Jelang Peringatan G30S, Masyarakat Diminta Waspadai Narasi Provokatif di Dunia Maya

Jakarta – Menyambut peringatan peristiwa G30S, sejumlah pengamat mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap meningkatnya peredaran narasi provokatif di media sosial. Gelombang wacana yang memecah belah dinilai bisa memicu kerentanan sosial, khususnya di kalangan generasi muda yang aktif menggunakan internet.

Pengamat keamanan dan intelijen, Ridlwan Habib, menilai bahwa polarisasi politik tidak hanya muncul dalam kontestasi pemilu, tetapi juga dapat bangkit kembali saat momentum-momentum historis, seperti peringatan G30S. Menurutnya, dunia digital saat ini telah menjadi ruang utama untuk menyebarkan propaganda, baik yang bersifat politik maupun ideologis.

“Di media sosial kita melihat tren baru yang sedang digandrungi anak muda, misalnya slogan ‘eat the rich’ yang sekilas terdengar sederhana, tetapi sebenarnya membawa semangat perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Pola semacam ini rawan ditunggangi oleh kelompok anarko yang menolak struktur formal,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, isu komunisme klasik yang dulu sering diangkat dalam setiap peringatan G30S kini sudah kehilangan relevansi praktis. Namun, ancaman baru hadir dalam bentuk ideologi transnasional yang lebih cair, seperti gerakan kiri-liberal dan anarko-sindikalisme. “Bagi remaja, ide-ide perlawanan tanpa struktur justru tampak keren. Padahal, jika dibiarkan, bisa menjelma menjadi aksi destruktif di jalanan,” tambah Ridlwan.

Karena itu, ia menekankan pentingnya strategi pencegahan yang melibatkan banyak pihak, bukan hanya aparat keamanan. Keluarga, sekolah, hingga kementerian yang menangani ekonomi dan kesejahteraan sosial harus bekerja sama untuk memperkuat ketahanan anak muda dari pengaruh ideologi radikal. “Modelnya pentahelix, di mana pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha ikut ambil bagian,” jelasnya.

Momentum peringatan G30S, menurutnya, seharusnya dijadikan refleksi bersama agar bangsa Indonesia tidak lagi terjebak dalam konflik horizontal yang melemahkan. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berseliweran di dunia maya. “Kita harus menjaga persatuan, apalagi di era digital di mana hoaks dan propaganda bisa tersebar sangat cepat,” tutup Ridlwan.

Dengan kesadaran kolektif, Indonesia diharapkan tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan, serta mampu mencegah munculnya polarisasi politik yang berpotensi merusak persaudaraan sebangsa.

Cegah Polarisasi Politik, Waspadai Narasi Provokatif Jelang G30S/PKI

Jakarta – Jelang peringatan G30S/PKI, pengamat intelijen dan terorisme Ridlwan Habib mengingatkan potensi munculnya polarisasi politik yang bisa memicu instabilitas nasional. Ia menilai, meskipun Indonesia tengah berusaha pulih pasca gelombang demonstrasi besar yang sempat menimbulkan kerusuhan, masih ada potensi kerawanan sosial yang perlu diantisipasi secara serius oleh aparat keamanan dan seluruh elemen bangsa.

Ridlwan menilai, pemulihan pasca-kerusuhan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar simbolik. Ia juga menyoroti fenomena narasi “eat the rich” yang kian marak di media sosial, terutama di kalangan generasi muda di platform X, TikTok, dan Instagram.

“Fenomena ini berbahaya karena bisa memicu segregasi sosial dan perbenturan kelas. Narasi itu sering dikaitkan dengan kehidupan glamor anak pejabat di tengah kondisi ekonomi sulit. Dikhawatirkan opini masyarakat bergeser ke arah stigma bahwa semua orang kaya adalah pihak yang jahat dan tidak sejalan dengan norma Pancasila,” jelasnya.

Pencarian kata “eat the rich” di platform X memperlihatkan pro-kontra dengan nada keras, bahkan ada akun anonim yang memprovokasi agar masyarakat meniru kerusuhan di Nepal. “Kondisi ini rawan dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin merusak soliditas bangsa, apalagi menjelang momentum G30S,” tambah Ridlwan.

Menurutnya, meski masyarakat Indonesia memiliki tradisi toleransi yang kuat, media sosial bisa menjadi bumerang jika tidak terkendali. Karena itu, ia menekankan perlunya deteksi dini dan kewaspadaan aparat. Pemerintah, tokoh masyarakat, serta elemen bangsa didorong untuk aktif membangun komunikasi dengan generasi muda.

“Presiden Prabowo sebelumnya sudah menggandeng sejumlah tokoh senior melalui Gerakan Nurani Bangsa. Namun diperlukan pula middleman, penghubung yang bisa menjembatani komunikasi dengan generasi Z. Ini penting agar anak muda tidak terseret pada ide-ide ekstrem,” ungkapnya.

Ia menambahkan, relevansi isu komunisme klasik kini sudah berubah. Komunisme sebagai organisasi memang tidak ada lagi di Indonesia, tetapi generasi muda justru terpengaruh oleh ide kiri liberal atau anarko-sindikalis. Konsep anarki yang menolak sistem hukum dan otoritas formal, menurutnya, cukup menarik minat anak muda hingga membentuk kelompok diskusi bahkan ikut dalam aksi demonstrasi.

“Komunisme dalam bentuk organisasi tidak ada, tapi ide-ide liar ini harus dicermati. Kementerian Dalam Negeri memiliki jaringan Forum Kewaspadaan Dini di seluruh provinsi. Jika diaktifkan menjelang 30 September, forum itu bisa efektif meredam potensi gejolak di daerah,” jelasnya.

Ia juga menilai, sebagian kalangan melihat demonstrasi sebelumnya sebagai upaya mendelegitimasi pemerintahan Presiden Prabowo. Presiden sendiri, kata Ridlwan, sudah mengungkap adanya indikasi makar dan terorisme. “Dalam arti modern, terorisme adalah upaya menimbulkan ketakutan dengan motif politik. Sedangkan makar bertujuan menciptakan instabilitas dan mengganggu jalannya pemerintahan,” tegasnya.

Untuk pencegahan, Ridlwan mendorong penerapan pendekatan pentahelix. Artinya, penanganan tidak hanya dibebankan pada aparat, tetapi juga melibatkan keluarga, kementerian terkait, serta masyarakat sipil. “Keluarga memiliki peran vital mengawasi anak-anak, terutama remaja. Kementerian Ekonomi, Keuangan, dan Sosial juga harus berkolaborasi. Penanganan harus lintas sektor, bukan satu pihak saja,” pungkasnya.

Dengan kewaspadaan bersama, ia optimistis potensi polarisasi menjelang peringatan G30S/PKI dapat diredam sehingga bangsa tetap solid menghadapi berbagai tantangan. (*)

Menjelang G30S Masyarakat Diimbau Waspadai Narasi Provokatif di Medsos

JAKARTA – Indonesia kini tengah berada dalam proses pemulihan setelah demonstrasi besar yang berujung pada kerusuhan beberapa waktu lalu. Proses recovery ini harus dilakukan secara menyeluruh untuk mengakomodasi berbagai tuntutan masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab.

Hal tersebut disampaikan oleh Ridlwan Habib, tokoh masyarakat yang menilai bahwa meskipun ada kemajuan, banyak tuntutan yang perlu diperhatikan dengan lebih serius agar tidak memicu ketidakpuasan yang lebih luas.

Selain itu, Ridlwan juga mengingatkan adanya potensi polarisasi politik yang semakin memprihatinkan, terutama di kalangan generasi muda. Belakangan ini, narasi “eat the rich” yang berkembang di media sosial seperti X, Tiktok, dan Instagram, semakin banyak didengar.

Ridlwan menilai, “Narasi ini sangat berbahaya, karena dapat menciptakan segregasi sosial dan ketegangan antar kelas,” ujarnya.

Ia juga mencatat bahwa narasi serupa sebelumnya pernah muncul dalam demonstrasi di Nepal, yang berawal dari pengungkapan kehidupan mewah anak-anak pejabat di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. Hal ini, menurutnya, bisa memunculkan anggapan bahwa orang kaya adalah pihak yang tidak berpegang pada prinsip-prinsip Pancasila.

Fenomena polarisasi ini, menurut Hanif, mulai terlihat jelas di media sosial. Bahkan, di platform X, perdebatan terkait “eat the rich” semakin memanas dengan berbagai komentar yang saling berseberangan.

Ridlwan mengingatkan, “Menjelang G30S, kita tidak boleh membiarkan media sosial dimanfaatkan untuk merusak solidaritas bangsa.”

Meskipun demikian, Ridlwan menilai bahwa kekuatan toleransi masyarakat Indonesia masih sangat kuat. Namun, di tengah perkembangan pesat media sosial, hal ini bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan bijak.

“Media sosial bisa menjadi alat yang berbahaya jika tidak terkendali, terutama jika ada pihak-pihak yang memanfaatkan celah untuk memecah belah bangsa,” tambahnya. Oleh karena itu, kewaspadaan harus ditingkatkan dalam memantau perkembangan ini.

Penting juga bagi tokoh-tokoh masyarakat untuk segera berbicara dan memberikan solusi terkait situasi yang sedang berkembang. Seperti yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo, yang mengundang beberapa tokoh senior melalui Gerakan Nurani Bangsa.

Namun, Ridlwan menilai bahwa perlu ada peran penghubung atau “middleman” yang dapat menjembatani komunikasi antara masyarakat dan anak muda, khususnya generasi Z, yang kini banyak terpengaruh oleh narasi-narasi tersebut.

Selain polarisasi politik, Ridlwan juga mengingatkan tentang perubahan bentuk ideologi yang berkembang di kalangan generasi muda. Meskipun komunisme dalam bentuk organisasi sudah tidak ada di Indonesia, ideologi kiri liberal atau anarko-sindikalis semakin menarik perhatian sebagian kalangan muda.

“Gerakan ini patut dicermati, mengingat beberapa kelompok sudah mulai turun aksi dalam demonstrasi,” ujar Ridlwan.

Ridlwan juga berharap agar jaringan Forum Kewaspadaan Tim Nasional segera diaktifkan untuk meredam potensi radikalisasi yang dapat mengganggu stabilitas negara, khususnya menjelang 30 September dan 1 Oktober. Ridlwan menekankan bahwa pencegahan ancaman ini harus melibatkan seluruh sektor, mulai dari aparat keamanan hingga sektor ekonomi dan sosial.

“Ini bukan hanya tugas TNI, Polri, atau BIN, tetapi juga melibatkan peran kementerian lain yang terkait,” jelas Ridlwan.

Dalam menanggapi situasi ini, Hanif berharap masyarakat dapat bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan solidaritas bangsa. Keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan ini sangat bergantung pada kesadaran kolektif untuk merawat persatuan dan kesatuan yang telah terjaga selama ini.

Jaga Persatuan Bangsa, Waspadai Polarisasi Menjelang G30S/PKI

Jakarta – Menjelang peringatan G30S/PKI, pengamat intelijen dan terorisme Ridlwan Habib mengingatkan pentingnya seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan ketahanan nasional. Ia menegaskan bahwa momentum ini harus menjadi pengingat akan bahaya perpecahan, sehingga kewaspadaan kolektif diperlukan untuk menghindari pihak-pihak yang mencoba memecah belah masyarakat.

Situasi Indonesia saat ini masih dalam masa pemulihan pasca demonstrasi besar yang sempat berujung ricuh. Proses recovery itu, menurutnya, tidak boleh berhenti pada simbol semata, melainkan harus menyeluruh dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat secara bijak.

Ridlwan menyoroti munculnya narasi “eat the rich” yang belakangan marak di media sosial, khususnya di kalangan generasi muda. Narasi ini dianggap berbahaya karena meniru pola demonstrasi di Nepal yang diawali dengan sorotan pada gaya hidup mewah anak pejabat di tengah krisis ekonomi.

“Jika dibiarkan, hal ini berpotensi memicu segregasi sosial dan perbenturan kelas, serta membentuk opini keliru bahwa semua orang kaya itu jahat dan tidak berlandaskan Pancasila,” ujarnya.

Indikasi polarisasi makin tampak dari perdebatan panas di platform X. Banyak akun anonim memprovokasi agar masyarakat meniru aksi-aksi radikal di luar negeri. Menjelang G30S/PKI, Ridlwan mengingatkan agar isu ini tidak dipelintir oleh pihak-pihak yang ingin merusak solidaritas bangsa. Meski kekuatan toleransi masyarakat Indonesia masih terbilang kuat, media sosial dapat menjadi bumerang jika dimanfaatkan kelompok tertentu.

Ia juga menilai peran tokoh masyarakat sangat penting. Presiden Prabowo telah mengundang sejumlah tokoh senior dalam Gerakan Nurani Bangsa, namun dibutuhkan pula figur penghubung atau middleman yang mampu menjembatani komunikasi dengan generasi muda, terutama Gen Z.

Ridlwan menjelaskan bahwa relevansi isu komunisme klasik sudah berubah. Kini yang marak justru gagasan kiri-liberal atau anarko-sindikalis yang menolak tatanan hukum dan menuntut kesetaraan absolut. Ide ini mulai menarik minat sebagian anak muda dan bahkan melahirkan kelompok diskusi hingga aksi turun ke jalan.

“Komunisme dalam bentuk organisasi memang sudah tidak ada, tapi ide-ide liar generasi muda tetap harus diwaspadai. Kementerian Dalam Negeri melalui Forum Kewaspadaan Dini bisa berperan penting dalam meredam potensi kerawanan di daerah,” katanya.

Lebih jauh, Ridlwan menilai rangkaian demonstrasi sebelumnya tidak bisa dilepaskan dari upaya mendelegitimasi pemerintah. Presiden Prabowo sendiri sudah mengingatkan adanya indikasi makar dan terorisme modern yang bertujuan menimbulkan ketakutan publik serta mengganggu stabilitas negara.

Untuk pencegahannya, ia menekankan perlunya pendekatan pentahelix, melibatkan seluruh sektor mulai dari aparat keamanan, kementerian, hingga keluarga. “Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar Indonesia terhindar dari perpecahan,” pungkasnya.

Pengamat Intelijen: Komunis Klasik Sudah Hilang Namun Waspada Provokasi Anarko

Jakarta – Bahaya komunisme klasik di Indonesia dinilai sudah tidak ada, akan tetapi ide-ide liar dari anak muda saat ini harus dicermati secara khusus. Munculnya narasi-narasi provokatif sangat berbahaya, apalagi menjelang peringatan G30S, rawan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk merusak soliditas bangsa. Meski begitu, Ridwan tetap meyakini bahwa kekuatan toleransi masyarakat Indonesia masih kuat untuk menghadapi provokasi semacam ini.

Hal tersebut dikatakan Pengamat Intelijen dan Terorisme, Ridlwan Habib saat acara wawancara dengan salah satu stasiun radio di Jakarta.

“Kalau disebut dengan relevansi, saya kira model-modelnya sudah berubah. Gerakan komunisme dalam perspektif lamanya sudah nggak ada. Tetapi sekarang ini yang lagi digandrungi, terutama oleh adik-adik kita yang muda-muda itu, adalah yang disebut dengan kiri jauh atau kiri liberal, atau yang sering disebut dengan anarko-sindikalis,” kata Ridlwan.

Dirinya menjelaskan, anarko yang kemudian dalam konsepsi mereka ini, tidak memerlukan sistem pemerintahan, DPR juga tidak ada law of order-nya. Karena itu, menurutnya, penegakan hukum harus tegak.

“Ini ide-ide anarki, merusak tatanan sendi kemasyarakatan, palagi kalau kemudian merusaknya dalam bentuk fisik. Misalnya membakar gedung, menyerang polisi, merusak pos polisi, dan seterusnya, saya kira tidak boleh ya itu dibiarkan. Karena kita harus meyakini bahwa Indonesia ini tegak karena kita negara hukum,” ucapnya tegas.

Namun Ridlwan meyakini kuatnya persatuan dan toleransi di Indonesia.

“Ya kalau di masyarakat pada umumnya sih saya insya Allah meyakini kekuatan toleransi kita masih sangat kuat,” kata Ridlwan.

Pasca peristiwa demonstrasi besar, Indonesia saat ini sudah dalam kondisi yang aman dan kondusif. Namun munculnya indikasi narasi berbahaya di media sosial yang mulai berkembang di kalangan Gen Z perlu disikapi oleh aparat keamanan dengan serius, khususnya terkait tren narasi “eat the rich” yang berpotensi dipahami secara sederhana dan keliru.

“Saya melihat indikasi nya mulai muncul, dan ini harus disikapi secara serius oleh aparat keamanan ya. Karena saya melihat ada narasi-narasi di media sosial, terutama di kalangan Gen Z ya, Gen Z netizen gitu, itu dengan narasi eat the rich,” kata Ridlwan.

Dalam kesempatan wawancara tersebut, Ridlwan menjelaskan, fenomena ini mirip dengan yang terjadi di Nepal, di mana Gen Z memulai gerakan kritik sosial melalui sorotan pada kehidupan glamor anak-anak pejabat (nepo baby), sementara kondisi ekonomi rakyat Nepal sedang berat.

“Ada yang kemudian akun-akun anonim yang memprovokasi agar kita tiru Nepal gitu kan. Ada sweeping terhadap orang-orang kaya, nah ini menurut saya bahaya,” katanya.

Ridwan menyampaikan kekhawatirannya terkait maraknya perdebatan di media sosial X mengenai narasi “eat the rich”.

“Hal ini tidak boleh dianggap sepele. Indikasi narasi ini mulai terlihat di berbagai media sosial seperti TikTok, X, dan Instagram, sehingga perlu diwaspadai bersama,” tegas Ridlwan.

Ridlwan kemudian menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat dalam meredam potensi konflik sosial yang dipicu narasi provokatif di media sosial.

Sejalan dengan itu, lanjutnya, Presiden Prabowo telah menginisiasi langkah melalui Gerakan Nurani Bangsa, yang melibatkan berbagai elemen Masyarakat, seperti Quraish Shihab dan Ibu Sinta Nuriyah Wahid.

“Kolaborasi semua elemen Masyarakat ini sangat penting agar bangsa tetap solid, bersatu, dan tidak mudah terpecah oleh provokasi,” tutupnya. [-RWA]

Pemerintah Target Swasembada Energi Lima Tahun Ke Depan

Jakarta, Pemerintah menegaskan komitmennya menghadirkan listrik murah dan membuka lapangan kerja luas melalui program swasembada energi nasional. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pengembangan ekosistem industri baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) terintegrasi untuk mempercepat kemandirian energi sekaligus mendukung terciptanya industri hijau.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peningkatan kapasitas energi guna memenuhi kebutuhan domestik.

“Tadi laporannya menghasilkan 15 gigawatt (GW). Tapi para pakar melaporkan ke saya, untuk benar-benar mandiri kita perlu mungkin 100 GW. Itu artinya proyek ini harus dilipatgandakan,” ujar Presiden.

Prabowo juga menambahkan, pembangunan industri baterai terintegrasi tidak hanya berhubungan dengan ketahanan energi, tetapi juga soal akses listrik murah bagi masyarakat.

“Lima tahun, paling lambat enam tahun, kita bisa swasembada energi. Salah satu jalannya adalah listrik dari tenaga surya, dan kuncinya adalah baterai,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, PT Pertamina (Persero) memaparkan peta jalan jangka panjang 2025–2029 untuk memperkuat peran strategis perusahaan dalam penyediaan energi nasional.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyatakan bahwa Pertamina memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari Danantara Indonesia dan Kementerian BUMN.

“Pertamina melakukan optimasi bisnis di seluruh lini sehingga setiap kegiatan operasional berjalan lebih efisien dan efektif. Upaya ini diharapkan mampu memaksimalkan nilai tambah serta memberikan manfaat optimal bagi keberlanjutan perusahaan,” kata Simon.

Senada, Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza menambahkan bahwa roadmap jangka panjang tersebut menitikberatkan pada strategi pertumbuhan ganda (dual growth strategy), yakni mengoptimalkan bisnis eksisting sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon.

“Dengan dukungan stakeholder, Pertamina berkomitmen menjalankan roadmap untuk mencapai target Pemerintah menuju swasembada energi nasional,” jelas Oki.

Ia menyebut target ambisius hingga 2029, di antaranya peningkatan produksi minyak dari 560 ribu barel per hari (MBOPD) menjadi 914 MBOPD, serta kenaikan produksi gas dari 2.713 MMSCFD menjadi 3.470 MMSCFD.

“Segala rencana dan target tersebut tentu menghadapi tantangan, seperti tren harga minyak mentah dunia dan ketidakpastian geopolitik,” pungkasnya.

Pemerintah meyakini langkah ini akan menciptakan lapangan kerja luas, baik di sektor produksi maupun distribusi energi. Proyek berbasis energi terbarukan juga diyakini membuka ruang inovasi teknologi ramah lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Indonesia Siapkan 75 GW Energi Terbarukan dalam 15 Tahun Mendatang

JAKARTA – Indonesia menargetkan penambahan kapasitas energi baru terbarukan (EBT) hingga 75 gigawatt (GW) dalam kurun waktu 15 tahun ke depan atau sampai 2040.

Rencana ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, sebagai bagian dari transisi energi nasional menuju pembangunan berkelanjutan. Mulai hari ini hingga 2040, lebih dari 100 GW kapasitas energi akan dibangun. Dari jumlah tersebut, 75 persen akan berasal dari energi terbarukan, 5 GW dari nuklir, dan sisanya dari gas.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia akan beralih dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil ke pembangunan berbasis energi terbarukan,” ujar Hashim.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan ekonomi. Namun Hashim menekankan, Indonesia tidak bisa bergerak sendiri. Menurutnya, kolaborasi global sangat diperlukan.

“Kita akan mencapai energi bersih yang terjangkau sambil mempercepat pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan seterusnya,” tambahnya.

PT PLN (Persero) mendukung penuh rencana tersebut dengan mempersiapkan infrastruktur kelistrikan jangka panjang. Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, menuturkan bahwa transisi energi membutuhkan investasi besar serta sinergi lintas sektor.

“Kami tengah mempersiapkan sejumlah rencana untuk melakukan dekarbonisasi sejalan dengan target net zero emissions pada tahun 2060. Salah satunya adalah pembangunan jaringan transmisi sepanjang 70 ribu kilometer untuk menyalurkan listrik hijau ke pusat demand. Tetapi proses ini membutuhkan dukungan finansial yang signifikan,” kata Evy.

Ia menambahkan, pendanaan hijau melalui Green Bond maupun pinjaman berkelanjutan akan menjadi kunci untuk mempercepat pengembangan EBT.

“Kami mengajak semua pihak, baik sektor swasta, lembaga keuangan, maupun pemerintah, untuk berkolaborasi mencapai tujuan ini,” jelasnya.

Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) juga melaporkan capaian positif pada paruh pertama 2025 guna memperkuat ketahanan energi nasional. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyebutkan keberhasilan perusahaan menjaga produksi migas di atas 1 juta barrel setara minyak per hari serta temuan cadangan baru sebesar 724 juta barrel setara minyak di Blok Rokan.

“Ekosistem bisnis UCO Sustainable Aviation Fuel (SAF) bukan hanya mendukung swasembada energi nasional, tetapi juga mendorong perekonomian mikro dan ekonomi sirkuler,” ungkap Simon.

Program Swasembada Energi Jadi Katalis Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Oleh : Andhika Utama

Program swasembada energi menjadi salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Ketergantungan terhadap impor energi, fluktuasi harga minyak dunia, serta transisi menuju energi hijau membuat kebutuhan akan kemandirian energi semakin mendesak. Pemerintah menilai, swasembada energi tidak hanya menjadi jawaban atas isu ketahanan nasional, melainkan juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terus menghadapi tantangan defisit neraca migas akibat tingginya impor bahan bakar minyak. Sementara itu, permintaan energi nasional terus meningkat seiring pertumbuhan industri, pembangunan infrastruktur, serta kebutuhan masyarakat. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan program swasembada energi dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam dalam negeri. Indonesia memiliki cadangan energi fosil yang masih cukup besar, ditambah potensi energi baru terbarukan (EBT) yang melimpah mulai dari panas bumi, angin, tenaga surya, hingga bioenergi.

Swasembada energi diproyeksikan menjadi katalis bagi transformasi ekonomi. Dengan kemandirian energi, Indonesia dapat memastikan ketersediaan pasokan bagi industri dalam negeri dengan harga yang lebih stabil. Hal ini akan memperkuat daya saing industri manufaktur, transportasi, pertambangan, dan sektor lain yang sangat bergantung pada energi. Ketika biaya energi terkendali, investor memiliki keyakinan lebih besar untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga membuka ruang tumbuhnya industri baru yang menyerap banyak tenaga kerja.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa realisasi investasi sektor ESDM pada semester I 2025 mencapai US$13,9 miliar (sekitar Rp226,4 triliun), meningkat 24,1% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya—menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Dari sisi pembangunan, program ini mendorong percepatan infrastruktur energi. Pemerintah melalui BUMN energi dan kerja sama dengan swasta tengah gencar membangun kilang minyak, jaringan gas bumi, serta pembangkit listrik berbasis EBT. Proyek-proyek ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, baik pada tahap konstruksi maupun operasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur energi juga menumbuhkan industri pendukung, mulai dari jasa konstruksi, logistik, hingga manufaktur peralatan energi. Efek domino inilah yang menjadikan swasembada energi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja.

Tidak hanya di sektor formal, swasembada energi juga membuka peluang usaha di tingkat lokal. Pemanfaatan energi terbarukan berbasis komunitas, seperti pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau panel surya untuk desa, dapat melibatkan masyarakat secara langsung. Kehadiran energi murah dan berkelanjutan di daerah terpencil berpotensi mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan begitu, dampak swasembada energi tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tetapi juga di wilayah pedesaan yang selama ini terkendala akses energi.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada energi dalam 6–7 tahun ke depan, dengan fokus pada listrik dan energi surya sebagai kunci utama transformasi energi.

Pemerintah menegaskan bahwa agenda ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Dalam visi tersebut, energi berdaulat menjadi tulang punggung transformasi ekonomi menuju negara maju. Presiden dan jajaran kabinet berulang kali menekankan bahwa kemandirian energi bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga simbol kedaulatan bangsa. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor, Indonesia dapat menekan kerentanan terhadap gejolak global dan menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

Lebih jauh, program swasembada energi juga diharapkan menciptakan ekosistem inovasi. Generasi muda, perguruan tinggi, hingga start-up energi dilibatkan untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan yang mampu meningkatkan efisiensi produksi. Pemerintah menyiapkan berbagai insentif, mulai dari pembiayaan riset hingga kemudahan perizinan, untuk mendorong keterlibatan swasta dan akademisi. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mempercepat transfer teknologi serta mencetak tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri energi masa depan.

Sementara itu, dari sisi kebijakan, pemerintah terus memperkuat regulasi untuk mempercepat transisi energi. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menargetkan bauran energi baru terbarukan mencapai 23 persen pada 2025 dan terus meningkat pada dekade berikutnya. Target ini bukan hanya soal kontribusi terhadap agenda global perubahan iklim, melainkan juga peluang ekonomi baru yang menjanjikan. Pasar energi terbarukan global yang terus berkembang membuka kesempatan bagi Indonesia menjadi pemain utama, khususnya dalam pengembangan baterai dan kendaraan listrik.

Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, geopolitik energi, dan ketidakpastian ekonomi dunia, langkah Indonesia untuk mengejar swasembada energi menjadi strategi krusial. Selain memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, kemandirian energi juga berarti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat: harga energi yang terjangkau, peluang kerja yang meluas, serta peningkatan kualitas hidup di berbagai daerah.

Pada akhirnya, swasembada energi tidak sekadar soal ketersediaan pasokan, melainkan strategi besar untuk memastikan masa depan ekonomi Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, dan berkelanjutan. Program ini bukan hanya membangun kemandirian energi, tetapi juga membangun harapan baru bagi jutaan tenaga kerja, menggerakkan ekonomi nasional, dan memperkokoh fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Pemerintah Targetkan Swasembada Energi Sekaligus Membuka Pekerjaan Produktif

Oleh : Lestari Notonegoro )*

Pemerintah terus memacu langkah besar menuju swasembada energi. Melalui PT PLN (Persero), Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 kini digarap sebagai panduan strategis, bukan hanya untuk menambah kapasitas listrik nasional, tetapi juga untuk menciptakan jutaan lapangan kerja produktif di seluruh penjuru negeri.

RUPTL terbaru menargetkan penambahan kapasitas sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga tahun 2034. Porsi terbesar dari kapasitas baru ini berasal dari energi baru terbarukan (EBT) serta sistem penyimpanan energi modern seperti battery energy storage system (BESS) dan pumped storage. Dengan arah kebijakan ini, Indonesia menegaskan keseriusannya dalam melakukan transisi energi, mengurangi ketergantungan pada fosil, sekaligus mempercepat kemandirian energi.

Proyek raksasa ini diperkirakan menelan biaya hampir Rp2.967,4 triliun. Pemerintah tidak menanggung semuanya sendiri. Melalui skema Independent Power Producer (IPP), sektor swasta diharapkan menanggung sekitar 70–73 persen dari kebutuhan investasi. Kolaborasi ini menjadi kunci percepatan sekaligus membuka peluang bagi industri lokal, mulai dari manufaktur peralatan, konstruksi jaringan transmisi, hingga pengembangan teknologi energi.

Pemerintah menekankan bahwa infrastruktur distribusi juga menjadi perhatian utama. Pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk akan digarap secara masif agar pasokan listrik tidak menumpuk di satu wilayah, melainkan tersalurkan merata hingga pelosok Nusantara. Dengan begitu, manfaat pembangunan energi bisa dirasakan masyarakat di semua lapisan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan, RUPTL bukan sekadar catatan teknis. Ia mengatakan bahwa RUPTL 2025–2034 adalah wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat energi bersih, merata, dan berkelanjutan.

Di balik pembangunan infrastruktur energi, ada dampak lain yang tak kalah penting: penciptaan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru. Kesempatan kerja ini mencakup berbagai tahap proyek, mulai dari perencanaan, konstruksi, hingga pemeliharaan. Bagi masyarakat, artinya lebih banyak peluang untuk masuk ke pekerjaan produktif yang menopang kehidupan jangka panjang.

CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar akan menjadi motor penggerak transisi energi nasional. PLTS skala besar akan memperkuat ketahanan energi nasional dan membuka green jobs di wilayah sepanjang Nusantara. Artinya, selain menghadirkan listrik yang andal, proyek energi bersih juga memberi peluang kerja baru, terutama bagi generasi muda yang ingin berkontribusi di sektor hijau.

Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menyiapkan SDM unggul yang akan mengawal transformasi perusahaan menuju energi bersih dan target Net Zero Emissions 2060. Yang berhasil terpilih ini bukan mahasiswa biasa, melainkan calon pegawai PLN yang akan dididik secara khusus untuk menghadapi tantangan industri kelistrikan.

Untuk menopang ambisi besar ini, regenerasi sumber daya manusia menjadi syarat mutlak. PLN pun bergerak melalui program ikatan kerja dengan Institut Teknologi PLN (ITPLN). Pada 2025, sebanyak 109 mahasiswa baru resmi terpilih dalam program ini setelah melalui seleksi ketat dari lebih dari 5.000 pendaftar.

Rektor ITPLN, Iwa Garniwa, menambahkan bahwa mahasiswa ikatan kerja memiliki jalur istimewa untuk berkarier langsung di PLN setelah lulus. Ia menambahkan, mereka yang telah sudah memegang tiket emas untuk masa depan yang gemilang. Namun tiket ini tetap harus dijaga dengan kerja keras, integritas, dan kesehatan. Program ini menunjukkan bagaimana transformasi energi tidak hanya bicara soal infrastruktur, tetapi juga investasi jangka panjang pada kualitas manusia.

Di sisi lain, sektor minyak dan gas juga terus bergerak. PT Pertamina Drilling Services Indonesia, anak usaha Pertamina, berhasil menyelesaikan pengeboran Sumur Benuang (BNG)-D16 yang dikembangkan menjadi Sumur BNG-069 di Prabumulih, Sumatera Selatan. Hasil uji produksi menunjukkan capaian menggembirakan: 2.045 barel minyak per hari dan 5,2 juta standar kaki kubik gas per hari. Temuan ini mengindikasikan adanya potensi reservoir baru yang sebelumnya belum dimanfaatkan.

Direktur Utama Pertamina Drilling, Avep Disasmita, menyebut capaian ini menambah optimisme terhadap keberlanjutan produksi energi nasional. Keberhasilan ini diperoleh melalui metode batch drilling yang lebih efisien, sehingga biaya dan waktu bisa ditekan.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menegaskan komitmen perusahaan. Pertamina menggiatkan kinerja subholding sektor hulu guna menjaga ketahanan energi dan mewujudkan swasembada energi sebagaimana yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa upaya menjaga ketahanan energi dilakukan secara seimbang: di satu sisi memperkuat produksi migas, di sisi lain mempercepat transisi ke energi bersih.

Seluruh langkah ini, baik oleh PLN maupun Pertamina, mencerminkan strategi komprehensif pemerintah. Indonesia sedang menapaki dua jalur sekaligus yakni menjaga ketersediaan energi fosil sebagai penopang kebutuhan saat ini, dan membangun fondasi energi bersih untuk masa depan.

Lebih dari sekadar angka kapasitas, RUPTL dan pencapaian Pertamina menghadirkan transformasi sosial-ekonomi. Jutaan pekerjaan produktif tercipta, peluang baru bagi industri lokal terbuka, dan generasi muda disiapkan untuk mengisi posisi strategis dalam dunia energi. Dengan langkah terukur ini, Indonesia diyakini mampu mencapai swasembada energi, mengurangi emisi karbon, serta mengembangkan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

RUPTL 2025–2034 dan keberhasilan pengeboran sumur baru Pertamina menjadi simbol tekad bangsa. Pemerintah tidak hanya mengejar kemandirian energi, tetapi juga menjadikan sektor energi sebagai penggerak pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi nasional. Di era transisi energi ini, Indonesia tengah membuktikan bahwa kemandirian energi dan kesejahteraan rakyat bisa berjalan beriringan.

)* Penulis merupakan seorang Pengamat Energi

Stimulus Ekonomi Dorong Daya Beli Masyarakat, Jaga APBN Tetap Stabil

Jakarta— Pemerintah memastikan paket stimulus ekonomi senilai Rp16,23 triliun tidak akan memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan seluruh anggaran telah disiapkan dan dialokasikan secara optimal.

Purbaya menjelaskan program bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan selama dua bulan menjadi pos anggaran terbesar dengan nilai Rp7 triliun.

“Ditanya defisit seperti apa? Kan yang paling besar itu 2×10 kg (bantuan pangan beras) itu sekitar Rp7 triliun sudah ada uangnya ada kami siapkan, bukan berarti defisitnya melebar,” ujarnya

Ia menambahkan, Kementerian Keuangan telah menghitung penyerapan anggaran setiap tahun, sehingga program stimulus diarahkan untuk memaksimalkan sisa ruang belanja di tiga bulan terakhir 2025.

“Saya bisa perkirakan setiap tahun berapa penyerapan berapa anggaran kita, tahun lalu ada sisa juga. Jadi daripada sisa, tinggal 3 bulan lagi nggak terpakai, saya pakai ke sana,” jelasnya.

Menurut Purbaya, stimulus ini tidak mengubah defisit secara signifikan, bahkan berpotensi memberi dampak netral hingga positif.

“Jadi ini adalah optimalisasi penyerapan anggaran supaya berdampak pada perekonomian tanpa merubah defisit yang terlalu signifikan. Nanti kalau ekonomi tumbuh lebih bagus kan, kalau kita asumsikan tax ratio-nya konstan, kalau PDB tumbuh lebih cepat tax-nya jadi lebih cepat juga. Jadi dampaknya ke defisit cenderung neutral to positive,” katanya.

Di tempat terpisah, Ekonom Universitas Katolik Parahyangan, Aknolt Kristian Pakpahan, menilai kebijakan ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah inflasi. Ia menekankan program magang bagi fresh graduate, insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, serta program padat karya akan menekan pengangguran sekaligus memperluas kesempatan kerja.

“Paket 8 program akselerasi dengan membuka kesempatan lebih luas program magang bagi fresh graduate ditujukan untuk menekan angka pengangguran, sekaligus memberikan kesempatan pengalaman kerja bagi para fresh graduate,” jelasnya.

Aknolt menambahkan, langkah pemerintah sejalan dengan janji kampanye Prabowo-Gibran yang menekankan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas. Ia menyebut, paket stimulus ini layak diapresiasi karena menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mengoptimalkan kesejahteraan rakyat.***