Masyarakat Sambut Hangat Program Cek Kesehatan Gratis Presiden Prabowo

Oleh: Laras Indah Sari

Masyarakat berbagai lapisan menyambut penuh antusias program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Presiden Prabowo Subianto. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program tersebut menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya di lebih dari sepuluh ribu puskesmas seluruh Indonesia.

Kehadiran program itu tidak hanya membuka akses lebih luas bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan memeriksakan kesehatan, tetapi juga memberi rasa keadilan karena pelayanan tersedia bagi semua warga, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Penerimaan hangat masyarakat nyata di lapangan. Di Surabaya, warga lanjut usia rela mengantre sejak pagi di Puskesmas Manukan Kulon agar bisa memanfaatkan layanan tersebut. Di Depok, para orang tua menyatakan rasa syukur karena anak-anak mereka dapat memperoleh pemeriksaan tanpa biaya tambahan. Fenomena serupa muncul di berbagai daerah, membuktikan bahwa kebutuhan kesehatan masih menjadi prioritas utama yang kerap terbentur keterbatasan ekonomi.

Sejumlah warga Bojonegoro menuturkan pengalaman mereka setelah mengikuti pemeriksaan kesehatan dalam rangkaian kegiatan CKG. Rubiati, seorang ibu rumah tangga dari Desa Pandantoyo, merasa lega karena bisa mengetahui kadar gula, kolesterol, dan asam urat tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

Baginya, informasi tersebut sangat penting untuk menjaga pola hidup. Karomah, warga lainnya, mengaku senang dan berharap layanan serupa dapat terus dilakukan dengan cakupan yang lebih luas dan pemeriksaan yang lebih lengkap. Suara masyarakat itu mencerminkan bagaimana program tersebut memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa pelaksanaan program CKG terus dioptimalkan. Hingga 17 September 2025, tercatat 29,8 juta orang telah memanfaatkan layanan tersebut dari total 32 juta pendaftar.

Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, menyampaikan bahwa tren partisipasi masyarakat sangat tinggi, dengan rata-rata 600 ribu pendaftar setiap hari dan hampir 500 ribu orang berhasil diperiksa.

Menariknya, mayoritas peserta adalah perempuan, mencapai 57,5 persen dari total peserta. Data ini menunjukkan bahwa kaum ibu lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan untuk memastikan kondisi tubuh mereka tetap terjaga.

Partisipasi masyarakat juga mencatatkan variasi geografis. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat menyumbang lebih dari separuh jumlah peserta. Sementara itu, Papua, Papua Barat, dan Papua Pegunungan masih menunjukkan partisipasi terendah.

Pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan layanan tersebut dapat diakses secara merata di seluruh wilayah, sehingga tidak ada daerah yang tertinggal dalam mendapatkan manfaat kesehatan. Upaya distribusi tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas, dan koordinasi dengan pemerintah daerah terus diperkuat demi memperluas cakupan pelayanan.

Respon hangat juga datang dari pemerintah daerah. Pj Gubernur Aceh menyatakan bahwa koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi sangat penting agar layanan dapat menjangkau masyarakat terpencil.

Dinas Kesehatan di berbagai daerah, termasuk Puskesmas Tanjung Sari Natar di Lampung Selatan, melaporkan bahwa warga sangat terbantu dengan adanya pemeriksaan gratis. Dukungan pemerintah daerah ini memperlihatkan bagaimana program CKG menjadi tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa deteksi dini menjadi kunci dalam mencegah penyakit serius. Ia menyoroti masih adanya sebagian warga yang enggan melakukan pemeriksaan karena takut terhadap hasilnya.

Menurut Presiden, keberanian untuk memeriksakan kesehatan justru akan memberi keuntungan besar, sebab langkah pencegahan dapat dilakukan lebih awal sebelum penyakit berkembang lebih parah. Pandangan itu sejalan dengan tujuan utama CKG, yaitu membangun sistem kesehatan yang adil, menyeluruh, dan berorientasi pada pencegahan.

Program CKG memiliki sasaran pemeriksaan yang disesuaikan dengan kelompok usia. Bayi dan balita difokuskan pada deteksi masalah bawaan lahir, stunting, dan gizi. Remaja menjalani skrining obesitas, diabetes, serta kesehatan gigi.

Orang dewasa diperiksa untuk mendeteksi hipertensi, obesitas, dan penyakit gigi. Sementara itu, kelompok lanjut usia diprioritaskan untuk pencegahan penyakit degeneratif seperti stroke, osteoporosis, dan Alzheimer. Pendekatan spesifik tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menyusun strategi kesehatan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Dari perspektif opini, sambutan hangat masyarakat terhadap CKG menunjukkan adanya kepercayaan yang kuat pada langkah pemerintah dalam membangun sistem kesehatan yang lebih adil.

Program tersebut bukan hanya tentang pemeriksaan medis, melainkan juga tentang kehadiran negara dalam menjawab keresahan masyarakat terhadap tingginya biaya layanan kesehatan. Antusiasme warga menjadi bukti bahwa kebutuhan dasar ini tidak bisa ditunda, apalagi diabaikan.

Lebih dari itu, CKG memberikan sinyal positif bahwa arah pembangunan kesehatan ke depan akan menitikberatkan pada pencegahan. Dengan melibatkan jutaan orang sejak awal pelaksanaan, program ini mampu menggerakkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kesehatan secara rutin. Dukungan masyarakat, pemerintah pusat, hingga pemerintah daerah memperlihatkan bahwa kolaborasi yang terjalin kuat akan menjadi fondasi keberhasilan program tersebut.

Apresiasi terhadap CKG patut disuarakan, sebab langkah itu menjawab persoalan mendasar masyarakat sekaligus memperkuat sistem kesehatan nasional. Dalam jangka panjang, program tersebut berpotensi menekan angka penyakit kronis, mengurangi beban pembiayaan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup bangsa. Sambutan hangat masyarakat terhadap CKG pada akhirnya mencerminkan harapan besar bahwa negara hadir secara nyata dalam melindungi kesehatan rakyatnya. (*)

*) Pengamat Kebijakan Publik

Pemerintah Perluas Akses Pencegahan Penyakit Lewat Cek Kesehatan Gratis

Oleh: Bagas Pratama Adi

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak awal tahun 2025 lalu, terbukti telah secara nyata berhasil mengubah wajah layanan kesehatan di Indonesia.

Program tersebut mampu membuka akses luas bagi seluruh masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis, tanpa perlu terpikir akan terhalang biaya ataupun administrasi. Dengan pendekatan pencegahan dan deteksi dini, CKG memindahkan paradigma kesehatan nasional dari sekadar pengobatan saat sakit menjadi pemeriksaan rutin.

Sejak diluncurkan pada Februari, program tersebut telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat di 38 provinsi. Kementerian Kesehatan mencatat, dari total 32 juta pendaftar, sebanyak 29,8 juta masyarakat telah diperiksa. Angka itu memperlihatkan betapa besar antusiasme masyarakat dalam layanan kesehatan gratis yang kini tersedia di lebih dari 10 ribu puskesmas di seluruh negeri.

Sambutan positif masyarakat muncul di berbagai daerah. Di Bojonegoro, warga merasa terbantu karena dapat mengetahui kondisi kesehatan mereka secara komprehensif. Seorang ibu rumah tangga, Rubiati, mengaku lega setelah mengetahui kadar gula, kolesterol, dan asam uratnya berkat layanan tersebut. Suara warga itu menegaskan bahwa CKG hadir tepat sasaran, karena mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat akan pemeriksaan kesehatan yang terjangkau.

Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menyampaikan bahwa program tersebut melibatkan lebih dari 10.200 puskesmas, hampir mencakup seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa partisipasi harian mencapai 600 ribu orang, sementara 500 ribu di antaranya berhasil diperiksa setiap hari. Mayoritas peserta adalah perempuan dengan persentase mencapai 57,5 persen, sedangkan laki-laki berjumlah 42,5 persen.

Dari sisi wilayah, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat mencatat partisipasi tertinggi. Sebaliknya, Papua, Papua Barat, dan Papua Pegunungan masih menjadi provinsi dengan tingkat keikutsertaan terendah. Menurut Maria, pemerintah berkomitmen untuk mendorong pemerataan layanan agar provinsi dengan partisipasi rendah bisa segera mengejar ketertinggalannya.

Apresiasi juga datang dari Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti. Ia menilai bahwa CKG sejalan dengan upaya BPJS dalam memperkuat skrining kesehatan melalui Mobile JKN.

Menurutnya, program tersebut mampu meningkatkan jumlah pasien yang berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dengan adanya deteksi dini, pasien bisa segera mendapatkan penanganan sebelum kondisi semakin parah, sehingga angka komplikasi dapat ditekan dan biaya pengobatan jangka panjang bisa dihemat.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, meninjau pelaksanaan CKG di Puskesmas Simpang Kawat, Jambi. Ia menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar yang harus dijamin negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan dan aparat pemerintah daerah yang telah menjalankan program tersebut secara baik, cepat, dan ramah. Purwadi menilai bahwa pelayanan di puskesmas sudah mencerminkan semangat inklusivitas, di mana seluruh warga, mulai dari balita hingga lansia, memperoleh pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Program CKG memang tidak sekadar menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan. Cakupan pemeriksaannya sangat komprehensif, mulai dari skrining gizi pada bayi dan balita, pemeriksaan obesitas dan kesehatan gigi pada remaja, deteksi hipertensi dan obesitas pada orang dewasa, hingga pencegahan penyakit degeneratif pada lansia. Di sekolah, program tersebut bahkan mencakup pemeriksaan kesehatan reproduksi dan aspek psikososial, yang semakin menegaskan pentingnya kesehatan jiwa sejak usia dini.

Dari perspektif kebijakan publik, CKG layak diapresiasi karena mampu menjembatani kesenjangan akses layanan kesehatan. Banyak warga yang sebelumnya enggan memeriksakan diri karena biaya atau ketakutan akan hasil pemeriksaan, kini merasa lebih nyaman dan berani melakukan cek kesehatan.

Paradigma baru ini sangat krusial, sebab pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan pengobatan. Dengan deteksi dini, risiko penyakit serius bisa ditekan, angka harapan hidup meningkat, dan kualitas hidup masyarakat terjaga.

Dampak positif CKG tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga negara. Dengan meningkatnya deteksi dini, biaya pengobatan yang biasanya membengkak di rumah sakit dapat berkurang signifikan.

Negara dapat mengalihkan anggaran kesehatan ke program promotif dan preventif lain, sehingga sistem kesehatan nasional menjadi lebih berkelanjutan. Selain itu, data kesehatan yang terkumpul dari jutaan peserta memberikan gambaran berharga mengenai masalah kesehatan masyarakat, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah intervensi yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Apresiasi tinggi patut diberikan kepada pemerintah yang berani mengambil langkah besar dalam memperluas akses pencegahan kesehatan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program ini membuktikan bahwa negara hadir untuk melindungi warganya sejak dari pintu pertama layanan kesehatan. Keberhasilan CKG menjadi sinyal bahwa pembangunan kesehatan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi proaktif dengan menekankan pencegahan dan pemeriksaan rutin.

Dengan semakin luasnya jangkauan program tersebut, masyarakat kini memiliki peluang lebih besar untuk menjaga kesehatan sejak dini. CKG bukan hanya program sementara, melainkan investasi jangka panjang yang akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari balita hingga lansia, dari kota besar hingga pelosok desa, pencegahan kesehatan kini benar-benar mudah diakses oleh semua orang. (*)

)* Pengamat Sosial dan Kemanusiaan

TNI Polri dan Masyarakat Kompak Hadang Upaya Provokasi Demo Anarkis

Jakarta – Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat menjadi kunci penting untuk menghadang potensi provokasi yang dapat memicu aksi demonstrasi anarkis.

Rektor Universitas Flores (Unflor), Wilybrodus Lanamana, menyerukan kepada mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berintegritas dan produktif bagi bangsa. Wilybrodus menekankan pentingnya menghindari provokasi, hoaks, dan adu domba yang dapat memecah belah bangsa.

“Mahasiswa diharapkan tetap berkarya dan memiliki integritas yang baik untuk bangsa ini. Jangan terprovokasi untuk hal hal yang anarkis, hoax, adu domba dan lainnya, serta tetap menjaga bangsa ini dari perpecahan,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Rektor Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Prof. Dr. Muhammad Abdy yang menilai, aksi demonstrasi merupakan sarana penyampaian aspirasi dan dilindungi undang-undang. Namun penyampaikan aspirasi harus sesuai aturan, tidak merugikan orang lain dan merusak fasilitas umum.

“Demonstrasi merupakan sarana penyampaian aspirasi dan hak tersebut dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi aksi demo tersebut seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak anarkis,” ujarnya

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan akan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam setiap pengamanan, agar hak masyarakat menyampaikan aspirasi tetap terlindungi.

“Kami mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis agar hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tetap terlindungi, namun tidak berubah menjadi tindakan kekerasan,” tegasnya.

TNI dan Polri menunjukkan kesiapsiagaan penuh dengan meningkatkan patroli gabungan, memperkuat komunikasi lintas satuan, serta menempatkan personel di titik-titik rawan kerusuhan. Pendekatan persuasif dan humanis dikedepankan dalam setiap pengamanan, guna memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tetap terlindungi, namun tidak berubah menjadi tindakan kekerasan. Langkah preventif ini juga dilengkapi dengan deteksi dini terhadap potensi provokator yang berupaya menyusup dalam aksi damai.

Dengan komitmen bersama, Indonesia dapat memastikan ruang demokrasi tetap terjaga tanpa harus dibayang-bayangi ancaman anarkisme. Kedepannya, kolaborasi ini akan terus diperkuat agar setiap aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara damai, konstruktif, dan bermartabat, tanpa harus mengorbankan keamanan serta persatuan bangsa.**

Masyarakat Bersatu dengan TNI dan Polri Pastikan Indonesia Terbebas dari Aksi Anarkis

Jakarta – Komitmen menjaga keutuhan bangsa kembali dipertegas oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Ia menekankan bahwa TNI tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi tindakan anarkis yang merusak persatuan. “TNI akan selalu bertindak tegas terhadap siapa pun yang melakukan aksi anarkis, karena itu adalah ancaman terhadap persatuan bangsa. Kami tidak pernah terpisah dari rakyat, dan keamanan hanya bisa dijaga dengan kebersamaan,” katanya.

Sikap serupa juga disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, kebebasan berpendapat tetap dijamin, namun harus berada dalam koridor hukum. “Kebebasan berpendapat dijamin konstitusi, tetapi harus memperhatikan kepentingan umum dan aturan hukum. Sepanjang dilakukan damai, aparat akan mengawal. Namun bila terjadi perusakan atau tindak pidana, tentu ada konsekuensinya,” ujarnya.

Dari lapisan masyarakat, dukungan nyata ditunjukkan oleh Kepala Suku Nipnanggul (Maybrat), Yanuarius Uopdana. Ia menegaskan komitmen warga untuk terus bergandeng tangan dengan pemerintah daerah dan aparat. “Kami sebagai tokoh masyarakat siap bekerjasama dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam mewujudkan ketertiban. Kami juga akan terus memberikan edukasi agar warga tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar,” pungkasnya.

Nada serupa juga datang dari tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuay. Menurutnya, keberadaan aparat di Papua memberi rasa aman bagi warga. “Kami mendukung penuh aparat keamanan dalam menindak tegas pihak-pihak yang meresahkan masyarakat. Ini penting untuk menjamin kesejahteraan dan kedamaian di Tanah Papua,” tuturnya.

Sinergi seluruh elemen bangsa kemudian ditegaskan oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.. Ia menekankan pentingnya kolaborasi berlapis agar stabilitas nasional tetap terjaga. “Kami tidak bisa bekerja sendirian. Kolaborasi TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, agama, dan pemuda adalah kunci. Masyarakat adalah mata dan telinga kami. Laporkan setiap aktivitas mencurigakan agar kita bisa menjaga stabilitas nasional bersama,” tutupnya.

Masyarakat Bersatu dengan TNI Polri Wujudkan Demokrasi Damai

Oleh: Fakhri Muhamad)*

Demokrasi di Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang yang menuntut keterlibatan seluruh elemen bangsa. Demokrasi tidak hanya diukur dari penyelenggaraan kegiatan atau kebebasan menyuarakan pendapat, tetapi juga dari sikap santun, komitmen menjaga persatuan, dan kemampuan membangun harmoni sosial. Aksi demonstrasi yang kerap muncul di berbagai daerah merupakan bagian sah dari demokrasi, namun nilai yang lebih penting adalah bagaimana aspirasi itu disampaikan dengan tertib, damai, dan berkeadaban. Ketika masyarakat bersatu dengan TNI dan Polri, demokrasi tidak hanya hidup, tetapi juga berkembang dalam suasana aman dan harmonis.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan pentingnya kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga daerah agar tetap kondusif. Menurutnya, kebersamaan adalah kunci agar segala dinamika sosial, termasuk aksi demonstrasi, bisa disikapi dengan bijak. Terlihat bahwa ketika masyarakat dan aparat saling mendukung, maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan secara baik. Kehadiran pemerintah daerah yang selalu dekat dengan rakyat menjadi penegas bahwa demokrasi harus dibangun dengan semangat gotong royong, bukan perpecahan.

Sejalan dengan itu, Kapolda Kalbar, Irjen Pol. Pipit Rismanto menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen menjaga keamanan dan kedamaian dengan pendekatan humanis. Melalui program-program seperti Jumat Curhat dan Minggu Kasih, kepolisian terus hadir mendengarkan aspirasi warga serta menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam menciptakan ketertiban.

Pipit Rismanto menyampaikan bahwa demokrasi santun hanya dapat terwujud jika masyarakat merasa aman dalam menyampaikan pendapat. Polri akan selalu hadir melindungi hak-hak masyarakat yang berdemonstrasi, memastikan agar penyampaian aspirasi berlangsung damai dan tidak menimbulkan benturan sosial. Polri pun terbuka menerima laporan masyarakat jika terjadi pelanggaran di lapangan, dengan jaminan bahwa seluruh proses akan dijalankan sesuai aturan secara adil dan profesional.

Kehadiran tokoh agama turut memperkuat ikatan kebersamaan. Akademisi atau Ulama, Ustadz Das’ad Latif, yang hadir dalam peringatan Maulid Nabi di Kalimantan Barat, memberikan apresiasi tinggi kepada kepolisian sebagai penyelenggara kegiatan. Menurutnya, langkah ini menunjukkan wajah Polri sebagai perekat sosial yang tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tetapi juga membangun harmoni antarwarga.

Ustadz Das’ad Latif menekankan bahwa demokrasi yang sehat harus didasari semangat ukhuwah, kasih sayang, dan komitmen menjaga persatuan. Dengan nilai keikhlasan dan gotong royong, masyarakat diharapkan mampu menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan pemisah. Kehadiran ulama menjadi pelengkap dalam mendorong masyarakat agar tetap santun saat menyampaikan pendapat, termasuk melalui aksi demonstrasi.

Di tingkat nasional, perhatian terhadap pentingnya demokrasi santun juga disuarakan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Lembaga ini menegaskan bahwa sinergi masyarakat, TNI, dan Polri adalah pilar utama bagi demokrasi Indonesia yang aman dan berkeadaban.

Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, mengatakan apresiasinya terhadap langkah Polri yang semakin mengedepankan pendekatan humanis dan pelayanan publik yang transparan. Menurutnya, inovasi digital yang dikembangkan Polri serta keterbukaan informasi adalah bukti kesungguhan institusi kepolisian dalam membangun kepercayaan rakyat.

Anam menilai bahwa kepemimpinan Kapolri dengan menekankan profesionalisme dan sikap persuasif telah mendorong perubahan positif dalam tubuh kepolisian. Polri kini semakin dekat dengan masyarakat, sejalan dengan semangat reformasi yang melahirkan institusi modern, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ia menambahkan bahwa TNI dan Polri selalu berada di garda terdepan menjaga keamanan, sekaligus memastikan setiap proses demokrasi berlangsung tertib dan damai.

Kompolnas melihat bahwa dukungan masyarakat terhadap TNI dan Polri adalah bukti nyata kedewasaan berdemokrasi. Kehadiran rakyat dalam berbagai kegiatan sosial, aksi damai, maupun peringatan keagamaan mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Ketika masyarakat bersatu dengan TNI dan Polri, demokrasi Indonesia tidak hanya kuat, tetapi juga santun dan bermartabat..

Sinergi semacam ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak harus diwarnai konflik atau ketegangan. Aksi demonstrasi pun tidak harus berujung ricuh, karena bisa tumbuh dalam suasana aman dan damai jika semua pihak menghormati aturan, menghargai perbedaan, dan menempatkan persaudaraan di atas kepentingan pribadi. TNI dan Polri memiliki peran vital sebagai pengayom dan penjaga keamanan, sementara masyarakat berperan aktif mendukung dengan sikap partisipatif, kritis, namun tetap santun.

Kebersamaan masyarakat bersama TNI dan Polri adalah modal besar bagi Indonesia untuk terus melangkah maju. Demokrasi santun adalah wajah asli bangsa ini, yang menampilkan kebebasan berekspresi tanpa kekerasan, perbedaan tanpa perpecahan, serta keberagaman yang dipersatukan oleh semangat gotong royong. Dengan sinergi ini, Indonesia tidak hanya menjadi negara demokratis, tetapi juga bangsa yang beradab dan bermartabat di mata dunia.

Persatuan yang terbangun tidak hanya menjaga stabilitas nasional, tetapi juga memberi ruang bagi lahirnya kebijakan yang berpihak pada rakyat. Inilah wujud nyata bahwa demokrasi tidak berhenti pada hak menyuarakan pendapat, melainkan berlanjut pada tanggung jawab bersama menjaga keutuhan bangsa.

Persatuan inilah yang akan memastikan masa depan bangsa semakin kokoh. Demokrasi santun adalah jaminan bahwa perbedaan akan selalu diselesaikan dengan dialog, aspirasi dihargai dengan bijak, dan persaudaraan dijalankan dengan tulus. Indonesia yang bersatu bersama TNI dan Polri adalah Indonesia yang mampu menjaga demokrasi tetap hidup, beradab, dan menjadi teladan bagi dunia.

)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Kalimantan Barat

SAMAN, Senjata Baru Pemerintah untuk Hentikan Judi Daring

Pemerintah terus memperkuat langkah pemberantasan judi daring dengan menghadirkan sistem baru yang disebut Sistem Analisis dan Monitoring (SAMAN). Senjata digital ini dipastikan akan beroperasi penuh pada Oktober 2025 dan diyakini mampu menutup celah penyebaran konten perjudian di ruang digital yang semakin marak.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa kehadiran SAMAN menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memerangi praktik ilegal yang merusak tatanan sosial masyarakat. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan operasional penuh sistem tersebut dilakukan setelah melalui masa uji coba selama setahun.

“Dengan masukan dari para penyelenggara platform digital dan evaluasi internal, kami berharap sistem ini dapat berjalan dengan baik, menutup celah-celah yang ada dan bulan depan sistem SAMAN bisa berjalan secara penuh,” ungkap Alexander.

Ia menegaskan, judi daring telah menimbulkan kerusakan serius di masyarakat.

“Mulai dari hancurnya keluarga, hilangnya harta benda, hingga runtuhnya masa depan generasi muda,” ujarnya.

Berdasarkan data Komdigi, sejak 20 Oktober 2024 hingga 16 September 2025 telah ditindak lebih dari 2,8 juta konten negatif. Dari jumlah tersebut, 2,1 juta di antaranya merupakan konten perjudian.

“Angka ini menunjukkan betapa masifnya ancaman yang kita hadapi di ruang digital,” tegas Alexander.

Meski begitu, ia memastikan langkah tegas pemerintah tidak dimaksudkan untuk menghambat demokrasi.

“Langkah ini bukan untuk membungkam kritik atas aspirasi rakyat, demokrasi tetap kita jaga. Kritik, aspirasi, dan ekspresi harus tetap hidup. Yang kita tindak tegas adalah konten ilegal dan berbahaya, khususnya judi online,” jelasnya.

Komdigi juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan temuan terkait.

“Jika menemukan konten judi online, segera laporkan. Dengan kolaborasi pemerintah, platform digital, dan masyarakat, kita yakin ruang digital Indonesia dapat terjaga sebagai ruang yang sehat, produktif, dan mendukung kemajuan bangsa,” ungkapnya.

Upaya pemberantasan juga diperkuat di daerah rawan. Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam bersama sejumlah kementerian dan lembaga memperkuat literasi digital di Kepulauan Riau (Kepri), wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

Asisten Deputi PDTE Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, menilai Kepri rentan menjadi pintu masuk jaringan judi lintas negara.

“Ancaman judi daring bukan hanya merusak stabilitas sosial ekonomi, tapi juga berisiko terhadap penyalahgunaan data pribadi masyarakat,” katanya.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dari 2,18 juta jiwa penduduk Kepri, terdapat 66.097 orang terindikasi terlibat judi daring. Bahkan, hasil pemadanan data dengan Kementerian Sosial mengungkap 2.377 keluarga penerima manfaat bantuan sosial ikut terjerat, dengan total deposit mencapai Rp8,31 miliar.

Syaiful menyebut tantangan besar pemberantasan judi daring terletak pada penggunaan aplikasi VPN oleh pelaku dan rendahnya literasi digital masyarakat. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga, mulai dari PPATK, Polri, Kominfo, Kemensos, BSSN, hingga pemerintah daerah.

“Literasi digital merupakan salah satu kunci pemberantasan judi daring, bukan sekadar menguasai teknologi, namun membangun kesadaran kritis agar masyarakat tidak terjebak rayuan judi daring. Dengan sinergi antar-lembaga dan dukungan publik, kita optimistis mampu menekan laju perjudian daring di Indonesia,” ungkapnya.

TNI Polri Bersama Masyarakat Wujudkan Demokrasi Tanpa Kekerasan

Jakarta, — Pemerintah menegaskan bahwa demokrasi yang sehat dan beradab adalah fondasi utama kebijakan nasional dalam menjalankan tahapan penyampaian aspirasi publik. Dalam situasi unjuk rasa dan protes yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini, Pemerintah melalui Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), TNI, dan Polri menyatakan komitmen kuat untuk menjaga agar aksi massa tetap damai, tertib, dan bebas dari kekerasan.

Sejumlah aksi demonstrasi yang terjadi sejak akhir Agustus 2025 mendapat perhatian publik luas. Pemerintah mencatat ada beberapa insiden perusakan fasilitas umum, pembakaran, dan aksi anarkis yang melewati batas penyampaian pendapat secara konstitusional.

Pemerintah menyadari bahwa aspirasi masyarakat adalah bagian dari demokrasi, namun penyampaiannya harus dalam koridor hukum dan norma ketertiban umum. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Demonstrasi adalah hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi, akan tetapi harus dilaksanakan secara damai, tanpa kekerasan, dan tidak merusak fasilitas umum.

“Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati, hak untuk berkumpul secara damai harus dilindungi. Namun tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, ada yang mengarah kepada makar dan terorisme,” terang Presiden Prabowo.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah meminta aparat keamanan baik TNI maupun Polri agar bersikap persuasif dan humanis, tetapi siap melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang melanggar.

Selain itu, pemerintah menegaskan akan melakukan penyelidikan terbuka terhadap aparat yang diduga melakukan pelanggaran dalam aksi demonstrasi, serta memastikan proses pemeriksaan berlangsung cepat, transparan, dan dapat dipantau publik. Menko Polkam Djamari Chaniago menyatakan pentingnya menjaga sinergitas Pemerintah dan masyarakat.

“Sebagai bagian dari pemerintahan baru, kita akan menjaga sinergi antara lembaga keamanan dan masyarakat untuk memastikan bahwa penyampaian aspirasi rakyat bukan jalan menuju kekacauan.”tuturnya.

Pemerintah juga telah menginstruksikan aparat untuk menjaga fasilitas umum, melindungi masyarakat yang tidak terlibat dalam kerusuhan, dan bertindak hanya sesuai hukum serta regulasi yang berlaku. Selain itu, Presiden bersama pimpinan partai politik bersepakat mengedepankan dialog nasional dengan mahasiswa, organisasi sipil, dan tokoh masyarakat guna menampung aspirasi, mencari solusi, serta menangani akar penyebab demonstrasi.

Pemerintah menegaskan demokrasi tanpa kekerasan adalah visi nyata yang harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak asasi, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta kehadiran negara sebagai pelindung rakyat.

TNI dan Polri sebagai aparat negara memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, namun seluruh tindakan harus ditempatkan dalam kerangka hukum, hak, dan kewajiban yang jelas.

Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat tokoh sipil, organisasi mahasiswa, LSM, media, hingga pemilih muda untuk bersama-sama menjaga ketertiban, menghindari provokasi, dan menggunakan saluran legal serta dialog dalam menyampaikan aspirasi.

Pemerintah Tindaklanjuti Aspirasi 17+8 dengan Percepatan Pemulihan Ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam menindaklanjuti aspirasi 17+8 yang disampaikan masyarakat. Salah satu langkah nyata adalah percepatan pemulihan ekonomi nasional yang kini menjadi prioritas utama.

Aspirasi 17+8 berisi dorongan agar pemerintah memperkuat pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjaga stabilitas sosial-politik. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap aspirasi tersebut dan berkomitmen untuk mengintegrasikannya dalam kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.

Merespon situasi tersebut, pemerintah Kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi yang digadang sebagai strategi untuk mempercepat pemulihan sekaligus mendorong pertumbuhan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menjelaskan bahwa paket ini merupakan hasil pembahasan langsung dengan Presiden. “Rapat dengan Pak Presiden membahas kebijakan yang kita beri nama paket ekonomi 2025,” ujar Airlangga.

Dalam paket tersebut, pemerintah merancang 17 program. Sebanyak 8 program diantaranya fokus untuk percepatan ekonomi di tahun 2025, 4 program berlanjut ke 2026, sementara 5 program lainnya diarahkan untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja.

Airlangga menambahkan, alokasi anggaran masih difinalisasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, agar tepat sasaran sesuai kebutuhan prioritas nasional.

Senada dengan hal tersebut, Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo terkait percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya dengan melonggarkan aturan fiskal.

“Pak Presiden dan tim tadi beberapa menteri sudah setuju untuk menciptakan langkah-langkah supaya program pembangunannya cepat dan system finansialnya tidak ketat seperti sekarang,” terangnya.

Purbaya mengungkapkan, masalah ekonomi juga dirasakan oleh sebagian besar orang sehingga memicu aksi. Maka sangat jelas, dalam visinya, Purbaya fokus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dan lapangan kerja terbuka lebar.

“Kuncinya di situ, berapa cepat bisa kita pulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak, itu yang kita kejar nanti ke depan,” tambahnya.

Sinergitas Lintas Sektoral Perkuat Fondasi Koperasi Desa Merah Putih

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Pembangunan ekonomi berbasis komunitas di Indonesia kini memasuki babak baru yang menjanjikan. Pemerintah tengah mempersiapkan langkah besar untuk memperkuat perekonomian desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Program ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat desa, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, energi, serta memberdayakan generasi muda sebagai pilar utama pembangunan masa depan. Salah satu aspek kunci yang menjadikan KDMP berbeda adalah sinergitas lintas sektoral antara berbagai kementerian dan lembaga yang bekerja sama untuk memastikan keberhasilan program ini.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih menjadi bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam memajukan ekonomi berbasis koperasi desa. Hal ini akan terwujud maksimal dengan kolaborasi antar lembaga untuk mendukung koperasi desa sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang tangguh.

Koperasi, yang selama ini dikenal sebagai lembaga simpan pinjam, kini harus bertransformasi menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Menteri Koperasi Ferry Juliantono, menekankan bahwa koperasi desa harus mampu mengelola berbagai sektor kegiatan ekonomi, dari produksi, distribusi, hingga akses pasar. Dengan demikian, koperasi desa tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa. Koperasi desa harus menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai motor penggerak perekonomian yang mencakup sektor produksi hingga distribusi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menambahkan bahwa desa dengan koperasi yang kuat akan lebih siap menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, serta meningkatkan kemandirian warga dalam berbagai aspek kehidupan. Koperasi desa adalah kunci untuk menjaga ketahanan pangan, memastikan pasokan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang stabil, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana koperasi desa dapat berperan sebagai garda terdepan dalam mengatasi masalah ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah.

Salah satu bentuk konkret dari dukungan pemerintah terhadap KDMP adalah alokasi dana yang cukup besar. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 83 triliun untuk mendukung program ini hingga tahun 2026. Pada tahap awal, sebesar Rp 16 triliun dialokasikan untuk pembiayaan koperasi desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dana ini akan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang meliputi Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Dengan adanya anggaran ini, koperasi desa akan lebih mudah mengakses pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha masyarakat.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa mulai pekan depan, pinjaman dari Himbara dapat dicairkan secara bertahap. Hal ini sejalan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 63/2025 yang menjadi payung hukum bagi pengalokasian dana kepada koperasi desa. Dengan PMK, koperasi desa akan segera menerima alokasi dana yang dibutuhkan untuk operasional. Pembiayaan dari bank-bank Himbara diharapkan dapat mempercepat pengembangan koperasi desa di seluruh Indonesia.

Selain peran kementerian, BUMN juga memainkan peran penting dalam mendukung program koperasi desa. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmodjo menyatakan bahwa BUMN siap menjalin kemitraan dengan koperasi desa untuk memasarkan produk-produk lokal ke pasar nasional, bahkan internasional. BUMN akan menjadi mitra strategis untuk memastikan produk-produk koperasi desa bisa menembus pasar yang lebih luas dan memberikan dampak positif bagi perekonomian desa. Dengan adanya dukungan dari BUMN, produk-produk yang dihasilkan oleh koperasi desa diharapkan dapat menembus pasar yang lebih luas, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian desa.

Namun, tantangan besar tetap ada. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga model pengembangan koperasi desa harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Perlu diperhatikan pendekatan yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Desa pesisir, misalnya, mungkin lebih membutuhkan model pengembangan berbasis sektor kelautan, sementara desa agraris membutuhkan penguatan sektor pertanian.

Selain itu, penguatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan juga menjadi hal yang sangat penting. Tanpa tata kelola yang baik, koperasi desa tidak akan mampu berkembang dengan optimal. Oleh karena itu, pemerintah juga mengupayakan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur desa agar masyarakat desa dapat mengelola koperasi dengan lebih profesional dan efisien.

.

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa melalui sinergitas lintas sektoral. Dukungan penuh dari pemerintah, perbankan, BUMN, serta sektor swasta menjadi modal yang sangat berharga untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa. Jika dikelola dengan baik, koperasi desa dapat menjadi kekuatan ekonomi baru yang tidak hanya mampu menjawab tantangan zaman, tetapi juga membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Pemerintah Pacu Pemulihan Ekonomi Nasional Sejalan Aspirasi 17+8

Jakarta – Pemerintah terus memacu pemulihan ekonomi nasional dengan kebijakan fiskal yang agresif dan terukur, sejalan dengan aspirasi pembangunan 17+8 yang menjadi pijakan utama arah kebijakan nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dalam rangka memperkuat likuiditas dan mendukung penyaluran kredit ke sektor produktif, pihaknya memindahkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank BUMN per September 2025.

“Kami akan optimalkan sistem yang ada. Biasanya kalau kejelekan pemimpin baru, yang lama itu diobrak-abrik, buat baru lagi. Saya tidak akan seperti itu pendekatannya,” ujar Purbaya.

Ia menambahkan bahwa dirinya tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi karena memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan fiskal.

“Saya ahli fiskal. Jadi, saya mengerti betul fiskal yang prudent seperti apa,” tegasnya.

Senada, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai bauran kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan pemerintah telah mempercepat proses transmisi penurunan suku bunga kredit.

“Bunga kredit rupiah rata-rata telah turun 3 basis poin menjadi 9,13% pada Agustus 2025, sedangkan bunga DPK juga turun 6 basis poin menjadi 3,07%,” jelasnya.

Dari sisi regulasi, kebijakan penempatan dana pemerintah di bank umum juga dinilai sesuai dengan kerangka hukum dan konstitusional. Peneliti Ekonomi dari GREAT Institute, Adhamaski MAP, menegaskan bahwa dana Rp200 triliun yang ditempatkan di bank BUMN bukan merupakan bagian dari belanja negara, melainkan bentuk pengelolaan kas negara oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.

“Dana tersebut tetap menjadi milik negara, dapat ditarik kembali sesuai kebutuhan, dan tidak mengurangi kas negara secara permanen. Ini adalah praktik yang sah, konstitusional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Menurut Adhamaski, kebijakan ini juga berfungsi menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat pembiayaan sektor riil, yang saat ini menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi dan tekanan global.

“Pemerintah optimistis perekonomian nasional akan tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. ***