Arsip Tahunan: 2025

Jakarta — Menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025, pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

Momentum Hari Pahlawan diharapkan tidak hanya menjadi ajang mengenang jasa para pejuang, tetapi juga memperkuat semangat kebangsaan dan persaudaraan di tengah masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan bahwa semangat kepahlawanan harus tercermin dalam sikap bijak menghadapi berbagai isu yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

“Menjelang Hari Pahlawan, mari kita wujudkan nilai perjuangan dengan menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar,” ujar Mensesneg.

Ia juga menekankan bahwa tantangan generasi saat ini bukan lagi perang fisik, melainkan menjaga persatuan di tengah arus digitalisasi dan perbedaan pandangan.

“Pahlawan masa kini adalah mereka yang mampu menjaga kedamaian, menebarkan kebaikan, serta memperkuat semangat gotong royong di lingkungan masing-masing,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa aparat keamanan siap menjaga stabilitas dan kenyamanan masyarakat dalam menyambut peringatan Hari Pahlawan.

“Kami telah menyiapkan langkah antisipatif agar situasi tetap aman dan damai. Namun yang terpenting adalah peran aktif masyarakat dalam menolak provokasi dan menyebarkan pesan persaudaraan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, semangat Hari Pahlawan harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Mari bersama menjaga kondusivitas, menghormati jasa para pahlawan, dan melanjutkan perjuangan mereka dengan menjaga keamanan serta persaudaraan di masyarakat,” pungkas Jenderal Listyo.

Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk mengisi Hari Pahlawan dengan kegiatan positif, seperti gotong royong, upacara penghormatan, dan aksi sosial. Semangat perjuangan para pahlawan diharapkan menjadi pengingat bahwa Indonesia berdiri kokoh karena persatuan dan kesadaran kolektif untuk menjaga kedamaian.

Oleh : Andhika Pratama

Peringatan Hari Pahlawan 10 November menjadi momentum refleksi bangsa Indonesia kembali diingatkan akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan atau rutinitas upacara bendera, melainkan momentum reflektif untuk meneguhkan kembali semangat kebangsaan, menghargai jasa para pahlawan, serta menanamkan nilai-nilai perjuangan di tengah tantangan zaman yang kian kompleks.

Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi, KH. Ujang Hamdun mengajak seluruh lembaga pendidikan dan instansi untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan dengan menjaga persatuan dan kesatuan.

Hari Pahlawan menjadi pengingat betapa mahalnya harga kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Peristiwa Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya menjadi simbol keberanian dan solidaritas rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang suku, agama, dan status sosial yang bersatu menghadapi penjajah. Semangat gotong royong, rela berkorban, dan pantang menyerah menjadi kekuatan utama yang mengantar bangsa ini menuju kemerdekaan. Kini, semangat itu perlu kita hidupkan kembali dalam konteks yang lebih modern: menjaga keutuhan bangsa dari ancaman perpecahan, polarisasi sosial, dan disintegrasi nasional.

Seperti disampaikan oleh berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), peringatan Hari Pahlawan hendaknya dijadikan momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dan menghindari upaya-upaya yang dapat memecah belah bangsa. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menegaskan bahwa semangat kepahlawanan masa kini adalah semangat memberantas kebodohan, melawan kemiskinan, dan mencegah perpecahan yang menggerus nilai-nilai kebangsaan.

Pesan serupa juga disampaikan dalam sejumlah kegiatan peringatan Hari Pahlawan di berbagai daerah. Pemerintah Kota Singkawang, misalnya, mengangkat tema “Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan” yang menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal sosial bangsa menghadapi tantangan global. Nilai-nilai luhur para pahlawan diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam mengisi kemerdekaan dengan karya dan dedikasi.

Dalam konteks kekinian, tantangan terbesar dalam menjaga persatuan tidak lagi datang dari penjajah bersenjata, melainkan dari dinamika sosial yang berkembang pesat di era digital. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang berbagi informasi dan inspirasi, kerap disalahgunakan untuk menyebarkan disinformasi, ujaran kebencian, serta konten yang memecah belah masyarakat.

Karena itu, menjaga persatuan di era digital berarti pula menjaga etika dalam bermedia. Generasi muda sebagai pengguna internet terbesar perlu menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi positif, menolak provokasi, serta menghargai perbedaan pandangan.

Bagi bangsa yang besar seperti Indonesia, kesatuan dan persatuan bukan hanya simbol moral, melainkan juga strategi keamanan nasional. Kohesi sosial yang kuat adalah benteng pertahanan pertama terhadap ancaman nonmiliter, mulai dari radikalisme, disinformasi, hingga intervensi asing.

Dalam konteks hubungan internasional, bangsa yang bersatu akan lebih disegani dan memiliki posisi tawar yang kuat di mata dunia. Sebaliknya, bangsa yang rapuh oleh konflik internal akan mudah dipengaruhi dan kehilangan arah. Oleh karena itu, memperkuat persatuan menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya kedaulatan nasional yang tangguh dan stabilitas regional yang berkelanjutan.

Nilai-nilai kepahlawanan juga dapat diaktualisasikan melalui sinergi lintas sektor. Pemerintah, aparat keamanan, akademisi, dan masyarakat sipil perlu bahu-membahu menghadapi tantangan masa kini, mulai dari krisis energi, perubahan iklim, hingga ketahanan pangan. Semangat gotong royong yang diwariskan para pahlawan harus menjadi energi sosial baru untuk mengatasi masalah bersama secara inklusif.

Menjaga persatuan tidak selalu berarti melakukan hal besar. Ia dapat dimulai dari tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari, menghargai perbedaan pendapat, membantu sesama tanpa memandang latar belakang, hingga membangun suasana kerja yang harmonis. Dalam dunia kerja, termasuk di lingkungan pemerintahan dan aparatur sipil negara, semangat persatuan dapat diwujudkan melalui profesionalisme, integritas, dan semangat melayani. PNS yang bekerja dengan hati dan rasa tanggung jawab sejatinya telah menjadi pahlawan masa kini pahlawan yang menjaga kepercayaan publik dan memperkuat sendi-sendi keutuhan bangsa.

Penting untuk diingat bahwa persatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Justru, keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan yang memperkuat identitas nasional. Persatuan yang sejati adalah persatuan yang menghargai perbedaan, membuka ruang dialog, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan universal.

Seperti disampaikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, Hari Pahlawan harus menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus bersatu dan membantu sesama tanpa sekat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, warga Indonesia adalah bagian dari satu tubuh besar bernama Indonesia yang kekuatannya terletak pada kebersamaan.

Memperingati Hari Pahlawan tahun ini, marilah kita meneguhkan kembali tekad untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita masing-masing. Bukan lagi dengan bambu runcing, tetapi dengan kerja nyata, dedikasi, dan kolaborasi lintas generasi. Sebab, semangat pahlawan sejati adalah semangat yang tidak pernah padam, yang hidup dalam setiap langkah anak bangsa yang mencintai tanah airnya dengan tulus.

Hari Pahlawan bukan hanya waktu untuk mengenang, melainkan juga saat untuk berbuat. Mari kita jadikan momentum ini sebagai gerakan kolektif untuk menjaga persatuan, memperkuat keadilan sosial, dan mewujudkan cita-cita Indonesia maju yang berdaulat, adil, dan makmur.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Yolanda Pradhanty )*

Menjelang peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November, semangat untuk menjaga ketertiban dan keamanan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Momentum bersejarah ini bukan hanya ajang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya rasa tanggung jawab warga negara terhadap kedamaian dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Dalam konteks ini, sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat memegang peranan penting dalam memastikan suasana yang aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah Indonesia.

Polda Metro Jaya menjadi salah satu contoh nyata bagaimana aparat kepolisian berkomitmen menjaga keamanan tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, menegaskan bahwa Polri senantiasa menghormati kebebasan berekspresi warga sepanjang dilakukan dengan tertib dan sesuai hukum. Pendekatan persuasif menjadi prioritas agar setiap kegiatan masyarakat berjalan damai, tanpa menimbulkan potensi gesekan sosial. Sikap ini menunjukkan kedewasaan institusi kepolisian dalam menyeimbangkan antara kebebasan sipil dan stabilitas publik.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menekankan pentingnya pengendalian diri dari peserta aksi dan para orator agar tidak mudah terprovokasi. Dalam pengamanan kegiatan di sekitar Gedung DPR/MPR RI, sebanyak 1.464 personel gabungan dikerahkan dengan instruksi tegas agar tidak membawa senjata api serta tetap mengutamakan dialog dan komunikasi humanis. Langkah ini mencerminkan pendekatan modern Polri yang mengedepankan perlindungan terhadap hak masyarakat sekaligus menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, peringatan Hari Pahlawan menjadi momen yang tepat bagi seluruh pihak untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga hasil partisipasi aktif warga.

Sementara itu, Polda Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan langkah strategis melalui audiensi antara Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Viktor T. Sihombing dengan para tokoh agama seperti Pendeta Agustinus dan Romo Marsel. Pertemuan tersebut menjadi simbol kuat dari kolaborasi antara aparat keamanan dan pemuka agama dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman. Dalam pertemuan itu, Kapolda Viktor menekankan bahwa sinergi lintas elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan sosial dan menekan potensi konflik horizontal. Tokoh agama memiliki peran fundamental dalam memberikan pencerahan moral dan spiritual kepada umat agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu provokatif yang dapat merusak persatuan bangsa.

Pendeta Agustinus menilai bahwa menjaga keamanan dan ketertiban merupakan wujud nyata penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan. Baginya, pahlawan sejati masa kini adalah mereka yang berani menjaga kedamaian, menolak kekerasan, dan mengedepankan dialog dalam menghadapi perbedaan. Senada dengan itu, Romo Marsel menyampaikan bahwa masyarakat perlu terus memperkuat semangat gotong royong dan empati sosial agar tercipta lingkungan yang saling melindungi. Kehadiran tokoh-tokoh lintas agama dalam dialog tersebut menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban bukan sekadar urusan aparat, melainkan tanggung jawab moral seluruh anak bangsa.

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban menjadi kunci utama dalam memperkuat stabilitas nasional. Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari warga. Dalam konteks kehidupan sosial yang dinamis, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana seperti menaati peraturan, tidak menyebarkan hoaks, serta berani melaporkan potensi gangguan keamanan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Perilaku disiplin dan tanggung jawab sosial akan membentuk budaya tertib yang menjadi pondasi bagi kemajuan bangsa.

Di sisi lain, media massa dan media sosial juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga suasana kondusif. Di era digital, persepsi publik terhadap keamanan sering kali dipengaruhi oleh informasi yang beredar secara cepat. Karena itu, penyebaran informasi harus mengedepankan verifikasi dan edukasi, bukan provokasi. Masyarakat diharapkan mampu menjadi konsumen informasi yang cerdas, tidak mudah terpancing oleh narasi-narasi yang menyesatkan, terutama menjelang momentum penting seperti Hari Pahlawan yang kerap dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menebar isu-isu sensitif.

Hari Pahlawan seharus menjadi refleksi bagi semua pihak untuk melanjutkan semangat juang para pendahulu bangsa dalam bentuk kontribusi nyata menjaga kedamaian dan stabilitas sosial. Pahlawan masa kini bukan lagi mereka yang mengangkat senjata, melainkan yang berani menegakkan hukum, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks ini, masyarakat dapat menjadi “pahlawan sosial” dengan cara menegakkan ketertiban di lingkungan masing-masing, membantu aparat dalam menjaga keamanan, serta menolak segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

Melalui semangat kebersamaan, penghormatan terhadap hukum, dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat terus mempertahankan ketertiban sebagai bagian dari nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pahlawan. Kepolisian yang humanis dan masyarakat yang sadar hukum akan menjadi kombinasi ideal untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang damai dan harmonis. Peringatan Hari Pahlawan bukan hanya mengenang masa lalu, melainkan momentum memperkuat solidaritas nasional dan komitmen bersama menjaga ketertiban demi masa depan Indonesia yang lebih aman, adil, dan sejahtera.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial

Jakarta — Menjelang peringatan Hari Pahlawan, gelombang dukungan terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, semakin deras.

Dari kalangan legislatif, organisasi kemasyarakatan, tokoh adat, hingga pelaku ekonomi rakyat, semuanya menilai jasa besar Soeharto dalam membangun bangsa patut dikenang dan dihargai negara.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Karet dan Getah Indonesia (Apkarindo), Irfan Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa Soeharto adalah figur penting yang berhasil memajukan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

“Jutaan keluarga petani mendapat akses bibit unggul, teknologi sadap hemat, jalan produksi, dan akses pasar. Banyak daerah seperti Jambi, Musi Banyuasin, dan Kalimantan Barat berkembang karena kebijakan Soeharto yang berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Dukungan serupa datang dari kalangan parlemen. Anggota DPR Nurul Arifin menyebut Soeharto sebagai sosok yang berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi. “Beliau membawa Indonesia memasuki era kemajuan dengan fondasi pembangunan yang kokoh,” kata Nurul.

Sementara itu, dari organisasi keagamaan, PP Persis juga menyatakan dukungannya. Ketua Bidgar Siyasah dan Kebijakan Publik PP Persis, Muslim Mufti, menilai Soeharto bukan hanya pemimpin pembangunan, tetapi juga pejuang kemerdekaan.

“Beliau aktif berjuang mempertahankan kedaulatan Indonesia dari tentara Belanda. Sepanjang hidupnya, pengabdian Soeharto selalu untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.

Dari kalangan relawan, Ketua Relawan Exponen 08 M. Damar menilai Soeharto adalah pemimpin yang bekerja keras untuk rakyat. “Pak Harto itu bukan cuma pemimpin, tapi juga pekerja keras untuk rakyat. Di zamannya Indonesia bisa swasembada pangan, ekonomi tumbuh, dan rakyat hidup tenang,” ujarnya.

Senada, Ketua Umum DPP Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII) Paulus Sinambela mengingatkan masa pemerintahan Soeharto sebagai periode stabil dan produktif. “Kondisi ekonomi, politik, budaya, dan pembangunan berjalan baik. Tak ada kegaduhan, semua tenang dan tenteram,” jelasnya.

Sementara itu, dari unsur partai politik, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Firman Soebagyo menegaskan bahwa penghargaan ini bukan persoalan politik, melainkan bentuk penghormatan terhadap jasa besar seorang tokoh bangsa.

“Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional. Ini soal kejujuran kita membaca sejarah dan menghormati jasa seseorang yang telah membawa Indonesia bangkit,” tegas Firman.

Rangkaian dukungan ini menunjukkan bahwa semangat menghargai jasa para pemimpin bangsa terus hidup di tengah masyarakat. Dalam suasana Hari Pahlawan tahun ini, nama Soeharto kembali mengemuka sebagai simbol keteguhan, kerja keras, dan pengabdian bagi Indonesia.

Jakarta – Peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang kembali jasa para tokoh yang telah mengabdi bagi bangsa. Sejumlah tokoh menilai, Presiden ke-2 RI, Soeharto, bukan sekadar pemimpin, tetapi sosok pekerja keras yang memusatkan perhatian pada kesejahteraan rakyat.

Ketua Relawan Exponen 08, M. Damar, putra Aktivis 66, menyatakan bahwa Soeharto telah memberikan pengabdian besar bagi bangsa.

“Pak Harto itu bukan cuma pemimpin, tapi juga pekerja keras untuk rakyat. Di zamannya Indonesia bisa swasembada pangan, ekonomi tumbuh, dan rakyat hidup tenang. Itu bukan hal kecil. Sudah sepantasnya beliau diberi gelar Pahlawan Nasional,”

Damar menegaskan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pemimpinnya. Meski pandangan politik dapat berbeda, ia menilai rekam jejak Soeharto tak terbantahkan—dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga keberhasilan program KB dan pertanian. Baginya, Soeharto adalah penjaga Pancasila dan UUD 1945.

“Kita boleh berbeda pandangan politik, tapi soal jasa dan hasil nyata, semua orang tahu. Jalan, sekolah, puskesmas, bendungan, sampai program KB dan pertanian, itu semua hasil kerja Pak Harto di masa kepimpinannya,dan Pak Harto adalah Penjaga Pancasila dan UUD 45,” ungkapnya.

Di bawah kepemimpinannya, banyak pihak menilai bahwa Indonesia mencapai swasembada pangan, stabilitas ekonomi terjaga, dan kehidupan masyarakat berlangsung lebih tenang. Keberhasilan-keberhasilan itu menjadi jejak penting dalam perjalanan pembangunan nasional.

Ketua Umum DPP Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII), Paulus Sinambela juga menilai Presiden Soeharto layak menerima penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya bagi bangsa.

“Dimasa pemerintahan beliau kondisi ekonomi, politik, budaya dan pembangunan berjalan dengan baik. Tak ada kegaduhan dan keriuhan semua tenang dan tentram,” tutur Paulus.

Banyak figur publik menilai kepemimpinan Soeharto meninggalkan jejak pembangunan yang kuat, mulai dari swasembada pangan, stabilitas ekonomi, hingga pemerataan layanan publik. Karena itu, sejumlah tokoh menilai pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto layak dipertimbangkan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdiannya bagi Indonesia. [-RWA]

Jakarta – Peringatan Hari Pahlawan tahun ini menjadi momentum penting dalam mendorong Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Dukungan semakin menguat dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, organisasi sosial, akademisi, hingga petani yang merasakan langsung manfaat kebijakan pembangunan di era kepemimpinan Soeharto.

Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) menegaskan dukungan penuh terhadap usulan tersebut. Ketua Umum Apkarindo, Irfan Ahmad Fauzi, menyebut Soeharto memiliki jasa besar dalam memajukan perkebunan rakyat. “Berkat kebijakan beliau, sektor karet tumbuh menjadi sumber ekonomi pedesaan. Indonesia menjadi salah satu produsen karet alam terbesar di dunia. Ini adalah bukti nyata keberpihakan beliau kepada rakyat,” ujar Irfan di Jakarta

Menurutnya, program Peremajaan Perkebunan Rakyat (PRPTE) dan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) berhasil membuka peluang ekonomi bagi jutaan petani. Infrastruktur desa, akses bibit unggul, hingga pembangunan jalan produksi menjadi fondasi yang masih dirasakan hingga hari ini. “Banyak daerah yang maju karena kebijakan Pak Harto. Patut bagi negara memberi penghargaan setinggi-tingginya,” tambahnya.

Sekretaris Jenderal Apkarindo, Adi Purnama, menilai Soeharto adalah tokoh yang berhasil membawa stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Ia menyebut gelar Pahlawan Nasional akan menjadi bentuk penghormatan negara kepada sosok yang telah bekerja penuh pengabdian. “Ini bukan sekadar penilaian politik, ini fakta sejarah. Jasa beliau hidup dalam kehidupan masyarakat,” tegas Adi.

Dukungan serupa datang dari Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis). Ketua Bidgar Siyasah dan Kebijakan Publik PP Persis, Muslim Mufti, menyatakan Soeharto bukan hanya pemimpin nasional, tetapi pejuang kemerdekaan yang ikut membela negara. “Beliau terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Itu tidak bisa dihapus dari sejarah. Sosok yang berjuang untuk bangsa layak mendapat gelar pahlawan,” katanya.

Relawan Exponen 08 juga menyuarakan dukungan. Ketua Exponen 08, M. Damar, menyebut Soeharto memiliki warisan monumental, mulai dari swasembada pangan, pembangunan desa, hingga penguatan ekonomi nasional. “Stabilitas dan kemajuan yang kita rasakan hari ini tidak terlepas dari fondasi yang beliau bangun. Ini saatnya negara memberi penghargaan resmi kepada beliau,” ucapnya.

Dengan meluasnya dukungan dari tokoh nasional dan masyarakat, usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto menjadi sorotan utama Hari Pahlawan tahun ini. Publik berharap pemerintah memberikan penghormatan atas jasa besar salah satu putra terbaik bangsa tersebut.

Jakarta – Dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, semakin menguat. Sejumlah organisasi masyarakat, tokoh keagamaan, dan elemen pemuda menilai Soeharto layak dianugerahi gelar kehormatan tersebut atas jasa besarnya bagi bangsa dan negara, mulai dari perjuangan menumpas G30S/PKI hingga keberhasilan menjalankan Trilogi Pembangunan.

Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tersebut. Ketua Bidgar Siyasah dan Kebijakan Publik PP PERSIS, Muslim Mufti, menegaskan bahwa pengabdian Soeharto bagi Indonesia berlangsung sepanjang hidupnya, baik sebagai perwira militer maupun pemimpin nasional.

“Sepanjang hidupnya, pengabdiannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Beliau dengan gigih melakukan perjuangan kemerdekaan, di mana Soeharto berperan sebagai perwira militer yang aktif berjuang mempertahankan kedaulatan Indonesia dari tentara Belanda,” ujarnya.

Muslim menilai bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pendahulunya. Menurutnya, Soeharto memiliki peran strategis sejak masa revolusi hingga kepemimpinannya sebagai presiden, mulai dari Serangan Umum 1 Maret 1949, keberhasilan menumpas G30S/PKI, hingga meletakkan fondasi pembangunan nasional melalui konsep Trilogi Pembangunan.

Ia juga menyoroti gagasan Soeharto dalam Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan lahirnya perbankan syariah di Indonesia sebagai bentuk visi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

“Nilai-nilai seperti disiplin, keberlanjutan kebijakan, dan fokus pada hasil masih relevan diterapkan dalam konteks pembangunan Indonesia,” tambahnya.

Dukungan senada juga datang dari Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO (PPK KOSGORO).
Ketua Umum PPK KOSGORO, Hayono Isman, menegaskan dukungan penuh dan objektif terhadap Soeharto sebagai Pahlawan Nasional Tahun 2025.

“Kami dari PPK KOSGORO menyampaikan dukungan penuh kepada Soeharto sebagai Pahlawan Nasional Tahun 2025,” kata Hayono.

Ia menilai Soeharto telah menunjukkan komitmen kuat menjaga persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan bahkan secara kesatria mengundurkan diri pada Mei 1998 demi menghindari konflik dan menjaga stabilitas nasional.

Sementara itu, Ketua Umum Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII), Paulus Sinambela, menyatakan bahwa masa pemerintahan Soeharto menjadi salah satu periode paling stabil dalam sejarah Indonesia.

“Dimasa pemerintahan beliau kondisi ekonomi, politik, budaya dan pembangunan berjalan dengan baik. Tak ada kegaduhan dan keriuhan, semua tenang dan tentram,” ujarnya.

Paulus menilai Soeharto bukan hanya pemimpin pembangunan, tetapi juga tokoh pemersatu bangsa yang berperan penting menjaga keutuhan NKRI dari berbagai ancaman, termasuk G30S/PKI dan perjuangan pembebasan Irian Barat.

Relawan Exponen 08 turut menyuarakan dukungan serupa. Ketua Relawan, M. Damar, mengatakan Soeharto merupakan sosok pekerja keras yang mengabdikan diri sepenuhnya untuk rakyat.

“Pak Harto itu bukan cuma pemimpin, tapi juga pekerja keras untuk rakyat. Di zamannya Indonesia bisa swasembada pangan, ekonomi tumbuh, dan rakyat hidup tenang. Itu bukan hal kecil. Sudah sepantasnya beliau diberi gelar Pahlawan Nasional,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya melihat sejarah dengan pikiran jernih dan menghargai jasa para pemimpin yang telah membangun fondasi kemajuan bangsa.

Melalui momentum Hari Pahlawan 10 November 2025, berbagai elemen masyarakat berharap pemerintah dapat mengabadikan jasa Presiden ke-2 RI tersebut sebagai Pahlawan Nasional, sebagai simbol penghargaan atas dedikasi dan pengorbanannya dalam menjaga persatuan, menumpas pemberontakan, serta membawa Indonesia menuju kemajuan dan stabilitas nasional. #

Jakarta – Dukungan terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 Republik Indonesia, HM Soeharto, terus menguat dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh menilai, Soeharto bukan sekadar pemimpin yang memimpin selama tiga dekade, tetapi sosok yang berhasil meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah yang mempertimbangkan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Ia menilai, jasa besar Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional dan menggerakkan roda pembangunan ekonomi menjadi tonggak penting bagi kemajuan Indonesia modern.
“Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” ujar Nurul Arifin.

Nurul menambahkan, kepemimpinan Soeharto selama 31 tahun lebih menjadi periode penting dalam sejarah bangsa. Di bawah arahannya, Indonesia mencapai swasembada beras, membangun infrastruktur strategis, dan menciptakan era pembangunan yang mengubah wajah ekonomi nasional.

Dukungan juga datang dari Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Rakyat Indonesia (Apkarindo), Irfan Ahmad Fauzi, yang menilai Soeharto telah meletakkan fondasi ekonomi rakyat melalui kebijakan pro-petani, khususnya di sektor perkebunan.
“Indonesia saat itu tercatat sebagai salah satu produsen karet alam terbesar dunia dan hingga kini tetap berada di peringkat kedua global setelah Thailand. Lebih dari 80 persen produksi nasional berasal dari petani rakyat,” ujarnya.

Irfan menjelaskan, program seperti Peremajaan Perkebunan Rakyat (PRPTE) dan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) berhasil mengubah ekonomi pedesaan. “Jutaan keluarga petani mendapat akses bibit unggul, teknologi sadap hemat, jalan produksi, dan akses pasar. Banyak daerah seperti Jambi, Musi Banyuasin, dan Kalimantan Barat berkembang karena kebijakan Soeharto yang berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Ketua Harian Apkarindo, Arif Susanto, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan gelar tersebut sebagai keputusan bersejarah. “Presiden Soeharto adalah Bapak Pembangunan Karet Rakyat Indonesia. Apkarindo akan berdiri teguh mendukung Presiden Prabowo dalam menegakkan pengakuan negara atas jasa besar tersebut,” katanya.

Dukungan ini menegaskan bahwa warisan pembangunan Soeharto masih dirasakan hingga kini — sebuah bukti nyata bahwa fondasi ekonomi yang ia bangun menjadi pijakan penting bagi kemajuan Indonesia.

Jakarta — Dukungan terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, semakin menguat dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh politik dan masyarakat menilai bahwa kiprah Soeharto selama memimpin bangsa selama lebih dari tiga dekade telah memberikan fondasi penting bagi stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi Indonesia.

Anggota DPR RI Nurul Arifin menilai, Soeharto merupakan sosok yang berjasa besar dalam menjaga arah pembangunan dan kestabilan negara pada masa-masa sulit setelah kemerdekaan. “Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” ujar Nurul Arifin.

Menurut Nurul, di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia berhasil mengatasi berbagai tantangan yang mengancam persatuan bangsa. Program pembangunan lima tahun (Repelita), swasembada pangan, hingga penguatan industri dasar menjadi bukti nyata kemampuan Soeharto menata perekonomian nasional dengan terencana dan terukur. Ia menegaskan, pengakuan terhadap jasa tersebut tidak dapat dihapus dari catatan sejarah bangsa.

Dukungan serupa juga datang dari kalangan elite partai politik. Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menyebut bahwa penilaian terhadap Soeharto seharusnya dilakukan secara objektif, bukan melalui kacamata politik semata. “Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional. Ini bukan soal politik, tetapi kejujuran kita membaca sejarah dan menghormati jasa besar seseorang yang telah membawa Indonesia bangkit,” tegas Firman.

Firman menambahkan, selama pemerintahan Soeharto, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berhasil mencetak berbagai kemajuan di sektor pendidikan, pertanian, serta infrastruktur. Ia menilai bahwa di bawah kepemimpinan Soeharto, bangsa ini menikmati masa panjang pembangunan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Sementara itu, dukungan juga datang dari kalangan tokoh adat. Ketua Umum DPP Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII), Paulus Sinambela, menilai masa pemerintahan Soeharto adalah periode yang penuh dengan ketenangan dan keteraturan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. “Di masa pemerintahan beliau, kondisi ekonomi, politik, budaya, dan pembangunan berjalan dengan baik. Tak ada kegaduhan dan keriuhan, semua tenang dan tentram,” ujarnya.

Paulus menilai, suasana stabil tersebut memungkinkan masyarakat adat di berbagai daerah untuk berkembang tanpa tekanan politik yang berlebihan. Ia menegaskan, jasa Soeharto dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional patut dihargai dengan penganugerahan gelar pahlawan.

Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sendiri telah menjadi bahan pembahasan publik sejak beberapa tahun terakhir. Banyak pihak menilai, Soeharto telah meninggalkan warisan penting berupa stabilitas politik dan ekonomi yang menopang kemajuan Indonesia hingga kini.

Sejumlah kalangan berharap pemerintah melalui Kementerian Sosial dapat mempertimbangkan secara objektif jasa-jasa Soeharto bagi bangsa Indonesia. Pemberian gelar tersebut dinilai sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi besar seorang pemimpin yang telah mengantarkan Indonesia menuju era pembangunan dan kemandirian nasional. (*)

Jakarta – Dalam momentum Hari Pahlawan 2025, Presiden Republik Indonesia ke 2 Haji Muhammad Soeharto untuk mendapat anugerah dan penghargaan tertinggi dari negara menjadi Pahlawan Nasional terus menguat. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Mukhamad Misbakhun mendukung penuh pemberian gelar tersebut. Ia menilai Presiden RI ke 2 memiliki jasa yang sangat besar dalam perjuangan bangsa Indonesia.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (DEPINAS SOKSI) Mukhamad Misbakhun mendukung Presiden ke-2 RI Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional. Ia menyebut Soeharto sebagai tokoh besar yang berperan penting dalam perjuangan, stabilitas, dan pembangunan Indonesia.

“Kami menilai Bapak Jenderal Besar H. M. Soeharto adalah sosok yang ikut dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sekaligus mengisi kemerdekaan Indonesia,” ujarnya, pada Jumat (7/11/2025).

Anggota DPR Nurul Arifin mendukung sikap Partai Golkar yang mendukung rencana pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua HM Soeharto. Menurut Nurul, Soeharto merupakan tokoh yang meletakkan fondasi kuat bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

“Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” kata Nurul

Sedangkan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) merespon positif terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI kedua Soeharto.

Ketua Bidang Garapan (Bidgar) Siyasah dan Kebijakan Publik PP Persis, Muslim Mufti menyampaikan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) mendukung usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto. Soeharto dinilai memiliki jasa besar bagi bangsa Indonesia sehingga layak dilabeli Pahlawan Nasional.

“Sepanjang hidup, pengabdiannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Beliau dengan gigih melakukan perjuangan kemerdekaan, di mana Soeharto berperan sebagai perwira militer yang aktif berjuang mempertahankan kedaulatan Indonesia dari tentara Belanda,” kata Ketua Bidang Garapan (Bidgar) Siyasah dan Kebijakan Publik PP Persis, Muslim Mufti, Jumat, 7 November 2025.

Soeharto sebagai figur pejuang sekaligus negarawan yang mewariskan arah pembangunan nasional yang terencana. Soeharto merupakan tokoh yang meletakkan dasar pembangunan Nasional yang membawa kemajuan ekonomi Indonesia sangat pesat. Kepemimpinanya Soeharto berhasil membawa Indonesia swasembada pangan, membangun infrastruktur strategis.