Arsip Tahunan: 2025

Oleh : Aditya Akbar )*

Presiden Prabowo Subianto menorehkan sejarah baru diplomasi Indonesia melalui partisipasinya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York. Kehadirannya bukan sekadar menghadiri forum internasional, melainkan menjadi simbol kembalinya Indonesia pada panggung tertinggi diplomasi dunia setelah lebih dari satu dekade. Langkah itu menegaskan betapa pentingnya peranan Indonesia dalam memperjuangkan multilateralisme global yang adil dan inklusif.

Keberangkatan Presiden Prabowo dari Osaka (Jepang) menuju New York (Amerika Serikat) menandai perjalanan diplomasi yang sarat makna strategis. Diketahui bahwa setelah mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka, Kepala Negara langsung bertolak ke New York dari Bandara Internasional Kansai menggunakan pesawat Garuda Indonesia-1.

Tampak melepas keberangkatan Presiden Prabowo yaitu Former Assistant Chief Cabinet Secretary Jepang Keiichi Ichikawa dan Ambassador in Charge Kansai Region Yasushi Misawa.

Selain itu, Kepala Negara juga dilepas oleh Kuasa Usaha Ad Interim Maria Renata Hutagalung, Konsul Jenderal RI untuk Osaka John Tjahjanto Boestami, dan Atase Pertahanan RI Tokyo Laksmana TNI Hidayaturrahman.

Dalam Sidang Umum PBB tersebut, Presiden Prabowo Subianto menjadi pembicara ketiga dalam sesi Debat Umum, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat. Posisi tersebut memperlihatkan pengakuan dunia terhadap pengaruh dan reputasi Indonesia dalam percaturan internasional. Bukan hanya sebagai negara besar di Asia Tenggara, tetapi juga sebagai pemimpin moral dari negara-negara Global South.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menilai forum itu sebagai momentum penting. Menurutnya, Sidang Umum PBB memberi ruang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai pemimpin negara-negara selatan dunia.

Melalui pidato Presiden Prabowo, Indonesia berkomitmen konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola global agar lebih adil. Hal tersebut bukan sekadar simbol kehadiran, melainkan penegasan peran strategis Indonesia dalam mengarahkan arah multilateralisme di tengah dinamika global yang kian menantang.

Sejarah panjang diplomasi Indonesia juga ikut hadir dalam momentum tersebut. Dino Patti Djalal memandang partisipasi Prabowo sebagai kelanjutan tradisi diplomasi keluarga. Sang ayah, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, pernah memainkan peran penting dalam forum PBB pasca-kemerdekaan Indonesia.

Saat itu, Sumitro menggalang dukungan internasional untuk menghentikan agresi Belanda dan berhasil menorehkan capaian diplomasi yang monumental. Prabowo kini melanjutkan estafet sejarah itu, membawa misi yang relevan dengan tantangan dunia kontemporer, yaitu memperjuangkan multilateralisme di tengah ancaman fragmentasi geopolitik.

Pidato Presiden di PBB kali ini juga membawa isu-isu krusial yang erat kaitannya dengan keadilan global. Salah satunya adalah dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara.

Posisi Indonesia yang konsisten menyuarakan kedaulatan Palestina kembali ditegaskan melalui forum dunia tersebut. Selain itu, Presiden Prabowo juga akan menyoroti pentingnya reformasi multilateralisme dan dinamika keamanan internasional, dengan menekankan jalur damai sebagai jalan utama penyelesaian konflik.

Hamdan Hamedan, Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah, menilai pidato tersebut memiliki makna strategis yang sangat besar. Menurutnya, saat Presiden berbicara pada urutan awal, seluruh mata dunia tertuju pada panggung tersebut.

Kehadiran Prabowo menjadi penegasan bahwa Indonesia kembali aktif memimpin diskursus internasional setelah absen lebih dari satu dekade. Momentum itu sekaligus memperlihatkan bagaimana diplomasi Indonesia tidak hanya bersifat reaktif, melainkan proaktif dalam memformulasikan solusi global.

Kehadiran Presiden Prabowo di forum tersebut juga mempertegas diplomasi damai yang selama ini diusung Indonesia. Dari berbagai forum internasional, termasuk saat tampil di St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Prabowo selalu menekankan pentingnya solusi diplomatik dan jalan damai untuk menghadapi konflik global. Konsistensi itu menunjukkan wajah diplomasi Indonesia yang tidak sekadar simbolis, melainkan substantif dan berakar pada semangat perdamaian.

Selain pidato, kehadiran Presiden Prabowo di New York juga diiringi agenda pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia. Langkah ini memperkuat jaringan diplomatik Indonesia sekaligus membuka ruang kerja sama konkret di bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Dengan demikian, kehadirannya tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga produktif bagi kepentingan nasional.

Momentum diplomasi tersebut juga memiliki nilai simbolis yang dalam. Indonesia tampil kembali di forum PBB setelah absen lebih dari sepuluh tahun, membawa pesan bahwa bangsa ini tidak pernah berhenti memainkan peran penting dalam arsitektur global.

Bagi negara-negara berkembang, khususnya Global South, suara Indonesia menjadi representasi aspirasi bersama untuk mendorong keadilan internasional. Prabowo mengartikulasikan bahwa multilateralisme harus diperkuat, bukan dilemahkan oleh rivalitas geopolitik yang justru mengancam stabilitas dunia.

Prabowo Subianto, melalui panggung PBB, berhasil mencetak sejarah diplomasi Indonesia. Kehadirannya menegaskan bagaimana Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara besar lainnya, menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang, dan memperjuangkan tata dunia yang lebih adil. Pidatonya di forum tersebut menjadi simbol bahwa Indonesia tetap relevan, berpengaruh, dan berkomitmen menjaga multilateralisme dunia.

Melalui forum global itu, Presiden Prabowo tidak hanya membawa nama Indonesia, tetapi juga menyuarakan aspirasi bangsa-bangsa yang ingin melihat dunia yang lebih damai, inklusif, dan berkeadilan. Inilah momen yang menjadikan diplomasi Indonesia kembali mendapat perhatian dunia, sekaligus menegaskan bahwa Indonesia mampu mencetak sejarah penting pada ranah global. (*)

)* Penulis adalah pengamat hubungan internasional

Jakarta – Komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum kini mendapat wujud nyata melalui langkah serius untuk merespons aspirasi rakyat yang terangkum dalam tuntutan 17+8. Aspirasi tersebut tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga telah diakomodasi oleh pemerintah dengan dukungan dari TNI serta organisasi mahasiswa, menandai arah baru demokrasi Indonesia yang semakin inklusif.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menegaskan bahwa TNI sangat menghormati dan mengapresiasi tuntutan masyarakat. Baginya, keberanian rakyat menyuarakan aspirasi merupakan bagian dari penguatan hukum dan demokrasi.

“TNI sangat menghormati dan mengapresiasi tuntutan itu dalam kerangka hukum dan demokrasi Indonesia,” ujar Freddy Ardianzah.

Lebih jauh, Freddy memastikan TNI selalu menjunjung tinggi supremasi sipil dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku. “Apapun kebijakan yang diberikan kepada TNI akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh kehormatan,” tegasnya.

Tiga poin penting yang dialamatkan kepada TNI meliputi dorongan agar prajurit kembali ke barak, penghentian keterlibatan dalam pengamanan sipil, serta penguatan disiplin internal agar tidak mengambil alih fungsi Polri. Freddy menyebut seluruh masukan tersebut menjadi bagian dari evaluasi internal demi menjaga profesionalisme TNI sesuai konstitusi.

Dari kalangan mahasiswa, Ketua BEM UPNVJ, Kaleb Otniel Aritonang, menegaskan aspirasi 17+8 sudah diterima langsung pemerintah. Ia menyebut Pemerintah memberikan sinyal positif untuk mengakomodasi suara mahasiswa dan masyarakat.

“Kawan-kawan sudah menyampaikan langsung ke Pak Mensesneg dan Pak Mendikti. Keduanya mengiyakan bahwa 17+8 akan diakomodasi sebagai bagian dari aspirasi rakyat yang harus dijalankan,” ujar Kaleb Otniel Aritonang.

Kaleb menekankan agar eksekutif, yudikatif, dan legislatif bersama-sama menjunjung tinggi supremasi sipil. Militer adalah alat negara, dan sudah semestinya kembali ke barak.

Dukungan juga datang dari organisasi mahasiswa tingkat nasional. Ketua Umum PB-HMI Bagas Kurniawan menegaskan pentingnya pemerintah bersungguh-sungguh membenahi institusi publik.

“Pemerintah harus serius melakukan perbaikan institusi publik. Institusi yang sehat adalah yang mampu menyerap aspirasi rakyat dan mendistribusikan hak-hak masyarakat secara adil,” jelas Bagas Kurniawan.

Dengan adanya konsistensi pemerintah, komitmen TNI, serta dorongan mahasiswa, aspirasi 17+8 menjadi bukti bahwa supremasi hukum kini hadir nyata dalam kehidupan berbangsa. Proses ini menunjukkan bahwa negara mendengarkan rakyat, sekaligus memastikan jalannya demokrasi yang kokoh, berkeadilan, dan berlandaskan hukum.

Sinergi antara pemerintah, TNI, dan mahasiswa mencerminkan wajah baru politik kebangsaan yang sehat. Aspirasi 17+8 tidak hanya menjadi momentum korektif, tetapi juga pijakan strategis bagi Indonesia untuk terus menegakkan hukum, merawat demokrasi, dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap negara.

JAKARTA — Pemerintah Indonesia memastikan komitmennya untuk menegakkan hukum dengan tegas dan transparan, selaras dengan tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat dalam aksi unjuk rasa di berbagai kota. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamimipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan pernah mengabaikan aspirasi rakyat dan bertekad untuk memberikan respons positif terhadap setiap tuntutan yang disampaikan.

“Mustahil pemerintah mengabaikan permintaan itu,” ujarnya.

Dirinya menambahkan bahwa sebagai pemerintah yang mendapat amanat rakyat, mereka akan bertindak untuk memastikan penegakan hukum dilaksanakan dengan adil dan menghormati hak asasi manusia (HAM). Ia juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang diduga melanggar hukum tetap akan dilindungi hak asasinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah, lanjut Yusril, juga berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi dengan kewajiban negara untuk menindak pelanggaran hukum. Presiden Prabowo Subianto, menurut Yusril, telah meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku pelanggaran, namun juga mengingatkan bahwa hak rakyat untuk menyampaikan pendapat harus dihormati, asalkan dilakukan dengan tertib dan tidak disertai kekerasan.

“Pemeriksaan terhadap mereka yang disangka melanggar hukum harus dijalankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Apabila prinsip-prinsip ini dilanggar, aparat penegak hukum yang bersangkutan akan dikenai tindakan hukum tegas,” ujar Yusril menambahkan.

Selain itu, pemerintah juga berfokus pada evaluasi kebijakan terkait sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, salah satunya terkait pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat adat dan perlindungan lingkungan. Hal ini termasuk perhatian terhadap kasus-kasus seperti aktivitas reklamasi laut dan perusakan lingkungan di berbagai daerah, termasuk Tangerang dan Raja Ampat.

Menanggapi tuntutan lainnya dalam 17+8, Yusril menyatakan bahwa pemerintah juga memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan memastikan agar kebijakan terkait pembangunan ekonomi tidak merugikan rakyat, termasuk evaluasi terhadap UU Cipta Kerja.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri HAM, Natalius Pigai, menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang HAM yang sedang dibahas juga bertujuan untuk memperkuat institusi Komnas HAM. Hal ini meliputi peningkatan kewenangan Komnas HAM agar rekomendasinya dapat bersifat mengikat dan disertai sanksi bagi yang tidak menindaklanjutinya. Revisi ini juga mencakup penguatan lembaga lain seperti Komnas Anak, Komnas Perempuan, dan Komnas Disabilitas.

Dengan komitmen yang jelas dan nyata ini, pemerintah menunjukkan tekadnya untuk menjamin bahwa penegakan hukum di Indonesia bukan hanya berjalan dengan tegas, tetapi juga dengan mengutamakan keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara. Pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil akan senantiasa berpihak kepada rakyat, membawa keadilan sosial, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.—

[ed]

Oleh: Yudi Mandhira)*

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga supremasi hukum, sesuai dengan aspirasi yang disuarakan oleh Gerakan 17+8. Gerakan ini, yang mencakup berbagai tuntutan seputar isu politik, ekonomi, dan keamanan, mencerminkan harapan masyarakat terhadap perbaikan sistem pemerintahan yang lebih transparan, adil, dan berbasis pada prinsip hukum yang kuat. Dalam konteks ini, tuntutan yang datang dari publik bukan hanya sekadar protes atau desakan, melainkan sebuah panggilan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu berlandaskan pada supremasi hukum yang menjamin keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tuntutan yang diajukan oleh Gerakan 17+8 bukanlah sebuah kejutan, mengingat kondisi sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Respons dari berbagai pihak, mulai dari Presiden, DPR, TNI, Polri, hingga sektor ekonomi, menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menanggapi dengan serius aspirasi rakyat sambil tetap menghormati supremasi hukum yang ada.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sebagian besar tuntutan yang diajukan memang relevan dan rasional. Pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus kematian Affan Kurniawan merupakan langkah yang saat ini sedang diproses oleh pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah menyadari pentingnya investigasi yang transparan dan objektif terhadap berbagai kasus yang meresahkan publik.

Namun, terkait dengan tuntutan untuk menarik TNI dari pengamanan sipil, hal tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut, mengingat peran penting TNI dalam menjaga keamanan nasional dari ancaman terorisme dan kerusuhan yang dapat mengganggu stabilitas negara. Meskipun demikian, Pemerintah memastikan bahwa setiap keputusan akan diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang matang, dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan negara.

Di sisi lain, tanggapan yang dikeluarkan oleh DPR RI menunjukkan langkah nyata dalam merespons kemarahan publik. DPR merilis enam keputusan strategis yang mencakup pengurangan tunjangan yang dianggap tidak relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini, serta moratorium kunjungan luar negeri untuk anggota DPR.

Keputusan ini diambil sebagai bentuk respons terhadap keresahan yang timbul akibat pengeluaran negara yang dianggap tidak sebanding dengan penghasilan rakyat. Melakukan perbaikan internal dengan menghentikan pembayaran hak keuangan bagi anggota yang dinonaktifkan partai dan memperkuat koordinasi dengan Mahkamah Kehormatan DPR untuk menindak anggota yang bermasalah. Dengan ini, DPR menunjukkan bahwa mereka siap mendengarkan dan bertindak sesuai dengan aspirasi rakyat, serta memastikan agar kebijakan yang ada mengutamakan kepentingan umum dan bukan kepentingan kelompok tertentu.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Freddy Ardianzah menyampaikan bahwa TNI sangat mengapresiasi berbagai masukan yang diberikan oleh masyarakat, termasuk tuntutan yang berkaitan dengan pengurangan peran TNI dalam pengamanan sipil. TNI menegaskan bahwa mereka sangat menghormati supremasi sipil dan siap melaksanakan segala kebijakan yang ditetapkan oleh negara. Dengan demikian, TNI menunjukkan komitmennya untuk selalu mengedepankan kepentingan negara, sambil tetap menghormati prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Hal ini juga menjadi bukti nyata bahwa TNI siap bekerja dalam koridor hukum yang berlaku, dengan tetap berfokus pada tugas utama mereka dalam menjaga keamanan nasional.

Polri melalui Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa Polri tetap menunjukkan komitmennya untuk mendengarkan suara publik. Polri menyatakan bahwa mereka tidak anti-kritik dan akan terus melakukan evaluasi internal. Dalam hal ini, Polri berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara yang lebih profesional, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berdasarkan kewenangan, tetapi juga atas dasar keadilan dan supremasi hukum.

Pemerintah juga menunjukkan perhatian serius terhadap tuntutan ekonomi yang menjadi bagian penting dari Gerakan 17+8. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, seperti deregulasi untuk mencegah PHK massal, perlindungan bagi pekerja kontrak, serta penyediaan insentif pajak bagi pekerja bergaji rendah.

Program stimulus semester II yang akan dijalankan pemerintah juga akan melibatkan sektor padat karya, subsidi kredit, dan bantuan sosial yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga. Di tengah tantangan global, langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.

Partai-partai politik pun tidak tinggal diam dalam merespons tuntutan ini. Partai Golkar, Demokrat, dan PKB menunjukkan komitmen untuk mengkaji tuntutan dengan serius, dengan beberapa partai seperti PKB sudah menyatakan kesiapan untuk mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset di DPR RI. RUU ini menjadi salah satu tuntutan penting dalam gerakan 17+8, dan PKB berjanji akan membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak.

Secara keseluruhan, pemerintah dan seluruh elemen negara telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga supremasi hukum dalam setiap keputusan yang diambil. Respons yang datang dari Presiden, DPR, TNI, Polri, dan sektor ekonomi menunjukkan bahwa aspirasi rakyat yang disuarakan melalui Gerakan 17+8 tidak hanya direspons dengan kata-kata, tetapi juga dengan langkah-langkah nyata yang berpihak pada rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya mengutamakan stabilitas politik, tetapi juga keadilan sosial dan supremasi hukum yang menjadi dasar negara Indonesia.

)*Penulis Merupakan Pengamat Hukum

Oleh: Alexander Royce*)

Kehidupan politik dan sosial Indonesia saat ini sedang menghadapi ujian melalui tuntutan rakyat yang disuarakan lewat gerakan 17+8. Gerakan tersebut berisi 17 tuntutan jangka pendek serta 8 tuntutan jangka panjang, yang mencerminkan aspirasi kuat agar pemerintah dan lembaga negara segera memberikan jawaban atas kebutuhan hukum, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bersama DPR menunjukkan respons nyata yang tidak hanya berupa retorika, melainkan diwujudkan dalam langkah-langkah konkret yang mengedepankan perlindungan hukum, keadilan sosial, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat banyak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjadi figur sentral dalam menanggapi tuntutan yang berkaitan dengan sektor ekonomi serta ketenagakerjaan. Dalam pernyataannya kepada publik, ia menegaskan bahwa pemerintah memberikan prioritas pada sejumlah isu penting yang termuat dalam gerakan 17+8, meliputi pemenuhan upah yang layak, pencegahan terjadinya pemutusan hubungan kerja massal, serta penguatan dialog yang berkesinambungan dengan serikat buruh dan perwakilan pekerja.

Airlangga menegaskan bahwa regulasi sudah dipersiapkan untuk mencegah PHK massal. Ia menyebut bahwa beberapa industri, terutama di Pulau Jawa, bisa menyerap tambahan tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, jika regulasi dan insentif berjalan sesuai rencana. Untuk buruh kontrak, fasilitas perlindungan ketenagakerjaan tetap dijamin, termasuk kontrak dengan durasi satu tahun, agar tidak terjadi penyalahgunaan kontrak jangka pendek yang merugikan.

Mengenai upah minimum dan praktik outsourcing, Airlangga berjanji membuka ruang dialog intensif dengan serikat buruh. Kebijakan ini diharapkan menjadi jembatan untuk merumuskan solusi yang memenuhi kebutuhan para pekerja, khususnya buruh kontrak yang selama ini dianggap memiliki posisi tawar lebih lemah.

Di sisi lembaga legislatif, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menunjukkan respons proaktif terhadap tekanan publik yang termuat dalam 17+8. DPR, lewat keputusan rapat pimpinan bersama fraksi-fraksi, menyetujui enam poin penting sebagai jawaban atas tuntutan rakyat.

Salah satu langkah nyata adalah penghentian tunjangan perumahan bagi anggota DPR per 31 Agustus 2025. Dengan dihapuskannya fasilitas ini, gaji dan tunjangan anggota DPR kini diklaim sekitar Rp65,5 juta per bulan, setelah pengurangan tersebut berlangsung. Moratorium atas kunjungan kerja ke luar negeri juga diberlakukan, kecuali untuk undangan kenegaraan, sebuah langkah untuk menghemat anggaran dan menyesuaikan tuntutan transparansi publik.

Selain itu, DPR akan memangkas fasilitas-fasilitas anggota seperti biaya listrik, telepon, komunikasi, dan transportasi, sekaligus memperkuat komitmen transparansi dan partisipasi publik dalam segala proses legislatif dan pengambilan kebijakan. Dasco juga menyatakan bahwa komponen-komponen tunjangan dan hal-hal lain terkait fasilitas akan dilampirkan dan diumumkan demi keterbukaan kepada masyarakat.

Berdasarkan pengamatan terhadap situasi terkini, terdapat sejumlah perkembangan yang semakin menegaskan bahwa pemerintah benar-benar bergerak untuk memperkuat perlindungan hukum bagi rakyat. Salah satu contohnya adalah penyediaan stimulus dan perlindungan sosial bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta melalui PPh yang sepenuhnya ditanggung pemerintah, disertai penguatan program padat karya di berbagai sektor rentan, serta perluasan subsidi bagi kredit usaha rakyat yang semakin mudah diakses. Pemerintah juga terus menjaga stabilitas ekonomi makro dengan memastikan inflasi tetap terkendali dan nilai tukar rupiah berada dalam kondisi stabil sehingga terdapat ruang lebih luas bagi pelaksanaan program pengamanan sosial tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap keuangan negara.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Mekanisme pelaksanaan regulasi yang menjamin kepastian hukum bagi pekerja kontrak masih harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi eksploitasi atau sengketa buruh. Pelaksanaan moratorium fasilitas DPR dan penghapusan fasilitas-fasilitas anggota harus diikuti oleh audit dan laporan publik secara berkala agar tidak hanya menjadi janji sementara saja.

Di sisi lainnya, respons cepat DPR dan pemerintah terhadap tuntutan 17+8 juga memberikan contoh positif bahwa aspirasi publik bisa didengar dan dijawab oleh institusi negara secara nyata. Keputusan-keputusan seperti penghapusan tunjangan perumahan dan moratorium kunjungan kerja menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada angka dan peraturan, tetapi juga pada rasa keadilan yang dirasakan oleh rakyat.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan DPR saat ini mencerminkan komitmen perlindungan hukum yang nyata, bahwa perlindungan terhadap pekerja dan kepastian hukum bukanlah slogan semata, melainkan bagian dari kebijakan publik yang berarti. Bila pelaksanaan terus diperkuat, khususnya dalam dialog dengan serikat buruh, pengawasan terhadap fasilitas anggota DPR, dan pemberian jaminan sosial, maka harapan rakyat 17+8 akan terjawab lebih penuh.

Dengan demikian, respons pemerintah tidak hanya menjawab aspirasi 17+8, tetapi juga mempertegas bahwa di dalam situasi nasional yang penuh tantangan, pemerintah bertekad melindungi hak-hak warga, buruh, dan seluruh elemen masyarakat melalui komitmen hukum yang jelas dan tindakan nyata. Pemerintahan saat ini membuktikan bahwa tanggung jawab menjaga keadilan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Soliditas TNI dan Polri menjadi tameng utama dalam menghadapi upaya-upaya yang mencoba mengadu domba dan memecah belah bangsa. Kedua institusi keamanan tersebut menyatakan komitmennya untuk terus menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan, sinergi antara TNI dan Polri merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas negara.

“Kami bersama Polri akan selalu berada di garis terdepan untuk melindungi rakyat dan provokasi maupun upaya yang merusak kedamaian,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga mempertegas komitmen Polri turut menjaga soliditas bersama TNI di lapangan, sekaligus membangun koordinasi strategis.

“Soliditas ini bukan hanya jargon, melainkan komitmen nyata. Setiap ancaman terhadap stabilitas publik akan kami tangani bersama. Kami juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap informasi menyesatkan yang dapat memicu keresahan,” ungkapnya.

Di samping itu, TNI-Polri juga menjamin kebebasan berpendapat selama disampaikan dengan santun dan bijak. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tetap dijamin dan dihormati selama itu dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

“Yang menyampaikan pendapat itu saudara-saudara kita, adik-adik kita, bahkan anak-anak kita. Itu dijamin keamanannya,” ujar Ade.

Ia pun menyinggung soal penangkapan yang dilakukan saat aksi demi ricuh beberapa waktu lalu. Aparat tidak menyasar pendemo, melainkan para anarkis yang melanggar hukum.

“Yang kami tangkap, yang kami proses pidana bukan pendemo. Yang kami pidanakan adalah perusuh, perusak, pembakar, pengganggu ketertiban umum,” terangnya.

Lebih lanjut, kata dia, anggota di lapangan sudah melakukan langkap preemtif untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas. Ia pun mengingatkan masyarakat agar bijak dalam bermedia sosial dan menyampaikan aspirasi.

“Kami imbau agar kita semua bijak bermedsos. Aspirasi silakan disampaikan, itu hak warga negara, tapi mari kita jaga ketertiban bersama,” tegasnya.

Jakarta – Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN), Mario, mengatakan masyarakat tidak akan pernah goyah dalam memberikan dukungan kepada TNI dan Polri. Hal itu disampaikan dalam aksi damai yang digelar di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Menurutnya, aksi tersebut adalah bukti nyata bahwa rakyat tetap berdiri di belakang aparat negara, khususnya TNI dan Polri.

“Isu retaknya hubungan antar kedua institusi hanyalah propaganda murahan untuk melemahkan pertahanan bangsa. Kalau ada yang bilang TNI dan Polri bermusuhan, itu bohong besar. Hari ini kita buktikan, rakyat tetap bersama aparat negara,” ujar Mario.

Ia juga menilai, stabilitas nasional dan kedaulatan negara tidak akan pernah bisa terjaga tanpa soliditas di tubuh TNI-Polri. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang mencoba membenturkan kedua institusi tersebut.

“Jangan pernah beri ruang bagi pihak yang ingin melemahkan persatuan bangsa. Kami percaya TNI-Polri solid, komitmen kuat melindungi rakyat,” tegasnya.

Menurut Mario, aksi damai yang digelar bukan hanya sekadar unjuk rasa, melainkan juga pesan moral kepada seluruh pihak bahwa rakyat siap berdiri sejajar dengan aparat dalam menjaga persatuan nasional. Kehadiran ribuan peserta aksi damai yang menyuarakan dukungan ini disebutnya menjadi simbol persatuan antara rakyat dengan aparat negara.

“Sinergi aparat TNI-Polri dan rakyat itu benteng sejati bangsa. Kalau kita solid, provokasi apa pun akan tumbang,” lanjutnya.

ARPN menilai, dalam era demokrasi saat ini, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar, namun tidak boleh diekspresikan dengan cara-cara anarkis yang justru mengancam stabilitas negara. Karena itu, dukungan penuh kepada TNI-Polri sangat penting sebagai pilar yang memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga.

Mario menegaskan, rakyat bersama TNI dan Polri memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga keutuhan bangsa dari segala bentuk provokasi maupun ancaman.

“Hari ini kita tunjukkan, rakyat tidak bisa dipecah belah. Kita bersama TNI dan Polri memastikan demokrasi di negeri ini berjalan damai, tanpa anarkis,” pungkasnya.

Dengan pesan tersebut, ARPN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersatu padu, menjaga persatuan, dan menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

Aksi damai yang digelar ARPN tersebut berlangsung tertib tanpa adanya insiden anarkis. Kehadiran mereka juga mempertegas pesan bahwa demokrasi di Indonesia harus berjalan dalam koridor damai, tanpa kekerasan maupun perpecahan.

[w.R]

Oleh : Ikshan Yuana )*

Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi berlangsungnya pembangunan nasional. Tanpa rasa aman, segala upaya untuk menumbuhkan investasi, menciptakan lapangan kerja, maupun memperkuat kepercayaan publik terhadap negara akan terhambat. Di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap dibanjiri isu hoaks dan provokasi, peran TNI dan Polri kembali meneguhkan diri sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban serta meredam isu negatif yang berpotensi memecah belah bangsa.

Fenomena demonstrasi dan dinamika sosial dalam beberapa waktu terakhir membuktikan betapa cepatnya informasi yang menyesatkan mampu menyulut emosi publik. Aspirasi damai yang sejatinya ingin disampaikan masyarakat sering kali berubah menjadi kericuhan akibat adanya provokasi pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Dalam situasi seperti ini, kehadiran TNI dan Polri menjadi penentu. Keduanya tidak hanya hadir dengan pendekatan pengamanan, tetapi juga menjalankan strategi komunikasi yang lebih humanis agar masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai.

Sinergi TNI dan Polri dalam menjaga ruang publik kini semakin solid. Melalui operasi gabungan di berbagai daerah, keduanya memperlihatkan koordinasi yang efektif, mulai dari patroli bersama, penguatan dialog dengan tokoh masyarakat, hingga kesiapsiagaan menghadapi aksi massa. Langkah terukur ini bukan sekadar pengerahan kekuatan, melainkan juga upaya menumbuhkan rasa aman serta menutup ruang bagi provokasi. Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, menegaskan bahwa patroli skala besar yang dilakukan aparat adalah bentuk nyata perlindungan bagi masyarakat. Kolaborasi lintas instansi menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa ketertiban tetap terjaga.

Sejalan dengan itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam hasutan yang mengarah pada tindakan anarkis. Menurutnya, ada kelompok tertentu yang sengaja mendorong masyarakat untuk bertindak di luar batas hukum demi menciptakan kekacauan. Ia menekankan bahwa segala persoalan seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum dan musyawarah, bukan dengan kekerasan. Pernyataan ini menegaskan komitmen TNI untuk bersinergi penuh dengan Polri demi menjaga keamanan nasional, bukan hanya sebagai tugas formal, tetapi juga sebagai bagian dari menjaga martabat bangsa.

Sementara itu, upaya menekan isu negatif di ruang publik juga dilakukan melalui jalur digital. Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, menyebutkan bahwa hingga kini ratusan akun media sosial yang menyebarkan provokasi telah diblokir. Tim siber Polri bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menganalisis serta melacak jaringan penyebar konten provokatif. Patroli siber yang terus digencarkan menjadi bukti bahwa aparat tidak hanya fokus pada keamanan fisik, tetapi juga pada keamanan informasi yang kerap menjadi pintu masuk keresahan masyarakat.

Apresiasi terhadap peran TNI dan Polri juga datang dari berbagai kalangan. Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, menilai langkah aparat keamanan yang sigap dan terukur telah berhasil menjaga kondusivitas tanpa menimbulkan masalah baru. Ia juga menegaskan pentingnya peran pers dalam meningkatkan literasi publik, agar masyarakat tidak mudah terprovokasi informasi menyesatkan. Media, sebagai pilar keempat demokrasi, harus menjadi penyeimbang dengan menyajikan informasi yang akurat serta mendorong masyarakat lebih kritis terhadap isu yang beredar.

Dukungan serupa juga diberikan oleh Sjafrie Sjamsoeddin (saat menjabat Menko Polkam ad interim). Ia memastikan bahwa keamanan nasional tetap terkendali meskipun dinamika politik dan sosial sedang berlangsung. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus agar koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat. Revitalisasi organisasi di bawah koordinasi Kemenko Polkam menjadi langkah awal untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif sekaligus merespons potensi ancaman dengan cepat.

Kesolidan TNI dan Polri tentu tidak akan optimal tanpa dukungan masyarakat. Di sinilah pentingnya peran tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin lokal dalam meredam gejolak di lingkungannya masing-masing. Dengan komunikasi yang baik antara aparat, tokoh masyarakat, dan warga, potensi kericuhan bisa diredam sebelum meluas. Masyarakat pun memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi serta melaporkan setiap indikasi gangguan keamanan di sekitarnya.

Budaya gotong royong yang melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia seharusnya menjadi benteng menghadapi upaya adu domba. Di era digital, gotong royong tidak hanya diwujudkan melalui kerja nyata di lapangan, tetapi juga melalui kesadaran kolektif menjaga ekosistem informasi yang sehat. Masyarakat perlu memahami bahwa satu unggahan hoaks bisa memicu perpecahan, sementara satu sikap bijak dalam memverifikasi informasi dapat menjaga kedamaian bersama.

Ke depan, tantangan menjaga stabilitas keamanan tentu semakin kompleks. Perkembangan teknologi, globalisasi, hingga dinamika politik domestik membawa potensi gesekan sosial yang tidak bisa dihindari. Namun dengan sinergi TNI-Polri, peran aktif media, dan kesadaran masyarakat, Indonesia memiliki modal besar untuk menghadapi tantangan tersebut. Stabilitas yang terjaga akan menjadi jalan bagi hadirnya investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, upaya meredam isu negatif di ruang publik tidak boleh berhenti pada reaksi sesaat. Diperlukan strategi jangka panjang yang melibatkan seluruh komponen bangsa. TNI dan Polri akan terus menjadi benteng pertahanan, pers akan mengedukasi publik, sementara masyarakat harus menjadi garda pertama dalam menjaga kedamaian di lingkungannya. Jika sinergi ini terus dijaga, maka cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 akan semakin dekat dengan kenyataan.
)* Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh : Lita Razak )*

Gelombang demonstrasi yang sempat memanas di sejumlah daerah dan berujung pada tindakan anarkis menimbulkan perhatian serius dari negara. TNI dan Polri menegaskan komitmen penuh untuk menjaga keamanan nasional, sekaligus memastikan proses demokrasi tetap berjalan dalam koridor hukum tanpa mengorbankan ketertiban umum.

Upaya kolaboratif telah digencarkan melalui patroli gabungan berskala besar serta sosialisasi kepada masyarakat, agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi menyesatkan. Keterlibatan dua institusi pertahanan dan keamanan ini dianggap sebagai bukti nyata hadirnya negara untuk memberikan rasa aman.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Dalam konferensi pers di Markas Besar TNI, disampaikan bahwa kehadiran aparat keamanan di tengah masyarakat merupakan langkah nyata, bukan sekadar simbolik. TNI dan Polri disebutkan berkonsentrasi penuh menjalankan perintah Presiden untuk memastikan stabilitas nasional pascaaksi anarkis. Telah ditegaskan juga bahwa pemulihan keamanan menjadi prioritas utama. Kehadiran TNI dan Polri di lapangan dijalankan sebagai bukti negara tidak tinggal diam atas keresahan masyarakat.

Polri memastikan bahwa penanganan situasi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui strategi menyeluruh yang meliputi langkah preventif, preemtif, persuasif, hingga penindakan hukum yang terukur. Penindakan terhadap pelaku anarkis dinyatakan akan diproses secara transparan sesuai aturan yang berlaku demi menjaga rasa adil di tengah masyarakat.

Dalam keterangannya, masyarakat juga telah diimbau agar bijak menyikapi arus informasi, khususnya yang beredar melalui media sosial dan pesan berantai. Trunoyudo mengingatkan agar publik mengedepankan klarifikasi sebelum mempercayai kabar yang berpotensi memicu keresahan. Aspirasi hendaknya disampaikan sesuai koridor hukum, bukan melalui ajakan yang menjerumuskan pada anarkisme.

Instruksi penguatan operasi keamanan juga telah dipertegas oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Menurutnya, atas arahan Kapolri Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo, patroli gabungan TNI-Polri digelar hingga ke tingkat RT/RW. Hal ini dilakukan untuk memastikan rasa aman bagi masyarakat, sekaligus mencegah potensi kerusuhan maupun penjarahan. Tidak ada ruang bagi anarkisme maupun vandalisme. Kehadiran aparat di lapangan dijalankan untuk melindungi setiap jiwa, harta benda, serta fasilitas publik.

Peringatan juga diberikan kepada masyarakat agar tidak termakan hasutan ataupun hoaks yang dapat memecah belah persatuan. Ditegaskannya, aparat telah disiagakan dengan tetap mengedepankan profesionalitas, prosedur hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Polri juga menegaskan keterbukaan terhadap kritik konstruktif dari masyarakat. Kritik yang bersifat membangun dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi agar semakin modern dan humanis.

Namun, masyarakat diminta bersama-sama menjaga kondusivitas dengan menyalurkan aspirasi secara damai. Kolaborasi aparat dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, agama, dan pemuda merupakan kunci terciptanya situasi yang kondusif. Masyarakat diposisikan sebagai mata dan telinga aparat di lapangan.

Di tengah dinamika demokrasi, partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan. Pemerintah melalui aparat keamanan optimistis bahwa dengan sinergi TNI-Polri serta masyarakat, situasi dapat segera kembali stabil. Kehadiran aparat ditegaskan bukan untuk membatasi ruang demokrasi, melainkan melindungi rakyat dari potensi provokasi maupun ancaman.

Keterlibatan tokoh agama, pemuda, dan organisasi masyarakat dalam menjaga ketertiban juga disebut sebagai modal penting dalam memperkuat fondasi demokrasi. Semangat kebersamaan tersebut diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik bahwa penyampaian aspirasi tetap dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan ketenangan sosial.

Sejumlah pengamat menilai bahwa langkah kolaboratif TNI-Polri dan masyarakat menjadi refleksi nyata bahwa demokrasi Indonesia telah berproses menuju kedewasaan. Hak menyampaikan pendapat dijamin konstitusi, namun penyampaian aspirasi yang berujung anarkisme tidak dapat dibenarkan.

Dalam konteks ini, demokrasi disebut bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tanggung jawab bersama menjaga persatuan dan keselamatan publik. Oleh karena itu, penguatan komunikasi antara aparat dan masyarakat menjadi salah satu aspek penting yang terus didorong pemerintah.

Dengan sinergi yang telah terjalin, pemerintah optimistis bahwa stabilitas nasional dapat terjaga. Aparat keamanan menyatakan tujuan utama adalah memastikan kedamaian, melindungi seluruh rakyat, dan menjaga proses demokrasi berjalan tanpa gangguan.

Masyarakat diimbau agar tetap kritis namun rasional dalam menyuarakan aspirasi. Jalur hukum dan mekanisme konstitusional ditegaskan sebagai ruang yang sah untuk menyampaikan pendapat. “Telah ditekankan bahwa demokrasi Indonesia dibangun melalui partisipasi damai, bukan melalui ajakan anarkis yang justru merugikan rakyat,” disampaikan aparat keamanan.

Sinergi TNI-Polri dan masyarakat kini dipandang sebagai benteng terakhir dalam merawat persatuan bangsa. Kehadiran negara di tengah keresahan publik diyakini mampu meneguhkan kembali keyakinan bahwa demokrasi Indonesia dapat diwujudkan tanpa anarkisme.

)* Penulis adalah seorang pengamat sosial

Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan dan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menimbulkan risiko keracunan pangan. Berbagai insiden keracunan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu mendorong pemerintah memperkuat pengawasan ketat pada setiap tahap rantai produksi dan distribusi makanan dalam program MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama erat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjamin bahwa makanan yang disajikan di bawah program MBG memenuhi standar keamanan pangan nasional.

“Pengawasan keamanan pangan di program MBG sudah menjadi prioritas utama kami. BGN bersama BPOM telah menerapkan pengawasan berlapis mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi agar kualitas makanan tetap terjaga dan tidak menimbulkan risiko kesehatan seperti keracunan,” ujar Dadan

Kasus-kasus keracunan yang terjadi sebelumnya menjadi perhatian serius pemerintah. Salah satu contoh, BPOM berhasil menggagalkan distribusi sayuran basi yang sempat hampir masuk ke jalur distribusi MBG berkat pemeriksaan rutin dan pengujian ketat. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa pengawasan secara menyeluruh dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami rutin melakukan sampling dan pengujian produk pangan yang masuk dalam program MBG. Sistem pengawasan ini kami perkuat terutama saat terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait keracunan pangan,” ungkap Taruna.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penguatan tata kelola melalui pelatihan bagi pelaku rantai pasok, pembaruan standar operasional prosedur (SOP), dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Upaya ini bertujuan memastikan setiap titik dalam rantai produksi makanan MBG berada dalam pengawasan ketat dan memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan.

Untuk mendukung keberlangsungan dan kualitas MBG, pemerintah juga memperkuat kemandirian produksi susu dalam negeri yang menjadi salah satu komponen utama program tersebut. Baru-baru ini, sebanyak 1.573 ekor sapi perah bunting tiba dari Australia dalam dua hari di akhir Juni 2025. Langkah ini dilakukan agar pasokan susu segar yang dibutuhkan untuk MBG dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menjelaskan bahwa impor sapi perah ini bagian dari strategi untuk meningkatkan populasi sapi perah di dalam negeri.

“Dengan penambahan sapi perah dari Australia, kami berharap produktivitas susu lokal dapat meningkat sehingga mendukung ketahanan pangan dan keberhasilan program MBG,” ujar Agung.

Selain sapi perah dari Australia, pemerintah juga membuka peluang impor sapi hidup dari Brasil. Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat M Panggabean, mengatakan Brasil merupakan mitra potensial untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sapi hidup demi keberlangsungan program MBG.

“Brasil memiliki populasi sapi yang besar dan berkualitas, sehingga kami melihat peluang untuk kerja sama dalam mendatangkan sapi hidup ke Indonesia guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat melalui MBG,” kata Sahat.

Melalui kolaborasi intensif antar lembaga terkait dan penguatan sistem pengawasan, pemerintah bertekad menjadikan MBG sebagai program andalan yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, tetapi juga aman dan bebas dari risiko keracunan.