Oleh : Hutapea Situmorang )*

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato bersejarah di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80. Kehadirannya di podium utama forum internasional tersebut menandai momen penting bagi diplomasi Indonesia, terutama setelah satu dekade posisi kepala negara tidak hadir langsung dalam ajang bergengsi itu.

Sejak awal, pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tersebut terus menekankan pada aspek inklusivitas, solidaritas, serta semangat kerja sama multilateral yang dianggap sebagai kunci dalam menghadapi berbagai macam tantangan global saat ini.

Pidato tersebut bukan hanya sekadar seremoni diplomasi belaka, melainkan juga menjadi refleksi dari kemana arah politik luar negeri Indonesia yang terus konsisten dengan prinsip bebas aktif.

Dalam orasi diplomatiknya, Kepala Negara menyoroti bagaimana multilateralisme harus senantiasa diperkuat agar dunia tidak kembali terjebak pada egoisme nasional maupun blok kekuatan tertentu.

Sorotan terhadap inklusivitas tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk penegasan bahwa masa depan global hanya dapat dijaga dengan membuka ruang partisipasi yang adil bagi semua bangsa, terutama negara berkembang.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menilai kehadiran Presiden Prabowo di forum PBB itu sebagai momentum penting bagi Indonesia. Ia menegaskan bahwa kehadiran langsung Presiden tidak hanya memulihkan posisi Indonesia di level tertinggi diplomasi global, melainkan juga memperkuat status Indonesia sebagai pemimpin Global South. Menurut Teddy, posisi tersebut konsisten memperjuangkan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil, inklusif, dan tidak lagi didominasi kepentingan negara besar semata.

Nada optimisme juga ditegaskan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl Achmad Mulachela. Ia menjelaskan bahwa pesan utama pidato Presiden berfokus pada urgensi semangat inklusivitas serta optimisme kerja sama multilateral.

Menurut Nabyl, Presiden menekankan bahwa dunia tengah menghadapi krisis kepercayaan terhadap multilateralisme akibat berbagai konflik geopolitik, kesenjangan ekonomi, hingga ketidakadilan dalam tata kelola internasional.

Dengan menyoroti solidaritas dan inklusivitas, Presiden Prabowo mengirimkan pesan bahwa Indonesia mendorong agar PBB kembali menjadi rumah bersama yang melindungi kepentingan seluruh bangsa.

Momentum pidato tersebut juga tidak lepas dari refleksi sejarah keluarga besar Presiden RI kedelapan itu. Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patti Djalal, menilai kehadiran Presiden mengulang jejak perjuangan diplomasi Prof. Sumitro Djojohadikusumo, ayahanda Prabowo, yang pernah menjadi tokoh kunci dalam perjuangan diplomasi Indonesia di PBB pada era 1940-an.

Dino menekankan bahwa pidato Kepala Negara menghadirkan kesinambungan tradisi keluarga pejuang diplomasi yang sejak awal menegaskan Indonesia sebagai bangsa yang aktif memperkokoh multilateralisme. Menurutnya, kehadiran Presiden di forum tersebut membawa angin segar di tengah merosotnya semangat kerja sama global.

Pidato bersejarah itu semakin bermakna karena Prabowo berbicara pada urutan ketiga, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat. Posisi strategis tersebut menjadikan pesan Indonesia mendapat perhatian penuh dunia internasional ketika forum masih padat dihadiri pemimpin global.

Dalam momen tersebut, Presiden juga menyinggung isu Palestina dengan tegas, mengingat tragedi kemanusiaan di Gaza terus menjadi luka panjang bagi komunitas internasional. Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan solusi dua negara, Indonesia kembali menunjukkan konsistensi sikapnya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.

Kepala Negara menyerukan pengakhiran kekerasan di Palestina dan mengecam keras kekerasan terhadap warga sipil. Menurutnya, dengan mengakhiri seluruh tragedi kemanusiaan tersebut, maka sejatinya bukan hanya bagi Palestina, namun juga tentang masa depan Israel dan kredibilitas PBB sendiri.

Oleh karena itu, menurut Presiden Prabowo hanya solusi dua negara yang bisa membawa perdamaian akan konflik tersebut bagi seluruh pihak. Bahkan Kepala Negara juga mengajak seluruh negara lain untuk turut ikut bergerak aktif menyuarakan perdamaian.

Lebih dari sekadar isu politik global, Prabowo juga menyinggung dimensi ekonomi internasional yang sarat ketidakadilan. Tantangan global seperti krisis pangan, energi, serta ketidaksetaraan ekonomi antarnegara menjadi sorotan penting.

Pandangan tersebut sejalan dengan harapan banyak kalangan bahwa Indonesia harus menjadi jembatan antara negara maju dan negara berkembang, sekaligus memperkuat solidaritas Global South.

Kehadiran Prabowo di forum PBB tersebut menandai titik balik diplomasi Indonesia setelah satu dekade Presiden sebelumnya absen secara langsung. Tidak sedikit kalangan yang membandingkan momentum ini dengan pidato Presiden Soekarno pada 1960 yang menjadi tonggak sejarah diplomasi Indonesia.

Bagi Indonesia, momen tersebut mempertegas peran sebagai bangsa besar yang tidak hanya fokus pada kepentingan nasional, tetapi juga mendorong lahirnya tata kelola global yang lebih adil.

Pesan inklusivitas yang ditekankan dalam pidato Prabowo sejalan dengan semangat Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Semangat Bandung, yang mempromosikan solidaritas negara-negara Selatan untuk melawan dominasi kekuatan besar, kini kembali digaungkan di panggung PBB.

Dengan begitu, kehadiran Indonesia tidak sekadar menjadi simbol kehadiran formal, melainkan strategi nyata untuk memastikan suara negara berkembang mendapat tempat yang semestinya dalam tata kelola global.

Sidang Umum PBB ke-80 menjadi saksi bagaimana Indonesia, melalui Presiden Prabowo, menegaskan kembali peran aktifnya dalam menjaga perdamaian dunia, memperjuangkan keadilan, dan memperkokoh solidaritas global.

Di tengah krisis multilateralisme, pesan yang disampaikan Prabowo menjadi pengingat bahwa diplomasi inklusif adalah jalan terbaik untuk memastikan keberlanjutan dunia yang damai, adil, dan setara.

Melalui pidato bersejarah tersebut, Indonesia mengukuhkan kembali posisinya sebagai pemimpin Global South. Presiden Prabowo tidak hanya menyoroti masalah, tetapi juga menawarkan semangat optimisme yang relevan dengan harapan banyak negara berkembang.

Forum tertinggi diplomasi dunia itu akhirnya menjadi panggung nyata bagi Indonesia untuk menegaskan kembali komitmen terhadap inklusivitas, multilateralisme, serta perjuangan abadi bagi keadilan global. (*)

)* Penulis adalah pengamat hubungan internasional

Oleh : Ni Luh Made Kusuma )*

Presiden Prabowo Subianto berbicara dengan lantang di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York, Kepala Negara menggaungkan semangat solidaritas serta dorongan untuk mereformasi tata kelola dunia.

Kehadirannya di forum internasional tertinggi tersebut tidak hanya menandai kembalinya Indonesia ke panggung utama dunia setelah satu dekade lamanya, tetapi juga sekaligus menegaskan dimana posisi bangsa ini sebagai pemimpin Global South yang terus secara konsisten mendorong terwujudnya perubahan global yang lebih adil dan inklusif.

Presiden Prabowo menekankan bahwa saat ini dunia sedang membutuhkan sebuah tata kelola baru yang mampu menghadapi tantangan di masa kini. Ia memandang bahwa multilateralisme sebagai jalan utama untuk dapat menciptakan stabilitas internasional, sekaligus juga membuka ruang bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan seluruh kepentingannya.

Dalam pidato itu, solidaritas digambarkan sebagai nilai universal yang harus terus diterapkan bukan hanya pada isu politik saja, tetapi juga pada berbagai aspek lainnya seperti ekonomi, sosial, dan kemanusiaan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memandang bahwa pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tersebut sebagai momentum yang penting. Menurutnya, Indonesia telah mampu tampil kembali di forum tertinggi PBB dengan misi besar, yakni menegaskan peran Global South dalam menyuarakan reformasi tata kelola dunia.

Teddy menilai, posisi Indonesia sebagai pembicara ketiga setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat semakin mempertegas bobot kehadiran Presiden Prabowo. Momentum itu memberi ruang strategis untuk memperkuat suara negara berkembang, yang selama ini kerap terpinggirkan dalam sistem internasional.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl Achmad Mulachela menekankan bahwa Prabowo secara tegas menyuarakan urgensi inklusivitas, optimisme, solidaritas, dan kerja sama multilateral.

Bagi Nabyl, pesan tersebut mencerminkan arah diplomasi Indonesia yang memandang kolaborasi antarbangsa sebagai modal utama menghadapi krisis global. Ia menilai, dunia membutuhkan energi baru yang lahir dari kesatuan dan keterbukaan, bukan dari rivalitas dan fragmentasi kepentingan.

Pidato bersejarah itu juga menyentuh isu Palestina. Presiden Prabowo menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan penuh dan menyerukan berakhirnya pendudukan asing.

Bagi Prabowo, solidaritas terhadap Palestina bukan hanya wujud komitmen kemanusiaan, melainkan juga konsistensi Indonesia dalam menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dengan menyuarakan hal tersebut, Indonesia sekali lagi menegaskan posisinya sebagai negara yang tidak abai terhadap penderitaan bangsa lain.

Kepala Negara menyerukan pengakhiran kekerasan di Palestina dan mengecam keras kekerasan terhadap warga sipil. Menurutnya, dengan mengakhiri seluruh tragedi kemanusiaan tersebut, maka sejatinya bukan hanya bagi Palestina, namun juga tentang masa depan Israel dan kredibilitas PBB sendiri.

Oleh karena itu, menurut Presiden Prabowo hanya solusi dua negara yang bisa membawa perdamaian akan konflik tersebut bagi seluruh pihak. Bahkan Kepala Negara juga mengajak seluruh negara lain untuk turut ikut bergerak aktif menyuarakan perdamaian.

Dino Patti Djalal, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), menilai momen ini sebagai kelanjutan dari tradisi diplomasi keluarga Prabowo. Ia memandang pidato tersebut mengulang jejak perjuangan sang ayah, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang pernah membawa suara Indonesia ke forum internasional.

Menurut Dino, Prabowo memperlihatkan tekad yang sama dalam memperjuangkan multilateralisme, sebuah semangat yang semakin mendesak di tengah meningkatnya gejolak global.

Reformasi tata kelola dunia menjadi fokus utama Prabowo. Ia menilai, sistem internasional yang ada terlalu condong pada kepentingan segelintir negara besar. Dalam pidatonya, Prabowo mengajak negara-negara berkembang untuk bersatu memperjuangkan perubahan struktur global agar lebih seimbang, transparan, dan berpihak pada kepentingan seluruh bangsa. Dorongan tersebut sejalan dengan semangat Bandung yang menekankan solidaritas, kemandirian, dan kerja sama lintas kawasan.

Selain agenda besar di level global, Prabowo menegaskan bahwa penguatan internal bangsa menjadi fondasi utama. Persatuan nasional, pembangunan yang inklusif, serta reformasi domestik disebut sebagai prasyarat agar Indonesia mampu tampil sebagai aktor global yang kuat. Pesan itu menunjukkan bahwa diplomasi luar negeri tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan membangun kekuatan internal bangsa.

Kehadiran Presiden Prabowo di forum tersebut membangkitkan rasa bangga di kalangan diaspora Indonesia. Mahasiswa Indonesia di New York menyambut dengan penuh semangat, memandang pidato itu sebagai simbol kembalinya bangsa ke panggung utama dunia.

Mereka menilai, suara Indonesia yang kembali lantang di forum internasional mampu menginspirasi generasi muda untuk percaya bahwa bangsanya memiliki posisi penting dalam membentuk arah peradaban global.

Sidang Umum PBB tahun ini jelas menjadi panggung bagi Prabowo untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya pengikut dalam arus global, melainkan juga penggerak utama. Pidatonya memperlihatkan keberanian politik luar negeri Indonesia yang tidak sekadar bereaksi terhadap isu global, tetapi juga proaktif mendorong agenda perubahan. Dengan menggaungkan solidaritas dan reformasi tata kelola dunia, Indonesia menempatkan dirinya sebagai motor penggerak dalam membangun sistem internasional yang lebih adil.

Momentum bersejarah ini seolah menegaskan bahwa perjalanan diplomasi Indonesia terus berkembang dari masa ke masa. Jika pada era Soekarno suara Indonesia menggema dengan gagasan besar tentang anti-kolonialisme, kini suara Prabowo menggema dengan agenda reformasi global yang menekankan solidaritas dan inklusivitas. Pidato tersebut menjadi penanda bahwa Indonesia tidak kehilangan arah, melainkan semakin mantap menapaki jalur kepemimpinan global.

Dengan pidato yang menekankan solidaritas, multilateralisme, dan reformasi tata kelola dunia, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia berdiri di garis depan perjuangan global. Kehadirannya mengingatkan dunia bahwa bangsa ini memiliki visi besar: membangun sistem internasional yang lebih damai, inklusif, dan berkeadilan. (*)

)* Penulis adalah pengamat hubungan internasional

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Bantuan sosial merupakan instrumen strategis dari pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan.

Lebih dari hanya sekadar bantuan, keberadaan bansos diharapkan menjadi pengaman sosial untuk menahan goncangan ekonomi masyarakat kecil. Selain itu, bansos juga diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial, meningkatkan rasa keadilan, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat tidak mampu bahwa negara hadir untuk rakyatnya.

Meski telah membawa manfaat besar, pemerintah terus melakukan penyempurnaan agar pemerataan bansos semakin optimal di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah mencoba mencari jalan keluar agar tujuan pemerataan kesejahteraan benar-benar tercapai.

Salah satu terobosan pemerintah untuk memaksimalkan pemerataan bansos ialah dengan mencegah bansos salah sasaran. Pemerintah melakukan sinkronisasi data bansos dengan memanfaatkan teknologi.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membantu perbaikan penyaluran bansos melalui sinkronisasi Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dipadukan dengan data dari kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil). Dirjen Teknologi Pemerintah Digital (TPD) Komidi Mira Tayyiba mengatakan bahwa data DTSEN akan di-match-kan dengan Dukcapil sehingga dapat diketahui apakah penerima manfaat yang dimaksud eligible menerima bansos atau tidak.

Langkah ini merupakan tindak lanjut hasil evaluasi Susenas 2024, yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk memastikan sinkronisasi data antar-instansi semakin kuat. Untuk itu, lanjutnya, penerapan digitalisasi program bantuan sosial diperlukan agar distribusi lebih transparan.

Digitalisasi juga memungkinkan masyarakat untuk mengusulkan diri sebagai penerima bantuan, meski status kelayakannya masih perlu diverifikasi melalui sistem terpadu.

Mira menegaskan bahwa penyaluran bansos dengan pemanfaatan teknologi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar program prioritas pemerintah, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem tepat sasaran. Di sisi lain, adanya penyederhanaan regulasi akan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penerapan digitalisasi program bansos secara perdana akan dilakukan di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, pada September ini sebagai wilayah uji coba. Mengingat, Banyuwangi tercatat menorehkan angka kemiskinan sebesar 6,59% (di bawah angka nasional) pada tahun 2024.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pusat maupun daerah harus berpegang pada DTSEN dalam pemerataan bansos. Ia menegaskan, kuncinya ada pada Bupati, Wali Kota, dan Dinas Sosial untuk memahami arah kebijakan Presiden dengan mempelajari model bisnis DTSEN supaya langkah pusat maupun daerah seirama.

Sementara itu terkait dengan pemanfaatan teknologi, Mensos menuturkan bahwa sistem digitalisasi dalam penyaluran bansos PKH bertujuan untuk memastikan penerimaan lebih tepat sasaran melalui mekanisme objektif dan transparan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menekankan bahwa meski pemanfaatan teknologi dinilai mengurangi subyektivitas, namun peran masyarakat dan pendampingan dari daerah tetap diperlukan dalam pemutakhiran data secara langsung, mulai dari mengusulkan, menyanggah, hingga mendaftarkan diri melalui aplikasi yang sudah disiapkan.

Kemensos memastikan tetap ada pemeriksaan lapangan untuk menjamin akurasi data penerima. Ribuan petugas pendamping sosial dan aparatur di kelurahan akan membantu masyarakat yang belum terbiasa menggunakan gawai agar tidak tertinggal dalam proses digitalisasi.

Dalam hal ini, peran pendamping PKH menjadi ujung tombak dalam mendampingi penerima manfaat sebab belum semua masyarakat penerima bansos terbiasa dengan teknologi digital. Meskipun digitalisasi bansos dirancang untuk mempermudah masyarakat, tetapi tidak menghilangkan peran pendamping sosial dalam memastikan bantuan tepat guna.

Selain membantu masyarakat dalam mengakses aplikasi, pendamping juga bertugas melakukan pengecekan lapangan, memverifikasi kondisi penerima, serta memberi edukasi agar bansos digunakan sesuai peruntukannya.

Oleh karenanya, Mensos menyadari bahwa sinergitas dari pusat hingga daerah sangat diperlukan untuk menyukseskan kebijakan ini. Pemerintah menyiapkan seluruh sumber daya untuk mendampingi masyarakat langsung di lapangan.

Mensos mengaku optimistis jika data penerima bansos semakin akurat, maka intervensi sosial juga lebih tepat sasaran. Dengan begitu, pemerintah mampu mengukur berapa banyak keluarga miskin yang bisa digraduasi atau naik kelas sehingga keberhasilan program bansos tidak hanya diukur dari seberapa besar bansos tersalurkan, tetapi juga dari dampak jangka panjangnya. Jika bansos mampu mengurangi ketergantungan, meningkatkan produktivitas, dan membantu keluarga miskin berdaya, maka tujuan pemerataan sosial akan tercapai.

Sinergitas pusat dan daerah dalam pemerataan distribusi bansos juga menajdi fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan inklusif. Dengan basis data yang solid, dukungan teknologi digital, serta keterlibatan masyarakat, maka program bansos dapat berjalan lebih efektif. Pemerataan distribusi bansos pada akhirnya menjadi simbol nyata bahwa negara hadir untuk seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Selain itu, bansos dapat menjadi motor penggerak pemerataan sosial sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional menuju Indonesia yang lebih sejahtera.

)* Penulis merupakan Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

*) Oleh : M. Syahrul Fahmi

Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang paling strategis dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerentanan sosial. Selama ini, bansos kerap dipandang hanya sebagai solusi sesaat untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu. Namun, pemerintah menegaskan bahwa bansos bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pendekatan ini menjadi relevan untuk memastikan bansos tidak berhenti pada aspek karitatif, melainkan berkembang menjadi fondasi pembangunan sosial berkelanjutan. Dengan demikian, bansos perlu dilihat bukan hanya sebagai “bantuan hidup”, tetapi sebagai “gerbang pemberdayaan” bagi rakyat Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, bantuan sosial sejatinya adalah langkah awal yang harus diikuti dengan program pemberdayaan yang tepat sasaran. Pandangan ini menegaskan bahwa orientasi jangka panjang kebijakan sosial tidak cukup hanya mengandalkan transfer dana atau barang, melainkan juga harus menumbuhkan kemandirian keluarga penerima manfaat (KPM). Untuk itu, setiap daerah diharapkan mampu mempelajari model pemberdayaan yang sesuai dengan potensi lokal masing-masing. Misalnya, daerah pesisir dapat mengembangkan program berbasis perikanan, sementara daerah pertanian bisa memperkuat pemberdayaan petani. Model berbasis lokal inilah yang akan menjadi kunci agar bansos dapat berkembang menjadi jalan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Dalam kerangka yang lebih luas, bansos perlu dipadukan dengan strategi perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan bahwa ada dua aspek yang saling melengkapi dalam kebijakan kesejahteraan sosial. Pertama, perlindungan sosial melalui bansos berfungsi memastikan masyarakat dapat bertahan hidup pada masa sulit. Kedua, pemberdayaan sosial bertujuan mendorong masyarakat untuk mandiri dan mampu menciptakan peluang ekonomi. Menurutnya, penyaluran bansos tidak boleh berhenti di ranah karitatif yang berpotensi menimbulkan ketergantungan. Justru, bansos harus menjadi jembatan menuju kemandirian, sehingga keluarga penerima manfaat dapat keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) NTB, Hj. Sinta Agathia M. Iqbal, yang menekankan pentingnya kesinambungan program pengentasan kemiskinan. Menurutnya, LKKS NTB fokus pada pengembangan program “Desa Berdaya” yang selaras dengan tujuan pemerintah pusat dalam membangun kemandirian sosial-ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan ini, setiap desa didorong menjadi pusat pemberdayaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya lokal. Program Desa Berdaya diharapkan mampu melahirkan ekosistem ekonomi mandiri yang bertumpu pada kekuatan komunitas. Jika pendekatan ini berjalan konsisten, maka bansos tidak lagi sekadar dipandang sebagai bantuan, melainkan bagian dari strategi pembangunan manusia yang inklusif.

Konsep Desa Berdaya juga menjadi jawaban atas tantangan klasik dalam penyaluran bansos, yakni efektivitas penggunaan dan keberlanjutan manfaat. Bansos yang disalurkan tanpa strategi pemberdayaan cenderung cepat habis dan tidak memberikan dampak jangka panjang. Namun, jika dikaitkan dengan program ekonomi lokal, bansos dapat menjadi modal awal untuk menggerakkan produktivitas masyarakat. Misalnya, penerima bansos pangan bisa diarahkan untuk mengelola program pertanian berkelanjutan atau koperasi desa. Dengan demikian, bansos akan memiliki efek ganda: menjaga ketahanan hidup sekaligus memperkuat basis ekonomi produktif. Strategi ini sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam siklus ketergantungan, melainkan mampu menapaki jalan menuju kemandirian.

Selain itu, penting untuk melihat bansos sebagai instrumen pembangunan inklusif yang mampu menjembatani kesenjangan sosial antarwilayah. Di banyak daerah, terutama di wilayah timur Indonesia, bansos berperan besar dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus membuka akses bagi masyarakat terhadap layanan dasar. Namun, langkah ini harus terus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan. Pemberdayaan masyarakat tidak bisa dicapai hanya dengan bantuan sesaat, melainkan melalui investasi sosial jangka panjang. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga sosial seperti LKKS menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan ini.

Sebagai pengamat ekonomi, saya melihat bahwa keberhasilan program bansos akan sangat ditentukan oleh efektivitas mekanisme pemberdayaan yang mengikutinya. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang disalurkan dalam bentuk bansos mampu melahirkan nilai tambah ekonomi bagi penerima manfaat. Hal ini bisa dicapai melalui program pendampingan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan akses permodalan. Dengan cara ini, bansos tidak hanya mencegah kemiskinan jangka pendek, tetapi juga menciptakan peluang keluar dari kemiskinan secara struktural. Efisiensi dan transparansi penyaluran bansos juga harus dijaga agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Dari perspektif pembangunan nasional, orientasi baru terhadap bansos ini mencerminkan visi pemerintah untuk membangun kesejahteraan yang berkelanjutan. Bansos bukan lagi sekadar kebijakan populis, melainkan instrumen penting dalam strategi besar pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini juga sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Dengan fokus pada pemberdayaan, bansos diharapkan tidak hanya menolong masyarakat bertahan hidup, tetapi juga membekali mereka untuk bersaing di era ekonomi modern. Inilah langkah maju yang patut mendapat apresiasi dari seluruh elemen bangsa.

Pada akhirnya, bansos harus dipandang sebagai gerbang menuju masa depan yang lebih mandiri dan berdaya. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk menjadikan bansos sebagai instrumen pembangunan jangka panjang. Kini, tantangannya adalah bagaimana masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dapat bergandengan tangan untuk memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat optimal. Dengan dukungan bersama, kita bisa mengubah bansos dari sekadar “bantuan sesaat” menjadi “modal kemajuan”.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.

Jakarta, Pemerintah mengumumkan penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan organisasi filantropi untuk mempercepat, menajamkan, dan mengefektifkan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada kelompok rentan. Sinergi ini menempatkan pemerintah sebagai orkestrator program, sementara sektor swasta dan filantropi menjadi pengungkit pembiayaan, inovasi, dan distribusi berbasis teknologi.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan digitalisasi bansos diharapkan mampu mendorong pemberantasan kemiskinan lebih tepat sasaran sekaligus memberikan perlindungan sosial yang lebih baik bagi masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, pemerintah terus berkolaborasi mempercepat jangkauan bekerjasama dengan dunia usaha dan filantropi.

“Kolaborasi lintas-sektor mempercepat jangkauan, memperbaiki akurasi sasaran, serta menjaga keberlanjutan layanan sosial. Pemerintah tengah menyiapkan model co-funding, pemetaan penerima berbasis data terpadu, dan pemantauan real-time agar setiap rupiah memberi dampak terukur,” kata Luhut.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bahwa pemerintah terus memperkuat sistem penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran. Hal ini dilakukan setelah ditemukannya jutaan data penerima yang tidak lagi memenuhi syarat.

“Dari hasil ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat, ditemukan 1,9 juta yang tidak memenuhi syarat lagi, tapi sudah dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak,” kata Gus Ipul.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail menegaskan bahwa percepatan penyaluran bansos membutuhkan orkestrasi lintas-sektor yang rapi. Komdigi mendorong pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan ekosistem pembayaran nontunai, pelibatan bank agen/ritel untuk last mile, serta dashboard kinerja real-time yang menampilkan kecepatan salur, akurasi sasaran, dan umpan balik warga.

“Kami membuka ruang bagi korporasi dan filantropi untuk berbagi teknologi dan jaringan, sementara negara menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data agar kepercayaan publik tetap terjaga,” ujarnya

Kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha dan filantropi adalah kunci percepatan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan. Pemerintah berperan sebagai orkestrator kebijakan dan tata kelola, korporasi menghadirkan pengungkit teknologi-logistik serta skema pendanaan padanan, sementara filantropi menutup celah inovasi layanan di lapangan.

Integrasi data dengan pembayaran nontunai dan penguatan last mile menekan kebocoran serta memangkas waktu salur, sedangkan dashboard kinerja, audit independen, dan kanal aduan menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, manajemen risiko dari verifikasi komunitas hingga skenario distribusi alternatif membuat program lebih tangguh menghadapi dinamika.

Jakarta – Pemerintah mulai 2025 resmi menerapkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Kebijakan ini ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengacu pada DTSEN dalam menentukan penerima bansos.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan, DTSEN akan menjadi acuan tunggal yang sah dalam setiap program bantuan pemerintah.

“Kita sudah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, dan ini dikukuhkan melalui Instruksi Presiden. Mulai sekarang, seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah wajib menggunakan DTSEN sebagai dasar penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran,” Jelasnya.

Pemerintah menjelaskan DTSEN dibangun untuk memperbaiki kelemahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sistem baru ini mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional, serta diperbarui secara berkala setiap tiga bulan melalui ground checking oleh BPS dan pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan mempercepat penyaluran bansos sekaligus meminimalkan potensi salah sasaran maupun kebocoran anggaran.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Rachmat Pambudy, menyebut DTSEN sebagai tonggak penting dalam reformasi sistem perlindungan sosial.

“Data yang valid dan terintegrasi memungkinkan bantuan tepat diterima oleh masyarakat miskin dan rentan. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan anggaran negara digunakan secara lebih efisien dan berkeadilan,” jelasnya.

Kementerian Sosial melaporkan, pada triwulan II 2025, sekitar 1,9 juta keluarga dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan setelah diverifikasi melalui DTSEN. Pembersihan data ini dinilai penting agar bansos benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, masyarakat kini dapat mengecek status penerima bansos melalui aplikasi dan portal resmi pemerintah. Mekanisme koreksi data juga tersedia bagi warga yang merasa berhak tetapi belum tercatat. Pemerintah menegaskan proses ini dikawal dengan perlindungan data pribadi serta jalur banding yang transparan.

“Penerapan DTSEN adalah wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik. Jika masyarakat bisa melihat transparansi proses pendataan, maka penyaluran bansos akan lebih dipercaya dan dampaknya bisa lebih besar,” tambah Rachmat Pambudy.

Pemerintah memastikan pemutakhiran data melalui DTSEN akan terus diperkuat seiring penyaluran bansos tahap 4 pada akhir 2025. Program bantuan seperti PKH dan BPNT dijadwalkan cair bertahap mulai Oktober hingga Desember, dengan seluruh data penerima mengacu penuh pada DTSEN.

Dengan langkah ini, pemerintah optimistis penyaluran bansos ke depan akan semakin akurat, adil, dan transparan, sekaligus menjadi fondasi bagi kebijakan perlindungan sosial nasional yang berkelanjutan.