Papua – Tokoh masyarakat Papua, Nikolas Demetouw, memberikan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan pemerintah sebagai salah satu langkah strategis membangun kualitas sumber daya manusia Papua. Menurutnya, program ini merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting untuk memastikan anak-anak Papua tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.

“Saya Tokoh Masyarakat Distrik Depapre, Kab. Jayapura, mengajak seluruh masyarakat Papua agar mendukung program Bapak kita Presiden, Bapak Prabowo Subianto dengan adanya Makan Bergizi (MBG) untuk anak-anak kita. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak kita akan maju cerdas untuk ke depan, untuk di tanah Papua”, ujar Nikolas.

Nikolas mengatakan bahwa Program MBG sebagai salah satu upaya pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing Papua dengan daerah lain di Indonesia.

“Kami bersaing dengan daerah-daerah lain atau provinsi lain di Indonesia, yang kami tinggal ke belakang. Untuk itu, program pemerintah yang sudah bagus ini dengan adanya MBG, Makan Bergizi. Untuk itu, saya imbaukan untuk kita semua di Papua, kami mendukung program Bapak Presiden kita yang begitu bagus”, kata Nikolas.

Nikolas menekankan pentingnya mendukung Program MBG agar anak-anak Papua semakin maju. Jangan sampai mereka terbelakang dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Kita semua sama-sama berdiri, sama-sama berjalan. Jangan daerah lain saja yang bangkit berdiri.

“Saya imbaukan untuk semua program Bapak Prabowo atau Bapak Presiden kita atau Bapak Subianto membuat Makan Bergizi ini untuk kita orang Papua. Ya program yang begitu bagus, kami harus mendukung agar program ini sampai di kampung-kampung didistribusi semua. Harus kita ikuti program pemerintah masa sekarang ini atau yang sekarang ini. Untuk mendukung kita orang-orang Papua, untuk memajukan orang Papua ke depan”, jelas Niko.

Nikolas menambahkan, dengan mendukung program MBG, Papua ke depan maju dan cerah. Anak-anak Papua akan sehat dan pikiran mereka maju.
Pihaknya berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat diperluas ke seluruh pelosok Papua dan terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Mereka akan menjadi orang-orang pintar di atas tanah kita sendiri. Itu yang saya imbaukan agar program Bapak Presiden ini kami mendukung sepenuhnya”, tambahnya.

Dengan adanya dukungan masyarakat dan kerja sama semua pihak, Nikolas optimistis Program Makan Bergizi Gratis akan menjadi tonggak penting dalam upaya membangun Papua yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera di masa depan.

Papua – Tokoh masyarakat Papua, Nikolas Demetouw, menyambut baik kehadiran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kualitas generasi muda Papua. Menurutnya, program ini bukan hanya sekadar penyediaan makanan, tetapi merupakan investasi penting untuk masa depan anak-anak Papua agar tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

“Saya Tokoh Masyarakat Distrik Depapre, Kab. Jayapura, mengajak seluruh masyarakat Papua agar mendukung program Bapak kita Presiden, Bapak Prabowo Subianto dengan adanya Makan Bergizi (MBG) untuk anak-anak kita. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak kita akan maju cerdas untuk ke depan, untuk di tanah Papua”, kata Nikolas.

Nikolas mengatakan bahwa Program MBG sebagai salah satu upaya pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing Papua dengan daerah lain di Indonesia.

“Kami bersaing dengan daerah-daerah lain atau provinsi lain di Indonesia, yang kami tinggal ke belakang. Untuk itu, program pemerintah yang sudah bagus ini dengan adanya MBG, Makan Bergizi. Untuk itu, saya imbaukan untuk kita semua di Papua, kami mendukung program Bapak Presiden kita yang begitu bagus”, jelas Nikolas.

Nikolas menekankan pentingnya mendukung Program MBG agar anak-anak Papua semakin maju. Jangan sampai mereka terbelakang dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Kita semua sama-sama berdiri, sama-sama berjalan. Jangan daerah lain saja yang bangkit berdiri.

“Saya imbaukan untuk semua program Bapak Prabowo atau Bapak Presiden kita atau Bapak Subianto membuat Makan Bergizi ini untuk kita orang Papua. Ya program yang begitu bagus, kami harus mendukung agar program ini sampai di kampung-kampung didistribusi semua. Harus kita ikuti program pemerintah masa sekarang ini atau yang sekarang ini. Untuk mendukung kita orang-orang Papua, untuk memajukan orang Papua ke depan”, ungkap Niko.

Nikolas menambahkan, dengan mendukung program MBG, Papua ke depan maju dan cerah. Anak-anak Papua akan sehat dan pikiran mereka maju.
Pihaknya berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat diperluas ke seluruh pelosok Papua dan terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Mereka akan menjadi orang-orang pintar di atas tanah kita sendiri. Itu yang saya imbaukan agar program Bapak Presiden ini kami mendukung sepenuhnya”, pungkasnya.

Nikolas pun mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, pihak sekolah, hingga orang tua, untuk bersama-sama mendukung keberlanjutan program ini. Menurutnya, kolaborasi semua pihak penting agar pelaksanaan MBG berjalan lancar dan tepat sasaran.

Jayapura – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah dijalankan di berbagai sekolah di Papua sebagai bagian dari langkah strategi nasional untuk mencetak generasi yang sehat dan unggul.

Tokoh Masyarakat Papua, Nikolas Demetouw, mengatakan pihaknya sangat mendukung program MBG yang merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

“Saya selaku tokoh masyarakat Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, ingin mengajak seluruh masyarakat Papua untuk mendukung program Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu program Makan Bergizi (MBG) bagi anak-anak kita,” kata Nikolas.

Nikolas mengapresiasi langkah pemerintah dalam meningkatkan SDM Papua melalui program MBG tersebut.

“Program MBG ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk membantu anak-anak Papua agar tumbuh sehat, cerdas, dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Karena itu, mari kita bersama-sama mendukung dan mengawal pelaksanaan program ini agar benar-benar sampai ke kampung-kampung di tanah Papua,” ujar Nikolas.

Lanjut Nikolas, dengan menyediakan makanan bergizi seimbang kepada anak-anak, program ini tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga konsentrasi belajar. Selain itu, sebagai pondasi kuat dalam terwujudnya pembangunan nasional yang adil dan merata.

“Program MBG ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk membantu anak-anak Papua agar tumbuh sehat, cerdas, dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia,” ujar Nikolas.

Nikolas berharap melalui program MBG ini anak-anak di Papua mampu menjadi generasi yang cerdas dan berguna bagi Tanah Papua.

“Harapan saya, melalui program ini, anak-anak Papua akan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan mampu menjadi orang-orang pintar di tanah kelahirannya sendiri. Mari kita bersama-sama mendukung program pemerintah ini demi masa depan Papua yang lebih baik,” tutup Nikolas.

Jayapura – Tokoh Masyarakat Papua, Nikolas Demetouw mengapresiasi dan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua.

Program yang menyasar anak-anak ini dinilai sebagai solusi strategis untuk mengatasi masalah gizi sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda Papua yang unggul.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Papua agar mendukung program Bapak kita Presiden Prabowo Subianto dengan adanya Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak kita,” kata Nikolas.

Program MBG yang mulai diterapkan secara bertahap di beberapa wilayah Papua, menyasar pelajar tingkat dasar dan menengah dengan menyediakan menu makanan bergizi setiap hari sekolah.

Langkah ini tidak hanya bertujuan mengurangi angka stunting, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar dan semangat anak-anak di sekolah.

“Program pemerintah yang sudah dibuat untuk mendukung, membantu anak-anak kami di Papua dengan MBG atau Makan Bergizi agar anak-anak kita akan maju cerdas untuk ke depan, untuk tanah Papua,” lanjutnya.

Program ini mendapat sambutan hangat dan apresiasi, dan sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperhatikan masa depan anak-anak Papua.

“Untuk itu, program pemerintah yang sudah bagus ini dengan adanya MBG, saya imbaukan untuk kita semua di Papua, kami mendukung program Bapak Presiden yang begitu bagus,” ujarnya.

Selain itu, program MBG diharapkan menjadi titik kebangkitan SDM Papua yang lebih unggul, sehat, dan berdaya saing global.

“Agar kami ke depan, anak-anak Papua kami akan maju. Jangan kami ke belakang, kami harus maju sama dengan saudara-saudara kami di provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Itu harapan dari saya sebagai tokoh masyarakat,” kata Nikolas.

Melalui MBG pemerintah tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga harapan dan masa depan. Terutama di tanah Papua, program ini menjadi tonggak penting dalam membuka jalan bagi lahirnya generasi unggul Indonesia.

Papua – Pemerintah terus mempertegas komitmennya dalam membangun sumber daya manusia unggul di Indonesia, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program ini hadir sebagai langkah strategis untuk memastikan anak-anak, terutama pelajar di seluruh pelosok negeri termasuk Papua, mendapatkan gizi seimbang yang menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang mereka. MBG dipandang sebagai investasi jangka panjang negara dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan.

Papua menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dalam implementasi program MBG. Hal ini disebabkan masih adanya kesenjangan akses gizi sehat di berbagai wilayah pedalaman. Pemerintah melalui MBG ingin menegaskan bahwa seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali, berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.

Dengan adanya asupan bergizi yang memadai, anak-anak Papua diharapkan mampu meningkatkan konsentrasi belajar, memiliki daya tahan tubuh lebih baik, serta menorehkan prestasi akademik yang membanggakan.

Tokoh Masyarakat Papua, Nikolas Demetouw, memberikan apresiasi tinggi terhadap kehadiran program ini. Menurutnya, MBG sangat membantu anak-anak Papua agar dapat maju dan cerdas, sekaligus mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Indonesia.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Papua agar mendukung program Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto dengan adanya Makan Bergizi (MBG) untuk masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nikolas menekankan pentingnya distribusi program MBG hingga ke pelosok-pelosok kampung di Papua. Ia mengingatkan bahwa pemerataan distribusi menjadi kunci agar manfaat program dapat dirasakan secara menyeluruh.

“Kami bersaing dengan daerah-daerah lain atau provinsi lain di Indonesia, maka saya imbaukan untuk semua agar mendukung program ini sampai di kampung-kampung di Papua,” tutupnya.

Keberhasilan MBG di Papua tidak hanya akan meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak, tetapi juga akan memperkuat fondasi pembangunan daerah. Anak-anak yang sehat dan cerdas akan tumbuh menjadi generasi penerus yang mampu mengelola potensi besar Papua di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga pembangunan berkelanjutan.

Selain manfaat gizi, program MBG juga mencerminkan kehadiran negara di tengah masyarakat Papua. Selama ini, keterbatasan akses pangan sehat menjadi salah satu hambatan bagi pemerataan pembangunan manusia.

Dengan MBG, pemerintah ingin memastikan tidak ada anak Papua yang tertinggal dalam memperoleh haknya atas gizi dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk membangun Indonesia yang adil, merata, dan inklusif.

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya untuk menjalankan kebijakan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Langkah ini menjadi kelanjutan dari kebijakan serupa pada tahun sebelumnya yang terbukti mampu menekan pemborosan serta meningkatkan efektivitas belanja negara.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan jalan untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar bermanfaat bagi rakyat.

“Dan pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekan sekecil mungkin,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa dalam APBN 2026 belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.786,5 triliun, dengan target pendapatan negara Rp3.147,7 triliun. Defisit anggaran dipatok Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, efisiensi diperlukan agar pembiayaan tetap dilakukan secara prudent, inovatif, dan berkelanjutan.

Kebijakan efisiensi ini dipandang sebagai strategi penting untuk menghindari tumpang tindih program antar kementerian dan lembaga. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih terarah, pemerintah berharap pembangunan berjalan lebih terintegrasi dan hasilnya langsung dirasakan masyarakat, baik melalui peningkatan layanan publik maupun penciptaan lapangan kerja baru.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyambut positif langkah tersebut. Menurutnya, efisiensi anggaran dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus membuka ruang bagi dunia usaha untuk berkembang.

“Efisiensi anggaran akan membantu pemerintah mengalokasikan dana pada sektor-sektor prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini tentu akan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan memberikan kepastian bagi investor,” jelas Shinta.

Selain memberi kepastian fiskal, kebijakan efisiensi anggaran juga diyakini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi dalam penggunaan APBN diharapkan meningkatkan akuntabilitas serta mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran.

Dengan dukungan berbagai pihak, langkah efisiensi anggaran di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia serius menata keuangan negara demi mewujudkan cita-cita Indonesia Maju. Kebijakan ini diharapkan bukan hanya sekadar rutinitas tahunan, tetapi juga menjadi budaya baru dalam tata kelola fiskal yang lebih disiplin, tepat guna, dan berpihak pada rakyat.

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan efisiensi anggaran yang cermat dan terukur.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, efisiensi anggaran bukan hanya sekadar pemangkasan belanja, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal demi kepentingan publik.

Ah Maftuchan, Pengamat Kebijakan Publik, The PRAKARSA menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto membawa dampak positif bagi pengelolaan anggaran negara.

Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan kesadaran pemerintah untuk mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan uang negara.

“Jika dilihat dari persentase efisiensi anggaran yang terdiri dari anggaran Kementerian/Lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan anggaran daerah sebesar Rp50,59 triliun, maka hal ini memperlihatkan bahwa Presiden Prabowo masih mempertimbangkan pentingnya menjaga stabilitas daerah di mana selama ini sebagain besar daerah masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap stabilitas daerah, dengan mempertimbangkan pentingnya menjaga alokasi anggaran untuk daerah-daerah yang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Mohamad Fadhil Hasan menyebut kebijakan pemangkasan anggaran akan berdampak secara makro.

“Yang ada sekarang itu adalah shifting dari program kementerian dan lembaga yang misalnya alat tulis, perjalanan dinas, kajian, seminar, itu digeser untuk program makan bergizi gratis dan pendidikan, tapi total APBN kan tetap,” jelas Fadhil.

Kebijakan efisiensi, kata dia, memungkinkan terjadinya peralihan anggaran dari program-program kementerian dan lembaga ke program prioritas pemerintahan. Fadhil menilai langkah pemangkasan anggaran ini justru akan lebih produktif secara ekonomi makro.

Mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan efisiensi anggaran yang dilakukan lintas kementerian dan lembaga pada 2025 ini bertujuan untuk mempertajam tujuan Astacita Prabowo.

Menurut Sri Mulyani, kebijakan efisiensi akan dijadikan baseline atau acuan untuk menciptakan budaya baru efisiensi birokrasi pemerintahan di seluruh kementerian dan lembaga.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah Indonesia tidak hanya bertujuan untuk mengurangi pemborosan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.

Jakarta — Pemerintah semakin menegaskan komitmennya untuk menjalankan efisiensi anggaran sebagai bagian dari reformasi fiskal yang berorientasi langsung pada kesejahteraan rakyat.

Langkah ini tak sekadar memangkas pengeluaran, tetapi juga menata ulang prioritas belanja negara agar setiap rupiah benar-benar berdampak bagi masyarakat luas.

Di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kementerian Keuangan menetapkan arah kebijakan efisiensi anggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

Purbaya menegaskan bahwa efisiensi belanja tidak berarti memperlambat pengeluaran negara, melainkan menyusun strategi agar belanja pemerintah memberi daya dorong maksimal terhadap ekonomi nasional.

“Kita akan membuat fiskal mempunyai daya dorong yang optimal bagi perekonomian. Saya buat fiskal sehat, tapi kalau tidak dibelanjakan juga, ekonominya tidak jalan,” ujar Purbaya, seraya mengingatkan bahwa belanja pemerintah yang lamban justru bisa melemahkan pertumbuhan ekonomi.

Data terkini menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada kuartal I dan II 2025 mengalami kontraksi dibanding periode yang sama tahun lalu, meskipun tren kuartalan mulai menunjukkan perbaikan. Pemerintah kini mengejar belanja yang berkualitas dan tepat sasaran, bukan sekadar besar nilainya.

Senada, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa efisiensi yang dijalankan Kementerian Keuangan tidak hanya terbatas pada pengeluaran barang dan jasa, tetapi juga menyentuh pengelolaan SDM, digitalisasi birokrasi, serta kolaborasi lintas kegiatan yang lebih terintegrasi.

“Kami melakukan efisiensi melalui standardisasi biaya, pengendalian belanja birokrasi, dan pembangunan kantor layanan bersama di berbagai daerah,” kata Suahasil.

Ia menambahkan, sejak tahun 2020 hingga 2025, pemerintah telah berhasil menghemat pengeluaran hingga Rp?3,53 triliun, berkat upaya efisiensi belanja internal di kementerian dan lembaga.

Tidak hanya pemerintah pusat, efisiensi anggaran juga diterapkan di tingkat daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap Dana Transfer ke Daerah (TKD), dan mendorong agar anggaran yang dialokasikan lebih fokus pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Kita bukan mengurangi dana transfer, tetapi melakukan efisiensi dan refocusing agar dananya tidak habis untuk hal-hal administratif, melainkan benar-benar untuk rakyat,” ujar Tito.

Sebagai contoh nyata, Kabupaten Lahat di Sumatera Selatan berhasil menghemat anggaran perjalanan dinas dan rapat, lalu mengalihkan dananya untuk pembangunan bendungan irigasi. Proyek ini kini mengairi lebih dari 8.000 hektare lahan pertanian warga, bukti konkret bahwa efisiensi bisa menghasilkan manfaat nyata di lapangan.

Total anggaran sebesar Rp?1,369 triliun telah disiapkan untuk program prioritas yang mencakup perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, makan bergizi gratis di sekolah, hingga bantuan produktif untuk petani dan nelayan.

Langkah efisiensi anggaran ini menandai babak baru dalam manajemen fiskal Indonesia, di mana kualitas belanja menjadi prioritas utama. Pemerintah menyadari bahwa dalam situasi ekonomi global yang penuh tantangan, belanja negara harus diarahkan secara lebih strategis untuk menciptakan dampak jangka panjang yang berkelanjutan.

Sinergi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah menjadi kunci sukses dari kebijakan ini. Dengan efisiensi yang terencana dan terukur, pemerintah optimistis kesejahteraan rakyat bisa ditingkatkan tanpa harus menambah beban fiskal negara.

Jakarta – Pemerintah terus menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah utama dalam APBN 2026 untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Di tengah ketidakpastian global, efisiensi anggaran dipandang sebagai cara terbaik agar keuangan negara benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, efisiensi bukan sekadar memangkas belanja, melainkan memastikan anggaran digunakan tepat sasaran.

Belanja negara diarahkan untuk program prioritas yang memberi dampak langsung, seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan infrastruktur.

“Kita harus pastikan anggaran negara digunakan seefisien mungkin. Setiap rupiah harus memberi nilai tambah bagi rakyat, memperkuat daya saing, dan menjaga kemandirian bangsa,” kata Presiden Prabowo.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga telah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menjalankan efisiensi ini. Belanja rutin seperti perjalanan dinas, rapat, hingga biaya konsultan akan dipangkas dan dialihkan ke program yang lebih produktif. Dana hasil penghematan rencananya akan digunakan untuk memperluas jaring pengaman sosial, meningkatkan kualitas SDM, hingga mendukung riset dan teknologi.

Kebijakan ini mendapatkan dukungan dari kalangan dunia usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, menilai efisiensi anggaran akan memberi kepastian fiskal yang dibutuhkan dunia usaha. Menurutnya, disiplin anggaran akan meningkatkan kepercayaan investor.

“Kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah tidak hanya menjaga anggaran tetap sehat, tetapi juga memberi sinyal positif bagi dunia usaha. Dengan anggaran yang lebih fokus, investor lebih percaya diri menanamkan modalnya di Indonesia,” ujar Shinta.

Shinta menambahkan, efisiensi belanja negara akan berdampak besar pada iklim investasi.

“Jika belanja negara lebih diarahkan ke sektor produktif, dunia usaha juga akan merasakan manfaat langsung, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga kerja, hingga dukungan untuk UMKM. Hal ini akan memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini.

“Pelaku usaha tentu berharap pemerintah bisa konsisten menerapkan efisiensi. Dengan begitu, dunia usaha dapat lebih mudah menyusun strategi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Shinta.

Jakarta – Pemerintah terus menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran negara sebagai strategi utama untuk mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan, para tokoh nasional menyoroti urgensi langkah tersebut demi menjawab tantangan ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di berbagai daerah.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi anggaran daerah sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden mengapresiasi langkah sejumlah kepala daerah yang mampu melakukan efisiensi besar dalam penggunaan anggaran, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Kepala Negara, dana hasil efisiensi dapat dialihkan untuk membiayai program-program prioritas yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Hal tersebut seperti irigasi, kesehatan, pendidikan, dan penguatan ketahanan pangan.

Sementara itu, Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Mohamad Fadhil Hasan menyebut kebijakan pemangkasan anggaran akan berdampak secara makro. Hal ini karena kebijakan tersebut tidak mengubah postur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Yang ada sekarang itu adalah shifting dari program kementerian dan lembaga yang misalnya alat tulis, perjalanan dinas, kajian, seminar, itu digeser untuk program makan bergizi gratis dan pendidikan, tapi total APBN kan tetap,” tutur Fadhil.

Kebijakan efisiensi, kata dia, memungkinkan terjadinya peralihan anggaran dari program-program kementerian dan lembaga ke program prioritas pemerintahan. Fadhil menilai langkah pemangkasan anggaran ini justru akan lebih produktif secara ekonomi makro.

Pengamat Kebijakan Publik dari The PRAKARSA, Ah Maftuchan, melihat bahwa agenda efisiensi anggaran yang digagas oleh Presiden Prabowo membawa sejumlah sisi positif.

“Kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan anggaran negara. Di mana pemerintah menyadari bahwa pemborosan anggaran tidak dapat diterus-teruskan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Maftuchan menyebut bahwa hal ini penting agar pemerintah di semua tingkatan punya kehendak yang sama untuk berubah dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien.

Selain itu, agenda ini juga menjadi salah satu bukti konkrit bahwa pemerintah hendak bertindak untuk melakukan peningkatan efisiensi penggunaan uang negara.

“Jika dilihat dari persentase efisiensi anggaran yang terdiri dari anggaran Kementerian/Lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan anggaran daerah sebesar Rp50,59 triliun, maka hal ini memperlihatkan bahwa Presiden Prabowo masih mempertimbangkan pentingnya menjaga stabilitas daerah di mana selama ini sebagain besar daerah masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat,” tegasnya.