Arsip Bulanan: September 2025

Oleh : Andika Pratama )*

Demokrasi di Indonesia tidak pernah lepas dari dinamika, termasuk melalui ekspresi politik berupa demonstrasi. Gelombang aspirasi yang ditunjukkan oleh mahasiswa, pelajar, maupun pemuda adalah bukti bahwa ruang demokrasi tetap hidup. Namun, setiap gerakan aspirasi memerlukan keseimbangan agar tidak terjebak pada praktik yang justru merusak esensi kebebasan itu sendiri. Di sinilah kehadiran TNI dan Polri sebagai garda pengaman negara menjadi penting untuk memastikan bahwa demonstrasi berlangsung tertib, aman, dan bermartabat.

Belakangan, soliditas TNI-Polri menjadi sorotan positif. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai simbol komitmen negara dalam menjaga stabilitas nasional. Patroli gabungan yang dilakukan di berbagai wilayah memperlihatkan keseriusan aparat untuk mencegah potensi kerusuhan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa negara hadir dalam setiap dinamika sosial, tidak membiarkan masyarakat berjalan sendiri menghadapi potensi gangguan.

Koordinator Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) sekaligus Komite Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI), Fikri, menyampaikan pandangan yang meneguhkan pentingnya menjaga koridor damai. Ia menilai penyampaian pendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara, tetapi hak itu tidak boleh disalahgunakan untuk menciptakan kericuhan. Tindakan anarkis, vandalisme, atau provokasi hanya akan merugikan masyarakat luas dan merusak semangat demokrasi. Baginya, perjuangan rakyat akan kuat dan bermakna bila disampaikan dengan beradab. Keyakinan Fikri terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga memperlihatkan harapan bahwa pemerintah akan tetap responsif terhadap aspirasi publik tanpa mengabaikan aspek keamanan nasional.

Apresiasi serupa datang dari Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM). Komandan Nasional KOKAM, Elly Oscar, melihat langkah cepat Polri dalam menindak anggotanya yang melanggar prosedur saat mengawal aksi sebagai bukti nyata profesionalitas. Transparansi hukum yang ditunjukkan Polri menumbuhkan rasa percaya publik bahwa aparat tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tetapi juga menjunjung etika. Menurutnya, aspirasi rakyat dapat tersampaikan dengan baik bila aparat mengedepankan pendekatan humanis. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa demokrasi akan semakin sehat apabila kedua belah pihak, masyarakat maupun aparat, saling menghormati.

Dari jajaran kepolisian, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa sinergi TNI-Polri tidak sekadar slogan. Kehadiran patroli gabungan adalah wujud nyata tanggung jawab negara dalam menciptakan rasa aman. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, yang menekankan bahwa peran TNI bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mendengarkan kritik publik. Dengan terbuka pada masukan masyarakat, TNI dapat semakin antisipatif dalam menjalankan langkah preventif. Sikap ini mencerminkan profesionalisme modern yang menjadikan demokrasi dan keterbukaan sebagai kekuatan, bukan ancaman.

Implementasi sinergitas ini terlihat jelas di daerah. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Alamsyah Parulian Hasibuan, mengungkapkan bahwa patroli gabungan bukan hanya menciptakan rasa aman, tetapi juga menegaskan bahwa aparat hadir secara langsung di tengah masyarakat. Dengan cara ini, rakyat tidak hanya merasa terlindungi, tetapi juga merasakan kedekatan emosional dengan aparat yang mendampingi kehidupan sehari-hari.

Dukungan moral terhadap aparat juga datang dari elemen sipil. Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN), Mario, menegaskan bahwa isu yang menyebut adanya perpecahan antara TNI dan Polri hanyalah propaganda provokatif. Menurutnya, tanpa soliditas kedua institusi itu, mustahil kedaulatan dan keamanan negara dapat terjaga. Pandangan ini penting sebagai penegasan bahwa upaya memecah belah aparat hanyalah strategi segelintir pihak untuk melemahkan fondasi demokrasi.

Pandangan akademisi juga turut memperkaya perspektif. Dosen Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta, menekankan bahwa kerusuhan yang terjadi bukanlah tanda kegagalan intelijen. Menurutnya, intelijen sudah memberikan informasi, tetapi pelaksanaan tetap bergantung pada pengambil kebijakan. Situasi lapangan sangat dinamis dan provokasi di media sosial sering mempercepat eskalasi. Baginya, ini adalah pelajaran penting agar isu-isu yang berkembang di ruang publik, terutama di dunia maya, dapat ditangani lebih dini. Penjelasan Stanislaus memberi pemahaman bahwa kerusuhan merupakan bagian dari kompleksitas sosial, bukan sekadar kesalahan aparat.

Pernyataan tersebut mengajak publik untuk melihat persoalan dengan jernih. Mengkambinghitamkan aparat hanya akan melemahkan kepercayaan pada institusi strategis negara. Sebaliknya, apresiasi terhadap langkah konkret TNI-Polri justru akan memperkuat legitimasi mereka di mata masyarakat. Kepercayaan publik menjadi modal penting agar demokrasi Indonesia tumbuh semakin dewasa.

Pada akhirnya, sinergitas TNI dan Polri dalam menjaga keamanan bukan sekadar tugas rutin, tetapi juga bagian dari komitmen besar untuk memastikan demokrasi berjalan sehat. Demonstrasi adalah hak yang dijamin konstitusi, namun hak itu harus dijalankan dalam koridor damai. Anarkisme tidak pernah menjadi jalan keluar, justru hanya meninggalkan luka sosial dan kerugian ekonomi.

Indonesia memiliki fondasi kuat berupa persatuan dan kebersamaan. Soliditas TNI-Polri yang diapresiasi oleh berbagai elemen masyarakat menunjukkan bahwa keamanan bukan sekadar urusan aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama. Dengan mengedepankan kedamaian, rasa hormat, dan sikap beradab, demokrasi Indonesia akan semakin matang. Persatuan antara rakyat, aparat, dan pemerintah adalah modal terbesar dalam menghadapi segala tantangan, memastikan masa depan bangsa tetap aman, damai, dan kondusif.

)* Penulis adalah seorang pengamat sosial

Oleh : Rindiani Affani )*

Situasi keamanan nasional merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks tersebut, peran TNI dan Polri menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas, ketertiban, serta mencegah timbulnya potensi ancaman yang dapat mengganggu ketenangan publik. Sinergi keduanya tidak hanya terlihat dalam operasi-operasi besar, tetapi juga dalam kegiatan rutin sehari-hari yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Kehadiran TNI dan Polri yang kompak menciptakan rasa aman, sekaligus menunjukkan bahwa aparat negara siap berdiri di garis terdepan untuk melindungi rakyat dari berbagai bentuk gangguan keamanan.

Direktur The Pandita Institute dan pengamat hubungan internasional, Agung Setiyo Wibowo mengatakan masyarakat perlu terus mendukung upaya TNI – Polri untuk menghadirkan keamanan nasional. Kita bisa melihat krisis di Nepal menjadi pengingat bagi Indonesia bahwa provokasi bisa memperburuk ketegangan sosial dan memecah persatuan. Oleh karena itu, kunci stabilitas nasional adalah sinergitas TNI dan Polri yang tercermin dalam kerja sama lintas sektor yang dilakukan secara berkesinambungan. Mulai dari pengamanan kegiatan masyarakat, penanganan bencana alam, hingga operasi khusus yang menyangkut keamanan negara, keduanya selalu hadir dengan prinsip saling melengkapi. Sinergi ini tidak hanya sebatas pada tataran struktural, tetapi juga terjalin erat di lapangan. Personel TNI yang dikenal tangguh dan disiplin berpadu dengan Polri yang profesional dalam penegakan hukum, sehingga menghasilkan kekuatan yang utuh untuk menghadapi segala tantangan.

Di tengah dinamika sosial politik yang terus berkembang, muncul pula tantangan berupa provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat. Isu – isu yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu, baik melalui media sosial maupun aksi langsung di lapangan, sering kali dimanfaatkan untuk menimbulkan kegaduhan. Dalam hal ini, TNI dan Polri mengingatkan publik agar tetap tenang, bijak, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Kesadaran kolektif masyarakat menjadi benteng utama untuk menangkal provokasi yang dapat mengarah pada tindakan anarkis.

Sementara itu, Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Prof. Teuku Rezasyah, mengingatkan bahwa sinergitas TNI Polri menjadi kekuatan pertahanan negara dari segala ancaman. Jika melihat lebih jauh ada contoh anaman nyata seperti fenomena di Nepal kerap disamakan dengan Arab Spring satu dekade lalu. Namun, ia menilai konteksnya jauh berbeda. Menurutnya, pemerintah kini sudah belajar dari pengalaman Arab Spring, di mana rakyat dengan mudah digiring oleh berbagai kelompok kepentingan.

Komitmen TNI dan Polri dalam menjaga keamanan tidak hanya sebatas tindakan represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan persuasif. Sosialisasi, komunikasi, dan edukasi publik menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Melalui pertemuan komunitas, dialog terbuka, hingga kampanye di ruang digital, aparat berusaha menyampaikan pesan agar masyarakat tidak terjebak dalam narasi provokatif. Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan tugas bersama seluruh elemen bangsa.

Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun mengingatkan keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penentu dalam menciptakan suasana yang kondusif. TNI dan Polri secara aktif mengajak tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi lokal untuk bersama-sama membangun jejaring kewaspadaan dini. Dengan demikian, segala potensi kerawanan dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani sebelum berkembang menjadi masalah besar. Partisipasi publik melalui sikap peduli dan tanggap terhadap lingkungan sekitar akan memperkuat efektivitas kerja aparat di lapangan.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat juga menjadi perhatian serius dalam konteks keamanan. Media sosial, meski membawa manfaat dalam keterhubungan dan pertukaran informasi, kerap disalahgunakan untuk menyebarkan provokasi dan hoaks. TNI dan Polri mendorong masyarakat agar lebih cerdas dalam menyikapi setiap kabar yang beredar. Verifikasi sumber informasi dan sikap kritis sebelum menyebarkan berita adalah langkah sederhana, tetapi memiliki dampak besar dalam mencegah meluasnya provokasi yang dapat merusak harmoni sosial.

Harmoni antara TNI, Polri, dan masyarakat diibaratkan sebagai tiga pilar yang saling menopang. Jika ketiganya berjalan beriringan, maka potensi konflik maupun provokasi dapat diminimalisir secara signifikan. Sinergi yang kokoh tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga mendukung pembangunan nasional. Kondisi aman dan tertib akan membuka ruang bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, serta kehidupan sosial budaya masyarakat untuk berkembang secara optimal.

Ke depan, sinergi TNI – Polri dalam menjaga keamanan harus terus diperkuat seiring meningkatnya tantangan global dan domestik. Publik juga diharapkan semakin sadar bahwa keamanan bukan sekadar hasil kerja aparat, melainkan buah dari kebersamaan seluruh bangsa. Dengan menjaga komunikasi, mengedepankan persatuan, dan menolak provokasi, Indonesia dapat terus melangkah maju sebagai negara yang damai, stabil, dan disegani di mata dunia. Pada akhirnya, kesadaran kolektif inilah yang menjadi kunci agar cita-cita bersama dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan sejahtera dapat terwujud secara nyata.

)* Kontributor Yayasan Lentera Terang

Yalimo – Tokoh adat Papua mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu dan hoaks yang disebarkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terkait kerusuhan di Kabupaten Yalimo.

Kepala Suku Elelim, Musa Yare, menilai peristiwa di Yalimo telah menimbulkan kerugian besar, baik secara materiil maupun sosial, sehingga tidak boleh merembet ke daerah lain.

“Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Yalimo sangat disayangkan. Sebagai Tokoh Adat dan Kepala Suku, saya sangat berharap agar situasi di Yalimo segera membaik dan kondusifitas dapat kembali terjaga,” kata Musa.

Musa mengajak seluruh elemen masyarakat bekerja sama dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas.

“Mari kita bersama-sama menahan diri, tidak terpengaruh oleh provokasi maupun isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan justru memperkeruh keadaan,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Jayawijaya, Herman Doga. Ia menegaskan pentingnya menjaga keamanan wilayah agar tidak terpengaruh konflik dari luar.

“Ini daerah aman dari dulu sampai sekarang. Kita tidak boleh ikut pengaruh orang lain masuk ke wilayah kita. Kita harus jaga pembangunan ini supaya aman dan tidak rusak,” ujar Herman.

Herman juga berpesan agar masyarakat terus menjaga keamanan di rumah, gereja, maupun honai. Menurutnya, kedamaian dan persatuan adalah fondasi utama bagi kemajuan Papua.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan menegaskan, kabar yang menuding aparat menembak mati pelajar di Yalimo adalah berita bohong.

Hoaks tersebut dinilai sengaja digulirkan untuk memicu keresahan dan mengadu domba antara aparat dengan masyarakat.

“Jangan terhasut dan terprovokasi berita hoaks dari OPM. Mari kita ciptakan rasa aman dan damai di Tanah Papua,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Candra menambahkan, OPM sengaja menyebar informasi palsu sebagai bagian dari propaganda untuk memanaskan situasi.

“Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo,” pungkasnya.

YALIMO – Papua adalah tanah damai yang hanya bisa maju bila masyarakatnya bersatu. Situasi keamanan di Elelim, Kabupaten Yalimo, yang sempat memanas kini berangsur kondusif. Pemerintah daerah bersama aparat TNI-Polri bergerak cepat melakukan langkah pencegahan agar kerusuhan tidak semakin meluas, sekaligus mengimbau masyarakat tetap menjaga persatuan dan tidak termakan isu provokatif.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, menyampaikan bahwa dua pleton Brimob telah dikerahkan untuk memperkuat pengamanan di wilayah tersebut. Selain itu, penegakan hukum akan dilakukan secara tegas sebagai wujud negara hadir untuk memberikan rasa aman.

“Kami mengimbau masyarakat menahan diri, tidak main hakim sendiri, serta tidak terprovokasi isu yang tidak bertanggung jawab,” ujar Cahyo.

Keributan di Yalimo berawal dari perselisihan kecil antar dua siswa yang kemudian meluas menjadi aksi anarkis, menyebabkan kerusakan dan pembakaran fasilitas di sekitar sekolah. Aparat kepolisian yang merespons situasi sempat mendapat serangan dari massa hingga harus bertahan di Mapolres Yalimo. Meski demikian, aparat bersama pemerintah daerah terus melakukan langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak berulang.

Terkait kabar dugaan rasis yang beredar di media sosial, polisi menegaskan hal tersebut masih dalam penyelidikan. Polda Papua meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi karena dapat memperkeruh keadaan.

Tokoh adat Elelim di Kabupaten Jayawijaya, Musa Yare, juga menyerukan agar masyarakat tidak mudah terhasut oleh isu provokatif. Ia menekankan pentingnya solidaritas untuk menjaga keamanan di wilayah Papua. “Mari kita menahan diri dan mengambil hikmah dari kejadian ini. Jangan terpengaruh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Persatuan dan perdamaian adalah fondasi membangun Papua yang lebih baik,” tegas Musa.

Sementara itu, Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan, membantah keras isu yang menyebut adanya penembakan oleh aparat TNI di Yalimo. Ia menegaskan kabar tersebut adalah hoaks yang disebarkan oleh kelompok separatis OPM untuk mengadu domba masyarakat dengan aparat.

“Jangan terhasut berita bohong. TNI bersama seluruh elemen pemerintah daerah bekerja menjaga keamanan dengan mengedepankan komunikasi dan pendekatan damai,” katanya.

Pemerintah, tokoh adat, dan aparat keamanan kompak mengingatkan bahwa menjaga persatuan adalah kunci utama menciptakan Papua yang aman dan damai. Masyarakat diimbau tidak terprovokasi hoaks rasis maupun propaganda yang bertujuan merusak kerukunan.

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Kerusuhan yang sempat terjadi di Kabupaten Yalimo menjadi pengingat penting bahwa perdamaian hanya bisa terjaga bila masyarakat tidak terprovokasi hoaks. Peristiwa yang bermula dari perselisihan kecil antarsiswa berubah menjadi keributan besar, merusak fasilitas, dan mengganggu ketenangan warga. Namun, langkah cepat aparat keamanan dan pemerintah daerah berhasil meredam situasi sehingga kondisi kini kembali berangsur kondusif. Momentum ini harus dijaga dengan menolak kabar bohong dan isu provokatif yang sengaja disebarkan untuk memecah belah.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, menegaskan aparat telah menurunkan dua pleton Brimob ke Yalimo untuk memperkuat pengamanan. Ia menekankan penegakan hukum akan dilakukan secara tegas demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dalam pernyataannya, Cahyo mengingatkan warga agar menahan diri, tidak main hakim sendiri, serta tidak mudah percaya pada isu yang tidak jelas sumbernya. Pesan ini sangat relevan karena hoaks yang beredar di media sosial terbukti memicu keresahan publik.

Salah satu kabar bohong yang beredar adalah isu rasis yang dituding menjadi pemicu keributan. Polisi menegaskan kabar tersebut masih dalam penyelidikan dan belum terbukti kebenarannya. Situasi seperti ini harus disikapi dengan bijak agar tidak memperkeruh keadaan. Masyarakat diimbau menunggu informasi resmi dari pihak berwenang, bukan justru menyebarkan isu yang belum terverifikasi. Jika masyarakat lengah, provokasi melalui hoaks dapat membesar menjadi konflik horizontal yang merugikan semua pihak.

Dalam konteks sosial budaya Papua, tokoh adat memiliki peran besar dalam meredakan situasi. Tokoh adat Elelim, Musa Yare, menyerukan agar masyarakat menahan diri dan tidak mudah terhasut. Ia menekankan bahwa persatuan dan kedamaian adalah fondasi membangun Papua yang lebih baik. Menurutnya, masyarakat perlu mengambil hikmah dari peristiwa ini sebagai pelajaran untuk lebih bijak dalam menghadapi persoalan. Suara tokoh adat memiliki bobot moral tinggi dan dihormati oleh komunitas lokal, sehingga imbauan ini diyakini dapat menenangkan masyarakat.

Isu lain yang beredar di Yalimo adalah tudingan aparat TNI melakukan penembakan. Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan, membantah keras kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa informasi itu adalah hoaks yang sengaja disebarkan kelompok separatis OPM untuk mengadu domba masyarakat dengan aparat keamanan. Candra menekankan bahwa TNI selalu mengedepankan komunikasi dan pendekatan damai dalam menjalankan tugas menjaga keamanan di Papua. Pernyataan ini membuktikan bahwa narasi bohong digunakan sebagai alat propaganda untuk menimbulkan ketidakpercayaan terhadap aparat negara.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Jayawijaya, Herman Doga, juga menyuarakan pesan serupa. Ia menegaskan Papua sejak dulu adalah daerah yang damai dan harus tetap dijaga dari pengaruh luar yang ingin membawa konflik. Menurutnya, masyarakat tidak boleh memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin mengganggu pembangunan. Herman menekankan pentingnya menjaga keamanan di lingkungan rumah, gereja, maupun honai, karena kedamaian adalah fondasi bagi kemajuan.

Konsistensi pesan dari aparat keamanan dan tokoh adat memperlihatkan kesatuan sikap bahwa hoaks dan provokasi tidak boleh diberi tempat. Masyarakat Papua memiliki modal sosial yang kuat berupa solidaritas, sehingga sangat penting untuk terus menggunakannya sebagai benteng menghadapi provokasi. Yalimo bisa menjadi contoh bahwa konflik bisa dipicu hal kecil bila emosi menguasai, tetapi juga bisa cepat reda bila semua pihak kompak menjaga persatuan.

Tantangan terbesar saat ini adalah derasnya arus informasi di era digital. Media sosial sering dijadikan saluran oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan kabar bohong. Jika tidak ada filter dari masyarakat, hoaks dapat menyebar dalam hitungan menit dan memicu keresahan luas. Karena itu, literasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Generasi muda Papua harus dibekali kemampuan memilah informasi, agar tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang sengaja dipelintir.

Pemerintah pusat terus menunjukkan komitmen besar terhadap pembangunan di Papua, baik melalui peningkatan infrastruktur, pendidikan, maupun layanan kesehatan. Semua program tersebut membutuhkan kondisi keamanan yang stabil agar berjalan maksimal. Konflik sosial hanya akan menghambat proses pembangunan dan merugikan masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, menjaga perdamaian bukan hanya tugas aparat, melainkan juga tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat.

Gereja, sekolah, dan komunitas adat dapat menjadi pilar penting dalam mengedukasi masyarakat untuk menolak provokasi. Gereja bisa menjadi tempat menenangkan hati dan membangun kesadaran damai, sementara sekolah menanamkan nilai toleransi sejak dini. Dengan sinergi seluruh elemen, Papua dapat tetap menjadi tanah damai yang penuh harapan.

Peristiwa Yalimo adalah pelajaran berharga tentang betapa rentannya situasi sosial bila dipengaruhi hoaks. Namun, Yalimo juga menunjukkan bahwa dengan kerja sama aparat, pemerintah, dan tokoh adat, perdamaian bisa dipulihkan. Pesan utama yang harus terus digaungkan adalah menolak hoaks berarti menjaga kedamaian, dan menjaga kedamaian berarti membuka jalan bagi pembangunan Papua yang lebih maju dan sejahtera.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh : Loa Murib

Peristiwa kericuhan yang sempat terjadi di Yalimo menjadi pengingat betapa rapuhnya perdamaian jika tidak dijaga bersama. Situasi yang awalnya dipicu oleh persoalan kecil justru melebar menjadi aksi anarkis yang merugikan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. Meski kondisi telah kembali kondusif berkat langkah cepat aparat keamanan, peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu maupun hasutan yang dapat merusak ketentraman. Papua, khususnya wilayah Yalimo dan Jayawijaya, memiliki sejarah panjang hidup dalam kedamaian dan persaudaraan. Nilai-nilai itu harus terus dijaga agar pembangunan yang sedang berjalan tidak terganggu.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayawijaya, Herman Doga, menegaskan bahwa Jayawijaya sebagai bagian dari provinsi pemekaran baru harus berdiri di atas budaya damai. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membawa konflik dari luar, termasuk yang terjadi di Yalimo, masuk ke wilayah Lembah Baliem. Seruan ini mencerminkan pandangan bijak seorang pemimpin adat yang paham betul bahwa stabilitas merupakan kunci untuk menjaga ruang kehidupan masyarakat. Menurut Herman, setiap kepala suku, kepala desa, dan ketua LMA tingkat distrik memiliki tanggung jawab menjaga wilayahnya dari masuknya konflik. Hal ini menegaskan bahwa menjaga perdamaian bukan hanya tugas aparat keamanan, melainkan juga kewajiban moral seluruh masyarakat adat.

Pandangan senada juga disampaikan oleh Tokoh Adat Elelim, Musa Yare. Ia menilai kerusuhan di Yalimo telah membawa kerugian besar, baik materiil maupun sosial. Menurutnya, peristiwa itu seharusnya menjadi pelajaran agar masyarakat menahan diri dan tidak terjebak provokasi. Musa mengingatkan pentingnya solidaritas antarwarga, terutama dalam bekerja sama dengan aparat TNI dan Polri untuk menciptakan suasana aman. Ia juga menekankan bahwa persatuan dan perdamaian adalah fondasi utama membangun Papua yang lebih baik. Dengan demikian, seruan ini menegaskan kembali peran tokoh adat sebagai penjaga nilai-nilai harmoni di tengah masyarakat.

Kondisi keamanan yang sempat memanas di Elelim kini sudah dapat dikendalikan. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, menjelaskan bahwa aparat keamanan bersama pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah pencegahan agar kerusuhan tidak meluas. Kehadiran dua pleton Brimob serta penegakan hukum yang dilakukan Polres Yalimo menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi masyarakat. Kombes Cahyo juga menghimbau masyarakat agar menahan diri dan tidak main hakim sendiri, sebab tindakan anarkis hanya akan memperkeruh keadaan. Tindakan sigap aparat ini penting untuk memastikan bahwa situasi tetap terkendali, sekaligus memberikan rasa aman bagi warga.

Kericuhan di Yalimo juga memperlihatkan betapa cepat isu berkembang, terutama di media sosial. Beredar dugaan bahwa keributan dipicu sentimen tertentu, meski hingga kini belum dapat dipastikan kebenarannya. Kondisi seperti ini menjadi pengingat bahwa informasi yang tidak terverifikasi berpotensi memperburuk keadaan. Masyarakat perlu bijak dalam menyikapi berita yang beredar, terutama jika sumbernya tidak jelas. Ketidakmampuan membedakan fakta dan hoaks sering kali menjadi pintu masuk provokasi. Karena itu, literasi informasi dan kesadaran kolektif dalam menolak kabar bohong menjadi bagian penting dalam menjaga kedamaian di Papua.

Papua saat ini berada dalam fase pembangunan yang sangat menentukan masa depan. Infrastruktur dibangun, layanan publik diperkuat, dan akses terhadap pendidikan maupun kesehatan terus ditingkatkan. Semua upaya itu tidak akan berhasil jika stabilitas tidak dijaga. Kericuhan seperti yang terjadi di Yalimo justru berpotensi merusak capaian pembangunan yang sedang berjalan. Karena itu, masyarakat perlu menyadari bahwa menolak provokasi bukan hanya soal menjaga keamanan, melainkan juga memastikan keberlanjutan pembangunan yang akan membawa manfaat bagi generasi berikutnya.

Peran tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam meredam potensi konflik. Kearifan lokal yang selama ini menjadi pedoman hidup masyarakat Papua harus terus dijaga sebagai benteng dari masuknya pengaruh negatif. Kehadiran tokoh-tokoh seperti Herman Doga dan Musa Yare yang menyerukan perdamaian menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki modal sosial yang kuat untuk melawan provokasi. Jika suara-suara damai ini terus digaungkan, masyarakat akan semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan yang mencoba merusak keharmonisan.

Aparat keamanan pun telah menunjukkan komitmennya untuk melindungi masyarakat dengan mengedepankan langkah pencegahan. Namun, tanggung jawab terbesar tetap berada di tangan masyarakat itu sendiri. Kedamaian tidak mungkin tercapai tanpa kesadaran kolektif untuk saling menjaga. Setiap warga, dari dusun hingga kota, memiliki peran untuk memastikan lingkungan sekitarnya tetap aman. Dengan demikian, harmoni di Papua bukan sekadar cita-cita, melainkan kenyataan yang diwujudkan bersama.

Pada akhirnya, Yalimo harus menjadi contoh bahwa perbedaan dapat dikelola tanpa harus berujung pada kerusuhan. Peristiwa kemarin hendaknya menjadi titik balik untuk memperkuat komitmen menjaga perdamaian. Provokasi hanya akan membawa penderitaan, sementara kedamaian adalah jalan menuju kesejahteraan. Oleh karena itu, masyarakat Papua, khususnya di Yalimo dan Jayawijaya, perlu terus meneguhkan tekad untuk hidup rukun. Hanya dengan demikian pembangunan dapat berjalan lancar dan masa depan Papua yang lebih baik dapat terwujud.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Oleh: Aulia Sofyan Harahap

Fenomena judi daring kian meresahkan masyarakat. Tidak hanya merugikan individu yang terjerat, praktik ini juga mengancam ketahanan sosial, ekonomi, dan bahkan keamanan digital nasional. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai kasus mencuat ke publik, mulai dari peretasan akun media sosial lembaga negara yang disusupi promosi judi daring hingga keterlibatan penerima bantuan sosial yang akhirnya kehilangan haknya karena menyalahgunakan dana untuk berjudi. Situasi ini menegaskan bahwa judi daring bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan persoalan multidimensi yang membutuhkan intervensi serius dari negara.

Pemerintah pun menyadari bahwa pemberantasan judi daring tidak dapat dilakukan setengah hati. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan pihaknya terus menelusuri aliran dana terkait judi daring selama 24 jam penuh, berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta aparat penegak hukum. Menurutnya, koordinasi lintas instansi ini sangat penting agar setiap transaksi mencurigakan bisa segera diidentifikasi apakah terkait judi daring atau tidak. Langkah ini menunjukkan bahwa aspek finansial menjadi salah satu titik krusial dalam menghentikan rantai perputaran uang yang menghidupi industri ilegal tersebut.

Upaya pengawasan aliran dana ini semakin relevan jika melihat data yang dipaparkan pemerintah. Komdigi mencatat lebih dari 7 juta konten judi daring berhasil diblokir sejak 2017, namun situs-situs baru terus bermunculan. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bahkan mencatat lebih dari 10 ribu laman pemerintah sempat diretas dan disusupi konten judi daring. Fakta ini memperlihatkan bahwa pemblokiran semata tidak cukup, karena operator judi daring terus beradaptasi dengan teknologi baru. Pemerintah pun dituntut menyiapkan strategi yang lebih komprehensif dan adaptif.

Asisten Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menekankan bahwa judi daring kini sudah menjadi ancaman multidimensi. Menurutnya, dampak yang ditimbulkan bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga kerusakan moral generasi muda serta penurunan kepercayaan publik terhadap ruang digital. Karena itu, ia menilai pendekatan pemberantasan tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum, melainkan harus diperkuat dengan strategi nasional berbasis kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi canggih, serta partisipasi aktif masyarakat.

Langkah kolaboratif tersebut kini mulai diwujudkan melalui berbagai kebijakan. Dalam forum koordinasi di Bogor, pemerintah memutuskan sejumlah langkah strategis, mulai dari patroli siber kolaboratif berbasis komunitas, integrasi data antarinstansi, hingga penguatan regulasi yang lebih adaptif terhadap modus judi daring. BSSN didorong untuk mempercepat sistem monitoring insiden siber, sementara Komdigi bersama akademisi dan praktisi IT memperkuat program literasi digital agar masyarakat lebih sadar akan bahaya judi daring. Pemerintah juga menyiapkan pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi pola konten ilegal secara lebih cepat dan akurat.

Dari sisi hukum, pemerintah menegaskan tidak ada kompromi terhadap pelaku maupun pihak yang terlibat, termasuk jika ditemukan penyalahgunaan kewenangan di lembaga negara. Sejumlah tokoh menyoroti kasus di lingkungan kementerian yang semestinya menangani pemblokiran situs judi daring, namun justru diduga menjadi pintu masuk praktik ilegal tersebut. Kritik keras ini semakin memperkuat alasan bahwa pemberantasan judi daring bukan hanya soal pemblokiran situs, tetapi juga pembenahan tata kelola internal pemerintah agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oknum.

Selain itu, pemerintah juga menunjukkan ketegasan dalam kebijakan bansos. Penerima bantuan sosial yang terbukti menggunakan dana untuk berjudi akan langsung dicoret dari daftar penerima. Langkah ini bukan semata bentuk hukuman, tetapi juga upaya menegaskan bahwa dana negara harus digunakan sesuai tujuan, yakni membantu kebutuhan dasar masyarakat, bukan untuk praktik yang merusak. Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin memberikan efek jera sekaligus membangun kesadaran publik bahwa setiap rupiah yang bersumber dari anggaran negara memiliki tanggung jawab moral yang besar.

Namun, keberhasilan pemberantasan judi daring tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah. Masyarakat memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam melawan penyebaran konten dan ajakan judi daring. Literasi digital menjadi kunci agar generasi muda memiliki daya tangkal terhadap modus-modus yang semakin canggih. Pemerintah telah menggandeng akademisi, praktisi, hingga komunitas lokal untuk memperkuat program literasi ini. Harapannya, kesadaran kolektif dapat tumbuh sehingga ruang digital tidak lagi mudah ditembus oleh promosi judi daring.

Melihat kompleksitas persoalan, pemerintah berusaha menempuh pendekatan terpadu. Sinergi antarinstansi, pemanfaatan teknologi mutakhir, penegakan hukum yang tegas, serta partisipasi masyarakat menjadi fondasi utama dalam strategi ini. Pendekatan tersebut bukan hanya untuk menekan laju penyebaran judi daring, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan digital nasional. Tanpa langkah sistematis, Indonesia berisiko menghadapi kerugian sosial-ekonomi yang semakin besar serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dalam melindungi ruang digital.

Akhirnya, komitmen pemerintah dalam memberantas judi daring patut diapresiasi. Tantangan memang besar, terlebih praktik ini selalu bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi. Namun dengan strategi yang lebih terstruktur dan dukungan penuh dari masyarakat, peluang untuk menghentikan laju judi daring tetap terbuka. Pemberantasan judi daring bukan hanya soal menjaga keamanan digital, melainkan juga soal melindungi generasi bangsa dari ancaman yang merusak moral dan merampas masa depan mereka.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan target besar Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia. Ia menyampaikan hal ini dalam rapat koordinasi percepatan pangan di Padang, Sumatera Barat, Selasa (16/9), yang juga dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan jajaran Forkopimda.

Amran mengatakan, percepatan program swasembada pangan telah menunjukkan hasil nyata. Presiden, menurutnya, semula meminta target itu dicapai dalam empat tahun, namun dipercepat menjadi tiga tahun, satu tahun, hingga akhirnya hanya enam bulan.

“Arahan Bapak Presiden awalnya 4 tahun (untuk swasembada). Kemudian 3 tahun, alhamdulillah. Doakan, insyaallah tahun ini bisa swasembada,” ujar Amran.

Ia menekankan percepatan ini tidak hanya dikerjakan Kementerian Pertanian, melainkan melibatkan TNI, Polri, Bulog, hingga masyarakat. Kerja sama lintas sektor tersebut menghasilkan capaian signifikan, dengan stok beras tertinggi di Gudang Bulog yang mencapai 4,2 juta ton per Juni 2025. Sektor pertanian juga tumbuh positif sebesar 10,52 persen.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong pembangunan kawasan swasembada pangan di Merauke, Papua Selatan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai langkah ini penting untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Stok kita sekarang cukup tapi dengan makanan bergizi itu nanti akan banyak sekali kebutuhan, tahun depan anggarannya kira-kira Rp 300-an triliun,” kata Zulkifli.

“Memang kita surplus karbohidrat beras, kira-kira 3 juta lebih tahun ini tapi dengan makanan bergizi itu kita khawatir. Oleh karena itu memang penduduk juga nambah terus, sementara lahan di Jawa kan berkurang, jadi ini di Merauke tempatnya menanam.” Sambungnya.

Zulkifli berharap percepatan kawasan pangan, energi, dan air nasional di Merauke dapat memperkuat kedaulatan pangan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

“Kawasan ini tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, tapi juga membuka kesempatan kerja luas, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjadi fondasi penting bagi Indonesia yang berdaulat, kuat, dan sejahtera,” ujarnya.***