Arsip Tahunan: 2025

JAKARTA — Dukungan terhadap rencana pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, H.M. Soeharto, terus berdatangan. Tak hanya dari kalangan politik, tetapi juga dari sektor akar rumput seperti petani karet yang merasakan langsung warisan pembangunan era Soeharto.

Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo), Irfan Ahmad Fauzi, menilai Soeharto sebagai tokoh yang berjasa besar membangun ekonomi rakyat berbasis perkebunan.

“Indonesia saat itu tercatat sebagai salah satu produsen karet alam terbesar dunia dan hingga kini tetap berada di peringkat kedua global setelah Thailand. Lebih dari 80 persen produksi nasional berasal dari petani rakyat,” ujar Irfan.

Irfan menambahkan, program strategis seperti Peremajaan Perkebunan Rakyat (PRPTE) dan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) pada masa kepemimpinan Soeharto telah mengubah wajah perekonomian pedesaan. “Jutaan keluarga petani mendapat akses bibit unggul, teknologi sadap hemat, jalan produksi, dan akses pasar,” katanya.

Sekretaris Jenderal Apkarindo, Adi Purnama, menilai penghargaan Pahlawan Nasional bagi Soeharto bukan sekadar keputusan politik, tetapi pengakuan terhadap warisan pembangunan ekonomi rakyat. Sementara Ketua Harian Apkarindo, Arif Susanto, menyebut langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan gelar tersebut merupakan keputusan bersejarah.

“Presiden Soeharto adalah Bapak Pembangunan Karet Rakyat Indonesia. Apkarindo akan berdiri teguh mendukung Presiden Prabowo dalam menegakkan pengakuan negara atas jasa besar tersebut,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari anggota DPR sekaligus selebritas Nurul Arifin. Ia menilai Soeharto layak menerima gelar kehormatan negara karena kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

“Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” kata Nurul dikutip dari akun Instagram @Ikigolkar, Kamis (6/11/2025).

Nurul menambahkan bahwa Presiden Ke-2 tersebut telah memiliki sejumlah catatan positif bagi kemajuan bangsa.

“Soeharto telah menorehkan jasa besar bagi bangsa ini, karena selama 31 tahun memimpin beliau berhasil menjaga stabilitas nasional, memajukan pembangunan ekonomi, dan membawa Indonesia swasembada beras.” Imbuhnya,

Jakarta,— Momentum Hari Pahlawan tahun ini menjadi ajang refleksi bagi bangsa Indonesia untuk kembali meneladani jasa para tokoh yang telah mengabdikan hidupnya bagi negeri. Di tengah semangat persatuan dan penghormatan terhadap pejuang bangsa, dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, H. M. Soeharto, semakin menguat. Sejumlah tokoh adat, organisasi masyarakat, hingga elemen kepemudaan menyatakan dukungan bahwa Soeharto layak memperoleh penghargaan tertinggi dari negara atas dedikasi dan kontribusinya dalam menjaga keutuhan NKRI serta memajukan pembangunan nasional.

Ketua Umum DPP Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII), Paulus Sinambela, menegaskan bahwa Soeharto adalah sosok pemimpin yang memberikan keteladanan dalam pengabdian dan pembangunan bangsa. Ia menyebut, di masa kepemimpinan Soeharto, kehidupan ekonomi, politik, dan sosial berjalan dengan stabil, sementara pembangunan nasional berlangsung secara terencana dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

“Di masa pemerintahan beliau, kondisi ekonomi, politik, budaya, dan pembangunan berjalan dengan baik. Tak ada kegaduhan dan keriuhan, semua tenang dan tenteram,” ujar Paulus.

Lebih lanjut, Paulus mengingatkan bahwa perjalanan panjang Soeharto dalam sejarah bangsa tidak hanya terjadi saat memimpin Indonesia, tetapi juga ketika beliau berjuang di medan perang. “Beliau pernah menjadi pengawal Jenderal Besar Sudirman saat berjuang menggempur Belanda. Soeharto juga menjadi Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat pada 11 Januari 1962. Selain itu, beliau menjaga NKRI dari Gerakan G30S/PKI dan menjadi pelopor penanaman nilai-nilai Pancasila kepada seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Paulus menegaskan, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Soeharto sangat layak dan sudah saatnya diwujudkan sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa-jasanya. “Kami dari AMS XII mendukung penuh langkah Ketua MPR RI untuk merealisasikan niat suci itu,” tegasnya.

Dukungan serupa juga datang dari Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO (PPK KOSGORO). Ketua Umumnya, Hayono Isman, menegaskan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh dan objektif terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Ia menilai, Soeharto adalah figur pemimpin yang tidak hanya berhasil menjaga stabilitas nasional, tetapi juga menegakkan Pancasila sebagai ideologi negara di tengah berbagai tantangan politik dan ideologi dunia.

“Kami dari PPK KOSGORO menyampaikan dukungan penuh kepada Soeharto sebagai Pahlawan Nasional Tahun 2025,” kata Hayono.

Menurutnya, Soeharto menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjaga persatuan bangsa dan memimpin Indonesia di masa penuh dinamika global. Hayono menambahkan, sikap legowo Soeharto ketika mengundurkan diri pada Mei 1998 menjadi salah satu bukti jiwa kesatria seorang negarawan sejati. “Soeharto menunjukkan sikap kesatria untuk berhenti dari jabatan Presiden RI demi persatuan bangsa dan mencegah perpecahan,” ujarnya.

Hayono menilai, keberanian mengambil keputusan yang sulit demi menjaga keutuhan bangsa merupakan bentuk tertinggi pengorbanan seorang pemimpin. “Inilah semangat kepahlawanan sejati — mengutamakan bangsa di atas kepentingan pribadi,” tambahnya.

Di tengah peringatan Hari Pahlawan tahun ini, suara dari berbagai kalangan semakin bulat: sudah saatnya bangsa ini memberikan penghargaan tertinggi kepada Soeharto atas jasa dan perjuangannya. Sebab, keteladanan, pengabdian, dan semangat kebangsaan yang diwariskan beliau tetap menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam menjaga persatuan dan membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih kuat dan bermartabat.

Jakarta — Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terus mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Para tokoh politik, masyarakat, dan organisasi menilai jasa besar Soeharto sebagai bapak membangun dan menjaga stabilitas nasional serta membangun fondasi ekonomi Indonesia layak dikenang sebagai bagian penting sejarah bangsa.

Anggota DPR RI, Nurul Arifin menilai Soeharto merupakan sosok pemimpin yang berhasil menjaga arah pembangunan bangsa di masa-masa sulit. Menurutnya, keberhasilan Indonesia melewati krisis politik dan ekonomi pada awal masa Orde Baru tak lepas dari kepemimpinan yang tegas dan berorientasi pada stabilitas.

“Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” ujar Nurul Arifin.

Ia menambahkan, penilaian terhadap Soeharto perlu dilakukan secara objektif sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa. Banyak kebijakan strategis di masa pemerintahannya yang masih menjadi pijakan pembangunan hingga kini, seperti program swasembada pangan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Sementara itu, Ketua Umum PPK KOSGORO 1957, Hayono Isman menyampaikan dukungannya terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Ia menilai Soeharto adalah tokoh yang memiliki komitmen kuat menjaga persatuan bangsa berlandaskan Pancasila selama menjabat Presiden Republik Indonesia pada 1967–1998.

“Salah satu pertimbangan utama dukungan penganugerahan pahlawan adalah komitmen Soeharto selama menjabat Presiden RI dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berlandaskan ideologi Pancasila,” tegas Hayono Isman.

Menurutnya, Soeharto bukan hanya bapak pembangunan fisik, melainkan ketahanan ideologis yang membuat bangsa ini tetap solid di tengah ancaman perpecahan. Hayono menilai, pemberian gelar pahlawan nasional bukan semata bentuk penghormatan personal, tetapi pengakuan terhadap dedikasi pemimpin yang mampu mewujudkan stabilitas jangka panjang.

Dukungan serupa datang dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Karet Indonesia (Apkarindo), Irfan Ahmad Fauzi. Ia menilai Soeharto telah berjasa besar dalam memajukan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai kebijakan pro-rakyat.

“Jutaan keluarga petani mendapat akses bibit unggul, teknologi sadap hemat, jalan produksi, dan akses pasar. Banyak daerah seperti Jambi, Musi Banyuasin, dan Kalimantan Barat berkembang karena kebijakan Soeharto yang berpihak pada rakyat,” pungkas Irfan Ahmad Fauzi.

Ia menambahkan, dampak kebijakan pembangunan Soeharto masih dirasakan hingga kini, terutama di daerah-daerah penghasil komoditas unggulan yang tumbuh pesat berkat infrastruktur pertanian yang kuat.

Secara keseluruhan, dukungan terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto menunjukkan adanya pengakuan luas atas kontribusinya dalam membangun fondasi ekonomi dan menjaga keutuhan bangsa. Para tokoh menilai, penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional akan menjadi langkah penting dalam menghargai jasa tokoh yang telah menorehkan jejak besar dalam sejarah pembangunan Indonesia.

Jakarta – Dukungan terus mengalir kepada Presiden RI ke – 2 Soeharto untuk jadi Pahlawan Nasional. Sejumlah wakil rakyat menyuarakan dukungannya seperti anggota DPR Nurul Arifin.

Anggota DPR Nurul Arifin mendukung sikap Partai Golkar yang mendukung rencana pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua HM Soeharto. Menurut Nurul, Soeharto merupakan tokoh yang meletakkan fondasi kuat bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” kata Nurul Arifin dikutip dari akun Instagram @Ikigolkar, Jumat (7/11/2025)

Nurul Arifin menekankan, kepemimpinan Soeharto selama 31 tahun 70 hari membawa Indonesia dikenal dunia karena berhasil mencapai swasembada beras, membangun infrastruktur strategis, dan mengantarkan bangsa menuju era pembangunan nasional.

Soeharto telah menorehkan jasa besar bagi bangsa ini, karena selama 31 tahun memimpin beliau berhasil menjaga stabilitas nasional, memajukan pembangunan ekonomi, dan membawa Indonesia swasembada beras,” tegasnya.

Ditambahkannya, penghargaan Pahlawan Nasional wajar diberikan kepada Soeharto sebagai bentuk pengakuan atas pengabdiannya dalam meletakkan dasar kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Penghargaan Pahlawan Nasional menjadi pengakuan atau pengabdian beliau dalam meletakkan dasar kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Sementara itu pada kesempatan berbeda, Sekretaris F-Gerindra DPR RI Bambang Haryadi mengatakan pihaknya mendukung Presiden RI ke – 2 Soeharto menjadi Pahlawan Nasional.

“Fraksi Gerindra DPR mendukung rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto,” kata Sekretaris F-Gerindra DPR RI Bambang Haryadi saat dikonfirmasi awak media.

Bambang menyebut banyak hal yang telah dilakukan Soeharto, terkhusus di sektor pembangunan. Bambang menyebutkan jasa Soeharto, seperti pembangunan infrastruktur jalan tol, bendungan, fasilitas pendidikan, transmigrasi, swasembada pangan, dan stabilitas ekonomi.

“Jadi kita juga menilai banyak hal-hal yang sudah dilakukan Pak Harto, terlebih dalam sektor pembangunan maupun swasembada pangan,” kata Bambang.

JAKARTA, Wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk mantan Presiden H. M. Soeharto seharusnya tidak menjadi masalah. Terlebih, Soeharto sudah memberikan pengabdian besar untuk bangsa. Bahkan, banyak hasil kerjanya yang masih dirasakan masyarakat sampai sekarang.

Anggota DPR RI, Nurul Arifin mendukung sikap Partai Golkar yang mendukung rencana pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua HM Soeharto. Presiden Soeharto merupakan tokoh yang meletakkan fondasi kuat bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

“Soeharto berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” katanya.

Menurutnya, selama menjabat kurang lebih 31 tahun, Soeharto telah membawa Indonesia dikenal dunia karena berhasil mencapai swasembada beras, membangun infrastruktur strategis, dan mengantarkan bangsa menuju era pembangunan nasional.

“Beliau telah menorehkan jasa besar bagi bangsa ini, karena berhasil menjaga stabilitas nasional, memajukan pembangunan ekonomi, dan membawa Indonesia swasembada beras,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan secara resmi oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK KOSGORO) Hayono Isman, bahwa pihaknya mendukung pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Salah satu pertimbangan utama adalah komitmen Soeharto selama menjabat Presiden RI pada 1967-1998, dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berlandaskan ideologi Pancasila.

“Meski usulan tersebut sempat menimbulkan kontroversi, PPK KOSGORO mendukung penuh kepada Soeharto sebagai Pahlawan Nasional Tahun 2025. Soeharto telah menunjukkan sikap kesatria untuk berhenti dari jabatan Presiden RI demi persatuan bangsa,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, kembali mengusulkan agar Presiden Kedua RI, H.M. Soeharto, memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Bahwa usulan tersebut telah disampaikan sejak beberapa tahun lalu dan kini kembali relevan untuk dibahas secara komprehensif.

“Penghargaan terhadap jasa seseorang tidak boleh dijadikan komoditas politik. Penilaian harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan kontribusi nyata terhadap bangsa,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut, Ketua Umum Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII), Paulus Sinambela menyatakan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sangat tepat dan mendukung penuh Ketua MPR RI untuk melakukan niat suci ini.

“Dimasa pemerintahan beliau kondisi ekonomi, politik, budaya dan pembangunan berjalan dengan baik. Tak ada kegaduhan dan keriuhan semua tenang dan tentram,” ujar Paulus di Medan.

Dukungan juga dari organisasi kemasyarakatan. Ketua Bidang Garapan (Bidgar) Siyasah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS), Muslim Mufti mendukung usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto.

“bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pendahulu. PP PERSIS sangat mendukung memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Soeharto sebagai Pahlawan Nasional,” ucap Muslim. [*]

Jakarta — Menjelang peringatan Hari Pahlawan, arus dukungan dari berbagai elemen masyarakat agar Presiden kedua RI Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional kian menguat. Sejumlah organisasi, tokoh politik, dan komunitas menyampaikan alasan historis, sosial, hingga ekonomi yang dinilai mempertegas jasa besar Soeharto bagi Republik Indonesia.

Ketua Umum Apkarindo, Irfan Ahmad Fauzi, menekankan dampak kebijakan era Soeharto terhadap kesejahteraan petani dan penguatan ekonomi daerah penghasil komoditas.

“Jutaan keluarga petani mendapat akses bibit unggul, teknologi sadap hemat, jalan produksi, dan akses pasar. Banyak daerah seperti Jambi, Musi Banyuasin, dan Kalimantan Barat berkembang karena kebijakan Soeharto yang berpihak pada rakyat,” ujar Irfan Ahmad Fauzi.

Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Anggota DPR, Nurul Arifin, menilai rekam jejak Soeharto pada masa pemerintahannya memberikan fondasi stabilitas dan arah pembangunan yang jelas.

“Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” kata Nurul Arifin.

Dari organisasi keagamaan, Persatuan Islam (Persis) menyuarakan apresiasi atas pengabdian Soeharto sepanjang hidupnya. Ketua Bidang Garapan (Bidgar) Siyasah dan Kebijakan Publik PP Persis, Muslim Mufti, menyebut komitmen Soeharto dalam mempertahankan kedaulatan bangsa semasa revolusi.

“Sepanjang hidupnya, pengabdiannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Beliau dengan gigih melakukan perjuangan kemerdekaan, di mana Soeharto berperan sebagai perwira militer yang aktif berjuang mempertahankan kedaulatan Indonesia dari tentara Beland,” tegas Muslim Mufti.

Elemen relawan turut menyatakan dukungan. Ketua Relawan Exponen 08, M Damar, menilai capaian strategis seperti swasembada pangan dan stabilitas sosial menjadi alasan kuat penganugerahan gelar.

“Pak Harto itu bukan cuma pemimpin, tapi juga pekerja keras untuk rakyat. Di zamannya Indonesia bisa swasembada pangan, ekonomi tumbuh, dan rakyat hidup tenang,” ucap M Damar.

Sejalan dengan itu, dukungan juga datang dari tokoh adat. Ketua Umum DPP Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII), Paulus Sinambela, menilai situasi nasional pada masa Soeharto relatif kondusif untuk pembangunan.

“Dimasa pemerintahan beliau kondisi ekonomi, politik, budaya dan pembangunan berjalan dengan baik. Tak ada kegaduhan dan keriuhan semua tenang dan tentram,” ujar Paulus Sinambela.

Dari unsur organisasi kemasyarakatan yang berakar dalam sejarah politik Indonesia, Ketua Umum PPK Kosgoro, Hayono Isman, menegaskan komitmen Soeharto terhadap persatuan nasional sebagai dasar dukungan penganugerahan gelar.

“Salah satu pertimbangan utama dukungan penganugerahan pahlawan adalah komitmen Soeharto selama menjabat Presiden RI pada 1967-1998, dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berlandaskan ideologi Pancasila,” tutur Hayono Isman.

Dukungan juga disuarakan elite partai politik. Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Firman Soebagyo, menggarisbawahi pentingnya membaca sejarah secara jujur dan menempatkan jasa Soeharto dalam konteks kebangsaan.

“Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional, Ini bukan soal politik kejujuran kita membaca sejarah dan menghormati jasa besar seseorang yang telah membawa Indonesia bangkit,” kata Firman Soebagyo.

Mengemuka jelang Hari Pahlawan, rangkaian pernyataan tersebut memperlihatkan konsolidasi dukungan lintas sektor—petani, tokoh agama, legislatif, relawan, hingga organisasi kemasyarakatan—yang menilai kontribusi Soeharto signifikan bagi stabilitas, pembangunan, dan persatuan bangsa. Pemerintah diharapkan menimbang masukan publik secara komprehensif sesuai mekanisme penganugerahan gelar Pahlawan Nasional.

Dukungan terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, H.M. Soeharto, semakin menguat dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh politik dan masyarakat menilai bahwa kiprah Soeharto selama memimpin bangsa selama lebih dari tiga dekade telah memberikan fondasi penting bagi stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi Indonesia.

Anggota DPR, Nurul Arifin menilai, Soeharto merupakan sosok yang berjasa besar dalam menjaga arah pembangunan dan kestabilan negara pada masa-masa sulit setelah kemerdekaan. “Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” ujar Nurul Arifin dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat, 7 November 2025.

Menurut Nurul, di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia berhasil mengatasi berbagai tantangan yang mengancam persatuan bangsa. Program pembangunan lima tahun (Repelita), swasembada pangan, hingga penguatan industri dasar menjadi bukti nyata kemampuan Soeharto menata perekonomian nasional dengan terencana dan terukur.

Dukungan juga datang dari Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Rakyat Indonesia (Apkarindo), Irfan Ahmad Fauzi, yang menilai Soeharto telah meletakkan fondasi ekonomi rakyat melalui kebijakan pro-petani, khususnya di sektor perkebunan.

“Indonesia saat itu tercatat sebagai salah satu produsen karet alam terbesar dunia dan hingga kini tetap berada di peringkat kedua global setelah Thailand. Lebih dari 80 persen produksi nasional berasal dari petani rakyat,” ujarnya.

Irfan menjelaskan, program seperti Peremajaan Perkebunan Rakyat (PRPTE) dan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) berhasil mengubah ekonomi pedesaan.

“Jutaan keluarga petani mendapat akses bibit unggul, teknologi sadap hemat, jalan produksi, dan akses pasar. Banyak daerah seperti Jambi, Musi Banyuasin, dan Kalimantan Barat berkembang karena kebijakan Soeharto yang berpihak pada rakyat,” tambahnya.

JAKARTA — Menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November, dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kian menguat. Sejumlah tokoh bangsa menilai jasa besar Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional dan mendorong pembangunan ekonomi layak mendapat penghargaan negara.

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menegaskan bahwa proses penetapan gelar pahlawan nasional dilakukan secara objektif dan melalui kajian mendalam.

“Proses pengusulan pahlawan ini adalah proses dari bawah, dari masyarakat, dari kabupaten/kota, kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang,” ujar Fadli di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme tersebut memastikan setiap calon penerima gelar pahlawan nasional telah melalui pengkajian akademik dan historis yang ketat.

“Perjuangannya semuanya jelas, latar belakang, riwayat hidupnya, dan sudah diuji secara akademik, secara ilmiah. Riwayat perjuangannya ini telah diteliti dengan seksama melalui beberapa tahap,” tambahnya.

Menurut Fadli, semangat penghargaan terhadap jasa para tokoh bangsa merupakan wujud nyata penguatan nilai-nilai persaudaraan dan ketertiban nasional sebagaimana diamanatkan semangat Hari Pahlawan.

Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menegaskan dukungan partainya terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto.

“NasDem melalui Wakil Ketua Umum Pak Saan Mustopa sebelumnya sudah menyampaikan bahwa kami menyetujui pemberian gelar pahlawan pada mantan presiden Soeharto,” kata Irma.

Ia menilai kepemimpinan Soeharto meninggalkan banyak warisan positif bagi bangsa Indonesia, terutama dalam menjaga keamanan dan stabilitas politik.

“Mau tidak mau, suka tidak suka, di saat beliau memimpin dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Indonesia selalu aman dan situasi politik relatif tenang. Bahkan Indonesia pernah swasembada pangan di era beliau,” ujarnya.

Irma menambahkan, meneladani semangat kepemimpinan Soeharto berarti menghargai perjuangan panjang dalam membangun pondasi ekonomi nasional yang stabil dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Dukungan senada disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy, yang menilai penghargaan terhadap Soeharto sejalan dengan semangat Hari Pahlawan dalam menghormati jasa para pendahulu bangsa.

“Tidak ada satu pun orang yang bisa memungkiri andil Pak Harto terhadap bangsa Indonesia. Sama halnya dengan Bung Karno,” kata Muhadjir di Jakarta.

Menurut Muhadjir, keteladanan Soeharto tidak hanya tercermin dalam masa perjuangan fisik, tetapi juga dalam membangun tatanan masyarakat yang tertib dan damai.

“Kalau Bung Karno penggali Pancasila, maka Pak Harto-lah yang menegakkannya sebagai satu-satunya asas,” tambahnya.

JAKARTA — Dukungan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, semakin menguat.

Sejumlah tokoh lintas sektor, mulai dari akademisi, organisasi keagamaan, hingga politisi, menyuarakan pandangan serupa, yakni Soeharto layak mendapatkan penghargaan tertinggi negara atas jasa-jasanya dalam membangun bangsa dan menjaga stabilitas nasional.

Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menilai Soeharto merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang telah berkontribusi bagi Indonesia, khususnya bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

“Selama lebih dari 30 tahun memimpin, dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, beliau sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional,” ujar Marsuki.

Ia menambahkan, masa pemerintahan Soeharto ditandai oleh stabilitas ekonomi, inflasi yang terkendali, serta pertumbuhan ekonomi yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kinerja terbaik di Asia.

“Ekonomi Indonesia saat itu dikenal sebagai ‘macan Asia’. Dengan banyaknya pengusulan dari berbagai pihak, saya pikir beliau pantas mendapat gelar itu,” tegasnya.

Marsuki juga menyoroti keputusan Soeharto yang mengundurkan diri secara terbuka pada tahun 1998 sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab kenegaraan.

Ia menilai sikap tersebut menunjukkan jiwa besar seorang pemimpin.

Dukungan serupa datang dari Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, yang menilai Soeharto berjasa besar sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga pembangunan nasional.

“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” ujarnya.

Dadang menegaskan peran penting Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dan berbagai program pembangunan seperti Repelita, swasembada beras, serta program Keluarga Berencana yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk.

“Ketika kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik atau kepentingan apapun, kecuali kepentingan bangsa dan negara,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, menilai masa kepemimpinan Soeharto merupakan masa dimana stabilitas nasional sangat terjaga.

“Mau tidak mau, suka tidak suka, di saat beliau memimpin dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Indonesia selalu aman dan situasi politik relatif tenang,” katanya.

“Bahkan Indonesia pernah swasembada pangan di era beliau,” ungkap Irma.

Irma menyebut, jasa dan warisan positif Soeharto terhadap pembangunan bangsa patut dihargai secara objektif.

“Menurut kami, sudah banyak legacy baik yang beliau tinggalkan untuk Indonesia,” ucapnya.

“Jika ada perbedaan pandangan, itu bagian dari demokrasi, namun kontribusinya bagi bangsa tak bisa diabaikan,” ujarnya.

Dukungan yang terus menguat dari berbagai kalangan menegaskan bahwa figur Soeharto memiliki tempat penting dalam sejarah nasional, dan kini banyak pihak berharap proses pemberian gelar tersebut segera terealisasi sesuai mekanisme yang berlaku. (*)

Oleh : Aldry Kusuma )*

Menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November, masyarakat diingatkan untuk memperkuat persatuan nasional dan mewaspadai segala bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa.

Dalam situasi global yang dinamis dan arus informasi yang semakin cepat, menjaga kondusivitas sosial menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Hari Pahlawan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali semangat kebersamaan yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan.

Semangat tersebut sejalan dengan pesan moral yang diangkat dalam tema peringatan tahun ini, “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan”. Nilai yang terkandung di dalamnya mengingatkan pentingnya menjaga keutuhan bangsa dengan memperkuat solidaritas di tengah perbedaan. Perpecahan dan provokasi, dalam bentuk apapun, berpotensi melemahkan sendi-sendi persatuan yang telah dibangun dengan pengorbanan luar biasa para pahlawan.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, menegaskan bahwa bangsa ini harus belajar dari sejarah masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih berkeadaban.

Ia memandang, menjaga yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih bermanfaat merupakan prinsip penting dalam kehidupan berbangsa. Nilai tersebut selaras dengan semangat kepahlawanan, yang menuntun masyarakat untuk tetap menjaga harmoni sosial di tengah perubahan zaman.

Gus Fahrur menilai, keteladanan para pemimpin masa lalu seperti Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dapat menjadi cermin dalam memperkuat rasa persatuan. Soeharto, menurutnya, memiliki jasa besar dalam membangun stabilitas nasional dan ekonomi, sementara Gus Dur berjasa memperkuat demokrasi dan rekonsiliasi bangsa pascareformasi.

Menghargai peran keduanya, kata dia, bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan yang ada, melainkan bentuk kedewasaan bangsa dalam melihat sejarah secara utuh. Pandangan tersebut mencerminkan semangat rekonsiliasi yang kini sangat dibutuhkan untuk menjaga keutuhan Indonesia.

Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, juga menyoroti pentingnya sikap bijak masyarakat dalam menghadapi perbedaan pandangan, terutama di tengah derasnya arus informasi dan opini publik.

Ia menilai, semangat persatuan yang diperjuangkan para pahlawan harus menjadi pegangan utama dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam konteks modern, perpecahan sering kali muncul bukan karena perbedaan ideologi besar, melainkan akibat provokasi digital dan penyebaran hoaks yang masif di ruang publik.

Menurut Prof. Marsuki, menjaga stabilitas nasional berarti menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya.

Ketika masyarakat terjebak dalam polarisasi, maka nilai-nilai kepahlawanan seperti pengorbanan dan gotong royong akan luntur. Karena itu, momentum Hari Pahlawan seharusnya menjadi waktu untuk merefleksikan kembali arti perjuangan di era modern—yakni menjaga persatuan dalam keberagaman.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menyampaikan bahwa semangat persatuan adalah warisan paling berharga dari para pahlawan bangsa.

Ia menekankan, perjuangan tokoh-tokoh besar seperti Soeharto yang turut berperan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, hingga upaya membangun kemandirian ekonomi nasional melalui program pembangunan berencana, merupakan bukti bahwa kerja keras dan kebersamaan mampu membawa bangsa ini pada kemajuan.

Menurutnya, penghargaan terhadap jasa pahlawan tidak boleh dilihat dari perbedaan politik atau kepentingan sesaat, tetapi dari kontribusinya terhadap bangsa dan negara. Pandangan tersebut mengandung pesan moral penting bagi masyarakat: bahwa perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan peluang untuk memperkaya kehidupan berbangsa yang demokratis.

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini juga memiliki makna strategis dalam konteks pemerintahan saat ini. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah menekankan pentingnya stabilitas nasional sebagai fondasi utama pembangunan.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menyerukan agar TNI dan Polri bersikap tegas dalam menjaga keamanan dan menolak segala bentuk provokasi yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Pesan tersebut sejalan dengan semangat Hari Pahlawan, di mana keamanan dan persatuan menjadi syarat utama bagi kemajuan bangsa.

Selain memperkuat sektor keamanan, pemerintah juga terus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Program-program yang sedang dirancang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat melalui kerja sama lintas sektor, dengan mengedepankan nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial. Prinsip tersebut merupakan bentuk nyata penerapan semangat kepahlawanan di era modern—berjuang bukan lagi dengan senjata, melainkan dengan karya dan kontribusi.

Dalam refleksi yang lebih luas, Hari Pahlawan seharusnya menjadi pengingat bahwa bangsa ini dibangun di atas semangat persatuan, bukan perpecahan. Para pahlawan berjuang tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang, demi satu tujuan: Indonesia merdeka dan berdaulat.

Menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, masyarakat dituntut meneladani semangat itu dengan cara yang relevan—menghindari provokasi, menjaga keharmonisan sosial, serta berperan aktif dalam pembangunan.

Persatuan adalah pilar utama bagi keberlanjutan bangsa. Tanpanya, segala bentuk kemajuan hanya akan bersifat sementara. Karena itu, momentum Hari Pahlawan 2025 harus dimaknai sebagai ajakan moral bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat rasa kebersamaan, menolak adu domba, dan meneguhkan tekad melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. (*)

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik