta dalam memperkuat kolaborasi multipihak untuk memerangi judi daring di Indonesia.

“OVO menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan nasional seperti judi daring yang tidak hanya melanggar hukum, namun menjadi ancaman serius terhadap masa depan bangsa, khususnya terhadap generasi emas mendatang,” ujar Karaniya dalam keterangannya.

Gebuk Judol Ronde kedua merupakan kelanjutan dari keberhasilan ronde pertama yang digelar pada Februari–Maret 2025 lalu. Pada periode itu, program ini berhasil menerima lebih dari 11.000 laporan valid dari masyarakat, dengan tingkat validasi laporan mencapai lebih dari 95%.

Sebanyak 4.500 akun yang terbukti digunakan dalam aktivitas judi daring telah diblokir dan dilaporkan ke PPATK serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk penindakan lanjutan.

“Keberhasilan GEBUK JUDOL Ronde pertama menunjukkan bahwa kolaborasi multi stakeholder—antara swasta, publik, dan regulator—bukan hanya jargon, tapi kenyataan yang menghasilkan dampak positif,” kata Karaniya.

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, mengapresiasi partisipasi masyarakat yang meningkat selama program Gebuk Judol.

“Kami melihat peningkatan pelaporan yang signifikan selama periode GEBUK JUDOL, yang menunjukkan peran aktif masyarakat dalam melaporkan praktik judi daring ilegal melalui inisiatif yang diinisiasi OVO,” ujarnya.

Sementara itu, Kemkomdigi telah memblokir lebih dari 1,3 juta konten yang terkait dengan aktivitas judi daring. Polri juga berhasil menyita aset senilai lebih dari Rp500 miliar dari jaringan judi daring.

PPATK mencatat, jumlah transaksi judi daring pada Januari–Maret 2025 mencapai 39,8 juta transaksi—jauh menurun dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dengan sinergi yang terus diperkuat antara sektor swasta, regulator, dan publik, inisiatif seperti Gebuk Judol menjadi representasi nyata dari komitmen kolektif untuk menjaga ruang digital Indonesia tetap sehat, aman, dan berintegritas.

Gebuk Judol juga sejalan dengan upaya nasional dalam membangun kepercayaan digital dan memperkuat keamanan ekosistem keuangan digital secara menyeluruh.

“Ini merupakan langkah positif yang perlu dilanjutkan dan kami mendukung inisiatif ini untuk memperkuat ekosistem pelaporan yang efektif, sehingga kita dapat bersama-sama menciptakan ruang digital yang aman dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia” tutupnya.

[w.R]

*) Oleh: Hamzah Kurniawan

Perang melawan judi daring di Indonesia terus menunjukkan progres yang signifikan. Pemerintah, melalui kerja sama dengan sejumlah pihak terkait kini berhasil menurunkan angka transaksi judi daring melalui langkah strategis, yaitu pemblokiran rekening tidak aktif atau dormant. Strategi ini bukan hanya menyasar transaksi mencurigakan secara langsung, tetapi juga memutus jalur keuangan yang kerap digunakan para pelaku untuk menyamarkan dana haram.

Menurut laporan OJK, setidaknya 25.912 rekening telah diminta untuk diblokir karena terindikasi digunakan dalam aktivitas judi daring. Data ini menunjukkan keseriusan lembaga keuangan dalam merespons ancaman kejahatan digital yang semakin canggih. Langkah pemblokiran dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh Komdigi, dan ditindaklanjuti secara profesional dengan menerapkan Enhanced Due Diligence (EDD), atau uji tuntas lanjutan, untuk memastikan bahwa transaksi mencurigakan dapat ditelusuri secara lebih ketat dan sistematis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa pendekatan ini merupakan bagian dari strategi penindakan terhadap transaksi keuangan ilegal, termasuk aktivitas judi daring yang tengah merebak. Selain pemblokiran, OJK juga menginstruksikan agar seluruh lembaga perbankan meningkatkan kewaspadaan terhadap rekening dormant. Pasalnya, rekening tidak aktif yang luput dari pengawasan berpotensi besar digunakan dalam skema pencucian uang atau tindak kejahatan finansial lainnya, seperti jual beli rekening yang marak terjadi di pasar gelap digital.

Langkah pemblokiran yang dilakukan OJK menunjukkan efektivitas kebijakan yang berbasis pada analisis data dan pengawasan digital. Dalam waktu kurang dari satu bulan, jumlah rekening yang diblokir bertambah hampir 9.000. Ini mencerminkan respons cepat dan terkoordinasi antar lembaga dalam menanggulangi penyalahgunaan sistem keuangan nasional oleh sindikat kejahatan siber. Penyalahgunaan rekening dormant selama ini memang menjadi celah besar dalam sistem yang kerap dimanfaatkan untuk mengaburkan jejak dana hasil judi daring.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa kebijakan pemblokiran rekening dormant telah memberikan dampak nyata terhadap penurunan transaksi judi daring. Berdasarkan analisis lembaganya, sebagian besar pelaku menggunakan rekening tidak aktif untuk menyamarkan aliran dana ilegal. Rekening dormant dianggap sebagai titik lemah sistem perbankan karena sering kali tidak disertai pembaruan data nasabah, sehingga rentan disusupi oleh pihak tak bertanggung jawab, termasuk pelaku judi daring dan kejahatan terorganisir.

Ivan juga menjelaskan bahwa dari sekitar satu juta rekening yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU), terdapat 150 ribu rekening yang masuk kategori dormant. Ini bukan jumlah yang kecil, dan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap rekening pasif harus diperketat sebagai bentuk pencegahan dini terhadap kejahatan digital. Keberhasilan PPATK dalam mengidentifikasi dan memblokir rekening ini turut mengganggu jaringan judi daring yang selama ini bergantung pada sistem transaksi tak terdeteksi.

Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK, M. Natsir Kongah, menambahkan bahwa sebagian besar rekening dormant tersebut tidak memiliki data nasabah yang valid dan tidak pernah diperbarui. Artinya, rekening tersebut berpotensi merupakan hasil dari aktivitas ilegal seperti jual beli data perbankan, peretasan sistem, atau pengambilalihan akun secara melawan hukum. Setelah digunakan untuk menampung dana hasil tindak pidana, rekening tersebut dibiarkan tidak aktif agar tidak menarik perhatian sistem pengawasan. Inilah yang menjadi sasaran utama pemblokiran oleh PPATK.

Langkah penghentian transaksi terhadap rekening dormant tidak semata-mata untuk memblokir aliran dana ilegal, tetapi juga mendorong perbankan dan nasabah untuk melakukan verifikasi ulang terhadap kepemilikan akun. PPATK meminta agar bank tidak sekadar menonaktifkan, tetapi juga melakukan pemeriksaan data secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk mengaktifkan kembali sebuah rekening. Dengan begitu, hanya rekening yang sah dan terverifikasi yang dapat digunakan kembali untuk transaksi keuangan.

Koordinasi antarlembaga dalam kebijakan ini menunjukkan arah baru dalam pendekatan penegakan hukum berbasis digital. Pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada pelaku langsung, tetapi juga memutus infrastruktur pendukung kejahatan seperti jaringan rekening gelap. Ini menjadi pesan tegas bagi para pelaku judi daring bahwa ruang gerak mereka semakin sempit. Tidak hanya di permukaan, tetapi hingga ke dalam sistem keuangan yang selama ini dianggap aman oleh sindikat.

Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan bahwa penguatan regulasi dan teknologi bisa menjadi kunci utama dalam pemberantasan kejahatan digital. Pemanfaatan big data, sistem analisis transaksi, dan interkoneksi antar lembaga telah membawa perubahan signifikan dalam pola penindakan kejahatan. Pemerintah, dalam hal ini, berhasil menunjukkan bahwa dengan niat dan strategi yang terukur, kejahatan daring bukanlah sesuatu yang tak bisa dilawan.

Selain itu, langkah ini juga memberikan efek domino positif bagi sektor keuangan secara keseluruhan. Dengan menutup celah penyalahgunaan rekening dormant, sistem perbankan Indonesia menjadi lebih bersih, transparan, dan aman dari infiltrasi dana ilegal. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan pun meningkat, yang secara tidak langsung akan memperkuat stabilitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Namun demikian, keberhasilan ini tentu harus terus dijaga dan ditingkatkan. Pengawasan terhadap transaksi mencurigakan harus dilakukan secara berkelanjutan, dan sistem perbankan perlu mengembangkan algoritma deteksi dini yang lebih presisi. Peran serta masyarakat juga tidak kalah penting, terutama dalam menjaga keamanan data pribadi serta menghindari praktik jual beli rekening yang belakangan marak terjadi secara daring.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik dari Nusantara Damai Institute.

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas praktik judi daring yang semakin mengkhawatirkan dan berdampak luas terhadap ekonomi, sosial, serta integritas sistem keuangan nasional. Dalam berbagai kesempatan, lembaga-lembaga negara seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan sistematis dalam menghadapi kejahatan digital terorganisir ini. Upaya tersebut telah menghasilkan capaian konkret berupa pemblokiran rekening mencurigakan, penurunan nilai transaksi, serta peningkatan edukasi publik di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan bahwa pendekatan tunggal seperti pemutusan akses terhadap situs-situs judi daring saja tidak cukup memberikan efek jera. Oleh sebab itu, pemerintah memperkuat strategi dengan memutus jalur keuangan yang menopang aktivitas ilegal tersebut. Ia menyebut bahwa pembekuan rekening pelaku menjadi langkah krusial karena konten digital bisa dibuat ulang dengan mudah, sementara rekening bank jauh lebih sulit dibuka kembali setelah diblokir.

Sejak Oktober 2024 hingga akhir Juli 2025, Komdigi telah berhasil menurunkan hampir 2,5 juta konten negatif di ruang digital, dengan sekitar 1,7 juta di antaranya berhubungan langsung dengan judi daring. Keberhasilan tersebut diperoleh melalui kombinasi laporan masyarakat dan teknologi pemantauan otomatis berbasis sistem crawling. Namun demikian, pelaku judi daring semakin kreatif dalam menghindari deteksi, termasuk dengan memanfaatkan algoritma dan format baru untuk promosi terselubung di media sosial.

Lebih lanjut, Meutya menyambut baik langkah PPATK dalam melakukan pelacakan rekening yang diduga terhubung dengan aktivitas judi daring. Kolaborasi lintas sektor ini akan membuat upaya penindakan semakin sistematis dan efektif. Kombinasi antara pengawasan konten digital dan pelacakan transaksi keuangan dinilai dapat mempersempit ruang gerak pelaku secara menyeluruh. Sektor perbankan juga perlu memperketat prosedur pembukaan rekening agar tidak dimanfaatkan kembali oleh jaringan pelaku.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengatakan bahwa kebijakan penghentian sementara rekening tidak aktif atau dormant yang diterapkan sejak Mei 2025 telah membawa dampak signifikan dalam menekan aktivitas judi daring. Ia menyebut bahwa frekuensi transaksi deposit judi daring menurun drastis dari 33 juta kali pada April menjadi hanya sekitar 7 juta kali pada Mei. Penurunan tersebut bahkan berlanjut hingga Juni dengan hanya 2,79 juta transaksi.

Ivan juga menjelaskan bahwa lonjakan transaksi pada bulan April berkaitan dengan periode Idulfitri, di mana banyak dana masyarakat beredar dan sebagian disalahgunakan untuk judi daring. Transaksi judi daring sempat mencapai Rp5,08 triliun pada April sebelum menurun menjadi Rp1,50 triliun pada Juni 2025. Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui penutupan rekening dormant mampu secara langsung menurunkan aktivitas keuangan ilegal tersebut.

Selain itu, PPATK telah menyelesaikan analisis terhadap 122 juta rekening dormant berdasarkan data dari industri perbankan. Sebagian besar rekening tersebut telah dikembalikan kepada pihak bank untuk proses reaktivasi setelah tidak ditemukan aktivitas mencurigakan. Dalam proses ini, PPATK tetap memastikan pemutakhiran data nasabah dilakukan melalui prosedur customer due diligence (CDD) dan enhanced due diligence (EDD) sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa OJK telah meminta perbankan untuk memblokir 25.912 rekening yang terindikasi digunakan dalam aktivitas judi daring. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan dari 17.026 rekening yang diblokir pada bulan sebelumnya. Pemblokiran ini dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Komdigi sebagai bagian dari upaya lintas sektor memberantas kejahatan keuangan digital.

Selain pemblokiran, OJK telah meminta bank untuk menindaklanjuti proses penutupan rekening berdasarkan identitas kependudukan serta memperkuat penerapan Enhanced Due Diligence (EDD). OJK kini tengah menyusun aturan baru terkait rekening tidak aktif agar tidak lagi dimanfaatkan oleh pelaku judi daring maupun tindak pidana lainnya. Disisi lain, bank sudah mulai aktif melakukan pemantauan digital internal atau cyber patrol, menganalisis profil nasabah, serta mengawasi aktivitas mencurigakan yang mengarah pada dugaan penyalahgunaan rekening.

Satgas Pemberantasan Judi Daring yang kini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan ini. Pihak OJK menekankan pentingnya upaya yang tidak bersifat terpisah-pisah, melainkan terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari deteksi konten, pelacakan rekening, hingga penindakan hukum terhadap pelaku.

OJK memberi ruang bagi perbankan untuk tetap berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meski di tengah tantangan kejahatan digital yang semakin kompleks. Dengan sinergi lintas lembaga yang semakin solid dan responsif, pemerintah diyakini akan semakin efektif dalam memutus mata rantai praktik judi daring yang merugikan masyarakat dan negara.

Upaya pemberantasan judi daring menjadi bagian dari strategi nasional untuk menjaga integritas sistem keuangan dan memperkuat kepercayaan publik. Kolaborasi antara regulator, kementerian teknis, lembaga intelijen keuangan, dan pelaku industri perbankan menjadi fondasi utama keberhasilan kebijakan pemberantasan judi daring di Indonesia. Pemerintah pun terus mendorong kesadaran kolektif masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik ilegal yang merusak masa depan ekonomi dan sosial bangsa.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Organisasi alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) tengah bersiap menyambut pemilihan ketua umum baru dalam Pemilihan Ketua Umum (Pemila) periode mendatang. Salah satu figur yang mencuri perhatian adalah dr. Dewi Puspitorini, Sp.P., M.A.R.S., M.H., yang secara resmi menyatakan kesiapan maju sebagai calon ketua umum ILUNI UI dengan mengusung visi inklusif dan transformasional.

Dengan tagline “U&I Guyub, U and I become Us”, dr. Dewi menawarkan sebuah pendekatan kepemimpinan yang kolaboratif dan memberdayakan seluruh elemen alumni lintas fakultas dan generasi. Dewi menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, serta adaptif terhadap tantangan zaman.

“ILUNI UI harus menjadi rumah besar bagi semua alumni, tempat bertukar gagasan, tumbuh bersama, dan berkontribusi nyata,” ujarnya.

Dewi merumuskan visinya ke dalam lima misi strategis: digitalisasi total sistem ILUNI, penguatan jaringan alumni global, pemberdayaan berkelanjutan terutama dalam aspek kesejahteraan dan kesehatan alumni, kontribusi untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera, serta program pemberdayaan perempuan Indonesia yang dimulai dari lingkungan alumni UI sendiri.

Langkah Dewi mendapat dukungan dari berbagai kalangan alumni. Ketua Umum ILUNI Fakultas Kedokteran UI, dr. Wawan Mulyawan, menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan Dewi. “Beliau memiliki visi dan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan organisasi alumni hari ini. Ia adalah figur yang mampu mempersatukan lintas fakultas dan generasi,” ujarnya.

Tak hanya itu, Ketua Umum ILUNI UI saat ini, Didit Ratam, juga menegaskan pentingnya partisipasi aktif seluruh alumni dalam Pemila sebagai wujud demokrasi organisasi. Menurutnya, adu gagasan adalah proses penting dalam menentukan pemimpin yang mampu mewujudkan program konkret dan berkelanjutan.

“Adu gagasan ini bukan hanya tentang ide, tetapi juga tentang kemampuan eksekusi, kepemimpinan, dan ajakan kolaboratif dalam menjalankan program-program nyata,” ujar Didit.

Dalam konteks yang lebih luas, visi inklusif dan progresif yang diusung Dewi juga sejalan dengan arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Peran aktif alumni perguruan tinggi dalam pembangunan bangsa dinilai semakin krusial, terutama dalam mengisi ruang-ruang strategis di berbagai sektor, baik di dalam negeri maupun kancah global.

Gagasan Dewi untuk membangun konektivitas alumni global dan menciptakan ekosistem yang sehat dan sejahtera juga mendapat perhatian. Inisiatif ini diyakini akan memperkuat peran ILUNI UI tidak hanya sebagai forum nostalgia, tetapi sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional, sejalan dengan semangat kolaboratif antara masyarakat sipil dan pemerintah. **

Jakarta — dr. Dewi Puspitorini resmi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028 dengan mengusung visi ILUNI UI sebagai rumah besar yang guyub, progresif, dan inklusif. Melalui tagline “U&I Guyub, U and I become Us”, Dewi ingin membangun ekosistem alumni yang solid dan berkontribusi nyata bagi almamater serta kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagai dokter spesialis paru dengan rekam jejak kepemimpinan di berbagai institusi kesehatan, Dewi menawarkan gagasan konkret untuk membawa ILUNI UI menjadi organisasi alumni yang modern dan berdampak.

Visi tersebut ia tuangkan dalam lima misi strategis: digitalisasi total ILUNI UI, penguatan jejaring alumni global, program kesejahteraan dan kesehatan alumni, kontribusi bagi Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera, serta pemberdayaan perempuan melalui kepemimpinan.

“ILUNI UI harus menjadi rumah besar bagi semua alumni, tempat bertukar gagasan, tumbuh bersama, dan berkontribusi nyata,” ujar Dewi.

Ia menegaskan pentingnya tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Dewi juga memberi perhatian khusus pada kesetaraan gender. Melalui program kepemimpinan perempuan, ia mendorong keterlibatan alumni perempuan di berbagai sektor pembangunan.

Baginya, pemberdayaan perempuan di lingkungan alumni UI adalah langkah strategis untuk mencetak pemimpin-pemimpin baru yang berdaya saing global.

Dengan visi progresif dan program kerja nyata, dr. Dewi Puspitorini mengajak seluruh alumni UI untuk memilih pemimpin yang mampu menjadikan ILUNI UI sebagai kekuatan besar bagi bangsa.

“Kini saatnya U and I become Us,” pungkas Dewi.

Dukungan kepada Dewi terus menguat dari berbagai elemen alumni. Ketua Umum ILUNI FKUI, Wawan Mulyawan, menyebut Dewi sebagai figur pemersatu yang mampu menjembatani lintas fakultas dan generasi.

“Beliau memiliki visi dan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan organisasi alumni hari ini,” ujarnya.

Dengan nomor urut 6, Dewi menjadi salah satu dari tujuh kandidat Ketua Umum ILUNI UI 2025-2028. Ia bersaing dengan alumni dari berbagai fakultas, namun keunggulan visi dan pengalamannya menjadikannya sosok yang diyakini mampu menggerakkan lebih dari 300 ribu alumni UI untuk bersatu dan berkontribusi lebih luas.

Pemilihan Ketua Umum ILUNI UI akan digelar secara e-voting melalui aplikasi UI Connect pada 23–24 Agustus 2025. Sistem digital ini menjadi bagian dari komitmen ILUNI UI dalam membangun tradisi demokrasi yang modern dan inklusif.-

Jakarta – Pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028 menjadi perhatian besar di kalangan alumni. Salah satu kandidat yang menonjol adalah dr. Dewi Puspitorini, SpP, MARS, yang mengusung visi kepemimpinan kolaboratif untuk menjadikan ILUNI UI sebagai organisasi alumni yang inklusif, progresif, dan berdampak nyata.

Mengusung tagline #U&I Guyub – singkatan dari U and I become Us – Dewi menekankan bahwa ILUNI UI harus menjadi “rumah besar” bagi seluruh alumni lintas fakultas, angkatan, dan profesi.

“ILUNI UI harus menjadi simpul koneksi dan kolaborasi yang memperkuat peran alumni dalam pembangunan bangsa,” ujar dr. Dewi.

Sebagai dokter spesialis paru dan alumni Fakultas Kedokteran UI, Dewi memiliki rekam jejak panjang di dunia kesehatan serta kepemimpinan di berbagai institusi. Visi besarnya dituangkan dalam lima misi strategis: digitalisasi total ILUNI UI, penguatan jejaring alumni global, program kesejahteraan dan kesehatan alumni, kontribusi bagi Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera, serta pemberdayaan perempuan melalui kepemimpinan.

Dewi memberi perhatian khusus pada isu kesetaraan gender, mendorong keterlibatan alumni perempuan di sektor strategis untuk memperkuat daya saing bangsa.

“Kesetaraan gender adalah kunci membangun organisasi yang modern, responsif, dan mampu menjawab tantangan zaman,” tegasnya.

Komitmen Dewi mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Ketua Umum ILUNI FKUI, Dr. Wawan Mulyawan, menyebut Dewi sebagai sosok pemersatu yang mampu menjembatani lintas fakultas dan generasi.

“Beliau memiliki visi, pengalaman, dan integritas yang relevan dengan kebutuhan organisasi alumni hari ini,” ujarnya.

Dengan nomor urut 6, Dewi menjadi satu dari tujuh kandidat Ketua Umum ILUNI UI 2025–2028. Pemilihan akan digelar secara e-voting melalui aplikasi UI Connect pada 23–24 Agustus 2025. Ketua Umum ILUNI UI saat ini, Didit Ratam, mengajak seluruh alumni segera melakukan pendaftaran dan verifikasi akun agar dapat berpartisipasi dalam pemilihan.

Didit menekankan bahwa Pemilihan Langsung (Pemila) ILUNI UI bukan sekadar kontestasi, tetapi ajang adu gagasan, integritas, dan kemampuan membangun kolaborasi.

“Inilah saatnya alumni UI memilih pemimpin yang mampu membawa organisasi ke masa depan,” kata Didit.

Dengan visi kolaboratif, program kerja konkret, dan pengalaman panjang di bidang kesehatan, dr. Dewi Puspitorini diyakini mampu membawa ILUNI UI menjadi kekuatan alumni yang solid, berdaya saing global, dan berkontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045.-

Oleh: Ahmad Syarif Hidayat

Pemerintah resmi menaikkan kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit pada tahun 2025. Kebijakan ini merupakan peningkatan terbesar dalam sejarah pelaksanaan FLPP di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa kuota FLPP yang awalnya 220.000 unit telah ditambah menjadi 350.000 unit dengan anggaran yang sudah sepenuhnya disiapkan oleh pemerintah. Ia menambahkan kemungkinan penambahan kuota unit lagi jika dana memungkinkan. Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), jumlah rumah subsidi pada tahun 2019 mencapai sekitar 260.000 unit, namun tidak semuanya melalui skema FLPP, sehingga peningkatan menjadi 350.000 unit merupakan lonjakan terbesar sejak program ini berjalan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa realisasi belanja negara untuk program rumah subsidi melalui skema FLPP telah digunakan untuk mendukung pembangunan puluhan ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga pertengahan tahun 2025. Dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas cakupan program, target FLPP tahun ini dinaikkan secara signifikan, sehingga kebutuhan anggaran juga meningkat cukup besar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk FLPP, dukungan dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), serta subsidi uang muka guna mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, memberikan apresiasi atas penambahan kuota rumah subsidi serta perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% hingga akhir tahun 2025, yang menurutnya menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp35,2 Triliun  untuk mendukung kuota FLPP sebanyak 350.000 unit, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2025. Selain itu, perpanjangan insentif PPN DTP dinilai mampu meningkatkan minat masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku industri properti.

Penambahan kuota rumah subsidi hingga 350.000 unit ini bukan hanya sekadar angka, melainkan sebuah terobosan besar yang membuka peluang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Pemerintah menunjukkan keseriusannya dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 35,2 triliun khusus untuk program FLPP tahun 2025. Berbagai kemudahan juga dihadirkan, seperti cicilan ringan mulai dari Rp 1 juta per bulan, suku bunga tetap rendah 5%, uang muka minimal 1%, serta bebas PPN yang mempercepat proses kepemilikan rumah. Kebijakan ini dirancang untuk menghilangkan hambatan finansial yang selama ini menjadi kendala utama masyarakat.

Selain itu, program ini dibuat lebih inklusif dengan alokasi kuota yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan berbagai profesi. Misalnya, kuota rumah subsidi dialokasikan untuk guru, tenaga kesehatan, ASN, petani, nelayan, hingga pekerja informal seperti ojek online dan asisten rumah tangga. Pendekatan segmentasi ini memastikan distribusi rumah subsidi tepat sasaran dan menjangkau semua lapisan masyarakat yang membutuhkan. Sinergi antara kementerian, perbankan, dan pengembang telah menghasilkan pencapaian yang menggembirakan.

Provinsi Jawa Barat menjadi contoh nyata keberhasilan program ini, dengan penyerapan kuota FLPP terbesar mencapai 30-33% dari total nasional. Hal ini membuka peluang ekonomi yang lebih luas dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi dan properti. Keberhasilan di Jawa Barat memberikan optimisme bahwa program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan di daerah-daerah lain di Indonesia. Semangat kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam mengakselerasi pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat.

Melihat berbagai langkah yang telah ditempuh, semua pihak kini sangat optimis bahwa target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi dapat tercapai, bahkan berpotensi terlampaui. Pemerintah, sepakat bahwa sinergi yang kuat antar lembaga menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Mereka percaya kolaborasi yang solid ini akan mempercepat realisasi hunian layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% yang berlaku hingga akhir 2025, serta program uang muka 0% melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, semakin memperluas akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Inovasi ini tidak hanya memudahkan pembelian rumah subsidi, tetapi juga memberi dorongan positif bagi industri properti yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan dukungan insentif ini, diharapkan lebih banyak masyarakat bisa segera memiliki rumah idaman mereka.

Selain itu, kesiapan anggaran yang matang dan koordinasi lintas lembaga yang semakin efektif memastikan bahwa proses distribusi dan penyaluran rumah subsidi berjalan dengan cepat dan tepat sasaran. Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan papan, tetapi juga menguatkan fondasi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Komitmen pemerintah dan seluruh stakeholder menjadikan program ini sebagai tonggak penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia.

Dengan komitmen kuat dan kerja sama solid, masa depan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi semakin cerah. Penambahan kuota rumah subsidi hingga 350.000 unit merupakan sejarah baru yang akan terus menjadi inspirasi bagi program sosial lainnya. Harapannya, kebijakan ini mampu mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, inklusif, dan memberikan peluang yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

)*Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh : Reynaldi Putra Ikhsanni*)

Di tengah tantangan global yang kompleks, pemerintah tetap hadir memberikan solusi konkret bagi masyarakat. Salah satu langkah strategis yang kini dipercepat adalah program rumah subsidi, yang tidak hanya menjadi solusi atas kebutuhan atas perumahan nasional, tetapi juga menjadi penggerak roda ekonomi melalui sektor konstruksi dan pembiayaan. Program rumah subsidi telah menjadi instrumen vital dalam menyentuh aspek kesejahteraan rakyat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat dukungan fiskal terhadap program perumahan rakyat. Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp18,8 triliun untuk mendukung program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang termasuk dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pihaknya menegaskan bahwa FLPP menjadi instrumen andalan APBN untuk mengurangi kesenjangan terhadap kebutuhan perumahan bagi rakyat, memperbaiki kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, mendorong pemerataan pembangunan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia juga menambahkan bahwa realisasi anggaran FLPP tahun ini dipercepat, dan pada paruh pertama 2025 telah mencapai lebih dari 60% target. Angka tersebut menunjukkan efisiensi dan komitmen penggunaan anggaran negara kepada kesejahteraan rakyat. Langkah ini tidak hanya memudahkan akses rumah murah, tetapi juga merangsang sektor konstruksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di berbagai daerah.

Selain dari Program FLPP, Pemerintah juga telah mengalokasikan sebesar Rp5 triliun dari APBN untuk program lainnya seperti Subsidi Bunga Kredit (SBK) serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBMK). Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan target FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit rumah subsidi. Dalam langkah ini pemerintah tidak hanya fokus pada sisi pembiayaan jangka panjang, tetapi juga berupaya menjawab tantangan akses awal kepemilikan rumah yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan rentan secara ekonomi.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil peran krusial dalam memastikan pelaksanaan program rumah subsidi berjalan dengan adil dan transparan. Hal ini direalisasikan oleh keberhasilan OJK dalam menyelesaikan 85% pengaduan terkait pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP yang telah dilaporkan selama bulan Januari hingga Juli 2025. Capaian ini mencerminkan keseriusan OJK dalam melindungi konsumen serta mendukung kelancaran program perumahan nasional yang dicanangkan pemerintah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa kanal khusus pengaduan telah diberikan. Hal ini merupakan langkah strategis dan progresif pemerintah dalam memperkuat perlindungan konsumen, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mengikuti program KPR subsidi. Kanal ini bukan sekadar sarana pelaporan, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keadilan dan transparansi dalam ekosistem pembiayaan perumahan.

Langkah cepat dan responsif OJK ini merupakan bukti nyata hadirnya negara dalam menjamin keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran utama program rumah subsidi. Dengan sistem pengawasan yang semakin diperkuat, serta kerja sama erat dengan pelaku industri jasa keuangan, pemerintah terus membuktikan bahwa program perumahan merupakan sebuah komitmen nyata yang diwujudkan melalui pengelolaan yang transparan, adil, dan berpihak kepada rakyat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, berharap agar rumah subsidi tidak hanya cepat dibangun, tapi juga nyaman dan berkualitas. Ia menambahkan bahwa kementeriannya bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses perizinan dan penyediaan lahan. Selain itu, digitalisasi proses pengawasan proyek diterapkan untuk mencegah keterlambatan pembangunan.

Tidak hanya itu, Maruarar juga menginisiasi kolaborasi lintas sektor dengan BUMN, swasta, hingga koperasi agar akses pembiayaan dan pembangunan rumah semakin luas dan berkelanjutan. Pemerintah juga tengah mengkaji skema baru agar pekerja informal, seperti ojek online, pedagang kecil, dan buruh harian, juga dapat mengakses program rumah subsidi.

Di balik capaian besar pemerintah, beberapa hambatan teknis tetap menjadi perhatian serius dan terus ditangani secara progresif. Di antaranya adalah keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, fluktuasi harga bahan bangunan, serta belum meratanya infrastruktur dasar di lokasi rumah subsidi. Namun, langkah proaktif pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian melalui pendekatan multisektor adalah langkah berani yang patut diapresiasi. Langkah-langkah tersebut juga sejalan dengan upaya jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, di mana ketersediaan perumahan yang layak dan terjangkau merupakan prasyarat penting dalam membentuk masyarakat yang produktif dan sejahtera.

Keberhasilan program rumah subsidi sangat bergantung pada dukungan dari seluruh elemen bangsa pengembang, lembaga keuangan, akademisi, tokoh masyarakat, dan tentu saja masyarakat itu sendiri. Kini saatnya kita menyambut dan mendukung percepatan realisasi program rumah subsidi ini dengan semangat gotong royong. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah bersama membangun masa depan yang lebih baik, di mana setiap keluarga Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki rumah yang layak, aman, dan nyaman.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Jakarta – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp18,8 triliun, pemerintah menggulirkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membiayai pembangunan 115 ribu unit rumah subsidi hingga semester I tahun 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa FLPP menjadi instrumen penting untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan perumahan nasional. Pemerintah juga meningkatkan target FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 rumah subsidi. Hal ini demi mempercepat kepemilikan rumah layak bagi masyarakat.

“FLPP menjadi instrumen andalan APBN #UangKita untuk mengurangi kesenjangan terhadap kebutuhan perumahan bagi rakyat, memperbaiki kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan, mendorong pemerataan pembangunan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya dikutip dari akun Instagram resminya @smindrawati.

Adapun total alokasi APBN untuk program FLPP tersebut meningkat dari Rp 18,8 triliun menjadi Rp 35,2 triliun. Kemudian alokasi APBN kepada PT Sarana Multigriya Finansial meningkat dari Rp 4,8 triliun menjadi Rp 6,7 triliun.

“Ini salah satu program prioritas yang akan kita lanjutkan di tahun 2026,” ucapnya.

Pada prosesnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan 25.000 – 30.000 unit rumah subsidi akan diluncurkan di seluruh Indonesia secara serempak pada bulan September mendatang. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyebut, peluncuran itu menjadi bagian dari program 3 juta rumah yang ditargetkan tercapai tahun ini.

“Yang membangun dan merenovasi bisa pemerintah, dari pemerintah pusat sampai dengan daerah, termasuk BUMN. Termasuk juga yang merenovasi seperti PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Pembiayaan dari APBN dan BUMD,” ujar Ara.

Kemudian ia melaporkan bahwa kuota rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini ditingkatkan menjadi 350 ribu unit dari 220 ribu. Selain itu ada pengalokasian khusus kepada petani sebanyak petani 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buruh 20 ribu unit, wartawan 3 ribu unit, supir 8 ribu unit, dan guru 20 ribu unit.

“Ini salah satu terobosan adalah karena ini sangat menarik, yaitu bunganya hanya 5% karena disubsidi. Kalau komersial itu 12%, kemudian DP-nya 1%, jadi peminatnya sangat banyak sekali,” tuturnya.

Mendukung upaya tersebut, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) turut berkontribusi dengan penyaluran pembiayaan KPR bersubsidi FLPP untuk 10.000 unit rumah, senilai sekitar Rp1,6 triliun. Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna, menjelaskan bahwa BSI baru saja menjalin kerja sama dengan BP Tapera dan Persatuan Islam (PERSIS) guna memperluas akses pembiayaan rumah FLPP bagi MBR.

“BSI melakukan penandatangan kesepakatan dengan BP Tapera dan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS). BSI, BP Tapera dan PERSIS menyepakati komitmen bersama dalam penyediaan akses rumah FLPP dan juga akses pembiayaannya,” jelas Anton.

BSI optimistis dengan proses pembiayaan yang relatif cepat, angsuran flat dan jangka waktu yang lama yakni 20 tahun, maka penyerapan BSI KPR FLPP dapat maksimal.

Selanjutnya disampaikan, BSI mendukung penuh program FLPP sejalan dengan Asta Cita Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Kerja sama ini menandai komitmen BSI untuk memacu penyaluran FLPP lebih optimal dengan kualitas terjaga.

“Program BSI KPR Sejahtera FLPP merupakan dukungan Perseroan menjalankan Program 3 Juta Rumah. Sejalan dengan semangat pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat ini kami terus memperluas jangkauan ke wilayah-wilayah potensial dengan permintaan tinggi sehingga pembiayaan FLPP dapat terserap optimal,” imbuh Anton.

JAKARTA – Pemerintah terus mempertegas komitmennya dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tahun ini, kuota rumah subsidi resmi dinaikkan dari sebelumnya 200 ribu unit menjadi 350 ribu unit, sebagai bagian dari upaya strategis mengurangi backlog perumahan nasional yang saat ini masih mencapai 9,9 juta unit.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkap bahwa peluncuran masif rumah subsidi akan dilakukan pada September 2025 dan direncanakan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Acara peluncuran rumah subsidi rencananya akan dilakukan pada September, sekitar 25 ribu unit, yang akan dihadiri Bapak Presiden,” kata Maruarar.

Rumah subsidi tersebut akan dialokasikan kepada kelompok-kelompok strategis masyarakat, di antaranya petani, nelayan, buruh, sopir, guru, dan jurnalis. Bunga kredit rumah subsidi hanya sebesar lima persen dengan uang muka satu persen, jauh lebih ringan dibanding perumahan komersial.

Penambahan kuota juga mencakup program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), di mana pemerintah menaikkan target dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit untuk tahun anggaran 2025. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mendapat mandat besar dengan alokasi 220 ribu unit, naik signifikan dari alokasi sebelumnya 158.301 unit.

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menyebut peningkatan ini sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperluas kepemilikan rumah terjangkau.

“BTN siap mempercepat penyaluran FLPP untuk 160 ribu unit konvensional dan 60 ribu unit syariah. Kami juga memperkuat digitalisasi agar akses KPR subsidi semakin mudah,” ujarnya.

Melalui aplikasi Bale by BTN, masyarakat kini bisa mencari properti, mengajukan KPR, hingga memantau progres pengajuan secara daring. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menyatakan dukungan terhadap program ini melalui berbagai kebijakan yang menjaga prinsip kehati-hatian.

Tak hanya pemerintah, sektor swasta juga menunjukkan antusiasme. Emiten properti PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) bekerja sama dengan Riscon Group untuk mengembangkan 3.000 unit rumah subsidi di Jawa Barat, termasuk wilayah Bogor, Serang, dan Sumedang. Proyek ini diharapkan mampu menyumbang pendapatan lebih dari Rp500 miliar dalam dua tahun ke depan.

Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) yang juga CEO Riscon Group, Ari Tri Priyono, menyatakan bahwa peningkatan kuota rumah subsidi mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.

“Kami bersyukur, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menunjukkan perhatian besar terhadap sektor papan,” ucap Ari.

Melalui sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang properti, peningkatan akses terhadap hunian layak bagi MBR diharapkan menjadi tonggak penting dalam menciptakan keadilan sosial di bidang perumahan. (*/rls)