Arsip Tahunan: 2025

Oleh : Adisti Dwikirana )*

Kemajuan teknologi yang pesat seharusnya membawa manfaat besar bagi kehidupan masyarakat. Namun, di balik kemudahan akses digital, tersembunyi ancaman yang menjerat jutaan orang tanpa pandang usia: judi daring. Aktivitas ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan kehidupan sosial, menggerogoti ekonomi keluarga, dan menimbulkan luka psikologis yang mendalam. Dalam situasi ini, literasi digital menjadi senjata paling penting untuk menyelamatkan masyarakat dari jebakan digital yang mematikan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, nilai transaksi yang berkaitan dengan aktivitas judi daring mencapai ratusan triliun rupiah. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa dana tersebut sebagian besar mengalir ke luar negeri melalui jaringan keuangan ilegal lintas batas. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan kebocoran ekonomi nasional, tetapi juga memperlihatkan betapa masifnya kejahatan siber yang menyusup ke dalam ruang digital masyarakat Indonesia. Judi daring, yang sering dimulai dari rasa penasaran atau ajakan teman, ternyata menjadi pintu masuk ke dalam sistem ekonomi gelap yang menghisap sumber daya bangsa.

Lebih jauh dari angka kerugian ekonomi, korban judi daring menghadapi dampak sosial yang jauh lebih serius. Banyak orang kehilangan tabungan, kepercayaan diri, dan relasi sosial karena terjerat dalam kebiasaan berjudi yang tidak terkendali. Pola candu yang terbentuk membuat pelaku sulit keluar, bahkan setelah mengalami kerugian berulang. Di sisi lain, keluarga korban menjadi pihak yang paling menderita: hubungan suami-istri hancur, anak-anak terlantar, dan rumah tangga terjerumus dalam lingkaran kemiskinan baru yang disebabkan oleh perilaku digital destruktif.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melakukan upaya besar-besaran untuk menekan laju perjudian daring. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa jutaan situs dan konten bermuatan judi telah diblokir sejak awal tahun 2025. Namun, ia juga menegaskan bahwa pemblokiran teknis saja tidak cukup. Setiap kali satu situs ditutup, jaringan baru muncul dalam hitungan jam. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemberantasan judi daring tidak akan berhasil jika masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk menolak sejak awal. Di sinilah pentingnya literasi digital dan bukan sekadar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi kemampuan memahami risiko, mengenali manipulasi, dan mengendalikan diri di dunia maya.

Literasi digital juga berarti melatih masyarakat untuk berpikir kritis terhadap janji palsu dunia daring. Iklan “menang mudah” dan “cuan cepat” yang bertebaran di media sosial seringkali merupakan umpan psikologis untuk menarik orang masuk ke perangkap digital. Mereka yang memiliki pemahaman literasi rendah akan mudah percaya dan kehilangan kemampuan menilai risiko. Karena itu, kampanye literasi digital perlu diarahkan untuk menumbuhkan sikap skeptis terhadap semua bentuk ajakan instan yang berpotensi menjerumuskan.

Dari sisi kesehatan, dampak judi daring tidak kalah berbahaya. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, Dr. Irmansyah Putra, Sp.KJ, menjelaskan bahwa kecanduan judi daring termasuk dalam kategori gangguan perilaku serius. Seseorang yang kecanduan akan mengalami perubahan kimiawi di otak yang memicu sensasi kesenangan semu saat menang dan frustrasi berlebihan saat kalah. Pola naik-turun emosi inilah yang membuat pemain sulit melepaskan diri, meski sadar mengalami kerugian besar. Kemenkes mencatat, kasus gangguan kejiwaan akibat kecanduan digital meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir, dan sebagian besar terkait dengan aktivitas judi daring.

Dr. Irmansyah menilai, kecanduan semacam ini membutuhkan pendekatan pemulihan yang holistik: edukasi, konseling, dan dukungan sosial. Ia menekankan bahwa masyarakat tidak boleh menganggap enteng kecanduan digital, karena dampaknya bisa sama merusaknya dengan penyalahgunaan zat adiktif. Lebih dari itu, pencegahan harus dimulai sejak dini, di lingkungan keluarga dan sekolah. Anak-anak perlu diajarkan untuk mengenali bahaya konten digital yang menipu, serta memahami bahwa keberhasilan tidak datang dari keberuntungan instan, melainkan kerja keras dan integritas.

Selain peran pemerintah, masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral untuk menutup ruang bagi penyebaran judi daring. Lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku spekulatif justru memperkuat normalisasi perjudian di dunia digital. Media, tokoh agama, dan komunitas lokal harus aktif menyuarakan bahaya judi daring dalam bahasa yang mudah dipahami, agar pesan edukatif bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kita tidak sedang menghadapi sekadar pelanggaran hukum, melainkan fenomena sosial yang dapat menggerus generasi bangsa jika dibiarkan. Judi daring bukan hanya soal kehilangan uang, tetapi kehilangan kendali atas hidup. Literasi digital yang kuat akan menjadi benteng terakhir untuk mencegah masyarakat terjerumus lebih jauh dalam jurang digital yang menipu.

Generasi muda harus menjadi ujung tombak perubahan. Mereka yang paling akrab dengan teknologi harus juga menjadi yang paling sadar akan bahayanya. Menolak judi daring berarti menegakkan nilai-nilai kemanusiaan di dunia digital. Ini bukan sekadar pilihan pribadi, tetapi tanggung jawab sosial untuk menjaga masa depan bangsa dari kehancuran moral dan ekonomi. Mari berhenti sekarang — bukan karena takut rugi, tetapi karena kita memilih untuk hidup cerdas, sehat, dan bermartabat di tengah dunia yang serba digital.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat proses penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui penerapan sistem digital yang lebih terintegrasi. Langkah ini bertujuan memastikan bantuan tersalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan terhindar dari hambatan birokrasi maupun potensi penyimpangan.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa digitalisasi pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Sosial (Kesra) telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kenyamanan masyarakat saat menerima bantuan.

“Sekarang penerima bansos tidak harus antre mengular karena sudah menggunakan sistem undangan, dan pelayanannya pun cepat,” ujar Meutya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada penerima manfaat yang terlewat dalam proses distribusi bantuan.

“Tidak boleh ada satu pun yang tidak sampai kepada keluarga penerima manfaat. Termasuk tadi kalau orangnya tidak dapat hadir karena satu dan lain hal, bantuan akan diantar sampai ke rumahnya langsung,” tegasnya.

Transformasi digital juga didukung oleh PT Pos Indonesia sebagai pihak penyalur bansos. Perusahaan pelat merah itu kini telah berevolusi menjadi penyedia layanan logistik modern dengan dukungan sistem keuangan digital.

Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menjelaskan bahwa verifikasi penerima bantuan dilakukan melalui kode barcode dan aplikasi digital sehingga mempercepat proses pembayaran bantuan tanpa antrean panjang.

“Penerima bantuan cukup membawa surat undangan berbarcode dan identitas diri. Petugas kami akan memverifikasi melalui aplikasi, dan BLT akan langsung dibayarkan,” jelas Haris.

Ia menambahkan bahwa digitalisasi membuat proses verifikasi berlangsung otomatis dan real-time, sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih akurat serta meminimalkan peluang kesalahan data.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyoroti pentingnya kemudahan akses dalam pengajuan dan pemantauan bantuan sosial. Menurutnya, selama ini masih terdapat tantangan dalam memastikan bantuan diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan. Dengan digitalisasi, masyarakat yang merasa berhak dapat melakukan pengecekan maupun pengajuan secara mandiri.

“Melalui Bansos Digital ini, semua yang berhak menerima bantuan sosial dapat mengajukan permohonan. Selain itu, mereka juga bisa mengajukan protes jika merasa berhak tetapi ditolak dalam berbagai bantuan dari pemerintah. Tanpa harus menemui siapa pun, cukup dengan menekan handphone,” jelas menteri yang akrab disapa Gus Ipul.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Panjaitan, menekankan bahwa digitalisasi bansos bukan hanya soal penyaluran, tetapi juga pemantauan perkembangan kesejahteraan penerima bantuan.

“Para penerima bantuan akan terus dipantau agar taraf kesejahteraan meningkat. Seperti dalam program bantuan pendidikan atau pemberian modal usaha,” ucap Luhut.

Menurut Luhut, integrasi data bansos menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan kemiskinan secara menyeluruh. Digitalisasi memungkinkan pemerintah menyusun kebijakan yang lebih presisi berdasarkan analisis data penerima bantuan.

Upaya digitalisasi bansos menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat perlindungan sosial. Dengan proses yang lebih cepat, transparan, dan terukur, harapannya manfaat bantuan dapat mendorong peningkatan taraf hidup keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Jakarta – Pemerintah kembali menggulirkan kebijakan bantuan sosial sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat. Program ini diharapkan mampu meringankan beban kelompok rentan sekaligus menjaga stabilitas konsumsi nasional, terutama menjelang akhir tahun 2025.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Erwin Aksa menilai, penyaluran bansos pada kuartal IV ini merupakan langkah positif. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjaga daya beli mereka menjelang tutup tahun.

“Ini bisa membantu keluarga penerima manfaat memenuhi kebutuhan pokok mereka, terutama di periode Natal dan Tahun Baru yang biasanya mendorong inflasi musiman,” ujar Erwin.

Meski begitu, ia menekankan, bansos yang diberikan harus bertransformasi. Artinya, bansos dapat mendorong Masyarakat ke arah produktif.

“Misalnya melalui pendampingan usaha mikro atau pelatihan keterampilan bagi penerima manfaat,” terang dia.

Erwin meyakini, dengan pendekatan yang lebih produktif, dampak dari bantuan yang diberikan tidak akan berhenti seketika.

Dengan begitu, lanjut Erwin, maka dampak ekonominya bisa lebih berkelanjutan dan membantu masyarakat keluar dari kerentanan ekonomi.

Harapannya, bantuan sosial tidak lagi menjadi sekadar penyambung napas, tetapi menjadi tangga untuk naik kelas secara ekonomi. “Bukan sekadar bertahan di dalamnya,” pungkas Erwin.

Sejalan dengan Erwin, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai penyaluran bantuan akan memberikan dampak positif terhadap konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun, terutama lewat pemberian unconditional transfer payments seperti BLT Kesra.

“Itu akan memberikan daya ungkit yang lebih besar terhadap konsumsi rumah tangga dibandingkan bansos secara in-kind, karena rumah tangga dapat memanfaatkan aliran dana tersebut sesuai kebutuhan,” jelas David.

Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos), bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki ekonomi rendah pada kuartal IV tahun 2025. Bansos mencakup berbagai program mulai dari BLT Kesra, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunan (BPNT), Bantuan Pangan Beras, hingga Program Indonesia Pintar (PIP).

Bantuan pemerintah ini nantinya akan disalurkan melalui Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) meliputi BRI, BNI, Mandiri, dan BTN ke rekening penerima manfaat, juga melalui Kantor Pos Indonesia.

Oleh: Puteri Aruan*

Pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa dana bansos dimanfaatkan dengan tepat dan memberikan dampak jangka panjang. Bansos tidak lagi dipandang sebagai sekadar alat bantu sesaat, melainkan instrumen strategis yang menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup. Karena itu, pemerintah secara berkelanjutan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang cara menggunakan dana bansos secara optimal, produktif, dan sesuai kebutuhan dasar keluarga. Langkah ini menjadi bagian penting dari transformasi kebijakan sosial menuju pembangunan manusia yang mandiri dan berdaya saing.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah mengarahkan bansos ke dua jalur utama: perlindungan sosial dan pemberdayaan. Dalam pandangannya, bansos tetap berfungsi sebagai penopang kebutuhan dasar penerima manfaat, tetapi setelah kebutuhan dasar terpenuhi, masyarakat yang masih berada pada usia produktif akan diarahkan mengikuti program pemberdayaan. Ini dilakukan agar penerima bansos tidak terus bergantung pada bantuan, melainkan naik kelas secara ekonomi. Pemerintah ingin memastikan bahwa bansos menjadi katalisator peningkatan kesejahteraan, bukan sekadar bantuan rutin yang tidak memberikan perubahan struktural.

Upaya edukasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mengajarkan penggunaan dana untuk kebutuhan prioritas hingga mendorong penerima untuk memanfaatkannya sebagai modal usaha atau tambahan pendapatan. Pemerintah mengajak penerima bansos memprioritaskan pangan bergizi, biaya pendidikan, kesehatan keluarga, dan dukungan usaha kecil. Dengan edukasi ini, masyarakat semakin memahami bahwa bansos memberikan peluang memperbaiki kualitas hidup, dan penggunaannya harus diarahkan pada hal yang memberi nilai manfaat nyata. Pendekatan ini telah menunjukkan banyak keberhasilan, terutama pada keluarga penerima manfaat yang mampu membuka usaha, meningkatkan kesehatan anak, hingga memperbaiki kondisi tempat tinggal.

Pemerintah juga terus memperkuat integritas penyaluran bantuan. Dalam berbagai kesempatan, Gus Ipul menegaskan bahwa bansos harus diterima penuh oleh keluarga penerima manfaat tanpa pengurangan apa pun. Melalui pengawasan berlapis, penyaluran bansos dilakukan menggunakan bank-bank milik negara dan PT Pos Indonesia agar proses distribusi bisa diawasi secara transparan. Pemerintah juga sedang menyempurnakan data penerima manfaat melalui pemutakhiran sistem dan verifikasi lapangan, sehingga bansos benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang berhak. Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah agar dana negara digunakan dengan efektif.

Selain memperbaiki tata kelola penyaluran, pemerintah juga melakukan perluasan program bantuan untuk kelompok rentan. Salah satunya melalui skema Makan Bergizi Gratis yang akan menyasar lansia dan penyandang disabilitas mulai tahun depan. Program ini menunjukkan perhatian negara terhadap kelompok rentan yang membutuhkan dukungan jangka panjang. Pemerintah memastikan bahwa warga lanjut usia dan penyandang disabilitas yang tidak memiliki kemampuan mencari nafkah tetap mendapat perlindungan penuh dari negara.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa kebijakan bansos Indonesia sedang memasuki era baru yang jauh lebih progresif. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada memberikan bantuan, tetapi menciptakan sistem sosial yang membuat masyarakat tumbuh menjadi produktif. Paradigma lama yang bersifat karitatif kini berubah menjadi pemberdayaan jangka menengah dan panjang. Ia menyampaikan bahwa pemberdayaan merupakan langkah besar untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, inovatif, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam arah kebijakan ke depan, pemerintah menyiapkan skema sehingga penerima bansos jangka panjang hanya difokuskan bagi dua kelompok: lansia dan penyandang disabilitas. Sementara masyarakat produktif didorong untuk mengikuti berbagai program peningkatan ekonomi.

Muhaimin menilai bahwa perubahan ini menjadi bukti keseriusan negara menghapus kemiskinan secara permanen. Dengan strategi tersebut, masyarakat tidak lagi terjebak dalam ketergantungan terhadap bantuan, melainkan menjadi bagian dari pembangunan nasional. Pemberdayaan dilakukan melalui pendampingan usaha kecil, pelatihan keterampilan, sertifikasi kerja, dan penguatan akses terhadap pembiayaan. Pemerintah juga memastikan bahwa seluruh kementerian terkait bergerak bersama untuk memberikan intervensi secara menyeluruh.

Edukasi optimalisasi bansos menjadi elemen penting dalam keberhasilan strategi ini. Pemerintah secara aktif mendorong literasi keuangan bagi penerima manfaat agar mereka mampu mengelola bantuan dengan bijak. Menerima bansos bukan berarti pasif, tetapi justru melibatkan tanggung jawab moral menggunakan dana negara secara benar. Pemahaman ini terus disosialisasikan melalui pendamping sosial, aparat daerah, hingga kampanye publik agar masyarakat semakin sadar cara memaksimalkan manfaat bansos.

Pendekatan edukatif tersebut terbukti memperkuat dampak bansos terhadap peningkatan kesejahteraan. Banyak keluarga yang awalnya penerima manfaat kini memiliki usaha kecil, mampu memenuhi kebutuhan gizi anak, hingga memiliki tabungan darurat. Transformasi ini menunjukkan bahwa ketika edukasi berjalan, bansos bukan lagi bantuan sementara, melainkan langkah menuju kehidupan lebih baik.

Berbagai kebijakan di atas menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya hadir memberi bantuan, tetapi memberi jalan menuju kemandirian. Dengan sinergi pemberdayaan, transparansi penyaluran, dan edukasi pemanfaatan dana, Indonesia bergerak menuju sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan dan progresif. Bansos menjadi alat pembangunan manusia, bukan sekadar penyaluran anggaran. Jika strategi ini terus konsisten, maka cita-cita pemerintah untuk menciptakan masyarakat mandiri dan menghapus kemiskinan ekstrem bukan sekadar target, tetapi tujuan yang semakin nyata.

*Penulis merupakan Jurnalis ekonomi dan pemberdayaan masyarakat

Oleh : Irfan Aditya )*

Pemerintah terus menunjukkan keseriusan dalam memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Langkah terbarunya yang patut diapresiasi adalah pemutakhiran data penerima manfaat melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan sistem ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah bantuan digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Di era digital seperti sekarang, kebijakan ini bukan sekadar pembaruan teknis, tapi juga bagian dari revolusi data sosial yang bisa mengubah wajah perlindungan sosial Indonesia jadi jauh lebih akurat dan efisien.

Selama ini, salah satu tantangan utama dalam penyaluran bansos adalah ketidaktepatan data penerima, ada yang seharusnya mendapat tapi tidak terdaftar, ada pula yang sudah tidak memenuhi kriteria namun masih menerima. Kehadiran DTSEN jadi jawaban atas problem klasik tersebut. Melalui pemutakhiran data yang berkelanjutan, pemerintah mengintegrasikan berbagai sumber informasi, dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam satu sistem nasional yang sinkron dan real time.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan menerima hasil pemutakhiran data penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang dilaksanakan oleh petugas kabupaten/kota, pendamping daerah, Dinas Sosial, dan perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS). Pemutakhiran ini dilakukan untuk memastikan ketepatan penerima bantuan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk disalurkan BLTS kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desil 1 hingga 4 DTSEN.

Langkah pemutakhiran data ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola yang bersih dan akuntabel. Di era digital seperti sekarang, data menjadi aset strategis yang menentukan keberhasilan kebijakan sosial. Oleh karena itu, pemerintah terus mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi yang adaptif dan transparan. Melalui dashboard monitoring, proses distribusi bantuan dapat dipantau secara terbuka oleh publik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga memperkuat sistem agar kebijakan sosial memiliki dampak yang berkelanjutan.

Selain itu, pemutakhiran data ini melibatkan sinergi lintas sektor. Kementerian Sosial sebagai ujung tombak, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah. Pendekatan kolaboratif ini penting banget, karena setiap lapisan punya peran kunci dalam memastikan validitas data.

Yang menarik, DTSEN juga memanfaatkan teknologi digital terkini, mulai dari sistem verifikasi berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan), hingga integrasi dengan data kependudukan dan catatan sipil. Teknologi ini membantu mempercepat proses verifikasi dan meminimalkan potensi kesalahan manusia. Jadi, ketika bansos disalurkan, sistem bisa langsung memvalidasi apakah penerima memang memenuhi kriteria. Prosesnya cepat, aman, dan transparan. Tak heran kalau banyak pengamat menilai bahwa kebijakan ini merupakan lompatan besar menuju tata kelola bansos yang modern dan akuntabel.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengatakan, digitalisasi dalam penyaluran BLT Kesra ini merupakan bentuk komitmen pemerintah memberikan kemudahan kepada para penerima. Selain itu, digitalisasi ini juga sebagai upaya pemerintah untuk menjamin BLT sampai tepat sasaran, termasuk ke wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

Banyak daerah melaporkan peningkatan ketepatan penyaluran bantuan. Masyarakat pun mulai merasakan manfaatnya: mereka yang sebelumnya tidak terdata kini bisa mendapat akses ke berbagai program bantuan dari sembako, subsidi, hingga program pemberdayaan ekonomi. Kepercayaan publik terhadap program bansos pun meningkat karena sistem yang semakin terbuka dan bisa diawasi bersama.

Lebih dari sekadar administrasi, pemutakhiran data adalah fondasi untuk membangun sistem kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Data yang akurat membuat pemerintah bisa merancang program lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi dan sosial. Misalnya, jika terjadi bencana atau krisis ekonomi, pemerintah sudah punya peta penerima manfaat yang bisa langsung diaktivasi tanpa harus melakukan pendataan ulang. Inilah bentuk nyata dari pemerintahan yang sigap, cerdas, dan berorientasi pada hasil.

Ke depan, DTSEN juga diharapkan bisa jadi basis bagi integrasi program-program sosial lintas kementerian. Jadi, satu data ini bukan cuma untuk bansos, tapi juga untuk pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Dengan begitu, pembangunan manusia Indonesia bisa berjalan lebih selaras dan terarah. Tidak ada lagi tumpang tindih program atau bantuan yang menumpuk di satu pihak sementara pihak lain tertinggal. Semua berbagi data, semua bekerja untuk satu tujuan: kesejahteraan masyarakat.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah bukan hanya menyalurkan bantuan, tapi juga memperkuat sistem di baliknya. Transparansi, akurasi, dan efisiensi jadi kunci utama. Dengan pemutakhiran data, harapannya setiap kebijakan sosial punya pijakan kuat di atas data yang valid dan terintegrasi. Inilah wujud nyata dari semangat tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Karena pada akhirnya, keberhasilan program bansos bukan diukur dari seberapa besar dana yang digelontorkan, tapi dari seberapa besar dampak nyata yang dirasakan rakyat.

)* Pengamat kebijakan publik

JAKARTA — Dukungan terhadap rencana pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terus menguat. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa secara hukum maupun moral, tidak ada lagi halangan bagi pemerintah untuk memberikan penghargaan tersebut.

“Periode yang lalu, MPR telah menulis surat yang menyatakan bahwa mempersilakan kepada Presiden, dalam hal ini pemerintah, untuk memberi penghargaan kepada mantan Presiden Soeharto, karena yang bersangkutan dianggap telah selesai menjalani proses hukum, baik pidana maupun perdata,” ujar Muzani.

Ia menambahkan, kontribusi besar Soeharto terhadap bangsa menjadi dasar kuat pemberian gelar tersebut. “Kemudian, yang bersangkutan dianggap telah memberi kontribusi dan jasa kepada bangsa yang begitu besar, sehingga tidak ada halangan bagi pemerintah untuk memberi penghargaan kepada mantan Presiden Soeharto,” jelas Muzani.

Menurutnya, jasa Soeharto tidak hanya pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga dalam menjaga rekonsiliasi dan kebersamaan bangsa pasca-konflik politik. “Jadi, baik pidana ataupun perdata, Pak Harto dianggap telah menjalani proses itu dan dinyatakan layak untuk mendapat gelar atas jasa-jasanya untuk rekonsiliasi, untuk kebersamaan, untuk persatuan bangsa dan negara,” ujarnya.

Sementara itu, peneliti dan Wakil Direktur Intelligence and National Security Studies (INSS), Yusup Rahman Hakim, menilai bahwa penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional sebaiknya ditempatkan dalam kerangka sejarah yang utuh. Ia menyebut, sejumlah kebijakan Soeharto memiliki dampak besar terhadap pembangunan jangka panjang bangsa.

“Pembangunan sekolah secara masif pada awal 1970-an, reformulasi struktur perencanaan pembangunan serta modernisasi pertanian pada dekade 1980-an merupakan bagian dari proses nation-building yang membentuk fondasi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini,” kata Yusup.

Ia menambahkan, pengakuan terhadap jasa Soeharto tidak berarti meniadakan kritik. “Sejarah harus dicatat lengkap, dengan capaian dan konsekuensinya. Dari sanalah bangsa ini belajar,” ujarnya.

Menurut Yusup, pembacaan sejarah secara berimbang akan mencerminkan kedewasaan bangsa dalam berdemokrasi. “Diskusi mengenai Soeharto sebagai pahlawan nasional sah untuk dibahas selama penilaiannya berpijak pada data, bukan sekadar opini yang saling menegasikan,” tegasnya.***

Jakarta — Wacana penetapan Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional kembali mencuat setelah Kementerian Sosial Republik Indonesia mengusulkan nama tersebut kepada Dewan Gelar. Sejumlah tokoh keagamaan dan organisasi Islam besar di Indonesia menyampaikan dukungannya, seraya menegaskan pentingnya keteladanan sejarah dan penghargaan terhadap jasa pemimpin bangsa.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, menilai usulan tersebut sejalan dengan prinsip menghargai kontribusi besar para tokoh dalam perjalanan bangsa. Ia mengatakan bahwa bangsa Indonesia perlu mengambil pelajaran dari kebaikan masa lalu, tanpa mengabaikan proses evaluasi sejarah.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghormati jasa para pendahulunya. Kita perlu belajar dari kebaikan masa lalu dan mengambil hikmah dari kekurangannya. Dalam tradisi keilmuan Islam, ada kaidah penting: al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah, menjaga yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik,” ujar Gus Fahrur.

Ia menjelaskan bahwa Soeharto memiliki peran strategis dalam stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pada masa Orde Baru, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di Asia.

“Pak Harto berjasa besar dalam stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Di masa beliau, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru Asia dengan program pembangunan yang terencana dan stabilitas ekonomi serta keamanan yang tinggi,” jelasnya.

Gus Fahrur juga menyoroti kontribusi Soeharto dalam bidang sosial-keagamaan, termasuk pembangunan sarana ibadah di berbagai daerah.

“Pak Harto membangun ratusan masjid di seluruh Indonesia, tercatat sekitar 999 masjid dibangun atas prakarsa beliau. Beliau juga mendorong kerukunan antarumat beragama dan berperan penting dalam menjaga persatuan nasional pasca pemberontakan G30S/PKI,” ungkapnya.

Dukungan serupa disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad. Ia menilai Soeharto memiliki rekam jejak panjang dalam sejarah perjuangan nasional, jauh sebelum memimpin pemerintahan.

“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” kata Dadang.

Ia menegaskan salah satu peran penting Soeharto dalam perjuangan fisik kemerdekaan, yaitu pada Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia.

“Ketika kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik atau kepentingan apa pun, kecuali kepentingan bangsa dan negara, terlepas dari kekurangan dan kesalahan seseorang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), Jeje Zaenudin, menyampaikan bahwa Soeharto memiliki dedikasi panjang dalam menjaga keutuhan bangsa di masa-masa sulit pasca-revolusi.

“Sepanjang hidupnya, beliau mengabdikan diri untuk bangsa. Layak jika negara memberi penghargaan tertinggi,” ucap Jeje.

Usulan penetapan ini kini tengah menunggu hasil pembahasan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pemerintah menekankan bahwa proses penetapan pahlawan nasional dilakukan dengan kajian mendalam terhadap rekam jejak, kontribusi, dan dampaknya bagi negara.

Jika disetujui, Soeharto akan menjadi tokoh sejarah nasional lainnya yang diakui atas perannya dalam perjalanan panjang Indonesia sebagai negara merdeka, bersatu, dan berdaulat.

Continue Reading

Oleh: Dewi Siagian*

Dukungan terhadap pengusulan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional semakin meluas dan menguat dari berbagai lapisan masyarakat. Tokoh agama, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan menilai bahwa pengabdian Soeharto bagi bangsa tidak bisa disangkal, khususnya dalam bidang stabilitas nasional, pembangunan ekonomi, dan fondasi kemajuan negara di masa modern. Momentum Hari Pahlawan tahun ini mempertegas penghargaan bangsa terhadap jasa pemimpin bangsanya, dan sosok Soeharto kembali ditempatkan sebagai figur sejarah yang memiliki kontribusi nyata dalam perjalanan Republik Indonesia.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bidang keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, menegaskan dukungannya terhadap langkah Kementerian Sosial yang mengajukan nama Soeharto bersama tokoh-tokoh lain ke Dewan Gelar. Ia memandang bahwa Indonesia harus menjadi bangsa yang menghargai para pemimpinnya. Dalam pandangannya, sosok Soeharto berperan besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Pada masa kepemimpinannya, Indonesia bangkit sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di Asia, dengan situasi keamanan dan ekonomi yang stabil.

Nada serupa datang dari Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pustaka, Informatika, dan Digitalisasi, Dadang Kahmad, menilai Soeharto memiliki rekam jejak panjang dalam perjuangan bangsa sejak masa revolusi hingga era pembangunan nasional. Ia menegaskan bahwa kiprah Soeharto pada masa perang gerilya serta keterlibatannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan bukti bahwa Soeharto adalah bagian dari proses mempertahankan kedaulatan Indonesia. Selain itu, keberhasilan membawa Indonesia mencapai swasembada beras pada era 1980-an, program Keluarga Berencana, serta pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), menjadi bukti konkret dari keberhasilan kepemimpinannya.

Dukungan serupa hadir dari kalangan akademisi. Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menilai pengabdian Soeharto layak diabadikan dalam sejarah bangsa. Ia menyampaikan bahwa lebih dari 30 tahun memimpin negara, Soeharto telah membawa Indonesia melewati masa-masa sulit dan berhasil menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa itu melaju positif, inflasi dapat dikendalikan, dan banyak wilayah mulai tersentuh pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa.

Dari sudut pandang sejarah dan hukum, sejumlah akademisi juga menilai Soeharto memenuhi persyaratan penganugerahan kepahlawanan berdasarkan ketentuan resmi negara. Sejarawan Universitas Gadjah Mada, Dr. Agus Suwignyo, memaparkan bahwa secara kriteria administratif maupun kontribusi perjuangan, nama Soeharto masuk dalam kategori tokoh bangsa yang layak dipertimbangkan. Ia menjelaskan bahwa Soeharto memiliki kontribusi besar dalam mempertahankan kemerdekaan, antara lain melalui Serangan Umum 1 Maret 1949 dan operasi pembebasan Irian Barat. Dalam pandangannya, sejarah tidak bisa dibaca secara hitam putih, karena setiap tokoh memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Namun kontribusi Soeharto dalam sejarah perjuangan bangsa merupakan fakta yang tidak dapat dihapus.

Pengajuan nama Soeharto sebagai Pahlawan Nasional juga datang dari jalur resmi pemerintahan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa usulan pengangakatan Soeharto berasal dari masyarakat dan telah memenuhi ketentuan administratif untuk diajukan ke Dewan Gelar. Proses seleksi yang ketat menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek, tetapi melalui penilaian edukatif, historis, dan moral.

Dukungan Ormas Islam juga semakin memperkuat legitimasi tersebut. Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA), Aminullah Siagian, menilai bahwa penghargaan terhadap tokoh bangsa bukan sekadar simbol, tetapi pengakuan atas kontribusi besar terhadap fondasi ekonomi dan stabilitas nasional. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menilai tokoh hanya dari perbedaan politik atau perspektif masa lalu, karena sejarah bangsa harus dibaca secara adil dan komprehensif. Dalam pandangannya, pembangunan infrastruktur, stabilitas harga sembako, perhatian terhadap petani dan nelayan, serta kemandirian pangan pada masa Orde Baru merupakan pencapaian yang dirasakan oleh banyak lapisan masyarakat.

Pandangan serupa juga datang dari sejumlah tokoh pemerintahan. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menegaskan bahwa Soeharto telah memenuhi syarat akademik dan historis sebagai pahlawan nasional. Ia menjelaskan bahwa persyaratan tersebut mencakup riwayat hidup, kontribusi terhadap bangsa, serta tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Nama Soeharto juga telah beberapa kali diajukan dalam kurun waktu berbeda oleh berbagai organisasi masyarakat, akademisi, dan tokoh agama, menunjukkan konsistensi dukungan dari masyarakat luas.

Selain Soeharto, pemerintah juga mengajukan sejumlah tokoh lain sebagai Pahlawan Nasional tahun ini, termasuk Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, Jenderal (Purn) M. Jusuf, Ali Sadikin, KH Bisri Syansuri, hingga Syaikhona Kholil Bangkalan. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa terus berupaya menghormati para pendiri, pejuang, dan pemimpin yang memberikan hidupnya untuk Indonesia.

Momen Hari Pahlawan menjadi pengingat bahwa bangsa besar adalah bangsa yang menghargai pemimpinnya. Dukungan terhadap Soeharto sebagai Pahlawan Nasional mencerminkan kedewasaan bernegara dan keberanian dalam menilai sejarah secara jernih. Generasi muda diharapkan dapat mengambil teladan dari ketegasan, keberanian, dan orientasi pembangunan yang pernah diwujudkan pada masa kepemimpinan Soeharto.

Penghargaan ini bukan penghapus sejarah, tetapi penghormatan terhadap kontribusi nyata bagi bangsa. Dengan semakin banyak tokoh agama dan akademisi menyatakan dukungan, pengusulan ini semakin memperkuat harapan bahwa bangsa Indonesia siap berdamai dengan sejarah dan memberikan penghargaan terbaik kepada putra-putri terbaiknya.

*Penulis merupakan Jurnalis bidang HAM

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Menjelang peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November, dukungan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terus mengemuka. Berbagai kalangan, termasuk ulama dan akademisi, menilai bahwa Soeharto adalah sosok pemimpin yang memiliki jasa besar bagi bangsa Indonesia, baik dalam perjuangan kemerdekaan maupun dalam pembangunan nasional.

Pernyataan dukungan datang dari Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang menekankan peran besar Soeharto sejak masa revolusi kemerdekaan. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dadang Kahmad, menegaskan bahwa Soeharto berperan penting dalam serangan 1 Maret 1949 dan sejak saat itu telah menunjukkan dedikasi tinggi untuk menjaga kedaulatan negara.

Muhammadiyah menilai bahwa pencapaian Soeharto tidak hanya terbatas pada masa revolusi, tetapi juga terlihat dalam program-program pembangunan yang ia jalankan selama menjadi presiden.

Selama kepemimpinan Soeharto, berbagai program pembangunan dilaksanakan secara terstruktur melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Program tersebut membawa dampak signifikan bagi stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan nasional.

Pencapaian Indonesia pada era 1980-an, seperti swasembada beras dan keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang menekan laju pertumbuhan penduduk, menjadi bukti nyata dari kepemimpinan yang berpihak pada kepentingan bangsa. Dadang menegaskan bahwa dalam menilai jasa kepahlawanan seseorang, perbedaan politik atau kepentingan pribadi seharusnya tidak menjadi pertimbangan utama. Yang lebih penting adalah kontribusi nyata terhadap kemajuan negara.

Dukungan serupa juga datang dari dunia akademik. Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof. Marsuki, menilai bahwa Soeharto layak mendapatkan gelar pahlawan nasional, terlepas dari kontroversi yang mungkin berkembang di masyarakat.

Masa kepemimpinan Soeharto selama hampir 32 tahun ditandai dengan pembangunan infrastruktur yang masif dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Inflasi terkendali, stabilitas ekonomi terjaga, dan Indonesia saat itu dikenal sebagai “macan Asia” karena performa ekonomi yang menonjol di kawasan.

Marsuki menambahkan bahwa keputusan Soeharto untuk mengundurkan diri pada 1998, meskipun di tengah tekanan publik, menunjukkan tanggung jawabnya sebagai kepala negara. Pengunduran diri dilakukan secara terbuka sesuai aturan yang berlaku dan menghormati aspirasi masyarakat.

Terdapat perbedaan pendapat yang muncul di masyarakat terkait gelar pahlawan untuk Soeharto, namun perlu ditekankan bahwa pertimbangan Dewan Gelar Tanda Kehormatan akan menjadi acuan resmi dalam pengambilan keputusan. Masukan dari berbagai pihak akan dijadikan referensi bersama dalam menentukan kelayakan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Di Pulau Bali, sejumlah akademisi juga menegaskan bahwa sejarah tidak boleh dilupakan. Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Dwijendra, Ni Made Adi Novayanti, menilai bahwa pencapaian Soeharto selama memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade menunjukkan kontribusi besar bagi bangsa.

Meskipun wacana ini menuai pro dan kontra, pengakuan terhadap jasa Soeharto penting untuk menjaga nilai sejarah bangsa. Sehingga, perlu adanya peran media dalam menyikapi isu tersebut secara positif, agar tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan persatuan.

Senada dengan Nova, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, I Gede Nandya Oktora, menyatakan bahwa bangsa yang besar tidak boleh melupakan jasa para pemimpinnya, termasuk Soeharto, yang dikenal sebagai bapak pembangunan nasional.

Konteks dukungan ini menjadi lebih relevan dalam situasi terkini, di mana pemerintah yang saat ini dipimpin Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penguatan identitas nasional dan pengakuan terhadap tokoh-tokoh yang berjasa bagi bangsa.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menyampaikan usulan agar Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional, dan Presiden Prabowo menerima aspirasi tersebut dengan mempertimbangkan mekanisme formal yang berlaku. Langkah ini menunjukkan sinergi antara aspirasi publik, partai politik, dan pemerintah dalam menilai jasa para pendahulu bangsa.

Sejumlah pengamat menilai bahwa pengakuan terhadap Soeharto sebagai pahlawan nasional akan menjadi momentum penting bagi bangsa untuk menghargai jasa pemimpin terdahulu tanpa mengabaikan konteks sejarah. Upaya ini sejalan dengan semangat Hari Pahlawan yang tidak hanya memperingati perjuangan fisik, tetapi juga jasa nyata dalam pembangunan bangsa.

Selain itu, penilaian objektif terhadap kepemimpinan Soeharto dapat menjadi refleksi bagi generasi muda tentang pentingnya stabilitas, pembangunan berkelanjutan, dan kepemimpinan yang visioner.

Seiring berjalannya proses administrasi dan pertimbangan resmi Dewan Gelar Tanda Kehormatan, dukungan dari ulama dan akademisi menunjukkan adanya konsensus bahwa jasa Soeharto bagi Republik Indonesia tidak bisa diabaikan. Pendekatan yang objektif dan berbasis fakta sejarah ini menjadi fondasi penting bagi pengambilan keputusan yang adil dan kredibel.

Dengan segala pencapaian dan jasa yang telah ditorehkan, dukungan dari berbagai kalangan ini semakin memperkuat wacana agar Soeharto diakui sebagai pahlawan nasional. Sejarah membuktikan bahwa Soeharto tidak hanya hadir sebagai pemimpin pada masa sulit bangsa, tetapi juga membawa Indonesia menuju stabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan.

Dalam konteks ini, langkah pemerintah untuk mempertimbangkan gelar pahlawan bagi Soeharto dapat dipandang sebagai penghormatan terhadap jasa seorang tokoh besar yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi Republik Indonesia.

)*Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November, pemerintah bersama berbagai elemen masyarakat menyerukan kewaspadaan terhadap upaya provokasi dan disinformasi yang dapat mengganggu semangat persatuan nasional. Momentum bersejarah ini dipandang sebagai saat untuk memperkuat nilai kebangsaan, gotong royong, serta kepedulian sosial yang menjadi warisan para pahlawan bangsa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya meneladani tiga nilai utama para pahlawan, yaitu kesabaran, pengabdian tanpa pamrih, dan pandangan jauh ke depan.

“Kesabaran dan keteguhan para pahlawan adalah pelajaran berharga bagi kita. Mereka sabar menuntut ilmu, sabar menghadapi perbedaan, dan sabar menunggu momentum perjuangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, para pahlawan tidak pernah berjuang untuk kepentingan pribadi, melainkan mengabdi kepada rakyat setelah kemerdekaan diraih.

Menurut Saifullah, pengabdian tanpa pamrih merupakan warisan penting yang harus dihidupkan agar generasi masa kini tidak terjebak pada sikap individualistik.

“Para pahlawan berjuang bukan untuk dirinya, tetapi untuk generasi yang belum mereka kenal. Itulah keagungan sejati,” tegasnya.

Senada dengan itu, Persatuan Purnawirawan Polri mengingatkan bahwa Hari Pahlawan bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan ajang meneguhkan solidaritas dan kepedulian sosial.

Ketua PP Polri Daerah Metro Jaya, Irjen Pol (P) Mudji Waluyo, menyampaikan bahwa semangat membantu sesama adalah bentuk nyata dari perjuangan.

“Hari Pahlawan bukan hanya mengenang masa lalu, tetapi terus menebar nilai pengabdian dan saling peduli,” ujarnya.

Semangat menjaga perdamaian jelang Hari Pahlawan juga menggema di daerah. Pemerintah Kota Palangka Raya menilai bahwa pahlawan masa kini adalah mereka yang bekerja untuk kemajuan bangsa melalui inovasi dan kontribusi sosial.

Pj Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menuturkan bahwa semangat kepahlawanan perlu ditanamkan dalam setiap langkah kehidupan yang dimulai dari hal-hal kecil.

“Mari kita tanamkan semangat kepahlawanan dalam setiap langkah, mulai dari hal kecil, demi kemaslahatan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), tema nasional “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan” diterjemahkan ke dalam aksi nyata untuk memperkuat solidaritas dan mencegah perpecahan.

Plt Kepala Dinas Kominfo Sergai, Drs. Dimas Kurnianto, SH, MM, M.SP, menegaskan bahwa Hari Pahlawan harus menjadi momen menjaga warisan perjuangan di tengah tantangan ideologis dan arus provokasi.

Ia juga menekankan pentingnya literasi digital dan edukasi kebangsaan untuk membangun daya tahan masyarakat terhadap isu-isu pemecah belah.

“Para pahlawan telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan. Tugas kita hari ini adalah mempertahankan hasil perjuangan itu dari segala bentuk ancaman yang ingin merusak persatuan,” tegasnya. #