Arsip Bulanan: September 2025

Jakarta – Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN), Mario, mengatakan masyarakat tidak akan pernah goyah dalam memberikan dukungan kepada TNI dan Polri. Hal itu disampaikan dalam aksi damai yang digelar di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Menurutnya, aksi tersebut adalah bukti nyata bahwa rakyat tetap berdiri di belakang aparat negara, khususnya TNI dan Polri.

“Isu retaknya hubungan antar kedua institusi hanyalah propaganda murahan untuk melemahkan pertahanan bangsa. Kalau ada yang bilang TNI dan Polri bermusuhan, itu bohong besar. Hari ini kita buktikan, rakyat tetap bersama aparat negara,” ujar Mario.

Ia juga menilai, stabilitas nasional dan kedaulatan negara tidak akan pernah bisa terjaga tanpa soliditas di tubuh TNI-Polri. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang mencoba membenturkan kedua institusi tersebut.

“Jangan pernah beri ruang bagi pihak yang ingin melemahkan persatuan bangsa. Kami percaya TNI-Polri solid, komitmen kuat melindungi rakyat,” tegasnya.

Menurut Mario, aksi damai yang digelar bukan hanya sekadar unjuk rasa, melainkan juga pesan moral kepada seluruh pihak bahwa rakyat siap berdiri sejajar dengan aparat dalam menjaga persatuan nasional. Kehadiran ribuan peserta aksi damai yang menyuarakan dukungan ini disebutnya menjadi simbol persatuan antara rakyat dengan aparat negara.

“Sinergi aparat TNI-Polri dan rakyat itu benteng sejati bangsa. Kalau kita solid, provokasi apa pun akan tumbang,” lanjutnya.

ARPN menilai, dalam era demokrasi saat ini, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar, namun tidak boleh diekspresikan dengan cara-cara anarkis yang justru mengancam stabilitas negara. Karena itu, dukungan penuh kepada TNI-Polri sangat penting sebagai pilar yang memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga.

Mario menegaskan, rakyat bersama TNI dan Polri memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga keutuhan bangsa dari segala bentuk provokasi maupun ancaman.

“Hari ini kita tunjukkan, rakyat tidak bisa dipecah belah. Kita bersama TNI dan Polri memastikan demokrasi di negeri ini berjalan damai, tanpa anarkis,” pungkasnya.

Dengan pesan tersebut, ARPN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersatu padu, menjaga persatuan, dan menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

Aksi damai yang digelar ARPN tersebut berlangsung tertib tanpa adanya insiden anarkis. Kehadiran mereka juga mempertegas pesan bahwa demokrasi di Indonesia harus berjalan dalam koridor damai, tanpa kekerasan maupun perpecahan.

[w.R]

Oleh : Ikshan Yuana )*

Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi berlangsungnya pembangunan nasional. Tanpa rasa aman, segala upaya untuk menumbuhkan investasi, menciptakan lapangan kerja, maupun memperkuat kepercayaan publik terhadap negara akan terhambat. Di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap dibanjiri isu hoaks dan provokasi, peran TNI dan Polri kembali meneguhkan diri sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban serta meredam isu negatif yang berpotensi memecah belah bangsa.

Fenomena demonstrasi dan dinamika sosial dalam beberapa waktu terakhir membuktikan betapa cepatnya informasi yang menyesatkan mampu menyulut emosi publik. Aspirasi damai yang sejatinya ingin disampaikan masyarakat sering kali berubah menjadi kericuhan akibat adanya provokasi pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Dalam situasi seperti ini, kehadiran TNI dan Polri menjadi penentu. Keduanya tidak hanya hadir dengan pendekatan pengamanan, tetapi juga menjalankan strategi komunikasi yang lebih humanis agar masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai.

Sinergi TNI dan Polri dalam menjaga ruang publik kini semakin solid. Melalui operasi gabungan di berbagai daerah, keduanya memperlihatkan koordinasi yang efektif, mulai dari patroli bersama, penguatan dialog dengan tokoh masyarakat, hingga kesiapsiagaan menghadapi aksi massa. Langkah terukur ini bukan sekadar pengerahan kekuatan, melainkan juga upaya menumbuhkan rasa aman serta menutup ruang bagi provokasi. Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, menegaskan bahwa patroli skala besar yang dilakukan aparat adalah bentuk nyata perlindungan bagi masyarakat. Kolaborasi lintas instansi menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa ketertiban tetap terjaga.

Sejalan dengan itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam hasutan yang mengarah pada tindakan anarkis. Menurutnya, ada kelompok tertentu yang sengaja mendorong masyarakat untuk bertindak di luar batas hukum demi menciptakan kekacauan. Ia menekankan bahwa segala persoalan seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum dan musyawarah, bukan dengan kekerasan. Pernyataan ini menegaskan komitmen TNI untuk bersinergi penuh dengan Polri demi menjaga keamanan nasional, bukan hanya sebagai tugas formal, tetapi juga sebagai bagian dari menjaga martabat bangsa.

Sementara itu, upaya menekan isu negatif di ruang publik juga dilakukan melalui jalur digital. Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, menyebutkan bahwa hingga kini ratusan akun media sosial yang menyebarkan provokasi telah diblokir. Tim siber Polri bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menganalisis serta melacak jaringan penyebar konten provokatif. Patroli siber yang terus digencarkan menjadi bukti bahwa aparat tidak hanya fokus pada keamanan fisik, tetapi juga pada keamanan informasi yang kerap menjadi pintu masuk keresahan masyarakat.

Apresiasi terhadap peran TNI dan Polri juga datang dari berbagai kalangan. Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, menilai langkah aparat keamanan yang sigap dan terukur telah berhasil menjaga kondusivitas tanpa menimbulkan masalah baru. Ia juga menegaskan pentingnya peran pers dalam meningkatkan literasi publik, agar masyarakat tidak mudah terprovokasi informasi menyesatkan. Media, sebagai pilar keempat demokrasi, harus menjadi penyeimbang dengan menyajikan informasi yang akurat serta mendorong masyarakat lebih kritis terhadap isu yang beredar.

Dukungan serupa juga diberikan oleh Sjafrie Sjamsoeddin (saat menjabat Menko Polkam ad interim). Ia memastikan bahwa keamanan nasional tetap terkendali meskipun dinamika politik dan sosial sedang berlangsung. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus agar koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat. Revitalisasi organisasi di bawah koordinasi Kemenko Polkam menjadi langkah awal untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif sekaligus merespons potensi ancaman dengan cepat.

Kesolidan TNI dan Polri tentu tidak akan optimal tanpa dukungan masyarakat. Di sinilah pentingnya peran tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin lokal dalam meredam gejolak di lingkungannya masing-masing. Dengan komunikasi yang baik antara aparat, tokoh masyarakat, dan warga, potensi kericuhan bisa diredam sebelum meluas. Masyarakat pun memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi serta melaporkan setiap indikasi gangguan keamanan di sekitarnya.

Budaya gotong royong yang melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia seharusnya menjadi benteng menghadapi upaya adu domba. Di era digital, gotong royong tidak hanya diwujudkan melalui kerja nyata di lapangan, tetapi juga melalui kesadaran kolektif menjaga ekosistem informasi yang sehat. Masyarakat perlu memahami bahwa satu unggahan hoaks bisa memicu perpecahan, sementara satu sikap bijak dalam memverifikasi informasi dapat menjaga kedamaian bersama.

Ke depan, tantangan menjaga stabilitas keamanan tentu semakin kompleks. Perkembangan teknologi, globalisasi, hingga dinamika politik domestik membawa potensi gesekan sosial yang tidak bisa dihindari. Namun dengan sinergi TNI-Polri, peran aktif media, dan kesadaran masyarakat, Indonesia memiliki modal besar untuk menghadapi tantangan tersebut. Stabilitas yang terjaga akan menjadi jalan bagi hadirnya investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, upaya meredam isu negatif di ruang publik tidak boleh berhenti pada reaksi sesaat. Diperlukan strategi jangka panjang yang melibatkan seluruh komponen bangsa. TNI dan Polri akan terus menjadi benteng pertahanan, pers akan mengedukasi publik, sementara masyarakat harus menjadi garda pertama dalam menjaga kedamaian di lingkungannya. Jika sinergi ini terus dijaga, maka cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 akan semakin dekat dengan kenyataan.
)* Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh : Lita Razak )*

Gelombang demonstrasi yang sempat memanas di sejumlah daerah dan berujung pada tindakan anarkis menimbulkan perhatian serius dari negara. TNI dan Polri menegaskan komitmen penuh untuk menjaga keamanan nasional, sekaligus memastikan proses demokrasi tetap berjalan dalam koridor hukum tanpa mengorbankan ketertiban umum.

Upaya kolaboratif telah digencarkan melalui patroli gabungan berskala besar serta sosialisasi kepada masyarakat, agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi menyesatkan. Keterlibatan dua institusi pertahanan dan keamanan ini dianggap sebagai bukti nyata hadirnya negara untuk memberikan rasa aman.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Dalam konferensi pers di Markas Besar TNI, disampaikan bahwa kehadiran aparat keamanan di tengah masyarakat merupakan langkah nyata, bukan sekadar simbolik. TNI dan Polri disebutkan berkonsentrasi penuh menjalankan perintah Presiden untuk memastikan stabilitas nasional pascaaksi anarkis. Telah ditegaskan juga bahwa pemulihan keamanan menjadi prioritas utama. Kehadiran TNI dan Polri di lapangan dijalankan sebagai bukti negara tidak tinggal diam atas keresahan masyarakat.

Polri memastikan bahwa penanganan situasi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui strategi menyeluruh yang meliputi langkah preventif, preemtif, persuasif, hingga penindakan hukum yang terukur. Penindakan terhadap pelaku anarkis dinyatakan akan diproses secara transparan sesuai aturan yang berlaku demi menjaga rasa adil di tengah masyarakat.

Dalam keterangannya, masyarakat juga telah diimbau agar bijak menyikapi arus informasi, khususnya yang beredar melalui media sosial dan pesan berantai. Trunoyudo mengingatkan agar publik mengedepankan klarifikasi sebelum mempercayai kabar yang berpotensi memicu keresahan. Aspirasi hendaknya disampaikan sesuai koridor hukum, bukan melalui ajakan yang menjerumuskan pada anarkisme.

Instruksi penguatan operasi keamanan juga telah dipertegas oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Menurutnya, atas arahan Kapolri Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo, patroli gabungan TNI-Polri digelar hingga ke tingkat RT/RW. Hal ini dilakukan untuk memastikan rasa aman bagi masyarakat, sekaligus mencegah potensi kerusuhan maupun penjarahan. Tidak ada ruang bagi anarkisme maupun vandalisme. Kehadiran aparat di lapangan dijalankan untuk melindungi setiap jiwa, harta benda, serta fasilitas publik.

Peringatan juga diberikan kepada masyarakat agar tidak termakan hasutan ataupun hoaks yang dapat memecah belah persatuan. Ditegaskannya, aparat telah disiagakan dengan tetap mengedepankan profesionalitas, prosedur hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Polri juga menegaskan keterbukaan terhadap kritik konstruktif dari masyarakat. Kritik yang bersifat membangun dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi agar semakin modern dan humanis.

Namun, masyarakat diminta bersama-sama menjaga kondusivitas dengan menyalurkan aspirasi secara damai. Kolaborasi aparat dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, agama, dan pemuda merupakan kunci terciptanya situasi yang kondusif. Masyarakat diposisikan sebagai mata dan telinga aparat di lapangan.

Di tengah dinamika demokrasi, partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan. Pemerintah melalui aparat keamanan optimistis bahwa dengan sinergi TNI-Polri serta masyarakat, situasi dapat segera kembali stabil. Kehadiran aparat ditegaskan bukan untuk membatasi ruang demokrasi, melainkan melindungi rakyat dari potensi provokasi maupun ancaman.

Keterlibatan tokoh agama, pemuda, dan organisasi masyarakat dalam menjaga ketertiban juga disebut sebagai modal penting dalam memperkuat fondasi demokrasi. Semangat kebersamaan tersebut diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik bahwa penyampaian aspirasi tetap dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan ketenangan sosial.

Sejumlah pengamat menilai bahwa langkah kolaboratif TNI-Polri dan masyarakat menjadi refleksi nyata bahwa demokrasi Indonesia telah berproses menuju kedewasaan. Hak menyampaikan pendapat dijamin konstitusi, namun penyampaian aspirasi yang berujung anarkisme tidak dapat dibenarkan.

Dalam konteks ini, demokrasi disebut bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tanggung jawab bersama menjaga persatuan dan keselamatan publik. Oleh karena itu, penguatan komunikasi antara aparat dan masyarakat menjadi salah satu aspek penting yang terus didorong pemerintah.

Dengan sinergi yang telah terjalin, pemerintah optimistis bahwa stabilitas nasional dapat terjaga. Aparat keamanan menyatakan tujuan utama adalah memastikan kedamaian, melindungi seluruh rakyat, dan menjaga proses demokrasi berjalan tanpa gangguan.

Masyarakat diimbau agar tetap kritis namun rasional dalam menyuarakan aspirasi. Jalur hukum dan mekanisme konstitusional ditegaskan sebagai ruang yang sah untuk menyampaikan pendapat. “Telah ditekankan bahwa demokrasi Indonesia dibangun melalui partisipasi damai, bukan melalui ajakan anarkis yang justru merugikan rakyat,” disampaikan aparat keamanan.

Sinergi TNI-Polri dan masyarakat kini dipandang sebagai benteng terakhir dalam merawat persatuan bangsa. Kehadiran negara di tengah keresahan publik diyakini mampu meneguhkan kembali keyakinan bahwa demokrasi Indonesia dapat diwujudkan tanpa anarkisme.

)* Penulis adalah seorang pengamat sosial

Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan dan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menimbulkan risiko keracunan pangan. Berbagai insiden keracunan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu mendorong pemerintah memperkuat pengawasan ketat pada setiap tahap rantai produksi dan distribusi makanan dalam program MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama erat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjamin bahwa makanan yang disajikan di bawah program MBG memenuhi standar keamanan pangan nasional.

“Pengawasan keamanan pangan di program MBG sudah menjadi prioritas utama kami. BGN bersama BPOM telah menerapkan pengawasan berlapis mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi agar kualitas makanan tetap terjaga dan tidak menimbulkan risiko kesehatan seperti keracunan,” ujar Dadan

Kasus-kasus keracunan yang terjadi sebelumnya menjadi perhatian serius pemerintah. Salah satu contoh, BPOM berhasil menggagalkan distribusi sayuran basi yang sempat hampir masuk ke jalur distribusi MBG berkat pemeriksaan rutin dan pengujian ketat. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa pengawasan secara menyeluruh dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami rutin melakukan sampling dan pengujian produk pangan yang masuk dalam program MBG. Sistem pengawasan ini kami perkuat terutama saat terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait keracunan pangan,” ungkap Taruna.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penguatan tata kelola melalui pelatihan bagi pelaku rantai pasok, pembaruan standar operasional prosedur (SOP), dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Upaya ini bertujuan memastikan setiap titik dalam rantai produksi makanan MBG berada dalam pengawasan ketat dan memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan.

Untuk mendukung keberlangsungan dan kualitas MBG, pemerintah juga memperkuat kemandirian produksi susu dalam negeri yang menjadi salah satu komponen utama program tersebut. Baru-baru ini, sebanyak 1.573 ekor sapi perah bunting tiba dari Australia dalam dua hari di akhir Juni 2025. Langkah ini dilakukan agar pasokan susu segar yang dibutuhkan untuk MBG dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menjelaskan bahwa impor sapi perah ini bagian dari strategi untuk meningkatkan populasi sapi perah di dalam negeri.

“Dengan penambahan sapi perah dari Australia, kami berharap produktivitas susu lokal dapat meningkat sehingga mendukung ketahanan pangan dan keberhasilan program MBG,” ujar Agung.

Selain sapi perah dari Australia, pemerintah juga membuka peluang impor sapi hidup dari Brasil. Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat M Panggabean, mengatakan Brasil merupakan mitra potensial untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sapi hidup demi keberlangsungan program MBG.

“Brasil memiliki populasi sapi yang besar dan berkualitas, sehingga kami melihat peluang untuk kerja sama dalam mendatangkan sapi hidup ke Indonesia guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat melalui MBG,” kata Sahat.

Melalui kolaborasi intensif antar lembaga terkait dan penguatan sistem pengawasan, pemerintah bertekad menjadikan MBG sebagai program andalan yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, tetapi juga aman dan bebas dari risiko keracunan.

Oleh: Fitra Rizal)*

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dalam pidato kenegaraan pertamanya sejak dilantik sebagai Kepala Negara pada sidang MPR/DPR Jumat 15 Agustus 2025. Dari balik mimbar, ia menyampaikan kabar yang sejak lama ditunggu jutaan keluarga miskin: seratus Sekolah Rakyat telah berdiri dalam 299 hari pemerintahannya.

Langkah tersebut bukan sekadar pencapaian administratif. Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol bahwa negara hadir di tengah keluarga paling rentan dengan solusi nyata. Prabowo menekankan bahwa Sekolah Rakyat dirancang bukan hanya untuk memberikan akses belajar, tetapi juga menciptakan lingkungan tumbuh kembang yang layak.

Setiap siswa berhak atas kasur, selimut, meja belajar, hingga komputer pribadi. Pesan yang ditegaskan sangat jelas: anak dari keluarga miskin pantas memperoleh kesempatan pendidikan dengan standar bermartabat.

Target yang dipatok pemerintah menggambarkan ambisi besar. Pada tahun depan, jumlah Sekolah Rakyat akan digandakan menjadi dua ratus, lalu ditingkatkan lagi menjadi tiga ratus dalam dua tahun mendatang.

Skala ekspansi tersebut menunjukkan tekad menjadikan pendidikan sebagai tangga sosial, agar anak-anak dari rumah tangga miskin tidak lagi terperangkap dalam lingkar kemiskinan yang diwariskan lintas generasi.

Sistem penerimaan siswa pun tidak sembarangan. Mereka dipilih melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memuat kelompok masyarakat dengan desil 1 dan desil 2, yakni rumah tangga miskin ekstrem dan miskin.

Artinya, Sekolah Rakyat benar-benar ditujukan bagi 20 persen warga Indonesia dengan kondisi ekonomi paling tertekan. Melalui seleksi berbasis data, program tersebut memastikan ketepatan sasaran sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh mereka yang membutuhkan.

Presiden menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya pembangunan gedung, melainkan proyek transformasi sosial. Siswa memperoleh pendidikan formal berasrama, sementara keluarganya didukung melalui renovasi rumah tidak layak huni dan bantuan sosial.

Setelah menamatkan sekolah, diharapkan mereka graduate dari jerat kemiskinan. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan bukan semata proses akademik, melainkan instrumen pembebasan sosial-ekonomi.

Landasan program ini kuat secara konstitusional. Implementasi Sekolah Rakyat merupakan bagian dari Asta Cita keempat, menjadikan pendidikan sebagai kunci pembebasan sosial. Dasarnya berpijak pada Pasal 28C dan Pasal 31 UUD 1945 serta UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam kerangka hukum tersebut, Sekolah Rakyat bukan sebagai eksperimen, melainkan kebijakan negara yang sahih dan strategis.

Peneliti vokasi Universitas Indonesia, Devie Rahmawati, melihat peluang besar program ini dalam menekan angka putus sekolah yang masih jutaan jumlahnya. Berdasarkan data UNICEF, anak dari rumah tangga miskin memiliki risiko dua hingga tiga kali lebih tinggi untuk tidak bersekolah dibandingkan kelompok menengah.

Senada dengan itu, BPS mencatat ada lebih dari 4,16 juta anak di Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan. Devie menilai, fokus Sekolah Rakyat pada anak dari desil 1 dan desil 2 tepat sasaran karena mengisi celah akses pendidikan yang selama ini menjadi batu sandungan keluarga miskin.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa 100 Sekolah Rakyat tahap pertama untuk jenjang SD hingga SMA telah beroperasi dengan total sebanyak 9.700 siswa. Pada September mendatang, pemerintah menargetkan tambahan 60 sekolah baru sehingga jumlah penerima manfaat mencapai 16 ribu anak.

Kementerian Sosial bersama kementerian dan lembaga lain terus mengonsolidasikan sarana serta prasarana agar operasional sekolah dapat berjalan dengan lebih optimal. Fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah, yakni meliputi ruang belajar, asrama, perlengkapan pendidikan, hingga dukungan teknologi berupa laptop.

Pemerintah pun mengalokasikan anggaran pendidikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. APBN 2026 mengamanatkan anggaran hingga senilai Rp757,8 triliun atau 20 persen dari total belanja negara untuk sektor pendidikan, termasuk bagi pendanaan program Sekolah Rakyat.

Sebagai informasi, bahwa angka tersebut menjadi alokasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Besarnya komitmen fiskal ini menunjukkan bagaimana keseriusan negara dalam menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Sekolah Rakyat jelas bukan hanya sekadar proyek pencitraan semata. Program tersebut sejatinya hadir sebagai jawaban yang konkret atas penantian sebanyak jutaan keluarga miskin yang selama puluhan tahun lamanya, terus terjebak dalam dilema biaya dan akses pendidikan.

Melalui desain berasrama, siswa tidak lagi terbebani ongkos transportasi atau keterbatasan fasilitas belajar di rumah. Mereka dididik dalam lingkungan yang terkontrol dan disiapkan menjadi generasi dengan kompetensi yang relevan bagi masa depan.

Dalam jangka panjang, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi penentu arah baru pembangunan manusia Indonesia. Pendidikan berkualitas yang diberikan pada anak-anak keluarga miskin akan memutus rantai ketidaksetaraan sosial sekaligus memperbesar peluang tercapainya Indonesia Emas 2045.

Program tersebut ibarat mercusuar harapan di tengah gelombang ketidakpastian. Ketika akses pendidikan bermutu dijamin negara, maka jalan keluar dari kemiskinan terbuka lebar. Jutaan keluarga miskin tidak lagi sekadar bermimpi, melainkan memiliki keyakinan bahwa anak-anak mereka dapat menapaki tangga sosial menuju masa depan yang lebih layak.

Sekolah Rakyat telah menjawab penantian panjang. Kini, tantangannya adalah menjaga konsistensi, memastikan kualitas, dan memperluas jangkauan agar setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, benar-benar memiliki kesempatan yang setara untuk meraih masa depan. (*)

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bagaimana komitmen kuat pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan absolut masyarakat Indonesia melalui Program Sekolah Rakyat.

Program tersebut digagas untuk memberikan akses pendidikan yang lebih berkualitas bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan sangat rendah, terutama pada kelompok desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut adalah membentuk Sekolah Rakyat,” katanya.

“Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 Sekolah Rakyat,” lanjut Kepala Negara.

“Kita harapkan tahun depan menjadi 200. Tahun selanjutnya menjadi 300, dan seterusnya,” ujar Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR/DPR 2025 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Pemerintah ke depannya menargetkan terwujudnya pembangunan hingga sebanyak 300 Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia secara merata.

Seluruh siswa akan diasramakan dan mendapatkan pendidikan yang terjamin mutunya sehingga memiliki peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik.

“Anak-anak yang orang tuanya miskin tidak perlu terus miskin. Ini yang kita upayakan dan kita kerjakan sekarang,” tegas Presiden Prabowo.

Mengenai salah satu program strategis pemerintah tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memandang kehadiran Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk memastikan pemerataan pendidikan.

Menurutnya, inisiatif tersebut menjadi jalan keluar nyata agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak kehilangan kesempatan berkembang.

“Sekolah Rakyat adalah jawaban strategis bagi anak-anak kurang mampu yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas,” ucapnya.

“Sekolah Rakyat menjadi jalan keluar untuk membuka setiap anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih baik,” kata Ahmad Muzani.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf turut menegaskan bahwa program tersebut terus berkembang pesat.

Ia menyebutkan bahwa hingga Agustus 2025, Sekolah Rakyat telah hadir di 100 titik dan akan bertambah dalam waktu dekat.

“Per hari ini sudah 100 titik, nanti September juga ada tambahan 60 titik. Secara keseluruhan, ada 16 ribu siswa Sekolah Rakyat yang mulai pembelajaran di tahun 2025 sampai 2026,” kata Saifullah Yusuf.

Ia menambahkan, konsolidasi terus dilakukan untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung.

Upaya tersebut memastikan Sekolah Rakyat benar-benar menjadi instrumen efektif dalam memutus rantai kemiskinan absolut di Indonesia. (*)

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas pembangunan Sekolah Rakyat sebagai langkah pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hal tersebut usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) Margaguna, Jakarta Selatan.

Presiden Prabowo menjelaskan, pemerintah menargetkan pembangunan 100 sekolah rakyat baru setiap tahun. Dengan target tersebut, diharapkan dalam lima tahun akan berdiri 500 sekolah rakyat di wilayah dengan kondisi ekonomi terlemah hingga lapisan menengah bawah.

“Ini sedang kita rencanakan supaya semua anak-anak kita harus mengalami pendidikan dengan fasilitas yang bagus. Kita tidak boleh ketinggalan dengan bangsa lain. Itu cita-cita kita. Insyaallah kita akan sampai ke situ,” ujar Presiden.

Menurut Presiden Prabowo, pembangunan sekolah rakyat merupakan intervensi nyata agar anak-anak dari keluarga tidak mampu tidak putus sekolah. Ia menekankan sekolah rakyat bukan hanya tempat belajar, tetapi juga sarana membangkitkan kepercayaan diri dan memberikan pendidikan berkualitas.

“Anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik yang bisa kita berikan,” ungkapnya.

Dalam kunjungannya, Presiden juga menilai fasilitas SRMA Margaguna telah memadai untuk mendukung kenyamanan siswa. Ia menyebut keberadaan asrama dan fasilitas pendidikan lain menjadi bukti peningkatan kualitas sekolah rakyat.

“Ya selalu ada harapan kita. Tapi ini sebetulnya kampus yang sangat baik ini. Saya kira untuk sekolah di Indonesia ini sudah sangat, sangat baik,” tambahnya.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, yang meninjau Sekolah Rakyat Tabanan. Hanif menekankan pentingnya pendidikan gratis yang ramah lingkungan dan inklusif sebagai bagian dari visi Presiden.

“Sekolah Rakyat adalah wujud perhatian Bapak Presiden kepada keluarga kurang mampu. Ini juga ruang strategis menanamkan kesadaran ekologis sejak dini,” katanya.

Hanif menambahkan, krisis iklim adalah tantangan besar abad ini sehingga pendidikan lingkungan harus menjadi bagian penting dari transformasi nasional.

“Pendidikan lingkungan harus jadi pilar transformasi nasional. Kita siapkan generasi tangguh dan sadar keberlanjutan,” imbuhnya.

Oleh: Maria Nawipa*

Seruan tokoh adat dan agama bergema sebagai energi positif yang menggerakkan masyarakat untuk bersatu menjaga keamanan, menolak provokasi, serta mendukung penuh program pembangunan pemerintah. Papua bukan lagi sekadar wilayah dengan dinamika sosial yang kompleks, melainkan bagian penting dari masa depan Indonesia yang damai dan sejahtera. Keteguhan para pemimpin lokal menegaskan bahwa kedamaian adalah fondasi utama, sementara pembangunan yang digulirkan pemerintah adalah jembatan menuju kesejahteraan. Pesan-pesan mereka menjadi pengingat positif yang menghidupkan semangat persatuan, menumbuhkan kepercayaan, dan mendorong masyarakat Papua untuk berdiri tegak bersama bangsa.

Salah satu tokoh lokal, Melkia Skeya, Kepala Suku Besar Provinsi Papua Tengah, menyampaikan imbauan yang lugas: agar masyarakat selalu waspada terhadap provokasi pihak ketiga, berhati-hati dalam mobilitas terutama di daerah rawan, dan secara kolektif menjaga Papua tetap aman, damai, dan sejahtera demi masa depan bersama. Seruan dirinya menggugah kesadaran bahwa keamanan bukan hanya urusan aparat, melainkan tanggung jawab semua elemen masyarakat.

Melengkapi panggilan itu, Pendeta Telius Wonda tampil sebagai suara penyejuk yang mengajak agar amarah tidak menjadi penggerak utama dalam merespons situasi sulit. Ia menekankan pentingnya menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum, bukan aksi balas emosi atau main hakim sendiri, karena keadilan sejati hanya akan diperoleh dengan penghormatan terhadap aturan. Lebih jauh, ia menyerukan agar persaudaraan di Papua dirawat, sekat-sekat suku, agama, warna kulit, atau latar belakang apapun tidak dijadikan pemisah, melainkan sebagai kekayaan bersama. Doa dan solidaritas, menurutnya, menjadi benteng utama dalam menghadapi upaya adu domba, sementara cinta kasih harus lebih dikedepankan daripada kebencian.

Di samping suara-suara lokal tersebut, ada juga dukungan nyata dari pihak pemerintah dan tokoh masyarakat yang menguat. Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, dalam sebuah pertemuan dengan Forkopimda serta tokoh masyarakat dan agama, menyerukan agar perdamaian dan harmoni dijaga. Berbagai elemen masyarakat diajak berkoordinasi, mahasiswa, pemuda, hingga tokoh lintas profesi, untuk menahan diri dari tindakan provokatif yang bisa memperkeruh suasana. Seruan ini bukan hanya simbolik: enam poin konkret disepakati, termasuk permintaan agar pimpinan lembaga keagamaan menyampaikan pesan kesejukan, agar aparat pemerintah merespons dengan cara persuasif, humanis, dan dialogis.

Tak hanya pada tingkat keamanan, tokoh Papua juga menyatakan dukungan terhadap program pembangunan oleh pemerintah pusat. Dalam pemberitaan awal September 2025, sejumlah tokoh di Papua Pegunungan menyambut baik program pembangunan perumahan sebanyak 2.200 unit yang diluncurkan pemerintah pusat. Kehadiran Menteri Dalam Negeri beserta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan komitmen yang serius dari pusat untuk mengatasi kebutuhan dasar masyarakat Papua. Dukungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan satu bentuk kepercayaan bahwa pembangunan infrastruktur dan pemenuhan fasilitas dasar mampu membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua.

Keterpaduan antara imbauan menjaga keamanan, seruan persatuan, dan dorongan bagi pembangunan adalah rangkaian pesan yang penting di Papua saat ini. Mereka mengingatkan bahwa pembangunan tidak akan berjalan lancar bila suasana sosial terganggu oleh konflik, provokasi, atau ketidakamanan. Investasi pemerintah dalam program-program seperti perumahan, pemenuhan gizi, atau infrastruktur dasar di kawasan pegunungan maupun terluar memang menjadi bukti nyata bahwa perhatian sedang diarahkan ke titik-titik yang paling membutuhkan. Dukungan masyarakat dan tokoh lokal terhadap program semacam itu sangat menentukan agar manfaatnya dapat dirasakan merata dan tidak hanya di pusat kota.

Namun, aspirasi keamanan dan program pembangunan ini juga menghadapi tantangan. Tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga agar suara-suara radikal, provokasi politik, atau kelompok-kelompok yang berpotensi memecah belah tidak mengambil alih narasi. Penting pula agar pemerintah tidak hanya membuat janji, tetapi menunjukkan kejelasan pelaksanaan, transparansi, dan keterlibatan masyarakat adat serta tokoh lokal dalam seluruh proses. Pendekatan hukum, dialog, dan kepekaan budaya harus dijadikan landasan dalam setiap kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Papua.

Tokoh agama seperti Pdt. Telius Wonda mengingatkan bahwa sikap dewasa sangat dibutuhkan, bukan hanya oleh pemerintah dan lembaga negara, tapi juga oleh masyarakat. Ketika persaudaraan dan kasih menjadi prinsip yang diutamakan, masyarakat Papua akan lebih tahan terhadap provokasi luar yang berniat memecah belah. Dan ketika doa, solidaritas, dan rasa tanggung jawab bersama dihidupkan, Papua dapat menjadi ruang hidup yang damai, aman, dan produktif — bukan ruang konflik yang merugikan anak-cucu kita.

Kesimpulannya, pernyataan para tokoh—adat, agama, dan masyarakat—untuk menjaga keamanan sambil mendukung program pemerintah bukanlah sekadar retorika. Ia memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas sosial, merawat persatuan, dan membuka ruang bagi pembangunan yang inklusif. Untuk itu, semua pihak, dari pemerintah pusat hingga warga kampung terpencil, memiliki peran: aparat keamanan untuk menjalankan tugasnya dengan hati nurani dan menghormati hukum; pemerintah untuk menyampaikan kebijakan secara transparan dan adil; masyarakat adat dan pemuka agama untuk menjadi penghubung dan penjernih di wilayahnya; dan seluruh masyarakat Papua untuk menolak kekerasan, mengutamakan dialog dan menghargai perbedaan. Hanya dengan kebersamaan itulah Papua bisa tumbuh dalam damai dan sejahtera.

PAPUA- Papua kembali mendapat perhatian serius dari tokoh adat yang menyerukan pentingnya menjaga kedamaian dan menolak aksi anarkis. Suara kearifan lokal ini menjadi pengingat agar masyarakat tidak terjebak pada provokasi maupun hoaks yang berpotensi merusak ketenteraman dan menghambat pembangunan di daerah.

Benyamin Hanau, Kepala Suku Moni Kabupaten Mimika sekaligus Kepala Badan Musyawarah Kampung Mimika Gunung, menekankan bahwa masyarakat harus bijak dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang, terutama yang berasal dari media sosial. Ia menegaskan, peristiwa kericuhan seperti yang terjadi di Kabupaten Yalimo tidak boleh terulang kembali di daerah lain.

“Masyarakat jangan terpengaruh hoaks dan provokasi yang berakibat kericuhan seperti yang terjadi di Kabupaten Yalimo,” tegas Benyamin Hanau.

Tokoh adat ini juga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai telah memberikan banyak kontribusi pembangunan di Mimika. Menurutnya, pembangunan yang sudah dirasakan masyarakat harus dijaga dengan tekad bersama untuk mendukung jalannya pemerintahan.

“Terima kasih Pemerintah Pusat, Khususnya Presiden Prabowo, karena telah menyelesaikan berbagai pembangunan di sini dan kami bertekad mendukung serta mengawal pemerintahan,” pungkas Benyamin Hanau.

Dari wilayah lain, suara yang sama juga datang dari Dinanus Wakerwa, Kepala Suku dari Distrik Gome Kabupaten Puncak. Ia mengingatkan masyarakat di wilayahnya agar tetap tenang dan tidak terjebak oleh isu menyesatkan. Baginya, stabilitas adalah syarat utama agar kehidupan masyarakat bisa berjalan normal dan pembangunan terus berlanjut.

“Distrik Gome aman, tentram, dan damai serta jangan terpengaruh berita negatif dari sosial media terkait kerusuhan Yalimo agar kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat berjalan lancar,” ujar Dinanus Wakerwa.

Imbauan yang datang dari tokoh adat ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif di tingkat lokal untuk menjaga Papua tetap damai. Suara dari para pemimpin adat tidak hanya berperan dalam meredam potensi konflik, tetapi juga menjadi perekat persatuan yang memperkuat sendi-sendi sosial di tengah masyarakat.

Dengan tegasnya tokoh adat berdiri di garis depan menyerukan perdamaian, pesan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dukungan terhadap pemerintah pusat serta penolakan terhadap provokasi anarkis menjadi penanda bahwa Papua sedang menapaki jalan menuju masa depan yang lebih stabil dan sejahtera.

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah pusat terus diperkuat kualitasnya. Tidak hanya menyasar perluasan distribusi ke berbagai daerah, pemerintah juga memastikan makanan yang diterima pelajar terjamin gizi dan higienitasnya melalui prosedur modern.

Di Kalimantan Timur, Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Kaltim bersama Balai Besar POM Balikpapan menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) guna membahas kesiapsiagaan food safety dalam mengawal program MBG.

Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro mengungkapkan Biddokkes bersama BPOM membantu dari perspektif kesehatan dan gizi. menegaskan pentingnya pengawasan berlapis agar makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan.

“Kabiddokkes sudah meneliti bagaimana kualitas makanan dari sisi higienis dan kandungan gizinya, dan hasilnya sudah baik untuk diterapkan,” ujar Endar.

Hal senada disampaikan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama BPOM Balikpapan, Nitra Wahyuningsih. Ia menjelaskan pengawasan dilakukan menyeluruh, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, pengemasan hingga distribusi makanan ke sekolah.

“Layanan SPPG di Balikpapan masih terbatas karena terkendala izin layak operasi. Beberapa SPPG masih dalam proses perizinan untuk memenuhi kebutuhan program MBG secara lebih luas,” ucap Nitra.

Manfaat MBG juga dirasakan nyata di Kabupaten Lebak, Banten. Berdasarkan data Dinas Pendidikan setempat, sebanyak 225.055 siswa mulai dari PAUD, SD hingga SMP telah menerima manfaat program tersebut. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Maman Suryaman, menyebut program ini mampu meningkatkan motivasi belajar siswa sekaligus membantu mengendalikan kemiskinan.

“Luar biasa manfaatnya, selain meningkatkan kecerdasan juga semangat belajar. Kami minta pengawasan lebih ketat dengan melibatkan ahli gizi nasional agar kualitas makanan tetap higienis,” kata Maman.

Di Pringsewu, Lampung, dapur umum SPPG Sedulur Sewu memastikan setiap makanan diolah sesuai SOP. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Mad Khotib, menjelaskan seluruh pekerja rutin mengikuti briefing sebelum bertugas agar standar higienitas tetap terjaga.

“Menu berganti setiap hari dengan bahan segar. Kebersihan selalu diprioritaskan,” jelasnya.

Program MBG terbukti tidak hanya mengisi perut siswa, tetapi juga membentuk kebiasaan hidup sehat sejak dini. Dengan pengawasan ketat serta prosedur higienis modern, pemerintah optimistis MBG akan melahirkan generasi cerdas, sehat, dan kuat untuk masa depan bangsa.

(*/rls)