Arsip Tahunan: 2025

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya menuju swasembada pangan melalui optimalisasi teknologi pertanian modern. Langkah ini diwujudkan melalui kolaborasi strategis antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pertanian (Kementan), serta PT Cipta Perdana Lancar Tbk., yang bersepakat mengembangkan inovasi mekanisasi pertanian berupa mesin penabur dolomit berpenggerak traktor roda dua.

Kesepakatan tersebut ditandatangani di Kantor Kementan dengan fokus utama pada peningkatan produktivitas lahan rawa yang selama ini belum tergarap optimal. Penggunaan dolomit menjadi penting karena berfungsi meningkatkan kesuburan tanah, khususnya di lahan marginal, sehingga berpotensi memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kepala Pusat Riset Teknologi Mekanisasi Pertanian (PRTMP) BRIN, Taufik Hidayat, menegaskan BRIN punya tanggung jawab mendukung swasembada pangan, salah satunya dengan inovasi untuk lahan rawa. Mesin penabur dolomit ini diharapkan jadi teknologi kunci yang efisien dan berdampak, serta bisa dikembangkan ke teknologi pertanian lainnya seperti irigasi. Inovasi ini merupakan langkah strategis dalam mendukung swasembada pangan.

“Hasil akhir dari kerja sama ini adalah terciptanya purwarupa dan uji coba mesin di lapangan. Teknologi ini diyakini akan membuka peluang baru dalam mengelola lahan rawa secara produktif sehingga mampu menopang peningkatan produksi beras nasional,” katanya.

Sejalan dengan itu, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Pancha Bakti, Prof. Dr. Ir. Agusalim Masulili, MP, menekankan bahwa swasembada pangan bukan sekadar isu pertanian, melainkan menyangkut kedaulatan negara. Ia mengingatkan bahwa ketersediaan pangan berhubungan langsung dengan stabilitas sosial dan politik bangsa.

“Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa swasembada pangan adalah salah satu pilar utama kedaulatan bangsa. Negara tidak akan stabil bila rakyatnya kekurangan pangan, karena masalah perut bisa berdampak pada sosial hingga politik,” ujarnya

Ditambahkannya, pencapaian swasembada pangan menuntut sinergitas dan inovasi. Untuk mencapai itu, dibutuhkan dua hal penting yaitu sinergitas dan inovasi. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya gizi seimbang bagi generasi muda sebagai fondasi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

“Sinergitas berarti adanya kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Sementara inovasi adalah kemampuan kita menghadirkan terobosan baru dalam produksi pangan,” jelasnya.

Dengan langkah kolaboratif ini, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan. Optimalisasi teknologi dan sinergi multipihak diharapkan menjadi pondasi kokoh dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia.

Setelah berkunjung ke Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka, Jepang, Presiden Prabowo langsung bertolak ke New York, Amerika Serikat pada Sabtu (20/9).

Former Assistant Chief Cabinet Secretary Jepang Keiichi Ichikawa dan Ambassador in Charge Kansai Region Yasushi Misawa ikut melepas keberangkatan Presiden RI kedelapan tersebut dari Bandara Kansai, Osaka.

Keberangkatan Kepala Negara menuju New York tersebut dalam rangka menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 dengan membawa misi perdamaian dan keadilan global.

Kehadiran langsung Presiden dalam forum internasional menandai kembalinya Indonesia di panggung utama dunia setelah lebih dari satu dekade.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan arti penting forum itu bagi diplomasi Indonesia.

“Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ujarnya.

Teddy menjelaskan, Sidang Majelis Umum menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk menegaskan posisi sebagai pemimpin Global South dengan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menilai kehadiran Presiden Prabowo di forum tersebut melanjutkan tradisi panjang diplomasi keluarga.

“Kami berharap Presiden Prabowo terus perjuangkan multilateralisme dunia seperti almarhum Prof. Sumitro,” katanya.

Dino mengingatkan, Prof. Sumitro pernah memainkan peran penting pada masa awal kemerdekaan Indonesia di PBB, termasuk saat menggalang dukungan internasional terhadap pengakuan kedaulatan Indonesia.

Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Hamdan Hamedan, menekankan dampak strategis pidato Presiden di sidang umum mendatang.

“Saat ruangan penuh, dunia tertuju dan pesan pidato bentuk nada utama debat umum PBB,” jelasnya.

Hamdan menambahkan, kehadiran langsung Presiden Prabowo setelah 10 tahun absen menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai bangsa besar dengan komitmen kuat pada perdamaian global.

Selain menyampaikan pidato, Presiden juga dijadwalkan mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia serta melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Kanada dan Belanda.

Agenda tersebut diharapkan memperkuat kerja sama internasional, sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang terus dijalankan Indonesia.

Dengan misi perdamaian dan keadilan global, kehadiran Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB menegaskan kembali tekad Indonesia untuk menjadi suara penting bagi dunia yang lebih damai, adil, dan inklusif.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Upaya pemerintah dalam merespons dinamika sosial, politik, dan ekonomi terus dilakukan secara berkesinambungan. Salah satu langkah nyata yang kini menjadi sorotan adalah fokus pemerintah pada agenda pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ini tidakhanya berfungsi sebagai strategi untuk memperkuat daya tahan ekonomi pasca-pandemi dan tekanan global, tetapi juga sebagai jawaban atas aspirasi masyarakat yang terangkum dalam 17+8 butir tuntutan. Aspirasi tersebut mencerminkan kebutuhan rakyat akan kesejahteraan yang lebih merata, stabilitas ekonomi, serta jaminan keberlanjutan pembangunan.

Pemerintah menyadari bahwa tekanan eksternal, mulai dari perlambatan ekonomi global, fluktuasi harga energi, hingga dinamika geopolitik, dapat berdampak langsung pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, strategi pemulihan ekonomi ditempatkan sebagai prioritas utama. Program stimulus fiskal, penguatan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi motor penggerak utama.

Selain itu, pemerintah juga memaksimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung program-program pro-rakyat. Subsidi tepat sasaran, bantuan sosial, hingga insentif bagi sektor produktif dijalankan agar masyarakat tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Upaya ini sejalan dengan aspirasi masyarakat dalam 17+8 yang menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan.

Bank Indonesia (BI) resmi menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) terbaru. Selain itu, suku bunga Deposit Facility dipangkas lebih dalam, yakni 50 basis poin ke level 3,75 persen, dan Lending Facility ke 5,50 persen. Langkah ini dipandang sejumlah ekonom sebagai kebijakan terarah untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tengah lemahnya permintaan domestik dan melambatnya perekonomian global.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan keputusan BI bukan sekadar sinyal, melainkan strategi komprehensif untuk menurunkan biaya dana perbankan sekaligus memperlancar transmisi ke sektor riil. Rancangan kebijakan tersebut membuat dana tidak betah diparkir di BI, sehingga bank terdorong menurunkan bunga deposito dan kredit. Kondisi ini diharapkan mampu mendorong penyaluran pembiayaan yang selama ini belum bergerak sesuai harapan.

Josua menilai pemangkasan suku bunga sebesar 125 bps (1,25 persen) sepanjang tahun ini masih dalam batas aman karena didukung inflasi rendah dan stabilitas rupiah. Dari sisi domestik, inflasi IHK tercatat 2,31 persen dan inflasi inti 2,17 persen, tetap dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Stabilitas rupiah juga terjaga berkat cadangan devisa besar serta intervensi BI di pasar valas. Dari eksternal, Josua menilai neraca pembayaran Indonesia masih terjaga dengan defisit transaksi berjalan rendah, cadangan devisa memadai, dan arus modal asing yang masuk ke SBN.

Sementara itu, optimisme juga datang dari Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto. Ia menilai kombinasi kebijakan moneter dan stimulus fiskal pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih kuat.

Myrdal melihat masih ada ruang penurunan suku bunga acuan BI sekitar 25 basis poin, terutama jika tren penurunan suku bunga global berlanjut. Ia memperkirakan nilai tukar rupiah akan tetap stabil di sekitar Rp 15.970 per dolar AS pada akhir 2025.

Keputusan Bank Indonesia (BI) memangkas BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% juga dinilai sebagai langkah strategis yang menyelaraskan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal pemerintah. Ekonom dari Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan konsistensi ini menciptakan pondasi baru untuk pemulihan permintaan domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini pemangkasan keenam sejak siklus pelonggaran dimulai pada September 2024, sinyal konsisten bahwa otoritas moneter memilih menstimulasi permintaan saat inflasi terjaga

Syafruddin menambahkan, dari domestik pasar fokus pada kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menempatkan dana Rp200 triliun di bank-bank BUMN untuk memperkuat likuiditas dan mendorong kredit sektor riil yang diproyeksikan memberi katalis positif bagi sektor perbankan.

Syafruddin juga menjelaskan kebijakan moneter BI yang menurunkan suku bunga akan mengurangi biaya dana bagi perbankan. Sementara kebijakan fiskal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memindahkan dana Rp200 triliun ke bank Himbara memastikan likuiditas benar-benar masuk ke sistem perbankan. Jika perbankan merespons dengan menurunkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), maka biaya pinjaman bagi dunia usaha dan rumah tangga akan ikut turun. Hal ini akan memicu peningkatan konsumsi dan investasi, yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dengan orkestrasi yang rapi antara kebijakan moneter dan fiskal, Syafruddin optimistis Indonesia memiliki kesempatan langka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa aspirasi rakyat yang terangkum dalam 17+8 bukan sekadar masukan, melainkan pedoman untuk menyusun arah kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat. Presiden dan jajaran kementerian menekankan pentingnya mendengar suara rakyat sebagai bagian dari demokrasi. Dengan mengoptimalkan pemulihan ekonomi, pemerintah berupaya memberikan jawaban konkret bahwa aspirasi rakyat tidak diabaikan, melainkan dijadikan pijakan dalam setiap langkah kebijakan.

Optimasi pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah bukti nyata respon terhadap aspirasi 17+8 yang disuarakan rakyat. Melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan, inovasi sektor ekonomi, penguatan UMKM, serta menjaga stabilitas nasional, pemerintah berkomitmen menghadirkan pembangunan yang lebih merata. Dengan sinergi seluruh pihak, Indonesia diharapkan mampu melewati tantangan global dan menjelma sebagai negara yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing tinggi. Aspirasi rakyat dijadikan landasan, sementara kebijakan yang dijalankan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah dan rakyat berjalan bersama menuju Indonesia yang lebih kuat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional semakin menunjukkan hasil yang menjanjikan. Dengan mengandalkan bibit unggul, pemanfaatan teknologi pertanian modern, serta pengembangan kawasan food estate, Indonesia diproyeksikan mampu mencapai kemandirian pangan dalam waktu dekat.

Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Andi Amran Sulaiman menyampaikan optimisme bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada akhir tahun ini. Target ambisius ini bukan tanpa dasar, melainkan didukung oleh berbagai program strategis yang telah dijalankan secara masif di berbagai daerah.

“Insyaallah, mudah-mudahan jika tidak ada aral melintang, tiga bulan ke depan atau tepatnya Desember 2025 kita sudah bisa swasembada pangan,” kata Andi Amran dalam keterangan resminya.

Menurut Mentan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya mewujudkan kemandirian pangan nasional. “Presiden sangat serius dalam urusan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya soal stok, tetapi juga strategi besar bangsa,” lanjut Amran.

Salah satu strategi utama pemerintah adalah pengembangan kawasan food estate atau lumbung pangan terintegrasi yang kini tengah dibangun di beberapa wilayah potensial seperti Merauke (Papua Selatan), Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.

“Lumbung pangan tersebut ditargetkan menjadi lumbung pangan dunia, terbesar dengan mentransformasi pertanian tradisional menjadi modern,” ujar Amran.

Di kawasan ini, teknologi pertanian modern diterapkan mulai dari sistem irigasi presisi, penggunaan drone untuk pemantauan lahan, hingga digitalisasi distribusi. Selain peningkatan produksi, kawasan food estate juga diarahkan untuk mendukung hilirisasi sektor pertanian, sehingga nilai tambah produk semakin besar.

“Kontribusi sektor pangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini menjadi yang tertinggi. Itu berdasarkan data dari Menteri Keuangan dan BPS,” ungkap Amran, menegaskan bahwa sektor pertanian bukan hanya soal ketahanan pangan, tetapi juga kekuatan ekonomi nasional.

Selaras dengan kebijakan nasional, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mencanangkan wilayahnya sebagai pusat pengembangan benih unggul nasional. Langkah ini dinilai strategis mengingat peran benih unggul sebagai fondasi utama dalam peningkatan produktivitas pertanian.

“Kita akan menciptakan produk bibit tanaman unggulan Jawa Tengah, supaya menjadi sentral nasional,” ujar Luthfi.

Jawa Tengah diketahui memiliki 75 balai benih yang kini tengah ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Beragam komoditas seperti kelapa, kakao, kedelai, padi, dan ketela menjadi fokus utama pengembangan.

“Dengan penguatan balai-balai benih ini, kita tidak hanya swasembada, tetapi juga siap menjadi penyedia benih unggul untuk daerah lain,” tambahnya.

Sementara itu, Provinsi Kalimantan Timur juga menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung agenda swasembada pangan nasional. Anggota DPR RI dari daerah tersebut, Rudy Mas’ud, menyebut pemerintah provinsi dan pusat telah bersinergi dalam menyiapkan infrastruktur pendukung pertanian.

“Pemerintah provinsi dan pusat siap mendukung penyediaan bibit unggul, peningkatan kualitas irigasi, serta pembangunan waduk pertanian,” kata Rudy.

Ketersediaan air menjadi faktor krusial dalam pengembangan pertanian di Kalimantan. Oleh karena itu, proyek pembangunan waduk-waduk kecil dan irigasi modern menjadi fokus utama dalam lima tahun ke depan.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari penguatan sektor hulu melalui benih unggul, transformasi digital di kawasan food estate, hingga penguatan infrastruktur Indonesia kini berada di jalur yang tepat menuju ketahanan dan kedaulatan pangan.

Program-program ini tidak hanya berdampak pada penyediaan bahan pangan nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.

Jika seluruh rencana berjalan sesuai target, maka bukan tidak mungkin pada Desember 2025, swasembada pangan bukan lagi sekadar harapan, melainkan kenyataan yang akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara agraris yang berdaulat.

Oleh: Yusuf Rinaldi)*

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa di Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak, terutama Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop), Telkom, serta lembaga keuangan negara, menjadikan program ini tidak hanya sebagai penopang ekonomi lokal, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi nasional yang berbasis pada prinsip ekonomi Pancasila.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa keberhasilan program Kopdes Merah Putih akan memiliki dampak besar pada arah pembangunan ekonomi desa ke depan. Menurut Ferry, jika program ini berhasil dilaksanakan dengan baik, hal tersebut akan menjadi langkah penting dalam pengembangan koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi di desa.

Kopdes Merah Putih dirancang untuk memperkenalkan konsep koperasi yang lebih modern dan berdaya saing, jauh lebih maju dibandingkan dengan kegiatan koperasi tradisional yang selama ini berfokus pada sektor konsumsi dan simpan pinjam. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan sektor produksi dan distribusi produk lokal seperti beras, minyak, pupuk, hingga layanan kesehatan seperti klinik dan apotek desa. Program ini juga bertujuan untuk memperkuat jaringan distribusi bahan pokok, yang sangat penting dalam menjaga kestabilan harga barang kebutuhan dasar di pasar lokal.

Tahap operasionalisasi program terus berjalan, di mana bank BUMN atau Himbara telah melakukan sosialisasi pencairan pinjaman dan penyusunan proposal bisnis. Sebanyak 16 ribu hingga 20 ribu koperasi bisa mendapatkan pembiayaan Himbara tahun ini sehingga mampu beroperasi mulai Oktober 2025. Setiap koperasi akan memperoleh plafon pembiayaan maksimal Rp3 miliar untuk modal kerja maupun pembangunan infrastruktur seperti gudang dan truk operasional.

Untuk mempercepat pencairan dana, pemerintah tengah menyempurnakan PMK Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Kopdes Merah Putih. Revisi aturan itu bertujuan mempermudah pengajuan pinjaman, termasuk menghapus persyaratan persetujuan bupati/wali kota dan kewajiban musyawarah desa khusus dalam setiap proposal bisnis koperasi.

Selain sektor finansial dan infrastruktur, digitalisasi juga menjadi kunci utama dalam mempercepat pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih. Telkom Indonesia, melalui Telkom Regional 2, telah melakukan langkah awal yang sangat signifikan dengan menyelenggarakan sosialisasi platform digital KDMP di Banten. Melalui platform digital ini, koperasi desa akan mendapatkan pendampingan agar dapat beradaptasi dengan ekosistem bisnis modern yang semakin berkembang.

Executive Vice President Telkom Regional 2, Edie Kurniawan, menjelaskan bahwa digitalisasi koperasi desa akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional koperasi. Dengan adanya platform digital ini, koperasi desa bisa mengakses berbagai layanan digital, mulai dari promosi produk di marketplace hingga pengelolaan laporan keuangan.

Selain itu, Telkom juga mendorong koperasi desa untuk terhubung dengan platform PaDi UMKM (Pusat Digital UMKM), yang dapat memperluas akses pasar mereka, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga ke seluruh Indonesia, bahkan ke pasar internasional. Ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan koperasi desa yang lebih modern dan memiliki daya saing yang tinggi.

Optimisme terhadap program Kopdes Merah Putih ini juga datang dari anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tito Sulistio yang menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih bisa menjadi pintu masuk menuju industrialisasi pedesaan yang berbasis pada prinsip ekonomi Pancasila. Keberhasilan program ini tidak hanya akan memperkuat sektor koperasi tradisional, tetapi juga menciptakan ekosistem modern yang mempertemukan nilai-nilai lokal dengan tuntutan global. Koperasi desa tidak hanya bergerak di sektor konsumsi atau simpan pinjam, melainkan naik kelas menjadi pelaku utama dalam rantai produksi, distribusi, bahkan ekspor.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh tokoh koperasi pemuda dan mantan Ketua Kokesma ITB, Turino Yulianto, menekankan bahwa program Kopdes Merah Putih ini menjadi upaya besar Presiden Prabowo dalam mentransformasi struktur ekonomi Indonesia yang selama ini dianggap oligarkis menjadi lebih adil dan merata. Koperasi desa, dengan lebih dari 74 ribu desa yang ada di Indonesia, memiliki potensi besar untuk menjadi basis produksi skala kecil hingga menengah yang terhubung dengan pasar domestik maupun global.

Pengalaman negara-negara maju seperti Jepang, Belanda, dan Brasil menunjukkan bahwa koperasi telah menjadi pemain utama dalam berbagai sektor strategis, termasuk pertanian, pangan, dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mengikuti jejak tersebut dan membawa koperasi desa ke kancah internasional.

Melalui program Kopdes Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto bersama Kementerian Koperasi dan UMKM berupaya mengoptimalkan peran koperasi dalam perekonomian desa. Dengan membekali koperasi dengan digitalisasi dan pembiayaan yang memadai, diharapkan koperasi desa tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi pilar utama perekonomian nasional.

Koperasi Desa Merah Putih menjadi langkah konkret yang dapat mendukung terciptanya pemerataan ekonomi di seluruh pelosok tanah air. Dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan kapasitas koperasi, dan pemanfaatan teknologi digital, program ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta pencapaian visi ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Ke depan, Kopdes Merah Putih diharapkan dapat berperan lebih besar dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil, di mana setiap warga negara, khususnya yang tinggal di pedesaan, dapat merasakan manfaat dari perkembangan ekonomi yang lebih inklusif. Program ini tidak hanya relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga menjadi kunci untuk memastikan Indonesia dapat bersaing di kancah ekonomi global yang semakin digital dan terintegrasi. Dengan langkah-langkah yang tepat dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, koperasi desa bisa menjadi pilar utama yang mendukung perekonomian Indonesia.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

Kalimantan Selatan – Semangat kebersamaan antara masyarakat dan aparat keamanan, khususnya TNI dan Polri, menjadi kunci penting dalam mewujudkan demokrasi yang damai, tertib, dan berkeadaban. Demokrasi Indonesia tidak hanya ditopang oleh sistem politik, tetapi juga oleh kesadaran kolektif bahwa perbedaan pendapat harus disalurkan melalui cara-cara yang konstitusional, bukan melalui aksi anarkis yang merugikan semua pihak.

Kabid Propam Polda Kalimantaran Selatan (Kalsel), Kombes Pol. Hery Purnomo, mengatakan soliditas TNI-Polri di Kalsel sangat kuat. Mereka berkomitmen menjaga kondusivitas daerah demi keamanan seluruh masyarakat.

Berbeda dengan wilayah lain, unjuk rasa besar di Kalsel berlangsung sangat damai. Ribuan mahasiswa dan pengemudi ojek online berdemonstrasi pada 1 September 2025 lalu. Aksi tersebut tidak berakhir ricuh berkat kerja sama semua pihak yang terlibat.

Kabid Propam Polda Kalsel, Kombes Pol. Hery Purnomo, menegaskan pentingnya soliditas. Soliditas TNI-Polri Kalsel menjadi benteng utama menjaga keamanan. Mereka berkomitmen penuh untuk stabilitas wilayah. Ini demi kenyamanan seluruh lapisan masyarakat.

“Banyak unjuk rasa di berbagai wilayah berakhir ricuh. Namun, hal tersebut tidak terjadi di Kalimantan Selatan. Kondisi ini patut diapresiasi. Contoh konkretnya adalah aksi ribuan orang pada 1 September 2025 lalu. Organisasi mahasiswa dan pengemudi ojek online berunjuk rasa di depan DPRD Kalsel. Aksi tersebut berlangsung dengan tertib dan damai. Tidak ada insiden berarti yang terjadi”, ujar Hery.

Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama semua pihak. Komitmen bersama untuk aksi damai demi Kalsel yang aman sangat dijunjung tinggi. Masyarakat juga turut serta menjaga suasana kondusif. Ini menunjukkan kesadaran kolektif yang baik.

Hery menyoroti dinamika situasi nasional yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, perlunya menjaga hubungan harmonis antar semua elemen masyarakat sangat krusial. Ini untuk mencegah potensi kesalahpahaman. Kesalahpahaman dapat memicu konflik.

“Potensi kesalahpahaman bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sinergi TNI-Polri Kalsel terus diperkuat. Tujuannya adalah menangkal segala bentuk provokasi. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan”, kata Hery.

Indikasi atau potensi provokasi dapat memicu gangguan Kamtibmas. Sinergi yang kuat menjadi garda terdepan dalam menjaga situasi. TNI-Polri bahu membahu dengan semua unsur masyarakat. Mereka bekerja sama demi keamanan bersama.

“Tentu hubungan yang harmonis dan sinergi TNI-Polri perlu diperkuat menyikapi adanya indikasi atau potensi yang dapat menimbulkan unsur provokasi memicu gangguan Kamtibmas”, tambah Hery.

Dengan terjaganya suasana damai dan tertib, demokrasi Indonesia diyakini akan semakin matang dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional. Masyarakat, TNI, dan Polri bersama-sama memegang peran penting dalam menjaga harmoni, sehingga Indonesia tetap kokoh sebagai negara demokrasi yang berdaulat, adil, dan beradab.

Oleh: Alexander Royce*)

Dalam beberapa tahun terakhir, isu ketahanan pangan telah berada di puncak agenda nasional. Pemerintah saat ini dengan tegas mengusung salah satu strategi utamanya yaitu memperluas lahan pertanian, terutama sawah baru, agar produksi pangan dalam negeri meningkat dan tidak tergantung impor. Berbagai kebijakan strategis telah diambil, mulai dari pencetakan sawah rakyat hingga transformasi pertanian secara menyeluruh. Upaya ini mendapatkan respons positif dari berbagai pihak, termasuk unsur legislatif, pemerintah daerah, dan para petani sendiri.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut bahwa transformasi pertanian yang digerakkan Kementan bukan hanya program retoris tapi sudah menunjukkan dampak nyata. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kesejahteraan petani mengalami kenaikan, salah satunya lewat indikator Nilai Tukar Petani yang meningkat. Stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog saat ini dilaporkan mencapai 4,2 juta ton, rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Pemerintah juga terus memperkuat program optimalisasi lahan, pompanisasi, dan penyediaan sarana produksi agar lahan yang telah dicetak dapat produktif secepatnya. Kondisi ini mendorong keyakinan bahwa Indonesia semakin mendekati swasembada pangan.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Tamsil Linrung. Ia menilai bahwa langkah-langkah yang dijalankan Menteri Amran adalah terobosan besar dalam sektor pertanian. Menurutnya, pemerintah daerah bisa belajar dari cara Kementan menggunakan anggaran secara produktif, menghasilkan output nyata bagi petani. Tamsil juga menyerukan agar percepatan akses bagi petani ke benih, pupuk, alat mesin pertanian, dan infrastruktur pertanian lain dipastikan tanpa birokrasi yang rumit. Dia menyebut bahwa DPD RI siap mengawal agar semua pihak terlibat dan para petani di daerah tidak hanya menjadi penerima tetapi juga pelaku aktif dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Di tingkat daerah, target-target konkret ditetapkan. Mulyono, Penanggung Jawab Program Swasembada Pangan di Kalimantan Selatan (Kalsel), menjelaskan bahwa program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kalsel ditargetkan seluas 30.000 hektare dan kontrak konstruksi sudah mencapai 10.666 hektare. Pihaknya optimis bahwa hingga Oktober 2025 target akan tercapai 100 persen. Meski ada tantangan akses mobilitas alat berat dan infrastruktur pendukung, koordinasi lintas instansi, pelibatan tim pendamping lapangan, dan percepatan distribusi melalui mekanisme e-katalog terus ditingkatkan. Program ini sangat penting mengingat alih fungsi lahan telah menjadi salah satu ancaman terhadap kedaulatan pangan lokal.

Salah satu daerah yang menjadi fokus nyata implementasi adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Di sana cetak sawah rakyat seluas 200 hektare di Desa Perumahan, Kecamatan Labuan Amas Utara tengah dipacu. Pemerintah daerah bersama Kementan menargetkan lahan tersebut selesai dicetak pada Oktober 2025 agar petani bisa melakukan tanam padi dua kali setahun. Upaya ini diharap dapat mendorong produksi padi meningkat signifikan di wilayah tersebut, sekaligus menjaga Kalsel tetap sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tantangan memang ada terutama dalam hal infrastruktur seperti jalan usaha tani, akses alat berat, dan irigasi. Kendala teknis dan logistik kadang menghambat percepatan cetak sawah. Namun pemerintah pusat dan daerah menunjukkan komitmen kuat untuk mengatasi itu dengan membentuk tim terpadu, mempercepat Survei Investigasi Desain (SID) sebelum konstruksi, melakukan pengadaan barang dan sarana produksi yang efisien, serta menggandeng TNI atau pihak swasta bila perlu. Di Kalsel misalnya, progres SID sudah mencapai sekitar 60-70 persen, dan begitu SID rampung, konstruksi langsung dilakukan.

Dari sisi kebijakan harga dan subsidi juga ada langkah-proaktif. Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang menguntungkan petani, dan memperluas kuota pupuk bersubsidi. Semua ini dilaksanakan agar petani tidak hanya bisa menanam lebih banyak tapi juga mendapatkan hasil yang lebih baik dan keuntungan yang layak.

Kenyataan bahwa petani di banyak daerah merasa bahagia bukanlah klaim kosong. Petani merasakan langsung dukungan yang sebelumnya sulit dijangkau: bantuan alat, penyuluhan, akses benih dan pupuk, serta program cetak sawah yang memungkinkan musim tanam ganda. Sentimen positif ini diperkuat oleh DPD RI yang menyebut transformasi pertanian ini sudah membawa perubahan nyata di lapangan.

Apabila seluruh target berhasil diwujudkan, mulai dari pencetakan sawah baru, optimalisasi pemanfaatan lahan, pembangunan infrastruktur air dan jalan tani, stabilitas harga, hingga terciptanya akses yang adil bagi para petani, maka capaian yang diraih bukan hanya sebatas swasembada pangan. Lebih dari itu, sektor pertanian berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang mandiri serta tangguh menghadapi guncangan global.

Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menunjukkan bahwa keberpihakan pada petani bukan hanya janji. Semua program dan langkah nyata yang telah diambil menunjukkan bahwa negeri ini sedang bergerak ke arah yang benar, menuju swasembada pangan yang sesungguhnya.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Ricky Rinaldi

Ketahanan bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga dari kekompakan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan persatuan nasional. Dalam situasi global yang penuh gejolak, pemerintah menegaskan pentingnya sinergi masyarakat dengan TNI dan Polri untuk menangkal segala bentuk provokasi aksi anarkis. Sinergi ini menjadi fondasi kokoh dalam memastikan Indonesia tetap aman, stabil, dan produktif, sesuai visi Presiden Prabowo Subianto untuk membawa bangsa ini lebih maju, berdaulat, dan sejahtera.

Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah berdiri teguh dalam melindungi masyarakat dari ancaman provokasi dan tindakan destruktif yang berpotensi memecah belah bangsa. Menurutnya, keamanan bukan semata-mata urusan aparat, melainkan kerja bersama seluruh rakyat Indonesia. Djamari menekankan bahwa pemerintah konsisten memberi ruang seluas-luasnya bagi penyampaian aspirasi, namun tetap tegas terhadap segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hukum. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi konstitusional, di mana kebebasan berpendapat dijamin konstitusi, tetapi harus dilakukan secara damai, tertib, dan berkeadaban.

Komitmen pemerintah itu mendapat dukungan nyata dari kalangan buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea, menyatakan bahwa buruh siap bersatu dengan pemerintah, TNI, dan Polri untuk melawan segala bentuk provokasi anarkis. Ia menegaskan, demonstrasi adalah hak konstitusional, tetapi tidak boleh dicederai oleh tindakan perusakan dan kekerasan. Andi Gani bahkan menginstruksikan jajaran KSPSI untuk siaga di kawasan industri agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan kekacauan. Baginya, stabilitas adalah kunci keberlanjutan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan buruh sendiri. Dukungan ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak sendirian; masyarakat pekerja justru berada di garda depan melawan provokasi yang merugikan rakyat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, turut memberikan pandangan senada. Ia menegaskan bahwa unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi, namun harus dijalankan dengan damai dan tertib. Said Iqbal menyoroti bahwa aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, telah menunjukkan profesionalitas dalam mengawal aksi buruh maupun masyarakat tetap menjamin kebebasan masyarakat sesuai koridor hukum. Ia menilai sikap tegas namun humanis dari aparat menjadi bukti bahwa pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara keamanan dan demokrasi. Menurutnya, masyarakat dan buruh tidak boleh terjebak dalam agenda terselubung pihak tertentu yang ingin mengacaukan situasi. Pernyataan ini semakin memperkuat legitimasi langkah pemerintah dalam menolak anarkisme.

Pemerintah melalui TNI–Polri terus meningkatkan upaya preemtif dan preventif. Patroli gabungan, dialog dengan tokoh masyarakat, serta penguatan deteksi dini dilakukan untuk memastikan potensi provokasi dapat dipadamkan sebelum membesar. Di berbagai daerah, aparat rutin hadir dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kebudayaan sebagai bagian dari pendekatan humanis. Kehadiran mereka bukan hanya simbol keamanan, tetapi juga pengikat kedekatan emosional dengan rakyat. Strategi ini membuat masyarakat merasa dilibatkan, bukan diawasi, sehingga partisipasi mereka dalam menjaga keamanan semakin tumbuh.

Sinergi masyarakat dengan aparat juga tampak nyata dalam upaya literasi digital. Pemerintah bersama komunitas lokal aktif mendorong masyarakat agar lebih cerdas dalam memilah informasi. Hoaks dan ujaran kebencian yang sering menjadi pemicu provokasi diajarkan untuk ditangkal dengan sikap kritis dan kesadaran hukum. Gerakan “saring sebelum sharing” yang digaungkan secara masif kini mulai menjadi budaya baru di ruang digital Indonesia. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang melek informasi, peluang provokasi untuk menggiring opini publik ke arah destruktif semakin kecil.

Dampak dari kerja sama ini terasa langsung di tengah kehidupan rakyat. Dengan situasi yang aman dan stabil, roda ekonomi tetap berputar. Buruh bisa bekerja dengan tenang, pedagang dapat menjalankan usahanya tanpa rasa was-was, dan investor lebih percaya untuk menanamkan modal di Indonesia. Semua itu merupakan buah dari kolaborasi erat antara pemerintah, aparat, dan masyarakat sipil. Keamanan terbukti bukan hanya persoalan menjaga ketertiban, tetapi juga landasan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah juga menegaskan bahwa penindakan hukum terhadap pelaku provokasi atau anarkis akan dilakukan tanpa pandang bulu. Aparat diberi kewenangan penuh untuk bertindak tegas, namun tetap mengedepankan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Langkah ini memberi pesan kuat bahwa negara tidak boleh kalah dengan kekerasan, sekaligus menjamin bahwa hukum adalah panglima tertinggi. Ketegasan ini justru memperkuat kepercayaan publik, sebab masyarakat menyaksikan bahwa pemerintah benar-benar berdiri di sisi rakyat, melindungi mereka dari ketakutan dan kerugian akibat kerusuhan.

Dalam konteks kebangsaan, sinergi menghadang provokasi bukan semata-mata soal teknis keamanan. Lebih dari itu, ini adalah pembuktian bahwa nilai gotong royong, solidaritas, dan persatuan masih menjadi roh kehidupan bangsa Indonesia. Ketika pemerintah, aparat, buruh, pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat bergerak bersama, maka segala upaya memecah belah akan kandas. Inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya: bangsa yang besar, demokratis, sekaligus beradab.

Oleh karena itu, menghadang provokasi anarkis adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah telah membuka ruang dialog, aparat keamanan telah menunjukkan profesionalitas, dan masyarakat sipil telah menyatakan dukungannya. Kini saatnya seluruh rakyat Indonesia berkomitmen menjaga persatuan dan ketertiban sebagai warisan luhur para pendiri bangsa. Dengan bersatu, bangsa Indonesia membuktikan bahwa negara ini adalah rumah bersama yang kokoh, tidak bisa diguncang oleh provokasi atau kepentingan sesaat. Bersama pemerintah, TNI, dan Polri, masyarakat akan terus menegakkan kedamaian dan menjaga masa depan bangsa.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Arya Pradipta )*

Pemerintah memperketat pemblokiran konten judi daring sebagai langkah tegas menjaga ruang digital tetap bersih, aman, dan sehat. Upaya ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman sosial, ekonomi, hingga keamanan digital yang ditimbulkan oleh praktik perjudian online yang kian masif.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, memaparkan bahwa sejak 20 Oktober 2024 hingga 16 September 2025, lebih dari 2,8 juta konten negatif telah diproses untuk dihapus dari ruang digital Indonesia. Dari jumlah itu, 2,1 juta konten di antaranya berkaitan langsung dengan perjudian daring.

Alexander merinci bahwa konten tersebut mencakup 1.932.131 konten di situs atau IP, 97.779 konten dari platform file sharing, 94.004 konten di Meta, 35.092 konten di Google, 17.417 konten di platform X, 1.742 konten di Telegram, 1.001 konten di TikTok, 14 konten di Line, serta tiga konten di toko aplikasi. Jumlah itu, jika diibaratkan dengan kursi di Stadion Gelora Bung Karno, mencapai 20 kali lipat kapasitas stadion tersebut. Gambaran ini menunjukkan betapa masif dan seriusnyaancaman judi daring terhadap ekosistem digital bangsa.

Alexander menegaskan bahwa penghapusan konten semacam ini bukanlah upaya membungkam kritik atau aspirasi masyarakat, melainkan murni untuk mencegah penyebaran konten berbahaya dan ilegal. Ia juga menyinggung keberadaan Sistem Kepatuhan ModerasiKonten atau SAMAN, yang telah diuji coba selama satu tahun dan dijadwalkan berakhir bulan depan.

SAMAN menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa konten yang beredar sesuai dengan aturan dan menjaga ruang digital tetap aman, sehat, dan produktif. Alexander mendorong masyarakat agar tidak ragu melaporkan konten-konten judi daring melalui kanal pengaduan yang telah disediakan, sehingga partisipasi publik dapat memperkuat upaya pemerintah dalam membersihkan dunia digital dari konten ilegal.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik, Syaiful Garyadi, menegaskan bahwa judi daring adalah ancaman multidimensi. Dampaknya bukan hanya sebatas pada pelanggaran hukum, melainkan juga berimbas pada stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan digital nasional. Dalam rapat koordinasi kebijakan patroli siber kolaboratif di Bogor, Syaiful mengungkapkan bahwa sejak 2017 lebih dari 7 juta konten judi daring telah diblokir. Namun, permasalahan yang lebih besar muncul karena situs-situs baruterus bermunculan tanpa henti.

Bahkan, Badan Siber dan Sandi Negara mencatat lebih dari 10 ribu laman pemerintah pernah mengalami defacement dengan muatan judi daring. Fakta ini menjadi bukti bahwa pemblokiran saja tidak cukup. Ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat keamanan siber secara menyeluruh. Syaiful menekankan perlunya strategi nasional yang berbasis kolaborasi, teknologi, literasi, dan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen Kemenko Polkam sebagai koordinator lintas sektor yang berupaya menyatukan langkah berbagai instansi terkait.

Strategi yang disusun mencakup patroli siber kolaboratif berbasis komunitas, integrasi data antarinstansi, serta penguatan regulasi yang adaptif menghadapi modus judi daring yang selalu berubah. Rekomendasi tindak lanjut pun disepakati dalam rapat tersebut, antara lain pembentukan forum patroli siber kolaboratif dengan evaluasi bulanan, monitoring insiden siber oleh BSSN, serta pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan dan program literasi digital yang melibatkan akademisi maupun praktisi IT. Pemerintah berharap langkah ini dapat menekan laju penyebaran judi daring sekaligus memperkokoh ketahanan digital nasional.

Ancaman judi daring ternyata tidak berhenti di ruang maya saja, melainkan juga merambah kehidupan sosial masyarakat, bahkan ke program bantuan sosial yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan rakyat. Di Kota Bandung, Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial setempat menghentikan penyaluran bantuan sosial kepada lebih dari seribu keluarga penerima manfaat yang terindikasi terlibat judi daring.

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, menyebut bahwa penghentian itu berdasarkan verifikasi Kementerian Sosial melalui data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dari total 15.759 penerima bansos di Bandung, sebanyak 1.207 keluarga teridentifikasi aktif dalam praktik judi daring.

Rinciannya, 237 keluarga merupakan penerima Program Keluarga Harapan, 702 keluarga penerima Program Sembako, dan 268 keluarga menerima keduanya. Yorisa menuturkan sebagian besar penerima sudah mendapatkan bantuan sebelumnya, tetapi karena terbukti terlibat judi daring maka hak mereka harus dihentikan.

Ia menegaskan bahwa daftar nama yang dihentikan penyalurannya sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat, sementara Dinas Sosial hanya menindaklanjuti sesuai prosedur. Sejak tahun lalu, penyaluran bantuan terhadap keluarga yang masuk daftar hitam telah dihentikan dan Yorisa memastikan bansos tidak akan lagi diberikan kepada mereka yang terindikasi terlibat praktik tersebut.

Kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa dana bantuan sosial tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang merugikan masyarakat sendiri. Di sisi lain, langkah ini juga memberi pesan tegas bahwa keterlibatan dalam praktik judi daring membawa konsekuensi nyata, termasuk kehilangan akses terhadap program bantuan negara.

Melihat seluruh rangkaian upaya ini, dapat disimpulkan bahwa judi daring bukanlah persoalan sederhana. Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga telah memperlihatkan keseriusan untuk mengatasinya dari hulu ke hilir, mulai dari pemblokiran konten digital, penguatan keamanan siber, hingga penegakan disiplin pada penerima bansos.

Pada akhirnya, perang melawan judi daring adalah perjuangan bersama. Pemerintah menghadirkan regulasi, teknologi, dan kebijakan, sementara masyarakat diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga ruang digital tetap sehat dan bersih. Jika kolaborasi ini berjalan konsisten, maka harapan untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang aman, produktif, dan bermartabat bukanlah sesuatu yang mustahil.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bakal kecipratan dana Rp200 triliun yang dikucurkan untuk bank milik pemerintah (Himbara). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bank Himbara yang menyalurkan dana tersebut ke KDMP akan dikenai bunga 2%.

“Kami ada instruksi ke perbankan, kalau mereka pakai untuk Koperasi Merah Putih otomatis bunga yang kami charge ke mereka lebih rendah jadi 2% dari sebelumnya sekitar 4%,” ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan, dana 200 triliun sudah masuk ke dalam sistem. Uang tersebut bisa dipakai untuk KDMP kalau sudah siap. Ia pun memastikan tak ada target atau batasan penggunaan dana tersebut.

“Enggak ada yang ditargetkan, pada dasarnya uang itu di perbankan. Uangnya sudah ada, jadi tinggal dipakai,” ungkapnya.

Menyambut kebijakan tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa saat ini sebanyak 16 ribu KDMP sudah siap menerima suntikan dana tersebut. Ia menyebut untuk plafon setiap koperasi sebesar Rp3 miliar.

“Untuk 1.000 kopdes ada sekitar Rp1 triliun hari ini sudah dicairkan,” terang Ferry.

Sebagai upaya mempercepat proses pencairan dana tersebut, pemerintah tengah menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Revisi itu, lanjut Ferry, bertujuan untuk menghilangkan hambatan pengajuan pinjaman KDMP seperti kewajiban mendapatkan persetujuan dari kepala daerah dan musyawarah desa khusus (musdesus) dalam setiap proposal bisnis koperasi.

Pihaknya pun terus menyosialisasikan tata cara pencarian dan persiapan pembuatan proposal kepada para koperasi. Hal tersebut untuk membantu pengurus koperasi dalam memahami standar pencairan dan penyusunan proposal.

“Sebagai permulaan kita yang paling kecil tingkat risiko bisnisnya itu bisa dimulai. Proposal bisnisnya nanti didampingi juga oleh bank Himbara,” pungkasnya.