Arsip Bulanan: September 2025

Jakarta, Pemerintah terus berkomitmen dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah pemanfaatan lahan sitaan negara untuk proyek swasembada pangan. Langkah ini tidak hanya menambah ketersediaan lahan produktif, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah signifikan.

Pemanfaatan lahan sitaan diarahkan untuk pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan terpadu. Pemerintah menargetkan agar lahan-lahan yang sebelumnya tidak termanfaatkan secara optimal dapat segera diubah menjadi kawasan produktif dengan sistem pertanian modern dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan program swasembada pangan yang menjadi bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045, sekaligus memperkuat ketahanan nasional menghadapi gejolak pangan global.

Wakil Presiden Partai Buruh bidang Pertanian, Pangan, dan Agraria, Agus Ruli Ardiansyah mengatakan Pemerintah menargetkan penertiban 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal selesai pada September 2025. Lahan tersebut seharusnya menjadi bagian dari program prioritas Presiden Prabowo, yakni reforma agraria.

“Bagi Partai Buruh, kami mengusulkan bahwa 3,7 hektare itu harus dialokasikan untuk Reforma Agraria. Lahan-lahan itu bisa diredistribusikan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan agraria,” kata Agus

Senada, Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan pentingnya sinergi serta komitmen seluruh pihak dalam menyelesaikan persoalan pertanahan yang hingga kini masih menjadi isu utama di masyarakat.

“Dengan sinergi seluruh tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), kita dapat mengatasi isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk kabar yang tidak jelas sumbernya,” tegas Helmi Hasan.

Wakil Sekretaris Jenderal Kelompok Kontak Tani Nasional Andalan (KTNA), Zulharman Djusman mengungkapkan para petani butuh lahan untuk pengembangan komoditas pangan. Dengan memanfaatkan lahan sitaan diharapkan dapat menjadi potensi baru para petani membudidayakan tanaman pangan.

“Selain rantai pupuk, para petani juga sangat membutuhkan lahan untuk mengembangkan komoditas pangan. Diharapkan menjadi potensi baru bagi petani untuk membudidayakan berbagai tanaman pangan,” ujarnya.

Pemanfaatan lahan ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja, pemerintah berharap proyek ini mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat rantai pasok pangan nasional.

Optimalisasi lahan sitaan tidak lagi dipandang sekadar pengamanan aset, melainkan sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Ke depan, proyek ini ditargetkan mampu mendukung swasembada pangan secara nasional sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat dari level akar rumput.

Oleh : Adhika Utama

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi produsen daging sapi mandiri yang kuat dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah meluncurkan Program Sapi Merah Putih sebagai langkah inovatif yang tidak hanya mendorong swasembada pangan, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat di berbagai daerah. Program ini menjadi harapan baru dalam memperkuat kedaulatan pangan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menginisiasi Program Sapi Merah Putih, sebuah langkah strategis yang bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan, memperkuat kemandirian nasional, serta membuka peluang kerja di sektor peternakan.

Melalui Program Sapi Merah Putih, pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan peternak lokal untuk menghasilkan bibit unggul yang memiliki produktivitas tinggi, adaptif terhadap iklim tropis, dan tahan terhadap penyakit.

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bekerjasama dengan PT Moosa Genetika Farmindo dan Universitas IPB dalam mengembangkan Sapi Merah Putih. Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti mengatakan inovasi Sapi Merah Putih bertujuan untuk memperbaiki kualitas genetik sapi lokal Indonesia. Harapannya, sapi perah ini bisa mendukung ketahanan pangan.

Program Sapi Merah Putih bukan sekadar proyek pembibitan sapi lokal, melainkan sebuah gerakan nasional yang mengintegrasikan berbagai aspek: dari hulu hingga hilir, mulai dari penguatan riset, pengembangan teknologi peternakan, peningkatan kapasitas SDM, hingga penciptaan pasar yang berkelanjutan. Nama “Merah Putih” sendiri mencerminkan semangat nasionalisme dan kemandirian bangsa dalam mengelola potensi sumber daya lokal untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo Teguh Sambodo mengatakan inovasi ini bisa mendukung tiga target besar pemerintah selama lima tahun ke depan, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Program Ini merupakan langkah penting mengingat regenerasi ternak sapi secara alami membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan pendekatan ilmiah dan teknologi yang lebih maju, produksi sapi lokal dapat ditingkatkan secara signifikan dalam waktu lebih singkat.

Tidak kalah penting, Program Sapi Merah Putih juga dirancang untuk menciptakan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, terutama di pedesaan. Peternakan sapi skala kecil hingga menengah akan mendapatkan pendampingan intensif baik dari segi manajemen ternak, pakan, kesehatan hewan, hingga pemasaran. Pemerintah menargetkan munculnya ribuan peternak baru yang tidak hanya menjadi produsen daging, tetapi juga penggerak ekonomi lokal.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi mengatakan pihaknya mendukung program ini dan berharap Program Sapi Merah Putih tidak hanya menjadi simbol swasembada pangan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di pedesaan. BRI akan terus berada di garda depan mendukung petani dan peternak Indonesia untuk tumbuh, serta turut menggerakkan roda ekonomi kerakyatan.

Salah satu model yang dikembangkan adalah kemitraan antara peternak dengan koperasi atau BUMDes, yang memungkinkan sistem bagi hasil yang adil dan berkelanjutan. Skema ini juga membuka ruang keterlibatan generasi muda yang selama ini kurang tertarik dengan sektor pertanian dan peternakan. Dengan pendekatan berbasis teknologi dan digitalisasi, seperti penggunaan aplikasi untuk monitoring kesehatan ternak dan pemasaran online, sektor peternakan kini tampil lebih modern dan menarik bagi kalangan milenial dan Gen Z.

Dari sisi ketahanan pangan nasional, keberhasilan Program Sapi Merah Putih akan menjadi tonggak penting dalam menekan angka impor daging yang setiap tahunnya menyedot devisa dalam jumlah besar. Dengan peningkatan populasi dan produktivitas sapi lokal, Indonesia berpotensi memenuhi kebutuhan daging dalam negeri secara mandiri. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun sistem pangan nasional yang berdaulat dan berkelanjutan.

Dampak positif lainnya adalah terbukanya lapangan kerja baru, baik secara langsung di sektor peternakan maupun di sektor-sektor pendukung lainnya seperti logistik, pengolahan daging, distribusi, hingga layanan teknologi informasi. Di beberapa daerah percontohan yang telah menerapkan program ini, peningkatan pendapatan masyarakat mulai terasa. Peternak yang dulu hanya mengandalkan hasil panen musiman kini memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil dari beternak sapi.

Program Sapi Merah Putih juga mendorong tumbuhnya industri pendukung seperti produksi pakan ternak, layanan kesehatan hewan, serta pengolahan hasil ternak seperti susu dan daging. Ini menciptakan efek domino yang memperkuat ekonomi daerah dan memperluas kesempatan kerja, termasuk bagi perempuan dan kelompok rentan. Dengan pendekatan inklusif, program ini menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya berfokus pada angka produksi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial.

Dalam jangka panjang, Program Sapi Merah Putih berpeluang menjadi model pembangunan sektor peternakan yang berorientasi pada kedaulatan pangan, inovasi teknologi, dan keadilan sosial. Ini adalah bentuk nyata dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Di tengah dinamika global dan tantangan perubahan iklim, kemandirian di sektor pangan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Dan Program Sapi Merah Putih menjadi jawaban strategis dalam mewujudkan cita-cita besar tersebut.

)* Pengamak Kebijakan Publik

[edRW]

Oleh : Adhika Utama

Dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah, ketahanan pangan menjadi perhatian utama bagi pemerintah Indonesia. Dengan latar belakang kondisi ekonomi dunia yang fluktuatif, perubahan iklim yang ekstrem, serta berbagai tantangan rantai pasok global, pemerintah menunjukkan komitmen luar biasa dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Salah satu langkah strategis yang saat ini tengah ditempuh adalah target percepatan swasembada pangan dengan capaian signifikan dalam waktu tiga bulan.

Langkah ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet terbatas yang membahas situasi pangan nasional secara menyeluruh. Presiden menyampaikan bahwa kedaulatan pangan adalah salah satu pilar utama dalam membangun bangsa yang kuat dan berdaya saing. Menurut beliau, kemampuan suatu negara untuk memberi makan rakyatnya dari hasil pertanian sendiri merupakan bentuk nyata dari kemandirian dan kekuatan nasional. Oleh karena itu, pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk memastikan percepatan produksi dan efisiensi pangan di berbagai daerah.

Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis dalam mendukung target tersebut. Salah satu langkah utama yang dijalankan adalah optimalisasi lahan tidur yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Melalui data dari Kementerian Pertanian, diketahui bahwa jutaan hektare lahan potensial tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lahan-lahan ini kini mulai digarap kembali melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, dan kelompok tani lokal. Fokus diberikan pada wilayah-wilayah dengan kondisi irigasi dan curah hujan yang mendukung, sehingga dapat mendongkrak produktivitas pertanian secara cepat dan signifikan.

Untuk mendorong peningkatan produktivitas, pemerintah juga menyalurkan bantuan langsung kepada para petani dalam bentuk benih unggul, pupuk bersubsidi, serta alat dan mesin pertanian modern. Bantuan ini diberikan dengan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan kebutuhan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional. Pendataan penerima bantuan dilakukan secara digital melalui platform e-RDKK, yang memungkinkan distribusi lebih akurat, adil, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Selain memperkuat sisi produksi, pemerintah juga menyiapkan strategi dalam aspek distribusi dan penyerapan hasil panen. Badan Urusan Logistik (Bulog) diberikan peran sentral dalam menyerap hasil panen petani secara maksimal. Pemerintah memastikan bahwa harga pembelian hasil panen tetap stabil dan menguntungkan bagi petani. Penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dilakukan agar para petani semakin termotivasi untuk meningkatkan hasil taninya. Dengan dukungan dari Bulog, hasil panen akan disalurkan dengan baik ke berbagai wilayah, sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga menegaskan bahwa target swasembada dalam waktu tiga bulan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam mencapai kemandirian pangan secara berkelanjutan. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa target ini merupakan titik awal untuk meningkatkan produksi pangan nasional secara signifikan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor. Peningkatan produksi signifikan diharapkan dapat tercapai dalam waktu tiga bulan, dan menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan sektor pertanian ke depan.

Partisipasi masyarakat luas juga menjadi elemen penting dalam upaya mencapai swasembada. Pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi melalui gerakan pertanian mandiri, seperti urban farming, pemanfaatan pekarangan rumah, dan kampanye konsumsi pangan lokal. Gerakan “Tanam, Petik, Makan Sendiri” kembali digalakkan sebagai upaya membangun kesadaran kolektif bahwa ketahanan pangan dimulai dari rumah tangga. Teknologi pertanian seperti hidroponik, akuaponik, dan vertical farming diperkenalkan secara luas agar masyarakat kota pun dapat berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Dalam mendukung transformasi sektor pertanian, pemerintah juga melibatkan sektor swasta dalam skema kemitraan yang saling menguntungkan. Skema “inclusive closed-loop farming” mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk bekerja sama dengan petani lokal, mulai dari penyediaan bibit, pelatihan, pendampingan teknis, hingga penyerapan hasil panen dan distribusi ke pasar. Kolaborasi ini menjadi jembatan yang mempercepat modernisasi pertanian serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi para petani.

Upaya kolaboratif ini menunjukkan bahwa swasembada pangan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Dengan sinergi antara pemerintah, petani, masyarakat, dan dunia usaha, target swasembada pangan dalam tiga bulan menjadi tujuan bersama yang dapat diwujudkan.

Langkah-langkah yang telah ditempuh menunjukkan tekad kuat pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam sektor pangan. Komitmen ini menjadi fondasi yang kokoh bagi masa depan pertanian nasional. Dengan semangat gotong royong, inovasi teknologi, dan semangat juang seluruh rakyat Indonesia, swasembada pangan bukan hanya dapat dicapai dalam waktu singkat, tetapi juga dipertahankan untuk generasi yang akan datang.

Indonesia memiliki semua potensi untuk menjadi negara yang tidak hanya mandiri dalam pangan, tetapi juga menjadi lumbung pangan dunia. Dengan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat, target tiga bulan ini akan menjadi awal dari masa depan pertanian Indonesia yang lebih cerah, produktif, dan berdaulat.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pemberian stimulus yang difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal utama. Langkah ini menjadi kunci dalam menghadapi dinamika global yang penuh ketidakpastian, termasuk risiko perlambatan ekonomi dunia, fluktuasi harga energi, dan tekanan inflasi yang masih membayangi.

Pemerintah resmi meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi 2025 bertajuk Stimulus Ekonomi 8+4+5 yang mencakup total 17 program, yang terbagi ke dalam tiga kelompok utama yaitu 8 program percepatan untuk tahun 2025, 4 program lanjutan yang akan berlanjut di tahun 2026, serta 5 program yang difokuskan pada penciptaan lapangan kerja.

Tujuan utama dari Paket Stimulus Ekonomi 2025 adalah untuk memperkuat perlindungan sosial, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan di sektor-sektor strategis nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau terhadap pelaksanaan program-program tersebut.

“Tadi hadir dalam rapat bersama Bapak Presiden dan rapat dengan pak Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang diberi nama Program Paket Ekonomi di tahun 2025 ini yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja,” ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan Paket Stimulus Ekonomi 2025 dirancang untuk menjaga pertumbuhan dan memperkuat daya beli masyarakat. Presiden menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar respons jangka pendek, tetapi strategi menjaga keberlanjutan pertumbuhan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran stimulus tersebut tanpa membebani keuangan negara.

“Kami memastikan stimulus ini efektif tanpa mengganggu defisit anggaran dan tetap menjaga stabilitas fiskal,” kata Purbaya.***

Jakarta, – Pemerintah resmi meluncurkan 17 paket stimulus ekonomi untuk memperkuat pertumbuhan nasional di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Keputusan ini disampaikan dalam Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa stimulus ini menjadi langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperluas lapangan kerja. “Kita harus bergerak cepat. Paket stimulus ini dirancang agar langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, memperkuat sektor usaha, dan membuka peluang kerja yang lebih luas,” ujar Presiden Prabowo.

Paket stimulus tersebut terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu Program Akselerasi 2025, Program Lanjutan 2026, dan Program Penyerapan Tenaga Kerja. Delapan program akselerasi yang dijalankan tahun ini antara lain program magang bagi fresh graduate dengan target 20 ribu peserta, perluasan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata, distribusi bantuan pangan beras 10 kilogram per keluarga, potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima upah seperti ojek online dan kurir, hingga program padat karya tunai yang akan menyerap lebih dari 600 ribu pekerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pemerintah merancang paket stimulus secara komprehensif agar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

“Pemerintah telah menyusun 17 paket stimulus yang mencakup program akselerasi, program lanjutan, dan program penyerapan tenaga kerja. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja,” ujar Airlangga.

Selain itu, lima program penyerapan tenaga kerja juga diluncurkan. Di antaranya pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diproyeksikan membuka lebih dari satu juta lapangan kerja, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi 1.000 kapal nelayan, hingga program perkebunan rakyat yang menargetkan penyerapan 1,6 juta tenaga kerja dalam dua tahun mendatang.

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa juga memastikan bahwa APBN mampu membiayai seluruh paket stimulus tersebut tanpa menambah beban defisit.

“Kami sudah menyiapkan ruang fiskal yang cukup. Anggaran akan disalurkan secara efektif agar manfaat stimulus ini bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah optimistis 17 paket stimulus ini akan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga momentum investasi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kami berharap dunia usaha, pekerja, dan masyarakat bisa bergerak bersama memanfaatkan peluang dari program ini. Dengan kebijakan yang tepat, kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tetap solid,” pungkas Presiden Prabowo.

Oleh : Erika Carolina )*

Pemerintah resmi meluncurkan 17 program paket stimulus ekonomi sebagai bukti keseriusan merespons tuntutan publik yang belakangan dikenal dengan istilah 17+8. Paket ini diumumkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan.

Ditegaskan oleh Airlangga, paket stimulus terbagi dalam tiga kategori besar. Sebanyak delapan program akselerasi di tahun 2025, empat program lanjutan 2026, serta lima program yang berfokus pada penyerapan tenaga kerja. Melalui desain kebijakan ini, pemerintah menempatkan kesejahteraan rakyat dan perlindungan kelompok rentan sebagai prioritas.

Program tersebut diberi nama paket ekonomi 2025 yang berisi 17 langkah konkret. Di dalamnya terdapat percepatan deregulasi, bantuan sosial, dukungan bagi pekerja sektor informal, serta program penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Paket stimulus ini oleh pihak Istana disebut sebagai jawaban langsung terhadap suara masyarakat. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal, menjelaskan bahwa program 8+4+5 akan memberi dampak pada tiga aspek utama: penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, dan penguatan pertumbuhan ekonomi.

Disebutkan oleh Fithra, penyediaan lapangan kerja ditempatkan sebagai fokus utama. Program pemagangan untuk 20 ribu lulusan baru perguruan tinggi, misalnya, akan digelar dengan dukungan uang saku Rp3,3 juta per bulan. Dengan begitu, lulusan muda tidak dibiarkan menganggur dalam waktu lama.

Pemerintah telah menjamin bahwa 20 ribu fresh graduate dapat langsung masuk ke sistem melalui pemagangan. Langkah ini diambil agar mereka tidak menjadi beban, melainkan tenaga kerja produktif. Selain itu gig worker seperti pengemudi ojek online, kurir, hingga sopir logistik juga akan menerima perlindungan sosial berupa diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama enam bulan. Kelompok ini dianggap memiliki risiko tinggi, sehingga jaminan sosial diberikan sebagai bentuk perlindungan nyata.

Program padat karya tunai (cash for work) yang digelontorkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum disebut akan memperluas lapangan kerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan, melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah menargetkan penciptaan lebih dari satu juta lapangan kerja hingga akhir Desember. Program jangka panjang seperti Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan menciptakan 200 ribu lapangan kerja, sedangkan revitalisasi tambak pantura ditargetkan menyerap 168 ribu tenaga kerja. Program modernisasi 1.000 kapal nelayan bahkan diyakini membuka ruang kerja baru bagi 200 ribu orang, dan perkebunan rakyat dengan penanaman kembali 870 ribu hektar lahan diproyeksikan menciptakan 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun.

Dampak kedua yang ditargetkan adalah peningkatan daya beli masyarakat. Disebutkan oleh Fithra, paket stimulus akan menyalurkan bantuan sosial berupa beras 10 kilogram kepada 18,3 juta penerima selama Oktober–November 2025. Di samping itu, perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pekerja sektor pariwisata juga dilakukan. Jika masyarakat menerima bansos dan subsidi iuran, maka beban pengeluaran mereka berkurang. Uang yang sebelumnya digunakan untuk membayar kebutuhan tersebut dapat dialihkan pada konsumsi, sehingga daya beli meningkat.

Peningkatan daya beli ini turut diperkuat melalui program padat karya yang menghasilkan pendapatan langsung bagi pekerja. Adanya proyek padat karya akan menciptakan lapangan kerja sekaligus uang tunai, yang pastinya berdampak pada daya beli.

Dampak ketiga dari paket stimulus, menurut pihak Istana, adalah penguatan pertumbuhan ekonomi nasional. Target yang dipasang pemerintah adalah pertumbuhan 5,2 persen pada akhir 2025. Seperti yang telah terlihat pada kuartal II lalu, pertumbuhan ekonomi masih bisa dijaga di atas 5,12 persen. Paket stimulus ini diproyeksikan menjadi pendorong tambahan, terutama karena fokusnya pada peningkatan disposable income masyarakat.

Paket stimulus ekonomi yang digagas Presiden Prabowo juga mendapatkan dukungan penuh dari parlemen. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai kebijakan tersebut sebagai langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Bertu Merlas, menegaskan bahwa dukungan diberikan karena program ini menyasar langsung kelompok rentan dan lapisan masyarakat bawah. PKB memberikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo. Kebijakan ini dianggap menunjukkan keseriusan pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat hingga level terbawah.

Dijelaskan pula oleh Bertu, perlindungan kepada pekerja informal seperti pengemudi ojol dan kurir adalah langkah penting, karena mereka selama ini bekerja dengan risiko tinggi tetapi minim perlindungan sosial. Program ini diyakini dapat meningkatkan daya beli, mengurangi pengangguran, sekaligus menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan rakyat kecil.

Ia juga menekankan bahwa efektivitas program harus dijaga melalui pengawasan dan evaluasi berkala. Bertu mengemukakakn evaluasi bulanan diperlukan untuk memastikan manfaat benar-benar dirasakan masyarakat, misalnya dalam peningkatan kualitas permukiman perkotaan atau penyediaan ruang kerja bagi gig ekonomi. Peringatan juga disampaikan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Jika ada pihak yang menyalahgunakan program, sanksi tegas harus dijatuhkan. Hanya dengan cara itu manfaat program sesuai mandat Presiden dapat terjamin.

Dengan diluncurkannya paket stimulus ini, pemerintah menunjukkan diri responsif terhadap tuntutan publik. Tuntutan 17+8 yang selama ini digaungkan masyarakat dianggap telah dijawab dengan langkah konkret melalui kebijakan ekonomi yang terukur, berorientasi pada kesejahteraan rakyat, serta didesain untuk memperkuat fondasi pertumbuhan nasional.

Paket stimulus tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi juga bertindak untuk menjawab kebutuhan rakyat di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

)* Pengamat Ekonomi

Oleh: Arif Budianto )*

Pemerintah kembali menunjukkan keseriusannya dalam menggerakkan roda perekonomian melalui peluncuran 17 paket stimulus ekonomi yang disusun secara terarah dan berlapis. Paket tersebut terbagi dalam tiga kategori utama, yakni delapan program akselerasi tahun 2025, empat program lanjutan tahun 2026, serta lima program khusus untuk penyerapan tenaga kerja. Inisiatif ini menandai langkah nyata pemerintah dalam memperkuat pondasi ekonomi sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang menyasar baik dunia usaha maupun kelompok rentan, paket stimulus ini diharapkan mampu menjawab tantangan global dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Salah satu stimulus yang menjadi sorotan publik adalah kebijakan diskon 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban pekerja informal, tetapi juga memperluas perlindungan sosial bagi sektor yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas dan distribusi barang. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pekerja di sektor hotel, restoran, dan kafe dengan gaji di bawah Rp 10 juta per bulan. Insentif ini diyakini akan memberikan napas baru bagi industri pariwisata dan kuliner yang masih berupaya pulih dari dampak pandemi. Dengan stimulus ini, daya beli masyarakat diprediksi tetap terjaga sekaligus mendorong produktivitas sektor riil.

Selain menyasar pekerja informal dan sektor jasa, pemerintah juga memperhatikan kalangan muda melalui program magang untuk 20.000 lulusan baru perguruan tinggi. Program ini dilengkapi dengan uang saku Rp 3,3 juta per bulan, sehingga memberi peluang bagi generasi muda untuk mendapatkan pengalaman kerja sekaligus penghasilan sementara. Kebijakan ini tidak hanya mengurangi angka pengangguran, tetapi juga menyiapkan tenaga kerja berkualitas yang lebih siap bersaing di pasar global. Di sisi lain, pemerintah memberikan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras selama dua bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Dengan total anggaran sebesar Rp 7 triliun, program ini menunjukkan perhatian serius pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan serta melindungi kelompok rentan dari fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa paket stimulus ini dirancang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada akhir 2025. Menurutnya, belanja pemerintah harus terus dikawal agar menjadi instrumen utama dalam menggerakkan ekonomi nasional. Kehadiran stimulus bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan strategi untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pemerataan pembangunan. Dengan desain yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat, kebijakan ini diyakini mampu menciptakan efek domino positif bagi sektor konsumsi, investasi, hingga lapangan kerja.

Kinerja ekonomi Indonesia sendiri menunjukkan tren positif. Pada kuartal II 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,12 persen, meningkat dari 4,87 persen pada kuartal sebelumnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa penggunaan anggaran untuk stimulus ekonomi ini dapat menggerakkan perekonomian tanpa memperlebar defisit APBN 2025. Artinya, pemerintah berhasil menjaga keseimbangan antara ekspansi fiskal dengan kehati-hatian pengelolaan keuangan negara. Stabilitas fiskal ini penting sebagai sinyal bagi investor dan pasar internasional bahwa Indonesia tetap mampu menjaga kredibilitas dalam pengelolaan anggaran.

Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari kalangan analis dan lembaga independen. Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko menilai stimulus ini sangat erat kaitannya dengan penggelontoran dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) Rp 200 triliun ke lima bank milik negara. Dana ini diarahkan untuk sektor produktif agar mampu memberikan daya ungkit signifikan terhadap perekonomian. Menurutnya, likuiditas tambahan ini harus disalurkan tepat sasaran, khususnya pada sektor usaha yang memiliki multiplier effect tinggi. Dengan begitu, selain menggerakkan dunia usaha, kebijakan ini juga akan mendorong tingkat permintaan masyarakat sebagai konsumen akhir.

Christiantoko menambahkan, keberhasilan stimulus tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada efektivitas penyaluran dan konsistensi kebijakan. Program-program yang mendorong daya beli masyarakat harus tetap diprioritaskan agar dunia usaha memiliki insentif untuk memperluas aktivitasnya. Dengan daya beli yang terjaga, konsumsi rumah tangga akan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan kondisi Indonesia yang perekonomiannya sangat bergantung pada kontribusi konsumsi masyarakat. Maka, menjaga daya beli sama artinya dengan memastikan roda ekonomi tetap berputar.

Lebih jauh, paket stimulus ini juga memiliki dimensi sosial yang penting. Kebijakan yang menyentuh pekerja informal, sektor pariwisata, hingga generasi muda menunjukkan inklusivitas dalam perumusan kebijakan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada kualitas pertumbuhan yang berkeadilan. Ketika masyarakat dari berbagai lapisan merasakan manfaat stimulus, maka tingkat kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat. Pada akhirnya, hal ini memperkuat legitimasi kebijakan ekonomi yang sedang dijalankan.

Paket stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah mencerminkan strategi komprehensif dalam menghadapi tantangan global, mulai dari perlambatan ekonomi dunia hingga gejolak harga pangan. Melalui kombinasi insentif fiskal, bantuan sosial, serta dukungan bagi sektor produktif, pemerintah menunjukkan keberanian untuk mengambil langkah besar. Di tengah ketidakpastian global, kejelian pemerintah dalam merancang kebijakan terukur menjadi penentu arah perekonomian ke depan. Indonesia berpeluang besar menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat daya saing di tingkat regional maupun internasional.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi.

Bogor – Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi menegaskan bahwa judi daring kini menjadi ancaman multidimensi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ancaman itu bukan hanya pada aspek hukum, melainkan juga stabilitas sosial, ekonomi, hingga keamanan digital nasional.

“Data Kemkomdigi menunjukkan lebih dari 7 juta konten judi daring telah diblokir sejak 2017, namun situs-situs baru terus bermunculan,” ungkap Syaiful saat membuka rapat koordinasi bertema Kebijakan Patroli Siber Kolaboratif untuk Identifikasi Konten Ilegal Judi Daring di Bogor.

Ia menambahkan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bahkan mencatat lebih dari 10 ribu laman pemerintah pernah mengalami defacement dengan muatan judi daring.

“Kondisi ini menandakan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada pemblokiran konten, melainkan juga perlunya penguatan keamanan siber secara menyeluruh,” tegasnya.

Menurut Syaiful, pemerintah menyadari bahwa judi daring selalu menemukan cara baru untuk menyusup, sehingga pemblokiran semata tidak cukup. Karena itu dibutuhkan strategi nasional yang kolaboratif, berbasis teknologi, literasi, serta partisipasi masyarakat.

“Dibutuhkan strategi nasional yang kolaboratif, berbasis teknologi, literasi, dan partisipasi masyarakat,” ujarnya menegaskan.

Dalam forum tersebut, Kemenko Polkam menegaskan komitmennya sebagai koordinator kebijakan lintas sektor. Sejumlah langkah strategis diputuskan, mulai dari patroli siber kolaboratif berbasis komunitas, integrasi data antarinstansi, hingga penguatan regulasi yang adaptif terhadap modus judi daring yang kian kompleks.

Adapun tindak lanjut yang direkomendasikan antara lain pembentukan forum patroli siber kolaboratif dengan evaluasi bulanan, monitoring cepat insiden siber oleh BSSN, serta pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Selain itu, program literasi digital akan diperkuat oleh Kemkomdigi bersama akademisi dan praktisi IT untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi daring.

“Melalui langkah kolaboratif tersebut, pemerintah berharap dapat menekan laju penyebaran judi daring sekaligus memperkuat ketahanan digital nasional,” tutup Syaiful dalam sambutannya.

Pendekatan terpadu adalah kunci, mengingat judi daring tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak moral generasi muda dan mencederai kepercayaan publik terhadap ruang digital.

Dengan langkah yang lebih sistematis, pemerintah berharap strategi patroli siber kolaboratif dapat menjadi benteng pertahanan yang efektif. Sinergi antarinstansi, dukungan teknologi mutakhir, serta partisipasi masyarakat dinilai sebagai fondasi utama dalam menghentikan laju judi daring yang kian meresahkan.