Masyarakat Bersatu dengan TNI Polri Wujudkan Demokrasi Damai

Oleh: Fakhri Muhamad)*

Demokrasi di Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang yang menuntut keterlibatan seluruh elemen bangsa. Demokrasi tidak hanya diukur dari penyelenggaraan kegiatan atau kebebasan menyuarakan pendapat, tetapi juga dari sikap santun, komitmen menjaga persatuan, dan kemampuan membangun harmoni sosial. Aksi demonstrasi yang kerap muncul di berbagai daerah merupakan bagian sah dari demokrasi, namun nilai yang lebih penting adalah bagaimana aspirasi itu disampaikan dengan tertib, damai, dan berkeadaban. Ketika masyarakat bersatu dengan TNI dan Polri, demokrasi tidak hanya hidup, tetapi juga berkembang dalam suasana aman dan harmonis.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan pentingnya kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga daerah agar tetap kondusif. Menurutnya, kebersamaan adalah kunci agar segala dinamika sosial, termasuk aksi demonstrasi, bisa disikapi dengan bijak. Terlihat bahwa ketika masyarakat dan aparat saling mendukung, maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan secara baik. Kehadiran pemerintah daerah yang selalu dekat dengan rakyat menjadi penegas bahwa demokrasi harus dibangun dengan semangat gotong royong, bukan perpecahan.

Sejalan dengan itu, Kapolda Kalbar, Irjen Pol. Pipit Rismanto menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen menjaga keamanan dan kedamaian dengan pendekatan humanis. Melalui program-program seperti Jumat Curhat dan Minggu Kasih, kepolisian terus hadir mendengarkan aspirasi warga serta menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam menciptakan ketertiban.

Pipit Rismanto menyampaikan bahwa demokrasi santun hanya dapat terwujud jika masyarakat merasa aman dalam menyampaikan pendapat. Polri akan selalu hadir melindungi hak-hak masyarakat yang berdemonstrasi, memastikan agar penyampaian aspirasi berlangsung damai dan tidak menimbulkan benturan sosial. Polri pun terbuka menerima laporan masyarakat jika terjadi pelanggaran di lapangan, dengan jaminan bahwa seluruh proses akan dijalankan sesuai aturan secara adil dan profesional.

Kehadiran tokoh agama turut memperkuat ikatan kebersamaan. Akademisi atau Ulama, Ustadz Das’ad Latif, yang hadir dalam peringatan Maulid Nabi di Kalimantan Barat, memberikan apresiasi tinggi kepada kepolisian sebagai penyelenggara kegiatan. Menurutnya, langkah ini menunjukkan wajah Polri sebagai perekat sosial yang tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tetapi juga membangun harmoni antarwarga.

Ustadz Das’ad Latif menekankan bahwa demokrasi yang sehat harus didasari semangat ukhuwah, kasih sayang, dan komitmen menjaga persatuan. Dengan nilai keikhlasan dan gotong royong, masyarakat diharapkan mampu menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan pemisah. Kehadiran ulama menjadi pelengkap dalam mendorong masyarakat agar tetap santun saat menyampaikan pendapat, termasuk melalui aksi demonstrasi.

Di tingkat nasional, perhatian terhadap pentingnya demokrasi santun juga disuarakan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Lembaga ini menegaskan bahwa sinergi masyarakat, TNI, dan Polri adalah pilar utama bagi demokrasi Indonesia yang aman dan berkeadaban.

Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, mengatakan apresiasinya terhadap langkah Polri yang semakin mengedepankan pendekatan humanis dan pelayanan publik yang transparan. Menurutnya, inovasi digital yang dikembangkan Polri serta keterbukaan informasi adalah bukti kesungguhan institusi kepolisian dalam membangun kepercayaan rakyat.

Anam menilai bahwa kepemimpinan Kapolri dengan menekankan profesionalisme dan sikap persuasif telah mendorong perubahan positif dalam tubuh kepolisian. Polri kini semakin dekat dengan masyarakat, sejalan dengan semangat reformasi yang melahirkan institusi modern, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ia menambahkan bahwa TNI dan Polri selalu berada di garda terdepan menjaga keamanan, sekaligus memastikan setiap proses demokrasi berlangsung tertib dan damai.

Kompolnas melihat bahwa dukungan masyarakat terhadap TNI dan Polri adalah bukti nyata kedewasaan berdemokrasi. Kehadiran rakyat dalam berbagai kegiatan sosial, aksi damai, maupun peringatan keagamaan mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Ketika masyarakat bersatu dengan TNI dan Polri, demokrasi Indonesia tidak hanya kuat, tetapi juga santun dan bermartabat..

Sinergi semacam ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak harus diwarnai konflik atau ketegangan. Aksi demonstrasi pun tidak harus berujung ricuh, karena bisa tumbuh dalam suasana aman dan damai jika semua pihak menghormati aturan, menghargai perbedaan, dan menempatkan persaudaraan di atas kepentingan pribadi. TNI dan Polri memiliki peran vital sebagai pengayom dan penjaga keamanan, sementara masyarakat berperan aktif mendukung dengan sikap partisipatif, kritis, namun tetap santun.

Kebersamaan masyarakat bersama TNI dan Polri adalah modal besar bagi Indonesia untuk terus melangkah maju. Demokrasi santun adalah wajah asli bangsa ini, yang menampilkan kebebasan berekspresi tanpa kekerasan, perbedaan tanpa perpecahan, serta keberagaman yang dipersatukan oleh semangat gotong royong. Dengan sinergi ini, Indonesia tidak hanya menjadi negara demokratis, tetapi juga bangsa yang beradab dan bermartabat di mata dunia.

Persatuan yang terbangun tidak hanya menjaga stabilitas nasional, tetapi juga memberi ruang bagi lahirnya kebijakan yang berpihak pada rakyat. Inilah wujud nyata bahwa demokrasi tidak berhenti pada hak menyuarakan pendapat, melainkan berlanjut pada tanggung jawab bersama menjaga keutuhan bangsa.

Persatuan inilah yang akan memastikan masa depan bangsa semakin kokoh. Demokrasi santun adalah jaminan bahwa perbedaan akan selalu diselesaikan dengan dialog, aspirasi dihargai dengan bijak, dan persaudaraan dijalankan dengan tulus. Indonesia yang bersatu bersama TNI dan Polri adalah Indonesia yang mampu menjaga demokrasi tetap hidup, beradab, dan menjadi teladan bagi dunia.

)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Kalimantan Barat

SAMAN, Senjata Baru Pemerintah untuk Hentikan Judi Daring

Pemerintah terus memperkuat langkah pemberantasan judi daring dengan menghadirkan sistem baru yang disebut Sistem Analisis dan Monitoring (SAMAN). Senjata digital ini dipastikan akan beroperasi penuh pada Oktober 2025 dan diyakini mampu menutup celah penyebaran konten perjudian di ruang digital yang semakin marak.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa kehadiran SAMAN menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memerangi praktik ilegal yang merusak tatanan sosial masyarakat. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan operasional penuh sistem tersebut dilakukan setelah melalui masa uji coba selama setahun.

“Dengan masukan dari para penyelenggara platform digital dan evaluasi internal, kami berharap sistem ini dapat berjalan dengan baik, menutup celah-celah yang ada dan bulan depan sistem SAMAN bisa berjalan secara penuh,” ungkap Alexander.

Ia menegaskan, judi daring telah menimbulkan kerusakan serius di masyarakat.

“Mulai dari hancurnya keluarga, hilangnya harta benda, hingga runtuhnya masa depan generasi muda,” ujarnya.

Berdasarkan data Komdigi, sejak 20 Oktober 2024 hingga 16 September 2025 telah ditindak lebih dari 2,8 juta konten negatif. Dari jumlah tersebut, 2,1 juta di antaranya merupakan konten perjudian.

“Angka ini menunjukkan betapa masifnya ancaman yang kita hadapi di ruang digital,” tegas Alexander.

Meski begitu, ia memastikan langkah tegas pemerintah tidak dimaksudkan untuk menghambat demokrasi.

“Langkah ini bukan untuk membungkam kritik atas aspirasi rakyat, demokrasi tetap kita jaga. Kritik, aspirasi, dan ekspresi harus tetap hidup. Yang kita tindak tegas adalah konten ilegal dan berbahaya, khususnya judi online,” jelasnya.

Komdigi juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan temuan terkait.

“Jika menemukan konten judi online, segera laporkan. Dengan kolaborasi pemerintah, platform digital, dan masyarakat, kita yakin ruang digital Indonesia dapat terjaga sebagai ruang yang sehat, produktif, dan mendukung kemajuan bangsa,” ungkapnya.

Upaya pemberantasan juga diperkuat di daerah rawan. Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam bersama sejumlah kementerian dan lembaga memperkuat literasi digital di Kepulauan Riau (Kepri), wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

Asisten Deputi PDTE Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, menilai Kepri rentan menjadi pintu masuk jaringan judi lintas negara.

“Ancaman judi daring bukan hanya merusak stabilitas sosial ekonomi, tapi juga berisiko terhadap penyalahgunaan data pribadi masyarakat,” katanya.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dari 2,18 juta jiwa penduduk Kepri, terdapat 66.097 orang terindikasi terlibat judi daring. Bahkan, hasil pemadanan data dengan Kementerian Sosial mengungkap 2.377 keluarga penerima manfaat bantuan sosial ikut terjerat, dengan total deposit mencapai Rp8,31 miliar.

Syaiful menyebut tantangan besar pemberantasan judi daring terletak pada penggunaan aplikasi VPN oleh pelaku dan rendahnya literasi digital masyarakat. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga, mulai dari PPATK, Polri, Kominfo, Kemensos, BSSN, hingga pemerintah daerah.

“Literasi digital merupakan salah satu kunci pemberantasan judi daring, bukan sekadar menguasai teknologi, namun membangun kesadaran kritis agar masyarakat tidak terjebak rayuan judi daring. Dengan sinergi antar-lembaga dan dukungan publik, kita optimistis mampu menekan laju perjudian daring di Indonesia,” ungkapnya.

TNI Polri Bersama Masyarakat Wujudkan Demokrasi Tanpa Kekerasan

Jakarta, — Pemerintah menegaskan bahwa demokrasi yang sehat dan beradab adalah fondasi utama kebijakan nasional dalam menjalankan tahapan penyampaian aspirasi publik. Dalam situasi unjuk rasa dan protes yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini, Pemerintah melalui Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), TNI, dan Polri menyatakan komitmen kuat untuk menjaga agar aksi massa tetap damai, tertib, dan bebas dari kekerasan.

Sejumlah aksi demonstrasi yang terjadi sejak akhir Agustus 2025 mendapat perhatian publik luas. Pemerintah mencatat ada beberapa insiden perusakan fasilitas umum, pembakaran, dan aksi anarkis yang melewati batas penyampaian pendapat secara konstitusional.

Pemerintah menyadari bahwa aspirasi masyarakat adalah bagian dari demokrasi, namun penyampaiannya harus dalam koridor hukum dan norma ketertiban umum. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Demonstrasi adalah hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi, akan tetapi harus dilaksanakan secara damai, tanpa kekerasan, dan tidak merusak fasilitas umum.

“Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati, hak untuk berkumpul secara damai harus dilindungi. Namun tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, ada yang mengarah kepada makar dan terorisme,” terang Presiden Prabowo.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah meminta aparat keamanan baik TNI maupun Polri agar bersikap persuasif dan humanis, tetapi siap melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang melanggar.

Selain itu, pemerintah menegaskan akan melakukan penyelidikan terbuka terhadap aparat yang diduga melakukan pelanggaran dalam aksi demonstrasi, serta memastikan proses pemeriksaan berlangsung cepat, transparan, dan dapat dipantau publik. Menko Polkam Djamari Chaniago menyatakan pentingnya menjaga sinergitas Pemerintah dan masyarakat.

“Sebagai bagian dari pemerintahan baru, kita akan menjaga sinergi antara lembaga keamanan dan masyarakat untuk memastikan bahwa penyampaian aspirasi rakyat bukan jalan menuju kekacauan.”tuturnya.

Pemerintah juga telah menginstruksikan aparat untuk menjaga fasilitas umum, melindungi masyarakat yang tidak terlibat dalam kerusuhan, dan bertindak hanya sesuai hukum serta regulasi yang berlaku. Selain itu, Presiden bersama pimpinan partai politik bersepakat mengedepankan dialog nasional dengan mahasiswa, organisasi sipil, dan tokoh masyarakat guna menampung aspirasi, mencari solusi, serta menangani akar penyebab demonstrasi.

Pemerintah menegaskan demokrasi tanpa kekerasan adalah visi nyata yang harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak asasi, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta kehadiran negara sebagai pelindung rakyat.

TNI dan Polri sebagai aparat negara memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, namun seluruh tindakan harus ditempatkan dalam kerangka hukum, hak, dan kewajiban yang jelas.

Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat tokoh sipil, organisasi mahasiswa, LSM, media, hingga pemilih muda untuk bersama-sama menjaga ketertiban, menghindari provokasi, dan menggunakan saluran legal serta dialog dalam menyampaikan aspirasi.

Pemerintah Tindaklanjuti Aspirasi 17+8 dengan Percepatan Pemulihan Ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam menindaklanjuti aspirasi 17+8 yang disampaikan masyarakat. Salah satu langkah nyata adalah percepatan pemulihan ekonomi nasional yang kini menjadi prioritas utama.

Aspirasi 17+8 berisi dorongan agar pemerintah memperkuat pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjaga stabilitas sosial-politik. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap aspirasi tersebut dan berkomitmen untuk mengintegrasikannya dalam kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.

Merespon situasi tersebut, pemerintah Kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi yang digadang sebagai strategi untuk mempercepat pemulihan sekaligus mendorong pertumbuhan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menjelaskan bahwa paket ini merupakan hasil pembahasan langsung dengan Presiden. “Rapat dengan Pak Presiden membahas kebijakan yang kita beri nama paket ekonomi 2025,” ujar Airlangga.

Dalam paket tersebut, pemerintah merancang 17 program. Sebanyak 8 program diantaranya fokus untuk percepatan ekonomi di tahun 2025, 4 program berlanjut ke 2026, sementara 5 program lainnya diarahkan untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja.

Airlangga menambahkan, alokasi anggaran masih difinalisasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, agar tepat sasaran sesuai kebutuhan prioritas nasional.

Senada dengan hal tersebut, Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo terkait percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya dengan melonggarkan aturan fiskal.

“Pak Presiden dan tim tadi beberapa menteri sudah setuju untuk menciptakan langkah-langkah supaya program pembangunannya cepat dan system finansialnya tidak ketat seperti sekarang,” terangnya.

Purbaya mengungkapkan, masalah ekonomi juga dirasakan oleh sebagian besar orang sehingga memicu aksi. Maka sangat jelas, dalam visinya, Purbaya fokus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dan lapangan kerja terbuka lebar.

“Kuncinya di situ, berapa cepat bisa kita pulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak, itu yang kita kejar nanti ke depan,” tambahnya.

Sinergitas Lintas Sektoral Perkuat Fondasi Koperasi Desa Merah Putih

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Pembangunan ekonomi berbasis komunitas di Indonesia kini memasuki babak baru yang menjanjikan. Pemerintah tengah mempersiapkan langkah besar untuk memperkuat perekonomian desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Program ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat desa, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, energi, serta memberdayakan generasi muda sebagai pilar utama pembangunan masa depan. Salah satu aspek kunci yang menjadikan KDMP berbeda adalah sinergitas lintas sektoral antara berbagai kementerian dan lembaga yang bekerja sama untuk memastikan keberhasilan program ini.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih menjadi bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam memajukan ekonomi berbasis koperasi desa. Hal ini akan terwujud maksimal dengan kolaborasi antar lembaga untuk mendukung koperasi desa sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang tangguh.

Koperasi, yang selama ini dikenal sebagai lembaga simpan pinjam, kini harus bertransformasi menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Menteri Koperasi Ferry Juliantono, menekankan bahwa koperasi desa harus mampu mengelola berbagai sektor kegiatan ekonomi, dari produksi, distribusi, hingga akses pasar. Dengan demikian, koperasi desa tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa. Koperasi desa harus menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai motor penggerak perekonomian yang mencakup sektor produksi hingga distribusi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menambahkan bahwa desa dengan koperasi yang kuat akan lebih siap menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, serta meningkatkan kemandirian warga dalam berbagai aspek kehidupan. Koperasi desa adalah kunci untuk menjaga ketahanan pangan, memastikan pasokan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang stabil, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana koperasi desa dapat berperan sebagai garda terdepan dalam mengatasi masalah ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah.

Salah satu bentuk konkret dari dukungan pemerintah terhadap KDMP adalah alokasi dana yang cukup besar. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 83 triliun untuk mendukung program ini hingga tahun 2026. Pada tahap awal, sebesar Rp 16 triliun dialokasikan untuk pembiayaan koperasi desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dana ini akan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang meliputi Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Dengan adanya anggaran ini, koperasi desa akan lebih mudah mengakses pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha masyarakat.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa mulai pekan depan, pinjaman dari Himbara dapat dicairkan secara bertahap. Hal ini sejalan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 63/2025 yang menjadi payung hukum bagi pengalokasian dana kepada koperasi desa. Dengan PMK, koperasi desa akan segera menerima alokasi dana yang dibutuhkan untuk operasional. Pembiayaan dari bank-bank Himbara diharapkan dapat mempercepat pengembangan koperasi desa di seluruh Indonesia.

Selain peran kementerian, BUMN juga memainkan peran penting dalam mendukung program koperasi desa. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmodjo menyatakan bahwa BUMN siap menjalin kemitraan dengan koperasi desa untuk memasarkan produk-produk lokal ke pasar nasional, bahkan internasional. BUMN akan menjadi mitra strategis untuk memastikan produk-produk koperasi desa bisa menembus pasar yang lebih luas dan memberikan dampak positif bagi perekonomian desa. Dengan adanya dukungan dari BUMN, produk-produk yang dihasilkan oleh koperasi desa diharapkan dapat menembus pasar yang lebih luas, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian desa.

Namun, tantangan besar tetap ada. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga model pengembangan koperasi desa harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Perlu diperhatikan pendekatan yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Desa pesisir, misalnya, mungkin lebih membutuhkan model pengembangan berbasis sektor kelautan, sementara desa agraris membutuhkan penguatan sektor pertanian.

Selain itu, penguatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan juga menjadi hal yang sangat penting. Tanpa tata kelola yang baik, koperasi desa tidak akan mampu berkembang dengan optimal. Oleh karena itu, pemerintah juga mengupayakan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur desa agar masyarakat desa dapat mengelola koperasi dengan lebih profesional dan efisien.

.

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa melalui sinergitas lintas sektoral. Dukungan penuh dari pemerintah, perbankan, BUMN, serta sektor swasta menjadi modal yang sangat berharga untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa. Jika dikelola dengan baik, koperasi desa dapat menjadi kekuatan ekonomi baru yang tidak hanya mampu menjawab tantangan zaman, tetapi juga membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Pemerintah Pacu Pemulihan Ekonomi Nasional Sejalan Aspirasi 17+8

Jakarta – Pemerintah terus memacu pemulihan ekonomi nasional dengan kebijakan fiskal yang agresif dan terukur, sejalan dengan aspirasi pembangunan 17+8 yang menjadi pijakan utama arah kebijakan nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dalam rangka memperkuat likuiditas dan mendukung penyaluran kredit ke sektor produktif, pihaknya memindahkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank BUMN per September 2025.

“Kami akan optimalkan sistem yang ada. Biasanya kalau kejelekan pemimpin baru, yang lama itu diobrak-abrik, buat baru lagi. Saya tidak akan seperti itu pendekatannya,” ujar Purbaya.

Ia menambahkan bahwa dirinya tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi karena memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan fiskal.

“Saya ahli fiskal. Jadi, saya mengerti betul fiskal yang prudent seperti apa,” tegasnya.

Senada, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai bauran kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan pemerintah telah mempercepat proses transmisi penurunan suku bunga kredit.

“Bunga kredit rupiah rata-rata telah turun 3 basis poin menjadi 9,13% pada Agustus 2025, sedangkan bunga DPK juga turun 6 basis poin menjadi 3,07%,” jelasnya.

Dari sisi regulasi, kebijakan penempatan dana pemerintah di bank umum juga dinilai sesuai dengan kerangka hukum dan konstitusional. Peneliti Ekonomi dari GREAT Institute, Adhamaski MAP, menegaskan bahwa dana Rp200 triliun yang ditempatkan di bank BUMN bukan merupakan bagian dari belanja negara, melainkan bentuk pengelolaan kas negara oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.

“Dana tersebut tetap menjadi milik negara, dapat ditarik kembali sesuai kebutuhan, dan tidak mengurangi kas negara secara permanen. Ini adalah praktik yang sah, konstitusional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Menurut Adhamaski, kebijakan ini juga berfungsi menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat pembiayaan sektor riil, yang saat ini menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi dan tekanan global.

“Pemerintah optimistis perekonomian nasional akan tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. ***

Berangkat ke Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Perjuangkan Multilateralisme Dunia

NEW YORK – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertolak dari Osaka, Jepang, menuju New York, Amerika Serikat, pada Sabtu (20/9).

Keberangkatan tersebut dilakukan usai mengunjungi Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka, dengan tujuan utama menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 dan menyuarakan pentingnya multilateralisme dunia.

Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara lepas landas dari Bandara Internasional Kansai sekitar pukul 16.15 waktu setempat.

Former Assistant Chief Cabinet Secretary Jepang Keiichi Ichikawa dan Ambassador in Charge Kansai Region Yasushi Misawa turut melepas keberangkatan Presiden RI kedelapan itu di Bandara menuju ke New York.

Terkait keikutsertaan Presiden di Sidang Umum PBB, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa agenda Presiden di New York sangat penting untuk diplomasi Indonesia.

“Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ujarnya.

Teddy menekankan, forum tersebut memberi momentum bagi Indonesia untuk menegaskan peran sebagai pemimpin Global South dengan konsistensi memperjuangkan tata kelola dunia yang adil dan inklusif.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menilai langkah Presiden ke PBB melanjutkan tradisi panjang diplomasi keluarganya.

“Kami berharap Presiden Prabowo terus perjuangkan multilateralisme dunia seperti almarhum Prof. Sumitro,” ungkap Dino.

Ia menjelaskan bahwa Prof. Sumitro pernah memainkan peran monumental ketika memimpin delegasi Indonesia di PBB pada 1948-1949, termasuk menggugat agresi Belanda di forum internasional hingga akhirnya kedaulatan Indonesia diakui secara global.

Menurut Dino, pidato Presiden di sidang umum tahun ini menjadi angin segar bagi multilateralisme yang tengah menghadapi tantangan serius di berbagai negara.

Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Hamdan Hamedan, menekankan dampak strategis dari pidato Presiden Prabowo yang akan berlangsung di hadapan dunia.

“Saat ruangan penuh, dunia tertuju dan pesan pidato bentuk nada utama debat umum PBB,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran langsung Presiden Indonesia di forum tersebut setelah lebih dari satu dekade menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai bangsa besar yang berkomitmen pada perdamaian global.

Setelah agenda di New York, Presiden Prabowo dijadwalkan melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Kanada dan Belanda, memperluas jejaring diplomasi sekaligus memperkuat peran Indonesia di panggung internasional. (*)

Pemerintah Dorong Digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih di Seluruh Indonesia

Jakarta – Direktur Risk Management Bank Mandiri, Danis Subyantoro, menegaskan dukungan perbankan terhadap penguatan kelembagaan koperasi desa agar mampu menjadi motor ekonomi lokal yang mandiri dan modern.

“Bank Mandiri mendukung penguatan kelembagaan koperasi desa agar dapat menjadi motor ekonomi lokal yang mandiri,” kata Danis dalam Paparan Publik Laporan Keuangan Kuartal II 2025 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dukungan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah yang terus menggenjot digitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui platform Simkopdes. Sistem Informasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini dirancang sebagai wadah resmi untuk memperkenalkan legalitas, visi, misi, hingga produk unggulan koperasi desa kepada publik secara digital.

Transformasi ini diproyeksikan akan menyentuh seluruh daerah Indonesia, sehingga koperasi desa memiliki identitas resmi dan dapat terhubung langsung dengan ekosistem digital nasional.

Hingga pertengahan 2025, tercatat sekitar 150 KDKMP telah mendapat pendampingan, dengan lebih dari 1.300 peserta dilatih untuk meningkatkan kapasitas SDM dan manajemen koperasi. Program ini tidak hanya berhenti pada pelatihan, tetapi juga memberikan akses permodalan serta solusi transaksi digital bagi koperasi desa.

Melalui aplikasi Livin’ Merchant, koperasi didorong untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan daya saing usaha lokal, serta memudahkan transaksi anggotanya.

Plt. Direktur Utama LPDB, Krisdianto, menyebut bahwa digitalisasi koperasi adalah agenda penting pemerintah.

“Sosialisasi dan bimtek ini adalah bagian dari komitmen Kementerian Koperasi dan LPDB untuk menghadirkan koperasi desa yang lebih adaptif dengan perkembangan zaman. Melalui Simkopdes, KDKMP tidak hanya memiliki identitas resmi secara online, tetapi juga dapat terhubung dengan ekosistem digital nasional,” ujar Krisdianto.

Digitalisasi koperasi desa diyakini mampu memperkuat transparansi, memperluas jaringan kemitraan, dan meningkatkan kredibilitas di mata mitra maupun calon investor. Dengan demikian, koperasi desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar.

Bank Mandiri menegaskan komitmennya mendukung langkah ini melalui likuiditas yang kuat. Hingga Juni 2025, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Mandiri tercatat Rp 1.459,9 triliun, naik 11,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kredit mikro produktif pun tumbuh 12,6 persen year-on-year hingga kuartal II 2025, menunjukkan kontribusi nyata sektor perbankan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Pemerintah menargetkan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hadir di seluruh Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi desa yang kuat, mandiri, dan modern. Dengan langkah ini, digitalisasi koperasi desa akan menjadi bagian dari strategi nasional dalam membangun ekonomi inklusif yang berakar dari desa untuk Indonesia.

[w.R]

Pemerintah Optimis Swasembada Pangan Akhir Tahun 2025

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah menegaskan optimisme bahwa target swasembada pangan, khususnya beras, dapat tercapai pada akhir tahun 2025. Optimisme ini tidak hanya sekadar janji politik, tetapi didukung oleh data produksi, cadangan pangan yang memadai, serta kebijakan terintegrasi yang dijalankan lintas kementerian. Pemerintah ingin memastikan bahwa rakyat tidak hanya memperoleh kepastian ketersediaan pangan, tetapi juga jaminan stabilitas harga dan kualitas. Dengan visi swasembada, Indonesia menargetkan tidak lagi bergantung pada impor pangan utama, sekaligus memperkuat posisi sebagai negara dengan kedaulatan pangan yang kokoh di tingkat global.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan bahwa swasembada beras dapat terwujud tahun ini dengan dua syarat utama, yakni stok beras nasional yang memadai dan tidak adanya impor hingga akhir tahun. Menurutnya, gudang Perum Bulog saat ini menyimpan lebih dari empat juta ton beras, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ketika stok hanya sekitar satu juta ton. Angka ini menjadi faktor kunci dalam mewujudkan swasembada karena ketersediaan stok menentukan kemampuan negara menghadapi lonjakan permintaan atau guncangan pasar.

Amran juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi kebijakan tanpa membuka keran impor hingga Desember 2025. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan tahun sebelumnya ketika Indonesia masih mengimpor hingga puluhan juta ton beras. Jika pemerintah berhasil mempertahankan kebijakan tanpa impor dalam empat bulan tersisa, maka target swasembada penuh di tahun 2025 akan tercapai. Meskipun faktor iklim menjadi tantangan, pemerintah telah menyiapkan strategi komprehensif untuk memastikan produksi tetap stabil.

Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, mengatakan bahwa swasembada beras bisa dicapai tahun ini berkat program ekstensifikasi lahan dan percepatan pembangunan kawasan pangan. Menurutnya, pemerintah telah menaruh perhatian besar pada pemanfaatan lahan tidur sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional. Melalui perluasan lahan tanam, hasil panen bisa melampaui kebutuhan domestik sehingga ketergantungan impor berkurang drastis.

Pemerintah ternyata tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan sistem pangan berjalan secara berkelanjutan. Kebijakan ekstensifikasi dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan, mempertimbangkan tata guna lahan, serta menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Ia menyebut bahwa Keberhasilan swasembada justru dirancang sejalan dengan penguatan daya dukung lingkungan, sejalan dengan agenda keberlanjutan nasional.

Lebih jauh, Desa ditempatkan sebagai pusat ekosistem pembangunan pangan. Pemerintah menyiapkan program tambahan berupa penguatan koperasi desa, makanan bergizi gratis, serta cadangan pangan pemerintah. Semua kebijakan tersebut dipandang sebagai fondasi penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan cadangan beras mencapai lebih dari 4,2 juta ton per Juli 2025, pemerintah optimis distribusi pangan dapat menjangkau seluruh wilayah dengan baik. Swasembada bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga berpotensi mendukung negara lain melalui mekanisme bantuan internasional.

Sementara itu, Kantor Staf Presiden turut menunjukkan keyakinan serupa. Plt Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP, Edy Priyono, mengatakan bahwa produksi beras nasional sudah berada pada jalur yang tepat untuk melampaui kebutuhan konsumsi pada tahun ini. Proyeksi surplus produksi pada akhir 2025 menjadi bukti nyata bahwa impor beras tidak lagi diperlukan. Swasembada tercapai manakala produksi lebih besar dari konsumsi, dan kondisi tersebut sudah terlihat jelas sejak pertengahan tahun. Swasembada tidak hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani dan masyarakat luas.

Selain beras, Edy Priyono juga menyinggung target swasembada gula yang dipercepat dari jadwal. Pemerintah semula menargetkan 2028, tetapi kini mematok 2026 sebagai tahun pencapaian. Ia menyebut bahwa langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun ketahanan pangan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, keberhasilan swasembada beras di 2025 akan menjadi pijakan untuk mendorong swasembada komoditas pangan lainnya di tahun-tahun berikutnya.

Keseriusan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa kedaulatan pangan menjadi prioritas strategis nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah menekankan bahwa Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras, jagung, maupun garam pada tahun ini. Arahan tersebut memperkuat semangat kementerian terkait untuk bekerja keras menjaga produksi dalam negeri. Keberhasilan swasembada bukan hanya akan memberikan rasa aman bagi rakyat, tetapi juga meningkatkan posisi Indonesia sebagai negara yang mampu berdiri mandiri di bidang pangan.

Dengan sinergi lintas sektor, optimisme menuju swasembada akhir tahun 2025 semakin realistis. Peningkatan cadangan beras, program ekstensifikasi lahan, penguatan infrastruktur pertanian, hingga pengendalian impor menjadi faktor kunci yang menopang optimisme tersebut. Jika langkah-langkah ini konsisten dijalankan, maka Indonesia tidak hanya mencapai target swasembada beras, tetapi juga membangun pondasi kuat bagi swasembada pangan yang lebih luas di masa depan.

Keberhasilan swasembada pangan akan membawa dampak positif yang luas. Selain menjamin kebutuhan domestik, capaian ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam stabilitas pangan global melalui bantuan internasional. Dalam jangka panjang, swasembada akan memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjadikan sektor pertanian sebagai pilar penting pembangunan ekonomi kerakyatan.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Presiden Prabowo Hadiri Sidang Umum PBB, Indonesia Tegaskan Komitmen Perdamaian Dunia

Oleh : Zaki Walad )*

Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Osaka, Jepang, menuju New York, Amerika Serikat, menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80. Keberangkatan tersebut menandai langkah diplomasi penting yang memperlihatkan kesiapan Indonesia menyuarakan perdamaian dunia di forum internasional.

Sebagai salah satu negara besar di Asia Tenggara dan pemimpin Global South, Indonesia memanfaatkan momentum itu untuk menegaskan komitmen pada multilateralisme yang adil dan inklusif.

Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara berangkat dari Bandara Internasional Kansai, Osaka, sekitar pukul 16.15 waktu setempat. Pelepasan resmi dihadiri sejumlah pejabat Jepang seperti Keiichi Ichikawa, Yasushi Misawa, serta perwakilan diplomatik Indonesia, antara lain Maria Renata Hutagalung, John Tjahjanto Boestami, dan Laksmana TNI Hidayaturrahman.

Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, salah satu agenda utama dari Presiden di New York adalah untuk menyampaikan pidato pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025.

Posisi berbicara pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat memperlihatkan bagaimana besarnya pengakuan dunia atas peran strategis Indonesia. Teddy menekankan bahwa forum tersebut sangat penting, karena membuka kesempatan bagi Indonesia untuk kembali tampil di panggung tertinggi diplomasi dunia setelah lebih dari satu dekade.

Kehadiran langsung Presiden pada sidang itu menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin negara-negara berkembang yang konsisten memperjuangkan reformasi tata kelola global agar lebih setara dan berkeadilan.

Selain agenda utama, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia. Pertemuan tersebut dipandang krusial dalam memperkuat kerja sama internasional, baik di bidang politik, ekonomi, maupun keamanan.

Setelah New York, Presiden akan melanjutkan kunjungan resmi ke Kanada dan Belanda. Teddy menyebut perjalanan itu bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan misi diplomasi yang membawa manfaat langsung bagi kepentingan nasional.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, memandang kehadiran Prabowo di forum PBB sebagai kelanjutan dari tradisi diplomasi keluarga. Ia menekankan bahwa ayah Presiden, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, pernah memimpin delegasi Indonesia di PBB pada 1948–1949, masa penting ketika Indonesia berjuang meneguhkan kedaulatan di hadapan dunia internasional.

Salah satu langkah monumental Sumitro kala itu adalah pengiriman memorandum yang dimuat The New York Times, mengecam agresi Belanda dan menyerukan peran PBB dalam menjaga ketertiban dunia. Upaya diplomasi tersebut berhasil membangun solidaritas negara-negara Asia hingga akhirnya membuka jalan bagi pengakuan kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar 1949.

Menurut Dino, kiprah Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80 memberi angin segar bagi multilateralisme yang kini menghadapi tantangan serius akibat rivalitas geopolitik. Kehadiran Presiden di forum itu menunjukkan bahwa Indonesia tetap konsisten mendorong kerja sama internasional, bukan hanya demi kepentingan nasional, tetapi juga demi stabilitas global. Dino melihat, pidato Prabowo akan mempertegas peran Indonesia sebagai kekuatan moral yang mendukung perdamaian, keadilan, dan tata dunia yang lebih setara.

Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Hamdan Hamedan, menilai pidato Presiden di PBB memiliki makna strategis yang besar. Dengan berbicara pada urutan ketiga, pesan yang disampaikan Prabowo akan membentuk nada utama dalam debat umum yang dihadiri seluruh pemimpin dunia.

Hamdan menegaskan, setelah 10 tahun absen, kembalinya Presiden Indonesia pada panggung tertinggi diplomasi dunia menunjukkan tekad untuk memulihkan dan memperkuat posisi bangsa sebagai aktor utama dalam percaturan global.

Hamdan menambahkan bahwa momentum tersebut menegaskan kebesaran Indonesia yang bukan hanya diukur dari skala populasi atau ekonomi, tetapi juga dari kontribusi terhadap perdamaian dunia.

Menurutnya, pidato Prabowo akan menjadi titik balik penting yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar hadir, melainkan aktif menawarkan solusi diplomatik untuk menghadapi tantangan global.

Tema Sidang Umum PBB tahun ini, “Better Together, Eight Years and More for Peace, Development and Human Rights”, menjadi relevan dengan visi Presiden Prabowo yang menempatkan perdamaian sebagai fondasi kemakmuran.

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Negara selalu menegaskan pentingnya kerja sama, kolaborasi, dan persahabatan antarbangsa. Jalur damai dipandang sebagai pilihan strategis yang bukan hanya etis, tetapi juga rasional dalam menjamin keberlanjutan pembangunan.

Diplomasi Indonesia melalui forum PBB di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto membawa pesan kuat. Pertama, Indonesia hadir sebagai suara negara berkembang yang menuntut reformasi tata kelola global agar lebih inklusif.

Kedua, Indonesia menunjukkan konsistensi dalam memperjuangkan isu Palestina dan penyelesaian konflik dunia melalui jalur damai. Ketiga, Indonesia menegaskan kepentingannya untuk memperkuat kerja sama internasional yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Keberangkatan Presiden Prabowo dari Osaka menuju New York bukan hanya perjalanan protokoler, melainkan simbol kebangkitan diplomasi Indonesia di panggung dunia. Forum PBB memberikan ruang bagi Indonesia untuk menyuarakan perdamaian dan membuktikan bahwa bangsa ini tetap relevan dalam menghadapi dinamika global.

Pidato Presiden pada Sidang Umum PBB ke-80 diharapkan menjadi tonggak sejarah baru yang menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai bangsa besar dengan komitmen kuat terhadap perdamaian dan keadilan internasional. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute