Arsip Tahunan: 2025

Oleh : Andry Pratama )*

Peringatan Hari Pahlawan setiap 10 November senantiasa menghadirkan refleksi mendalam tentang arti perjuangan dan persatuan bangsa. Pertempuran Surabaya tahun 1945 menjadi tonggak sejarah yang menegaskan betapa kuatnya semangat rakyat Indonesia ketika bersatu melawan penjajahan.

Semangat tersebut tidak lahir dari satu golongan atau kelompok, melainkan dari keberanian kolektif seluruh elemen bangsa. Di tengah tantangan zaman yang berbeda, semangat itu tetap relevan untuk dijadikan pegangan dalam menjaga kedamaian dan memperkuat persatuan nasional.

Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menilai Soeharto merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang pernah memimpin Indonesia. Ia berpendapat bahwa meski sosok Soeharto tidak lepas dari kontroversi di kalangan masyarakat, kontribusinya terhadap pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dapat diabaikan. Selama lebih dari tiga dekade menjabat sebagai Presiden, Soeharto dinilai telah membawa bangsa ini mencapai berbagai kemajuan yang signifikan dan karena itu layak untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Menurut Prof. Marsuki, masa pemerintahan Soeharto ditandai dengan stabilitas ekonomi dan politik yang kuat, inflasi yang terkendali, serta pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia. Ia menyebut era tersebut sebagai masa di mana Indonesia dikenal dunia sebagai “macan Asia”. Marsuki juga menyoroti keputusan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 1998 secara terbuka di Istana Merdeka sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab seorang pemimpin di tengah tekanan publik. Dalam pandangannya, tindakan itu menunjukkan kedewasaan politik dan kepatuhan terhadap konstitusi di saat bangsa menghadapi situasi sulit.

Lebih lanjut, Prof. Marsuki menegaskan pentingnya menghormati perbedaan pandangan di masyarakat terkait wacana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto. Ia memandang, keberagaman pendapat merupakan bagian dari demokrasi yang dijamin undang-undang. Karena itu, perbedaan sikap antara pihak yang mendukung dan menolak seharusnya disikapi secara bijak tanpa menimbulkan perpecahan. Marsuki juga menilai Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan memiliki tanggung jawab besar untuk menimbang setiap masukan dari publik secara objektif sebelum mengambil keputusan. Ia berharap, proses tersebut menjadi refleksi kedewasaan bangsa dalam menghargai jasa pemimpinnya tanpa mengabaikan semangat kritis dan rekonsiliasi sejarah.

Dukungan terhadap upaya memperkuat persatuan bangsa juga datang dari Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy. Ia memandang Hari Pahlawan sebagai momen strategis untuk merefleksikan jasa para pendahulu bangsa yang telah berjuang tanpa pamrih demi kemerdekaan dan persatuan Indonesia.

Dalam sejarah perjuangan nasional, Muhadjir menilai tidak ada satu pun tokoh besar yang lepas dari peran penting dalam membangun fondasi bangsa, termasuk Soeharto yang berkontribusi besar pada masa revolusi hingga pembangunan nasional.

Muhadjir menekankan bahwa masyarakat perlu melihat perjuangan para tokoh bangsa secara objektif, tanpa terjebak dalam romantisme politik masa lalu. Setiap jasa dan pengorbanan harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya kolektif bangsa dalam mempertahankan keutuhan negara.

Ia mengingatkan bahwa semangat kepahlawanan bukan sekadar mengenang peristiwa bersejarah, melainkan meneladani nilai-nilai perjuangan untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa. Nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, dan solidaritas sosial menjadi bagian penting dari warisan moral yang dapat memperkuat harmoni nasional.

Selain itu, Muhadjir juga menyoroti pentingnya menanamkan semangat penghargaan terhadap jasa tokoh bangsa dalam konteks yang lebih luas. Menurutnya, bangsa Indonesia perlu belajar untuk menghormati kontribusi seseorang terhadap negara tanpa menafikan kekurangannya.

Pandangan semacam ini mencerminkan kedewasaan dalam berbangsa, sekaligus menjadi pondasi bagi terciptanya suasana yang damai dan saling menghargai. Ia menegaskan bahwa membangun kedamaian bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab moral seluruh warga negara untuk menciptakan ruang sosial yang sejuk dan inklusif.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah lainnya, Dadang Kahmad. Ia menilai Soeharto sebagai salah satu tokoh yang layak mendapat penghargaan atas jasa-jasanya bagi Republik Indonesia.

Menurutnya, kiprah Soeharto dalam perjuangan kemerdekaan, seperti keterlibatannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, menunjukkan dedikasi tinggi terhadap perjuangan bangsa. Di masa kepemimpinannya, Soeharto juga dinilai berhasil membawa Indonesia mencapai berbagai capaian penting, seperti swasembada pangan, keberhasilan program Keluarga Berencana, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Dadang menilai bahwa semangat pembangunan yang ditunjukkan pada masa itu merupakan wujud nyata dari pengamalan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan bernegara. Ia mengingatkan bahwa penghargaan terhadap tokoh bangsa seharusnya berlandaskan pada kontribusi mereka terhadap kepentingan nasional, bukan pada perbedaan ideologis atau kepentingan politik tertentu. Dalam konteks Hari Pahlawan, hal tersebut menjadi pelajaran penting tentang bagaimana bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pendahulunya.

Peringatan Hari Pahlawan seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan semata, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air, mempererat persaudaraan, serta menjaga perdamaian di tengah dinamika sosial yang terus berubah.

Masyarakat perlu memahami bahwa nilai kepahlawanan bukan hanya tentang keberanian di medan perang, tetapi juga tentang kemampuan menjaga harmoni sosial dan memperjuangkan kemajuan bangsa secara damai.

Semangat persatuan yang diwariskan para pahlawan harus menjadi fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari polarisasi politik, perbedaan pandangan sosial, hingga ancaman disinformasi di era digital.

Bangsa Indonesia telah memiliki sejarah panjang tentang bagaimana kekuatan kolektif mampu mengatasi segala bentuk penjajahan dan perpecahan. Hari Pahlawan menjadi pengingat bahwa kedamaian adalah hasil dari persatuan, dan persatuan adalah hasil dari kesadaran untuk saling menghormati.

Dengan meneladani semangat pengorbanan dan persaudaraan yang ditunjukkan para pahlawan, masyarakat dapat menjaga kedamaian sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan mereka.

Peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar ajang mengenang masa lalu, tetapi panggilan moral untuk melanjutkan perjuangan dalam bentuk baru: memperkuat persatuan, menumbuhkan toleransi, dan memastikan kedamaian tetap menjadi wajah Indonesia di masa depan. (*)

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Jakarta – Setelah melalui proses panjang dan upaya berkelanjutan untuk memperkuat industri nasional serta kemandirian energi, pemerintah akhirnya menuntaskan salah satu tonggak penting program hilirisasi minyak dan gas bumi (migas).

Sebuah pabrik petrokimia terintegrasi kini berdiri di Cilegon, Banten, menjadi bukti nyata kemampuan Indonesia mengolah sumber daya alamnya sendiri. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peresmian New Ethylene Project milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya investasi besar dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

“Hari ini, Lotte, perusahaan salah satu terbesar di dunia, mungkin asetnya USD100 miliar dan mereka investasi di kita sebesar Rp65 triliun. Terima kasih, saya bangga. Mudah-mudahan Saudara di sini berhasil. Kita wajib mengamankan, menjaga semuanya karena ini membawa manfaat sangat besar bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

Proyek yang mulai digagas sejak 2016 ini menelan investasi sekitar USD3,9 miliar atau sekitar Rp62,4 triliun. Pembangunan kompleks Naphtha Cracker ini menjadi yang pertama di Indonesia dalam kurun tiga dekade terakhir.

Saat berproduksi penuh, pabrik ini akan menghasilkan sekitar 15 produk hilirisasi migas senilai USD2 miliar per tahun, terdiri atas USD1,4 miliar substitusi impor dan USD600 juta tambahan ekspor.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut mendukung kehadiran pabrik tersebut. Bahkan, Pabrik tersebut diyakini akan menjadi yang terbesar di kawasan ASEAN.

“Kalau dalam kurs sekarang sudah mencapai sekitar Rp63–64 triliun, dan menjadikannya salah satu investasi petroleum terbesar di Asia Tenggara. Jadi proyek ini terbesar di Asia Tenggara, mereka punya juga ada Lotte di Malaysia, tapi di sini yang paling besar” tutur menteri ESDM.

Kehadiran pabrik diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor produk petrokimia yang selama ini mencapai sekitar 50 persen, sekaligus memperkuat rantai pasok industri hilir dalam negeri.

Senada, Chairman LOTTE Group, Shin Dong-bin turut mengapresiasi peresmian pabrik tersebut.

“Proyek ini merupakan salah satu investasi terbesar perusahaan Korea di Indonesia, melambangkan kemitraan yang kuat antara kedua negara, serta akan menjadi fondasi penting untuk memperkuat industri petrokimia Indonesia dan daya saing nasionalnya.” Ujarnya. ***

Oleh: Liza Karmila )*

Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi nasional melalui langkah konkret di sektor energi dan petrokimia. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut terlihat dari peresmian pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten, yang dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Kamis, 6 November 2025. Pabrik ini menjadi fasilitas petrokimia modern terbesar di Asia Tenggara dan simbol kemajuan industri hilir nasional yang selama ini diupayakan pemerintah.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberadaan pabrik LCI merupakan capaian penting bagi pembangunan industri berbasis sumber daya alam di Indonesia. Pemerintah, menurutnya, berkomitmen untuk terus mendukung investasi asing yang membawa manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat struktur industri dalam negeri, menambah kapasitas produksi, serta menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Pabrik LCI berdiri di atas lahan seluas 107,8 hektare dengan total investasi mencapai sekitar 4 miliar dolar AS. Fasilitas ini merupakan pabrik kelima milik Lotte Chemical setelah Korea Selatan, Meksiko, Amerika Serikat, dan Malaysia. Proyek ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menjadi pabrik naphtha cracker pertama yang dibangun di Indonesia dalam tiga dekade terakhir. Keberadaannya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat transformasi ekonomi dari berbasis bahan mentah menuju pengolahan bernilai tambah tinggi.

LCI dirancang dengan kapasitas produksi mencapai 3 juta ton naphtha per tahun dan menghasilkan berbagai produk utama seperti ethylene, propylene, polypropylene, butadiene, serta benzene, toluene, dan xylene (BTX). Produk-produk tersebut menjadi bahan baku penting bagi berbagai sektor industri, mulai dari plastik, otomotif, elektronik, hingga alat kesehatan. Dari total kapasitas produksi, sekitar 70 persen ditujukan untuk pasar domestik sebagai substitusi impor, sementara 30 persen lainnya akan diekspor ke berbagai negara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa pabrik ini memiliki nilai strategis karena akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan kimia dasar. Dengan kapasitas besar yang dimiliki, pabrik LCI diperkirakan mampu menggantikan impor senilai lebih dari 1,4 miliar dolar AS per tahun dan menghasilkan nilai penjualan hingga 2 miliar dolar AS. Menurutnya, langkah ini merupakan bukti nyata bahwa hilirisasi di Indonesia tidak hanya terbatas pada sektor mineral dan batu bara, tetapi telah berkembang pesat ke sektor minyak dan gas bumi.

Bahlil juga menyoroti dampak besar pabrik LCI terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. Selama masa konstruksi hingga beroperasi, proyek ini menyerap hingga 17 ribu pekerja langsung dan sekitar 40 ribu tenaga kerja tidak langsung. Selain memberikan dampak ekonomi yang luas, kehadiran fasilitas ini juga mendorong pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal, memperkuat rantai pasok industri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan industri Cilegon.

Bahlil menambahkan bahwa proyek LCI sempat tertunda selama beberapa tahun sebelum akhirnya dapat diselesaikan di era pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam kepemimpinan baru yang menekankan percepatan investasi dan industrialisasi, proyek ini berhasil diselesaikan dan resmi beroperasi pada Oktober 2025. Pemerintah memandang keberhasilan tersebut sebagai tonggak penting dalam kebangkitan industri hilir Indonesia setelah lebih dari tiga dekade tidak ada proyek petrokimia besar berskala nasional.

Dari sisi investasi, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menjajaki peluang untuk memiliki hingga 35 persen saham dalam proyek LCI. Rencana ini menunjukkan kepercayaan tinggi investor terhadap prospek industri petrokimia di Indonesia. Rosan menuturkan bahwa investasi semacam ini dilakukan secara langsung, bukan melalui badan usaha milik negara, guna memastikan efisiensi struktur pembiayaan dan memperkuat peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi nasional.

Rosan juga menjelaskan bahwa Lotte Chemical telah menanamkan modal senilai 4 miliar dolar AS, dengan 1,7 miliar dolar di antaranya berasal dari ekuitas. Skema pembiayaan ini menggambarkan kolaborasi yang sehat antara investor asing dan mitra domestik dalam membangun fondasi industri berkelanjutan. Pemerintah melalui BPI memandang kerja sama semacam ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemampuan nasional dalam mengelola investasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.

Dalam konteks makro, proyek LCI juga mencerminkan keberhasilan strategi hilirisasi yang menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan fokus pada peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, serta kemandirian industri, pemerintah berupaya menurunkan ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah yang selama ini menjadi tantangan utama ekonomi nasional. Pabrik petrokimia di Cilegon menjadi bukti nyata bahwa hilirisasi bukan sekadar konsep, melainkan kebijakan yang diterapkan secara konkret dan terukur.

Pemerintah menilai kehadiran LCI tidak hanya membawa keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Dengan kapasitas produksi besar dan efisiensi tinggi, Indonesia kini berpotensi menjadi pemain utama dalam industri petrokimia kawasan Asia Tenggara. Keberhasilan ini juga menjadi cerminan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap iklim investasi di Indonesia, yang terus dibangun melalui kepastian hukum, transparansi kebijakan, dan stabilitas politik yang terjaga.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh: Zaldi Kusuma Putra )*

Pemerintah kembali menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat hilirisasi industri nasional melalui peresmian Pabrik Petrokimia Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten, pada 6 November 2025. Peresmian yang dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan industri berat Indonesia serta bukti nyata dari arah kebijakan ekonomi yang berorientasi pada nilai tambah dan kemandirian nasional.

Pabrik LCI merupakan bagian dari proyek besar Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project (LINE Project) dengan nilai investasi mencapai 4 miliar dolar Amerika Serikat. Berdiri di atas lahan lebih dari 107 hektare, fasilitas ini menjadi pabrik petrokimia terbesar di Asia Tenggara dan pabrik kelima milik Lotte Chemical setelah Korea Selatan, Meksiko, Amerika Serikat, dan Malaysia. Proyek strategis ini sekaligus menjadi simbol kerja sama erat antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan industri petrokimia modern.

Presiden Prabowo menilai beroperasinya pabrik LCI adalah pencapaian besar yang membawa dampak langsung bagi perekonomian nasional. Pemerintah menegaskan dukungan terhadap investasi asing yang memberikan manfaat konkret bagi masyarakat, baik dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekspor, maupun penguatan rantai pasok industri dalam negeri.

Dalam arah kebijakan industrinya, Prabowo menekankan bahwa kehadiran investasi seperti Lotte Chemical merupakan bukti kepercayaan dunia terhadap stabilitas dan potensi ekonomi Indonesia.

Fasilitas petrokimia tersebut memiliki kapasitas produksi yang signifikan, yaitu 1.000 kiloton ethylene, 520 kiloton propylene, 350 kiloton polypropylene, 140 kiloton butadiene, dan 400 kiloton BTX per tahun. Dengan kapasitas sebesar itu, pabrik ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan kimia dasar dan memperkuat industri hilir yang terkait, mulai dari otomotif, plastik, elektronik, hingga alat kesehatan.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa pabrik LCI menjadi salah satu proyek petrokimia berskala besar yang menandai babak baru penguatan hilirisasi nasional. Pemerintah menilai keberadaan pabrik ini tidak hanya menambah kapasitas industri dalam negeri, tetapi juga memberikan multiplier effect yang luas, terutama bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitar kawasan industri Cilegon.

Teddy juga menekankan bahwa proyek ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Ia memandang pabrik LCI sebagai salah satu bentuk keberhasilan Indonesia dalam mengubah struktur ekonomi dari berbasis sumber daya mentah menuju industri bernilai tambah tinggi. Melalui penguatan sektor hilir, Indonesia diharapkan tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, melainkan mampu menghasilkan produk olahan yang kompetitif di pasar global.

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, turut melaporkan bahwa tren investasi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan positif. Hingga September 2025, realisasi investasi telah mencapai Rp1.434,3 triliun atau tumbuh 13,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari capaian tersebut, lebih dari 1,9 juta tenaga kerja berhasil terserap di berbagai sektor. Menurutnya, proyek seperti LCI merupakan contoh investasi berkualitas karena tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi, tetapi juga mendukung pengembangan kapasitas industri dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Presiden Prabowo menekankan bahwa keberhasilan proyek strategis semacam ini bergantung pada kepercayaan investor terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga kepastian hukum. Ia menyampaikan bahwa kepastian hukum dan penegakan aturan yang tegas menjadi fondasi penting untuk menciptakan rasa aman bagi para pelaku usaha. Pemerintah bertekad untuk menjamin agar seluruh investasi yang masuk berjalan secara transparan, adil, dan memberikan manfaat bersama bagi negara dan masyarakat.

Dalam pandangan Presiden, pembangunan nasional berskala besar seperti ini hanya dapat diwujudkan dengan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak untuk menjaga stabilitas dan menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan investasi. Pemerintah juga memastikan akan terus memfasilitasi investasi yang mendukung transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing industri nasional.

Peresmian pabrik Lotte Chemical Indonesia menandai tonggak baru dalam peta hilirisasi nasional. Dengan kehadiran fasilitas petrokimia terbesar di kawasan, Indonesia kini berada di jalur yang lebih kuat menuju kemandirian industri dan pengurangan defisit perdagangan produk kimia dasar. Pemerintah memandang momentum ini sebagai bukti bahwa strategi hilirisasi tidak hanya sekadar wacana, tetapi sudah diimplementasikan secara nyata untuk memperkuat struktur ekonomi bangsa.

Langkah Presiden Prabowo dalam meresmikan proyek besar ini memperlihatkan arah pembangunan yang tegas dan berorientasi pada nilai tambah nasional. Hilirisasi bukan hanya tentang pembangunan pabrik, tetapi juga transformasi ekonomi menuju kemandirian industri yang berdaya saing tinggi. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan sinergi lintas sektor, Indonesia semakin siap menjadi pemain utama dalam rantai pasok global, serta memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan industri strategis di Asia Tenggara.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Nabire — Komitmen kuat Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam memajukan dunia pendidikan mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, beserta jajarannya atas langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, pada Rabu (5/11/2025), Komarudin Watubun menyampaikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dalam menyiapkan masa depan generasi muda Papua. “Saya berpesan, yang bisa mengubah masa depan Papua, yang bisa mengubah kehidupan kita, itu adalah pendidikan. Jadi, para kepala daerah, pak gubernur, hanya pendidikan yang dapat menyelamatkan manusia. Tanpa pendidikan itu sangat susah,” ujar Komarudin saat memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut.

Komarudin menilai berbagai terobosan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, seperti perekrutan 276 guru baru, pelatihan kerja, penerapan sekolah sepanjang hari, serta inisiasi sekolah berasrama, merupakan langkah progresif yang akan memperkuat kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua. Menurutnya, program-program tersebut bukan hanya menunjukkan komitmen moral pemerintah terhadap pendidikan, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Papua Tengah sedang bertransformasi menuju kemajuan yang berkelanjutan.

Ia menambahkan bahwa meski masa jabatan lima tahun tergolong singkat untuk mendongkrak kualitas pendidikan secara menyeluruh, semangat gotong royong dan sinergi antarlevel pemerintahan akan menjadi kunci utama untuk memastikan visi pembangunan pendidikan dapat tercapai. “Saya berharap pemerintah provinsi dan kabupaten dapat terus bersinergi agar program pendidikan di Papua Tengah berjalan maksimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” lanjut Komarudin dalam forum yang dihadiri oleh para pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan instansi vertikal tersebut.

Selain memberikan perhatian besar terhadap sektor pendidikan, Komarudin juga mengapresiasi kebijakan Gubernur Meki Nawipa dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, memperbaiki sistem birokrasi, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan daerah. Ia juga menilai bahwa upaya membangun infrastruktur, membuka konektivitas antarwilayah, serta melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya merupakan wujud nyata dari pembangunan inklusif di Papua Tengah.

Apresiasi DPR RI ini menjadi dorongan moral bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk terus menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, diharapkan Papua Tengah dapat menjadi contoh daerah yang berhasil membangun kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan.

Jayapura — Komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam memperkuat sektor pendidikan kembali mendapat apresiasi luas. Gubernur Papua Matius Fakhiri menerima kunjungan kerja Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Papua periode 2024–2029 di ruang kerjanya, Senin (3/11/2025). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan PGRI dalam memajukan dunia pendidikan di Tanah Papua.

Ketua PGRI Provinsi Papua, Elia Waromi, menyampaikan bahwa kepengurusan baru PGRI berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam peningkatan kualitas guru dan siswa. “Pertemuan ini merupakan langkah awal kami untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah provinsi, khususnya dalam meningkatkan kapasitas guru dan pemerataan pendidikan di wilayah pedalaman,” ujar Elia Waromi.

Menurut Elia, kolaborasi antara PGRI dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap anak Papua mendapatkan hak pendidikan yang layak, tanpa terkendala jarak dan fasilitas. Ia menegaskan bahwa guru bukan hanya pendidik, tetapi juga agen perubahan sosial yang berperan membangun karakter dan masa depan generasi muda Papua.

Apresiasi terhadap langkah nyata pemerintah dalam membangun pendidikan juga datang dari Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun,. Dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Nabire, ia menilai kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah merupakan contoh nyata dari kepemimpinan yang berpihak pada masa depan generasi muda. “Saya berpesan, yang bisa mengubah masa depan Papua, yang bisa mengubah kehidupan kita, itu adalah pendidikan. Jadi, para kepala daerah, pak gubernur, hanya pendidikan yang dapat menyelamatkan manusia. Tanpa pendidikan itu sangat susah,” tegas Komarudin Watubun.

Ia menilai berbagai kebijakan seperti rekrutmen 276 guru baru, pelatihan tenaga pendidik, penerapan sekolah sepanjang hari, hingga inisiasi sekolah berasrama merupakan langkah progresif yang perlu dijaga konsistensinya. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyiapkan generasi Papua yang unggul, tangguh, dan siap bersaing secara nasional.

Lebih lanjut, Komarudin Watubun menambahkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan seiring dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, pembangunan infrastruktur pendidikan, dan keterlibatan masyarakat adat. Ia juga memuji upaya pemerintah Papua Tengah dalam mengedepankan transparansi dan akuntabilitas di setiap program pembangunan.

Langkah strategis yang diambil pemerintah Papua dan PGRI menunjukkan arah baru pembangunan pendidikan di wilayah timur Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan sinergi lintas sektor, pendidikan Papua diharapkan menjadi fondasi utama bagi lahirnya generasi penerus yang cerdas, berkarakter, dan mampu membawa Papua menuju masa depan yang lebih sejahtera.

“Semua yang dilakukan ini bukan hanya untuk pembangunan, tetapi juga untuk kemuliaan Tuhan,” pungkas Komarudin Watubun.

Oleh: Debora Anis Tabuni*

Pendidikan menjadi kunci utama kemajuan generasi penerus, dan pemerintah memastikan bahwa Papua mendapatkan perhatian penuh dalam agenda pembangunan nasional. Upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan kini menjadi program prioritas, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sumber daya manusia unggul di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Papua, dengan kekayaan budaya dan potensi besar, menjadi bagian penting dalam rencana besar pemerataan pembangunan pendidikan.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerataan akses pendidikan bukan hanya program pembangunan, tetapi kewajiban negara untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan hak yang sama. Pemerintah merancang beberapa strategi utama sebagai dasar penyelesaian persoalan pendidikan di Papua. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan menjadi langkah pertama. Sekolah-sekolah perlu dibangun lebih dekat dengan pemukiman warga, transportasi perlu dibuka agar siswa dan guru dapat menjangkau lokasi belajar, serta fasilitas belajar harus ditingkatkan agar pembelajaran lebih efektif.

Pemerintah memastikan pembangunan sarana pendidikan berjalan merata. Sekolah-sekolah dibangun lebih dekat dengan pemukiman warga, fasilitas belajar semakin lengkap, dan akses transportasi ditingkatkan untuk mempermudah guru dan siswa menjangkau lokasi pendidikan. Kebijakan ini memberikan dampak positif, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil yang kini semakin mudah mengakses pendidikan formal. Pemerintah juga melakukan pendampingan langsung melalui dinas pendidikan provinsi dan kabupaten agar seluruh program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain pembangunan fisik, peningkatan kualitas pendidikan menjadi fokus utama. Pemerintah mendorong pelatihan intensif bagi guru-guru di Papua agar memiliki kemampuan pengajaran modern dan berkelanjutan. Program pelatihan ini tidak hanya diikuti oleh guru dari daerah perkotaan, tetapi juga tenaga pendidik dari wilayah pedalaman. Dengan kompetensi yang semakin kuat, kualitas pembelajaran meningkat, dan suasana pendidikan menjadi lebih efektif. Pemerintah juga memberikan ruang besar bagi guru asli Papua untuk berperan aktif, karena mereka memahami karakter budaya dan bahasa setempat.

Pembangunan pendidikan di Papua tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi dan kabupaten menjalankan langkah nyata untuk mempercepat kemajuan di tingkat daerah. Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan hanya dapat berjalan optimal melalui kerja bersama. PGRI Papua menjadi mitra strategis yang berperan menjaga kualitas pengajaran dan mendampingi guru di lapangan. Pengurus baru PGRI menyampaikan dukungan penuh terhadap program pendidikan pemerintah dan siap membangun konsolidasi agar seluruh tenaga pendidik bergerak dalam satu arah pembangunan.

PGRI juga mengusulkan agar ruang dialog antara pemerintah dan guru semakin diperluas. Melalui komunikasi berkelanjutan, kebutuhan lapangan dapat direspons lebih cepat dan program pendidikan bisa berjalan lebih efektif. Pemerintah daerah menyambut baik permintaan tersebut, sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan guru. Keterlibatan masyarakat dan organisasi profesi ini menjadi bukti bahwa pembangunan pendidikan di Papua dilakukan secara inklusif dan gotong royong.

Dukungan bagi pendidikan Papua juga datang dari sektor swasta. Telkomsel, melalui program CSR bertema Telkomsel Sambungkan Senyuman, menyalurkan bantuan tas sekolah, alat tulis, hingga fasilitas internet berbasis Telkomsel Orbit untuk Sekolah Rakyat di Jayapura dan Biak. Bantuan ini semakin membuka peluang akses digital bagi pelajar, sehingga mereka dapat belajar dengan metode modern dan terhubung dengan dunia luar. Selain bantuan perangkat, Telkomsel memberikan edukasi digital agar generasi muda Papua mampu memanfaatkan internet secara kreatif dan produktif. Kehadiran perusahaan nasional dalam pembangunan pendidikan menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan gerakan bersama seluruh elemen bangsa.

Perhatian terhadap pendidikan tinggi di Papua tidak luput dari perhatian negara. Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menyampaikan dukungan terhadap rencana pembentukan Direktorat Perguruan Tinggi Swasta sebagai bentuk layanan pendidikan yang lebih terfokus. Banyak perguruan tinggi swasta di Papua hadir dari inisiatif masyarakat dan berperan penting mencetak generasi muda berkualitas. Pemerintah berkomitmen memberikan pendampingan dari sisi pendanaan, peningkatan kapasitas dosen, hingga pembangunan infrastruktur kampus.

Filep juga menegaskan bahwa perguruan tinggi di Papua memiliki peran strategis dalam menjaga nilai lokal dan membangun karakter generasi masa depan. Karena itu, peningkatan kualitas dosen, perluasan kesempatan riset, hingga penguatan kerja sama antara kampus, industri, dan masyarakat akan terus didorong. Pemerintah dan DPD RI memastikan bahwa pendidikan tinggi di wilayah timur Indonesia berjalan sejajar dengan pusat pembangunan pendidikan nasional.

Semua langkah ini menegaskan bahwa Papua mendapatkan perhatian kuat dalam agenda pemerataan pendidikan nasional. Pemerintah bekerja bersama masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dan dunia usaha. Infrastruktur berkembang, kualitas pembelajaran meningkat, fasilitas digital diperluas, dan tenaga pendidik diperkuat. Generasi muda Papua kini memiliki akses pendidikan yang semakin merata dan berkualitas.

Arah pembangunan pendidikan di Papua menunjukkan optimisme besar menuju masa depan lebih cerah. Dengan dukungan kebijakan strategis, kualitas pendidikan yang terus meningkat, serta pemerataan akses hingga ke wilayah terluar, Papua siap melahirkan generasi baru yang unggul, percaya diri, dan berkontribusi besar bagi bangsa. Pemerintah memastikan bahwa hak pendidikan bagi seluruh anak Papua terpenuhi, sebagai bagian dari komitmen membangun Indonesia maju dan berkeadilan dari Sabang hingga Merauke.

*Penulis merupakan Jurnalis Isu Pembangunan Daerah

Oleh: Mesiah Wenda *)

Pendidikan merupakan fondasi terpenting bagi masa depan Papua yang maju dan berkeadilan. Kesungguhan pemerintah dalam memperkuat sektor ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia menjadi inti dari kebijakan pembangunan di wilayah timur Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah kini bergerak seirama untuk memastikan setiap anak Papua mendapatkan hak pendidikan yang setara, baik di perkotaan maupun di wilayah pedalaman. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan tidak lagi menjadi wacana, melainkan telah diwujudkan melalui langkah-langkah nyata yang berorientasi pada hasil.

Komitmen ini tampak jelas dalam arah kebijakan Pemerintah Provinsi Papua yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Gubernur Matius Fakhiri mendorong peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan perluasan akses pendidikan hingga ke daerah terpencil sebagai bagian dari strategi memperkecil kesenjangan antardaerah. Ketua PGRI Papua, Elia Waromi, juga menekankan bahwa kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kualitas guru. Ia menilai, guru di Papua bukan hanya pengajar di ruang kelas, tetapi juga agen perubahan sosial yang berperan membangun karakter dan semangat generasi muda agar mampu bersaing di tingkat nasional. Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi profesi seperti PGRI menjadi langkah konkret untuk memperkuat sistem pendidikan yang adaptif dan inklusif.

Dari tingkat nasional, perhatian terhadap kemajuan pendidikan di Papua juga ditunjukkan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, yang menilai bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk mengubah masa depan masyarakat Papua. Ia menyoroti kebijakan pemerintah daerah dalam rekrutmen guru baru, pelatihan tenaga pendidik, dan pengembangan sekolah berasrama sebagai bukti keseriusan pemerintah menyiapkan generasi yang unggul. Menurutnya, kebijakan semacam ini perlu dijaga konsistensinya agar transformasi pendidikan tidak berhenti pada satu periode pemerintahan, melainkan menjadi gerakan berkelanjutan yang didukung oleh semua pihak.

Pemerintah pusat pun memperkuat arah tersebut melalui percepatan pembangunan pendidikan berbasis Otonomi Khusus. Dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2030 yang sedang disusun, pendidikan ditempatkan sebagai pilar utama dalam empat arah pembangunan, yaitu Papua Sehat, Papua Cerah, Papua Produktif, dan Papua Damai. Pendekatan ini menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana akademik, tetapi juga sebagai medium pembentukan karakter, penguatan budaya, dan peningkatan daya saing masyarakat. Kebijakan percepatan ini juga menitikberatkan pada efisiensi pengelolaan dana pendidikan dan transparansi anggaran agar setiap rupiah benar-benar berdampak bagi anak-anak Papua yang membutuhkan.

Upaya pemerataan pendidikan kini diperkuat dengan penerapan teknologi digital di sekolah-sekolah yang sebelumnya sulit dijangkau. Pemerintah menyalurkan bantuan perangkat pembelajaran dan internet satelit agar anak-anak di wilayah pegunungan dan kepulauan dapat menikmati akses belajar yang sama seperti di kota besar. Digitalisasi pendidikan di Papua tidak hanya membuka akses pengetahuan, tetapi juga menjadi jembatan untuk memperkecil kesenjangan teknologi antarwilayah. Di sisi lain, pelatihan guru berbasis teknologi juga mulai dijalankan agar metode pengajaran lebih modern, kontekstual, dan tetap menghargai kearifan lokal.

Transformasi ini memperlihatkan bahwa pembangunan pendidikan di Papua tidak lagi berorientasi pada proyek infrastruktur semata, melainkan pada pembentukan ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan. Pemerintah daerah menyadari bahwa memperbaiki mutu pendidikan berarti memperbaiki masa depan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan seperti sekolah sepanjang hari, sekolah berasrama, dan pelatihan kepemimpinan bagi tenaga pendidik dianggap sebagai investasi jangka panjang yang akan menghasilkan efek ganda: peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan stabilitas sosial di wilayah timur Indonesia.

Selain pembangunan fisik dan pelatihan guru, pemerintah juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam mendukung sistem pendidikan. Pendekatan berbasis budaya lokal dianggap lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap sekolah. Dengan model partisipatif seperti ini, pendidikan di Papua menjadi bagian dari kehidupan sosial, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Dukungan tokoh adat dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlangsungan pendidikan di daerah yang selama ini sulit dijangkau oleh sistem formal.

Keberhasilan pembangunan pendidikan di Papua akan menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan Otonomi Khusus itu sendiri. Ketika anak-anak Papua mampu mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas, maka cita-cita pemerataan pembangunan manusia Indonesia akan semakin dekat tercapai. Pemerintah kini berada di jalur yang benar dengan menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan. Tantangannya bukan lagi soal niat, melainkan pada konsistensi pelaksanaan dan keberlanjutan program.

Papua sedang menapaki fase penting dalam perjalanan pendidikannya. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPR, organisasi profesi guru, dan masyarakat adat, peluang untuk mewujudkan sistem pendidikan yang merata dan berkualitas semakin terbuka lebar. Setiap anak yang memperoleh kesempatan belajar hari ini adalah simbol harapan baru bagi masa depan Papua yang mandiri, cerdas, dan sejahtera. Pendidikan bukan hanya soal ruang kelas, tetapi tentang membangun peradaban baru yang tumbuh dari tanah yang kaya budaya dan semangat kemanusiaan.

*) Akademisi dan Pemerhati Kebijakan Publik di Papua

Jakarta – Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan investasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi peran Danantara, badan holding investasi yang akan menjadi penggerak utama pertumbuhan investasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Dari sisi Capex BUMN setidaknya berkontribusi sekitar 5%–6% (terhadap PDB) tiap tahunnya. Tahun 2025, estimasi Capex BUMN mencapai Rp 380 triliun, sementara Capex dari APBN sekitar Rp 490 triliun,” ujar Febrio di Jakarta.

Ia menjelaskan, selama ini investasi di Indonesia masih didominasi oleh sektor swasta yang menjadi motor penggerak utama ekonomi nasional.

Namun, pemerintah kini ingin memperkuat kontribusi BUMN terhadap investasi nasional, terutama melalui Danantara, yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo sebagai lembaga pengelola investasi strategis negara.

“Danantara akan memainkan peran besar dalam mendorong investasi strategis. Target Capex BUMN dalam konsolidasi Danantara bahkan dinaikkan dua kali lipat pada 2026 agar bisa menjadi driver pertumbuhan ekonomi yang kuat,” jelas Febrio.

Pemerintah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan Danantara berjalan efektif dan menjadi katalis investasi yang berorientasi nilai tambah tinggi (high value investment).

Beberapa sektor prioritas investasi yang akan difokuskan antara lain hilirisasi sumber daya alam, infrastruktur, manufaktur bernilai tambah tinggi, dan ekonomi digital.

Selain mendorong investasi produktif, pemerintah juga menyiapkan dana sekitar Rp 200 triliun di sektor perbankan—terutama di Himbara dan BSI—untuk memperkuat pembiayaan investasi nasional.

Ini menjadi bentuk dukungan fiskal yang strategis agar Danantara memiliki ruang fiskal yang kuat untuk mendukung ekspansi investasi jangka panjang.

Febrio menegaskan, meski peran BUMN dan Danantara akan diperkuat, porsi investasi swasta tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur perekonomian nasional.

“Yang berbeda di era Presiden Prabowo, beliau ingin melihat BUMN kita jauh lebih optimal. Tapi pada akhirnya, investasi swasta tetap akan menjadi dominan,” tuturnya.

Ia optimistis bahwa sinergi antara pemerintah, BUMN, Danantara, dan sektor swasta akan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan fiskal yang tangguh.

Ia menambahkan, semakin tingginya nilai tambah dari investasi akan menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat produktivitas bonus demografi, serta menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang.

“Dengan investasi yang tepat sasaran dan fiskal yang kuat, pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih berkualitas dan inklusif,” pungkas Febrio.

[w.R]

Jakarta – Danantara kian menegaskan perannya sebagai motor baru dalam memperkuat fondasi fiskal nasional dan mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia. Sebagai lembaga pengelola kekayaan negara yang memiliki mandat strategis, Danantara berkomitmen untuk mengoptimalkan aset-aset nasional melalui tata kelola profesional dan investasi produktif di berbagai sektor prioritas.

Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal, memperkuat basis ekonomi domestik, serta memastikan keberlanjutan fiskal menuju Indonesia Emas 2045.

Chief Economist Danantara, Reza Yamora Siregar, menjelaskan bahwa saat ini Danantara mengelola aset mencapai sekitar Rp14 ribu triliun atau hampir setara US$1 triliun, yang mencakup sekitar 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

“Kalau kita kelola itu dengan baik, Insya Allah kita bisa mendorong target 2045 kita,” ujar Reza.

Ia menegaskan bahwa optimalisasi aset negara merupakan strategi jangka panjang yang dapat memperkuat APBN tanpa membebani masyarakat, sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara mandiri.

“Potensi ekonomi yang terkandung dalam aset negara tersebut dapat menjadi sumber kekuatan fiskal baru jika dikelola secara optimal dan terukur,” jelasnya.

Sementara itu, Managing Director Danantara, Setyanto Hantoro, mengungkapkan bahwa lembaganya saat ini tengah fokus melakukan transformasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih efisien, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

“Tahap pertama adalah fundamental business review, atau peninjauan mendalam atas pondasi bisnis. Kami sedang meninjau lebih dari 900 entitas satu per satu secara menyeluruh,” ucap Setyanto.

Proses ini, lanjutnya, merupakan bagian dari restrukturisasi untuk menghindari tumpang tindih peran antar entitas dan meningkatkan efisiensi melalui konsolidasi bisnis.

“Tahap terakhir adalah inovasi dan eksekusi untuk membuka nilai tambah bagi negara, investor, dan rakyat,” imbuhnya.

Senada, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menegaskan bahwa investasi akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan Danantara berperan sebagai penggerak utama.

“Melalui holding investasi Danantara yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, BUMN diharapkan mampu menjadi katalis bagi peningkatan investasi bernilai tinggi (high value investment),” ungkap Febrio.

Dalam memperluas perannya sebagai holding investasi strategis, Danantara juga menyasar berbagai sektor potensial seperti mineral, energi, ketahanan pangan, kesehatan, asuransi, dan dana pensiun. Selain memperkuat investasi domestik, Danantara turut menarik minat investor global dari Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Dengan langkah strategis tersebut, Danantara tidak hanya memperkuat kemandirian fiskal nasional, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan ekonomi Indonesia yang bertumpu pada kekuatan dalam negeri. Melalui tata kelola profesional, transparansi, dan sinergi dengan berbagai sektor, Danantara berperan penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya kuat secara fundamental, tetapi juga berdaulat dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.