Arsip Tahunan: 2025

Oleh: Rivka Mayangsari )*

Stabilitas keamanan nasional merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Di tengah derasnya arus informasi di era digital, tantangan terbesar bukan hanya datang dari ancaman fisik, tetapi juga dari isu-isu negatif dan provokasi di ruang publik, khususnya media sosial. TNI dan Polri kembali menegaskan komitmen mereka untuk menjaga kondusifitas wilayah serta mengimbau masyarakat agar lebih bijak menyikapi setiap informasi yang beredar.

Komandan Kodim 0910 Malinau, Letkol Inf M. Syaiful Arif, menegaskan bahwa TNI akan selalu mendukung penuh langkah kepolisian dalam menjaga keamanan daerah. Ia menilai bahwa seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, pemuda hingga aparatur sipil negara, harus mengambil peran aktif dalam menyaring isu-isu yang berkembang, terutama di media sosial. Menurutnya, ruang digital kerap dijadikan sarana provokasi dan penyebaran hoaks yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Syaiful menekankan bahwa pesan kewaspadaan tersebut perlu disampaikan berulang kali di forum-forum masyarakat maupun instansi pemerintahan. Dengan demikian, tidak ada pihak yang mudah terprovokasi oleh isu yang sengaja dimainkan untuk menciptakan perpecahan. Ia menambahkan, jika masyarakat dapat bersikap bijak dan tidak mudah terpancing, maka stabilitas wilayah akan terus terjaga, sekaligus mendukung upaya pemerintah pusat dalam menjaga ketertiban nasional.

Dukungan terhadap langkah aparat keamanan juga datang dari berbagai kalangan, termasuk ulama. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Wakil Rais Aam PBNU, KH Anwar Iskandar, memberikan apresiasi tinggi atas langkah cepat kepolisian dan TNI dalam mengendalikan situasi pasca kericuhan di sejumlah kota pada akhir Agustus lalu. Ia menilai bahwa ketegasan aparat berhasil mencegah meluasnya konflik yang berpotensi mengganggu stabilitas bangsa.

Anwar juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan hak yang dijamin konstitusi, tetapi harus dilakukan secara damai dan tidak boleh merusak fasilitas publik maupun memicu kekerasan. Seruan ini menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, tanpa harus mengorbankan persatuan dan persaudaraan bangsa.

Soliditas TNI-Polri juga mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat sipil. Dukungan tersebut muncul seiring dengan kekhawatiran terhadap isu provokatif yang mencoba memecah belah kedua lembaga negara itu. Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN), Mario, menegaskan bahwa TNI dan Polri merupakan pilar utama negara. Ia menilai bahwa segala bentuk upaya untuk memecah belah keduanya adalah serangan langsung terhadap fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mario menambahkan bahwa rakyat harus bersatu untuk melawan provokasi semacam ini. Baginya, menjaga stabilitas negara bukan hanya tugas aparat, melainkan kewajiban bersama seluruh elemen bangsa. Ia menekankan bahwa upaya melemahkan TNI-Polri sama artinya dengan melemahkan bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, ARPN mengajak seluruh masyarakat agar tetap solid, menolak segala bentuk provokasi, dan mendukung penuh aparat keamanan dalam menjaga ketertiban.

Dalam konteks ini, pemerintah juga terus mendorong sinergi antara aparat keamanan, tokoh masyarakat, ulama, pemuda, hingga organisasi sipil. Langkah kolaboratif tersebut diyakini mampu mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang berusaha mengganggu stabilitas nasional. Sinergi ini tidak hanya diwujudkan melalui patroli gabungan, tetapi juga melalui edukasi publik tentang pentingnya literasi digital serta penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Selain menjaga keamanan, TNI dan Polri juga berkomitmen untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan rasa aman, sekaligus menegaskan bahwa negara selalu siap melindungi rakyatnya. Kehadiran aparat di ruang publik tidak hanya bersifat represif, tetapi juga persuasif, agar masyarakat merasa nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut.

Dengan komitmen kuat aparat keamanan, dukungan ulama, serta peran aktif masyarakat sipil, publik diimbau agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif yang beredar. Melalui sikap bijak dalam menerima informasi, menjaga kerukunan, serta mendukung soliditas TNI-Polri, Indonesia diyakini mampu melewati berbagai tantangan dengan tetap menjaga kondusifitas nasional.

Di tengah dinamika sosial politik yang penuh gejolak, persatuan bangsa menjadi kunci utama. TNI dan Polri tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan dan keamanan, tetapi juga simbol keutuhan bangsa. Dengan sinergi yang terjaga dan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi, stabilitas nasional akan tetap berdiri kokoh menghadapi setiap ancaman.

*Pemerhati sosial

Oleh : Ivan Hertanto )*

Demokrasi di Indonesia bukan hanya sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga fondasi kehidupan berbangsa yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam perjalanan panjang sejarah negeri ini, kita menyaksikan bagaimana demokrasi mengalami pasang surut, namun selalu menemukan jalan untuk tumbuh dan semakin matang. Di tengah dinamika politik dan sosial yang sering kali memanas, satu hal yang tak bisa dipisahkan adalah sinergi antara masyarakat dengan aparat keamanan, khususnya TNI dan Polri, dalam memastikan demokrasi tetap berjalan damai. Demokrasi tanpa keamanan hanya akan melahirkan kekacauan, sementara keamanan tanpa demokrasi akan menciptakan ketakutan. Karena itulah, kerja sama erat antara masyarakat dengan TNI-Polri menjadi kunci utama bagi terciptanya demokrasi yang sehat, beradab, dan bermartabat.

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga suasana kondusif bukan sekadar hadir di bilik suara saat pemilu atau pilkada, tetapi juga dengan menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah bangsa. Kesadaran ini kian terlihat dalam setiap momentum politik belakangan ini. Masyarakat semakin cerdas dalam memilah informasi, terutama di era digital ketika berita bohong dan ujaran kebencian mudah menyebar. TNI-Polri di sisi lain hadir dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya sebagai aparat penegak hukum dan penjaga kedaulatan, tetapi juga sebagai sahabat rakyat yang memberikan rasa aman. Kolaborasi ini menciptakan atmosfer bahwa demokrasi Indonesia adalah pesta rakyat yang menggembirakan, bukan ajang konflik yang menakutkan.

Koordinator Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) dan Komite Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI), Fikri mengatakan Sinergi TNI-Polri bersama masyarakat menjadi kunci menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Aksi demonstrasi diimbau berjalan damai, tertib, dan beretika agar demokrasi Indonesia tetap sehat tanpa terjerumus pada anarkisme maupun provokasi. Fikri menambahkan demokrasi akan semakin kokoh bila aspirasi disampaikan secara beradab. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto mampu menghadirkan solusi konkret demi stabilitas sosial.

TNI-Polri secara konsisten menegaskan sikap netralitasnya dalam setiap proses demokrasi. Netralitas ini penting agar masyarakat percaya bahwa suara mereka benar-benar dihargai dan dilindungi. Tidak ada intimidasi, tidak ada intervensi, yang ada justru pengamanan untuk memastikan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas. Kepercayaan publik terhadap TNI-Polri pun semakin meningkat karena mereka terbukti tidak berpihak, melainkan berdiri di tengah sebagai penjaga stabilitas. Keadaan ini semakin menegaskan bahwa demokrasi Indonesia semakin dewasa, dan aparat keamanan pun semakin memahami posisinya sebagai pengayom, bukan penguasa.

Selain menjaga keamanan di lapangan, TNI-Polri juga aktif melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat. Dialog terbuka, sosialisasi keamanan, hingga kegiatan bersama masyarakat di tingkat desa maupun kota menjadi strategi yang efektif. Hal ini membangun ikatan emosional antara rakyat dengan aparat keamanan, sehingga ketika ada potensi gangguan, masyarakat tidak ragu untuk bekerja sama memberikan informasi. Keterbukaan komunikasi inilah yang menciptakan rasa percaya, bahwa aparat tidak semata-mata hadir dengan kekuatan, melainkan dengan niat tulus menjaga harmoni bersama.

Sementara itu, Kabid Propam Polda Kalimantan Selatan (Kalsel), Kombes Pol Hery Purnomo menyatakan TNI-Polri solid menjaga situasi kondusif untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Menyikapi dinamika situasi nasional yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, Hery mengakui perlunya saling menjaga hubungan yang harmonis antar satu sama lain agar dapat mencegah potensi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Disisi lain, peran media juga sangat penting dalam mendukung narasi positif ini. Ketika media menyoroti sisi damai dari pelaksanaan demokrasi dan menampilkan citra sinergi TNI-Polri bersama masyarakat, maka pesan yang sampai ke publik adalah bahwa bangsa ini mampu menghadapi perbedaan dengan kepala dingin. Narasi damai harus lebih keras bergema dibanding narasi provokasi. Dalam hal ini, masyarakat menjadi filter utama, tidak memberikan ruang bagi berita palsu, dan lebih mengutamakan persatuan. Sinergi masyarakat, TNI-Polri, serta media menjadi pilar yang saling melengkapi demi menjaga demokrasi yang sehat.

Ke depan, tantangan demokrasi Indonesia akan semakin besar, terutama dengan perkembangan teknologi, geopolitik, dan dinamika sosial yang semakin kompleks. Namun, dengan pengalaman yang sudah dilalui, bangsa ini semakin siap untuk menjawab tantangan tersebut. TNI-Polri sebagai garda terdepan dalam keamanan, bersama masyarakat yang kian matang berdemokrasi, akan terus menjadi benteng kokoh yang memastikan proses politik berjalan lancar. Persatuan dan kedewasaan inilah yang menjadi modal utama bagi Indonesia untuk terus tumbuh sebagai negara demokratis yang disegani dunia.

Akhirnya, kita harus memahami bahwa demokrasi bukan tujuan akhir, melainkan sebuah proses yang harus terus dijaga, dipelihara, dan diperkuat. Dalam proses itu, masyarakat, TNI, dan Polri adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sinergi keduanya memastikan bahwa demokrasi di Indonesia bukan hanya hidup, tetapi juga berdenyut dengan damai, penuh kebersamaan, dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya. Dengan semangat persatuan, demokrasi Indonesia akan terus tumbuh menjadi teladan, bukan hanya di kawasan, tetapi juga di dunia internasional.

)* Penulis adalah pengamat pertahanan

Jakarta – Sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ditegaskan kembali sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Soliditas kedua institusi ini dipandang penting untuk mencegah potensi provokasi dari kelompok yang ingin memecah belah bangsa.

Kabid Propam Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Hery Purnomo, menekankan bahwa TNI-Polri di daerah selalu berkomitmen menjaga situasi kondusif.

“Tidak ada keraguan bagi seluruh personel TNI-Polri khususnya di Kalsel untuk terus menjaga hubungan solid dan kekompakan demi daerah yang kondusif,” kata Hery.

Ia menambahkan, keharmonisan hubungan antar aparat menjadi kunci agar potensi gesekan atau kesalahpahaman bisa diantisipasi sejak dini.

“Tentu hubungan yang harmonis dan sinergi TNI-Polri perlu diperkuat menyikapi adanya indikasi atau potensi yang dapat menimbulkan unsur provokasi memicu gangguan kamtibmas,” ujarnya.

Kehadiran TNI-Polri di lapangan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN), Mario, menegaskan bahwa masyarakat mendukung penuh aparat keamanan.

“Jangan pernah beri ruang bagi pihak yang ingin melemahkan persatuan bangsa. Kami percaya TNI-Polri solid, komitmen kuat melindungi rakyat,” kata Mario.

Menurut Mario, keberhasilan menjaga stabilitas tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada kesadaran warga untuk menolak provokasi.

“Sinergi aparat TNI-Polri dan rakyat itu benteng sejati bangsa. Kalau kita solid, provokasi apa pun akan tumbang,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) dan Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI) juga menolak keras aksi anarkis dalam demonstrasi. Koordinator ASRI-KNPRI, Fikri, menyebut kebebasan berpendapat harus ditempuh dengan tertib.

“Segala bentuk tindak anarkis, vandalisme, serta upaya membenturkan dan mengadu domba rakyat dengan aparat kepolisian dan TNI hanya akan merugikan rakyat, merusak citra perjuangan, dan mencederai semangat demokrasi,” ucapnya.

“Itu tindakan tercela dan biadab,” tambah Fikri.

Sementara itu, pengamat intelijen Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta, menegaskan intelijen sudah bekerja maksimal dalam memberikan informasi dini. Namun, derasnya provokasi di media sosial sering membuat situasi berkembang cepat di lapangan.

“Saya yakin intelijen sudah memberikan informasi terkait rencana unjuk rasa ini kepada usernya masing-masing,” tuturnya.

Dengan soliditas TNI-Polri serta dukungan masyarakat yang menolak anarkisme, stabilitas nasional diyakini tetap terjaga. Demokrasi pun dapat terus berkembang dalam suasana aman dan damai.

Jakarta – Sinergitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus dipertegas sebagai bukti hadirnya negara dalam menjaga rasa aman publik. Kolaborasi ini dinilai sebagai kunci stabilitas nasional, penopang demokrasi yang sehat, sekaligus penangkal provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menegaskan komitmen TNI dalam memperkuat langkah preventif. Ia menilai keterbukaan terhadap masukan masyarakat penting untuk menyempurnakan strategi pengamanan.

“Kita terbuka bagi masukan yang konstruktif untuk berbenah. Dengan begitu, kita bisa lebih cermat, antisipatif, dan siap dalam melaksanakan upaya pencegahan,” kata Brigjen Freddy.

Apresiasi juga datang dari Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar. Ia memuji profesionalisme Polri dalam meredam potensi konflik dan menjaga stabilitas nasional.
“Kami mengapresiasi langkah cepat dan terukur Polri dalam menjaga stabilitas nasional. Mengelola dinamika yang kompleks, institusi ini mampu menunjukkan dedikasi tinggi,” ujar Semar.

Menurutnya, loyalitas Polri terhadap pimpinan negara, termasuk Presiden Prabowo, tidak pernah diragukan.

“Dalam sejarah republik ini, Polri selalu setia kepada bangsa dan negara. Dukungan mereka terhadap Presiden Prabowo merupakan kelanjutan dari komitmen tersebut,” jelasnya.

Mardiansyah juga mengingatkan publik agar bijak menghadapi isu yang bernuansa provokasi. “Masyarakat perlu bijak dan waspada terhadap isu-isu yang bertujuan memecah belah. Soliditas bangsa adalah kunci kemajuan,” tegasnya.

Senada, Koordinator Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI), Fikri, menekankan pentingnya penyampaian aspirasi secara tertib.

“Segala bentuk tindak anarkis, vandalisme, serta upaya membenturkan rakyat dengan aparat kepolisian maupun TNI hanya akan merugikan masyarakat. Itu merusak citra perjuangan, mencederai semangat demokrasi, bahkan merupakan tindakan tercela dan biadab,” ujarnya.

Di sisi lain, Dosen Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta, menyebut aparat intelijen sudah bekerja maksimal. “Saya yakin intelijen sudah memberikan informasi terkait rencana unjuk rasa ini kepada usernya masing-masing,” tuturnya.

Dengan soliditas TNI-Polri yang kokoh dan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai, stabilitas nasional diyakini tetap terjaga, sementara demokrasi Indonesia terus berkembang tanpa terjebak provokasi destruktif.

Oleh: Galih Prakoso )*

Indonesia tengah menapaki jalur strategis menuju swasembada energi, yang diyakini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan sekaligus instrumen untuk menekan defisit anggaran akibat subsidi bahan bakar dan ketergantungan pada impor energi.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, jika Indonesia berhasil mencapai swasembada energi, negara diperkirakan dapat menghemat hingga USD 58 miliar atau setara Rp939,6 triliun per tahun. Angka tersebut mencerminkan pengurangan beban subsidi bahan bakar dan listrik, sekaligus berkurangnya biaya impor energi.

Presiden menilai pencapaian swasembada energi dapat diwujudkan dengan meningkatkan kapasitas produksi listrik hingga 100 gigawatt. Ia optimistis, dengan percepatan pembangunan dan fokus pada proyek strategis, Indonesia dapat mencapai target tersebut dalam waktu empat hingga lima tahun mendatang. Menurut Presiden, kemandirian energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan listrik murah, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pencipta lapangan kerja baru, dan peningkatan daya saing industri.

Penghematan yang dihasilkan dari swasembada energi memiliki efek luas pada sektor industri. Dengan berkurangnya biaya energi, perusahaan dapat menurunkan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas kapasitas investasi. Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan industri manufaktur, energi terbarukan, serta sektor jasa yang bergantung pada pasokan energi andal. Investasi yang meningkat juga mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan memperkuat daya beli masyarakat, sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi secara menyeluruh.

Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana, menegaskan bahwa swasembada energi harus menjadi misi utama setiap kebijakan energi nasional. Dewi menilai kemandirian energi merupakan jembatan strategis menuju visi Indonesia Emas 2045, di mana fondasi energi yang mandiri, adil, dan berdaulat menjadi syarat utama agar Indonesia bisa menjadi negara maju.

Menurutnya, ketergantungan yang terus-menerus pada impor energi berisiko melemahkan kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kerentanan fiskal. Oleh karena itu, swasembada energi dianggap sebagai langkah fundamental untuk kebangkitan ekonomi Indonesia.

Dewi juga mengapresiasi pendekatan ideologis yang diterapkan Kementerian ESDM dalam merumuskan kebijakan energi. Menteri Bahlil Lahadalia menempatkan energi tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai instrumen strategis dalam pembangunan negara.

Pendekatan ini menekankan perspektif konstitusi dan keadilan sosial, memastikan bahwa energi menjadi hak rakyat yang dijamin negara. Dengan perspektif tersebut, Dewi menilai pemerintah dapat memanfaatkan energi sebagai kekuatan strategis untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam praktiknya, pemerintah telah menunjukkan langkah nyata menuju swasembada energi. Menteri Bahlil menyampaikan bahwa realisasi lifting minyak pada kuartal pertama 2025 mencapai 580 ribu barel per hari atau 96 persen dari target APBN.

Lifting gas bahkan melampaui target, mencapai 120 persen dari rencana APBN sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketersediaan energi serta memaksimalkan potensi sumber daya alam domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

Swasembada energi juga diyakini mampu memperkuat sektor industri strategis. Dengan pasokan energi yang stabil dan biaya yang lebih efisien, sektor manufaktur dapat meningkatkan kapasitas produksi, perusahaan energi terbarukan dapat memperluas proyeknya, dan industri transportasi dapat memanfaatkan energi bersih dengan lebih luas. Efek ini akan memacu pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, memperkuat ketahanan fiskal, dan memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan sosial.

Pemerintah juga mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari strategi ekonomi hijau. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang menekankan bahwa energi harus memadukan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan pengelolaan yang terintegrasi, Indonesia dapat mempercepat transisi energi tanpa mengorbankan pertumbuhan industri dan kesejahteraan masyarakat.

Swasembada energi bukan sekadar proyek teknis. Langkah ini merupakan strategi jangka panjang yang menyatukan kepentingan ekonomi, kedaulatan, dan keadilan sosial. Pendekatan ideologis dan konstitusional memastikan bahwa energi menjadi fondasi kuat pembangunan nasional sekaligus motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Dengan optimalisasi potensi domestik, percepatan pembangunan kapasitas energi, dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia diyakini mampu mencapai kemandirian energi dalam waktu relatif singkat. Swasembada energi akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, membuka peluang investasi, meningkatkan lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat, mandiri, dan adil.

Keseriusan pemerintah dalam mencapai swasembada energi juga ditunjukkan melalui upaya memperkuat ekosistem investasi. Berbagai insentif fiskal diberikan untuk menarik minat investor dalam sektor hulu migas maupun energi terbarukan. Pemerintah memandang bahwa sinergi antara modal asing dan kapasitas nasional akan mempercepat pencapaian target energi berdaulat.

Selain itu, pengembangan infrastruktur penunjang seperti jaringan transmisi listrik, terminal gas, serta fasilitas penyimpanan energi terus ditingkatkan untuk menjamin distribusi yang merata. Dengan strategi komprehensif ini, swasembada energi diharapkan bukan hanya meningkatkan ketahanan nasional, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan energi regional yang berdaya saing tinggi.

)* Penulis merupakan pengamat ekonomi pembangunan

Oleh: Sadewa Ananta )*

Pemerintah Indonesia terus mendorong pencapaian swasembada energi melalui pengembangan energi terbarukan dan pemanfaatan sumber daya domestik secara optimal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kemandirian energi tidak hanya menekan defisit anggaran akibat subsidi bahan bakar dan ketergantungan impor, tetapi juga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden menilai, jika Indonesia berhasil mencapai swasembada energi, negara bisa menghemat hingga US$58 miliar per tahun dari pengurangan subsidi dan biaya impor energi.

Presiden Prabowo menilai pencapaian swasembada energi dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas produksi listrik hingga 100 gigawatt. Ia optimistis, dengan percepatan pembangunan dan fokus pada proyek strategis, Indonesia mampu mencapai target tersebut dalam empat hingga lima tahun mendatang. Kemandirian energi, menurutnya, bukan sekadar soal ketersediaan listrik murah bagi masyarakat, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing industri, dan efisiensi biaya produksi.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur energi, Direktur Utama PGN, Arief S. Handoko, menjelaskan bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mempercepat pengembangan jaringan gas bumi dengan prinsip integrasi menyeluruh. Integrasi jaringan pipa dan fasilitas nonpipa memungkinkan perusahaan lebih fleksibel dalam memenuhi permintaan dan memperluas pasar di berbagai wilayah Indonesia. PGN tetap melanjutkan konektivitas melalui jaringan pipa distribusi di Indonesia bagian barat untuk menjamin keandalan pasokan dan membuka akses ke pelanggan baru.

Beberapa proyek penting yang dijalankan PGN antara lain Pipa Dumai–Sei Mangke yang menyalurkan gas dari Sumatera Utara dan Aceh ke Sumatera bagian tengah dan selatan, serta Pipa Transmisi Cirebon–Semarang yang menyalurkan surplus gas dari Jawa Timur ke Jawa bagian barat.

Selain itu, PGN mengembangkan konversi bahan bakar minyak ke gas di Kilang Cilacap dan memperluas akses gas bumi di sisi selatan Pulau Jawa melalui Pipa Tegal–Cilacap. Tahun 2025, PGN menargetkan penambahan 200.000 sambungan rumah baru melalui jaringan gas rumah tangga.

Pengembangan jaringan gas juga mendukung hilirisasi industri, seperti proyek Pipa Bintuni–Fakfak untuk menyuplai gas ke pabrik petrokimia, serta distribusi gas ke kawasan industri di Makassar, Parimo, Morowali, dan Teluk Bintuni. Infrastruktur gas bumi nonpipa, termasuk fasilitas LNG di wilayah tengah dan timur Indonesia, digunakan untuk memenuhi permintaan sektor smelter dan pembangkit listrik, termasuk kerja sama dengan PLN EPI untuk gasifikasi pembangkit listrik di Papua utara. PGN juga menjalankan revitalisasi Tangki LNG Hub Arun untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan LNG, dengan progres konstruksi mencapai 73 persen.

Selain PGN, PT Pertamina (Persero) menekankan peran strategisnya dalam mendukung swasembada energi nasional. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat melalui optimasi bisnis agar operasional berjalan lebih efisien dan efektif, sehingga memberikan manfaat optimal bagi keberlanjutan perusahaan.

Target ambisius Pertamina hingga 2029 mencakup peningkatan produksi minyak dari 560 ribu barel per hari menjadi 914 ribu barel per hari, serta produksi gas dari 2.713 MMSCFD menjadi 3.470 MMSCFD. Intake kilang juga ditingkatkan dari 315 juta barel saat ini menjadi 382 juta barel, dengan target penjualan BBM naik dari 72 juta kiloliter menjadi 90 juta kiloliter pada 2029. Pertamina juga memperluas layanan energi bersih dengan meningkatkan jaringan gas rumah tangga dari 67 ribu sambungan menjadi 414 ribu sambungan, sebagai bagian dari penyediaan energi alternatif yang ramah lingkungan.

Direksi Pertamina menegaskan bahwa meskipun menghadapi tantangan global, seperti fluktuasi harga minyak dan ketidakpastian geopolitik, perusahaan berkomitmen menjalankan roadmap untuk mendukung target pemerintah menuju swasembada energi nasional.

Pertamina juga menekankan komitmennya mencapai target Net Zero Emission 2060 melalui program berkelanjutan yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan penerapan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis.

Dengan percepatan pembangunan infrastruktur gas oleh PGN, optimasi operasional Pertamina, dan pengembangan energi bersih, pemerintah menegaskan bahwa swasembada energi bukan sekadar target teknis. Upaya ini merupakan instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan energi, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan energi di masa depan.

Upaya pemerintah dalam mendorong swasembada energi juga diarahkan pada peningkatan bauran energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menekankan pentingnya transisi energi hijau yang tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan yang melimpah, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menciptakan sistem energi yang lebih tangguh. Investasi besar dalam riset dan inovasi teknologi energi bersih pun terus digalakkan agar Indonesia mampu bersaing di kancah internasional dan menjadi pusat energi berkelanjutan di kawasan Asia.

)* Penulis adalah Pengamat Gas dan Perminyakan

Oleh : Andika Pratama )*

Demokrasi di Indonesia tidak pernah lepas dari dinamika, termasuk melalui ekspresi politik berupa demonstrasi. Gelombang aspirasi yang ditunjukkan oleh mahasiswa, pelajar, maupun pemuda adalah bukti bahwa ruang demokrasi tetap hidup. Namun, setiap gerakan aspirasi memerlukan keseimbangan agar tidak terjebak pada praktik yang justru merusak esensi kebebasan itu sendiri. Di sinilah kehadiran TNI dan Polri sebagai garda pengaman negara menjadi penting untuk memastikan bahwa demonstrasi berlangsung tertib, aman, dan bermartabat.

Belakangan, soliditas TNI-Polri menjadi sorotan positif. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai simbol komitmen negara dalam menjaga stabilitas nasional. Patroli gabungan yang dilakukan di berbagai wilayah memperlihatkan keseriusan aparat untuk mencegah potensi kerusuhan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa negara hadir dalam setiap dinamika sosial, tidak membiarkan masyarakat berjalan sendiri menghadapi potensi gangguan.

Koordinator Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) sekaligus Komite Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI), Fikri, menyampaikan pandangan yang meneguhkan pentingnya menjaga koridor damai. Ia menilai penyampaian pendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara, tetapi hak itu tidak boleh disalahgunakan untuk menciptakan kericuhan. Tindakan anarkis, vandalisme, atau provokasi hanya akan merugikan masyarakat luas dan merusak semangat demokrasi. Baginya, perjuangan rakyat akan kuat dan bermakna bila disampaikan dengan beradab. Keyakinan Fikri terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga memperlihatkan harapan bahwa pemerintah akan tetap responsif terhadap aspirasi publik tanpa mengabaikan aspek keamanan nasional.

Apresiasi serupa datang dari Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM). Komandan Nasional KOKAM, Elly Oscar, melihat langkah cepat Polri dalam menindak anggotanya yang melanggar prosedur saat mengawal aksi sebagai bukti nyata profesionalitas. Transparansi hukum yang ditunjukkan Polri menumbuhkan rasa percaya publik bahwa aparat tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tetapi juga menjunjung etika. Menurutnya, aspirasi rakyat dapat tersampaikan dengan baik bila aparat mengedepankan pendekatan humanis. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa demokrasi akan semakin sehat apabila kedua belah pihak, masyarakat maupun aparat, saling menghormati.

Dari jajaran kepolisian, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa sinergi TNI-Polri tidak sekadar slogan. Kehadiran patroli gabungan adalah wujud nyata tanggung jawab negara dalam menciptakan rasa aman. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, yang menekankan bahwa peran TNI bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mendengarkan kritik publik. Dengan terbuka pada masukan masyarakat, TNI dapat semakin antisipatif dalam menjalankan langkah preventif. Sikap ini mencerminkan profesionalisme modern yang menjadikan demokrasi dan keterbukaan sebagai kekuatan, bukan ancaman.

Implementasi sinergitas ini terlihat jelas di daerah. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Alamsyah Parulian Hasibuan, mengungkapkan bahwa patroli gabungan bukan hanya menciptakan rasa aman, tetapi juga menegaskan bahwa aparat hadir secara langsung di tengah masyarakat. Dengan cara ini, rakyat tidak hanya merasa terlindungi, tetapi juga merasakan kedekatan emosional dengan aparat yang mendampingi kehidupan sehari-hari.

Dukungan moral terhadap aparat juga datang dari elemen sipil. Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN), Mario, menegaskan bahwa isu yang menyebut adanya perpecahan antara TNI dan Polri hanyalah propaganda provokatif. Menurutnya, tanpa soliditas kedua institusi itu, mustahil kedaulatan dan keamanan negara dapat terjaga. Pandangan ini penting sebagai penegasan bahwa upaya memecah belah aparat hanyalah strategi segelintir pihak untuk melemahkan fondasi demokrasi.

Pandangan akademisi juga turut memperkaya perspektif. Dosen Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta, menekankan bahwa kerusuhan yang terjadi bukanlah tanda kegagalan intelijen. Menurutnya, intelijen sudah memberikan informasi, tetapi pelaksanaan tetap bergantung pada pengambil kebijakan. Situasi lapangan sangat dinamis dan provokasi di media sosial sering mempercepat eskalasi. Baginya, ini adalah pelajaran penting agar isu-isu yang berkembang di ruang publik, terutama di dunia maya, dapat ditangani lebih dini. Penjelasan Stanislaus memberi pemahaman bahwa kerusuhan merupakan bagian dari kompleksitas sosial, bukan sekadar kesalahan aparat.

Pernyataan tersebut mengajak publik untuk melihat persoalan dengan jernih. Mengkambinghitamkan aparat hanya akan melemahkan kepercayaan pada institusi strategis negara. Sebaliknya, apresiasi terhadap langkah konkret TNI-Polri justru akan memperkuat legitimasi mereka di mata masyarakat. Kepercayaan publik menjadi modal penting agar demokrasi Indonesia tumbuh semakin dewasa.

Pada akhirnya, sinergitas TNI dan Polri dalam menjaga keamanan bukan sekadar tugas rutin, tetapi juga bagian dari komitmen besar untuk memastikan demokrasi berjalan sehat. Demonstrasi adalah hak yang dijamin konstitusi, namun hak itu harus dijalankan dalam koridor damai. Anarkisme tidak pernah menjadi jalan keluar, justru hanya meninggalkan luka sosial dan kerugian ekonomi.

Indonesia memiliki fondasi kuat berupa persatuan dan kebersamaan. Soliditas TNI-Polri yang diapresiasi oleh berbagai elemen masyarakat menunjukkan bahwa keamanan bukan sekadar urusan aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama. Dengan mengedepankan kedamaian, rasa hormat, dan sikap beradab, demokrasi Indonesia akan semakin matang. Persatuan antara rakyat, aparat, dan pemerintah adalah modal terbesar dalam menghadapi segala tantangan, memastikan masa depan bangsa tetap aman, damai, dan kondusif.

)* Penulis adalah seorang pengamat sosial

Oleh : Rindiani Affani )*

Situasi keamanan nasional merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks tersebut, peran TNI dan Polri menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas, ketertiban, serta mencegah timbulnya potensi ancaman yang dapat mengganggu ketenangan publik. Sinergi keduanya tidak hanya terlihat dalam operasi-operasi besar, tetapi juga dalam kegiatan rutin sehari-hari yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Kehadiran TNI dan Polri yang kompak menciptakan rasa aman, sekaligus menunjukkan bahwa aparat negara siap berdiri di garis terdepan untuk melindungi rakyat dari berbagai bentuk gangguan keamanan.

Direktur The Pandita Institute dan pengamat hubungan internasional, Agung Setiyo Wibowo mengatakan masyarakat perlu terus mendukung upaya TNI – Polri untuk menghadirkan keamanan nasional. Kita bisa melihat krisis di Nepal menjadi pengingat bagi Indonesia bahwa provokasi bisa memperburuk ketegangan sosial dan memecah persatuan. Oleh karena itu, kunci stabilitas nasional adalah sinergitas TNI dan Polri yang tercermin dalam kerja sama lintas sektor yang dilakukan secara berkesinambungan. Mulai dari pengamanan kegiatan masyarakat, penanganan bencana alam, hingga operasi khusus yang menyangkut keamanan negara, keduanya selalu hadir dengan prinsip saling melengkapi. Sinergi ini tidak hanya sebatas pada tataran struktural, tetapi juga terjalin erat di lapangan. Personel TNI yang dikenal tangguh dan disiplin berpadu dengan Polri yang profesional dalam penegakan hukum, sehingga menghasilkan kekuatan yang utuh untuk menghadapi segala tantangan.

Di tengah dinamika sosial politik yang terus berkembang, muncul pula tantangan berupa provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat. Isu – isu yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu, baik melalui media sosial maupun aksi langsung di lapangan, sering kali dimanfaatkan untuk menimbulkan kegaduhan. Dalam hal ini, TNI dan Polri mengingatkan publik agar tetap tenang, bijak, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Kesadaran kolektif masyarakat menjadi benteng utama untuk menangkal provokasi yang dapat mengarah pada tindakan anarkis.

Sementara itu, Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Prof. Teuku Rezasyah, mengingatkan bahwa sinergitas TNI Polri menjadi kekuatan pertahanan negara dari segala ancaman. Jika melihat lebih jauh ada contoh anaman nyata seperti fenomena di Nepal kerap disamakan dengan Arab Spring satu dekade lalu. Namun, ia menilai konteksnya jauh berbeda. Menurutnya, pemerintah kini sudah belajar dari pengalaman Arab Spring, di mana rakyat dengan mudah digiring oleh berbagai kelompok kepentingan.

Komitmen TNI dan Polri dalam menjaga keamanan tidak hanya sebatas tindakan represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan persuasif. Sosialisasi, komunikasi, dan edukasi publik menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Melalui pertemuan komunitas, dialog terbuka, hingga kampanye di ruang digital, aparat berusaha menyampaikan pesan agar masyarakat tidak terjebak dalam narasi provokatif. Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan tugas bersama seluruh elemen bangsa.

Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun mengingatkan keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penentu dalam menciptakan suasana yang kondusif. TNI dan Polri secara aktif mengajak tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi lokal untuk bersama-sama membangun jejaring kewaspadaan dini. Dengan demikian, segala potensi kerawanan dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani sebelum berkembang menjadi masalah besar. Partisipasi publik melalui sikap peduli dan tanggap terhadap lingkungan sekitar akan memperkuat efektivitas kerja aparat di lapangan.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat juga menjadi perhatian serius dalam konteks keamanan. Media sosial, meski membawa manfaat dalam keterhubungan dan pertukaran informasi, kerap disalahgunakan untuk menyebarkan provokasi dan hoaks. TNI dan Polri mendorong masyarakat agar lebih cerdas dalam menyikapi setiap kabar yang beredar. Verifikasi sumber informasi dan sikap kritis sebelum menyebarkan berita adalah langkah sederhana, tetapi memiliki dampak besar dalam mencegah meluasnya provokasi yang dapat merusak harmoni sosial.

Harmoni antara TNI, Polri, dan masyarakat diibaratkan sebagai tiga pilar yang saling menopang. Jika ketiganya berjalan beriringan, maka potensi konflik maupun provokasi dapat diminimalisir secara signifikan. Sinergi yang kokoh tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga mendukung pembangunan nasional. Kondisi aman dan tertib akan membuka ruang bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, serta kehidupan sosial budaya masyarakat untuk berkembang secara optimal.

Ke depan, sinergi TNI – Polri dalam menjaga keamanan harus terus diperkuat seiring meningkatnya tantangan global dan domestik. Publik juga diharapkan semakin sadar bahwa keamanan bukan sekadar hasil kerja aparat, melainkan buah dari kebersamaan seluruh bangsa. Dengan menjaga komunikasi, mengedepankan persatuan, dan menolak provokasi, Indonesia dapat terus melangkah maju sebagai negara yang damai, stabil, dan disegani di mata dunia. Pada akhirnya, kesadaran kolektif inilah yang menjadi kunci agar cita-cita bersama dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan sejahtera dapat terwujud secara nyata.

)* Kontributor Yayasan Lentera Terang