Arsip Tahunan: 2025

Oleh: Puteri Anggani*

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2025 menjadi momentum reflektif bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali cita-cita persatuan dan kemajuan generasi muda. Di tengah semangat kebangsaan itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu fondasi strategis dalam membangun generasi emas 2045—generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Program ini bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi besar untuk masa depan bangsa.

Melalui MBG, pemerintah berupaya memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak dasar atas asupan gizi yang seimbang, aman, dan higienis. Di berbagai daerah, dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi garda terdepan dalam menyediakan makanan sehat bagi peserta didik dari tingkat PAUD hingga SMA, serta bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita. Program ini membawa misi besar: menekan angka stunting, memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, serta menumbuhkan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal.

Di balik semangat besar tersebut, pemerintah terus memastikan mutu dan keamanan pangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menegaskan pentingnya peningkatan standar higienitas dalam proses pengolahan makanan MBG. Ia menjelaskan bahwa seluruh SPPG yang belum memiliki sumber air layak kini diwajibkan menggunakan air mineral galon sebagai langkah antisipatif sementara.

Kebijakan ini muncul setelah evaluasi menunjukkan sebagian kasus keracunan makanan bersumber dari kualitas air yang buruk. Langkah cepat BGN memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam melindungi anak-anak penerima manfaat dari potensi bahaya pangan. Selain itu, Nanik menambahkan bahwa tata kelola program akan diatur secara ketat melalui Peraturan Presiden tentang Tata Kelola MBG yang akan segera disahkan. Salah satu regulasi penting dalam Perpres itu adalah larangan memasak sebelum pukul 12 malam demi menjamin kesegaran makanan yang dikirim ke sekolah-sekolah.

Tidak berhenti di sana, BGN juga menerapkan sanksi tegas bagi dapur penyedia yang melanggar prosedur. Hingga Oktober 2025, sebanyak 112 dapur MBG telah ditutup karena tidak memenuhi standar operasional. Hanya 13 di antaranya yang dinyatakan layak dibuka kembali setelah lulus evaluasi ketat dan memenuhi syarat seperti sertifikat higienis, sertifikasi halal, dan sertifikasi air bersih. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa pendekatan tegas namun edukatif ini penting untuk memastikan keberlanjutan program MBG tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat.

Meski menghadapi berbagai penyesuaian, MBG terus mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Dalam sosialisasi MBG di Kabupaten Sidoarjo, Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari menyebut program ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul. Ia menilai MBG tidak hanya menjamin gizi anak-anak, tetapi juga menghidupkan ekonomi daerah melalui pemberdayaan peternak, pembudidaya ikan, dan pelaku UMKM pangan.

Sementara itu, Kolonel Inf. Erin Andriyanto, perwakilan Direktorat Penyaluran Wilayah III BGN, memaparkan bahwa MBG dirancang sebagai bagian dari visi besar pemerintah dalam mencetak generasi unggul. Menurutnya, pelibatan masyarakat sebagai relawan dapur dan pemasok bahan pangan lokal merupakan strategi efektif untuk memperkuat rasa gotong royong sekaligus menggerakkan ekonomi akar rumput. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadi intervensi gizi, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi.

Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Mochamad Agil Effendi menambahkan, pelaksanaan MBG adalah langkah strategis menuju Generasi Emas 2045. Ia menilai perputaran ekonomi yang tercipta dari pengadaan bahan pangan untuk MBG memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan melibatkan petani, nelayan, hingga pedagang kecil, program ini membuka rantai pasok baru yang memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus memperluas lapangan kerja.

Dari sisi kebijakan anggaran, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap MBG bersifat komplementer, bukan beban utama. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menjelaskan bahwa pendanaan utama program tetap bersumber dari APBN melalui BGN, sedangkan APBD 2026 hanya digunakan untuk kegiatan pendukung seperti rapat koordinasi dan operasional teknis. Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk menjaga keberlanjutan MBG tanpa mengganggu prioritas fiskal daerah.

Dalam konteks semangat Sumpah Pemuda, program MBG mencerminkan wujud nyata gotong royong lintas sektor. Pemerintah pusat menetapkan arah kebijakan dan standar mutu, sementara daerah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal menjadi pelaksana aktif di lapangan. Sinergi inilah yang menjadikan MBG lebih dari sekadar program sosial—ia menjadi gerakan kebangsaan yang menumbuhkan solidaritas, kesadaran gizi, dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Menjelang peringatan 28 Oktober, program MBG hadir sebagai simbol konkret dari tekad bangsa untuk membangun generasi yang sehat jasmani dan rohani. Gizi yang cukup bukan hanya urusan dapur, tetapi bagian dari strategi nasional dalam mencetak manusia unggul yang siap bersaing di era global. Dengan pengawasan ketat, transparansi pelaksanaan, serta partisipasi masyarakat, MBG diharapkan menjadi tonggak lahirnya generasi muda Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya—mewujudkan cita-cita luhur para pemuda 1928 dalam bentuk nyata di abad ke-21.

*Penulis merupakan Jurnalis bidang gizi dan kesehatan masyarakat

Oleh : Irfan Aditya )*

Pembangunan bangsa yang berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada kekayaan sumber daya alam, tetapi terutama pada kualitas sumber daya manusianya. Di tengah era kompetisi global yang semakin ketat, investasi terbesar yang dapat dilakukan oleh suatu negara adalah pada gizi, pendidikan, dan karakter generasi mudanya. Menyadari pentingnya hal itu, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu terobosan strategis dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Program ini bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan fondasi masa depan bangsa, upaya nyata mewujudkan gizi sehat untuk generasi hebat.

Program MBG berangkat dari kesadaran bahwa masih banyak anak-anak Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil, yang mengalami kekurangan gizi, stunting, serta keterbatasan akses terhadap makanan sehat. Kondisi ini, jika dibiarkan, akan menjadi hambatan besar dalam membangun sumber daya manusia unggul yang produktif dan kompetitif. Karena itu, pemerintah menempatkan gizi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, sejalan dengan visi menuju Indonesia Emas 2045.

Anggota DPR RI, Sihar Sitorus, mengatakan pembahasan mengenai gizi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan tubuh, tetapi juga menyangkut pembangunan peradaban yang tangguh. Program MBG merupakan langkah besar menuju bangsa yang sehat dan berdaya saing. Meski pelaksanaannya masih berproses, dukungan semua pihak menjadi kunci agar program ini semakin tertata, meluas, dan berkelanjutan.

Lebih dari sekadar penyediaan makanan, Program MBG memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Program ini digerakkan dengan melibatkan petani, nelayan, peternak, serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal dalam penyediaan bahan pangan. Dengan begitu, MBG tidak hanya menyehatkan anak-anak sekolah, tetapi juga menghidupkan roda ekonomi desa dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Secara psikologis, asupan gizi yang baik berbanding lurus dengan kemampuan belajar dan perkembangan kognitif anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapat nutrisi cukup memiliki konsentrasi belajar lebih tinggi, daya ingat lebih baik, dan tingkat kehadiran di sekolah yang lebih stabil. Karena itu, MBG tidak hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga memperkuat kualitas pendidikan nasional. Setiap piring bergizi yang dibagikan di sekolah adalah investasi cerdas dalam membentuk generasi muda yang berpikiran jernih, berjiwa sehat, dan siap bersaing di masa depan. Program ini menjadikan sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang tumbuh yang menyehatkan secara fisik dan mental.

Dalam pelaksanaannya, MBG juga menjadi wujud kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sekolah, komite pendidikan, dan para orang tua dilibatkan aktif untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah daerah diberi ruang untuk menyesuaikan menu dengan kearifan lokal serta sumber daya yang tersedia di wilayah masing-masing. Pendekatan ini mencerminkan prinsip desentralisasi yang sehat, bahwa pembangunan yang berhasil harus berakar dari partisipasi masyarakat dan memperhatikan karakteristik lokal.

Lebih jauh lagi, keberadaan MBG sejalan dengan misi global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan menghapus kelaparan dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan. Dalam konteks ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk tidak meninggalkan satu pun anak di belakang dalam perjalanan menuju masa depan yang sejahtera. Anak-anak yang tumbuh sehat hari ini adalah tenaga produktif yang akan mengisi ruang-ruang pembangunan esok hari, mereka akan menjadi ilmuwan, pemimpin, pengusaha, dan inovator yang membawa Indonesia ke panggung dunia. Gizi sehat menjadi fondasi utama dalam mencetak “generasi emas” yang kuat secara fisik dan unggul secara intelektual.

Sementara itu, Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, Sahmin Madina mengatakan pelaksanaan program Makan MBG secara baik dapat menjadi akselerator atau mempercepat kemajuan bangsa Indonesia. MBG adalah investasi jangka panjang untuk membangun kualitas manusia Indonesia. Dampaknya, langsung pada perkembangan kognitif anak, produktivitas, dan daya saing bangsa.

Dari sisi kebijakan publik, MBG merupakan contoh nyata transformasi paradigma pembangunan manusia. Pemerintah tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga memastikan pertumbuhan itu dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Pendekatan ini mencerminkan semangat gotong royong modern, di mana negara hadir tidak untuk memberi ikan semata, tetapi memastikan setiap anak memiliki kekuatan untuk berenang menuju masa depannya sendiri.

Program MBG adalah simbol optimisme nasional, bahwa masa depan Indonesia dapat dibangun mulai dari piring anak sekolah. Setiap sendok nasi, setiap potong lauk, dan setiap sayur yang disajikan mengandung harapan besar, harapan agar anak-anak Indonesia tumbuh sehat, berpikir cemerlang, dan berani bermimpi besar. Dalam semangat “Gizi Sehat untuk Generasi Hebat”, pemerintah meneguhkan komitmennya bahwa kesejahteraan bangsa dimulai dari tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat. Melalui program ini, Indonesia sedang menulis babak baru dalam sejarah pembangunan manusia, sebuah babak di mana gizi bukan sekadar kebutuhan dasar, melainkan kekuatan strategis untuk mengantarkan bangsa menuju kejayaan di masa depan.

)* Pengamat kebijakan publik

Jakarta – Pemerintah melalui program unggulannya Makan?Bergizi?Gratis?(MBG) kini menjangkau lapisan pelajar di seluruh Indonesia dengan langkah nyata memperbaiki gizi dan meningkatkan konsentrasi belajar di sekolah. Program ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia unggul.

Dalam pidato pada sidang kabinet paripurna, Presiden Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan anak-anak merupakan komitmen utama dalam pemerintahan yang ia pimpin.

“Anak-anak kita tidak boleh ada yang lapar. Anak-anak kita tidak boleh ke sekolah dengan perut yang kosong. Ini tekad pemerintah yang saya pimpin,” tegas Presiden.

Presiden juga menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar pemberian makanan, tetapi merupakan investasi masa depan bangsa.

“Makan Bergizi Gratis bukan semata program sosial, melainkan fondasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa peningkatan gizi di masa sekolah sangat penting karena berdampak terhadap daya konsentrasi dan hasil belajar.

“Hasil studi menunjukkan bahwa MBG secara signifikan meningkatkan motivasi kehadiran dan konsentrasi belajar siswa,” terang Prabowo.

Menyambung arah tersebut, Abdul?Mu’ti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan bahwa program MBG kini memasuki tahap refinemen untuk memastikan mutu layanan di sekolah-sekolah.

“Program MBG ini merupakan prioritas Bapak Presiden. Karena itu, Kementerian kami berada dalam posisi mendukung pelaksanaannya,” ujar Abdul.

Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pihaknya membuka peluang sekolah-sekolah untuk mengelola MBG secara mandiri melalui skema “school kitchen” agar lebih cepat merespon kebutuhan lokal.

“Dimungkinkan ada sekolah-sekolah yang menjadi penyelenggara MBG yang berbasis per sekolahan … tetapi harus memenuhi standar dari Badan Gizi Nasional,” kata Abdul.

Informasi terkini menunjukkan bahwa DPR melalui Dewan?Perwakilan?Rakyat?(RI) turut mendukung penguatan skema tersebut. Dalam rapat Rabu 22 Oktober 2025 lalu, wakil komisi terkait mendorong opsi school kitchen sebagai alternatif agar higienitas dan selera anak sekolah terpenuhi.

Hal ini sejalan dengan catatan kinerja pemerintah bahwa program MBG telah meningkatkan kehadiran siswa di sekolah dan memperbaiki kualitas pembelajaran, terutama di wilayah sebelumnya dengan tingkat sarapan rendah.

Lewat sinergi antara Presiden, Kementerian Pendidikan, dan lembaga terkait, pemerintah memperkuat aspek evaluasi, distribusi makanan bergizi, serta peningkatan kapasitas sekolah-pelaksana. Langkah-langkah ini menunjukan tekad untuk memperkuat fondasi belajar dan tumbuh kembang generasi muda Indonesia. Ke depan, pemerintah memastikan pelaksanaan MBG akan terus diperluas, kualitasnya ditingkatkan, dan manfaatnya makin terasa di seluruh pelosok tanah air.

Dengan komitmen yang kuat dan kerja nyata di lapangan, program MBG hadir sebagai bukti bahwa pemerintah hadir dan bergerak untuk generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih kompetitif. Pemerintah percaya bahwa melalui dukungan dan pelaksanaan yang konsisten, Indonesia akan melahirkan generasi unggul yang siap bersaing di era global.*

Jakarta – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai oleh capaian monumental di bidang kesehatan dan pembangunan manusia melalui peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejak digulirkan awal 2025, program ini telah memberikan dampak luas dalam membangun generasi muda yang sehat, cerdas, serta menggerakkan ekonomi akar rumput secara signifikan.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Presiden Prabowo menyampaikan berbagai capaian penting selama satu tahun masa pemerintahan, termasuk keberhasilan program MBG yang telah menjangkau puluhan juta rakyat Indonesia.

“Kita bersyukur angka kemiskinan turun ke 8,47%, dan tingkat pengangguran terbuka ke 4,76%. Itu angka terendah dalam sejarah kita,” ujar Prabowo.

Salah satu kontribusi signifikan terhadap capaian tersebut adalah dari MBG. Sejak diluncurkan awal 2025, program ini telah membagikan lebih dari 1,4 miliar porsi makanan bergizi melalui 12.508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. MBG menyasar lebih dari 35 juta penerima manfaat, termasuk anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Program ini kini telah diadopsi oleh lebih dari 112 negara di dunia. Antusiasme anak-anak sekolah meningkat. Mereka lebih semangat belajar, karena makanannya sehat dan suasana sekolah jadi lebih hidup. Waktu kita mulai, hanya 78 atau 79 negara yang punya program sejenis. Sekarang makin banyak yang menyadari pentingnya MBG,” tambah Prabowo.

Lebih dari sekadar program gizi, MBG menjadi mesin penggerak ekonomi lokal. Presiden Prabowo menegaskan bahwa MBG menciptakan peluang kerja dan membangkitkan ekonomi desa.

“Program ini telah menciptakan lebih dari 394.000 lapangan kerja, dan saya yakin bisa mencapai 1,5 juta tenaga kerja baru pada awal 2026. Kami libatkan 18.895 UMKM, koperasi, dan BUMDes dalam ekosistem MBG. Untuk pertama kalinya, uang rakyat digelontorkan langsung ke desa dalam skala besar,” tegasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa MBG bukan sekadar pemenuhan kebutuhan makan siang.

“Ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi sehat, cerdas, dan produktif. MBG membentuk masa depan Indonesia yang unggul,” ujar Dadan.

BGN juga mencatat bahwa hingga Oktober 2025, program MBG telah membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Sebanyak 85 persen bahan baku MBG berasal dari sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Pemerintah menargetkan minimal 60 persen di antaranya dipasok oleh UMKM.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyebut MBG sebagai wujud keberpihakan nyata negara terhadap rakyat kecil. Program MBG adalah bagian penting dari visi Indonesia Emas 2045.

“Ini investasi untuk menyiapkan generasi unggul. Anak-anak kita harus sehat dan cerdas agar kelak mampu memimpin negeri ini,” ujar Misbakhun.

Dengan segala capaian tersebut, MBG tak hanya menjadi program unggulan, tetapi telah menjelma sebagai simbol transformasi sosial dan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dalam waktu singkat, MBG menunjukkan bahwa keberhasilan bukan hanya soal angka, tapi soal dampak nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Oleh : Aditya Perdana )*

Peringatan Sumpah Pemuda 2025 menjadi momentum penting yang menggambarkan kestabilan dan persatuan bangsa di tengah dinamika sosial dan politik. Nilai luhur dalam ikrar 1928 menjadi sumber inspirasi untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui semangat gotong royong, kolaborasi lintas generasi, dan komitmen terhadap kebinnekaan, Sumpah Pemuda merefleksikan kesiapan bangsa menghadapi tantangan zaman dengan persatuan yang kuat.

Sumpah Pemuda lahir dari kesadaran kolektif bahwa kemerdekaan diraih jika seluruh elemen bangsa bersatu dalam satu tekad, satu bahasa, dan satu tanah air. Nilai itu menjadi cermin kestabilan sosial yang meredam potensi disintegrasi di tengah keberagaman. Hal itu juga memperlihatkan semangat persaudaraan lintas golongan dan kerja sama antarlembaga penting dalam harmoni nasional.

Ketua Umum Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA), Fahd Arafiq, menilai Hari Sumpah Pemuda 2025 menjadi refleksi peran besar pemuda menjaga stabilitas nasional. Ia menegaskan, generasi muda tidak boleh apatis terhadap isu-isu sosial dan keamanan yang mengganggu ketertiban.

Fahd menjelaskan BAPERA sebagai wadah kolaborasi lintas partai, suku, dan agama untuk memperkuat persatuan bangsa. Menurutnya, stabilitas adalah prasyarat utama keberlanjutan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penting bagi pemuda agar aktif menjaga lingkungan, berkontribusi di masyarakat, dan membantu aparat negara menciptakan suasana aman damai di Indonesia.

Pandangan serupa disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menilai, semangat kebangsaan yang diwariskan Sumpah Pemuda harus diwujudkan dalam pengabdian nyata terhadap bangsa.

Kapolri mengapresiasi peran aktif Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) yang terlibat langsung menjaga keamanan nasional, baik pada event keagamaan, kegiatan sosial, maupun penanganan bencana alam.

Menurutnya, partisipasi pemuda seperti Kokam mencerminkan bagaimana sinergi antara masyarakat dan aparat dapat membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ia menegaskan bahwa sinergisitas tersebut perlu terus diperkuat agar seluruh program pemerintah dapat berjalan dengan lancar tanpa terganggu oleh konflik horizontal atau provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Bagi Kapolri, peringatan Sumpah Pemuda tidak hanya sekadar mengenang sejarah, melainkan momentum untuk memperkuat integritas, kedisiplinan, serta semangat pengabdian pemuda dalam menjaga stabilitas nasional.

Di sisi lain, Rivai Sabon Mehen, Juru Bicara Gerakan Rakyat untuk Damai (Garuda), menilai bahwa menjaga stabilitas politik nasional adalah bagian dari tanggung jawab moral setiap warga negara.

Ia menegaskan bahwa ketenangan sosial merupakan faktor utama bagi tumbuhnya perekonomian nasional dan berjalannya pembangunan secara berkelanjutan. Rivai mendorong seluruh elemen masyarakat untuk menghindari provokasi, ujaran kebencian, dan tindakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan bangsa.

Menurutnya, semangat Sumpah Pemuda mengajarkan pentingnya menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok, terutama dalam menjaga kedamaian dan kesejahteraan bersama.

Lebih jauh, peringatan Sumpah Pemuda tahun ini juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai gotong royong dan kolaborasi tetap relevan dalam menjaga keseimbangan sosial di tengah era digital.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendorong generasi muda untuk berperan aktif dalam berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi kreatif, koperasi, hingga inovasi digital.

Dengan memberdayakan potensi pemuda sebagai pilar produktif bangsa, stabilitas nasional dapat terus terjaga karena energi positif dari generasi muda diarahkan untuk pembangunan, bukan konflik.

Nilai-nilai luhur seperti nasionalisme, toleransi, dan cinta tanah air menjadi pondasi kuat yang menopang stabilitas nasional. Melalui peringatan Sumpah Pemuda 2025, masyarakat diingatkan kembali bahwa keberagaman bukan sumber perpecahan, melainkan kekuatan yang menyatukan.

Semangat tersebut menegaskan pentingnya menghormati perbedaan, memperkuat solidaritas, serta menolak segala bentuk ekstremisme dan intoleransi yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

Di tengah derasnya arus informasi digital, isu disinformasi dan hoaks menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial. Oleh karena itu, generasi muda diharapkan mampu berperan sebagai pelopor literasi digital dan penyebar pesan-pesan positif yang memperkuat persatuan.

Partisipasi aktif dalam kampanye anti-hoaks, penguatan narasi toleransi, serta dukungan terhadap program-program kebangsaan menjadi bentuk konkret pengamalan nilai Sumpah Pemuda di era modern.

Pada tataran sosial, peringatan Sumpah Pemuda tahun ini juga mendorong sinergi lintas komunitas dalam menjaga lingkungan dan ketertiban umum. Aksi kolaboratif seperti kegiatan sosial, diskusi publik, dan pentas budaya menjadi media efektif untuk mempererat hubungan antarwarga dan memperkuat rasa kebangsaan. Semangat kolaboratif tersebut sekaligus mempertegas bahwa persatuan bangsa dapat tumbuh dari hal-hal sederhana, seperti kerja sama dan kepedulian sosial di lingkungan sekitar.

Pada akhirnya, Sumpah Pemuda bukan hanya warisan sejarah, melainkan fondasi ideologis yang terus hidup di tengah masyarakat Indonesia. Peringatan tahun 2025 menjadi cerminan bahwa stabilitas nasional tidak lahir dari kekuasaan semata, tetapi dari kesadaran bersama untuk menjaga persatuan dan menegakkan nilai kebangsaan. Melalui semangat gotong royong, tanggung jawab sosial, dan dedikasi pemuda, bangsa Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa persatuan masih menjadi kekuatan utamanya.

Dengan semangat itu, Hari Sumpah Pemuda 2025 bukan hanya peringatan simbolik, tetapi juga manifestasi dari tekad bangsa untuk terus menjaga stabilitas, memperkuat solidaritas, dan meneguhkan kembali makna sejati dari satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa: Indonesia. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Fajar Sulistya)*

Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 kembali menggelorakan semangat persatuan dan kebangsaan di tengah arus perubahan sosial yang dinamis. Di tengah meningkatnya tensi politik pasca-pemilihan dan derasnya arus informasi digital yang sering memicu perpecahan, semangat Sumpah Pemuda 1928 menjadi fondasi moral untuk meneguhkan kondusivitas nasional. Momentum ini tidak sekadar seremoni tahunan, melainkan refleksi kolektif untuk memastikan bangsa tetap berdiri kokoh di atas nilai persatuan, gotong royong, dan toleransi.

Semangat persaudaraan menjadi pesan utama dari peringatan Sumpah Pemuda tahun ini. Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, generasi muda diharapkan mampu memaknai kembali ikrar “bertumpah darah satu, tanah air Indonesia” sebagai kompas moral untuk mengatasi polarisasi sosial.

Dalam pandangan sejumlah tokoh pemuda lintas organisasi, menjaga kondusivitas nasional bukan hanya tugas aparat keamanan, melainkan tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap warga negara—terutama pemuda yang menjadi pewaris cita-cita bangsa.

Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Addin Jauharudin, menilai peringatan Sumpah Pemuda harus menjadi pengingat agar seluruh elemen bangsa bersatu menjaga Indonesia dari potensi kerusuhan dan perpecahan sosial.

Ia menekankan pentingnya solidaritas nasional, terutama di tengah situasi sosial yang mudah terprovokasi oleh isu SARA dan ujaran kebencian. Menurutnya, menjaga ketertiban bukan berarti menahan ekspresi aspirasi rakyat, melainkan memastikan setiap bentuk penyampaian pendapat berlangsung damai, tertib, dan bermartabat. Addin juga menegaskan bahwa aksi-aksi destruktif hanya akan merugikan masyarakat sendiri dan menggerus kepercayaan publik terhadap semangat kebangsaan.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Pemuda Lintas Iman, Addin menyerukan agar seluruh organisasi pemuda menjaga suasana aman di tengah masyarakat, memperkuat ruang dialog lintas agama, serta menolak segala bentuk aksi anarkis.

Ia menilai, kebersamaan antarorganisasi pemuda lintas iman merupakan wujud nyata dari nilai gotong royong dan persatuan yang diwariskan para pemuda 1928. Sinergi tersebut membuktikan bahwa semangat persaudaraan tetap hidup di tengah perbedaan keyakinan dan pandangan sosial.

Dari organisasi kepemudaan lain, Sahat Martin Philip Sinurat dari GAMKI menyoroti pentingnya komunikasi antara pemerintah dan rakyat dalam menjaga stabilitas nasional. Ia menilai bahwa ruang partisipasi publik harus dibuka selebar-lebarnya agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan tanpa harus melalui jalur demonstrasi yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial. Menurutnya, mendengar aspirasi rakyat secara terbuka merupakan langkah strategis untuk mencegah konflik horizontal dan memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah.

Sementara itu, Dzulfikar Ahmad Tawalla dari Pemuda Muhammadiyah menekankan peran aparat keamanan dalam menjaga stabilitas dengan pendekatan yang humanis. Ia menilai bahwa TNI dan Polri memiliki tanggung jawab moral untuk mengedepankan langkah-langkah persuasif dalam menjaga ketertiban umum.

Tindakan represif, menurutnya, justru berpotensi memperuncing situasi dan menimbulkan ketegangan baru di tengah masyarakat. Dzulfikar mendorong agar aparat menegakkan hukum dengan terukur dan berkeadilan, serta menindak tegas oknum yang memprovokasi aksi anarkis.

Peringatan Sumpah Pemuda 2025 juga menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali peran generasi muda sebagai agen perubahan. Pemuda diharapkan tidak hanya aktif di ruang sosial, tetapi juga di ruang digital.

Dalam konteks ini, literasi digital menjadi hal krusial untuk menekan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa. Pemanfaatan media sosial sebagai ruang penyebaran pesan positif, kolaborasi lintas komunitas, dan kampanye toleransi merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai Sumpah Pemuda di era modern.

Selain itu, berbagai organisasi kepemudaan menggelar kegiatan sosial seperti diskusi publik, kampanye digital, hingga pentas seni budaya untuk memperkuat rasa kebangsaan dan memperluas jangkauan pesan persatuan.

Kegiatan tersebut tidak hanya memperlihatkan keberagaman budaya Indonesia, tetapi juga menunjukkan bahwa kolaborasi antarelemen masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menjaga kondusivitas nasional.

Semangat musyawarah yang diwariskan oleh para pendiri bangsa juga menjadi pijakan penting dalam memperkuat harmoni sosial. Penyelesaian masalah melalui dialog terbuka dan bijak merupakan solusi terbaik untuk mencegah konflik yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Nilai-nilai ini kembali relevan ketika masyarakat dihadapkan pada situasi yang membutuhkan kedewasaan sikap dan kebesaran hati untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Pada akhirnya, Sumpah Pemuda 2025 menjadi cermin perjalanan panjang bangsa dalam menegakkan persatuan di tengah perbedaan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukan sekadar bagian dari sejarah, melainkan pedoman moral yang harus terus dihidupkan.

Di era yang penuh tantangan, menjaga kondusivitas nasional berarti menjaga masa depan bangsa itu sendiri—menjaga agar semangat persaudaraan dan gotong royong tetap menjadi ruh dari setiap langkah pembangunan.

Ketika pemuda mampu menyalakan kembali bara semangat Sumpah Pemuda di tengah masyarakat yang majemuk, persatuan bangsa tidak akan mudah tergoyahkan. Kondusivitas nasional bukanlah kondisi yang hadir secara tiba-tiba, melainkan hasil dari upaya bersama, dari kesadaran setiap warga untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya.

Dalam konteks itu, peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 bukan hanya momentum mengenang sejarah, tetapi juga tonggak memperkokoh persatuan dan menjaga harmoni demi masa depan Indonesia yang damai dan berdaulat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Jeka Media

JAKARTA — Memperingati Hari Sumpah Pemuda 2025, berbagai pihak menyerukan generasi muda sebagai pelopor kondusivitas di tengah dinamika sosial dan tantangan digital.

Seruan tersebut menegaskan semangat persatuan yang diikrarkan 28 Oktober 1928 yang kini harus diwujudkan melalui sikap toleran, tangguh, dan adaptif menjaga harmoni bangsa.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Dr. Ali Hanapiah, M.Si, menegaskan pentingnya peran pemuda sebagai garda depan penjaga stabilitas nasional.

“Kami mendukung langkah-langkah Polri yang dianggap perlu untuk menjaga keamanan dan keutuhan bangsa, sejalan dengan arahan Presiden dalam menangani situasi saat ini,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh pemuda Indonesia menjadikan Hari Sumpah Pemuda momentum memperkuat persatuan.

“Mari wujudkan semangat persatuan demi bangsa dan negara yang dicintai. Sebagai pemuda, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga harmoni dan mencegah perpecahan,” tegasnya.

Ali Hanapiah menambahkan, KNPI berkomitmen mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menginstruksikan seluruh DPD KNPI se-Indonesia untuk menjadi pelopor kondusivitas di setiap daerah.

“Pemuda harus menolak segala upaya yang ingin memecah belah rakyat dan aparat. Bersama, wujudkan Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera, bukan kembali ke masa sulit,” katanya.

Dari Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan dalam menjaga stabilitas sosial.

Ia menyebut, kondusivitas daerah berpengaruh langsung terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Ormas pemuda memiliki peran strategis dalam menjaga suasana kondusif dan membantu pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Pihaknya akan terus melibatkan organisasi kepemudaan dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi daerah.

Sementara itu, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, Abdul Ghofar Ismail, menegaskan kesiapan organisasinya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah.

“Kami siap menjadi mitra strategis, mitra kritis, dan mitra sinergis. Pemuda Muhammadiyah berkomitmen aktif menekan angka kemiskinan melalui kegiatan sosial yang dimulai dari lingkungan terdekat,” ungkapnya.

Ia juga berharap para kader muda terus berkembang dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Momentum Sumpah Pemuda tahun 2025 menjadi pengingat bahwa menjaga kondusivitas adalah bentuk nyata pengamalan semangat persatuan.

Dengan semangat kolaborasi dan tanggung jawab sosial, generasi muda diharapkan mampu menjadi motor penggerak terciptanya Indonesia yang aman, harmonis, dan berdaya saing tinggi. (*)

JAKARTA — Menjaga kondusivitas di dunia nyata dan ruang digital menjadi bentuk baru semangat pemuda Indonesia yang relevan dengan tantangan zaman.

Semangat itu mencerminkan adaptasi nilai-nilai Sumpah Pemuda: persatuan, toleransi, dan gotong royong ke dalam kehidupan modern yang serba digital.

Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda 2025, Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat, Daerah, dan Internasional Kemenpora, Suyadi Pawiro, menegaskan bahwa semangat persatuan harus diwujudkan tidak hanya dalam tindakan sosial, tetapi juga interaksi dunia maya.

“Sumpah Pemuda harus terus menjadi cerminan dan refleksi generasi muda untuk meningkatkan nasionalisme, persatuan, dan kreativitas di masa depan, termasuk dalam ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Suyadi menyampaikan bahwa Kemenpora memperluas fokus pengembangan karakter dan literasi digital generasi muda.

Upaya tersebut, katanya, bertujuan agar pemuda mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan ruang sosial yang aman, damai, dan produktif di tengah derasnya arus informasi.

Sementara itu, Novelis J.S Khairen menilai bahwa menjaga kondusivitas di dunia maya membutuhkan kepekaan dan tanggung jawab sosial dari setiap anak muda.

“Pada saat anak muda punya tenaga dan idealismenya, mereka harus dilibatkan di posisi strategis, termasuk dalam membentuk budaya digital yang sehat,” katanya.

Ia menambahkan, literasi dan pembiasaan berpikir kritis merupakan kunci agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh hoaks atau ujaran kebencian.

“Buat para anak muda, bacalah minimal dua buku setiap bulan—satu fiksi untuk hati dan satu nonfiksi untuk kepala. Itu akan melatih kepekaan dan memperkuat karakter bangsa,” pesannya.

Di sisi lain, Musisi dan Penulis Lagu Indra The Rain menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara semangat dan etika dalam menggunakan media sosial.

“Pemuda adalah cermin bangsa. Gunakan energi dan kreativitas untuk menyebarkan hal positif, membangun solidaritas, dan menyemai semangat kebangsaan di dunia digital,” tuturnya.

Ia menilai, kolaborasi dan inovasi menjadi kekuatan utama pemuda untuk menjaga kondusivitas sosial, baik di ruang nyata maupun maya.

Menjaga kondusivitas di era digital bukan sekadar menjaga ketertiban, tetapi juga menciptakan ruang inklusif bagi setiap warga untuk tumbuh bersama.

Dengan semangat Sumpah Pemuda yang adaptif, generasi muda Indonesia membuktikan diri sebagai penjaga persatuan sekaligus pelopor peradaban digital yang beretika dan berkarakter. (*)

Oleh: Nadira Putri Rahman *)

Semangat Sumpah Pemuda yang lahir hampir satu abad silam terus hidup dalam kebijakan pemerintah masa kini, salah satunya melalui penguatan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Jika pada 1928 para pemuda berikrar untuk mempersatukan bangsa lewat bahasa dan tanah air yang sama, kini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berupaya meneguhkan semangat yang sama, yaitu menyatukan langkah untuk membangun Indonesia melalui investasi besar di sektor pendidikan.

Langkah strategis pemerintah dalam mengalokasikan sebagian dana hasil sitaan korupsi untuk memperkuat LPDP menjadi simbol bahwa perjuangan melawan kebodohan dan ketimpangan sosial merupakan kelanjutan dari perjuangan para pendiri bangsa. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Ia meminta agar dana pengganti kerugian negara dari tindak pidana korupsi sebesar Rp13 triliun dialokasikan untuk LPDP. Langkah ini bukan hanya menegaskan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, tetapi juga memastikan hasilnya kembali untuk kepentingan rakyat, khususnya generasi muda.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Cristhie, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menghitung potensi tambahan dana dari hasil sitaan korupsi tersebut. Ia menekankan bahwa dana tersebut nantinya akan diarahkan untuk memperkuat pembiayaan riset dan beasiswa LPDP, dua sektor yang menjadi tulang punggung dalam mencetak generasi unggul. Menurutnya, keputusan ini merupakan langkah cerdas untuk menjamin keberlanjutan LPDP di tengah tantangan defisit yang dihadapi lembaga tersebut dalam dua tahun terakhir.

Data menunjukkan bahwa LPDP mengalami tekanan fiskal. Pelaksana Tugas Direktur Utama LPDP, Sudarto, mengungkapkan bahwa pendapatan lembaga tersebut hingga akhir September 2025 mencapai Rp6,82 triliun, sementara belanjanya mencapai Rp7,46 triliun. Defisit serupa juga terjadi pada dua tahun sebelumnya. Akibat kondisi ini, jumlah penerima beasiswa tahun 2025 terpaksa dikurangi menjadi sekitar 4.000 orang dari lebih dari 8.500 penerima di tahun 2024. Meski demikian, Sudarto optimistis bahwa dengan adanya tambahan dana dari pemerintah, LPDP dapat kembali memperluas kesempatan bagi anak muda Indonesia pada 2027 mendatang.

Kebijakan Presiden Prabowo mendapat dukungan luas, termasuk dari kalangan legislatif. Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai arah kebijakan ini sangat tepat karena menyentuh akar pembangunan nasional, yakni kualitas sumber daya manusia. Ia menegaskan bahwa membangun SDM adalah langkah fundamental yang selama ini kurang menjadi fokus utama. Dengan tambahan dana ke LPDP, Fikri optimistis bahwa masyarakat berpotensi tinggi dari keluarga kurang mampu akan memiliki peluang yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi berkualitas, baik di dalam maupun luar negeri.

Pemerintah menyadari bahwa daya saing bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, melainkan oleh kemampuan manusia dalam mengelolanya. LPDP menjadi instrumen penting dalam mencetak generasi berpengetahuan tinggi, kreatif, dan berkarakter. Di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai urusan administratif, tetapi juga sebagai investasi strategis jangka panjang. Setiap rupiah yang ditanamkan melalui LPDP bukan sekadar angka dalam laporan anggaran, tetapi modal untuk mencetak pemimpin masa depan yang akan membawa Indonesia menuju kemandirian ilmu dan teknologi.

Langkah ini juga mencerminkan kebijakan pembangunan yang berpihak pada masa depan. Presiden Prabowo berulang kali menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas nasional sejajar dengan pertahanan dan ketahanan pangan. Ia memandang penguatan LPDP sebagai salah satu upaya konkret untuk mempersiapkan generasi yang siap bersaing di dunia global yang kian kompetitif. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, ia menekankan bahwa setiap anak Indonesia, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi, berhak atas kesempatan belajar dan berkembang seluas-luasnya.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa juga memastikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema realistis untuk merealisasikan penambahan dana LPDP. Ia mengakui bahwa kemampuan fiskal 2025 masih terbatas, tetapi membuka peluang agar realisasi bisa dilakukan pada tahun berikutnya. Pernyataan ini memperlihatkan adanya komitmen yang serius dan perencanaan jangka panjang yang matang, bukan sekadar keputusan politis sesaat.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan bahwa hasil pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pengembalian uang negara semata, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan manfaat sosial yang luas. Dengan menyalurkan dana tersebut ke pendidikan, negara menegaskan pesan moral bahwa setiap rupiah hasil korupsi yang dikembalikan akan digunakan untuk membangun masa depan anak bangsa.

LPDP selama ini dikenal sebagai lembaga yang berperan besar dalam melahirkan ribuan cendekiawan Indonesia. Para alumni LPDP telah berkontribusi di berbagai bidang, mulai dari akademisi, peneliti, inovator, hingga pengambil kebijakan. Dengan tambahan dana segar, cakupan program LPDP diharapkan semakin luas, menjangkau daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta memperkuat riset yang relevan dengan kebutuhan nasional.

Di tengah semangat peringatan Sumpah Pemuda, kebijakan ini menjadi simbol bahwa pemerintah memercayakan masa depan bangsa kepada generasi muda yang terdidik dan berintegritas. Jika dulu para pemuda bersatu dalam semangat perjuangan fisik dan ideologi, kini perjuangan itu diteruskan dalam bentuk perjuangan intelektual dan inovasi.

Kebijakan Presiden Prabowo bukan hanya soal mengatasi defisit LPDP, tetapi merupakan upaya menyalakan kembali semangat kolektif bahwa membangun bangsa dimulai dari pendidikan.

*) Analis Pembangunan SDM dan Inovasi Pendidikan