Arsip Bulanan: September 2025

NEW YORK – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertolak dari Osaka, Jepang, menuju New York, Amerika Serikat, pada Sabtu (20/9).

Keberangkatan tersebut dilakukan usai mengunjungi Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka, dengan tujuan utama menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 dan menyuarakan pentingnya multilateralisme dunia.

Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara lepas landas dari Bandara Internasional Kansai sekitar pukul 16.15 waktu setempat.

Former Assistant Chief Cabinet Secretary Jepang Keiichi Ichikawa dan Ambassador in Charge Kansai Region Yasushi Misawa turut melepas keberangkatan Presiden RI kedelapan itu di Bandara menuju ke New York.

Terkait keikutsertaan Presiden di Sidang Umum PBB, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa agenda Presiden di New York sangat penting untuk diplomasi Indonesia.

“Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ujarnya.

Teddy menekankan, forum tersebut memberi momentum bagi Indonesia untuk menegaskan peran sebagai pemimpin Global South dengan konsistensi memperjuangkan tata kelola dunia yang adil dan inklusif.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menilai langkah Presiden ke PBB melanjutkan tradisi panjang diplomasi keluarganya.

“Kami berharap Presiden Prabowo terus perjuangkan multilateralisme dunia seperti almarhum Prof. Sumitro,” ungkap Dino.

Ia menjelaskan bahwa Prof. Sumitro pernah memainkan peran monumental ketika memimpin delegasi Indonesia di PBB pada 1948-1949, termasuk menggugat agresi Belanda di forum internasional hingga akhirnya kedaulatan Indonesia diakui secara global.

Menurut Dino, pidato Presiden di sidang umum tahun ini menjadi angin segar bagi multilateralisme yang tengah menghadapi tantangan serius di berbagai negara.

Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Hamdan Hamedan, menekankan dampak strategis dari pidato Presiden Prabowo yang akan berlangsung di hadapan dunia.

“Saat ruangan penuh, dunia tertuju dan pesan pidato bentuk nada utama debat umum PBB,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran langsung Presiden Indonesia di forum tersebut setelah lebih dari satu dekade menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai bangsa besar yang berkomitmen pada perdamaian global.

Setelah agenda di New York, Presiden Prabowo dijadwalkan melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Kanada dan Belanda, memperluas jejaring diplomasi sekaligus memperkuat peran Indonesia di panggung internasional. (*)

Jakarta – Direktur Risk Management Bank Mandiri, Danis Subyantoro, menegaskan dukungan perbankan terhadap penguatan kelembagaan koperasi desa agar mampu menjadi motor ekonomi lokal yang mandiri dan modern.

“Bank Mandiri mendukung penguatan kelembagaan koperasi desa agar dapat menjadi motor ekonomi lokal yang mandiri,” kata Danis dalam Paparan Publik Laporan Keuangan Kuartal II 2025 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dukungan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah yang terus menggenjot digitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui platform Simkopdes. Sistem Informasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini dirancang sebagai wadah resmi untuk memperkenalkan legalitas, visi, misi, hingga produk unggulan koperasi desa kepada publik secara digital.

Transformasi ini diproyeksikan akan menyentuh seluruh daerah Indonesia, sehingga koperasi desa memiliki identitas resmi dan dapat terhubung langsung dengan ekosistem digital nasional.

Hingga pertengahan 2025, tercatat sekitar 150 KDKMP telah mendapat pendampingan, dengan lebih dari 1.300 peserta dilatih untuk meningkatkan kapasitas SDM dan manajemen koperasi. Program ini tidak hanya berhenti pada pelatihan, tetapi juga memberikan akses permodalan serta solusi transaksi digital bagi koperasi desa.

Melalui aplikasi Livin’ Merchant, koperasi didorong untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan daya saing usaha lokal, serta memudahkan transaksi anggotanya.

Plt. Direktur Utama LPDB, Krisdianto, menyebut bahwa digitalisasi koperasi adalah agenda penting pemerintah.

“Sosialisasi dan bimtek ini adalah bagian dari komitmen Kementerian Koperasi dan LPDB untuk menghadirkan koperasi desa yang lebih adaptif dengan perkembangan zaman. Melalui Simkopdes, KDKMP tidak hanya memiliki identitas resmi secara online, tetapi juga dapat terhubung dengan ekosistem digital nasional,” ujar Krisdianto.

Digitalisasi koperasi desa diyakini mampu memperkuat transparansi, memperluas jaringan kemitraan, dan meningkatkan kredibilitas di mata mitra maupun calon investor. Dengan demikian, koperasi desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar.

Bank Mandiri menegaskan komitmennya mendukung langkah ini melalui likuiditas yang kuat. Hingga Juni 2025, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Mandiri tercatat Rp 1.459,9 triliun, naik 11,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kredit mikro produktif pun tumbuh 12,6 persen year-on-year hingga kuartal II 2025, menunjukkan kontribusi nyata sektor perbankan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Pemerintah menargetkan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hadir di seluruh Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi desa yang kuat, mandiri, dan modern. Dengan langkah ini, digitalisasi koperasi desa akan menjadi bagian dari strategi nasional dalam membangun ekonomi inklusif yang berakar dari desa untuk Indonesia.

[w.R]

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah menegaskan optimisme bahwa target swasembada pangan, khususnya beras, dapat tercapai pada akhir tahun 2025. Optimisme ini tidak hanya sekadar janji politik, tetapi didukung oleh data produksi, cadangan pangan yang memadai, serta kebijakan terintegrasi yang dijalankan lintas kementerian. Pemerintah ingin memastikan bahwa rakyat tidak hanya memperoleh kepastian ketersediaan pangan, tetapi juga jaminan stabilitas harga dan kualitas. Dengan visi swasembada, Indonesia menargetkan tidak lagi bergantung pada impor pangan utama, sekaligus memperkuat posisi sebagai negara dengan kedaulatan pangan yang kokoh di tingkat global.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan bahwa swasembada beras dapat terwujud tahun ini dengan dua syarat utama, yakni stok beras nasional yang memadai dan tidak adanya impor hingga akhir tahun. Menurutnya, gudang Perum Bulog saat ini menyimpan lebih dari empat juta ton beras, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ketika stok hanya sekitar satu juta ton. Angka ini menjadi faktor kunci dalam mewujudkan swasembada karena ketersediaan stok menentukan kemampuan negara menghadapi lonjakan permintaan atau guncangan pasar.

Amran juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi kebijakan tanpa membuka keran impor hingga Desember 2025. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan tahun sebelumnya ketika Indonesia masih mengimpor hingga puluhan juta ton beras. Jika pemerintah berhasil mempertahankan kebijakan tanpa impor dalam empat bulan tersisa, maka target swasembada penuh di tahun 2025 akan tercapai. Meskipun faktor iklim menjadi tantangan, pemerintah telah menyiapkan strategi komprehensif untuk memastikan produksi tetap stabil.

Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, mengatakan bahwa swasembada beras bisa dicapai tahun ini berkat program ekstensifikasi lahan dan percepatan pembangunan kawasan pangan. Menurutnya, pemerintah telah menaruh perhatian besar pada pemanfaatan lahan tidur sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional. Melalui perluasan lahan tanam, hasil panen bisa melampaui kebutuhan domestik sehingga ketergantungan impor berkurang drastis.

Pemerintah ternyata tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan sistem pangan berjalan secara berkelanjutan. Kebijakan ekstensifikasi dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan, mempertimbangkan tata guna lahan, serta menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Ia menyebut bahwa Keberhasilan swasembada justru dirancang sejalan dengan penguatan daya dukung lingkungan, sejalan dengan agenda keberlanjutan nasional.

Lebih jauh, Desa ditempatkan sebagai pusat ekosistem pembangunan pangan. Pemerintah menyiapkan program tambahan berupa penguatan koperasi desa, makanan bergizi gratis, serta cadangan pangan pemerintah. Semua kebijakan tersebut dipandang sebagai fondasi penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan cadangan beras mencapai lebih dari 4,2 juta ton per Juli 2025, pemerintah optimis distribusi pangan dapat menjangkau seluruh wilayah dengan baik. Swasembada bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga berpotensi mendukung negara lain melalui mekanisme bantuan internasional.

Sementara itu, Kantor Staf Presiden turut menunjukkan keyakinan serupa. Plt Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP, Edy Priyono, mengatakan bahwa produksi beras nasional sudah berada pada jalur yang tepat untuk melampaui kebutuhan konsumsi pada tahun ini. Proyeksi surplus produksi pada akhir 2025 menjadi bukti nyata bahwa impor beras tidak lagi diperlukan. Swasembada tercapai manakala produksi lebih besar dari konsumsi, dan kondisi tersebut sudah terlihat jelas sejak pertengahan tahun. Swasembada tidak hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani dan masyarakat luas.

Selain beras, Edy Priyono juga menyinggung target swasembada gula yang dipercepat dari jadwal. Pemerintah semula menargetkan 2028, tetapi kini mematok 2026 sebagai tahun pencapaian. Ia menyebut bahwa langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun ketahanan pangan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, keberhasilan swasembada beras di 2025 akan menjadi pijakan untuk mendorong swasembada komoditas pangan lainnya di tahun-tahun berikutnya.

Keseriusan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa kedaulatan pangan menjadi prioritas strategis nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah menekankan bahwa Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras, jagung, maupun garam pada tahun ini. Arahan tersebut memperkuat semangat kementerian terkait untuk bekerja keras menjaga produksi dalam negeri. Keberhasilan swasembada bukan hanya akan memberikan rasa aman bagi rakyat, tetapi juga meningkatkan posisi Indonesia sebagai negara yang mampu berdiri mandiri di bidang pangan.

Dengan sinergi lintas sektor, optimisme menuju swasembada akhir tahun 2025 semakin realistis. Peningkatan cadangan beras, program ekstensifikasi lahan, penguatan infrastruktur pertanian, hingga pengendalian impor menjadi faktor kunci yang menopang optimisme tersebut. Jika langkah-langkah ini konsisten dijalankan, maka Indonesia tidak hanya mencapai target swasembada beras, tetapi juga membangun pondasi kuat bagi swasembada pangan yang lebih luas di masa depan.

Keberhasilan swasembada pangan akan membawa dampak positif yang luas. Selain menjamin kebutuhan domestik, capaian ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam stabilitas pangan global melalui bantuan internasional. Dalam jangka panjang, swasembada akan memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjadikan sektor pertanian sebagai pilar penting pembangunan ekonomi kerakyatan.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh : Zaki Walad )*

Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Osaka, Jepang, menuju New York, Amerika Serikat, menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80. Keberangkatan tersebut menandai langkah diplomasi penting yang memperlihatkan kesiapan Indonesia menyuarakan perdamaian dunia di forum internasional.

Sebagai salah satu negara besar di Asia Tenggara dan pemimpin Global South, Indonesia memanfaatkan momentum itu untuk menegaskan komitmen pada multilateralisme yang adil dan inklusif.

Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara berangkat dari Bandara Internasional Kansai, Osaka, sekitar pukul 16.15 waktu setempat. Pelepasan resmi dihadiri sejumlah pejabat Jepang seperti Keiichi Ichikawa, Yasushi Misawa, serta perwakilan diplomatik Indonesia, antara lain Maria Renata Hutagalung, John Tjahjanto Boestami, dan Laksmana TNI Hidayaturrahman.

Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, salah satu agenda utama dari Presiden di New York adalah untuk menyampaikan pidato pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025.

Posisi berbicara pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat memperlihatkan bagaimana besarnya pengakuan dunia atas peran strategis Indonesia. Teddy menekankan bahwa forum tersebut sangat penting, karena membuka kesempatan bagi Indonesia untuk kembali tampil di panggung tertinggi diplomasi dunia setelah lebih dari satu dekade.

Kehadiran langsung Presiden pada sidang itu menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin negara-negara berkembang yang konsisten memperjuangkan reformasi tata kelola global agar lebih setara dan berkeadilan.

Selain agenda utama, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia. Pertemuan tersebut dipandang krusial dalam memperkuat kerja sama internasional, baik di bidang politik, ekonomi, maupun keamanan.

Setelah New York, Presiden akan melanjutkan kunjungan resmi ke Kanada dan Belanda. Teddy menyebut perjalanan itu bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan misi diplomasi yang membawa manfaat langsung bagi kepentingan nasional.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, memandang kehadiran Prabowo di forum PBB sebagai kelanjutan dari tradisi diplomasi keluarga. Ia menekankan bahwa ayah Presiden, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, pernah memimpin delegasi Indonesia di PBB pada 1948–1949, masa penting ketika Indonesia berjuang meneguhkan kedaulatan di hadapan dunia internasional.

Salah satu langkah monumental Sumitro kala itu adalah pengiriman memorandum yang dimuat The New York Times, mengecam agresi Belanda dan menyerukan peran PBB dalam menjaga ketertiban dunia. Upaya diplomasi tersebut berhasil membangun solidaritas negara-negara Asia hingga akhirnya membuka jalan bagi pengakuan kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar 1949.

Menurut Dino, kiprah Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80 memberi angin segar bagi multilateralisme yang kini menghadapi tantangan serius akibat rivalitas geopolitik. Kehadiran Presiden di forum itu menunjukkan bahwa Indonesia tetap konsisten mendorong kerja sama internasional, bukan hanya demi kepentingan nasional, tetapi juga demi stabilitas global. Dino melihat, pidato Prabowo akan mempertegas peran Indonesia sebagai kekuatan moral yang mendukung perdamaian, keadilan, dan tata dunia yang lebih setara.

Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Hamdan Hamedan, menilai pidato Presiden di PBB memiliki makna strategis yang besar. Dengan berbicara pada urutan ketiga, pesan yang disampaikan Prabowo akan membentuk nada utama dalam debat umum yang dihadiri seluruh pemimpin dunia.

Hamdan menegaskan, setelah 10 tahun absen, kembalinya Presiden Indonesia pada panggung tertinggi diplomasi dunia menunjukkan tekad untuk memulihkan dan memperkuat posisi bangsa sebagai aktor utama dalam percaturan global.

Hamdan menambahkan bahwa momentum tersebut menegaskan kebesaran Indonesia yang bukan hanya diukur dari skala populasi atau ekonomi, tetapi juga dari kontribusi terhadap perdamaian dunia.

Menurutnya, pidato Prabowo akan menjadi titik balik penting yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar hadir, melainkan aktif menawarkan solusi diplomatik untuk menghadapi tantangan global.

Tema Sidang Umum PBB tahun ini, “Better Together, Eight Years and More for Peace, Development and Human Rights”, menjadi relevan dengan visi Presiden Prabowo yang menempatkan perdamaian sebagai fondasi kemakmuran.

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Negara selalu menegaskan pentingnya kerja sama, kolaborasi, dan persahabatan antarbangsa. Jalur damai dipandang sebagai pilihan strategis yang bukan hanya etis, tetapi juga rasional dalam menjamin keberlanjutan pembangunan.

Diplomasi Indonesia melalui forum PBB di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto membawa pesan kuat. Pertama, Indonesia hadir sebagai suara negara berkembang yang menuntut reformasi tata kelola global agar lebih inklusif.

Kedua, Indonesia menunjukkan konsistensi dalam memperjuangkan isu Palestina dan penyelesaian konflik dunia melalui jalur damai. Ketiga, Indonesia menegaskan kepentingannya untuk memperkuat kerja sama internasional yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Keberangkatan Presiden Prabowo dari Osaka menuju New York bukan hanya perjalanan protokoler, melainkan simbol kebangkitan diplomasi Indonesia di panggung dunia. Forum PBB memberikan ruang bagi Indonesia untuk menyuarakan perdamaian dan membuktikan bahwa bangsa ini tetap relevan dalam menghadapi dinamika global.

Pidato Presiden pada Sidang Umum PBB ke-80 diharapkan menjadi tonggak sejarah baru yang menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai bangsa besar dengan komitmen kuat terhadap perdamaian dan keadilan internasional. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya menuju swasembada pangan melalui optimalisasi teknologi pertanian modern. Langkah ini diwujudkan melalui kolaborasi strategis antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pertanian (Kementan), serta PT Cipta Perdana Lancar Tbk., yang bersepakat mengembangkan inovasi mekanisasi pertanian berupa mesin penabur dolomit berpenggerak traktor roda dua.

Kesepakatan tersebut ditandatangani di Kantor Kementan dengan fokus utama pada peningkatan produktivitas lahan rawa yang selama ini belum tergarap optimal. Penggunaan dolomit menjadi penting karena berfungsi meningkatkan kesuburan tanah, khususnya di lahan marginal, sehingga berpotensi memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kepala Pusat Riset Teknologi Mekanisasi Pertanian (PRTMP) BRIN, Taufik Hidayat, menegaskan BRIN punya tanggung jawab mendukung swasembada pangan, salah satunya dengan inovasi untuk lahan rawa. Mesin penabur dolomit ini diharapkan jadi teknologi kunci yang efisien dan berdampak, serta bisa dikembangkan ke teknologi pertanian lainnya seperti irigasi. Inovasi ini merupakan langkah strategis dalam mendukung swasembada pangan.

“Hasil akhir dari kerja sama ini adalah terciptanya purwarupa dan uji coba mesin di lapangan. Teknologi ini diyakini akan membuka peluang baru dalam mengelola lahan rawa secara produktif sehingga mampu menopang peningkatan produksi beras nasional,” katanya.

Sejalan dengan itu, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Pancha Bakti, Prof. Dr. Ir. Agusalim Masulili, MP, menekankan bahwa swasembada pangan bukan sekadar isu pertanian, melainkan menyangkut kedaulatan negara. Ia mengingatkan bahwa ketersediaan pangan berhubungan langsung dengan stabilitas sosial dan politik bangsa.

“Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa swasembada pangan adalah salah satu pilar utama kedaulatan bangsa. Negara tidak akan stabil bila rakyatnya kekurangan pangan, karena masalah perut bisa berdampak pada sosial hingga politik,” ujarnya

Ditambahkannya, pencapaian swasembada pangan menuntut sinergitas dan inovasi. Untuk mencapai itu, dibutuhkan dua hal penting yaitu sinergitas dan inovasi. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya gizi seimbang bagi generasi muda sebagai fondasi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

“Sinergitas berarti adanya kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Sementara inovasi adalah kemampuan kita menghadirkan terobosan baru dalam produksi pangan,” jelasnya.

Dengan langkah kolaboratif ini, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan. Optimalisasi teknologi dan sinergi multipihak diharapkan menjadi pondasi kokoh dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia.

Setelah berkunjung ke Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka, Jepang, Presiden Prabowo langsung bertolak ke New York, Amerika Serikat pada Sabtu (20/9).

Former Assistant Chief Cabinet Secretary Jepang Keiichi Ichikawa dan Ambassador in Charge Kansai Region Yasushi Misawa ikut melepas keberangkatan Presiden RI kedelapan tersebut dari Bandara Kansai, Osaka.

Keberangkatan Kepala Negara menuju New York tersebut dalam rangka menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 dengan membawa misi perdamaian dan keadilan global.

Kehadiran langsung Presiden dalam forum internasional menandai kembalinya Indonesia di panggung utama dunia setelah lebih dari satu dekade.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan arti penting forum itu bagi diplomasi Indonesia.

“Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ujarnya.

Teddy menjelaskan, Sidang Majelis Umum menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk menegaskan posisi sebagai pemimpin Global South dengan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menilai kehadiran Presiden Prabowo di forum tersebut melanjutkan tradisi panjang diplomasi keluarga.

“Kami berharap Presiden Prabowo terus perjuangkan multilateralisme dunia seperti almarhum Prof. Sumitro,” katanya.

Dino mengingatkan, Prof. Sumitro pernah memainkan peran penting pada masa awal kemerdekaan Indonesia di PBB, termasuk saat menggalang dukungan internasional terhadap pengakuan kedaulatan Indonesia.

Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Hamdan Hamedan, menekankan dampak strategis pidato Presiden di sidang umum mendatang.

“Saat ruangan penuh, dunia tertuju dan pesan pidato bentuk nada utama debat umum PBB,” jelasnya.

Hamdan menambahkan, kehadiran langsung Presiden Prabowo setelah 10 tahun absen menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai bangsa besar dengan komitmen kuat pada perdamaian global.

Selain menyampaikan pidato, Presiden juga dijadwalkan mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia serta melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Kanada dan Belanda.

Agenda tersebut diharapkan memperkuat kerja sama internasional, sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang terus dijalankan Indonesia.

Dengan misi perdamaian dan keadilan global, kehadiran Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB menegaskan kembali tekad Indonesia untuk menjadi suara penting bagi dunia yang lebih damai, adil, dan inklusif.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Upaya pemerintah dalam merespons dinamika sosial, politik, dan ekonomi terus dilakukan secara berkesinambungan. Salah satu langkah nyata yang kini menjadi sorotan adalah fokus pemerintah pada agenda pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ini tidakhanya berfungsi sebagai strategi untuk memperkuat daya tahan ekonomi pasca-pandemi dan tekanan global, tetapi juga sebagai jawaban atas aspirasi masyarakat yang terangkum dalam 17+8 butir tuntutan. Aspirasi tersebut mencerminkan kebutuhan rakyat akan kesejahteraan yang lebih merata, stabilitas ekonomi, serta jaminan keberlanjutan pembangunan.

Pemerintah menyadari bahwa tekanan eksternal, mulai dari perlambatan ekonomi global, fluktuasi harga energi, hingga dinamika geopolitik, dapat berdampak langsung pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, strategi pemulihan ekonomi ditempatkan sebagai prioritas utama. Program stimulus fiskal, penguatan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi motor penggerak utama.

Selain itu, pemerintah juga memaksimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung program-program pro-rakyat. Subsidi tepat sasaran, bantuan sosial, hingga insentif bagi sektor produktif dijalankan agar masyarakat tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Upaya ini sejalan dengan aspirasi masyarakat dalam 17+8 yang menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan.

Bank Indonesia (BI) resmi menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) terbaru. Selain itu, suku bunga Deposit Facility dipangkas lebih dalam, yakni 50 basis poin ke level 3,75 persen, dan Lending Facility ke 5,50 persen. Langkah ini dipandang sejumlah ekonom sebagai kebijakan terarah untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tengah lemahnya permintaan domestik dan melambatnya perekonomian global.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan keputusan BI bukan sekadar sinyal, melainkan strategi komprehensif untuk menurunkan biaya dana perbankan sekaligus memperlancar transmisi ke sektor riil. Rancangan kebijakan tersebut membuat dana tidak betah diparkir di BI, sehingga bank terdorong menurunkan bunga deposito dan kredit. Kondisi ini diharapkan mampu mendorong penyaluran pembiayaan yang selama ini belum bergerak sesuai harapan.

Josua menilai pemangkasan suku bunga sebesar 125 bps (1,25 persen) sepanjang tahun ini masih dalam batas aman karena didukung inflasi rendah dan stabilitas rupiah. Dari sisi domestik, inflasi IHK tercatat 2,31 persen dan inflasi inti 2,17 persen, tetap dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Stabilitas rupiah juga terjaga berkat cadangan devisa besar serta intervensi BI di pasar valas. Dari eksternal, Josua menilai neraca pembayaran Indonesia masih terjaga dengan defisit transaksi berjalan rendah, cadangan devisa memadai, dan arus modal asing yang masuk ke SBN.

Sementara itu, optimisme juga datang dari Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto. Ia menilai kombinasi kebijakan moneter dan stimulus fiskal pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih kuat.

Myrdal melihat masih ada ruang penurunan suku bunga acuan BI sekitar 25 basis poin, terutama jika tren penurunan suku bunga global berlanjut. Ia memperkirakan nilai tukar rupiah akan tetap stabil di sekitar Rp 15.970 per dolar AS pada akhir 2025.

Keputusan Bank Indonesia (BI) memangkas BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% juga dinilai sebagai langkah strategis yang menyelaraskan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal pemerintah. Ekonom dari Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan konsistensi ini menciptakan pondasi baru untuk pemulihan permintaan domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini pemangkasan keenam sejak siklus pelonggaran dimulai pada September 2024, sinyal konsisten bahwa otoritas moneter memilih menstimulasi permintaan saat inflasi terjaga

Syafruddin menambahkan, dari domestik pasar fokus pada kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menempatkan dana Rp200 triliun di bank-bank BUMN untuk memperkuat likuiditas dan mendorong kredit sektor riil yang diproyeksikan memberi katalis positif bagi sektor perbankan.

Syafruddin juga menjelaskan kebijakan moneter BI yang menurunkan suku bunga akan mengurangi biaya dana bagi perbankan. Sementara kebijakan fiskal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memindahkan dana Rp200 triliun ke bank Himbara memastikan likuiditas benar-benar masuk ke sistem perbankan. Jika perbankan merespons dengan menurunkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), maka biaya pinjaman bagi dunia usaha dan rumah tangga akan ikut turun. Hal ini akan memicu peningkatan konsumsi dan investasi, yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dengan orkestrasi yang rapi antara kebijakan moneter dan fiskal, Syafruddin optimistis Indonesia memiliki kesempatan langka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa aspirasi rakyat yang terangkum dalam 17+8 bukan sekadar masukan, melainkan pedoman untuk menyusun arah kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat. Presiden dan jajaran kementerian menekankan pentingnya mendengar suara rakyat sebagai bagian dari demokrasi. Dengan mengoptimalkan pemulihan ekonomi, pemerintah berupaya memberikan jawaban konkret bahwa aspirasi rakyat tidak diabaikan, melainkan dijadikan pijakan dalam setiap langkah kebijakan.

Optimasi pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah bukti nyata respon terhadap aspirasi 17+8 yang disuarakan rakyat. Melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan, inovasi sektor ekonomi, penguatan UMKM, serta menjaga stabilitas nasional, pemerintah berkomitmen menghadirkan pembangunan yang lebih merata. Dengan sinergi seluruh pihak, Indonesia diharapkan mampu melewati tantangan global dan menjelma sebagai negara yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing tinggi. Aspirasi rakyat dijadikan landasan, sementara kebijakan yang dijalankan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah dan rakyat berjalan bersama menuju Indonesia yang lebih kuat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional semakin menunjukkan hasil yang menjanjikan. Dengan mengandalkan bibit unggul, pemanfaatan teknologi pertanian modern, serta pengembangan kawasan food estate, Indonesia diproyeksikan mampu mencapai kemandirian pangan dalam waktu dekat.

Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Andi Amran Sulaiman menyampaikan optimisme bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada akhir tahun ini. Target ambisius ini bukan tanpa dasar, melainkan didukung oleh berbagai program strategis yang telah dijalankan secara masif di berbagai daerah.

“Insyaallah, mudah-mudahan jika tidak ada aral melintang, tiga bulan ke depan atau tepatnya Desember 2025 kita sudah bisa swasembada pangan,” kata Andi Amran dalam keterangan resminya.

Menurut Mentan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya mewujudkan kemandirian pangan nasional. “Presiden sangat serius dalam urusan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya soal stok, tetapi juga strategi besar bangsa,” lanjut Amran.

Salah satu strategi utama pemerintah adalah pengembangan kawasan food estate atau lumbung pangan terintegrasi yang kini tengah dibangun di beberapa wilayah potensial seperti Merauke (Papua Selatan), Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.

“Lumbung pangan tersebut ditargetkan menjadi lumbung pangan dunia, terbesar dengan mentransformasi pertanian tradisional menjadi modern,” ujar Amran.

Di kawasan ini, teknologi pertanian modern diterapkan mulai dari sistem irigasi presisi, penggunaan drone untuk pemantauan lahan, hingga digitalisasi distribusi. Selain peningkatan produksi, kawasan food estate juga diarahkan untuk mendukung hilirisasi sektor pertanian, sehingga nilai tambah produk semakin besar.

“Kontribusi sektor pangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini menjadi yang tertinggi. Itu berdasarkan data dari Menteri Keuangan dan BPS,” ungkap Amran, menegaskan bahwa sektor pertanian bukan hanya soal ketahanan pangan, tetapi juga kekuatan ekonomi nasional.

Selaras dengan kebijakan nasional, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mencanangkan wilayahnya sebagai pusat pengembangan benih unggul nasional. Langkah ini dinilai strategis mengingat peran benih unggul sebagai fondasi utama dalam peningkatan produktivitas pertanian.

“Kita akan menciptakan produk bibit tanaman unggulan Jawa Tengah, supaya menjadi sentral nasional,” ujar Luthfi.

Jawa Tengah diketahui memiliki 75 balai benih yang kini tengah ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Beragam komoditas seperti kelapa, kakao, kedelai, padi, dan ketela menjadi fokus utama pengembangan.

“Dengan penguatan balai-balai benih ini, kita tidak hanya swasembada, tetapi juga siap menjadi penyedia benih unggul untuk daerah lain,” tambahnya.

Sementara itu, Provinsi Kalimantan Timur juga menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung agenda swasembada pangan nasional. Anggota DPR RI dari daerah tersebut, Rudy Mas’ud, menyebut pemerintah provinsi dan pusat telah bersinergi dalam menyiapkan infrastruktur pendukung pertanian.

“Pemerintah provinsi dan pusat siap mendukung penyediaan bibit unggul, peningkatan kualitas irigasi, serta pembangunan waduk pertanian,” kata Rudy.

Ketersediaan air menjadi faktor krusial dalam pengembangan pertanian di Kalimantan. Oleh karena itu, proyek pembangunan waduk-waduk kecil dan irigasi modern menjadi fokus utama dalam lima tahun ke depan.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari penguatan sektor hulu melalui benih unggul, transformasi digital di kawasan food estate, hingga penguatan infrastruktur Indonesia kini berada di jalur yang tepat menuju ketahanan dan kedaulatan pangan.

Program-program ini tidak hanya berdampak pada penyediaan bahan pangan nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.

Jika seluruh rencana berjalan sesuai target, maka bukan tidak mungkin pada Desember 2025, swasembada pangan bukan lagi sekadar harapan, melainkan kenyataan yang akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara agraris yang berdaulat.

Oleh: Yusuf Rinaldi)*

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa di Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak, terutama Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop), Telkom, serta lembaga keuangan negara, menjadikan program ini tidak hanya sebagai penopang ekonomi lokal, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi nasional yang berbasis pada prinsip ekonomi Pancasila.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa keberhasilan program Kopdes Merah Putih akan memiliki dampak besar pada arah pembangunan ekonomi desa ke depan. Menurut Ferry, jika program ini berhasil dilaksanakan dengan baik, hal tersebut akan menjadi langkah penting dalam pengembangan koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi di desa.

Kopdes Merah Putih dirancang untuk memperkenalkan konsep koperasi yang lebih modern dan berdaya saing, jauh lebih maju dibandingkan dengan kegiatan koperasi tradisional yang selama ini berfokus pada sektor konsumsi dan simpan pinjam. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan sektor produksi dan distribusi produk lokal seperti beras, minyak, pupuk, hingga layanan kesehatan seperti klinik dan apotek desa. Program ini juga bertujuan untuk memperkuat jaringan distribusi bahan pokok, yang sangat penting dalam menjaga kestabilan harga barang kebutuhan dasar di pasar lokal.

Tahap operasionalisasi program terus berjalan, di mana bank BUMN atau Himbara telah melakukan sosialisasi pencairan pinjaman dan penyusunan proposal bisnis. Sebanyak 16 ribu hingga 20 ribu koperasi bisa mendapatkan pembiayaan Himbara tahun ini sehingga mampu beroperasi mulai Oktober 2025. Setiap koperasi akan memperoleh plafon pembiayaan maksimal Rp3 miliar untuk modal kerja maupun pembangunan infrastruktur seperti gudang dan truk operasional.

Untuk mempercepat pencairan dana, pemerintah tengah menyempurnakan PMK Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Kopdes Merah Putih. Revisi aturan itu bertujuan mempermudah pengajuan pinjaman, termasuk menghapus persyaratan persetujuan bupati/wali kota dan kewajiban musyawarah desa khusus dalam setiap proposal bisnis koperasi.

Selain sektor finansial dan infrastruktur, digitalisasi juga menjadi kunci utama dalam mempercepat pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih. Telkom Indonesia, melalui Telkom Regional 2, telah melakukan langkah awal yang sangat signifikan dengan menyelenggarakan sosialisasi platform digital KDMP di Banten. Melalui platform digital ini, koperasi desa akan mendapatkan pendampingan agar dapat beradaptasi dengan ekosistem bisnis modern yang semakin berkembang.

Executive Vice President Telkom Regional 2, Edie Kurniawan, menjelaskan bahwa digitalisasi koperasi desa akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional koperasi. Dengan adanya platform digital ini, koperasi desa bisa mengakses berbagai layanan digital, mulai dari promosi produk di marketplace hingga pengelolaan laporan keuangan.

Selain itu, Telkom juga mendorong koperasi desa untuk terhubung dengan platform PaDi UMKM (Pusat Digital UMKM), yang dapat memperluas akses pasar mereka, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga ke seluruh Indonesia, bahkan ke pasar internasional. Ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan koperasi desa yang lebih modern dan memiliki daya saing yang tinggi.

Optimisme terhadap program Kopdes Merah Putih ini juga datang dari anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tito Sulistio yang menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih bisa menjadi pintu masuk menuju industrialisasi pedesaan yang berbasis pada prinsip ekonomi Pancasila. Keberhasilan program ini tidak hanya akan memperkuat sektor koperasi tradisional, tetapi juga menciptakan ekosistem modern yang mempertemukan nilai-nilai lokal dengan tuntutan global. Koperasi desa tidak hanya bergerak di sektor konsumsi atau simpan pinjam, melainkan naik kelas menjadi pelaku utama dalam rantai produksi, distribusi, bahkan ekspor.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh tokoh koperasi pemuda dan mantan Ketua Kokesma ITB, Turino Yulianto, menekankan bahwa program Kopdes Merah Putih ini menjadi upaya besar Presiden Prabowo dalam mentransformasi struktur ekonomi Indonesia yang selama ini dianggap oligarkis menjadi lebih adil dan merata. Koperasi desa, dengan lebih dari 74 ribu desa yang ada di Indonesia, memiliki potensi besar untuk menjadi basis produksi skala kecil hingga menengah yang terhubung dengan pasar domestik maupun global.

Pengalaman negara-negara maju seperti Jepang, Belanda, dan Brasil menunjukkan bahwa koperasi telah menjadi pemain utama dalam berbagai sektor strategis, termasuk pertanian, pangan, dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mengikuti jejak tersebut dan membawa koperasi desa ke kancah internasional.

Melalui program Kopdes Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto bersama Kementerian Koperasi dan UMKM berupaya mengoptimalkan peran koperasi dalam perekonomian desa. Dengan membekali koperasi dengan digitalisasi dan pembiayaan yang memadai, diharapkan koperasi desa tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi pilar utama perekonomian nasional.

Koperasi Desa Merah Putih menjadi langkah konkret yang dapat mendukung terciptanya pemerataan ekonomi di seluruh pelosok tanah air. Dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan kapasitas koperasi, dan pemanfaatan teknologi digital, program ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta pencapaian visi ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Ke depan, Kopdes Merah Putih diharapkan dapat berperan lebih besar dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil, di mana setiap warga negara, khususnya yang tinggal di pedesaan, dapat merasakan manfaat dari perkembangan ekonomi yang lebih inklusif. Program ini tidak hanya relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga menjadi kunci untuk memastikan Indonesia dapat bersaing di kancah ekonomi global yang semakin digital dan terintegrasi. Dengan langkah-langkah yang tepat dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, koperasi desa bisa menjadi pilar utama yang mendukung perekonomian Indonesia.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

Kalimantan Selatan – Semangat kebersamaan antara masyarakat dan aparat keamanan, khususnya TNI dan Polri, menjadi kunci penting dalam mewujudkan demokrasi yang damai, tertib, dan berkeadaban. Demokrasi Indonesia tidak hanya ditopang oleh sistem politik, tetapi juga oleh kesadaran kolektif bahwa perbedaan pendapat harus disalurkan melalui cara-cara yang konstitusional, bukan melalui aksi anarkis yang merugikan semua pihak.

Kabid Propam Polda Kalimantaran Selatan (Kalsel), Kombes Pol. Hery Purnomo, mengatakan soliditas TNI-Polri di Kalsel sangat kuat. Mereka berkomitmen menjaga kondusivitas daerah demi keamanan seluruh masyarakat.

Berbeda dengan wilayah lain, unjuk rasa besar di Kalsel berlangsung sangat damai. Ribuan mahasiswa dan pengemudi ojek online berdemonstrasi pada 1 September 2025 lalu. Aksi tersebut tidak berakhir ricuh berkat kerja sama semua pihak yang terlibat.

Kabid Propam Polda Kalsel, Kombes Pol. Hery Purnomo, menegaskan pentingnya soliditas. Soliditas TNI-Polri Kalsel menjadi benteng utama menjaga keamanan. Mereka berkomitmen penuh untuk stabilitas wilayah. Ini demi kenyamanan seluruh lapisan masyarakat.

“Banyak unjuk rasa di berbagai wilayah berakhir ricuh. Namun, hal tersebut tidak terjadi di Kalimantan Selatan. Kondisi ini patut diapresiasi. Contoh konkretnya adalah aksi ribuan orang pada 1 September 2025 lalu. Organisasi mahasiswa dan pengemudi ojek online berunjuk rasa di depan DPRD Kalsel. Aksi tersebut berlangsung dengan tertib dan damai. Tidak ada insiden berarti yang terjadi”, ujar Hery.

Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama semua pihak. Komitmen bersama untuk aksi damai demi Kalsel yang aman sangat dijunjung tinggi. Masyarakat juga turut serta menjaga suasana kondusif. Ini menunjukkan kesadaran kolektif yang baik.

Hery menyoroti dinamika situasi nasional yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, perlunya menjaga hubungan harmonis antar semua elemen masyarakat sangat krusial. Ini untuk mencegah potensi kesalahpahaman. Kesalahpahaman dapat memicu konflik.

“Potensi kesalahpahaman bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sinergi TNI-Polri Kalsel terus diperkuat. Tujuannya adalah menangkal segala bentuk provokasi. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan”, kata Hery.

Indikasi atau potensi provokasi dapat memicu gangguan Kamtibmas. Sinergi yang kuat menjadi garda terdepan dalam menjaga situasi. TNI-Polri bahu membahu dengan semua unsur masyarakat. Mereka bekerja sama demi keamanan bersama.

“Tentu hubungan yang harmonis dan sinergi TNI-Polri perlu diperkuat menyikapi adanya indikasi atau potensi yang dapat menimbulkan unsur provokasi memicu gangguan Kamtibmas”, tambah Hery.

Dengan terjaganya suasana damai dan tertib, demokrasi Indonesia diyakini akan semakin matang dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional. Masyarakat, TNI, dan Polri bersama-sama memegang peran penting dalam menjaga harmoni, sehingga Indonesia tetap kokoh sebagai negara demokrasi yang berdaulat, adil, dan beradab.