Arsip Tahunan: 2025

Jakarta – Sejumlah pihak memberikan dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI. Soeharto memiliki jasa yang sangat besar dalam kebangkitan bangsa Indonesia.

Sejarah mencatat, Soeharto menjabat selama lebih dari tiga dekade, dari 1967 sampai dengan 1998. Ia masuk dalam daftar nama tokoh yang diusulkan menyandang gelar Pahlawan Nasional. Catatan dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional terus mengalir, dari politisi, akademisi, tokoh masyarakat, elemen organisasi kemasyarakat serta pihak legislatif.

Wakil Ketua MPR RI Firman Subagyo menyebutkan bahwa Presiden RI ke 2 Soeharto layak menjadi pahlawan, ini bukan karena politik tetapi karena kejujuran dan membaca sejarah menghormati jasa besar tokoh yang membawa kebangkitan Indonesia.

“Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional. Ini bukan soal politik, tetapi kejujuran kita membaca sejarah dan menghormati jasa besar seseorang yang telah membawa Indonesia bangkit,” ujarnya.

Selain sektor ekonomi, Soeharto dipandang mampu memberikan dampak positif pada sektor pendidikan, pertanian, serta infrastruktur.

Semua yang Soeharto bangun adalah hasil perencanaan matang untuk generasi setelahnya. Sebagai bagian dari generasi penerus, Firman menyakini Soeharto sudah sangat pantas menyandang gelar Pahlawan Nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, juga mengusulkan agar semua presiden yang pernah memimpin Republik Indonesia mendapatkan gelar pahlawan nasional.

“Bila perlu kami menyarankan semua tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden ini kalau bisa dapat dipertimbangkan untuk diberikan gelar pahlawan nasional, ya,” ujar Bahlil di Jakarta.

Selain Soeharto, pemimpin nasional juga ada Gus Dur, Habibie yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa layak mendapat gelar Pahlawan Nasional.

“Gus Dur juga mempunyai kontribusi yang terbaik untuk negara ini. Ya, kami menyarankan juga harus dipertimbangkan agar bisa menjadi pahlawan nasional. Pak Habibie juga, semuanya lah” ujarnya.

Sementara itu, dukungan juga datang dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII).

Ketua Umum DPP AMS XII, Paulus Sinambela, menilai masa pemerintahan Soeharto menjadi periode yang penuh dengan ketenangan dan keteraturan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

“Di masa pemerintahan beliau, kondisi ekonomi, politik, budaya, dan pembangunan berjalan dengan baik.”

Dukungan pemberian gelar Pahlawan Nasional terhadap Presiden ke 2 Republik Indonesia sudah seharus segera dinobatkan mengingat jasa-jasanya yang sangat besat bagi bangsa ini.

Bangsa besar tidak pernah melupakan jasa para pahlawannya. Indonesia sebagai bangsa besar menghormati para pemimpin yang telah berjuang dan berkontribusi bagi negeri ini. Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia sempat melalui masa-masa sulit pasca kemerdekaan. Di tengah situasi tersebut, Jenderal Besar Soeharto tampil dengan ketegasan dan peran pentingnya, antara lain dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, penumpasan G30S/PKI, serta upayanya menstabilkan politik nasional dan mengarahkan Indonesia pada pembangunan ekonomi yang terencana.

Selama lebih dari tiga dekade memimpin, Soeharto membawa Indonesia mencapai swasembada pangan, membangun infrastruktur besar-besaran, dan memperkuat ketahanan nasional. Meski masa pemerintahannya tidak lepas dari kritik, jejak keberhasilannya sulit dipungkiri. Karena keberhasilannya itu, ia dijuluki “Bapak Pembangunan”. Melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), Soeharto menerapkan strategi pembangunan ekonomi yang sistematis, berjangka panjang, serta berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemerataan infrastruktur.

Dalam bidang pertanian, kebijakannya mendorong tercapainya swasembada pangan melalui bantuan pupuk, benih, dan teknologi pertanian. Sementara di bidang pendidikan dan infrastruktur, program Sekolah Inpres serta Inpres Jalan Daerah membuka akses pembangunan hingga ke pelosok negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa itu pun meningkat pesat, dengan rata-rata PDB mencapai 7,6% per tahun menurut Bank Dunia. Indonesia berhasil bertransformasi dari negara miskin menjadi salah satu “Macan Ekonomi” baru di Asia.

Kini, berbagai kalangan mendukung pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menilai Soeharto layak menerima penghargaan atas jasa dan pengabdiannya, baik dalam perjuangan kemerdekaan maupun kepemimpinan nasional. Dukungan serupa datang dari Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), yang menilai Soeharto memiliki kontribusi besar dalam dua fase sejarah penting: stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) pun menyatakan bahwa Soeharto memenuhi syarat diajukan sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan kajian mendalam dan usulan pemerintah daerah.

“Tak ada gading yang tak retak”, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dinilai sebagai bentuk kedewasaan demokrasi Indonesia, pengakuan terhadap jasa besar seorang tokoh yang telah mengisi dan mengukir perjalanan bangsa besar.

Jakarta – Dukungan terhadap penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional terus mengalir. Tokoh agama hingga akademisi menilai jasa besar Soeharto sudah sepatutnya mendapat penghargaan negara.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menyebut Soeharto sebagai tokoh penting yang layak dikenang atas pengabdiannya. “Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” kata Dadang.

Menurutnya, Soeharto berperan besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, termasuk Serangan Umum 1 Maret 1949 yang menjadi momentum penting bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia. Selama memimpin, lanjutnya, Soeharto berhasil melaksanakan pembangunan nasional melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mendorong kemajuan ekonomi dan stabilitas nasional. “Ketika kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik, tetapi dari kontribusinya bagi bangsa,” ujarnya.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) juga mendukung langkah Kementerian Sosial untuk menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional. “Pak Harto berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Di masa beliau, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru Asia,” katanya.

Menurut Gus Fahrur, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pemimpinnya. “Menetapkan beliau sebagai pahlawan bukan berarti meniadakan kritik, tetapi menunjukkan kedewasaan bangsa dalam menghormati jasa besar yang telah diberikan,” ujarnya. Ia berharap penetapan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan penghargaan terhadap jasa para tokoh bangsa.

Senada, Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menilai Soeharto sebagai putra terbaik bangsa yang membawa Indonesia pada era stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. “Selama lebih dari 30 tahun memimpin, dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, beliau sangat layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional,” katanya. Ia menambahkan, stabilitas ekonomi dan keamanan pada masa itu membuat Indonesia dikenal sebagai negara dengan kinerja terbaik di kawasan.

“Ekonomi Indonesia saat itu dikenal sebagai macan Asia. Jasa beliau tidak bisa dinafikan,” tegas Marsuki. Ia juga menilai keputusan Soeharto mengundurkan diri secara terbuka pada 1998 sebagai bukti kenegarawanan. “Beliau menunjukkan jiwa pemimpin sejati yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi,” ujarnya.

Dukungan luas ini mempertegas bahwa bangsa Indonesia tengah belajar untuk tidak hanya mengingat masa lalu, tetapi juga menghormati pengabdian pemimpin yang telah berjasa besar bagi negeri. *

Jakarta – Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali mengemuka dan mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Tokoh agama, pejabat publik, hingga akademisi menilai Soeharto layak memperoleh pengakuan negara atas jasa dan pengabdiannya dalam menjaga stabilitas serta membangun bangsa.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyebut bangsa besar adalah bangsa yang menghargai pemimpinnya. “Setiap mantan presiden yang telah tiada layak diangkat sebagai pahlawan nasional. Mereka telah berjuang dan berkorban saat memimpin negeri,” ujarnya.

Menurutnya, penghargaan itu bukan hanya simbolik, tetapi momentum memperkuat nilai kebangsaan. “Masyarakat tidak boleh menyimpan dendam dan mengungkit keburukan masa lalu, karena tidak ada orang yang sempurna,” katanya.

Ia menilai penghargaan terhadap Soeharto menjadi langkah bijak meneguhkan semangat rekonsiliasi nasional.

Dukungan juga datang dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menegaskan Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia. “Kita harus menilai sejarah secara proporsional. Soeharto berjasa besar bagi Indonesia, baik sebagai prajurit kemerdekaan maupun pemimpin pembangunan,” jelasnya, mengingatkan peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, memperkuat sikap organisasi. “Muhammadiyah mendukung penuh pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto,” ungkapnya.

Ia menilai kiprah Soeharto tak lepas dari keberhasilan pembangunan nasional. “Tidak ada pemimpin tanpa kekurangan, tapi jasa dan kerja keras beliau nyata,” ujarnya.

Dari kalangan NU, Asrorun Niam kembali menekankan pentingnya berdamai dengan masa lalu. “Kita tidak bisa terus menilai masa lalu dengan kacamata masa kini. Tiap pemimpin bekerja di zamannya, dengan tantangan dan keterbatasannya sendiri,” katanya. Ia menambahkan, memaafkan dan menghargai jasa adalah tanda kematangan bangsa.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan tidak ada bukti yang menunjukkan Soeharto terlibat dalam peristiwa genosida 1965–1966. “Tuduhan-tuduhan itu tidak pernah dibuktikan secara hukum maupun fakta sejarah yang valid,” katanya. Ia menilai penilaian terhadap tokoh bangsa harus berdasarkan data, bukan stigma politik.

Soeharto dikenal memimpin Indonesia selama 32 tahun dengan program pembangunan seperti Repelita dan GBHN. Meski masa Orde Baru tak lepas dari kritik, banyak pihak menilai penilaian terhadapnya harus utuh. Pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dipandang bukan sekadar penghormatan individu, melainkan simbol kematangan bangsa dalam menghargai perjalanan sejarahnya. (*)

Jakarta — Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, H.M. Soeharto, kembali menjadi perbincangan hangat. Di ruang publik, respons terbelah. Sebagian melihat Soeharto sebagai sosok yang membangun fondasi ekonomi Indonesia, sementara sebagian lainnya masih mengingat ketatnya kehidupan politik di era Orde Baru.

Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi dan Jaringan INSS, Afri Darmawan, menilai bahwa diskusi ini penting, tetapi harus dilakukan dengan perspektif sejarah yang utuh.

“Kita ini kadang ingin sejarah itu hitam-putih. Padahal tokoh sebesar Soeharto tidak bisa dibaca dengan cara sesederhana itu. Ia hadir pada situasi negara yang hampir runtuh, dan keputusan-keputusan yang ia ambil tidak bisa dilepaskan dari konteks waktu itu,” ujar Afri, Sabtu (8/11).

Afri menegaskan bahwa fondasi pembangunan Indonesia modern tidak bisa dilepaskan dari era Soeharto. Ia menyebut beberapa capaian konkret: Repelita sebagai arah pembangunan jangka panjang, program SD Inpres yang membuat pendidikan dasar menjangkau desa-desa, pembangunan jaringan irigasi dan infrastruktur, serta swasembada beras 1984 yang diakui FAO. Dalam rentang 1976–1996, angka kemiskinan turun sekitar 31,7 juta jiwa—penurunan tercepat dalam sejarah Indonesia.

“Fakta-fakta ini nyata. Kita masih menikmati hasilnya sampai hari ini—dari Puskesmas sampai jalan desa. Tidak mengakuinya hanya karena ada sisi gelap Orde Baru jelas tidak adil,” kata Afri.

Meski demikian, ia mengakui bahwa pembatasan kebebasan politik pada masa tersebut tetap menjadi bagian yang perlu dievaluasi secara kritis.

“Kritik pada Orde Baru tetap sah. Tapi menghapus jasa pembangunan hanya karena ada kesalahan di bidang politik adalah bentuk ketidakdewasaan kita dalam membaca sejarah,” tambahnya.

Menurut Afri, perdebatan mengenai gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto sebenarnya merupakan ujian kedewasaan bangsa. Ia menilai bahwa bangsa Indonesia harus berani menerima bahwa sejarah selalu membawa dua wajah: capaian dan kekurangan.

Sebagai penutup, Afri menyampaikan bahwa perbincangan ini seharusnya tidak diarahkan pada pertentangan emosional, melainkan pada pemahaman yang proporsional dan berdasar.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dan menjadikannya pijakan untuk masa depan. Itu yang menunjukkan kedewasaan sebuah bangsa,” tutupnya.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menanggapi ramainya pro dan kontra terkait pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto. Muzani mengatakan saat ini Soeharto telah selesai menjalani proses hukum sehingga layak mendapat gelar pahlawan.

“MPR melihatnya bahwa dalam periode yang lalu, MPR telah menulis surat menyatakan bahwa mempersilahkan kepada Presiden dalam hal ini pemerintah untuk memberi penghargaan kepada mantan presiden Soeharto, karena yang bersangkutan dianggap telah selesai menjalani proses hukum baik pidana ataupun perdata,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Muzani mengatakan pimpinan MPR periode 2019-2024 menyatakan Soeharto telah berkontribusi dan berjasa untuk bangsa dan negara. Sebab itu, Soeharto dinilai layak menerima gelar pahlawan.

“Yang bersangkutan dianggap telah memberi kontribusi dan jasa kepada bangsa yang begitu besar, sehingga tidak ada halangan bagi pemerintah untuk memberi penghargaan kepada mantan presiden Soeharto,” ujarnya.

Diwaktu yang bersamaan, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang juga Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menanggapi usulan agar Presiden ke-2 RI Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional dengan penilaian bahwa seluruh presiden mempunyai jasa masing-masing.

“Karena setiap kepala negara, kembali lagi, setiap kepala negara memiliki jasa yang besar kepada negara,” kata Eddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025).
Wakil Ketua Umum PAN itu meminta publik melihat rekam jejak Soeharto selama 32 tahun memimpin bangsa ini.

“Bahwa Presiden Soeharto itu termasuk kepala negara yang mengambil alih pimpinan negara,” tegas dia.

Salah satu contoh adalah ketika Indonesia sedang dalam kondisi terpuruk, Soeharto memulihkannya perekonomian secara signifikan.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Nagan Raya, Ari Saputra, S.H., M.H., menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Soeharto, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 mendatang.

Dalam keterangannya di kediaman pribadi pada Rabu (8/11/2025), Ari menilai Soeharto memiliki jasa besar terhadap bangsa dan negara, baik di bidang ekonomi, politik, maupun pertahanan.

“Beliau memiliki jasa besar bagi bangsa ini — mulai dari penumpasan G30S/PKI, membangun kedaulatan pangan dan energi, menekan inflasi, hingga menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi di Asia pada masanya,” ujar Ari Saputra.

Ari menambahkan, masa kepemimpinan Soeharto menjadi fondasi penting bagi kemajuan ekonomi Indonesia modern. Ia menyoroti berbagai kebijakan strategis seperti program swasembada pangan, pembangunan industri dasar, peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta lahirnya sistem perencanaan pembangunan nasional Repelita Rencana Pembangunan Lima Tahun.

“Kita menyaksikan sendiri kemajuan yang pesat di berbagai sektor pada masa itu. Semua itu bagian dari sejarah kebangkitan ekonomi Indonesia yang tak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Pak Harto,” jelasnya.

Peneliti sekaligus Wakil Direktur Intelligence and National Security Studies (INSS) Yusup Rahman Hakim dalam keterangan di Jakarta, Jumat mengatakan pembacaan terhadap kontribusi Soeharto sebaiknya dilakukan berdasarkan dampak kebijakan publik dan pembangunan jangka panjang, bukan semata pada persepsi politik yang terfragmentasi.

Menurut Yusup, sejumlah kebijakan pada masa pemerintahan Soeharto memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penguatan kapasitas negara, terutama dalam bidang pendidikan dasar, pembangunan administrasi pemerintahan, dan ketahanan pangan.

“Pembangunan sekolah secara masif pada awal 1970-an, reformulasi struktur perencanaan pembangunan serta modernisasi pertanian pada dekade 1980-an merupakan bagian dari proses nation-building yang membentuk fondasi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini,” kata Yusup.

JAKARTA — Pemerintah menunjukkan hasil nyata dalam upaya pemberantasan judi daring. Hingga kuartal ketiga 2025, perputaran uang dalam aktivitas ilegal tersebut berhasil ditekan secara signifikan. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), total transaksi judi daring yang semula mencapai Rp359 triliun sepanjang 2024, turun drastis menjadi Rp159 triliun pada kuartal III-2025 atau menurun hingga 57 persen.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, capaian ini merupakan hasil kolaborasi kuat antara PPATK, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), serta berbagai pemangku kepentingan. “Ini juga secara serius, kami menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, khususnya mendukung program beliau dalam Asta Cita. Sebagaimana diketahui, kemarin juga Bapak Presiden menyampaikan di Forum APEC terkait dengan bagaimana Indonesia serius menangani judi online,” ujarnya di Jakarta.

Ivan menjelaskan, pemerintah berhasil menekan jumlah uang yang didepositkan masyarakat untuk berjudi dari Rp51 triliun pada 2024 menjadi Rp24,9 triliun pada kuartal ketiga 2025, atau turun 49 persen. Ia menilai, kolaborasi lintas instansi berperan besar dalam mencegah kerugian yang bisa mencapai lebih dari Rp1.000 triliun jika tidak ada intervensi pemerintah.

“Tapi alhamdulillah setelah intervensi yang kuat dan komitmen kita bersama, angkanya hanya menyentuh Rp155 triliun. Itu sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya,” tegasnya.

Ivan juga mengungkapkan bahwa profil pemain judi daring di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya mayoritas pemain adalah masyarakat berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan, kini jumlahnya menurun hingga 67,92 persen dibandingkan tahun 2024. Secara keseluruhan, jumlah pemain berkurang 68,32 persen.

“Penurunan signifikan ini menjadi bukti konkret keberhasilan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari jerat dan kecanduan terhadap judi daring,” katanya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah terus memperkuat langkah pemblokiran situs judi daring. Sejak 20 Oktober 2024 hingga awal November 2025, Kemkomdigi telah menutup 2.458.943 situs, konten, dan file sharing bermuatan judi.

“Kami juga mengirimkan 23.604 rekening ke PPATK untuk segera ditindaklanjuti, karena rekening menjadi leher dari perilaku kejahatan di internet,” jelasnya.

Keberhasilan pemerintah dalam menekan transaksi judi daring ini menjadi bukti nyata dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan hukum dan menjaga ruang digital tetap bersih.
Kolaborasi antarlembaga akan terus diperkuat agar masyarakat semakin terlindungi dari bahaya perjudian digital yang merusak ekonomi dan moral bangsa. ****

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperkuat langkah konkret dalam upaya pemberantasan praktik perjudian daring yang kini dinilai telah berkembang menjadi persoalan lintas sektor dan mengancam ketahanan sosial serta ekonomi nasional.

Judi daring bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap stabilitas moral, finansial, dan keamanan digital masyarakat. Karena itu, pemerintah berkomitmen menanganinya secara sistematis melalui strategi nasional yang komprehensif, melibatkan lintas kementerian dan lembaga negara.

Pemerintah saat ini sedang menyusun rekomendasi kebijakan nasional yang akan menjadi fondasi strategi jangka panjang bagi penegakan hukum di ruang digital. Langkah ini diharapkan menjadi arah kebijakan baru dalam memperkuat ketahanan siber nasional, sekaligus memastikan ruang digital Indonesia terbebas dari aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menjelaskan, Komdigi aktif menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan melalui forum-forum diskusi publik yang melibatkan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

“Forum hari ini memiliki makna strategis, bukan hanya untuk berbagi pandangan, tetapi juga menjadi masukan yang konstruktif dan komprehensif dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat,” ujar Alexander.

Menurutnya, pendekatan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan karena persoalan judi daring tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan melalui sinergi lintas sektor yang kuat.

Alexander menambahkan, Komdigi mencatat telah menangani lebih dari 2,4 juta konten terkait judi daring sejak Oktober 2024 hingga awal November 2025. Mayoritas konten tersebut berasal dari situs dan alamat IP yang beroperasi secara ilegal, sementara sebagian lainnya ditemukan di platform media sosial seperti Meta, YouTube, dan Telegram.

Kemudian, data PPATK menunjukkan hasil signifikan. Nilai transaksi judi daring pada periode Januari–Oktober 2025 turun drastis menjadi Rp155 triliun, dari Rp359 triliun pada tahun sebelumnya.

Angka ini menunjukkan efektivitas penegakan hukum dan kebijakan pemblokiran masif yang dilakukan pemerintah bersama lembaga terkait.

Lebih lanjut, Alexander menekankan bahwa pemberantasan judi daring tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga memerlukan dukungan moral dan sosial dari seluruh elemen masyarakat.

Dengan demikian, strategi nasional yang tengah disusun bukan hanya berfokus pada aspek hukum dan teknologi, tetapi juga pada dimensi sosial dan kultural bangsa Indonesia.

*) Oleh: Debora Amanda

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital telah membuka berbagai peluang positif bagi masyarakat Indonesia. Namun, di balik kemajuan itu, muncul pula ancaman serius berupa penyebaran judi daring yang semakin masif dan sulit dikendalikan. Judi daring bukan hanya persoalan moral, tetapi juga ancaman sosial dan ekonomi yang berpotensi merusak generasi muda. Pemerintah menyadari urgensi persoalan ini dan bergerak cepat melakukan langkah konkret untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari bahaya perjudian digital yang kian meluas. Upaya tegas dan menyeluruh kini menjadi prioritas, dengan pendekatan teknologi, hukum, serta kerja sama lintas lembaga.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan langkah luar biasa dalam memerangi judi daring melalui pemblokiran massal di dunia digital. Dalam kurun waktu singkat, yakni antara 20 Oktober hingga 2 November 2025, pemerintah berhasil memblokir sebanyak 2.458.934 konten dan situs yang terindikasi terkait judi daring, termasuk sekitar 2,1 juta situs yang secara aktif menyebarkan praktik perjudian digital. Langkah ini tidak hanya mencerminkan keseriusan pemerintah, tetapi juga memperlihatkan kemampuan negara dalam memanfaatkan kekuatan siber untuk menegakkan hukum dan melindungi ruang digital nasional. Menkomdigi menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang bersih, sehat, dan produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain memblokir situs dan konten, pemerintah juga menargetkan aspek finansial dari jaringan judi daring yang selama ini menjadi sumber utama perputaran uang ilegal. Meutya Hafid mengungkapkan bahwa sebanyak 23.604 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi daring telah dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk ditindaklanjuti. Langkah ini menegaskan bahwa pemberantasan judi daring tidak cukup hanya dengan menutup akses digital, tetapi juga harus memutus rantai finansial yang menopang operasional kejahatan tersebut. Dengan menggandeng PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, serta aparat penegak hukum, pemerintah berupaya menutup semua celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku judi daring untuk beroperasi.

Lebih jauh, pemerintah juga menyoroti penyebaran konten judi daring di berbagai platform besar seperti Meta, Google, YouTube, Telegram, TikTok, LINE, hingga App Store. Menkomdigi menjelaskan, di platform file sharing ditemukan lebih dari 123 ribu konten bermuatan judi daring, di Meta sekitar 106 ribu, di Google dan YouTube 41 ribu, X (Twitter) 18.600, Telegram 1.942, TikTok 1.138, LINE 14, dan bahkan tiga konten ditemukan di App Store. Pemerintah meminta semua penyelenggara platform digital untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal atau self-censor terhadap konten yang berpotensi memfasilitasi judi daring. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan digital yang terus mencari celah di berbagai platform global.

Kementerian Komunikasi dan Digital juga menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi kejahatan siber lintas batas ini. Menteri Meutya Hafid menyampaikan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perlunya sinergi global dalam mengatasi praktik ilegal di dunia maya. Mengingat banyaknya situs judi daring yang beroperasi dari luar negeri, kerja sama dengan lembaga internasional dan platform global menjadi kunci keberhasilan dalam menekan penyebaran konten berbahaya ini. Pemerintah berupaya tidak hanya menjadi reaktif, tetapi juga proaktif dalam membangun sistem pertahanan digital nasional yang kuat, berbasis pada teknologi deteksi dini dan analisis big data.

Dari sisi penegakan hukum dan ekonomi, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan hasil positif dari langkah tegas pemerintah. Menurutnya, terdapat penurunan signifikan transaksi judi daring, dari Rp359 triliun sepanjang 2024 menjadi Rp155 triliun hingga kuartal III 2025, atau turun sekitar 57 persen. Penurunan ini mencerminkan efektivitas kolaborasi antara Kemenkomdigi, PPATK, OJK, dan aparat penegak hukum dalam menekan aktivitas perjudian digital di Indonesia. Selain berdampak pada penurunan transaksi ilegal, keberhasilan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi dan moral masyarakat melalui pendekatan digital yang terukur dan berkelanjutan.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif. Pemblokiran massal disertai dengan kampanye literasi digital yang mendorong masyarakat agar lebih waspada terhadap bahaya judi daring. Generasi muda, sebagai kelompok pengguna internet terbesar, menjadi fokus utama dari upaya ini. Pemerintah terus mengajak masyarakat untuk memanfaatkan ruang digital sebagai sarana produktif untuk belajar, berinovasi, dan berkarya bukan untuk terjerumus ke dalam aktivitas destruktif seperti perjudian daring. Sinergi antara kebijakan tegas dan pendekatan edukatif inilah yang menjadikan strategi pemerintah semakin komprehensif dan berorientasi jangka panjang.

Upaya pemerintah ini juga mencerminkan visi besar menuju ketahanan digital nasional, di mana ruang siber Indonesia harus bebas dari kejahatan yang mengancam moral, ekonomi, dan keamanan publik. Judi daring telah terbukti menjerat banyak kelompok rentan, termasuk anak muda, ibu rumah tangga, hingga masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dalam konteks ini, kebijakan pemblokiran massal bukan sekadar bentuk penegakan hukum, tetapi juga bagian dari perlindungan sosial. Dengan menghapus jutaan situs dan konten judi daring, pemerintah sedang membangun fondasi moral bangsa yang lebih kokoh di tengah arus digitalisasi global.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.