Arsip Tahunan: 2025

Oleh: Fakhri Muhamad )*

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam pembangunan sumber daya manusia melalui program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu prioritas utama yang digagas sebagai upaya memberikan akses pendidikan yang layak dan merata, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan mengedepankan pemerataan kesempatan belajar, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul yang siap membawa Indonesia menuju kemajuan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa Sekolah Rakyat hadir untuk memberikan pengalaman pendidikan yang baik, dari jenjang dasar hingga menengah. Program ini tidak hanya membangun fasilitas fisik, tetapi juga menitikberatkan pada kualitas tenaga pendidik. Guru dipandang sebagai ujung tombak yang menentukan keberhasilan pendidikan, karena dari mereka lahir generasi yang cerdas, tangguh, dan berkarakter.

Menurut Menko AHY, pendidikan merupakan kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan. Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga sederhana memiliki peluang yang sama dengan anak-anak lain untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Lebih dari itu, sekolah ini membuka ruang bagi mereka untuk bermimpi besar, memperbaiki taraf hidup, dan berkontribusi bagi bangsa. Negara melalui program ini hadir sebagai fasilitator yang menjembatani mimpi generasi penerus menjadi kenyataan.

Pemerintah menyiapkan langkah nyata untuk mewujudkan program ini. Di Kota Bengkulu, telah disediakan lahan permanen seluas tujuh hektare yang hanya berjarak dua kilometer dari lokasi sekolah rintisan. Pembangunan tahap awal ditargetkan dimulai tahun depan. Selain itu, rintisan Sekolah Rakyat juga dibangun di Kabupaten Kaur dan akan diperluas ke empat lokasi lain. Strategi ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam mengeksekusi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Apresiasi atas perhatian pemerintah pusat datang dari daerah. Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, mengatakan rasa terima kasih atas pembangunan sekolah baru tersebut. Menurutnya, kehadiran Menko AHY di Bengkulu menjadi bukti nyata bahwa pemerintah mendengar kebutuhan masyarakat. Dengan adanya dua sekolah rintisan tahun ini dan pembangunan gedung permanen tahun depan, masyarakat Bengkulu optimistis anak-anak mereka akan memperoleh pendidikan yang lebih baik dan setara dengan daerah lain.

Program Sekolah Rakyat tidak hanya dimaksudkan sebagai solusi pendidikan di daerah tertentu, melainkan juga sebagai strategi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Selama ini, akses pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Dengan membangun sekolah di lokasi-lokasi prioritas, pemerintah berharap kesenjangan pendidikan dapat dikurangi. Sekolah Rakyat dihadirkan sebagai jawaban untuk memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal dalam memperoleh kesempatan belajar.

Dampak jangka panjang program ini diyakini akan signifikan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi muda yang cerdas dan berdaya saing. Tenaga kerja yang lahir dari sistem pendidikan berkualitas akan lebih produktif dan inovatif, sehingga mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, Sekolah Rakyat bukan hanya berperan sebagai program pendidikan, melainkan juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam menghadapi era globalisasi, kebutuhan akan SDM unggul semakin mendesak. Negara-negara maju menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama untuk mengembangkan inovasi dan teknologi. Indonesia pun bergerak ke arah yang sama. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menyiapkan generasi yang mampu bersaing di tingkat internasional. Investasi terbesar yang dilakukan bangsa adalah investasi pada manusia, dan Sekolah Rakyat merupakan langkah nyata dalam mewujudkan visi tersebut.

Selain mencetak generasi cerdas, sekolah ini juga menjadi wadah pembentukan karakter. Anak-anak tidak hanya dibekali ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai penting seperti disiplin, kerja keras, dan kepedulian sosial. Karakter yang kuat akan melahirkan generasi yang tidak hanya berprestasi secara akademis, tetapi juga berintegritas dan siap menjadi pemimpin di masa depan.

Keberhasilan program ini tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah pusat, daerah, masyarakat, hingga sektor swasta diharapkan berkolaborasi untuk memastikan Sekolah Rakyat berjalan dengan baik. Dukungan bersama akan mempercepat terwujudnya cita-cita mencetak generasi emas Indonesia yang mampu membawa bangsa menuju masa depan lebih cerah.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Bengkulu dan daerah lain merupakan awal dari langkah besar pemerintah dalam membangun peradaban bangsa melalui pendidikan. Dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat, pemerintah meyakini bahwa investasi di bidang pendidikan akan membuahkan hasil besar dalam jangka panjang. Generasi muda yang terdidik dengan baik akan menjadi aset bangsa yang tak ternilai, mengawal Indonesia menuju kejayaan di masa mendatang.

Melalui Sekolah Rakyat, negara hadir tidak hanya sebagai penyedia fasilitas, melainkan juga sebagai penggerak perubahan. Program ini menjadi simbol optimisme baru yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan. Dengan dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa, Sekolah Rakyat diyakini akan menjadi fondasi penting dalam membangun investasi SDM, yang pada akhirnya menentukan masa depan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan bermartabat..

)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Bengkulu

Oleh: Yandi Arya Adinegara )*

Seiring dengan perkembangan zaman, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan adalah kesenjangan akses terhadap teknologi. Hal ini menjadi masalah signifikan bagi daerah-daerah terpencil dan kelompok masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. Namun, melalui program Sekolah Rakyat, yang saat ini tengah digalakkan oleh pemerintah, ada angin segar bagi masa depan pendidikan di Indonesia, terutama dalam hal pemerataan akses teknologi.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa teknologi dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali mereka yang berada di daerah pelosok atau kelompok ekonomi menengah ke bawah yang disampaikan pada saat kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Marguna, Jakarta. Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas pendidikan yang layak, tetapi juga pada pemerataan digitalisasi pendidikan melalui penggunaan teknologi canggih.

Pemerintah berencana untuk menambah jumlah Sekolah Rakyat menjadi 165 unit pada akhir September 2025 dan terus memperluas program ini dengan target mencapai 500 sekolah pada tahun-tahun mendatang. Program ini sangat berfokus pada anak-anak yang sebelumnya terpaksa putus sekolah akibat masalah ekonomi, dan mereka diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dalam lingkungan yang mendukung dan memotivasi mereka. Di sinilah peran teknologi menjadi sangat penting, sebagai alat untuk memastikan setiap anak, dari Sabang hingga Merauke, mendapatkan pendidikan yang setara.

Pentingnya teknologi dalam dunia pendidikan, terutama dalam konteks Sekolah Rakyat, bukan hanya sekadar menyediakan akses ke materi pelajaran, tetapi juga untuk menjembatani kesenjangan kualitas pengajaran. Tahun ini, pemerintah sudah mulai mendistribusikan smart digital screens ke sekolah-sekolah, dengan target 100.000 unit pada akhir tahun. Teknologi ini memungkinkan siswa untuk belajar melalui media interaktif, seperti animasi dan konten digital lainnya, serta mengakses materi pembelajaran dari rumah jika mereka tidak bisa hadir di sekolah. Dengan adanya layar pintar ini, anak-anak di daerah yang kekurangan guru dapat belajar dari para pengajar terbaik, yang akan mengajar secara daring.

Smart TV yang digunakan di Sekolah Rakyat memiliki fitur interaktif dan kamera, memungkinkan pengawasan langsung terhadap proses belajar mengajar. Dengan teknologi ini, siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja, bahkan melalui ponsel. Hal ini tentu menjadi sebuah langkah besar dalam memastikan bahwa digitalisasi pendidikan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi merata ke seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa pentingnya pemerataan distribusi perangkat digital untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama. Program ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan perangkat keras seperti laptop dan TV digital, tetapi juga menjamin bahwa distribusi ini mencakup wilayah-wilayah paling terpencil di Indonesia. Pemerataan distribusi laptop menjadi prioritas agar tidak ada anak yang tertinggal dari perkembangan zaman. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap anak, dari tingkat SD hingga SMA, mendapatkan fasilitas teknologi yang setara, mendukung pembelajaran jarak jauh, dan memberikan akses pendidikan yang layak.

Selain itu, dalam konteks lebih luas, Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan untuk memberikan pendidikan, tetapi juga membangun karakter dan keterampilan vokasi. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang tangguh, kreatif, dan siap bersaing dalam dunia global. Sekolah Rakyat adalah simbol hadirnya negara dalam memberikan kesempatan yang adil bagi setiap anak bangsa tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi.

Tentu saja, pengembangan Sekolah Rakyat tidak hanya berhenti pada aspek digitalisasi dan pemerataan fasilitas. Pemerintah juga terus memperhatikan kualitas tenaga pendidik. Para guru yang mengajar di Sekolah Rakyat dipilih dari para profesional yang telah bersertifikat dan memenuhi standar seleksi yang ketat. Selain itu, pelatihan intensif berbasis teknologi juga dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri, program Sekolah Rakyat merupakan sebuah terobosan yang signifikan dalam menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Dengan adanya integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar, diharapkan kesenjangan pendidikan yang selama ini terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat berkurang secara signifikan. Tidak hanya itu, dengan mendistribusikan teknologi ini ke setiap penjuru negeri, pemerintah juga membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengejar cita-cita mereka, sehingga mereka bisa keluar dari kemiskinan dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Program Sekolah Rakyat ini bukan sekadar wacana, tetapi merupakan sebuah upaya nyata yang terus dijalankan setiap tahun. Pemerintah terus berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dengan memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia. Dengan digitalisasi sebagai kunci, pemerataan pendidikan yang berkualitas kini bukanlah sekadar impian, tetapi sudah menjadi kenyataan yang semakin terwujud.

Pemerataan digitalisasi Sekolah Rakyat adalah langkah penting untuk memastikan masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sebagai negara yang besar dan memiliki beragam tantangan, kehadiran teknologi dalam pendidikan adalah jawaban yang tepat untuk membuka kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa, dari ujung timur hingga barat Indonesia. Ini adalah investasi untuk masa depan yang akan membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih merata dan inklusif.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia, khususnya mereka dari keluarga kurang mampu. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada ribuan guru dan kepala Sekolah Rakyat di Jakarta. “Saya terima kasih kepada tim lintas kementerian yang berhasil merencanakan, mendirikan, dan mengoperasikan Sekolah Rakyat sampai hari ini. 100 sekolah, terus terang saja ini di luar harapan saya,” tutur Presiden Prabowo.

Presiden kemudian menyampaikan bahwa penyediaan asrama dan fasilitas lengkap menjadi upaya konkret pemerintah agar siswa dapat belajar dengan nyaman dan optimal. “Setiap anak Indonesia berhak belajar dengan nyaman dan berkualitas. Penyediaan asrama serta fasilitas lengkap adalah wujud nyata pemerintah dalam mewujudkan cita-cita tersebut,” tegasnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa pembangunan asrama dilengkapi ruang olahraga, perpustakaan, laboratorium sains, dan akses teknologi digital. “Per hari ini sudah 100 titik, nanti September juga ada tambahan 60 titik-an. Jadi secara keseluruhan ada 16 ribu siswa Sekolah Rakyat yang mulai pembelajaran di tahun 2025 sampai 2026,” jelas Gus Ipul.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa pengawasan ketat terhadap asrama dan kegiatan belajar menjadi bagian sistem pelaksanaannya. “Jika ditemukan indikasi pelanggaran, para wali asrama dan wali asuh harus segera melapor agar penanganan dapat dilakukan dengan tepat,” tandasnya.

Menteri Sosial kembali menyoroti aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta didik. “Seluruh siswa akan mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara berkala, konsumsi makanan bergizi tiga kali sehari, serta seragam lengkap dan perlengkapan belajar,” ungkap Gus Ipul.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Sadimin, S.Pd, M.Eng menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi untuk kelancaran operasional program Sekolah Rakyat. “Kami telah menyiapkan mekanisme koordinasi dengan sekolah-sekolah lokal guna memastikan distribusi siswa ke asrama berjalan efektif dan tepat sasaran,” paparnya

Dr. Sadimin menegaskan tujuan besar program ini bagi masyarakat. “Sekolah Rakyat bukan hanya memberikan kesempatan belajar yang setara, tetapi juga membangun generasi baru yang siap menghadapi masa depan dengan bekal pendidikan terbaik,” tutupnya.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pada Oktober 2025 mendatang, sebanyak 165 Sekolah Rakyat ditargetkan siap beroperasi untuk melayani anak-anak bangsa, terutama dari keluarga sederhana.

“Saya dapat laporan akhir September, dua minggu, tiga minggu lagi akan jadi 165 sekolah rakyat. Dan insya Allah Oktober saya diminta meresmikan,” ujar Presiden Prabowo saat mengunjungi Sekolah Rakyat Margaguna

Prabowo menegaskan, program ini tidak hanya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di desil 1, tetapi juga dapat diakses oleh kelompok masyarakat desil 2 hingga 5. Menurutnya, Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang pendidikan yang inklusif, memberikan kesempatan bagi anak-anak yang sempat putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan dengan fasilitas yang memadai.

“Alhamdulillah sekolah rakyat, anak-anak yang putus sekolah dan yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar. Supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan terbaik,” tegas Presiden.

Selain menambah jumlah unit sekolah baru, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Prabowo mengungkapkan salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan teknologi smart digital screen yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh berlangsung secara efektif.

“Tiap mata pelajaran akan siaran dari studio jarak jauh. Guru bisa bantu semua kelas di seluruh Indonesia. Jadi itu tadi teknologi yang kita gunakan,” jelasnya.

Sejalan dengan arahan Presiden, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan. Dalam kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SMA) 6 di Kota Bengkulu, AHY menyampaikan pentingnya memberikan kesempatan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Bagaimana kita bisa memberikan kesempatan bagi seluruh anak bangsa, apalagi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat adalah salah satu jawaban agar anak-anak kita bisa punya pendidikan,” kata AHY.

Pemerintah optimis bahwa dengan penambahan unit sekolah setiap tahun serta peningkatan kualitas tenaga pendidik, Sekolah Rakyat akan menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan dan mempersiapkan generasi masa depan Indonesia yang lebih tangguh.

Post navigation

Oleh: Adrian Pratama )*

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menempati posisi penting dalam agenda politik nasional setelah gelombang demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025. Salah satu poin utama dari tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat adalah percepatan pembahasan RUU yang sejak 2009 belum pernah benar-benar diselesaikan. Situasi ini memberi tekanan sekaligus momentum baru bagi pemerintah dan DPR untuk menunjukkan keseriusan dalam menegakkan komitmen pemberantasan korupsi.

Pemerintah tidak menunda kesempatan untuk merespons aspirasi rakyat. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar DPR segera membahas RUU tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa pemerintah sepenuhnya siap untuk memasuki proses pembahasan kapan saja. Ia menjelaskan bahwa begitu draf sudah diserahkan DPR kepada Presiden, kepala negara akan segera menunjuk menteri terkait untuk mewakili pemerintah. Penegasan ini memperlihatkan bahwa eksekutif tidak ingin ada kesan menunda ataupun ragu.

Yusril juga mengingatkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset sejatinya sudah diajukan sejak masa pemerintahan sebelumnya. Kala itu, pemerintah telah menunjuk beberapa menteri untuk mewakili dalam pembahasan, namun perjalanan panjang membuat prosesnya belum sampai pada tahap final. Kini, dengan arahan langsung Presiden Prabowo, ia menekankan bahwa pemerintah menaruh perhatian serius agar regulasi ini benar-benar rampung dalam waktu yang tidak lama lagi. Ia bahkan menggarisbawahi harapan agar RUU ini dapat selesai pada tahun depan, sebagai bukti nyata bahwa janji pemerintah kepada rakyat benar-benar diwujudkan.

Sejalan dengan itu, Menteri Hukum Supratman, Andi Agtas, menegaskan bahwa situasi politik saat ini jauh lebih kondusif. Ia menyatakan bahwa pemerintah dan DPR kini sudah memiliki komitmen politik yang sama. Baginya, kesepahaman antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor utama yang akan mempercepat proses. Ia menekankan bahwa status RUU Perampasan Aset sebagai inisiatif DPR adalah keuntungan tersendiri. Dengan posisi tersebut, jalan pembahasan akan lebih lancar karena pemerintah sudah menyiapkan draf yang lengkap dan siap digunakan.

Supratman menambahkan bahwa percepatan pembahasan ini tidak harus menunggu terlalu lama, meskipun masih ada regulasi lain seperti RUU KUHAP yang juga berada dalam antrean pembahasan. Menurutnya, begitu pengambilan keputusan awal terkait RUU KUHAP selesai, RUU Perampasan Aset bisa segera masuk tahap finalisasi. Ia menggambarkan keyakinan bahwa target penyelesaian dalam periode 2025 adalah sesuatu yang realistis, asalkan seluruh pihak menjaga konsistensi komitmen politik yang sudah terbangun.

Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, meneguhkan pandangan tersebut. Ia menyampaikan bahwa RUU Perampasan Aset sudah resmi masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Dengan masuknya RUU ini dalam agenda prioritas, maka tidak ada lagi alasan untuk menunda pembahasan. Ia juga menekankan bahwa statusnya sebagai inisiatif DPR menghilangkan ruang perdebatan di tingkat pemerintah, sehingga pembahasan tinggal difokuskan pada substansi untuk segera menghasilkan undang-undang yang komprehensif.

Bob juga mengingatkan bahwa target penyelesaian RUU ini adalah tahun 2025. Ia menyampaikan keyakinan bahwa semua pihak, baik pemerintah maupun DPR, memiliki niat sama untuk memastikan regulasi ini tuntas. Meski begitu, ia menekankan pentingnya tetap melibatkan masyarakat dalam proses legislasi. Baginya, partisipasi publik yang bermakna akan memberi legitimasi yang lebih kuat sekaligus menjamin agar RUU ini benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

Dorongan masyarakat untuk segera mengesahkan RUU ini memang tidak bisa diabaikan. Gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu memperlihatkan betapa kuatnya aspirasi publik. Para demonstran menuntut agar pemerintah dan DPR membuktikan keseriusan memberantas korupsi dengan memberikan tenggat waktu satu tahun. Mereka menginginkan hadirnya instrumen hukum yang lebih efektif, sehingga aset hasil tindak pidana bisa disita tanpa harus melewati proses pidana yang panjang dan berbelit.

Tuntutan itu sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menghadirkan sistem hukum yang lebih kuat. Melalui regulasi ini, negara akan memiliki landasan legal yang jelas untuk melakukan perampasan aset, sekaligus mempersempit ruang gerak koruptor. Di sisi lain, dinamika pembahasan juga memperlihatkan adanya perhatian dari kalangan masyarakat sipil agar pelaksanaan regulasi ini tetap mengedepankan perlindungan hak warga negara. Pandangan tersebut memperlihatkan keseimbangan: ada tekad kuat memberantas korupsi, tetapi juga kesadaran pentingnya menjaga prinsip keadilan.

Konsistensi komitmen dari pemerintah, dukungan DPR, serta desakan masyarakat menunjukkan bahwa percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset bukan hanya agenda politik jangka pendek. Lebih dari itu, regulasi ini akan menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemerintah menempatkan RUU ini sebagai bagian dari janji besar untuk menuntaskan tuntutan 17+8, sekaligus sebagai upaya nyata membangun kepercayaan publik.

Dengan langkah yang kini diambil, optimisme publik tumbuh. Masuknya RUU ke dalam Prolegnas prioritas, arahan langsung Presiden kepada DPR, serta kesiapan teknis dari pemerintah, memberi sinyal kuat bahwa pembahasan tidak akan lagi berlarut-larut. Target penyelesaian pada 2025 menjadi simbol nyata bahwa janji pemerintah bukan sekadar wacana, melainkan sebuah komitmen sejarah untuk menjawab tuntutan rakyat dengan tindakan konkret.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Jakarta – Proyek Proyek Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela yang berada di Blok Masela, Maluku, kembali menjadi sorotan publik setelah pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan proyek strategis nasional ini sebagai salah satu motor penggerak ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan investasi besar yang digelontorkan, proyek Masela diproyeksikan mampu memperkuat langkah Indonesia menuju swasembada energi sekaligus membuka ribuan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

INPEX CORPORATION (INPEX), melalui anak usahanya INPEX Masela, Ltd. (INPEX Masela) sebagai operator bersama para mitra Joint Venture, yaitu PT Pertamina Hulu Energi Masela (PHE Masela) dan PETRONAS Masela Sdn. Bhd. (PETRONAS Masela), resmi memulai tahap Front-End Engineering and Design (FEED) untuk Proyek LNG Abadi, Blok Masela di Indonesia.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengatakan bahwa tahap FEED merupakan momen penting bagi pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela. Proyek ini bukan sekadar proyek migas biasa, melainkan salah satu pilar utama ketahanan energi nasional dan motor penggerak pembangunan nasional maupun daerah.

“Pemerintah menaruh harapan besar agar proyek ini berjalan sesuai jadwal dan memberi manfaat maksimal bagi bangsa. Hal ini sejalan dengan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu mewujudkan swasembada energi,” ujar Yuliot.

Yuliot juga menekankan pentingnya percepatan perizinan dan fleksibilitas dalam pengadaan untuk mendukung kelancaran tahap FEED dan Engineering, Procurement, and Construction (EPC).

Tahap FEED ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Proyek Abadi LNG menuju realisasi, yang diharapkan mampu mendukung target Indonesia mencapai swasembada energi sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan proyek strategis nasional ini berjalan tepat waktu, mengingat signifikansinya terhadap ketahanan energi dan pembangunan daerah.

Sementara itu, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto mengatakan bahwa Proyek Abadi Masela menempati posisi strategis di antara proyek migas yang saat ini dikembangkan di Indonesia.

Menurut Djoko, cadangan gas di Lapangan Abadi mencapai 18,54 triliun kaki kubik (TCF), dengan potensi kapasitas produksi mencapai 9,5 juta ton per tahun (MTPA) LNG, 150 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) gas pipa, serta sekitar 35.000 barel per hari (BOPD) kondensat.

“Dengan cadangan dan kapasitas sebesar ini, Proyek Abadi diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi lokomotif penggerak ekonomi nasional maupun daerah. Multiplier effect yang ditimbulkan akan sangat besar melalui pemanfaatan sumber daya lokal di kawasan proyek dan sekitarnya,” ujar Djoko.*

Oleh: Dewi Amara )*

Langkah pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Regulasi ini dipandang sebagai instrumen hukum penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, sekaligus memastikan negara memiliki landasan tegas dalam merampas aset hasil tindak pidana.

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menyatakan kesiapan lembaganya apabila pembahasan RUU tersebut dilimpahkan ke komisinya. Ia menegaskan, baik pimpinan maupun anggota sudah siap menjalankan tugas jika kepercayaan itu diberikan. Menurut Nasir, teknis pembahasan bisa diatur sesuai kebutuhan, apakah berjalan paralel dengan rancangan undang-undang lain atau diprioritaskan lebih dahulu. Yang terpenting, menurutnya, adalah kemauan politik untuk menjaga momentum agar aspirasi Presiden dan masyarakat bisa segera diwujudkan.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya keselarasan antara pemerintah dan DPR dalam menindaklanjuti aspirasi rakyat. Dukungan legislatif menjadi kunci agar draf RUU yang telah disiapkan pemerintah tidak kembali tertunda, sebagaimana yang terjadi pada periode sebelumnya. Dengan kesediaan DPR, peluang penyelesaian RUU Perampasan Aset pada tahun 2025 semakin terbuka lebar.

Dari sisi masyarakat sipil, dukungan datang dari kelompok pemuda. Ketua Umum Gerakan Milenial Indonesia Emas (GMIE) 2045, Ilham Abraham Mansyur, menilai RUU ini sebagai tonggak penting dalam reformasi hukum. Menurutnya, praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan pembangunan dan membebani generasi muda. Ia menegaskan, generasi milenial dan Z tidak ingin menjadi pewaris negara yang sarat dengan utang akibat praktik koruptif.

Ilham menambahkan, korupsi merupakan ancaman langsung bagi masa depan Indonesia, karena menghambat penciptaan lapangan kerja berkualitas dan menutup akses masyarakat terhadap kesejahteraan. Oleh sebab itu, GMIE 2045 memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, aturan tersebut perlu dibahas secara serius, pasal demi pasal, agar menghasilkan regulasi yang tidak hanya tegas kepada pelaku kejahatan, tetapi juga adil dan transparan.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kredibilitas proses hukum. Bagi generasi muda, keberadaan regulasi yang jelas akan menghadirkan optimisme bahwa negara benar-benar berkomitmen untuk membersihkan diri dari praktik korupsi. Dengan begitu, visi Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan bukan sekadar slogan, melainkan agenda nyata yang berakar pada tata kelola pemerintahan yang bersih.

Meski dukungan publik begitu kuat, kalangan akademisi menekankan perlunya kehati-hatian dalam merumuskan pasal-pasal di dalam RUU. Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Prof. Harris Arthur Hedar, menilai bahwa meski tujuan RUU ini sangat mulia, ada beberapa ketentuan yang berpotensi menimbulkan masalah bila tidak diperjelas. Ia menyoroti salah satunya pasal yang memungkinkan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana. Menurutnya, aturan ini berpotensi bergeser dari asas praduga tak bersalah yang menjadi prinsip fundamental hukum.

Harris juga menekankan perlunya kejelasan dalam pasal yang menyebut harta dapat dirampas bila tidak seimbang dengan penghasilan sah. Baginya, frasa “tidak seimbang” terlalu subjektif dan bisa berdampak pada masyarakat kecil yang lemah administrasi. Ia memberi contoh petani atau warga yang mewarisi tanah tanpa dokumen lengkap bisa terseret meski tidak melakukan tindak pidana.

Selain itu, ia mengkritisi pasal yang memungkinkan perampasan aset meski tersangka telah meninggal, melarikan diri, atau dibebaskan. Menurutnya, klausul ini berpotensi merugikan ahli waris maupun pihak ketiga yang beritikad baik. Harris mengingatkan bahwa semangat pemberantasan korupsi tidak boleh mengorbankan hak-hak warga negara yang tidak bersalah.

Kendati demikian, ia tetap menegaskan pentingnya RUU Perampasan Aset untuk memperkuat instrumen hukum negara. Menurutnya, yang diperlukan adalah keseimbangan antara ketegasan negara dalam memberantas korupsi dan perlindungan hak-hak masyarakat. Jika rumusan pasal-pasal dilakukan secara cermat, RUU ini akan menjadi terobosan besar dalam reformasi hukum di Indonesia.

Apresiasi publik terhadap percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak terlepas dari besarnya kerugian negara akibat praktik korupsi. Berdasarkan catatan lembaga antirasuah, dalam beberapa tahun terakhir nilai kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai ratusan triliun rupiah. Angka tersebut mencerminkan betapa seriusnya ancaman korupsi terhadap pembangunan nasional.

Karena itu, kehadiran undang-undang yang memungkinkan perampasan aset secara efektif diyakini dapat memperkuat langkah negara. Selama ini, proses hukum terhadap kasus korupsi sering kali terhambat karena pelaku menyembunyikan atau memindahkan kekayaan hasil kejahatan. Dengan regulasi baru, negara memiliki kewenangan lebih tegas untuk menelusuri, menyita, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana.

Pemerintah sendiri telah menunjukkan keseriusannya dengan memasukkan RUU Perampasan Aset dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Kesepakatan ini menunjukkan adanya tekad politik yang sama antara eksekutif dan legislatif. Komitmen ini diharapkan mampu menjawab tuntutan masyarakat yang selama ini mendesak adanya langkah nyata untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.

Percepatan RUU Perampasan Aset akan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya mendengar aspirasi rakyat, tetapi juga menindaklanjutinya dengan langkah konkret. Jika berhasil disahkan, regulasi ini akan menjadi pijakan kuat bagi Indonesia untuk menegakkan keadilan, melindungi kekayaan negara, dan memastikan masa depan yang lebih bersih bagi generasi mendatang.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah menegaskan kesiapannya untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai bagian dari komitmen memenuhi aspirasi publik, termasuk tuntutan 17+8.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemerintah telah merampungkan draf RUU tersebut dan membuka ruang bagi DPR untuk segera membahasnya.

“Dari sisi pemerintah, kami siap untuk membahas RUU ini kapan saja DPR menyerahkan RUU itu kepada Presiden Prabowo,” kata Yusril melalui keterangan resmi.

Yusril menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset sejatinya sudah diajukan sejak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 2023.

Saat itu, pemerintah menugaskan Mahfud MD dan Yasonna Laoly untuk mewakili dalam pembahasan. Namun, hingga kini pembahasan belum berjalan di DPR.

Karena itu, Presiden Prabowo meminta Ketua DPR Puan Maharani segera mengambil langkah agar RUU ini bisa segera masuk tahap pembahasan.

“Maka dari itu, saya harap semua pihak tidak perlu ragu. Begitu DPR siap, Presiden akan langsung menunjuk menteri yang akan mewakili pemerintah,” tegas Yusril.

Ia menambahkan, Menteri Hukum dan HAM Supratman, Andi Agtas, sudah menindaklanjuti dengan memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025–2026.

“Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang RUU ini sudah bisa diselesaikan,” ujarnya.

Supratman memastikan pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama untuk menuntaskan regulasi ini.

“Yang jelas komitmen politik di antara Bapak Presiden dan DPR sudah satu terkait dengan RUU perampasan aset,” ungkapnya.

Ia menilai pembahasan akan lebih cepat karena kini RUU tersebut menjadi usul inisiatif DPR. “Kalau DPR yang usulkan inisiasi pasti lebih cepat karena pemerintah kan sudah siap dan sudah draft-nya,” kata Supratman.

Menurutnya, pembahasan RUU ini juga tidak harus menunggu penyelesaian RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Kan RUU KUHAP sudah tinggal menunggu pengambilan keputusan, jadi pasti cepat lah,” tambahnya.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menargetkan RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan tahun 2025.

“Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan,” ujarnya.

Meski begitu, ia menegaskan pentingnya melibatkan publik dalam pembahasan melalui partisipasi bermakna.

Dengan langkah percepatan ini, pemerintah dan DPR berupaya menjawab aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi hukum dalam upaya pemberantasan korupsi dan pengelolaan aset negara.—

[edRW]

Jakarta – PT PLN (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemandirian energi nasional melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Bengkulu. Kehadiran PLTP ini tidak hanya menjadi langkah strategis menuju swasembada energi, tetapi juga membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, menyampaikan bahwa mandat pengembangan PLTP tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dalam dokumen tersebut, Pemerintah menargetkan kapasitas PLTP hingga 5,2 gigawatt (GW) di seluruh Indonesia.

“Potensi panas bumi Indonesia sangat besar dan tersebar di banyak wilayah. Kami akan mengoptimalkan pengembangan PLTP yang sudah dikaji agar kehadirannya memberi dampak nyata, baik bagi masyarakat di sekitar proyek maupun pelanggan PLN di seluruh Indonesia,” ujar Suroso.

Lebih lanjut, Suroso menjelaskan bahwa saat ini PLN tengah menyiapkan sejumlah proyek strategis panas bumi, termasuk dua proyek PLTP di Provinsi Bengkulu.

“Kedua proyek geothermal di Bengkulu menjadi bagian dari implementasi RUPTL 2025–2034 dan dirancang untuk memperkuat bauran energi baru terbarukan (EBT) sekaligus meningkatkan keandalan pasokan listrik,” jelas Suroso.

Ia menjabarkan, pengembangan PLTP Kepahiang 110 megawatt (MW) di Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong, kini memasuki tahap finalisasi pemilihan mitra strategis. Listrik yang dihasilkan nantinya akan disalurkan ke Gardu Induk (GI) Pekalongan di Kabupaten Kepahiang.

Sementara itu, Direktur Legal dan Manajemen Human Resource PLN, Yusuf Didi Setiarto, menekankan pentingnya prioritas alokasi sumber energi primer di Indonesia. Ia mengungkapkan harapan besar agar pemenuhan energi primer untuk sektor ketenagalistrikan ditempatkan pada urutan teratas.

“Apa harapannya? Kami tentu ingin menjadikan pemenuhan energi primer untuk ketenagalistrikan ini menjadi ranking pertama, ” jelas Yusuf.

Ia menambahkan, persoalan ini berkaitan erat dengan upaya swasembada energi yang juga digaungkan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo. Yusuf menyoroti tantangan ketersediaan sumber daya energi yang semakin menipis, sehingga memunculkan persaingan antar sektor.

“Kita tahu resources kita ini semakin menurun dan berebut kita saat ini mana yang didahulukan, apakah pupuk, listrik, industri atau apa, ” tuturnya.

PLN optimistis PLTP Bengkulu akan menjadi salah satu motor penggerak energi bersih di Sumatera, sekaligus contoh nyata bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan semua pihak, Bengkulu akan menjadi ikon swasembada energi berbasis energi baru terbarukan di Indonesia.

Jakarta – Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti tuntutan publik, termasuk poin 17+8, dengan mempercepat agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Regulasi ini dipandang penting untuk memperkuat tata kelola negara sekaligus menjawab aspirasi masyarakat yang menghendaki langkah tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekayaan negara.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sejalan dalam mendorong RUU tersebut.

“Komitmen politiknya sudah satu. Jadi, bersabar sedikit saja soal RUU Perampasan Aset,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.

Ia menjelaskan, karena inisiatif RUU kini berada di DPR, pembahasannya diyakini akan lebih cepat.

Pemerintah disebut sudah siap dengan naskah yang telah rampung.

“Kalau inisiasi dari DPR, justru lebih mudah. Pemerintah sudah siap,” kata Supratman.

Menkum juga memastikan tidak ada masalah jika RUU Perampasan Aset baru dibahas setelah penyelesaian RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Kan RUU KUHAP sudah tinggal menunggu pengambilan keputusan, jadi pasti cepat lah,” tuturnya.

Pemerintah sebelumnya menyetujui usulan DPR agar RUU Perampasan Aset dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

“Pemerintah setuju apa yang menjadi usul inisiatif DPR terkait tiga RUU tadi untuk masuk dalam evaluasi Prolegnas 2025,” kata Supratman di Kompleks Parlemen.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menyebut RUU Perampasan Aset kini resmi menjadi usul inisiatif DPR.

“Awalnya memang RUU ini ada dalam Prolegnas Jangka Menengah 2024–2029 usulan pemerintah, tetapi sekarang kita ambil alih untuk menjadi inisiatif DPR,” jelasnya.

Dukungan juga datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI.

Ketua Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan pihaknya siap mengawal pembahasan RUU tersebut, termasuk dalam kerangka memenuhi aspirasi publik.

“Kami mengapresiasi aspirasi yang disampaikan, dan Fraksi PAN berkomitmen untuk ikut mengawal isu-isu yang penting bagi masyarakat, khususnya terkait perlindungan perempuan dan generasi muda,” katanya.

Fraksi PAN sebelumnya menerima aspirasi dari sejumlah organisasi perempuan dan mahasiswa yang menekankan pentingnya penguatan keadilan di ruang publik.

Dalam pertemuan itu, pembahasan RUU Perampasan Aset juga disebut sebagai salah satu langkah nyata dalam mengakomodasi tuntutan 17+8. *

[edRW]