Arsip Tahunan: 2025

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai langkah strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional. Melalui berbagai program pembiayaan, digitalisasi, serta pendampingan usaha, pemerintah berkomitmen menjadikan UMKM sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kementerian Koperasi mencatat, hingga Oktober 2025 penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp 206,2 triliun kepada lebih dari 3,5 juta debitur. Dari total tersebut, sekitar 60 persen disalurkan kepada sektor produksi seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat sektor riil dan mendorong terciptanya lapangan kerja di daerah.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan akses permodalan, tetapi juga membangun ekosistem yang mendukung keberlanjutan UMKM di era digital. “Kita ingin menciptakan sistem yang terintegrasi, mulai dari pembiayaan, pelatihan, hingga pemasaran. Pemerintah sedang menyiapkan platform digital terpadu yang akan mempermudah pelaku UMKM mengakses seluruh layanan yang mereka butuhkan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat program transformasi digital bagi pelaku UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Data Kementerian menunjukkan, hingga Oktober 2025 lebih dari 26 juta pelaku UMKM telah masuk ke ekosistem digital meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekonom senior, Chatib Basri menilai kebijakan pemerintah membangun ekosistem UMKM merupakan langkah tepat untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. “Selama ini pertumbuhan ekonomi kita masih terpusat di kota-kota besar. Ketika UMKM di daerah mendapat akses modal, pelatihan, dan pasar yang lebih luas, maka dampaknya akan langsung terasa pada pemerataan ekonomi,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkat dari 61,9 persen menjadi 63 persen pada akhir 2025. Selain itu, sektor ini diharapkan mampu menyerap hingga 98 persen tenaga kerja nasional, sekaligus menjadi pilar utama pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah.

Ferry Juliantono menambahkan, keberhasilan pembangunan ekosistem UMKM tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat harus bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk tumbuh dan naik kelas,” pungkasnya.
.

Jakarta – Pemerintah terus menggenjot upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar penting dalam pemerataan ekonomi. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menegaskan pentingnya meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha kecil melalui berbagai program strategis.

Menteri Maman menjelaskan bahwa banyak usaha mikro dan kecil yang sudah memiliki produk unggulan, tetapi menghadapi kesulitan dalam mengembangkan usaha secara lebih besar. Sistem franchise dianggap sebagai jalur yang tepat untuk membantu mereka memperluas pasar, dengan cara yang lebih efisien dan terukur.

“Bisnis franchise ini bisa menjadi jembatan yang efektif agar mereka bisa berkembang dan tumbuh lebih besar,” ujar Maman.

Namun, menurut Maman, penerapan waralaba harus dilakukan dengan hati-hati. Usaha mikro yang ingin berkembang melalui sistem franchise harus memiliki fondasi yang kuat, baik dari sisi manajemen maupun kualitas produk.

“Kuncinya adalah penguatan fundamental usaha. Jangan sampai usaha belum siap tapi sudah masuk sistem franchise,” tambahnya.

Strategi pemerintah dalam memberdayakan UMKM juga mencakup peningkatan rasio kewirausahaan nasional, yang saat ini baru mencapai 3,1 persen. Pemerintah menargetkan angka ini dapat meningkat menjadi 3,6 persen pada tahun 2029.

Melalui berbagai inisiatif, termasuk kemitraan melalui waralaba, diharapkan jumlah pelaku wirausaha semakin bertambah, yang pada gilirannya akan memperkuat ekonomi rakyat Indonesia.

Data terbaru menunjukkan bahwa sektor waralaba mengalami pertumbuhan yang positif, dengan angka kenaikan mencapai 5 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target kewirausahaan nasional dan mempercepat pemerataan ekonomi.

Selain fokus pada pengembangan UMKM, pemerintah juga memperhatikan keseimbangan dalam sektor retail modern. Menanggapi kekhawatiran mengenai maraknya minimarket modern seperti Indomaret dan Alfamart, pemerintah menegaskan tidak mempersoalkan ekspansi retail besar tersebut.

“Yang penting adalah bagaimana minimarket modern bisa mengakomodasi produk-produk lokal dari UMKM,” tegas Maman.

Ia menyatakan bahwa tujuan utama pemerintah adalah memastikan pemerataan peluang bagi pelaku UMKM di tengah ekspansi peritel besar.

“Kami tidak ingin ada pihak yang dirugikan dalam persaingan ini. Peritel besar dan UMKM harus bisa saling mendukung,” lanjutnya.

Ini menunjukkan bahwa keberlanjutan UMKM dan peritel besar bisa berjalan berdampingan, saling menguntungkan dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.

Keterlibatan korporasi dalam mendukung UMKM juga semakin terlihat dalam sinergi antara sektor korporasi dan usaha kecil. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi), Ingrid Kansil, mengungkapkan bahwa kolaborasi antara korporasi dan UMKM adalah kunci untuk memperkuat ekonomi nasional yang berdaya saing global.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional yang berperan besar dalam menjaga ketahanan dan pemerataan ekonomi Indonesia,” ujar Ingrid.

Lebih jauh, keberhasilan UMKM di Indonesia bukan hanya karena produk-produk unggul mereka, tetapi juga karena keterlibatan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan dan perusahaan besar. Melalui sinergi ini, diharapkan UMKM dapat semakin berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Langkah strategis ini juga didukung oleh lembaga penjaminan seperti PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), yang memperkuat peranannya dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan catatan penjaminan mencapai Rp186,76 triliun hingga September 2025, Jamkrindo menjadi mitra penting dalam memperluas akses UMKM terhadap permodalan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan bersaing.

Secara keseluruhan, pemberdayaan UMKM merupakan langkah konkret yang diambil pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi. Melalui dukungan berbagai sektor, termasuk kemitraan dengan korporasi, penguatan produk lokal, dan akses permodalan yang lebih mudah, dampak dari pemerataan ekonomi semakin terasa di masyarakat.

(*/rls)

Oleh : Dewi Fatimah )*

Pemerintah terus memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pendekatan yang menyentuh kebutuhan paling dasar pelaku usaha yaitu akses permodalan, pendampingan, dan pasar. Lewat kebijakan pembiayaan berbunga ringan, perluasan jaminan kredit, serta program inkubasi bisnis, UMKM didorong untuk naik kelas dari tahap bertahan menjadi tumbuh berkelanjutan. Di lapangan, pelaku usaha kecil seperti pedagang kuliner, perajin, dan pengusaha jasa kreatif merasakan manfaat berupa kemudahan mengajukan pembiayaan, pendampingan administrasi, hingga pelatihan pencatatan keuangan sederhana yang membuat arus kas lebih tertata dan usaha lebih efisien.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi), Ingrid Kansil menyatakan pentingnya sinergi antara korporasi bersama UMKM sebagai fondasi mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, berdaya saing global, serta mampu menciptakan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

Hingga pertengahan tahun ini terdapat 65,5 juta UMKM yang menyerap lebih dari 119 juta tenaga kerja, atau sekitar 97 persen dari tenaga kerja nasional. UMKM juga berhasil menyumbang 62 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Data ini menunjukkan penguatan UMKM dan koperasi bukan hanya upaya memberdayakan ekonomi rakyat, tetapi menjadi kunci strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi Indonesia.

Pemerintah juga menyediakan pelatihan manajemen, desain produk, pengemasan, dan standardisasi mutu agar barang yang dihasilkan konsisten dan memenuhi selera pasar modern. Fasilitasi sertifikasi halal, izin edar, hingga standarisasi kemasan membuat produk UMKM lebih dipercaya konsumen. Tak kalah penting, akses bahan baku didorong melalui kemitraan dengan BUMN dan perusahaan besar sehingga biaya produksi dapat ditekan. Dengan cara ini, pelaku UMKM tidak lagi berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari rantai pasok yang saling menguatkan.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menjelaskan transformasi digital bagi UMKM terus dipercepat agar pelaku usaha tidak tertinggal dari perubahan perilaku konsumen. Program onboarding ke platform e-commerce, pelatihan pemasaran digital, dan promosi secara lebih cerdas terus didorong oleh pemerintah. Media sosial juga dimanfaatkan untuk membangun merek dan menjangkau pelanggan di luar wilayah domisili. Di saat yang sama, literasi keamanan siber turut diberikan agar pelaku UMKM memahami cara bertransaksi aman, melindungi data pelanggan, serta menghindari penipuan yang merugikan reputasi.

Akses pasar pemerintah juga dibuka lebar melalui kebijakan belanja produk lokal dan kemudahan ikut pengadaan barang dan jasa skala kecil. Katalog elektronik daerah dirancang agar produk UMKM masuk ke rantai belanja publik dengan proses sederhana. Di tingkat daerah, pameran, festival, dan temu bisnis rutin mempertemukan pelaku UMKM dengan peritel modern dan pembeli institusional. Kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) didorong untuk memberi ruang produk lokal bersaing, sementara promosi ekspor bagi UMKM potensial difasilitasi melalui misi dagang, kurasi, dan pendampingan standar internasional.

Pemerintah mengintegrasikan ekosistem pendukung melalui rumah BUMN, pusat layanan terpadu, dan inkubator kampus agar pelaku UMKM mendapat bimbingan dari ide hingga komersialisasi. Di wilayah pedesaan, koperasi menjadi simpul kolektif yang memperkuat daya tawar, memudahkan pembelian bahan baku bersama, serta membuka akses mesin produksi. Infrastruktur logistik seperti jalan, pasar rakyat, cold chain, dan gudang juga ditingkatkan untuk memangkas biaya distribusi. Pada saat yang sama, reformasi perizinan melalui sistem layanan terpadu membuat pelaku usaha lebih cepat memperoleh legalitas dan dapat fokus pada pengembangan produk.

Dimensi inklusi menjadi perhatian khusus seperti program kewirausahaan perempuan, wirausaha muda, dan UMKM penyandang disabilitas didorong agar manfaat pertumbuhan merata ke seluruh lapisan masyarakat. Pelatihan keterampilan digital, akses modal khusus, serta pendampingan kurasi produk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal. Dorongan terhadap ekonomi hijau juga tumbuh lewat insentif produk ramah lingkungan, daur ulang, dan sertifikasi hijau. Upaya ini tidak hanya membuka pasar baru, tetapi juga menguatkan daya saing karena konsumen semakin peduli pada keberlanjutan.

Ketahanan UMKM terhadap guncangan ekonomi diperkuat lewat edukasi manajemen risiko, diversifikasi kanal penjualan, dan strategi cadangan kas. Pemerintah mendorong asuransi mikro, pelatihan mitigasi rantai pasok, hingga pemanfaatan data untuk membaca tren permintaan. Bagi pelaku kuliner dan pangan, dukungan keamanan pangan, perizinan cepat, serta akses alat produksi bersih meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan fondasi yang lebih kuat, UMKM dapat menjadi bantalan ekonomi saat terjadi pelemahan, sekaligus motor penggerak saat ekonomi kembali pulih.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendukung adanya perlindungan bagi pelaku UMKM dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Chusnunia mengatakan para pelaku UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia dengan menyumbang lebih dari 60 persen terhadap PDB dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja.

Pada akhirnya, memperkuat UMKM berarti memperluas kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pemerataan ekonomi hingga pelosok. Kolaborasi pemerintah, swasta, komunitas, dan perguruan tinggi menjadikan ekosistem UMKM semakin lengkap: pembiayaan terjangkau, pendampingan kompeten, infrastruktur memadai, dan pasar yang terus tumbuh. Tugas kita bersama ialah memastikan dukungan ini benar-benar sampai ke pelaku usaha terkecil, dari kios di pasar tradisional hingga perajin rumahan, agar mimpi tentang ekonomi yang adil dan merata bukan hanya jargon, melainkan kenyataan yang dirasakan jutaan keluarga Indonesia.

)* Penulis adalah Peneliti Ekonomi dan Pembangunan

[edRW]

Oleh : Ahmad Rajiman

Ketika pemerintah Indonesia mengusung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), maka tidak hanya aspek pangan yang harus menjadi perhatian, namun juga bagaimana program tersebut dapat memberikan dampak ganda, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun dari sisi ekonomi. Dalam hal ini, langkah untuk mendorong kolaborasi antara pengusaha besar, sektor swasta dan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu kunci agar MBG tidak hanya menjadi program bantuan semata, tapi juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Program MBG sendiri diluncurkan sejak awal tahun 2025 sebagai bagian dari prioritas pemerintah. Program ini menargetkan penerima manfaat yang sangat besar, dengan anggaran yang dialokasikan mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Sebagai contoh, anggaran awalnya sebesar Rp71 triliun, dengan target menjangkau puluhan juta orang. Dari sisi cakupan, hingga awal Oktober 2025, program ini telah berhasil menjangkau sekitar 31,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Dalam kerangka demikian, pemerintah tidak hanya melihat MBG sebagai program sosial semata, melainkan juga sebagai penggerak ekosistem usaha dan ekonomi lokal. Hal ini terlihat dari banyaknya kebijakan yang diarahkan untuk memberdayakan UMKM sebagai mitra dalam penyediaan bahan baku, distribusi makanan bergizi, hingga pengelolaan dapur-pelayanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Misalnya, pemerintah mencatat bahwa program MBG berpotensi melibatkan hingga 29 juta UMKM, dengan sekitar 85 persen anggaran digunakan untuk pengadaan bahan baku.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan bahwa program MBG membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang, serta mendorong ekonomi lokal. Keterlibatan pengusaha dan UMKM dalam program MBG bukanlah semata-subsidi atau pemberian dana, melainkan bentuk kolaborasi strategis yang memberi manfaat timbal-balik, pemerintah mendapat mitra dalam pengadaan makanan bergizi, sementara UMKM dan pengusaha memperoleh akses pasar besar dan stabil. Contohnya, skema pembiayaan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dirancang untuk memberdayakan UMKM lokal dalam pembangunan dan pengelolaan dapur (SPPG) untuk MBG. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema business-matching dan pendampingan legalitas agar UMKM layak menjadi bagian dari rantai pasok MBG.

Kunci keberhasilan kolaborasi ini menurut sejumlah pihak adalah sinergi lintas sektor: pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha besar, UMKM, akademisi, hingga masyarakat harus berjalan bersama. Tanpa kolaborasi yang kuat, target besar MBG akan sulit dicapai. Sebagai contoh, BGN dalam kegiatan sosialisasi sekaligus pelatihan yang melibatkan akademisi dan UMKM menyatakan bahwa makanan bergizi tidak akan optimal manfaatnya bila rantai produksi tidak aman dan tidak tersertifikasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa sektor swasta dan UMKM harus dilibatkan dalam mendukung MBG, tidak hanya sebagai penyalur dana, tapi sebagai pelaku yang menggerakkan eksekusinya. Hal ini membuka ruang bagi kolaborasi yang lebih luas: pengusaha besar dapat menyediakan fasilitas logistik dan teknologi, UMKM lokal bisa menyediakan bahan baku dan produksi, sementara pemerintah mengatur regulasi, pengawasan, dan skema pendanaan.

Keterlibatan UMKM dalam program MBG membawa peluang konkret, berupa akses pasar massal dari pemerintah, kesempatan ekspansi usaha, akses pembiayaan yang selama ini kerap menjadi kendala, serta amplifikasi komitmen sosial yang dapat meningkatkan reputasi usaha. Dampak program MBG tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh pelaku ekonomi di sekitarnya.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya juga menegaskan bahwa program MBG memberikan dampak nyata bagi masyarakat, tak hanya penerima manfaat tapi juga ekosistem yang terlibat di dalamnya seperti UMKM, koperasi, maupun BUMDes. Pemerintah, lanjut Teddy, berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap komponen bangsa memperoleh manfaat dari program MBG, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat akar rumput. Pandangan ini mempertegas bahwa MBG bukan sekadar kebijakan karitatif, melainkan strategi pembangunan inklusif yang menggerakkan banyak sektor ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Melihat perspektif ke depan, apabila kolaborasi ini berjalan dengan baik, maka program MBG bisa menjadi pilar penting bukan hanya untuk ketahanan pangan dan gizi, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan keterlibatan UMKM yang luas, maka ekonomi daerah bisa terdorong, lapangan kerja terbuka, dan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Pemerintah menargetkan bahwa program MBG dapat mendukung pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045 melalui generasi yang lebih sehat, kuat, dan produktif.

Kolaborasi ini harus berbasis pada prinsip saling memberi nilai: pengusaha besar memberikan akses, jaringan, dan teknologi; UMKM menghadirkan kreativitas lokal, kebersamaan, dan penetrasi wilayah; sedangkan pemerintah memastikan regulasi, pendanaan, serta pengawasan agar semua berjalan fair, transparan, dan berdampak. Ketika semua elemen bergerak bersama, maka program MBG bisa melampaui tujuan sosialnya dan menjadi penggerak ekonomi nyata.

Dengan semangat kolaborasi yang tinggi, harapan besar bahwa program MBG akan sukses dan memberi dorongan nyata bagi pembangunan nasional, bukan hanya dalam angka penerima manfaat, tetapi dalam perubahan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi lokal, serta penguatan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

)* Pengamat Kebijakan Publik

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat rantai pasokan bahan baku pangan nasional guna memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan generasi sehat dan produktif.

Dukungan lintas sektor pun mengalir, termasuk dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang kini aktif menyiapkan lahan pertanian untuk mendukung pasokan bahan pangan MBG di berbagai daerah.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan, pihaknya telah memerintahkan seluruh prajurit untuk menanam bahan pangan di lahan-lahan milik TNI AD sebagai wujud dukungan terhadap program nasional tersebut.

“Saya sudah memerintahkan para prajurit untuk menanam bahan pangan, sayuran, dan buah-buahan di lahan-lahan milik TNI AD untuk menyukseskan program MBG,” ujar Maruli.

Ia menjelaskan, langkah ini juga menjadi antisipasi terhadap potensi kenaikan harga pangan akibat meningkatnya permintaan daging, telur, sayuran, dan buah-buahan seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

“Kita ingin memastikan pasokan bahan baku MBG selalu cukup dan stabil, agar program ini berjalan lancar tanpa hambatan,” tambahnya.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menyampaikan apresiasinya atas kontribusi TNI AD dalam memperkuat ketahanan pasokan pangan nasional. Menurutnya, kerja sama lintas institusi seperti ini menjadi kunci agar pelaksanaan MBG berjalan berkelanjutan dan efisien.

“Kami sangat berterima kasih atas inisiatif TNI AD dalam memperkuat pasokan bahan pangan untuk mendukung program MBG,” ujar Nanik.

Ia juga menyarankan agar prajurit TNI menanam buah-buahan seperti pisang, yang mudah dibudidayakan, cepat panen, dan bernilai gizi tinggi.

“Selain mudah dibudidayakan, pisang bisa dipanen dalam waktu singkat dan menjadi menu buah MBG yang aman serta bergizi bagi anak-anak,” jelasnya.

Dukungan terhadap penguatan rantai pasok juga datang dari DPR RI. Anggota Komisi IX, Edy Wuryanto, menilai bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada sistem pasokan bahan baku yang kuat dan terintegrasi.

“Rantai pasok pangan adalah urat nadi keberhasilan MBG. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci,” tegas Edy.

Edy mendorong pemerintah untuk memanfaatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna membantu petani dan peternak kecil meningkatkan kapasitas produksinya. Selain itu, ia meminta pemerintah daerah berperan aktif menjembatani petani, nelayan, dan peternak lokal dengan SPPG agar hasil panen mereka terserap langsung oleh program MBG.

“Jika ini dijalankan, perputaran ekonomi di sektor pangan akan berjalan baik. Program MBG bukan hanya menyehatkan anak-anak, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat,” tandasnya.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat, program MBG diharapkan mampu menjadi simbol kemandirian pangan sekaligus fondasi kuat menuju generasi emas Indonesia 2045 yang sehat, mandiri, dan berdaya saing.

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan status gizi masyarakat di seluruh Indonesia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pemerintah berfokus memaksimalkan dua bulan terakhir tahun ini untuk mempercepat realisasi program. Ia menegaskan bahwa BGN terus menambah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru setiap hari sebagai upaya memperluas jangkauan layanan MBG ke daerah-daerah terpencil.

“Kami berupaya maksimal agar target dapat tercapai. Saat ini, rata-rata terdapat sekitar 200 SPPG baru setiap hari, dengan potensi melayani sekitar 600.000 penerima manfaat harian,” ujar Dadan Hindayana.

Hingga kini, tercatat 13.514 SPPG telah tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan. Jumlah tersebut berpotensi melayani 39,5 juta penerima manfaat dan diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 40 juta pada akhir bulan ini. Dadan juga menambahkan bahwa Presiden memberikan apresiasi atas capaian signifikan ini, meskipun target penuh belum sepenuhnya tercapai.

“Pak Presiden tetap mengapresiasi capaian yang sudah sangat baik. Kalau pun nantinya baru mencapai sekitar 75 juta penerima hingga akhir tahun, itu tetap akan menjadi kemajuan yang luar biasa,” ungkapnya.

Kepala BGN juga menyebutkan bahwa penyerapan anggaran Program MBG telah mencapai Rp35,6 triliun atau sekitar 50,1 persen dari target tahun berjalan. Pemerintah menilai realisasi ini sebagai langkah positif dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta mendukung pemerataan ekonomi masyarakat.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, memperkuat ekosistem pangan lokal, serta mendorong pemberdayaan ekonomi daerah. Dengan dukungan anggaran dan penambahan infrastruktur layanan gizi, program ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi jutaan warga, terutama di wilayah pedesaan dan tertinggal.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual, menilai pelaksanaan MBG telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan permintaan pangan lokal. Namun demikian, ia menekankan pentingnya pemerintah memperkuat data ketersediaan pangan dan manajemen distribusi di daerah agar pelaksanaan MBG tetap efisien.

“Menu bergizi bisa disesuaikan dengan kondisi ketersediaan bahan pangan di masing-masing daerah. Pemerintah perlu memperkuat data pasokan agar tahu produk mana yang berpotensi defisit,” jelas David Sumual.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), permintaan terhadap komoditas seperti telur dan daging ayam ras meningkat seiring pelaksanaan MBG, mendorong inflasi kelompok harga bergejolak sebesar 0,28% secara bulanan dan 6,59%.

Secara keseluruhan, pemerintah terus memastikan bahwa peningkatan kebutuhan bahan pangan akibat MBG tetap terkendali melalui kebijakan yang adaptif dan berbasis data. Dengan kolaborasi lintas sektor dan penguatan kapasitas daerah, target 82,9 juta penerima manfaat diharapkan tercapai, menjadikan program MBG sebagai tonggak penting peningkatan kesejahteraan gizi nasional.

[edRW]

Oleh: Rafi Alamsyah )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai membawa perubahan nyata bagi kualitas sumber daya manusia dan pemerataan ekonomi nasional. Program ini tidak hanya menyediakan makanan gratis bagi anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif. Di balik setiap piring makanan yang tersaji, terdapat misi besar negara untuk menghapus ketimpangan gizi dan menggerakkan ekonomi rakyat hingga ke pelosok desa.

Gagasan MBG berawal dari keprihatinan Presiden terhadap kondisi anak-anak di daerah yang mengalami kekurangan gizi dan stunting. Dalam banyak kunjungan, Kepala Negara menyaksikan langsung anak-anak yang pertumbuhannya terhambat akibat keterbatasan asupan gizi. Dari situ, lahirlah kebijakan yang menempatkan gizi anak sebagai prioritas pembangunan nasional. Presiden menilai bahwa masalah gizi tidak hanya menyangkut kesehatan, tetapi juga berhubungan dengan masa depan bangsa, karena generasi yang lemah gizi akan sulit bersaing di era global.

Program MBG kini telah menjangkau lebih dari tiga puluh lima juta anak dan ibu hamil melalui lebih dari sebelas ribu dapur yang tersebar di berbagai wilayah. Pemerintah memperkuat standar pengawasan agar setiap makanan yang tersaji memenuhi aspek kebersihan, keamanan, dan nilai gizi. Meski masih ditemukan tantangan di lapangan, langkah perbaikan terus dilakukan secara sistematis. Pendekatan berkelanjutan ini menunjukkan bahwa MBG bukan program jangka pendek, tetapi bagian dari strategi pembangunan manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Ahli gizi dari Cornell University, Mochammad Rizal, menilai bahwa program ini memiliki nilai strategis karena tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga aspek ekonomi dan pendidikan. Menurutnya, anak-anak yang memperoleh gizi seimbang cenderung memiliki kemampuan belajar yang lebih baik dan peluang ekonomi yang lebih besar di masa depan. Dengan kata lain, MBG merupakan fondasi penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan menyiapkan generasi emas Indonesia.

Namun dampak MBG tidak berhenti di meja makan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa program ini akan menjadi penggerak utama bagi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan nasional. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2026 mendatang, pelaksanaan MBG akan meningkat signifikan dan menyentuh lebih dari 82,9 juta penerima manfaat. Dengan skala sebesar itu, kebutuhan bahan pangan juga melonjak tajam, termasuk kebutuhan telur, ayam, ikan, sayur, dan buah yang masing-masing mencapai 82,9 juta porsi per hari. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi para petani, peternak, dan pelaku usaha pangan di daerah untuk meningkatkan produksinya.

Zulkifli Hasan mengajak para petani dan peternak agar mempersiapkan diri menghadapi lonjakan permintaan tersebut. Ia menekankan bahwa semua komoditas, termasuk padi, jagung, dan singkong, akan dibeli oleh pemerintah untuk mendukung keberlangsungan program MBG. Saat ini, Bulog bersama Koperasi Desa Merah Putih telah menyiapkan gudang penyimpanan bahan pangan untuk memastikan pasokan tetap stabil. Kebijakan ini memperlihatkan bagaimana MBG tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menciptakan sirkulasi ekonomi yang berkelanjutan dari sektor hulu ke hilir.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi turut memperkuat pelaksanaan MBG melalui panduan implementasi di satuan pendidikan. Sekolah diminta melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas makanan, termasuk mencatat sisa makanan dan insiden keamanan pangan. Langkah ini bertujuan membangun budaya makan sehat dan memastikan setiap rupiah anggaran gizi memberi manfaat maksimal bagi anak-anak penerima. Upaya ini juga diharapkan dapat mengubah pola konsumsi anak-anak yang sebelumnya terbiasa dengan makanan tinggi gula, garam, dan lemak menuju kebiasaan makan sehat dan alami.

Pemerintah pun mendapat apresiasi publik karena berhasil menjalankan program MBG. Berdasarkan survei Lembaga Media Survei Nasional atau Median, sebanyak 63,9 persen masyarakat menyatakan puas terhadap pelaksanaan MBG, sementara 48,9 persen berharap program ini terus dilanjutkan. Publik menilai MBG mampu meningkatkan gizi anak, meringankan beban ekonomi keluarga, dan tepat sasaran. Survei tersebut memperlihatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap keberlanjutan program ini sebagai bagian dari Asta Cita Presiden.

Dukungan serupa datang dari Forum Generasi Milenial Indonesia yang menilai bahwa MBG bukan hanya membantu anak-anak, tetapi juga menghidupkan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru. Koordinator FGMI, Muhamad Suparjo, menjelaskan bahwa perputaran uang dari dapur MBG memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat karena bahan pangan lokal dibeli setiap hari. Suparjo juga berharap program ini segera menjangkau seluruh daerah agar setiap anak Indonesia mendapat hak yang sama untuk menikmati makanan bergizi dari pemerintah.

Program MBG kini menjadi simbol hadirnya negara di tengah masyarakat yang menautkan tiga kepentingan strategis sekaligus yaitu peningkatan kualitas gizi, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembangunan manusia berkelanjutan. Setiap tahap pelaksanaan MBG membawa efek ganda bagi ekonomi desa, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah meyakini bahwa bangsa yang kuat bukan hanya ditandai oleh infrastruktur megah, melainkan oleh anak-anak yang tumbuh sehat dan berdaya.

)* Analis Kebijakan Publik

Oleh : Fajar Saputra )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), upaya percepatan dilakukan secara sistematis dan terukur untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025. Program ini bukan hanya sekadar penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan sosial yang menumbuhkan partisipasi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ekosistem pangan lokal yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, BGN menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk memastikan pemerataan akses gizi berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan pemerintah akan memaksimalkan dua bulan terakhir tahun ini untuk mempercepat realisasi program MBG secara nasional. Upaya ini dilakukan melalui penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru setiap hari guna memperluas jangkauan layanan dan mempercepat distribusi manfaat kepada masyarakat. Rata-rata terdapat sekitar 200 SPPG baru yang dibentuk setiap hari dengan potensi melayani hingga 600 ribu penerima manfaat tambahan. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 13.514 SPPG telah tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut berpotensi melayani sekitar 39,5 juta penerima manfaat dan diperkirakan meningkat menjadi 40 juta pada akhir bulan ini. Capaian tersebut menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan gizi yang merata semakin nyata, dengan melibatkan masyarakat di setiap tahapan pelaksanaan.

Program MBG juga menjadi bentuk nyata kebijakan pemerintah yang inklusif dan partisipatif. Pelibatan masyarakat dalam setiap aspek program, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga pemantauan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku aktif yang ikut menjaga keberlanjutan program melalui kegiatan gotong royong dan pengelolaan sumber daya lokal. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, di mana perbaikan gizi menjadi fondasi penting untuk menciptakan generasi unggul, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Wakil Kepala BGN, Irjen Pol Sony Sonjaya, menjelaskan secara nasional jumlah dapur MBG saat ini telah mencapai 13.514 unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, fokus BGN ke depan tidak hanya pada peningkatan jumlah dapur, tetapi juga penguatan ekosistem pangan bergizi di setiap wilayah. Sinergi lintas sektor sangat penting untuk memastikan keberhasilan program, terutama dalam menciptakan rantai pasok pangan lokal yang berkelanjutan. Keterlibatan sektor pertanian, koperasi, dan UMKM harus terus ditingkatkan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan bergizi dengan harga terjangkau serta mendukung perputaran ekonomi daerah. Dengan pendekatan ini, Program MBG diharapkan tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.

Pendekatan pembangunan gizi yang dilakukan BGN menempatkan masyarakat sebagai pusat gerakan, bukan sekadar objek program. Inisiatif pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dapur MBG terbukti memberikan dampak positif, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Misalnya, pengelolaan dapur di berbagai daerah melibatkan kelompok perempuan, pemuda, dan bahkan difabel dalam proses penyediaan makanan bergizi. Hal ini menciptakan ruang pemberdayaan ekonomi baru di tingkat lokal, sekaligus memperkuat solidaritas sosial antarwarga. Melalui strategi ini, BGN tidak hanya membangun program berbasis bantuan, melainkan membangun sistem yang menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap keberhasilan program MBG.

Salah satu contoh nyata keberhasilan pendekatan inklusif ini dapat dilihat di daerah Jatijajar, Jawa Barat. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengapresiasi dapur SPPG di wilayah tersebut karena telah mempekerjakan penyandang disabilitas dalam proses produksi makanan bergizi. Selain itu, dapur Jatijajar juga menerapkan prinsip ramah lingkungan dengan mengolah limbah sisa dapur menjadi pakan ikan lele, sehingga tidak ada limbah yang terbuang percuma. Praktik baik ini tidak hanya memperkuat aspek sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga menegaskan bahwa Program MBG dapat berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Diharapkan model di Jatijajar dapat menjadi inspirasi bagi dapur MBG lainnya di seluruh Indonesia agar terus melibatkan masyarakat sekitar serta memperhatikan aspek keamanan pangan dan keberlanjutan.

Upaya pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan Program MBG merupakan langkah nyata pemerintah dalam membangun bangsa yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana program mampu menciptakan perubahan sosial dan ekonomi di tingkat komunitas. Dengan memperkuat partisipasi masyarakat, memperluas jangkauan layanan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan, Program MBG diyakini akan menjadi tonggak penting dalam membangun generasi emas Indonesia menuju 2045.

)* Penulis merupakan Ekonom Pembangunan Sosial.

Jakarta — Pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan produktif. Program lintas sektor ini melibatkan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta lembaga pendidikan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya pemerataan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. “Pemerintah ingin memastikan semua warga, termasuk di pelosok, punya akses yang sama terhadap layanan kesehatan,” ujarnya.

Menurut Gibran, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program berjalan efektif. Ia menilai pelaksanaan CKG bukan hanya tentang pemeriksaan gratis, tetapi juga memastikan hasilnya ditindaklanjuti secara berkelanjutan. “Yang penting bukan hanya banyaknya warga diperiksa, tapi bagaimana hasilnya bisa ditindaklanjuti agar mereka tetap sehat,” katanya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa hingga awal Oktober 2025, sekitar 40 juta orang telah mendaftar, dan 36 juta di antaranya sudah menjalani pemeriksaan. Hasil awal menunjukkan banyak peserta ditemukan memiliki tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, serta gangguan gigi dan mulut. “Data ini penting agar kita bisa memetakan risiko kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit kronis sejak dini,” tambahnya.

Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa hasil CKG kini diintegrasikan ke dalam sistem data kesehatan nasional untuk memudahkan tindak lanjut. Hingga 20 Oktober 2025, Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 46,9 juta orang telah mendaftar dan 43,9 juta telah dilayani melalui CKG di lebih dari 10.000 puskesmas dan 125.000 sekolah di seluruh Indonesia. “Dengan digitalisasi data, pemerintah bisa lebih cepat melakukan intervensi bagi masyarakat yang berisiko,” tegasnya.

Pemerintah optimistis kolaborasi lintas sektor yang semakin kuat akan mempercepat pencapaian target Indonesia sehat dan produktif. “CKG adalah langkah awal untuk memastikan setiap warga mendapat kesempatan yang sama dalam menjaga kesehatannya,” tutupnya.

Jakarta, Kementerian Kesehatan mendorong pemanfaatan aplikasi SATUSEHAT sebagai pintu masuk utama layanan cek kesehatan gratis (CKG) yang kini semakin mudah diakses masyarakat. Melalui pembaruan fitur dan integrasi lintas fasilitas, warga dapat mendaftar, memilih lokasi, serta memperoleh hasil pemeriksaan dasar secara digital dalam satu aplikasi.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman mengatakan program menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan kesehatan tanpa biaya di seluruh Indonesia. Program CKG dapat diakses di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, sekolah, dan posyandu. Masyarakat juga bisa mendaftar secara mandiri melalui beberapa pilihan cara.

“Masyarakat cukup datang ke fasilitas kesehatan terdekat atau mendaftar secara mandiri melalui aplikasi. Semua layanan ini disediakan gratis oleh pemerintah,” katanya.

Senada, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni mengatakan program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat yang mendukung Asta Cita Presiden 2024–2029, dengan target nasional 36% di 2025 dan 70% di 2029. Pemprov DKI menerapkan strategi berbasis kolaborasi dan pendekatan wilayah agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses setara terhadap layanan kesehatan.

“Pelaksanaan CKG dilakukan tidak hanya di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, tetapi juga menjangkau masyarakat melalui kegiatan di perkantoran, pusat olahraga, dan berbagai aktivitas komunitas lainnya,” ujar Puji.

Sementara itu, Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Setiaji mengatakan keamanan data menjadi perhatian utama. Pengguna dapat mengatur preferensi privasi dan memantau riwayat akses pada profil aplikasi.
“SATUSEHAT menerapkan autentikasi berlapis, persetujuan pemilik data sebelum berbagi, serta standar enkripsi sesuai ketentuan perlindungan data,” tuturnya.

Melalui Satusehat, pengguna cukup membuat akun, melengkapi data diri, lalu memilih program CKG pada menu layanan. Sistem akan menampilkan jadwal di Puskesmas, rumah sakit, klinik pratama, hingga pos pelayanan kesehatan keliling di wilayah terdekat. Setelah memilih slot, pengguna menerima e-tiket dan QR check-in untuk mempercepat proses di lokasi tanpa formulir berulang.

Integrasi lintas Puskesmas, rumah sakit, dan klinik memastikan akses yang inklusif bagi kelompok prioritas, sementara fitur pengingat dan rujukan membantu tindak lanjut yang tepat waktu. Masyarakat diimbau rutin melakukan skrining minimal setiap enam bulan dan segera mengunduh SATUSEHAT di Play Store atau App Store untuk mendapatkan jadwal cek kesehatan terdekat.