Danantara Bangun Fondasi Fiskal Tangguh Melalui Sinergi BUMN dan Investasi Global

Oleh: Juanda Syah)*

Upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional kini memasuki babak baru melalui langkah strategis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam mengonsolidasikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Inisiatif ini bukan sekadar restrukturisasi bisnis, tetapi bagian dari strategi besar membangun fondasi fiskal yang tangguh melalui optimalisasi aset negara, efisiensi korporasi, dan sinergi dengan investasi global.

Langkah yang ditempuh Danantara memperlihatkan arah baru transformasi ekonomi Indonesia, di mana BUMN tidak lagi hanya menjadi instrumen pembangunan domestik, tetapi juga mitra strategis dalam menarik aliran investasi internasional. Dengan pendekatan sinergis, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem bisnis yang efisien, adaptif terhadap perubahan global, dan mampu memperkuat posisi fiskal negara dalam jangka panjang.

Salah satu pilar utama dalam strategi tersebut adalah rencana penggabungan atau merger BUMN Karya yang tengah dikaji secara mendalam oleh Danantara bersama BUMN. Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk., Muhammad Hanugroho, mengatakan bahwa langkah merger ini menjadi bagian penting dalam mengembalikan fokus perusahaan negara kepada bisnis inti, yakni sektor konstruksi dan infrastruktur. Penggabungan tersebut akan memperkuat sinergi antar perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengefektifkan alokasi sumber daya dalam mendukung pembangunan nasional.

BUMN kini tengah menelaah berbagai opsi terbaik untuk memastikan hasil konsolidasi membawa manfaat maksimal bagi perekonomian nasional. Rencana awal penggabungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dengan PT Hutama Karya (Persero) sempat menjadi fokus, namun kemudian diperluas menjadi kajian menyeluruh terhadap seluruh BUMN karya yang berjumlah tujuh perusahaan besar. Dengan dukungan konsultan independen, langkah ini diharapkan menghasilkan skema konsolidasi yang paling efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks yang lebih luas, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, mengatakan bahwa strategi konsolidasi ini akan mengarah pada pengurangan jumlah BUMN karya menjadi tiga entitas besar. Penggabungan ini tidak semata-mata bertujuan efisiensi, tetapi juga untuk memperkuat struktur keuangan dan memperluas kapasitas investasi. Dengan jumlah entitas yang lebih ramping, BUMN karya akan lebih fokus pada peningkatan kualitas proyek, optimalisasi pembiayaan, serta kolaborasi strategis dengan investor global.

Tujuh BUMN karya yang saat ini menjadi objek konsolidasi meliputi PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Melalui merger yang terarah, ketujuh entitas tersebut akan diintegrasikan menjadi tiga korporasi unggul yang memiliki kekuatan finansial besar dan daya saing global.

Transformasi ini menjadi momentum untuk mengubah paradigma pengelolaan BUMN. Selama ini, banyak perusahaan negara yang berperan ganda sebagai mesin ekonomi sekaligus alat politik. Namun, arah baru yang ditetapkan Danantara dan BUMN menegaskan bahwa BUMN harus berdiri di atas prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Reformasi tata kelola dan budaya kerja menjadi fondasi penting dalam menciptakan BUMN yang modern, adaptif, serta mampu berkolaborasi dengan sektor swasta dan investor global.

Dalam konteks ekonomi global yang semakin terintegrasi, kehadiran Danantara menjadi representasi Indonesia dalam menjembatani kerja sama investasi lintas negara. Melalui manajemen aset dan investasi yang berstandar internasional, Danantara membuka peluang bagi masuknya modal asing ke sektor-sektor strategis Indonesia, termasuk energi, infrastruktur, dan digitalisasi. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat struktur pembiayaan nasional, tetapi juga mendorong transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor BUMN.

Selain memperkuat keuangan negara, konsolidasi BUMN karya melalui Danantara juga akan berdampak positif terhadap percepatan pembangunan nasional. Dengan efisiensi organisasi dan manajemen yang terintegrasi, proyek-proyek infrastruktur strategis dapat diselesaikan lebih cepat, dengan biaya yang lebih terkendali dan kualitas yang lebih baik. Dampak langsungnya akan terasa pada peningkatan konektivitas wilayah, produktivitas ekonomi, serta pemerataan pembangunan antar-daerah.

Danantara tidak hanya berfungsi sebagai pengelola investasi negara, tetapi juga sebagai katalis reformasi ekonomi menuju struktur fiskal yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan memperkuat sinergi antara aset nasional dan investasi global, lembaga ini berperan dalam membangun sistem ekonomi yang mampu menghadapi tekanan eksternal, menjaga stabilitas anggaran, serta memastikan pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Sinergi antara BUMN dan investasi global yang diinisiasi oleh Danantara menjadi model kolaborasi baru bagi pembangunan ekonomi nasional. Langkah ini menandai era baru transformasi BUMN dari perusahaan yang berorientasi proyek menjadi entitas bisnis berkelas dunia yang menopang kemandirian fiskal Indonesia.

Pada akhirnya, keberhasilan Danantara dalam membangun fondasi fiskal tangguh akan menjadi tolok ukur kematangan ekonomi nasional. Melalui pengelolaan aset yang transparan, efisien, dan bersinergi dengan investasi global, Indonesia tidak hanya memperkuat posisinya di kancah internasional, tetapi juga mewujudkan cita-cita kemandirian ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan langkah konsolidasi dan strategi investasi terpadu, Danantara membuktikan bahwa sinergi antara BUMN dan investasi global adalah kunci utama membangun fondasi fiskal yang kokoh sebuah langkah visioner menuju Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing global.

)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Bandung

Transformasi Fiskal Indonesia: Danantara Hadir sebagai Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi

Oleh: Yusuf Rinaldi)*

Indonesia tengah memasuki fase baru dalam perjalanan ekonominya, di mana pemerintah menekankan investasi sebagai motor utama pertumbuhan nasional. Selama ini, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang dominan pertumbuhan ekonomi, menyumbang lebih dari setengah Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa transformasi fiskal yang berfokus pada peningkatan investasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Salah satu inisiatif penting dalam strategi ini adalah pembentukan holding investasi BUMN, Danantara, yang diharapkan menjadi penggerak baru pertumbuhan investasi nasional.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menegaskan bahwa selama ini investasi di Indonesia memang didominasi sektor swasta dan berperan sebagai penggerak utama ekonomi. Sementara itu, kontribusi belanja modal BUMN dan pemerintah melalui APBN masih relatif terbatas. Capex BUMN setiap tahun menyumbang sekitar 5–6 persen terhadap PDB, dengan estimasi Rp 380 triliun pada 2025, sementara belanja modal dari APBN diperkirakan mencapai Rp 490 triliun.

Pemerintah ingin memperkuat kontribusi BUMN terhadap investasi nasional. Melalui Danantara, BUMN diharapkan dapat menjadi katalis bagi peningkatan investasi bernilai tinggi, terutama di sektor hilirisasi sumber daya alam, infrastruktur, manufaktur bernilai tambah tinggi, dan ekonomi digital. Target Capex BUMN dalam konsolidasi Danantara bahkan dinaikkan dua kali lipat pada 2026, menunjukkan ambisi pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai driver pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.

Selain itu, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 200 triliun di sektor perbankan, termasuk di Himbara dan BSI, untuk memperkuat pembiayaan investasi. Satuan tugas percepatan program strategis dibentuk untuk mempercepat deregulasi dan mengatasi hambatan investasi, memastikan realisasi proyek berjalan lebih cepat. Meski peran BUMN diperkuat, porsi investasi swasta tetap menjadi dominan dalam struktur ekonomi nasional. Sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan investasi dan memperbaiki iklim usaha, dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen tahun ini dan 5,6–5,8 persen pada 2026.

Perubahan arah pertumbuhan ekonomi nasional juga terlihat dari upaya pemerintah menggeser ketergantungan dari konsumsi rumah tangga menuju investasi. Kontribusi investasi terhadap PDB saat ini tercatat sekitar 30 persen, sementara konsumsi rumah tangga masih mendominasi sekitar 53 persen. Peningkatan investasi tidak sekadar menambah modal, tetapi juga harus menghasilkan nilai tambah tinggi, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan bonus demografi dimanfaatkan secara optimal. Strategi ini diharapkan menurunkan tingkat pengangguran dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap inklusif.

Salah satu proyek strategis di bawah Danantara adalah program Waste-to-Energy (PSEL), yang akan dimulai pada awal 2026 dengan pembangunan tujuh Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) fase pertama. Managing Director of Investment BPI Danantara, Stefanus Ade Hadiwidjaja, menjelaskan bahwa tender untuk proyek ini dijadwalkan dimulai pada 6 November 2025 di tujuh kota yang siap secara teknis dan administratif. Tender hasilnya akan diumumkan pada kuartal pertama 2026, dengan groundbreaking dijadwalkan pada awal 2026.

Fokus fase pertama mencakup kota-kota seperti Bogor, Denpasar, Yogyakarta, Semarang, dan Bekasi. Danantara menekankan bahwa setiap penyedia teknologi asing diwajibkan bekerja sama dengan mitra domestik, baik swasta, BUMN, maupun BUMD, untuk memfasilitasi transfer teknologi dan menghindari dominasi satu konsorsium. Proyek ini tidak hanya mendorong transisi energi bersih nasional, tetapi juga menjadi solusi nyata bagi pengelolaan sampah yang semakin mendesak. Diperkirakan Indonesia menghasilkan 50 juta ton sampah per tahun, namun hanya sekitar 40 persen yang dikelola dengan baik.

Selain proyek infrastruktur energi bersih, kinerja manajer investasi (MI) di bawah Danantara juga mencatat pertumbuhan positif hingga kuartal III-2025. Dana kelolaan MI pelat merah tumbuh dua digit, mencerminkan kepercayaan investor terhadap konsistensi kinerja produk dan distribusi di ekosistem BUMN. Kepala Riset Infovesta Utama, Wawan Hendrayana, menilai bahwa performa positif tersebut didorong oleh aliran dana dari investor ritel, khususnya ke reksadana pendapatan tetap dan pasar uang yang relatif stabil.

Bahana TCW Investment Management menjadi MI pelat merah dengan dana kelolaan terbesar, diikuti PT BRI Manajemen Investasi, PT BNI Asset Management, dan PT Mandiri Manajemen Investasi. Produk reksa dana pasar uang dan campuran menjadi penyumbang utama pertumbuhan dana kelolaan, dan kinerja positif ini membuka jalan bagi rencana konsolidasi MI milik bank-bank Himbara yang diperkirakan akan memperkuat pangsa pasar industri reksa dana nasional secara signifikan.

Dengan semua langkah ini, Danantara muncul sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan. BUMN tidak lagi hanya menjadi pelaksana proyek pemerintah, tetapi juga menjadi penggerak investasi bernilai tinggi yang menghasilkan dampak ekonomi luas. Keberadaan Danantara diharapkan memperkuat sektor-sektor strategis, menciptakan lapangan kerja, dan memaksimalkan potensi demografi muda Indonesia.

Transformasi fiskal ini menunjukkan bahwa pemerintah di bawah Presiden Prabowo tidak hanya fokus pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga pada penguatan fondasi ekonomi untuk dekade mendatang. Dengan investasi yang semakin tinggi dan menghasilkan nilai tambah signifikan, ekonomi Indonesia akan lebih resilient terhadap gejolak global, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pengembangan teknologi domestik.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Didukung Berbagai Elemen Masyarakat

Jakarta – Dukungan deras terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat untuk gelar Pahlawan Presiden RI – 2 Soeharto. Salah satunya dari Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Firman Soebagyo.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Firman Soebagyo menegaskan agar bangsa ini berani bersikap adil terhadap sejarah. Presiden RI ke – 2 layak untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

“Saya sudah sampaikan Pak Harto bukan hanya layak, tapi memang seharusnya diberikan gelar Pahlawan Nasional,” ujar Firman, saat ditanya awak media di Jakarta 6/11.

“Ini bukan soal politik, tapi soal kejujuran kita membaca sejarah dan menghormati jasa besar seseorang yang telah membawa Indonesia bangkit,” jelasnya.

Menurutnya, Soeharto adalah arsitek pembangunan nasional. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia keluar dari keterpurukan ekonomi, membangun ketahanan pangan, dan menata pondasi ekonomi kerakyatan yang bertahan hingga kini.

Firman mengingatkan bahwa pengakuan terhadap jasa besar Soeharto bukanlah glorifikasi buta, tetapi bentuk kedewasaan bangsa dalam menghargai kerja keras yang telah mengubah wajah negeri.

“Jangan jadikan gelar pahlawan sebagai alat politik. Penghargaan semacam itu harus diberikan dengan objektif, atas dasar jasa dan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara,” tegasnya.

Soeharto, kata Firman, memimpin Indonesia di masa yang sangat sulit. Tahun 1967, ketika ia mengambil alih kepemimpinan, Indonesia tengah menanggung utang luar negeri sekitar US$700 juta dan menghadapi inflasi hingga 650 persen.

Namun dengan kebijakan ekonomi yang terukur dan dukungan tim ekonomi nasional, termasuk Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah dari Prabowo Subianto, Soeharto berhasil menstabilkan ekonomi dan menorehkan prestasi luar biasa: swasembada pangan tahun 1984, yang membuat Indonesia disegani dunia.

“Pak Harto membangun dengan disiplin dan keberanian. Ketika lembaga dunia menolak pendirian pabrik pupuk karena alasan intervensi, beliau menantangnya. Itu bentuk kedaulatan sejati, berani berdiri di atas kaki sendiri,” kata Firman.

Stabilitas ekonomi juga menjadi ciri kuat era kepemimpinannya. Nilai dolar hanya Rp378 pada 1971, harga barang terjangkau, dan pembangunan menjangkau pelosok Nusantara.

Bagi Firman, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto adalah bentuk rekonsiliasi moral antara masa lalu dan masa depan.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Kebudayaan (Menbud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon. Menurutnya Presiden ke-2 Soeharto memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.

“Tentu dari kami, dari tim GTK ini, telah melakukan juga kajian, penelitian, rapat ya, sidang terkait hal ini. Jadi telah diseleksi tentu berdasarkan, kalau semuanya memenuhi syarat ya. Semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat,” kata Fadli Zon.

Ia menegaskan bahwa Soeharto telah memenuhi syarat dari tingkat yang paling bawah, dari usulan masyarakat di tingkat kabupaten/kota hingga diusulkan kepada pemerintah provinsi. Artinya, kata dia, bukan hanya Tim GTK yang dipimpinnya yang menyatakan sosok Presiden ke-2 RI itu memenuhi ketentuan.

Tokoh Agama, Parpol, dan Akademisi Sepakat, Soeharto Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Jakarta, Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun ini telah mengajukan sejumlah nama tokoh nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk dipertimbangkan menjadi pahlawan nasional. Ada 49 tokoh yang disiapkan untuk menerima status sebagai pahlawan nasional. Dari total nama tokoh yang diajukan, 24 di antaranya diprioritaskan untuk memperoleh tanda kehormatan tersebut. Namun tidak semua pihak menyetujui hal tersebut. Terjadi pro-kontra soal penyematan mantan Presiden RI, Soeharto, sebagai salah satu figur yang diusulkan sebagai salah satu penerima status tersebut

Ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) menyatakan dukungannya terhadap usulan Kemensos kepada Dewan Gelar untuk menetapkan Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan Nasional. Menurutnya, bangsa Indonesia perlu belajar dari masa lalu baik dari kebaikan maupun kekurangannya untuk membangun masa depan yang lebih bijak dan berkeadaban.

“Dalam tradisi keilmuan Islam, ada kaidah penting: Al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah, menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik,” ujar Gus Fahrur di Jakarta.

Senada, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad mengatakan Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan maupun kepemimpinan nasional.

“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” katanya.

Ditambahkannya, keberhasilan kepemimpinan Soeharto antara lain tercermin dari swasembada beras pada dekade 1980-an, program Keluarga Berencana (KB) yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk, serta stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang terjaga selama masa pemerintahannya.

“Ketika kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik atau kepentingan apapun, kecuali kepentingan bangsa dan negara, terlepas dari kekurangan dan kesalahan seseorang,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan, bahwa tidak ada bukti menunjukan presiden ke-2 RI, Soeharto terlibat dalam peristiwa genosida 1965-1966. Menurutnya, tudingan terhadap Soeharto tidak pernah dibuktikan secara hukum maupun fakta sejarah yang valid.

“Tidak ada bukti yang menunjukan keterlibatan beliau dalam genosida. Jadi, siapa yang bisa membuktikan hal itu. Pemberian gelar pahlawan nasional harus didasarkan pada penilaian objektif terhadap jasa dan kontribusi seseorang bagi negara,” tegasnya.

Dari kalangan akademisi, Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menilai Soeharto merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang pernah menjabat Presiden RI. Terlepas dari kontroversi yang ada di tengah masyarakat, Soeharto telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa kepemimpinannya.

“Selama lebih dari 30 tahun memimpin, dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, beliau sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional,” tutur Marsuki.

Dari tokoh partai, Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago mendukung usulan agar Presiden ke-2 RI Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional. Menurutnya, banyak peninggalan yang baik saat Soeharto memimpin RI. Ia menilai kontra dari masyarakat dapat diterima, tetapi ia meminta publik untuk melihat sisi baiknya.

“Menurut kami selama beliau menjabat, sudah banyak juga legacy baik yang beliau tinggalkan untuk Indonesia. Jika ada pro dan kontra menurut kami sah-sah saja, namun kita juga harus melihat sisi sisi baik yang beliau lakukan dalam memimpin bangsa ini,” ungkap Irma.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan sebagian besar nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya dan proses penetapan calon itu dilakukan melalui seleksi berlapis yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga tim ahli tingkat pusat. [*]

Menimbang Jasa Soeharto: Dukungan Gelar Pahlawan Nasional Menguat Jelang Hari Pahlawan

Jakarta — Menjelang peringatan Hari Pahlawan, berbagai tokoh nasional dari kalangan ulama, akademisi, dan politisi sepakat bahwa Presiden ke-2 RI, Soeharto, layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Mereka menilai jasa dan pengabdian Soeharto terhadap bangsa Indonesia patut dihargai sebagai bagian dari perjalanan panjang sejarah kemerdekaan dan pembangunan nasional.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa setiap mantan presiden yang telah wafat layak diangkat sebagai pahlawan nasional karena telah berjuang dan berkorban demi bangsa.

“Setiap mantan presiden yang telah tiada layak diangkat sebagai pahlawan nasional. Mereka telah berjuang dan berkorban saat memimpin negeri,” ujarnya.

Asrorun juga mengajak masyarakat untuk tidak menyimpan dendam terhadap para pemimpin masa lalu.

“Tidak ada manusia yang sempurna. Sudah sepatutnya kita mengenang jasa, bukan mengungkit kekurangan,” tambahnya.

Senada, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menegaskan bahwa Soeharto adalah sosok penting dalam sejarah Indonesia.

“Soeharto layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya, baik saat masa perjuangan maupun kepemimpinan nasional,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa Soeharto ikut berjuang dalam perang gerilya dan berperan penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi tonggak pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, turut menegaskan bahwa tudingan terhadap Soeharto terkait peristiwa 1965–1966 tidak pernah terbukti secara hukum.

“Tidak ada bukti yang menunjukkan Soeharto terlibat dalam peristiwa genosida. Tuduhan itu tidak pernah didukung fakta sejarah yang valid,” kata Fadli.

Dari kalangan politik, Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, menilai masa kepemimpinan Soeharto membawa stabilitas bagi bangsa.

“Di masa beliau, Indonesia aman dan politik relatif tenang. Kita juga pernah mencapai swasembada pangan di era beliau,” ujar Irma.

Dukungan juga datang dari kalangan akademisi. Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menyebut masa kepemimpinan Soeharto selama lebih dari 30 tahun penuh dengan pencapaian pembangunan.

“Dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, beliau sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa organisasinya mendukung penuh pemberian gelar tersebut. “Muhammadiyah intinya mendukung penuh pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto,” katanya.

Para tokoh juga sepakat bahwa menjelang Hari Pahlawan, masyarakat diajak untuk meneladani semangat perjuangan para pendiri bangsa dengan menjaga persatuan dan kedamaian.

Akademisi hingga Tokoh Agama Kompak Dukung Soeharto Ditetapkan Sebagai Pahlawan Nasional

Jakarta – Dukungan terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terus mengalir dari berbagai lapisan masyarakat. Kalangan akademisi, tokoh agama, hingga organisasi kemasyarakatan menyuarakan pandangan senada bahwa jasa besar Soeharto dalam perjuangan dan pembangunan bangsa layak mendapat penghormatan negara.

Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menjadi salah satu tokoh akademik yang secara terbuka mendukung usulan tersebut. Ia menilai Soeharto bukan hanya pemimpin pemerintahan yang kuat, tetapi juga tokoh bersejarah yang meletakkan dasar-dasar penting bagi kemajuan bangsa.
“Selama lebih dari 30 tahun memimpin, Soeharto telah membawa bangsa ini melewati masa-masa sulit. Dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, mulai dari swasembada pangan, stabilitas ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan rakyat, beliau sangat layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional,” ujar Prof. Marsuki.

Menurutnya, peran Soeharto tidak berhenti pada masa perjuangan kemerdekaan. Ia turut memastikan arah pembangunan nasional berjalan sistematis melalui berbagai kebijakan strategis. “Pengabdian beliau tidak hanya terbatas pada masa perjuangan, tetapi juga dalam membangun fondasi ekonomi, pertanian, dan infrastruktur yang masih dirasakan hingga kini,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian Sosial yang mengusulkan Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan Nasional. Menurutnya, bangsa Indonesia perlu menghargai pemimpin yang telah memberikan kontribusi besar bagi persatuan dan kemajuan.
“Pak Harto berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Di masa beliau, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru Asia, dengan program pembangunan yang terencana dan stabilitas ekonomi serta keamanan yang tinggi,” ujar Gus Fahrur.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menilai Soeharto merupakan sosok penting yang mengabdi bagi bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era pembangunan nasional.
“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” kata Dadang.

Ia juga menegaskan bahwa kiprah Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi bukti nyata kontribusinya dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia. “Keberhasilannya mewujudkan swasembada beras, program Keluarga Berencana, serta menjaga stabilitas politik dan ekonomi merupakan warisan besar yang tak boleh dilupakan,” ujarnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa usulan pemberian gelar tersebut telah melalui proses dari bawah dan memenuhi seluruh syarat administratif. “Usulan gelar Pahlawan Nasional untuk mantan Presiden Soeharto berasal dari masyarakat dan sudah memenuhi syarat untuk diteruskan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,” kata Mensos.

Dukungan luas dari berbagai kalangan ini memperlihatkan semangat kolektif bangsa untuk menghargai jasa para pemimpin yang telah berjasa besar. Pada momentum Hari Pahlawan, masyarakat diajak bersatu memberi penghormatan kepada Soeharto sebagai sosok yang berperan besar membangun Indonesia menjadi negara yang stabil, kuat, dan disegani di dunia.

Hari Pahlawan 2025: Gelombang Dukungan Menguat, Soeharto Dinilai Layak Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Jakarta- Momentum peringatan Hari Pahlawan tahun ini kembali menggugah kesadaran bangsa akan pentingnya meneladani jasa para tokoh yang telah berperan besar dalam sejarah Indonesia. Di tengah semangat nasionalisme yang menguat, sejumlah kalangan menyuarakan dukungan agar Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal (Purn) H. M. Soeharto, dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas dedikasi dan kontribusinya yang luar biasa bagi pembangunan dan kejayaan bangsa Indonesia.

Dukungan tersebut datang dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, organisasi keagamaan, hingga tokoh masyarakat. Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menyatakan bahwa Soeharto merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan Indonesia. Ia menilai, selama lebih dari tiga dekade memimpin, Soeharto berhasil membawa bangsa ini menuju masa stabilitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Selama lebih dari 30 tahun memimpin, dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, beliau sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional,” ungkap Prof. Marsuki.

Ia menambahkan, di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami masa pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi terkendali, dan kemajuan yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kinerja ekonomi terbaik di Asia Tenggara. “Ekonomi Indonesia saat itu dikenal kuat dan disegani. Dengan banyaknya usulan dari berbagai pihak, saya pikir beliau pantas mendapat gelar itu,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Muhadjir Effendy, juga menyampaikan dukungan penuh atas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun pihak yang bisa memungkiri jasa besar Soeharto terhadap negara, baik dalam masa perjuangan kemerdekaan maupun dalam mengawal pembangunan nasional.

“Muhammadiyah mendukung penuh pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto. Tidak ada satu pun orang yang bisa memungkiri andil beliau terhadap bangsa Indonesia,” ujar Muhadjir.

Ia menuturkan bahwa dukungan ini bukan tanpa dasar. Selain peran pentingnya dalam Serangan Umum 1 Maret yang menjadi momentum strategis dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Soeharto juga tercatat memimpin Operasi Mandala yang berhasil mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia.

“Kalau Bung Karno adalah penggali Pancasila, maka Pak Harto-lah yang menegakkannya sebagai satu-satunya asas. Setelah peristiwa G30S/PKI, beliau berperan besar menegakkan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan menjaga keutuhan NKRI dari ancaman ideologi lain,” jelas Muhadjir.

Momentum Hari Pahlawan tahun ini, menurut berbagai kalangan, menjadi waktu yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk memberikan penghargaan tertinggi kepada sosok yang telah mengabdikan hidupnya demi negara.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan hanya bentuk penghormatan terhadap sejarah, tetapi juga pengakuan atas jasa dan pengorbanannya dalam membangun bangsa. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, semangat kepemimpinan, ketegasan, dan komitmen Soeharto terhadap persatuan bangsa dinilai relevan untuk kembali dihidupkan.

Sebagaimana semangat Hari Pahlawan yang mengajarkan untuk terus bergerak dan melanjutkan perjuangan, bangsa ini diajak meneladani keteguhan dan dedikasi Soeharto dalam menjaga kedaulatan, membangun ekonomi, serta menegakkan Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dukungan Meluas, Elemen Masyarakat Bersatu Dukung Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional

Jakarta – Dukungan terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terus menguat dari berbagai lapisan masyarakat. Tokoh agama, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan menilai pengabdian Soeharto bagi bangsa sangat besar dan layak mendapat penghargaan negara. Mereka memandang, penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional menjadi bentuk apresiasi atas jasanya menjaga stabilitas dan membangun fondasi kemajuan Indonesia.

Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Sosial yang mengajukan nama Soeharto bersama Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke Dewan Gelar. Menurutnya, bangsa Indonesia harus belajar menghargai pemimpin yang berjasa bagi kemajuan dan persatuan nasional.
“Pak Harto berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Di masa beliau, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru Asia, dengan program pembangunan yang terencana dan stabilitas ekonomi serta keamanan yang tinggi,” ujar Gus Fahrur.

Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad juga menilai Soeharto memiliki rekam jejak panjang dalam perjuangan bangsa, baik di masa revolusi kemerdekaan maupun saat memimpin pembangunan nasional.
“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” katanya.

Dadang menjelaskan, kiprah Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 menunjukkan perannya dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Selain itu, keberhasilannya membawa Indonesia mencapai swasembada beras dan menekan laju pertumbuhan penduduk lewat program Keluarga Berencana merupakan bukti nyata keberhasilan kepemimpinannya.

Dukungan senada disampaikan Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, yang menilai pengabdian Soeharto layak diabadikan dalam sejarah bangsa. “Selama lebih dari 30 tahun memimpin, Soeharto telah membawa bangsa ini melewati masa-masa sulit. Dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, mulai dari swasembada pangan, stabilitas ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan rakyat, beliau sangat layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional,” ujarnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa usulan gelar tersebut berasal dari masyarakat dan telah memenuhi ketentuan administratif. “Usulan gelar Pahlawan Nasional untuk mantan Presiden Soeharto berasal dari bawah dan sudah memenuhi syarat untuk diteruskan ke Dewan Gelar,” katanya.

Dukungan ini menjadi simbol semangat bangsa untuk menghargai jasa pemimpin terdahulu. Pada momentum Hari Pahlawan, masyarakat diajak bersama meneladani sosok Soeharto sebagai bagian dari penghormatan terhadap perjuangan dan pengabdian bagi Indonesia.

MUI: Mantan Presiden Soeharto Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Jakarta – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menyatakan semua mantan presiden layak mendapatkan gelar pahlawan tanpa terkecuali. Menurutnya, semua tokoh yang pernah memimpin Indonesia adalah pahlawan, termasuk presiden kedua, Soeharto.

“Pak Karno Pak Harto, Pak Habibie, dan Gus Dur (Abdurahman Wahid), adalah para pemimpin bangsa yang layak menjadi pahlawan”, ujar Niam di Jakarta, Kamis 6 November 2025.

Niam merespons usulan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang menyerahkan 40 nama tokoh yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional.

“Saya rasa itu langkah bagus ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Dan usulan pahlawan dari para tokoh berbagai latar belakang itu menunjukkan kenegarawanan Presiden Prabowo untuk merangkul dan membangun harmoni serta kebersamaan,” tambahnya.

Dirinya menjelaskan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya, termasuk para pemimpin negara yang sudah mendarmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara.

“Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November adalah untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemajuan bangsa. Dalam Islam, diperintahkan untuk mengingat jasa dan kebaikan orang yang telah wafat, terlebih itu adalah pemimpin yang secara nyata telah berjasa dan menanam kebaikan bagi bangsa”, tegas Niam.

Menurutnya, Presiden RI ke-2 Soeharto yang telah memimpin Indonesia puluhan tahun terbukti membawa kemajuan bangsa.

“Islam memerintahkan untuk mengingat kebaikannya,” jelasnya.

Diwaktu yang bersamaan, Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago mendukung usulan agar Presiden ke-2 RI Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional. Irma mengatakan saat kepemimpinan Soeharto Indonesia aman dan situasi politik tenang.

“NasDem melalui Wakil Ketua Umum Pak Saan Mustopa sebelumnya sudah menyampaikan bahwa kami menyetujui pemberian gelar pahlawan pada mantan presiden Soeharto,” mata Irma kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).

Irma menyebut banyak peninggalan yang baik saat Soeharto memimpin RI. Ia menilai kontra dari masyarakat dapat diterima, tetapi ia meminta publik untuk melihat sisi baiknya.

“Karena menurut kami selama beliau menjabat, sudah banyak juga legacy baik yang beliau tinggalkan untuk Indonesia. Jika ada pro dan kontra menurut kami sah-sah saja, namun kita juga harus melihat sisi sisi baik yang beliau lakukan dalam memimpin bangsa ini,” ungkap Irma.

Muhammamadiyah Dukung Penuh Gelar Pahlawan Untuk Mantan Presiden Soeharto

Jakarta – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dadang Kahmad mendukung pengusulan Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Ia menilai, Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan maupun kepemimpinan nasional.

“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” katanya.

Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy menambahkan, bahwa sikap Muhammadiyah yang mendukung penuh gelar pahlawan nasional terhadap Presiden ke-2 RI Soeharto. Ia menilai tidak ada satu orang pun bisa memungkiri jasa Soeharto kepada negara.

“Kalau tidak salah, dari PP Muhammadiyah sudah disampaikan oleh Pak Dadang (Kahmad, Ketua PP Muhammadiyah), Muhammadiyah intinya mendukung penuh pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto,” kata Muhadjir kepada wartawan, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025)

Muhadjir menjelaskan sikap ini sejalan dengan pandangan Muhammadiyah pada 2012, ketika Presiden pertama RI Sukarno juga diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional. Menurutnya, baik Soekarno maupun Soeharto memiliki kontribusi besar dan tidak bisa dipungkiri terhadap perjalanan bangsa.

Sementara, Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menilai Soeharto merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang pernah menjabat Presiden RI.

Menurutnya, terlepas dari kontroversi yang ada di tengah masyarakat, Soeharto telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa kepemimpinannya.

“Selama lebih dari 30 tahun memimpin, dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, beliau sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional,” kata Marsuki, Kamis (6/11/2025).

Ia menambahkan, era pemerintahan Soeharto ditandai dengan stabilitas ekonomi, inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kinerja ekonomi terbaik di kawasan.