Arsip Tahunan: 2025

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat layanan kesehatan publik yang inklusif, mudah diakses, dan berkualitas. Salah satu terobosan nyata yang kini dirasakan langsung oleh masyarakat adalah pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Program ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam mendorong deteksi dini penyakit serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa program CKG merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan preventif. Ia menyampaikan bahwa melalui program ini, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis di berbagai fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, sekolah, dan posyandu, tanpa harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau sulit dijangkau fasilitas kesehatan.

Menurut Aji, CKG bukan sekadar program pemeriksaan kesehatan biasa, melainkan bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Ia menuturkan bahwa pemerintah berupaya agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Dengan deteksi dini, lanjutnya, penyakit dapat dicegah sebelum menjadi kronis, sehingga masyarakat bisa lebih sadar akan pentingnya pola hidup sehat.

Ia juga menambahkan bahwa layanan CKG kini semakin mudah diakses karena pemerintah telah memperluas cakupan pelaksanaannya melalui kegiatan mobile CKG, yang menjangkau masyarakat di berbagai komunitas, tempat kerja, pasar, hingga bandara. Inovasi ini, menurutnya, bertujuan agar layanan kesehatan hadir lebih dekat dengan masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi warga untuk menunda pemeriksaan.

Di lapangan, implementasi program CKG mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah melalui dinas kesehatan dan jaringan puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah kini tengah memperkuat layanan deteksi dini penyakit di setiap puskesmas sebagai bagian dari upaya mencegah peningkatan kasus penyakit kronis.

Kepala Dinas Kesehatan, dr. Melani Tuasalamony, menjelaskan bahwa peningkatan layanan kesehatan di puskesmas dilakukan secara komprehensif, baik dari sisi sarana pemeriksaan maupun tenaga medis. Ia menyampaikan bahwa pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, hingga skrining penyakit tidak menular kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, setiap puskesmas juga dilengkapi dengan tenaga kesehatan yang aktif memberikan edukasi dan penyuluhan tentang pentingnya gaya hidup sehat.

Melani menegaskan bahwa pencegahan penyakit melalui pemeriksaan rutin jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan pengobatan setelah penyakit berkembang. Ia menilai bahwa banyak kasus penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau jantung yang sebenarnya bisa dicegah jika masyarakat rutin melakukan pemeriksaan. Menurutnya, program CKG ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk menyadarkan masyarakat agar peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga.

Selain pelayanan kesehatan fisik, program ini juga diperkuat dengan penggunaan sistem digital pencatatan medis, yang memungkinkan data kesehatan setiap pasien tercatat dengan rapi dan mudah dipantau oleh petugas medis. Inovasi ini membuat proses pemeriksaan menjadi lebih efisien dan memudahkan deteksi dini terhadap potensi penyakit. Dengan sistem digital tersebut, riwayat kesehatan masyarakat dapat dipantau secara berkelanjutan, dan tindak lanjut penanganan dapat dilakukan dengan cepat jika ditemukan gejala awal penyakit.

Tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, masyarakat juga menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program CKG. Banyak warga menyatakan bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya layanan pemeriksaan gratis yang kini tersedia di puskesmas dan fasilitas umum lainnya. Beberapa di antaranya mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka harus menempuh jarak jauh dan mengeluarkan biaya cukup besar untuk melakukan tes kesehatan dasar. Kini, berkat program CKG, pemeriksaan tersebut bisa dilakukan di puskesmas setempat dengan layanan yang ramah dan hasil yang cepat.

Pemerintah daerah juga memastikan bahwa program ini tidak berhenti di wilayah perkotaan saja. Pemeriksaan rutin dan layanan mobile CKG terus diperluas hingga ke desa-desa terpencil. Tenaga kesehatan ditugaskan secara bergilir untuk melakukan kunjungan ke daerah dengan akses terbatas, agar masyarakat pedesaan juga mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan.

Dukungan lintas sektor menjadi salah satu kunci keberhasilan program ini. Koordinasi antara Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat terus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program. Pemerintah juga membuka peluang bagi dunia usaha dan organisasi sosial untuk berkolaborasi dalam memperluas jangkauan layanan CKG.

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi bukti nyata bahwa pemerintah serius mewujudkan visi “Indonesia Sehat dan Mandiri”. Melalui langkah ini, negara tidak hanya fokus pada penyembuhan, tetapi juga menempatkan pencegahan sebagai pilar utama pembangunan kesehatan nasional.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, program CKG diharapkan mampu menjadi gerakan nasional yang membudayakan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ketika masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini, maka cita-cita besar menuju Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi akan semakin dekat untuk diwujudkan.

*) Pemerhati Kesehatan Masyarakat

Oleh : Gavin Asadit )*

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diluncurkan pemerintah pada 10 Februari 2025 mencatat capaian luar biasa. Hingga awal November, lebih dari 50,5 juta warga dari berbagai kelompok usia mulai bayi hingga lansia telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Program yang dijalankan melalui jaringan 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ini terbagi dalam dua jalur utama, yakni CKG umum dan CKG sekolah, dengan partisipasi masing-masing mencapai 34,3 juta dan 16,2 juta peserta.

Hasil pemeriksaan massal ini bukan hanya soal angka partisipasi. Temuan awal yang disampaikan Kemenkes memperlihatkan pola kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius: proporsi warga dewasa yang mengalami kurang aktivitas fisik mencapai sekitar 95–96 persen, karies gigi relatif tinggi, serta kenaikan proporsi obesitas sentral dan hipertensi pada kelompok usia produktif dan lansia. Temuan lain pada kelompok anak menunjukkan masalah gigi tidak sehat, stunting, dan anemia pada remaja. Temuan ini memberikan gambaran penting untuk menyusun intervensi promotif dan preventif yang lebih terarah.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai pencapaian jumlah peserta sebagai tonggak upaya kesehatan nasional sekaligus peringatan agar pola hidup sehat menjadi prioritas publik. Ia mengatakan bahwa pencapaian lebih dari 50,5 juta peserta merupakan langkah besar dalam sejarah pembangunan kesehatan nasional. Namun, Budi menegaskan bahwa data CKG juga menjadi sinyal bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat budaya hidup sehat, terutama melalui peningkatan aktivitas fisik dan pola makan seimbang. Ia menambahkan bahwa data dari program ini akan menjadi dasar dalam memperkuat kebijakan kesehatan berbasis bukti di masa mendatang.

Program ini memang merupakan bagian dari prioritas pemerintah yang dicanangkan sejak awal tahun. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa inisiatif CKG dirancang untuk menjangkau seluruh masyarakat sebagai upaya pencegahan agar warga tidak baru memeriksakan diri saat sakit. Presiden menilai program ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga kesehatan rakyatnya sekaligus investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia menekankan bahwa masyarakat yang sehat adalah fondasi utama menuju Indonesia Maju, sehingga pelayanan kesehatan dasar harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Menurut Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, dr. Maria Endang Sumiwi, pemerintah memandang program ini bukan hanya sekadar kegiatan pemeriksaan rutin, melainkan langkah strategis untuk membangun basis data kesehatan nasional yang komprehensif. Ia menegaskan bahwa melalui CKG, pemerintah kini memiliki data akurat tentang kondisi kesehatan masyarakat di berbagai wilayah, yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, kebijakan intervensi di masa depan akan lebih efektif karena didukung oleh bukti nyata dari lapangan.

Data CKG membuka peluang untuk mengalihkan fokus layanan kesehatan dari kuratif semata ke promotif-preventif. Dengan sampel puluhan juta warga, Kemenkes kini memiliki data representatif untuk menargetkan intervensi, seperti program peningkatan aktivitas fisik komunitas, kampanye pola makan sehat, intervensi kesehatan gigi sekolah, serta program pengendalian tekanan darah dan obesitas sentral pada kelompok usia produktif. Ahli kesehatan masyarakat menilai bahwa deteksi dini yang diikuti intervensi berkelanjutan dapat mengurangi beban penyakit tidak menular dan biaya kesehatan jangka panjang.

Kemenkes menyatakan akan memanfaatkan data CKG untuk menyusun kebijakan dan program promotif-preventif berbasis bukti, termasuk kolaborasi lintas sektor seperti pendidikan, perencanaan kota, pertanian, dan pangan untuk mengatasi determinan sosial kesehatan seperti pola makan dan aktivitas fisik. Pemerintah juga menargetkan peningkatan cakupan CKG hingga 60–70 juta peserta pada akhir 2025 dengan peningkatan kapasitas layanan. Penguatan pemanfaatan aplikasi SatuSehat Mobile untuk pendaftaran dan rekam jejak peserta turut disebut sebagai bagian dari strategi digitalisasi layanan.

Capaian lebih dari 50 juta peserta Cek Kesehatan Gratis menjadi tonggak penting bagi kebijakan kesehatan di Indonesia. Dari bukti awalnya terlihat ancaman penyakit tidak menular yang meluas, hingga kesempatan membentuk intervensi preventif yang lebih efektif. Keberhasilan program diukur bukan hanya dari jumlah yang datang ke pemeriksaan, tetapi juga dari kemampuan sistem kesehatan memanfaatkan data tersebut untuk menurunkan risiko penyakit, memperbaiki kualitas hidup, dan menjamin layanan tindak lanjut yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan dukungan perangkat kebijakan dan komitmen lintas sektor, program ini berpeluang menjadi titik balik menuju budaya kesehatan nasional yang lebih kuat.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sumber daya manusia unggul melalui percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrastruktur dan PK), program Sekolah Rakyat (SR) kini memasuki Tahap II dengan pembangunan di 104 lokasi strategis di seluruh Indonesia.

Langkah ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menyediakan pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata dedikasi pemerintah dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai pendidikan gratis berasrama (boarding school) yang memberikan kesempatan luas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama yang tercatat dalam Desil 1 dan Desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Fasilitas yang disediakan lengkap dan modern mulai dari ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan dan pusat pembelajaran digital, kantin sehat, klinik siswa, lapangan olahraga, hingga area hijau ramah lingkungan. Seluruh pembangunan dilakukan di atas lahan seluas 5–10 hektare yang disiapkan pemerintah daerah dan ditargetkan rampung untuk tahun ajaran 2026/2027.

Dalam perancangannya, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU menekankan pentingnya menciptakan ruang belajar yang sehat, aman, dan inspiratif agar dapat menumbuhkan semangat belajar siswa serta mendukung kinerja guru. Desain bangunan memperhatikan efisiensi energi dan daya tahan tinggi, serta memanfaatkan teknologi ramah lingkungan yang menunjang pembelajaran modern dan berkelanjutan.

Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Umum dan Sosial Kemenko Infrastruktur dan PK, Dr. Eng. Lukijanto, menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan lancar dan tepat waktu.

“Kami memastikan seluruh kegiatan konstruksi sesuai jadwal. Program ini merupakan bagian penting dari agenda nasional untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Dukungan dari pemerintah daerah juga semakin memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menyukseskan program strategis nasional ini. Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat.

“Sekolah Rakyat bukan hanya proyek pembangunan fisik, tetapi investasi besar untuk masa depan anak-anak Indonesia. Kami akan terus mendukung dan mengawal hingga seluruh tahapannya tuntas,” tegasnya.

Hingga akhir 2025, Kementerian PU telah menuntaskan 165 Sekolah Rakyat Tahap I, dan kini melanjutkan pembangunan Tahap II untuk memperluas jangkauan pendidikan bermutu hingga ke pelosok negeri. Program ini menjadi simbol nyata bahwa pemerintah tidak hanya membangun gedung, tetapi juga masa depan bangsa.

Melalui Sekolah Rakyat, Indonesia meneguhkan langkah menuju pemerataan pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan generasi unggul yang siap membawa bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama pembangunan nasional melalui peluncuran Program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu terobosan strategis yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, terutama bagi masyarakat di wilayah-wilayah yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan formal.

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui Program Sekolah Rakyat. Program ini diibaratkan sebagai jantung pembangunan SDM Indonesia karena tidak hanya memberikan pendidikan akademik, tetapi juga menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta karakter yang kuat kepada anak-anak dari keluarga pra-sejahtera.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas hidup masyarakat melalui jalur pendidikan.

“Sekolah Rakyat adalah jantung dari program Bapak Presiden untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Di sinilah fondasi manusia dibangun, di sinilah generasi penerus belajar arti kerja keras, tanggung jawab, dan cinta kepada negeri,” kata Rini.

Rini mengatakan, keberadaan Sekolah Rakyat di berbagai daerah merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Kementerian PANRB, berkomitmen menjaga tata kelola dan keberlanjutan program agar tidak sekadar menjadi proyek sementara, melainkan menjadi warisan nyata bagi generasi mendatang.

“Keberlanjutan Sekolah Rakyat membuktikan bahwa program pemerintah tidak berhenti di meja rapat. Ini benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Rini.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa program sekolah rakyat sebagai wujud nyata pelaksanaan visi Presiden dalam membangun kesejahteraan dan kemandirian keluarga prasejahtera.

“Ketika anaknya lulus sekolah, keluarganya juga naik kelas. Artinya, kalau anaknya sudah menamatkan pendidikan di Sekolah Rakyat, orang tuanya tak lagi menerima bansos karena sudah mandiri,” jelas Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada pendidikan anak, tetapi juga pada pemberdayaan orang tua melalui program Kementerian Sosial. Para keluarga penerima manfaat diarahkan untuk mandiri secara ekonomi setelah masa bantuan sosial berakhir.

“Orang tua harus mendukung penuh pendidikan anak-anaknya, karena keberhasilan mereka berarti peningkatan kesejahteraan keluarga,” ungkap Gus Ipul.

Gus Ipul juga mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dalam menyukseskan program ini. Menurutnya, dukungan Kementerian PANRB sangat penting, terutama dalam penyusunan regulasi, struktur kelembagaan, serta penyiapan tenaga pendidik dan kepala sekolah.

“Saya berterima kasih kepada Bu Menteri PANRB yang dengan sungguh-sungguh mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat di 166 titik tahun ini. Ini pencapaian luar biasa,” kata Gus Ipul.

Sekolah Rakyat sendiri memiliki jenjang Pendidikan yang sangat kompeten dan teratur. Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi model percontohan dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kesejahteraan masyarakat melalui sinergi antarinstansi pemerintah.

Dengan pelaksanaan yang terukur dan dukungan lintas sektor, Program Sekolah Rakyat menjadi tonggak penting dalam mewujudkan SDM unggul yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat daya saing bangsa.

Oleh: Said Putra )*

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu terobosan strategis untuk memastikan setiap anak bangsa, tanpa terkecuali, memperoleh hak pendidikan yang layak dan berkualitas. Program ini kini mulai menunjukkan hasil nyata di berbagai daerah, mulai dari Kalimantan Tengah hingga Papua, dengan dukungan aktif dari pemerintah daerah, dunia usaha, serta perguruan tinggi.

Langkah awal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menjadi contoh bagaimana visi pendidikan nasional diterjemahkan secara konkret di daerah. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran meninjau langsung pelaksanaan kegiatan belajar di Sekolah Rakyat yang berlokasi di Jalan Iskandar, Palangka Raya. Didampingi Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, kunjungan tersebut menjadi wujud nyata perhatian pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Reza menegaskan bahwa Pemprov Kalteng memberikan dukungan penuh terhadap keberlangsungan program Sekolah Rakyat di Bumi Tambun Bungai. Bahwa program ini dilihat sebagai langkah nyata Presiden dalam memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan hak pendidikan yang layak dan merata hingga ke daerah. Ia juga menambahkan bahwa program Sekolah Rakyat harus terus didukung agar dapat berjalan lancar di Kalteng.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Agustiar juga memastikan bahwa pelayanan kepada peserta didik berjalan optimal. Sebanyak 75 anak kini telah menikmati pendidikan dengan fasilitas yang memadai, termasuk asrama dan makanan bergizi. Dijelaskan oleh Reza bahwa Gubernur ingin dipastikan seluruh pelayanan kepada anak didik berjalan maksimal. Ia menambahkan bahwa anak-anak terlihat bahagia dan menyampaikan kepada Gubernur bahwa makanan yang disediakan di sekolah terasa lebih enak dibanding di rumah.

Kebahagiaan para siswa tersebut mencerminkan bahwa pendidikan tidak hanya soal transfer ilmu, tetapi juga tentang keadilan sosial dan kesejahteraan peserta didik. Di Sekolah Rakyat, anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dalam suasana yang mendukung, sehat, dan menyenangkan. Program ini diharapkan mampu menjadi model pendidikan yang humanis, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Reza juga menyampaikan bahwa semangat belajar dan kebahagiaan para siswa tidak terlepas dari perhatian serius Gubernur terhadap penyelenggaraan pendidikan yang humanis dan berkeadilan. Fasilitas yang memadai serta perhatian terhadap kesejahteraan peserta didik dianggap menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak untuk bersekolah di Sekolah Rakyat. Disebutkan pula bahwa selain materi pembelajaran, anak-anak juga diberikan asrama dan makanan gratis yang membuat mereka lebih semangat dan nyaman bersekolah.

Upaya pemerataan pendidikan ini juga mendapat dukungan dari sektor swasta. Telkomsel, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk Telkomsel Sambungkan Senyuman, menyalurkan bantuan kepada Sekolah Rakyat di Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor, Papua. Bantuan berupa tas sekolah, alat tulis, dan perangkat Telkomsel Orbit tersebut diberikan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memperluas akses pendidikan dan digitalisasi di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

General Manager Household Consumer Business Telkomsel Region Maluku and Papua, Agus Sumirat, menyampaikan bahwa inisiatif ini sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Diungkapkan olehnya bahwa pendidikan diyakini sebagai fondasi utama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dijelaskan pula bahwa melalui bantuan tas, alat tulis, dan konektivitas digital dari Telkomsel Orbit, dukungan nyata diharapkan dapat diberikan kepada anak-anak di Sekolah Rakyat agar mereka dapat belajar dengan lebih nyaman dan tetap terhubung dengan dunia luar.

Sementara itu, di tingkat nasional, sinergi antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi tonggak penting dalam memperkuat keberlanjutan Sekolah Rakyat. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa pihaknya akan menggandeng berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) untuk menjadi pembina Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan pemberian beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi lulusan Sekolah Rakyat agar kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dapat diberikan secara luas.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) turut mengungkapkan bahwa hingga kini Sekolah Rakyat telah menjangkau 166 titik di seluruh Indonesia, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Dinyatakan pula olehnya bahwa sekitar 6.700 siswa SMA kini sedang mengikuti pembelajaran dan diproyeksikan akan lulus pada tahun 2028. Gus Ipul menambahkan bahwa para siswa diberikan dua pilihan setelah lulus, yaitu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau langsung masuk ke dunia kerja.

Untuk memastikan hal tersebut, kurikulum disebut telah disusun secara adaptif dan relevan, bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta BP2MI bagi siswa yang memilih jalur kerja di dalam maupun luar negeri. Sedangkan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi, kurikulum disusun bersama para guru dan dosen agar tetap relevan dengan kebutuhan akademik dan pengembangan diri.

Melalui program ini, anak-anak dari pelosok negeri kini memiliki harapan baru untuk menapaki masa depan yang lebih cerah. Mereka belajar dalam lingkungan yang sehat, memperoleh makanan bergizi, dan mendapatkan dukungan teknologi serta bimbingan dari berbagai pihak. Inilah bukti bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, semangat “tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dari pendidikan” benar-benar diwujudkan di lapangan.

)* Penulis merupakan pengamat Pendidikan

Oleh: Bara Winatha*)

Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto telah menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program ini telah berhasil menjadi model pendidikan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, Sekolah Rakyat menjelma sebagai ekosistem sosial yang memadukan pendidikan, pemberdayaan, literasi, dan keterampilan kerja. Salah satu kunci keberhasilan dari program ini terletak pada kolaborasi antarinstansi, di mana Kementerian Sosial beserta lembaga lainnya bekerja sinergis membentuk fondasi yang kuat bagi masa depan generasi muda.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menilai bahwa kolaborasi lintas lembaga merupakan prasyarat mutlak agar Sekolah Rakyat benar-benar dapat berfungsi sebagai program strategis nasional. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan pentingnya menjadikan Sekolah Rakyat sebagai sarana pemberdayaan sosial sekaligus mobilitas vertikal masyarakat kurang mampu. Pendekatan yang integratif antara Kemensos dan lembaga-lembaga lain akan memperkuat ekosistem pendidikan sosial yang terhubung dari hulu ke hilir.

Salah satu wujud konkret kolaborasi tersebut adalah kerja sama antara Kemensos dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dalam menghadirkan perpustakaan modern dan inklusif di lingkungan Sekolah Rakyat. Gus Ipul menilai, perpustakaan yang dikelola secara profesional dapat menjadi pusat kegiatan belajar dan pemberdayaan masyarakat. Perpustakaan yang hidup dan dinamis dinilai mampu menumbuhkan budaya membaca, berpikir kritis, dan berinovasi di kalangan siswa. Keberadaan fasilitas ini bukan hanya soal infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat literasi sosial.

Kepala Perpustakaan Nasional, Aminuddin Aziz menilai kerja sama antara Perpusnas dan Kemensos merupakan kelanjutan dari sinergi panjang dalam penguatan literasi masyarakat. Perpusnas telah memiliki pengalaman melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yang selama delapan tahun terakhir menjadi contoh praktik baik di tingkat internasional. Dalam kerangka Sekolah Rakyat, program ini akan diadaptasi agar perpustakaan dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat mulai dari pelatihan keterampilan, lokakarya kewirausahaan, hingga kegiatan sosial berbasis literasi. Kolaborasi ini akan memperluas jangkauan dampak sosial perpustakaan dan menegaskan bahwa literasi adalah bagian tak terpisahkan dari pemberdayaan manusia.

Sementara itu, di ranah pendidikan tinggi, kolaborasi Kemensos dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menjadi langkah lanjutan untuk memastikan keberlanjutan jalur pendidikan siswa Sekolah Rakyat setelah lulus. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar hilirisasi pendidikan menjadi fokus utama dalam pengembangan Sekolah Rakyat. Pemerintah ingin memastikan bahwa siswa memiliki dua pilihan strategis setelah lulus yakni melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja sesuai dengan minat dan kompetensinya.

Untuk itu, Kemensos bekerja sama dengan pihak swasta dan akademisi, termasuk penggunaan teknologi DNA Talent oleh Ary Ginanjar, guna melakukan asesmen terhadap minat dan bakat siswa. Dari hasil asesmen sementara, sekitar setengah dari siswa Sekolah Rakyat memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, sementara sisanya tertarik memasuki dunia kerja. Data ini menjadi dasar bagi perumusan program hilirisasi yang lebih tepat sasaran, di mana Kemensos menyiapkan kerja sama formal melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Kemendiktisaintek.

Menteri Diktisaintek, Brian Yuliarto menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap program hilirisasi pendidikan bagi siswa Sekolah Rakyat. Sinergi ini dapat membuka akses lebih luas ke pendidikan tinggi bagi anak-anak dari keluarga miskin. Brian memastikan bahwa program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah akan disesuaikan untuk menampung siswa Sekolah Rakyat yang memenuhi syarat. Lebih dari itu, Kemendiktisaintek juga mengusulkan agar mahasiswa penerima KIP Kuliah berperan sebagai mentor bagi calon mahasiswa dari Sekolah Rakyat, sebagai bentuk gotong royong dalam pendidikan.

Selain literasi dan pendidikan tinggi, penguatan kompetensi kerja menjadi pilar ketiga dari keberhasilan program Sekolah Rakyat. Peran Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menjadi sangat strategis. Menteri P2MI, Mukhtarudin menilai bahwa kesiapan siswa Sekolah Rakyat menghadapi dunia kerja harus dibekali dengan keterampilan global, terutama kemampuan bahasa asing. Oleh karena itu, P2MI bekerja sama dengan Kemensos untuk menyelenggarakan pelatihan enam bahasa asing Inggris, Arab, Jepang, Korea, Mandarin, dan Jerman yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja internasional.

Mukhtarudin menilai bahwa penguasaan bahasa asing mampu membuka peluang kerja yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ia menekankan pentingnya integrasi antara pelatihan bahasa, vokasi, dan sertifikasi kompetensi agar lulusan Sekolah Rakyat benar-benar siap memasuki dunia kerja. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia sekaligus melindungi hak-hak pekerja migran.

Implementasi pelatihan bahasa asing ini juga dirancang untuk membangun kesadaran global di kalangan siswa Sekolah Rakyat. Dengan kemampuan multibahasa, para lulusan diharapkan lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi global dan memiliki kepercayaan diri untuk berinteraksi di berbagai lingkungan kerja. Program ini, bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga tentang membentuk karakter pekerja muda yang tangguh, profesional, dan berdaya saing tinggi.

Program Sekolah Rakyat kini menjadi contoh nyata bagaimana integrasi kebijakan sosial, pendidikan, dan ketenagakerjaan dapat melahirkan dampak yang sistemik. Selama kolaborasi lintas lembaga terus terjaga dan dikembangkan secara adaptif, Sekolah Rakyat akan tumbuh menjadi model pendidikan inklusif yang berkelanjutan dan berdaya saing, sekaligus melahirkan generasi baru yang siap membangun masa depan bangsa.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kebijakan fiskal ekspansif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap berada pada jalur target 5 persen sepanjang tahun 2025. Sejumlah indikator menunjukkan bahwa meski tekanan global masih tinggi, kebijakan belanja pemerintah yang produktif dan tepat sasaran telah menjadi penopang utama stabilitas ekonomi nasional.

Kepala Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Muhammad Rizal Taufikurahman, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2025 akan berada di kisaran 5,0–5,2 persen, sedikit meningkat dari realisasi kuartal II yang mencapai 5,12 persen.

Menurut Rizal, kenaikan ini belum sepenuhnya bersumber dari kekuatan struktural perekonomian, melainkan lebih banyak didukung oleh dorongan fiskal dan konsumsi jangka pendek.

“Ekonomi tumbuh karena didorong, bukan karena menguat. Belanja pemerintah yang ekspansif dan stabilitas harga pangan memang memberi ruang bagi konsumsi, tapi daya beli masyarakat menengah-bawah belum benar-benar pulih,” ujar Rizal.

Ia menambahkan bahwa aktivitas konsumsi domestik saat ini lebih digerakkan oleh realisasi anggaran pemerintah, sementara investasi swasta masih menunjukkan tren hati-hati.

“Data pembentukan modal tetap bruto (PMTB) belum menunjukkan lonjakan berarti. Sektor swasta masih menahan ekspansi karena ketidakpastian global dan suku bunga kredit yang tinggi. Mesin pertumbuhan masih dipacu dari atas, bukan tumbuh dari dinamika pasar,” jelasnya.

Kinerja fiskal pemerintah pusat dinilai berhasil menopang stabilitas ekonomi di berbagai daerah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, menyebutkan bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di wilayahnya menunjukkan capaian yang stabil, tepat waktu, dan progresif.

Ia mengatakan, kinerja positif tersebut sangat krusial bagi stabilitas fiskal daerah sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

“Insentif Fiskal terealisasi sebesar Rp113,73 miliar atau 64,39 persen dari pagu. Dana ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan. Insentif ini diharapkan memotivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan performa,” ujar Catur.

Ia menegaskan, dengan dukungan anggaran fiskal dari pemerintah pusat, sinergi antara pusat dan daerah dapat semakin kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Dengan dukungan TKD, pemerintah daerah di Kalsel dapat meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat penyerapan belanja, dan memperkuat ketahanan fiskal daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Research Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), Gundy Cahyadi, menilai bahwa dari sisi fiskal, realisasi belanja pemerintah hingga September 2025 baru mencapai 59,7 persen dari target tahunan, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 64,7 persen.

Ia menilai, kondisi ini justru membuka ruang percepatan pada kuartal keempat, ketika kementerian dan lembaga biasanya mempercepat penyerapan anggaran.

“Kombinasi kebijakan moneter dan fiskal tetap terjaga dengan baik. Pelonggaran moneter Bank Indonesia menjaga likuiditas tanpa menimbulkan gejolak arus modal, sementara pengelolaan fiskal yang disiplin memberi ruang bagi stimulus yang lebih terarah. Sinergi ini menopang pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan,” ujar Gundy.

Menurutnya, perekonomian Indonesia saat ini berada pada jalur yang stabil dan terukur. Potensi kenaikan pertumbuhan bergantung pada percepatan realisasi belanja pemerintah serta investasi yang berkelanjutan pada akhir tahun.

“Untuk saat ini, laju pertumbuhan sekitar 5 persen dinilai tetap kokoh dan mencerminkan ketahanan fundamental ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang belum menentu,” katanya.

Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang ekspansif, sinergi kuat antara pusat dan daerah, serta pengelolaan moneter yang berhati-hati, pemerintah diyakini mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat pondasi menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA – Dorongan fiskal pemerintah menjelang akhir tahun diprediksi menjadi penggerak utama akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejumlah analis menilai, meski pertumbuhan masih berada pada kisaran 5 persen, ruang untuk mempercepat laju ekonomi terbuka lebar melalui percepatan realisasi belanja dan penguatan konsumsi domestik.

Kepala Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Muhammad Rizal Taufikurahman, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2025 mencapai 5,0%–5,2%, naik tipis dari kuartal sebelumnya sebesar 5,12%. Peningkatan ini masih bersumber dari efek siklus fiskal dan konsumsi jangka pendek, bukan dari penguatan struktural ekonomi.

“Ekonomi tumbuh karena didorong, bukan karena menguat. Belanja pemerintah yang ekspansif dan stabilitas harga pangan memang memberi ruang bagi konsumsi, tapi daya beli masyarakat menengah-bawah belum benar-benar pulih,” kata Rizal.

Rizal menegaskan, pertumbuhan pada kuartal III lebih mencerminkan stabilitas nominal ketimbang peningkatan produktivitas riil. Belanja pemerintah menjadi motor utama konsumsi domestik, sementara investasi swasta masih menahan ekspansi akibat ketidakpastian global dan suku bunga yang tinggi.

“Mesin pertumbuhan masih dipacu dari atas, bukan tumbuh dari dinamika pasar. Untuk menjaga keberlanjutan pemerintah perlu menggeser fokus ke pertumbuhan struktural dengan memperbaiki efisiensi belanja publik dan memperluas basis pajak produktif,” ujarnya.

Di tingkat regional, optimisme juga tampak dari Jawa Timur. Ekonom Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, memproyeksikan perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,2–5,7% pada 2026, didorong oleh belanja fiskal sektor produktif dan penguatan daya beli masyarakat.

“Penguatan konsumsi menjadi kunci karena kontribusinya terhadap PDRB mencapai 60%. Dalam jangka panjang, sektor industri pengolahan harus menjadi lokomotif pertumbuhan agar target Indonesia Emas bisa terwujud,” ucapnya.

Sementara itu, Research Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), Gundy Cahyadi, mengatakan pertumbuhan konsumsi mulai membaik, tercermin dari kenaikan penjualan ritel 5,8 persen pada September 2025—tertinggi sejak awal tahun. Namun, inflasi inti yang hanya 2,2 persen menunjukkan dorongan konsumsi masih terbatas.

“Yang kita lihat saat ini adalah stabilisasi, bukan lonjakan. Kabar baiknya, fondasi ekonomi tetap kokoh,” ujarnya.

Dari sisi fiskal, realisasi belanja pemerintah hingga September baru mencapai 59,7 persen dari target tahunan, memberi ruang bagi percepatan pada kuartal IV. Percepatan belanja diprediksi akan mengerek aktivitas ekonomi melalui proyek infrastruktur, subsidi pangan, dan program perlindungan sosial.

“Kenaikan belanja fiskal pada akhir tahun menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan di atas 5 persen dan menjaga ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global,” pungkasnya. (*/rls)

Oleh : Adi Hertanto )*

Stabilitas dan ketahanan fiskal merupakan fondasi utama bagi sebuah negara dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia menunjukkan langkah tegas dalam memperkuat pondasi fiskal sebagai kunci mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan ini tidak hanya sebatas pada upaya menekan defisit dan menjaga rasio utang, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh negara mampu memberikan dampak produktif terhadap masyarakat.

Selama beberapa tahun terakhir, arah kebijakan fiskal Indonesia difokuskan pada transformasi struktural ekonomi. Pendekatan ini terlihat dari bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan hilirisasi industri. Langkah-langkah tersebut bukan hanya untuk memperkuat daya saing nasional, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan fiskal yang diterapkan diarahkan agar mampu menciptakan nilai tambah yang berkesinambungan, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa kebijakan fiskal Indonesia mulai bergerak dengan gaya yang bisa disebut “akrobatik”, bukan dalam arti sembrono, melainkan kemampuan menjaga keseimbangan di tengah tekanan yang saling bertentangan: kebutuhan pertumbuhan, tuntutan stabilitas, dan batas kemampuan fiskal negara.

Selain itu, strategi peningkatan penerimaan negara juga menjadi bagian penting dalam memperkuat pondasi fiskal. Reformasi perpajakan terus digencarkan untuk menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan efisien. Melalui penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan optimalisasi digitalisasi sistem pajak, pemerintah berupaya memperluas basis pajak tanpa membebani pelaku usaha. Di sisi lain, peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak menjadi salah satu indikator keberhasilan reformasi ini. Pendekatan berbasis teknologi dan pelayanan publik yang ramah diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional, yang pada gilirannya memperkuat kapasitas fiskal negara.

Kebijakan fiskal yang kuat juga tercermin dari bagaimana pemerintah mampu menjaga disiplin anggaran di tengah berbagai tekanan. Pasca pandemi, Indonesia berhasil menurunkan defisit APBN secara bertahap, tanpa mengorbankan belanja produktif yang menyentuh sektor-sektor prioritas. Langkah ini menunjukkan ketegasan arah kebijakan fiskal yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan ekonomi jangka panjang yang kokoh. Pengelolaan utang pun dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kemampuan bayar. Dengan rasio utang terhadap PDB yang tetap terjaga di bawah batas aman, Indonesia memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mengantisipasi berbagai risiko global di masa depan.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Muhammad Gumarang mengatakan bahwa langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menertibkan dana pemerintah daerah yang disimpan dalam bentuk deposito di bank daerah merupakan kebijakan tepat dan berani. Menurutnya, kebijakan tersebut akan memperkuat disiplin fiskal sekaligus mendorong optimalisasi penyerapan anggaran di daerah.

Dalam konteks pembangunan nasional, penguatan pondasi fiskal berperan penting sebagai motor penggerak berbagai program prioritas pemerintah. Misalnya, program hilirisasi industri, ketahanan pangan, transisi energi hijau, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal semuanya membutuhkan dukungan fiskal yang kuat dan berkelanjutan. Tanpa perencanaan fiskal yang matang, program-program tersebut sulit mencapai dampak optimal. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya efisiensi belanja dan peningkatan kualitas perencanaan anggaran agar setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain memperkuat aspek makro, pemerintah juga memperhatikan dimensi sosial dari kebijakan fiskal. Melalui berbagai program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, subsidi energi yang tepat sasaran, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, kebijakan fiskal menjadi instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengurangi kemiskinan. Hal ini sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan yang menjadi dasar dari visi Indonesia Maju. Fiskal yang sehat bukan hanya tentang angka dan keseimbangan neraca, tetapi tentang kemampuan negara melindungi rakyatnya dari guncangan ekonomi dan memastikan setiap warga mendapatkan kesempatan untuk tumbuh.

Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta menjadi elemen penting dalam menjaga ketahanan fiskal. Penguatan koordinasi fiskal dan desentralisasi anggaran yang efisien akan mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh penjuru Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan dana transfer dengan lebih produktif, melalui inovasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pengelolaan aset yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melihat arah kebijakan yang sedang dijalankan, masa depan ekonomi Indonesia tampak semakin menjanjikan. Fondasi fiskal yang kokoh menjadi penopang utama bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 5 persen, bahkan lebih tinggi dalam jangka menengah. Dengan pengelolaan fiskal yang prudent dan berorientasi pembangunan, Indonesia mampu menjaga kepercayaan investor, menekan ketergantungan pada utang luar negeri, dan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, penguatan pondasi fiskal bukan sekadar upaya teknokratis di ruang kebijakan, melainkan bagian dari strategi besar untuk meneguhkan kedaulatan ekonomi bangsa. Ketika fiskal negara dikelola dengan bijak, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat, maka pertumbuhan ekonomi bukan hanya sekadar angka, tetapi menjadi jalan nyata menuju kesejahteraan bersama. Pemerintah telah menapaki arah yang tepat, membangun fiskal yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan sebagai modal dasar menuju Indonesia Emas 2045.

)* Pengamat Ekonomi Kerakyatan tinggal di Yogyakarta

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Dalam konteks pembangunan nasional, kebijakan fiskal memegang peranan penting sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun, efektivitas kebijakan fiskal tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang dikeluarkan, melainkan pada seberapa efisien pemerintah dalam mengelola setiap rupiah yang dibelanjakan. Efisiensi fiskal kini menjadi kata kunci dalam upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional yang inklusif, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Pemerintah terus mengarahkan kebijakan fiskal agar lebih efisien dan berdampak langsung bagi masyarakat. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa kebijakan fiskal 2025 difokuskan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memastikan setiap rupiah belanja negara memberi manfaat nyata bagi rakyat. Menurutnya, sejak awal tahun 2025 Kementerian Keuangan telah melakukan penyisiran dan refocusing anggaran secara menyeluruh. Langkah ini menjadi kunci dalam mendorong efisiensi fiskal, agar belanja negara benar-benar tepat sasaran dan mendukung agenda pembangunan prioritas.

Anggaran yang berhasil diefisiensikan tersebut kemudian dialihkan untuk mendanai program-program prioritas baru Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang langsung berpihak kepada rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dimulai sejak 6 Januari, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan program penting lainnya.

Menjelang akhir tahun 2025, Kementerian Keuangan juga mempercepat realisasi belanja APBN sebesar Rp3.500 triliun guna memperkuat permintaan domestik, memperluas lapangan kerja, serta menekan angka kemiskinan. Percepatan belanja ini diyakini akan menjadi katalis utama bagi perekonomian. Selain efisiensi dan percepatan belanja, pemerintah juga menyiapkan stimulus likuiditas melalui kebijakan penempatan Rp200 triliun kas pemerintah di perbankan, yang sebelumnya tersimpan di Bank Indonesia. Langkah ini bagian dari manajemen kas negara untuk memastikan likuiditas perbankan tetap ample dan suku bunga bisa turun, sehingga investasi menjadi lebih menarik.

Arah kebijakan fiskal sejalan dengan reformasi struktural dan upaya perbaikan iklim investasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kepastian hukum, dan pembangunan infrastruktur. Semua itu merupakan pondasi untuk menjaga ketahanan ekonomi jangka panjang. Belanja APBN yang setara 14% dari PDB digunakan secara strategis untuk menopang delapan program prioritas pemerintah, terutama hilirisasi industri, yang menjadi motor utama peningkatan nilai tambah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan fiskal bukan sekadar menjaga neraca, tapi alat nyata untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mempercepat pertumbuhan nasional. Pemerintah terus memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur demi mendukung dunia usaha dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis terhadap prospek ekonomi nasional. Ia menjelaskan bahwa percepatan belanja pemerintah dan pertumbuhan kredit perbankan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada akhir 2025, hingga tahun 2026. Pemerintah akan memastikan program belanja berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan tanpa kebocoran. Selain itu, pemerintah komitmen untuk terus memperkuat integritas aparatur fiskal, khususnya di bidang perpajakan dan kepabeanan, serta akan terus mengoptimalkan pembiayaan pembangunan tanpa membebani fiskal secara berlebihan, dengan memastikan setiap utang digunakan secara produktif dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Upaya efisiensi fiskal tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberi ruang besar bagi daerah untuk mengelola anggaran sendiri. Namun, efisiensi di tingkat daerah masih menjadi tantangan, terutama terkait kemampuan perencanaan, koordinasi antar-instansi, dan pengawasan penggunaan anggaran.

Pemerintah pusat terus mendorong daerah untuk memperbaiki kualitas belanja, mempercepat realisasi anggaran, serta mengarahkan alokasi dana ke sektor-sektor produktif yang mendorong perekonomian lokal. Penerapan sistem pelaporan keuangan daerah yang terintegrasi juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas fiskal di seluruh tingkatan pemerintahan.

Efisiensi fiskal bukan sekadar jargon teknokratis, melainkan fondasi utama bagi terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam era globalisasi dan transformasi digital, pemerintah terus berupaya untuk semakin cerdas, transparan, dan adaptif dalam mengelola keuangan negara.

Dengan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, efisiensi fiskal dapat menjadi stimulus nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui tata kelola keuangan publik yang baik, sinergi antar kebijakan, dan komitmen terhadap transparansi, Indonesia dapat melangkah mantap menuju masa depan ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkeadilan.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia