Tokoh Agama dan Akademisi Dukung Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Jakarta — Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, menuai dukungan dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh agama dan akademisi menilai Soeharto memiliki jasa besar dalam membangun fondasi ekonomi, menjaga stabilitas nasional, serta mengangkat harkat bangsa di mata dunia. Mereka sepakat bahwa penilaian terhadap sosok Soeharto harus dilihat secara objektif sebagai bagian dari perjalanan sejarah Indonesia.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh menilai setiap mantan presiden yang telah wafat sejatinya layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional karena telah mengabdikan diri bagi bangsa dan negara.

“Setiap mantan presiden yang telah tiada layak diangkat sebagai pahlawan nasional, sebab mereka telah berjuang dan berkorban saat memimpin negeri,” ujar Asrorun Niam.

Senada dengan itu, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dadang Kahmad menilai Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya.

“Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan maupun kepemimpinan nasional,” tegas Dadang Kahmad.

Ia menuturkan bahwa peran Soeharto tidak hanya terbatas pada masa pemerintahan, tetapi juga telah dimulai sejak perjuangan kemerdekaan.

“Soeharto turut berjuang dalam perang gerilya dan memainkan peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum strategis bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia,” pungkas Dadang.

Pandangan serupa juga disampaikan kalangan akademisi. Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menilai bahwa kepemimpinan Soeharto selama lebih dari tiga dekade telah meninggalkan jejak pembangunan besar yang tidak bisa diabaikan.

“Selama lebih dari 30 tahun memimpin, dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, beliau sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional,” kata Prof. Marsuki.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, I Gede Nandya Oktora, menekankan pentingnya menghargai jasa para pemimpin bangsa sebagai bagian dari karakter bangsa yang besar.

“Bangsa yang besar tidak boleh melupakan jasa para pemimpin terdahulu, termasuk Soeharto yang dikenal sebagai bapak pembangunan nasional,” tutup Nandya.

Wacana ini dinilai dapat menjadi momentum untuk meneguhkan semangat kebangsaan, dengan menempatkan sejarah dan jasa para pemimpin terdahulu secara proporsional. Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan semata pengakuan simbolik, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap dedikasi panjang seorang tokoh yang turut membangun pondasi kokoh bagi kemajuan Indonesia.

Momentum Hari Pahlawan, Tokoh Bangsa Dorong Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Jakarta – Peringatan Hari Pahlawan tahun ini kembali memunculkan wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Sejumlah tokoh menilai, kiprah dan dedikasi Soeharto terhadap bangsa layak mendapatkan penghargaan tertinggi dari negara. Dari perjuangannya di masa revolusi hingga keberhasilannya membawa Indonesia ke era pembangunan dan stabilitas nasional, jejak pengabdiannya dianggap memberi dampak besar bagi perjalanan sejarah Indonesia.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dadang Kahmad, menegaskan bahwa Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah perjalanan bangsa yang kontribusinya tidak dapat dihapus dari catatan sejarah. “Soeharto layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya, baik pada masa perjuangan maupun saat memimpin Indonesia dalam pembangunan nasional,” ujarnya.

Menurutnya, Soeharto bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga pejuang yang pernah terlibat langsung dalam revolusi kemerdekaan. Salah satu peristiwa monumental yang menunjukkan peran besar Soeharto adalah Serangan Umum 1 Maret 1949, di mana ia menjadi salah satu komandan lapangan. Aksi tersebut berhasil menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan dan semangat juang untuk mempertahankan kemerdekaan.

“Beliau turut berjuang dalam perang gerilya dan memainkan peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret. Momentum itu menjadi strategi penting bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia. Karena itu, sudah selayaknya Soeharto mendapatkan gelar Pahlawan Nasional,” lanjut Dadang.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menilai pengabdian Soeharto tidak hanya terbatas pada masa perjuangan kemerdekaan, tetapi juga pada masa kepemimpinan nasional yang panjang dan penuh tantangan. Selama lebih dari tiga dekade menjabat sebagai Presiden, Soeharto berhasil membawa Indonesia mencapai berbagai kemajuan, terutama di bidang ekonomi, pertanian, dan pembangunan infrastruktur.

“Selama lebih dari 30 tahun memimpin, Soeharto telah membawa bangsa ini melewati masa-masa sulit. Dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, mulai dari swasembada pangan, stabilitas ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan rakyat, beliau sangat layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional,” ujar Prof. Marsuki.

Senada dengan itu, Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, juga mengungkapkan pandangan bahwa kepemimpinan Soeharto memiliki makna historis yang besar bagi Indonesia. Irma menilai stabilitas nasional yang terjaga pada masa itu merupakan prestasi tersendiri.

“Di masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia berada dalam situasi yang relatif aman dan politik yang tenang. Kita juga mencapai swasembada pangan—suatu prestasi besar yang sulit dicapai kembali hingga kini,” kata Irma.

Menurutnya, momentum Hari Pahlawan menjadi saat yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk menilai secara objektif jasa para tokoh yang telah berkontribusi besar bagi negara. “Setiap era memiliki tantangannya masing-masing. Namun, sejarah mencatat bahwa Soeharto telah memberikan sumbangsih nyata bagi kemajuan bangsa. Layak rasanya negara memberikan penghormatan tertinggi sebagai Pahlawan Nasional,” ujarnya menutup.

Dengan berbagai pandangan tersebut, wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto kembali mengemuka sebagai bagian dari refleksi nasional. Di tengah semangat Hari Pahlawan, penghargaan terhadap jasa tokoh-tokoh besar bangsa diharapkan dapat memperkuat semangat persatuan dan kecintaan terhadap tanah air. (*)

PBNU dan Muhammadiyah Kompak: Jasa Soeharto Patut Dikenang sebagai Pahlawan Nasional

Jakarta — Dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terus menguat. Dua ormas Islam terbesar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), menyatakan bahwa Soeharto layak mendapat penghargaan tertinggi negara atas jasa besarnya dalam perjuangan dan pembangunan bangsa.

Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa sikap Muhammadiyah telah bulat mendukung penuh pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Menurutnya, tidak ada satu pun yang dapat memungkiri peran dan kontribusi Soeharto terhadap bangsa Indonesia.

“Kalau tidak salah, dari PP Muhammadiyah sudah disampaikan oleh Pak Dadang, Muhammadiyah intinya mendukung penuh pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto,” ujar Muhadjir.

Muhadjir menyebut, Soeharto memiliki jasa besar sejak masa perjuangan kemerdekaan, termasuk dalam Serangan Umum 1 Maret dan Operasi Mandala.

Selain itu, ia berperan penting dalam menegakkan Pancasila pasca peristiwa G30S/PKI serta membangun fondasi ekonomi nasional.

Menurut Muhadjir, seperti halnya Presiden pertama RI Soekarno, Soeharto juga memiliki hubungan historis dengan Muhammadiyah.

“Secara subjektif, keduanya adalah kader Muhammadiyah. Dengan jasa sebesar itu, sangat layak bila Pak Harto diberi gelar Pahlawan Nasional,” tegasnya.

Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menambahkan, Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang telah membuktikan kepemimpinan kuat dan berorientasi pada pembangunan.

Ia menilai keberhasilan swasembada beras, program Keluarga Berencana, serta stabilitas ekonomi dan keamanan menjadi bukti konkret kepemimpinan Soeharto.

“Ketika kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik, tetapi dari kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

Sikap serupa juga disampaikan Ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, yang menilai Soeharto layak diberi gelar Pahlawan Nasional karena perannya dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi.

“Pak Harto berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Di masa beliau, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru Asia,” katanya.

Dukungan terhadap Presiden ke-2 RI, Soeharto agar menyandang gelar pahlawan nasional menunjukkan besarnya perhatian terhadap tokoh-tokoh yang dinilai berjasa dalam perjalanan bangsa.

Hasil kajian dan keputusan pemerintah nantinya akan menjadi bagian dari upaya menjaga ingatan kolektif bangsa terhadap sejarah perjuangan dan pembangunan nasional, sekaligus menegaskan pentingnya penghargaan negara bagi mereka yang telah memberi kontribusi besar bagi Indonesia. #

Hari Pahlawan: Suara Tokoh Agama–Akademisi Menguat, Soeharto Layak Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Jakarta — Bersamaan peringatan Hari Pahlawan, sejumlah tokoh agama, akademisi, dan politisi menyatakan dukungan terbuka—menilai jasa dan rekam pengabdian Presiden ke-2 RI, Soeharto layak diakui negara dengan gelar Pahlawan Nasional.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menegaskan perlunya sikap dewasa dalam membaca sejarah kepemimpinan nasional.

“Setiap mantan presiden yang telah tiada layak diangkat sebagai pahlawan nasional. Sebab, mereka telah berjuang dan berkorban saat memimpin negeri,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar publik tidak terjebak pada dendam masa lalu.

“Masyarakat tidak boleh menyimpan dendam dan mengungkit keburukan para pemimpin terdahulu. Karena memang tidak ada orang yang sempurna,” sambungnya.

Nada serupa disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad. Ia menilai kontribusi Soeharto bersifat historis sekaligus strategis.

“Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan maupun kepemimpinan nasional,” kata Dadang.

Ia menambahkan peran kunci Soeharto di masa revolusi.

“Soeharto turut berjuang dalam perang gerilya dan memainkan peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum strategis bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia,” pungkasnya.

Dari ranah pemerintah, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan aspek pembuktian historis terkait isu pelanggaran HAM 1965–1966.

“Tidak ada bukti menunjukan presiden ke-2 RI, Soeharto terlibat dalam peristiwa genosida 1965-1966. Menurutnya, tudingan terhadap Soeharto tidak pernah dibuktikan secara hukum maupun fakta sejarah yang valid,” tegas Fadli.

Dukungan juga datang dari kalangan politik. Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, menilai stabilitas era Orde Baru menjadi salah satu indikator penting.

“Di saat beliau memimpin dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Indonesia selalu aman dan situasi politik relatif tenang. Bahkan Indonesia pernah swasembada pangan di era beliau,” ucap Irma.

Dari perspektif akademisi muda, Dosen FIKOM & Bisnis Universitas Dwijendra, Ni Made Adi Novayanti, mengajak publik melihat capaian objektif.

“Terlepas dari pro dan kontra gelar pahlawan tersebut, banyak capaian yang sudah ditorehkan Soeharto selama memimpin Indonesia 32 tahun,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Dosen FEB Universitas Udayana, I Gede Nandya Oktora, menekankan narasi ingatan kolektif bangsa.

“Bangsa yang besar tidak boleh melupakan jasa para pemimpin terdahulu, termasuk Soeharto yang dikenal sebagai bapak pembangunan nasional,” tuturnya.

Di Hari Pahlawan, spektrum dukungan ini menandai menguatnya dorongan agar negara menimbang pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto—seraya menjaga ruang dialog yang sehat dan berimbang bagi generasi.

Tokoh Bangsa Kompak Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Jakarta – Menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025, dukungan terhadap pengusulan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional semakin menguat dan menjadi sorotan publik. Sejumlah tokoh ormas besar, akademisi, hingga pimpinan partai politik kompak menyatakan bahwa Soeharto layak diberi gelar pahlawan atas jasa besarnya dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.

Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menegaskan bahwa Soeharto pantas mendapatkan gelar tersebut. Ia menilai rekam jejak perjuangan Soeharto tidak terbantahkan, mulai dari keterlibatannya dalam perang gerilya hingga peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang menjadi momentum strategis pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia.

“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” ujar Dadang.

Selain di masa perjuangan, Soeharto dinilai sukses memimpin pembangunan nasional melalui Repelita, menciptakan stabilitas politik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dadang menyebut keberhasilan swasembada beras, program Keluarga Berencana, serta stabilitas keamanan selama masa pemerintahannya sebagai pencapaian besar yang layak dihargai negara.

“Ketika menghargai jasa seseorang, lihatlah kepentingan bangsa dan negara. Jasa Pak Harto bagi Indonesia sangat besar,” tambahnya.

Dukungan juga datang dari Ketua PBNU Gus Fahrur Rozi yang menyebut Soeharto sebagai tokoh berperan besar dalam proses modernisasi dan pembangunan sosial-ekonomi. Ia menilai penetapan gelar ini menjadi bentuk penghormatan negara terhadap jasa para pemimpin yang menguatkan pondasi bangsa.

“Pak Harto berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Indonesia dikenal dunia sebagai macan ekonomi Asia pada masa itu,” katanya.

PP Muhammadiyah kembali menegaskan dukungan melalui pernyataan Muhadjir Effendy yang menyebut tidak ada alasan untuk menolak gelar tersebut. “Tidak ada satu pun orang yang bisa memungkiri andil Pak Harto terhadap bangsa Indonesia,” tuturnya. Ia juga menegaskan bahwa mayoritas rakyat memahami besarnya kontribusi Soeharto dalam sejarah nasional.

Dari kalangan akademisi, dukungan mengalir dari Universitas Dwijendra dan Universitas Udayana. Mereka menilai bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pemimpinnya dan melihat sejarah secara objektif. “Kita tidak boleh melupakan jasa beliau,” ujar Dosen Universitas Dwijendra, Ni Made Adi Novayanti.

Momentum Hari Pahlawan tahun ini menjadi pengingat bahwa pembangunan dan perjuangan bangsa adalah jasa kolektif para tokoh yang telah mengabdikan hidupnya untuk Indonesia. Usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto tidak sekadar simbol, tetapi penghormatan atas kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. “Semoga penetapan ini semakin memperkuat persatuan dan penghargaan kita terhadap tokoh bangsa,” kata Gus Fahrur.

Dengan dukungan dari ormas besar, akademisi, hingga masyarakat, pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional kini menjadi perhatian publik dan dinilai selaras dengan semangat Hari Pahlawan: menghargai jasa para pendiri dan pembangun negeri.

Akademisi dan Tokoh Agama Dukung Penganugerahan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Jakarta – Dukungan terhadap pemberian gelar pahlawan bagi Presiden ke-2 RI, Soeharto, menguat dari kalangan akademisi dan tokoh agama.

Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menilai Soeharto, layak dianugerahi gelar pahlawan nasional. Rekam pembangunan yang berdampak luas menjadi alasan penting untuk mempertimbangkan penghargaan nasional tersebut secara objektif dan proporsional.

“Selama lebih dari 30 tahun memimpin, dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, beliau sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional,” kata Prof Marsuki.

Prof. Marsuki menyebut bahwa penilaian terhadap figur historis harus melihat konteks pencapaian yang memberi manfaat luas bagi bangsa. Karena itu, ia menegaskan bahwa Soeharto sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Sementara itu, PP Muhammadiyah juga memberikan dukungan terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

“Dari PP Muhammadiyah sudah disampaikan oleh Pak Dadang [Dadang Kahmad, Ketua PP Muhammadiyah), Muhammadiyah intinya mendukung penuh pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto,” kata Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy.

Muhadjir Effendy turut menyoroti pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan agar bangsa Indonesia menjunjung tinggi jasa-jasa para tokoh kepada negara.

“Tidak ada satu pun orang yang bisa memungkiri andil Pak Harto terhadap bangsa Indonesia. Sama halnya dengan Bung Karno. Kita harus menanam sedalam-dalamnya kekurangan mereka dan mengangkat setinggi-tingginya jasa-jasanya,” ungkapnya.

Menurut Muhadjir, dukungan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi Soeharto dalam pembangunan nasional selama masa pemerintahannya.

Muhammadiyah berangkat dari penilaian objektif terhadap peran historis Soeharto bagi bangsa. Dengan demikian, Muhammadiyah menegaskan kesiapan untuk mendukung proses pengusulan gelar pahlawan bagi presiden kedua Republik Indonesia tersebut.

“Soal pemberian gelar itu adalah wewenang pemerintah. Kami hanya menyampaikan aspirasi, dan saya kira mayoritas rakyat juga setuju jika Pak Harto diberi gelar Pahlawan Nasional,” kata Muhadjir.

Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur juga menyatakan dukungan terhadap usulan menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

“Dalam tradisi keilmuan Islam, ada kaidah penting: Al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah, menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik,” tutur Gus Fahrur.

Gus Fahrur menyebut Gus Fahrur, Soeharto juga memiliki jasa besar di bidang sosial-keagamaan. [-RWA]

Akademisi hingga Tokoh Agama Kompak Dukung Soeharto Ditetapkan Sebagai Pahlawan Nasional

Jakarta – Dukungan terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terus mengalir dari berbagai lapisan masyarakat. Kalangan akademisi, tokoh agama, hingga organisasi kemasyarakatan menyuarakan pandangan senada bahwa jasa besar Soeharto dalam perjuangan dan pembangunan bangsa layak mendapat penghormatan negara.

Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menjadi salah satu tokoh akademik yang secara terbuka mendukung usulan tersebut. Ia menilai Soeharto bukan hanya pemimpin pemerintahan yang kuat, tetapi juga tokoh bersejarah yang meletakkan dasar-dasar penting bagi kemajuan bangsa.
“Selama lebih dari 30 tahun memimpin, Soeharto telah membawa bangsa ini melewati masa-masa sulit. Dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, mulai dari swasembada pangan, stabilitas ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan rakyat, beliau sangat layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional,” ujar Prof. Marsuki.

Menurutnya, peran Soeharto tidak berhenti pada masa perjuangan kemerdekaan. Ia turut memastikan arah pembangunan nasional berjalan sistematis melalui berbagai kebijakan strategis. “Pengabdian beliau tidak hanya terbatas pada masa perjuangan, tetapi juga dalam membangun fondasi ekonomi, pertanian, dan infrastruktur yang masih dirasakan hingga kini,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian Sosial yang mengusulkan Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan Nasional. Menurutnya, bangsa Indonesia perlu menghargai pemimpin yang telah memberikan kontribusi besar bagi persatuan dan kemajuan.
“Pak Harto berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Di masa beliau, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru Asia, dengan program pembangunan yang terencana dan stabilitas ekonomi serta keamanan yang tinggi,” ujar Gus Fahrur.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menilai Soeharto merupakan sosok penting yang mengabdi bagi bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era pembangunan nasional.
“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” kata Dadang.

Ia juga menegaskan bahwa kiprah Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi bukti nyata kontribusinya dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia. “Keberhasilannya mewujudkan swasembada beras, program Keluarga Berencana, serta menjaga stabilitas politik dan ekonomi merupakan warisan besar yang tak boleh dilupakan,” ujarnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa usulan pemberian gelar tersebut telah melalui proses dari bawah dan memenuhi seluruh syarat administratif. “Usulan gelar Pahlawan Nasional untuk mantan Presiden Soeharto berasal dari masyarakat dan sudah memenuhi syarat untuk diteruskan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,” kata Mensos.

Dukungan luas dari berbagai kalangan ini memperlihatkan semangat kolektif bangsa untuk menghargai jasa para pemimpin yang telah berjasa besar. Pada momentum Hari Pahlawan, masyarakat diajak bersatu memberi penghormatan kepada Soeharto sebagai sosok yang berperan besar membangun Indonesia menjadi negara yang stabil, kuat, dan disegani di dunia.

Ormas Keagamaan dan Akademisi Kompak Dukung Soeharto Ditetapkan Sebagai Pahlawan Nasional

Jakarta – Dukungan terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, semakin menguat. Dari organisasi keagamaan hingga kalangan akademisi, berbagai elemen masyarakat menilai pengabdian dan jasa besar Soeharto dalam perjuangan serta pembangunan bangsa layak mendapat penghargaan negara tertinggi.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, menyatakan dukungannya terhadap usulan Kementerian Sosial yang mengajukan nama Soeharto bersama Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke Dewan Gelar. Menurutnya, penghargaan tersebut bukan hanya bentuk penghormatan terhadap masa lalu, tetapi juga refleksi atas peran pemimpin yang telah menjaga arah pembangunan nasional.

“Pak Harto berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Di masa beliau, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru Asia, dengan program pembangunan yang terencana dan stabilitas ekonomi serta keamanan yang tinggi,” kata Gus Fahrur, Kamis (7/11).

Ia menambahkan, bangsa Indonesia perlu belajar dari perjalanan sejarah, termasuk dari para pemimpin besar yang telah memberikan kontribusi nyata bagi negara. “Kita harus belajar dari masa lalu, baik dari kebaikan maupun kekurangannya, agar dapat membangun masa depan bangsa yang lebih bijak dan berkeadaban,” ujarnya.

Dukungan serupa datang dari Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, yang menilai Soeharto memiliki jasa besar baik pada masa perjuangan kemerdekaan maupun era pembangunan.
“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” ujar Dadang.

Menurutnya, peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi bukti kontribusi pentingnya dalam memperjuangkan kedaulatan Indonesia di mata dunia. Selain itu, ia juga dikenal sebagai arsitek pembangunan nasional melalui program Repelita yang sukses mendorong pertumbuhan ekonomi dan swasembada pangan.
“Keberhasilan swasembada beras pada dekade 1980-an, program Keluarga Berencana, dan terjaganya stabilitas ekonomi serta politik adalah warisan berharga dari masa kepemimpinan beliau,” tambahnya.

Dari kalangan akademisi, Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menilai Soeharto sebagai sosok yang memimpin bangsa dengan keteguhan dan visi jangka panjang.
“Selama lebih dari 30 tahun memimpin, Soeharto telah membawa bangsa ini melewati masa-masa sulit. Dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, mulai dari swasembada pangan, stabilitas ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan rakyat, beliau sangat layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional,” ungkap Prof. Marsuki.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa usulan tersebut telah melalui mekanisme dari bawah dan memenuhi seluruh persyaratan administratif. “Usulan gelar Pahlawan Nasional untuk mantan Presiden Soeharto berasal dari masyarakat dan sudah memenuhi syarat untuk diteruskan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,” katanya.

Gelombang dukungan yang datang dari berbagai lapisan masyarakat ini menunjukkan adanya kesadaran bersama untuk menghargai jasa para pemimpin bangsa. Pada momentum Hari Pahlawan, masyarakat diajak bersatu memberikan penghormatan kepada Soeharto sebagai bagian dari upaya mengenang tokoh yang telah berperan besar dalam membawa Indonesia menuju era stabilitas dan kemajuan.

Soeharto Layak Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Oleh : Muhammad Anugerah )*

Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali mencuat dan mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Dukungan datang dari tokoh agama, akademisi, serta masyarakat luas yang menilai bahwa kiprah Soeharto selama memimpin bangsa telah menorehkan sejarah penting dalam pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan martabat Indonesia di mata dunia. Dalam konteks keadilan sejarah, penilaian terhadap Soeharto kini perlu ditempatkan secara objektif dan proporsional, bukan hanya berdasarkan dinamika politik masa lalu, tetapi melalui pengakuan atas kontribusi riilnya bagi bangsa.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh menegaskan bahwa setiap mantan presiden yang telah wafat merupakan bagian dari sejarah bangsa yang patut dihormati. Pengabdian mereka selama memimpin negara telah menjadi bagian dari perjalanan panjang Indonesia menuju kemandirian dan kemajuan. Pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi sosok seperti Soeharto, menurutnya, bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan bentuk penghormatan terhadap dedikasi dan tanggung jawab besar yang diemban dalam menjaga keutuhan bangsa. Penilaian ini penting agar generasi muda memahami bahwa perjuangan membangun bangsa tidak selalu berbentuk perlawanan bersenjata, melainkan juga melalui kebijakan dan pembangunan berkelanjutan.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad menilai bahwa Soeharto memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam sejarah perjalanan bangsa. Di masa kepemimpinannya, Indonesia berhasil membangun fondasi ekonomi yang kuat, memperluas pembangunan infrastruktur, serta memperkuat stabilitas nasional. Dalam sejarah panjang bangsa, Soeharto dikenal sebagai tokoh yang menegakkan disiplin nasional, menekan inflasi tinggi pasca 1960-an, dan menciptakan program pembangunan jangka panjang yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dadang menekankan bahwa pengakuan terhadap jasa Soeharto tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai kebangsaan dan semangat persatuan yang menjadi landasan berdirinya Indonesia.

Soeharto juga diingat sebagai pemimpin yang memiliki visi strategis terhadap pembangunan nasional. Melalui program Pelita (Pembangunan Lima Tahun), Soeharto menanamkan dasar pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berhasil menekan angka kemiskinan secara signifikan dan memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor. Di masa pemerintahannya pula, Indonesia mampu mencapai swasembada pangan dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Keberhasilan-keberhasilan ini membuktikan bahwa kebijakan ekonomi Orde Baru memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan nasional dan pemerataan kesejahteraan.

Selain dikenal sebagai arsitek pembangunan, Soeharto juga memiliki rekam jejak perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan bagian dari generasi pejuang yang turut terlibat dalam perang gerilya serta memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949, sebuah momen penting yang memperlihatkan eksistensi dan kekuatan Republik Indonesia di hadapan dunia internasional. Peristiwa tersebut menjadi tonggak penting bagi pengakuan kedaulatan Indonesia, sekaligus memperkuat posisi diplomatik bangsa di tengah tekanan politik global. Dalam konteks sejarah perjuangan nasional, kiprah Soeharto di masa revolusi ini menunjukkan bahwa pengabdiannya tidak hanya terjadi saat menjabat presiden, melainkan jauh sebelum itu.

Dari perspektif akademik, Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menilai bahwa kepemimpinan Soeharto selama lebih dari tiga dekade tidak dapat dilepaskan dari kontribusinya dalam membangun stabilitas politik dan ekonomi. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil menata birokrasi pemerintahan, memperkuat ketahanan nasional, serta mengembangkan sektor pertanian dan industri sebagai pilar utama pembangunan. Bagi Marsuki, gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto merupakan bentuk pengakuan terhadap keberhasilan besar yang telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang paling berpengaruh di Asia pada masanya. Ia menegaskan, pengakuan ini bukan berarti menghapus catatan sejarah yang kompleks, melainkan menegaskan pentingnya menilai pemimpin secara utuh dan adil.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, I Gede Nandya Oktora, juga menilai bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pemimpin terdahulu. Soeharto dikenal sebagai figur yang menanamkan budaya pembangunan dan gotong royong nasional yang menjadi ciri khas kemajuan Indonesia. Pemberian gelar Pahlawan Nasional, menurutnya, merupakan bagian dari karakter bangsa yang menghormati sejarah dan menghargai kerja keras pemimpin yang telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan rakyat. Pengakuan ini sekaligus dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto juga mencerminkan kedewasaan bangsa dalam memahami sejarah. Setelah dua dekade reformasi, masyarakat mulai melihat warisan masa lalu dengan perspektif yang lebih seimbang. Pencapaian ekonomi, kestabilan politik, serta kemajuan sosial yang dibangun pada masa Orde Baru kini diakui sebagai bagian dari proses panjang pembangunan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia semakin matang dalam menilai pemimpinnya, dengan menempatkan jasa dan kontribusi mereka dalam kerangka objektif.

Dengan demikian, dukungan tokoh agama dan akademisi terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukanlah sekadar perdebatan historis, melainkan bagian dari upaya membangun rekonsiliasi sejarah bangsa. Penghormatan terhadap jasa Soeharto mencerminkan kematangan moral dan politik bangsa Indonesia dalam menilai pemimpin yang telah berjasa. Pengakuan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat identitas nasional serta menegaskan komitmen bersama untuk menjaga warisan sejarah menuju Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

Hari Pahlawan, Rekonsiliasi Sejarah: Penghormatan Bangsa Pada Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional

Oleh: Margo Noff Ra )*

Hari Pahlawan selalu mengingatkan kita bahwa republik berdiri di atas kerja memori kolektif. Siapa yang kita ingat, bagaimana kita mengingat, dan mengapa ingatan itu layak diberi status kehormatan. Dalam horizon itu, dukungan sejumlah tokoh agama, akademisi, dan politisi agar negara menimbang pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto patut dibaca bukan sebagai ajakan melupakan luka, melainkan sebagai undangan menata ingatan secara matang. Politik ingatan yang dewasa tidak menghapus ambivalensi sejarah, namun menimbang kontribusi dengan ukuran publik yang jelas, berbasis bukti, serta berpihak pada ketahanan republik.

Dari sudut etik keagamaan, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengajukan parameter yang relevan bahwa setiap mantan presiden yang telah wafat memiliki kelayakan untuk dinilai jasa-jasanya sebagai pahlawan karena telah memikul beban pengabdian negara. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada dendam historis—sebuah dorongan etis untuk melepaskan afek yang mengaburkan penilaian. Bagi kajian kebudayaan, hal inj menyentuh “etika pengakuan” dimana kemampuan komunitas politik mengakui jasa tanpa menafikan kritik, dan mengkritik tanpa meniadakan jasa. Di sini, lensa yang ditawarkan bukan amnesia, melainkan forensic remembrance—ingatan yang cermat, proporsional, dan bertanggung jawab.

Dari ranah organisasi keislaman, suara serupa datang dari Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menilai kontribusi Soeharto bersifat historis sekaligus strategis. Penekanan pada peran di masa revolusi—termasuk keterlibatan dalam perang gerilya dan momentum Serangan Umum 1 Maret 1949—mengembalikan diskursus pada premis awal republik bahwa pengakuan kedaulatan di mata dunia dibentuk oleh kerja militer-sipil yang sinkron. Secara teoretik menyentuh “genealogi kedaulatan”, narasi tentang bagaimana tindakan-tindakan strategis pada fase rapuh negara memberi efek legitimasi jangka panjang. Dalam tata bahasa Hari Pahlawan, kontribusi semacam itu berada di inti logika penghargaan.

Sementara itu, dari jajaran pemerintah, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menggarisbawahi aspek pembuktian historis terkait tuduhan pelanggaran HAM 1965–1966. Sebuah gelar negara harus berdiri di atas verifikasi, bukan insinuasi dan penting bukan untuk menutup kritik, tetapi untuk memastikan bahwa narasi penghukuman atau penganugerahan sama-sama tunduk pada standar bukti. Dengan begitu, pendidikan sejarah kita terhindar dari trial by rumor yang merusak kapasitas publik berpikir jernih.

Dukungan juga datang dari ranah politik kebijakan. Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, menekankan stabilitas politik pada era Orde Baru dan capaian swasembada pangan sebagai indikator penting menyentuh memori keseharian yang kerap menjadi basis legitimasi—bukan hanya narasi heroik, tetapi pengalaman hidup warganegara atas keamanan, pasokan pangan, dan keteraturan ekonomi.

Dari ruang akademik, suara Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Dwijendra, Ni Made Adi Novayanti mengajak publik menatap capaian-capaian objektif selama tiga dekade kepemimpinan. Bangsa yang dewasa tidak menyederhanakan sejarah ke dalam dikotomi malaikat-setan, melainkan menyusun matriks penilaian yang menimbang dampak nyata kebijakan terhadap kesejahteraan publik, infrastruktur, dan kesinambungan institusi.

Karena itu, negara menimbang penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto yang telah diiringi protokol transparansi, pembukaan arsip yang relevan, panel penilaian lintas-disiplin, dan komunikasi publik yang menjelaskan indikator serta rasionalitas keputusan. Penghargaan ini peneguhan standar—bahwa republik bisa mengakui jasa besar sembari tetap memelihara ruang kritik.

Hari Pahlawan selalu menuntun kita pada etika pengakuan—bahwa sejarah bangsa bukan deret nama yang disakralkan, melainkan mozaik pencapaian dan luka yang diolah secara dewasa. Dalam bingkai itu, menimbang jasa Soeharto berarti menempatkan diri pada horizon keadilan memori untuk mengakui kontribusi strategisnya dalam konsolidasi negara-bangsa, stabilitas politik, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan modernisasi birokrasi—seraya tetap membuka ruang kritik ilmiah yang jernih. Sikap semacam ini tidak menghapus kontroversi, tetapi menolak reduksionisme yang mana tidak mengultuskan, tetapi menimbang proporsional.

Penghargaan kenegaraan adalah bahasa simbolik yang, bila diberikan, tidak menutup arsip, justru mendorong pengelolaan pengetahuan yang lebih transparan dan akuntabel bagi generasi muda. Kita bisa, bersamaan, merawat memorialisasi yang adil dan memperluas studi kritis—agar ingatan publik tidak jadi alat balas dendam ideologis, melainkan perangkat pembelajaran kewargaan. Dengan begitu, diskursus “kepahlawanan” tidak berhenti pada romantika, tetapi berfungsi sebagai kontrak moral antargenerasi saat negara memberi hormat pada kerja yang menguatkan martabat kolektif, sementara masyarakat mempertahankan disiplin refleksi. Di titik itulah, pemberian gelar menjadi bagian dari tata krama republik yang matang. Sebuah keputusan yang menyeimbangkan fakta, konteks, dan hikmah, demi memantik kesadaran akan nilai-nilai kerja sunyi yang membangun negeri.

Pada akhirnya, Hari Pahlawan adalah ritus sipil yang menagih kedewasaan kolektif. Suara dari banyak pihak menunjukkan spektrum dukungan yang lahir dari logika berbeda namun saling bertaut—etika pengakuan, verifikasi historis, memori keseharian, dan pedagogi kebangsaan. Menimbang Soeharto untuk gelar Pahlawan Nasional, dalam kerangka itu, bukan keputusan emosional, melainkan uji kematangan institusi dan publik yang dikelola dengan bukti, proporsi, dan kejujuran intelektual, sehingga penghargaan ini dapat menjadi momentum rekonsiliasi memori—sebuah cara berbangsa yang tidak menutup mata pada kompleksitas, namun justru menggunakannya sebagai bekal untuk berjalan lebih tegap ke depan.

*) pemerhati kebudayaan

Post navigation