Arsip Tahunan: 2025

Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa penyusunan dan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dilakukan secara objektif, transparan, dan melibatkan partisipasi luas dari elemen masyarakat sipil. Penegasan ini hadir di tengah tingginya perhatian publik terhadap reformasi hukum acara pidana yang menjadi salah satu agenda strategis pembaruan sistem peradilan nasional.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa keterlibatan publik dalam penyusunan KUHAP Baru berlangsung secara terbuka dan masif. Bahwa sejak awal pembahasan hingga pengesahan, Komisi III telah menerima sedikitnya 93 elemen masyarakat sipil yang memberikan masukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

“Sejak awal pembahasan sampai dengan pengesahan KUHAP, Komisi III menerima setidaknya 93 elemen masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasi dalam RDPU,” kata Habiburokhman di komplek Parlemen Jakarta.

Ia menambahkan bahwa berbagai usulan dari masyarakat sipil diakomodasi sebagai norma dalam pasal-pasal KUHAP Baru. Hal itu meliputi penguatan dan imunitas advokat seperti yang diusulkan organisasi advokat, pengaturan hak-hak disabilitas dari kelompok pegiat disabilitas, pengaturan hak perempuan dari organisasi perempuan, perluasan objek praperadilan seperti yang diusulkan ICJR, hingga penghapusan pasal larangan peliputan media sebagaimana diperjuangkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Ia menegaskan bahwa pembahasan KUHAP dilakukan secara terbuka dan dapat diakses publik. Dengan demikian, menurutnya, siapapun dapat mengikuti perkembangan pembahasan dari awal sampai akhir.

“Draft RUU KUHAP sudah kami unggah di situs DPR RI sejak 18 Juli 2025, dan seluruh rapat terkait KUHAP mulai dari RDPU, Panja, Tim Perumus, hingga Tim Sinkronisasi berlangsung terbuka dan disiarkan langsung melalui TV Parlemen,” jelasnya.

Sementara itu, kalangan profesi hukum turut mengapresiasi lahirnya KUHAP Baru. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI), Harry Ponto, menilai meski belum sempurna, penyusunan KUHAP Baru merupakan lompatan penting dalam pembaruan hukum nasional.

“Meski belum sempurna, pencapaian dalam menyusun dan mengesahkan RUU KUHAP berdampak signifikan bagi dunia hukum dan masyarakat luas. Keberanian untuk bergerak maju itu jauh lebih penting daripada menanti kesempurnaan yang tidak mungkin akan sempurna,” ujar Harry Ponto.

Selain itu, pihaknya mengapresiasi keterbukaan Komisi III DPR RI dan pemerintah yang memberikan ruang bagi masukan dari berbagai kalangan, termasuk organisasi advokat, dalam penyusunan RUU KUHAP

“PERADI SAI mengapresiasi proses penyusunan yang dinilai inklusif,” tutup Harry.***

JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disambut positif berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) yang menilai KUHAP baru memberikan kepastian hukum yang lebih kuat sekaligus memperkuat hak masyarakat dalam mencari keadilan.

Ketua Umum PERADI SAI, Harry Ponto, mengatakan hadirnya KUHAP baru merupakan langkah monumental dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Ia menilai, advokat kini secara tegas diakui sebagai penegak hukum yang memperoleh perlindungan dalam menjalankan profesinya.

“RUU KUHAP ini merupakan langkah luar biasa. Sekarang advokat tegas dinyatakan sebagai penegak hukum yang dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan tugas profesinya,” tegasnya usai RDP dengan Komisi III DPR RI.

Harry mengungkapkan bahwa KUHAP baru memberikan imunitas bagi advokat selama menjalankan tugas secara profesional dan beritikad baik. Dengan perlindungan tersebut, advokat tidak dapat dituntut pidana maupun perdata ketika membela klien. Lebih

“Ini langkah penting untuk memastikan pendampingan hukum berlangsung transparan dan adil,” kata Harry.

KUHAP baru juga membuka ruang bagi advokat untuk mengakses rekaman CCTV sebagai alat pembelaan, yang sebelumnya akses ini sepenuhnya berada di tangan penyidik.

“kebijakan tersebut memastikan proses hukum berjalan lebih objektif dan akuntabel,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa KUHAP baru akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026 beriringan dengan berlakunya KUHP. Ia memastikan masa transisi masih cukup untuk mempersiapkan implementasi kedua regulasi tersebut.

“Sekarang KUHAP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum materiil dan formilnya, sudah berjalan selaras,” jelasnya.

Senada, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, sejalan dengan pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, Komisi III DPR dan pemerintah juga memulai pembahasan RUU Penyesuaian Pidana.

“RUU ini diperlukan agar seluruh ketentuan pidana dalam undang-undang sektoral, peraturan daerah, dan KUHP memiliki konsistensi dan keselarasan. Seluruh fraksi di Komisi III sepakat RUU tersebut dibahas lebih lanjut,” ucapnya.

Dengan berbagai pembaruan tersebut, pemerintah dan DPR berharap tercipta sistem peradilan pidana yang modern, terpadu, dan berkeadilan. Sejumlah elemen akan mengawal implementasi KUHAP baru demi terwujudnya proses hukum yang profesional, transparan, dan berpihak pada keadilan masyarakat. (*/rls)

Oleh: Riki Anggoro Pranata

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 18 November 2025 merupakan tonggak sejarah penting dalam dunia peradilan pidana Indonesia. Dengan sistem pembuktian yang lebih terbuka, perubahan ini tidak hanya mengakomodasi perkembangan teknologi, tetapi juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan keadilan yang lebih modern dan lebih responsif terhadap tantangan zaman. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan, adil, dan berkeadilan, memberikan hak yang lebih besar kepada setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan, baik itu terdakwa, saksi, atau korban.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa perubahan ini sangat progresif, terutama dalam hal sistem pembuktian yang diterapkan. Ia menegaskan bahwa KUHAP yang baru akan memperluas jenis alat bukti yang dapat diterima di pengadilan, membuka ruang yang lebih besar bagi hakim untuk menilai berbagai jenis bukti yang relevan dengan perkembangan zaman. Sistem pembuktian yang terbuka memberikan kesempatan bagi bukti modern, seperti bukti elektronik dan bukti ilmiah, untuk diterima, memberikan ruang yang lebih luas bagi pencapaian keadilan.

Sistem pembuktian yang baru ini muncul karena tantangan yang dihadapi sistem peradilan pidana Indonesia dengan pesatnya perkembangan teknologi dan bukti digital yang kini menjadi hal yang umum dalam dunia hukum. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Dr. Marsudin Nainggolan, SH., MH., mengatakan bahwa pembaruan ini sangat penting agar hukum acara pidana dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang terus berkembang. Sistem pembuktian lama terbatas hanya pada lima jenis alat bukti yang sangat konvensional. Padahal, perkembangan teknologi dan digitalisasi menuntut adanya bukti baru yang lebih relevan.

Pembaruan ini juga mendorong pembaruan besar terhadap cara bukti diperoleh dan diterima dalam proses peradilan pidana. Bukti yang dulunya hanya terbatas pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa kini diperluas dengan mencakup barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh dengan cara yang sah.

Sistem pembuktian terbuka atau open system of evidence adalah sistem yang tidak membatasi jenis alat bukti secara ketat, memberikan kebebasan bagi hakim untuk menerima bukti yang relevan dan ilmiah, termasuk bukti yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam hukum sebelumnya. Sistem ini adalah sebuah bentuk sistem pembuktian yang lebih fleksibel dan modern. Hakim diberikan ruang untuk menerima berbagai jenis bukti, baik itu bukti ilmiah, elektronik, maupun bukti lain yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Sistem pembuktian terbuka ini merupakan antitesis dari sistem pembuktian tertutup atau closed evidence system, yang membatasi jenis alat bukti hanya pada sejumlah alat bukti yang sudah diatur dalam perundang-undangan, dan tidak memberikan ruang untuk mengakomodasi bukti-bukti baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan teknologi.

Salah satu perubahan paling mencolok dalam KUHAP baru adalah diperkenalkannya jenis alat bukti baru yang tidak dikenal dalam KUHAP lama. KUHAP lama, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, hanya mengenal lima alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sementara itu, KUHAP baru memperkenalkan alat bukti yang lebih luas, yakni barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum (Pasal 235 ayat (1) KUHAP Baru).

Selain itu, pasal 242 KUHAP baru menegaskan bahwa bukti elektronik mencakup segala bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana di Indonesia kini mulai mengakomodasi bukti digital, seperti rekaman CCTV, metadata, rekaman drone, pesan teks, dan bahkan bukti ilmiah seperti hasil forensik digital.

Perkembangan teknologi, terutama dalam bidang digital, telah memperkenalkan jenis-jenis bukti yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Misalnya, bukti berupa metadata, jejak digital, rekaman CCTV, hingga rekaman drone kini dapat diterima sebagai bukti sah dalam peradilan pidana. Hal ini memerlukan adanya perubahan dalam sistem pembuktian, mengingat kuantitas dan kualitas data yang tersedia semakin berkembang.

Sistem pembuktian terbuka memberikan solusi terhadap tantangan ini dengan tidak membatasi jenis bukti yang dapat digunakan. Ini memberi ruang bagi hakim untuk menerima bukti yang lebih relevan, baik itu yang berasal dari teknologi informasi maupun bukti ilmiah. Analis Perkara Pengadilan Negeri Rembang, Andi Alvat, menjelaskan bahwa sistem pembuktian terbuka ini penting karena menyesuaikan dengan tantangan zaman. Namun, tetap harus memastikan bahwa penggunaan bukti modern ini tidak mengabaikan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan.

KUHAP baru juga memberikan peran yang lebih besar kepada hakim dalam menilai bukti yang ada. Salah satu perubahan penting dalam KUHAP baru adalah dimasukkannya pengamatan hakim sebagai alat bukti yang sah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g, pengamatan hakim dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan atau kebenaran dalam suatu perkara. Hal ini memberikan fleksibilitas lebih bagi hakim untuk menilai bukti yang ada dan membuat keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan keadaan.

Penerapan sistem pembuktian terbuka dalam KUHAP baru memberikan banyak kelebihan. Sistem ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan keadilan, tetapi juga memastikan bahwa bukti yang lebih relevan dan mutakhir dapat diterima. Misalnya, bukti elektronik yang diperoleh melalui rekaman digital atau data yang disimpan dalam sistem elektronik dapat digunakan sebagai bukti yang sah.

Sistem pembuktian terbuka dalam KUHAP baru merupakan langkah maju dalam memperbarui sistem peradilan pidana Indonesia. Pembaruan ini memungkinkan pengadilan untuk menerima jenis bukti yang lebih luas dan relevan dengan perkembangan teknologi. Dengan sistem ini, proses pembuktian menjadi lebih fleksibel, modern, dan responsif terhadap tantangan zaman. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi penyelesaian perkara, tetapi juga meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

)*Penulis Merupakan Pengamat Hukum

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Setelah melalui proses panjang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, KUHAP baru hadir sebagai pembaruan yang diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, serta mendorong peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Di tengah dinamika sosial dan perkembangan teknologi, kehadiran regulasi yang lebih adaptif, modern, dan humanis menjadi suatu keharusan.

Salah satu tujuan utama pembaruan KUHAP adalah meningkatkan kualitas proses penegakan hukum, yang selama ini sering dinilai tidak konsisten, lambat, atau bahkan berpotensi memicu kontroversi. KUHAP baru menekankan pada prinsip due process of law, yaitu prosedur hukum yang adil, transparan, akuntabel, dan memastikan setiap pihak, terutama tersangka maupun terdakwa, memperoleh perlindungan hukum yang layak. Di dalamnya, berbagai ketentuan diperjelas untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan, sekaligus memberikan landasan yang lebih tegas dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.

Dalam konteks profesionalisme, KUHAP baru menghadirkan sejumlah perubahan yang secara langsung memengaruhi standar kerja aparat, baik polisi, jaksa, maupun hakim. Misalnya, pengaturan yang lebih ketat mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan. KUHAP baru menegaskan bahwa seluruh tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan alasan kuat, disertai dokumen resmi, dan dalam banyak situasi wajib melibatkan izin pengadilan. Ketentuan ini menjadi mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa aparat tidak bertindak di luar prosedur, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat bahwa tindakan hukum yang dilakukan benar-benar berdasarkan kebutuhan dan bukti yang sah.

Di sisi lain, pembaruan ini juga menuntut aparat penegak hukum untuk terus meningkatkan kompetensi, baik dalam aspek teknis maupun etika profesi. KUHAP baru memperkenalkan sejumlah prosedur yang lebih rinci mengenai pemeriksaan saksi, penggunaan teknologi dalam penyidikan, serta pencatatan elektronik sebagai bukti. Aparat kepolisian, misalnya, tidak hanya dituntut mahir dalam teknik penyelidikan konvensional, tetapi juga harus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mencegah manipulasi data atau rekaman. Rekaman pemeriksaan wajib dilakukan secara audiovisual, sehingga mengurangi potensi tekanan berlebihan atau praktik-praktik tidak profesional terhadap tersangka.

Di tingkat peradilan, KUHAP baru memperjelas mekanisme praperadilan serta memperluas objek pemeriksaan praperadilan itu sendiri. Hal ini memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap tindakan aparat, terutama jika mereka menilai adanya tindakan yang tidak prosedural. Penguatan lembaga praperadilan merupakan bagian penting dari sistem checks and balances, yang secara langsung mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja lebih hati-hati, objektif, dan profesional. Dengan risiko dibatalkannya tindakan hukum yang keliru oleh hakim, aparat secara otomatis terdorong meningkatkan standar operasional dan integritasnya.

Ketua Umum Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI), Harry Ponto, mengatakan bahwa KUHAP baru memberikan landasan yang lebih kuat bagi advokat, jaksa, dan kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Menurut Harry, penguatan peran advokat akan berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Salah satu perubahan paling signifikan adalah pengakuan tegas terhadap profesi advokat sebagai penegak hukum yang dilindungi undang-undang. KUHAP baru juga memberikan imunitas profesi, sehingga advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana selama menjalankan tugasnya dengan itikad baik sesuai kode etik.

Harry mengatakan KUHAP sekarang ini sudah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi advokat. Diberikan imunitas bahwa advokat tidak dapat dituntut ketika menjalankan tugasnya, tentu dengan batasan itikad baik. Ini langkah yang luar biasa.

Selain itu, ruang bagi pendampingan hukum diperluas hingga tahap penyelidikan. Advokat kini memiliki hak untuk aktif mengawasi jalannya pemeriksaan, termasuk mengajukan keberatan jika terjadi intimidasi atau pertanyaan yang mengarahkan. Keberatan tersebut wajib dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Harry menjelaskan masyarakat pencari keadilan betul-betul terlindungi. Mulai dari tingkat penyelidikan, mereka berhak mendapatkan pendampingan. Advokat juga tidak hanya duduk diam ketika mendampingi.

Kemajuan lainnya adalah akses pembela terhadap rekaman CCTV yang sebelumnya dikuasai sepenuhnya oleh penyidik. Dalam KUHAP baru, rekaman tersebut dapat diminta advokat untuk kepentingan pembelaan.

Harry mengatakan CCTV ini biasanya hanya milik penyidik. Tapi sekarang, advokat berhak mendapatkan rekaman CCTV untuk kepentingan pembelaan.

Harry menyambut baik langkah DPR, khususnya Komisi III, yang mendorong perubahan besar dalam KUHAP. Pembaruan ini merupakan momentum penting untuk perbaikan menyeluruh dalam sistem peradilan pidana. Pasti masih ada kekurangan, tapi mari kita kawal supaya ini berjalan dengan baik. Langkah berani Komisi III jauh lebih penting daripada menunggu kesempurnaan. Bahwa ini ada kemajuan, ini kemajuan yang luar biasa.

Keseluruhan pembaruan ini menunjukkan bahwa KUHAP bukan sekadar kumpulan aturan, tetapi instrumen strategis untuk mendorong transformasi budaya kerja aparat penegak hukum. Profesionalisme tidak lagi sekadar jargon, melainkan tuntutan hukum dengan standar yang jelas. Dengan penerapan KUHAP baru secara konsisten, Indonesia memiliki peluang besar membangun sistem peradilan pidana yang lebih modern, adil, dan terpercaya, suatu fondasi penting dalam mewujudkan negara hukum yang kuat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Erika Carolina )*

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah kembali menggerakkan sektor transportasi sebagai instrumen pemulihan ekonomi melalui program stimulus berupa diskon tarif pada berbagai moda perjalanan. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat daya beli, serta menghadirkan perjalanan yang lebih mudah dan terjangkau pada penghujung tahun, momentum yang secara historis selalu menjadi pendorong utama aktivitas wisata dan konsumsi.

Pemberian stimulus tarif ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menyalurkan manfaat langsung kepada publik. Dalam kebijakan tersebut, masyarakat dapat menikmati berbagai potongan harga pada moda transportasi darat, laut, dan penyeberangan. Diskon diberikan demi mengoptimalkan arus liburan serta menghidupkan kembali potensi ekonomi lokal di berbagai daerah destinasi.

Salah satu operator yang terlibat aktif dalam program ini adalah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Melalui kebijakan yang berlaku pada periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, ASDP akan memberikan diskon tarif hingga 19 persen dari total tarif bagi sekitar 227 ribu penumpang dan 491 ribu kendaraan. Kebijakan ini dilaksanakan setelah keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 10/DI-BP/X/2025 mengenai penugasan kepada BUMN sektor transportasi dalam pemberian diskon tarif untuk stimulus ekonomi Nataru.

Dalam pernyataannya, Direktur Utama ASDP, Heru Widodo mengungkapkan kebijakan ini merupakan bentuk sinergi untuk memperkuat konektivitas wilayah telah diubah menjadi pasif, yakni bahwa komitmen untuk menghadirkan perjalanan akhir tahun yang lebih terjangkau disampaikan oleh Heru sebagai wujud kontribusi ASDP dalam mendorong aktivitas ekonomi dan wisata di berbagai daerah. Setelah terbitnya SKB tersebut, berbagai langkah koordinasi intensif juga langsung dilakukan ASDP untuk memastikan kesiapan layanan dan operasional di seluruh lintasan yang terlibat dalam program diskon.

Kebijakan stimulus ini turut dikuatkan oleh pemerintah pusat melalui dukungan anggaran. Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa program diskon transportasi telah berjalan efektif dan memanfaatkan alokasi stimulus senilai Rp180 miliar. Kutipan sang menteri mengenai pemberian diskon untuk tiket kereta, angkutan laut, penyeberangan, dan pesawat telah diubah menjadi bentuk pasif, yakni bahwa penjelasan mengenai total diskon sebesar Rp0,18 triliun telah disampaikan oleh Purbaya sebagai bentuk implementasi kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mempermudah mobilitas masyarakat pada akhir tahun.

Penerapan diskon di sektor penyeberangan akan difokuskan pada sejumlah lintasan strategis yang mencatat volume penumpang tinggi dan aktivitas wisata yang kuat. Dalam pernyataannya, Corporate Secretary ASDP, Windy Andale menjelaskan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan diskon di rute-rute seperti Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Padangbai–Lembar, Kayangan–Pototano, Sape–Labuan Bajo, Tanjung Uban–Telaga Punggur, serta Ajibata–Ambarita. Kutipan tersebut telah diubah menjadi pasif, yakni bahwa penjelasan mengenai optimalisasi program melalui sistem digital Ferizy telah disampaikan oleh Windy untuk memastikan pembelian tiket dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa antrean.

Digitalisasi pelayanan ASDP melalui Ferizy juga terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga Agustus 2025, tercatat 3,23 juta pengguna aplikasi tersebut — meningkat 24,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penerapan tiket daring kini telah meluas hingga 35 pelabuhan di seluruh Indonesia. Dalam pernyataan lanjutan Windy, penegasan bahwa peningkatan pengguna Ferizy menjadi bukti kesiapan masyarakat beradaptasi dengan sistem digital juga telah diubah ke bentuk pasif, yakni bahwa optimisme terhadap momentum stimulus sebagai langkah pendukung pertumbuhan ekonomi disampaikan oleh Windy sebagai bagian dari komitmen ASDP.

ASDP berharap sinergi antara kebijakan stimulus pemerintah dan transformasi digital mampu menghadirkan perjalanan yang lebih hemat, aman, dan menyenangkan. Komitmen untuk menghadirkan layanan unggul dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat pun kembali ditegaskan dalam bentuk pasif sebagai bagian dari visi perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan penyeberangan.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan turut mendorong masyarakat memanfaatkan stimulus ini seoptimal mungkin. Ajakan dari Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi agar masyarakat merencanakan perjalanan lebih awal telah diubah menjadi pasif, yakni bahwa imbauan untuk menggunakan dan mengoptimalkan stimulus dalam perjalanan Nataru disampaikan oleh Menhub sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran mobilitas publik. Diskon serentak mulai diberlakukan sejak 21 November 2025, dengan rincian periode berbeda untuk setiap moda transportasi.

Untuk kereta api dan penyeberangan, diskon berlaku pada perjalanan 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026. Adapun angkutan laut menerapkan diskon lebih awal, yakni mulai 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin keselamatan dan kelancaran transportasi Nataru, sekaligus melanjutkan program penurunan tiket pesawat sebesar 13–14 persen yang berlaku sejak Oktober 2025.

Pada sektor kereta api, diskon 30 persen diberikan untuk tiket kereta ekonomi komersial mencakup 156 perjalanan reguler dan 26 perjalanan tambahan, dengan target lebih dari 1,5 juta penumpang. Di angkutan laut, diskon 20 persen dari tarif dasar diberikan bagi 405.881 penumpang kelas ekonomi, terutama di rute antarpulau yang menjadi akses vital masyarakat pesisir dan kawasan 3T. Untuk moda penyeberangan, diskon setara potongan rata-rata 19 persen mencakup 8 lintasan di 16 pelabuhan.

Selain itu, pernyataan Menhub mengenai pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan kualitas pelayanan publik selama Nataru juga telah diubah menjadi pasif, yakni bahwa pesan mengenai pentingnya layanan transportasi yang aman dan terjangkau telah disampaikan oleh Menhub sebagai komitmen Kemenhub dalam mendukung kelancaran arus libur akhir tahun. Dukungan seluruh operator dalam memastikan kesiapan armada, pengawasan keselamatan, dan koordinasi lintas sektor pun kembali ditegaskan.

Sementara itu, pandangan pengamat transportasi juga memberi perspektif tambahan. Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menilai bahwa masyarakat kemungkinan menahan pengeluaran untuk libur Nataru karena kondisi ekonomi yang belum pulih. Kutipan tersebut telah diubah menjadi pasif, yakni bahwa penjelasan mengenai kecenderungan publik menunda perjalanan wisata disampaikan oleh Djoko sebagai analisis terkait fokus masyarakat yang bergeser pada persiapan Ramadan dan Lebaran 2026 yang jatuh tidak lama setelah Nataru.

Menurutnya, dengan Ramadan diperkirakan mulai 19 Februari 2026 dan Idulfitri pada 21 Maret 2026, banyak keluarga akan memprioritaskan tabungan untuk mudik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa stimulus ini benar-benar efektif menarik mobilitas masyarakat.

Secara keseluruhan, kebijakan diskon tarif transportasi akhir tahun ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mendorong pergerakan publik dan memulihkan daya beli. Sinergi antara stimulus fiskal, kesiapan operator transportasi, serta digitalisasi layanan diharapkan mampu menciptakan mobilitas yang aman, efisien, dan berdampak positif bagi pemulihan ekonomi nasional di akhir tahun.

)* Pengamat Ekonomi

Oleh: Achmad Winarya)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas gizi pelajar di seluruh Indonesia. Salah satu faktor penting yang membuat program ini berjalan lancar adalah keberadaan infrastruktur dapur yang memadai di setiap wilayah. Dalam konteks ini, peran Danantara sebagai lembaga pembiayaan pemerintah patut diapresiasi karena telah membantu mempermudah akses kredit bagi pembangunan dan pengembangan dapur MBG. Melalui skema pembiayaan yang inklusif dan mudah diakses, Danantara memastikan setiap daerah memiliki kemampuan untuk membangun dapur yang layak dan memenuhi standar operasional yang ditetapkan pemerintah.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani mengatakan Danantara mendukung Program MBG dengan menyediakan skema pembiayaan yang terarah dan dapat diakses pelaku usaha untuk mempercepat pembangunan SPPG dalam Program MBG. Melalui akses kredit dengan syarat yang seragam di seluruh bank BUMN, proses pembangunan SPPG dapat dipercepat, dijalankan secara profesional, dan menghasilkan layanan gizi yang lebih konsisten bagi masyarakat.

Kemudahan akses pembiayaan yang diberikan oleh Danantara menjadi angin segar bagi pemerintah daerah, koperasi, hingga pelaku usaha lokal yang terlibat dalam penyelenggaraan dapur MBG. Selama ini, persoalan klasik seperti keterbatasan modal awal dan proses pengajuan kredit yang rumit sering menjadi hambatan dalam membangun dapur berskala besar dan terstandar. Namun, Danantara hadir dengan solusi yang lebih cepat dan adaptif dengan kebutuhan lapangan. Mekanisme pengajuan kredit yang sederhana, bunga yang kompetitif, serta proses verifikasi yang transparan membuat proses pembangunan dapur MBG dapat dilakukan lebih efektif dan efisien tanpa mengorbankan kualitas.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Way Kanan, Widodo Cipto mengatakan wilayah Terluar Tertinggal Terdepan (3T) sangat membutuhkan pembiayaan pembangunan dapur MBG. Dengan terlibatnya Danantara dalam program ini maka, akan meningkatnya jumlah dapur MBG yang dapat beroperasi di berbagai daerah termasuk di Way Kanan. Dengan dukungan pembiayaan, pembangunan dapur tidak hanya dilakukan di wilayah perkotaan, tetapi juga menyasar daerah pedesaan dan kawasan 3T yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Hal ini membuka peluang bagi pelajar di daerah terpencil untuk mendapatkan manfaat yang sama dari program MBG, termasuk akses terhadap makanan sehat, higienis, dan bergizi. Peran Danantara pada akhirnya membantu memastikan tidak ada kesenjangan layanan gizi antara wilayah maju dan wilayah tertinggal.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan anggaran Rp 29,5 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir tahun 2025. Selain untuk meningkatkan pemerataan akses, keberadaan fasilitas dapur yang representatif juga untuk memperkuat mata rantai pasokan pangan lokal. Dapur MBG membutuhkan bahan baku yang stabil dan berkelanjutan, sehingga pembangunannya turut mendorong kerja sama dengan petani, peternak, dan UMKM lokal. Pembiayaan dari Danantara kini memberi peluang bagi koperasi dan pengelola dapur untuk mengatur sistem logistik dan penyimpanan yang lebih baik, termasuk pembangunan ruang operasional yang lebih higienis, area pengolahan yang sesuai standar, serta peralatan masak modern yang mendukung efisiensi kerja. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas makanan yang disajikan kepada pelajar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan adanya fasilitas yang memadai, kualitas pengolahan makanan di dapur MBG meningkat secara signifikan. Proses memasak menjadi lebih cepat, higienis, dan hemat energi. Berbagai inovasi seperti penggunaan kompor hemat bahan bakar, freezer penyimpanan jangka panjang, hingga sistem distribusi makanan yang lebih rapi dapat diwujudkan berkat adanya akses kredit dari Danantara. Bagi para pengelola dapur, fasilitas yang lengkap memastikan mereka dapat bekerja secara optimal tanpa menghadapi kendala berarti. Bagi para pelajar, kualitas menu menjadi lebih terjaga, baik dari sisi gizi maupun rasa.

Di sisi lain, kemudahan pembiayaan ini juga meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola keuangan penyelenggara dapur MBG. Danantara menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap penyaluran kredit, sehingga setiap dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Transparansi ini menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG dan memastikan setiap rupiah yang dipinjam memberikan dampak langsung pada peningkatan pelayanan. Sistem keuangan yang rapi membuat pemerintah daerah dan pengelola dapur lebih mudah melakukan perencanaan jangka panjang.

Lebih jauh, dukungan Danantara tidak hanya terbatas pada pembangunan dapur, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas para pengelola melalui program pendampingan dan pelatihan manajerial. Mereka diberikan pemahaman tentang cara mengelola dapur berskala besar, perencanaan logistik, bahkan pelatihan kebersihan dan keamanan pangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Danantara tidak hanya berperan sebagai penyedia kredit, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong keberhasilan MBG sebagai program jangka panjang. Pembangunan dapur kini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kesiapan sumber daya manusia.

Pada akhirnya, apresiasi layak diberikan kepada Danantara yang telah menunjukkan komitmen kuat terhadap keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Melalui akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan bertanggung jawab, Danantara telah membantu mempercepat pemerataan pembangunan dapur MBG di berbagai wilayah. Peran ini bukan hanya soal menyediakan modal, tetapi juga tentang membangun ekosistem pendukung yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, koperasi, dan pelaku ekonomi lokal. Dengan dukungan seperti ini, program MBG berpotensi menjadi tonggak penting dalam peningkatan kualitas gizi generasi muda Indonesia dan penguatan ketahanan pangan nasional.

)* Pengamat kebijakan publik

Oleh : Naomi Ulita

Peluncuran Danantara menandai babak baru dalam tata kelola kekayaan negara dan pengelolaan aset strategis Indonesia. Sejak awal dideklarasikan, Danantara diposisikan bukan sekadar sebagai kendaraan finansial, melainkan sebagai instrumen kebijakan yang punya mandat ganda yaitu mengoptimalkan nilai aset negara sekaligus mendorong investasi produktif yang mempercepat transformasi struktural ekonomi. Danantara tidak hanya bersandar pada angka asset tetapi pada perannya sebagai penggerak ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada penciptaan nilai tambah jangka panjang.

Chief Economist Danantara Indonesia Reza Yamora Siregar menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) optimistis bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 6-7 persen. Danantara memiliki peta jalan model bisnis ke depan. Bila peta jalan ini berhasil dieksekusi, dirinya yakin target ambisius pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

Salah satu cara Danantara memperkuat struktur ekonomi adalah melalui portofolio proyek yang terdistribusi lintas sektor strategis dari energi terbarukan hingga infrastruktur manufaktur dan agribisnis. Inisiatif waste-to-power yang digagas Danantara menunjukkan pendekatan ganda antara menyelesaikan masalah lingkungan dan menambah kapasitas energi terbarukan nasional.

Program waste-to-power yang akan diluncurkan mencakup puluhan proyek yang menargetkan pemrosesan sampah perkotaan menjadi listrik—langkah yang memitigasi permasalahan lingkungan sekaligus menambah pasokan energi yang ramah iklim, mendukung target bauran energi dan ketahanan pasokan listrik jangka menengah. Investasi semacam ini menstimulus aktivitas ekonomi lokal (pembangunan fasilitas, operasi plant, dan rantai nilai pengelolaan sampah), serta membuka lapangan kerja baru di sektor teknologi hijau.

Selain energi terbarukan, Danantara juga memainkan peran penting dalam penataan dan revitalisasi BUMN strategis. Konsolidasi portofolio dan upaya transformasi sejumlah perusahaan negara dari maskapai hingga industri berat dirancang untuk menciptakan entitas yang lebih sehat, efisien, dan siap berkompetisi secara global. Intervensi ini bukan semata soal menyelamatkan perusahaan bermasalah, melainkan merestrukturisasi rantai nilai industri agar dapat mendorong keterkaitan kegiatan ekonomi domestik seperti pasokan bahan baku, manufaktur komponen, logistik, serta jasa penunjang. Dengan memperkuat BUMN inti, efek berganda (multiplier effect) terhadap sektor swasta dan UMKM lokal akan meningkat, sehingga struktur ekonomi yang tadinya tersentralisasi menjadi lebih berjejaring dan resilient.

Langkah-langkah strategis lain yang ditunjukkan Danantara adalah dorongan investasi hilirisasi dan pembangunan fasilitas industri yang menambah nilai tambah domestik. Danantara membantu mengurangi defisit struktural pada komoditas tertentu dan memperbesar nilai tambah yang tertimbun di dalam negeri.

Chief Investment Officer (CIO), Danantara Pandu Patria Sjahrir mengatakan keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya kepercayaan investor di pasar modal dalam delapan bulan terakhir. Hal ini didorong karena salah satu mandat utama Danantara adalah membangun keyakinan investor, baik domestik maupun global, bahwa Indonesia memiliki strategi jangka panjang yang kuat dan terukur di tengah dinamika geopolitik dunia.

Dalam konteks hubungan internasional dan transfer teknologi, peranan Danantara juga terlihat ketika memfasilitasi kerja sama lintas negara untuk proyek-proyek bernilai strategis. Negosiasi dan penandatanganan kerja sama yang melibatkan mitra asing, baik dalam bentuk investasi langsung, transfer teknologi, maupun pembangunan fasilitas produksi, membantu mempercepat modernisasi kapasitas industri nasional.

Kerja sama tersebut dirancang sedemikian rupa agar ada transfer pengetahuan dan peningkatan konten lokal sebuah pendekatan yang tidak hanya menggenjot investasi, tetapi juga membangun kapabilitas sumber daya manusia dan pemasok lokal yang jadi tulang punggung industri berdaya saing. Hal ini sejalan dengan tujuan Danantara untuk mengoptimalkan aset sekaligus mendorong kemandirian industri.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, percepatan investasi dan hilirisasi di berbagai sektor strategis yang dilakukan BPI Danantara akan menjadi penggerak penting bagi penguatan ekonomi nasional dengan efek pengganda untuk membuka lapangan kerja, salah satunya pada sektor-sektor prioritas seperti energi, ketahanan pangan, dan perikanan. pentingnya peran Danantara dalam memperkuat komponen pertumbuhan ekonomi, khususnya pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang merupakan indikator utama investasi nasional.

Kepercayaan publik dan investor bergantung pada bagaimana institusi baru ini mengelola aset dan mengambil keputusan investasi. Komitmen terhadap prinsip tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi akan menjadi kunci untuk memastikan manfaat ekonomi yang luas, dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan penerimaan negara melalui hasil investasi. Di sinilah peran aktor-aktor pengawas, regulasi, dan mekanisme transparansi menjadi krusial agar Danantara tidak hanya efektif, tetapi juga dipercaya oleh publik dan pasar.

Peran Danantara dalam memperkuat struktur ekonomi nasional bukanlah sekadar klaim retoris: tindakan-tindakan investasi terarahnya pada proyek energi terbarukan, revitalisasi BUMN, pembangunan fasilitas industri, hingga penjajakan kerja sama asing menunjukkan pendekatan pragmatis yang menggabungkan tujuan ekonomi makro dan kepentingan pembangunan nasional. Kelak langkah-langkah ini dijalankan konsisten dengan prinsip tata kelola yang baik dan orientasi pada peningkatan kapasitas lokal, Danantara memiliki potensi menjadi katalisator perubahan struktural yang memperkuat fondasi ekonomi Indonesia untuk dekade mendatang.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program diskon tarif transportasi sebagai upaya memperluas aksesibilitas mobilitas yang aman, dan terjangkau.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pihaknya mengajak masyarakat untuk menggunakan dan mengoptimalkan stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi untuk masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah meluncurkan program stimulus Natal dan Tahun Baru 2025/2026 sebagai langkah nyata untuk menggerakkan ekonomi nasional sekaligus memastikan rakyat terlayani dengan baik selama arus Nataru ini,” kata Menhub Dudy.

Stimulus diskon tarif Nataru 2025/2026 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri/Kepala Badan, yakni Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, BP BUMN, dan BPI Danantara.

“Kami mengajak masyarakat untuk menggunakan dan mengoptimalkan stimulus ini dalam berpergian pada masa Nataru,” kata Dudy

Program ini dirancang untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran arus transportasi selama periode Nataru, dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

“Stimulus diskon tarif ini diberikan agar masyarakat dapat bepergian dengan biaya yang lebih ringan tanpa mengurangi aspek keselamatan dan kualitas layanan,” ujar Menhub.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Program Diskon Tiket Transportasi untuk masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, guna mendorong mobilitas masyarakat selama liburan akhir tahun.

“Kebijakan ini merupakan arahan langsung Bapak Presiden untuk memberikan insentif kepada masyarakat melalui penyediaan layanan transportasi yang lebih terjangkau,” kata Airlangga.

Menko Airlangga menjelaskan program ini telah dipersiapkan sejak menjelang kuartal IV 2025. Seluruh persiapan teknis dibahas dalam Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) dan disepakati pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Satgas P2SP, pada Kamis, 20 November 2025.

“Mobilitas masyarakat merupakan komponen yang sangat penting dan berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dioptimalkan selama masa libur Nataru 2025/2026 ini,” ujar Airlangga.

Pemerintah optimistis bahwa berbagai inisiatif kemudahan mobilitas ini akan semakin memperkuat dinamika ekonomi nasional dan membuka lebih banyak peluang aktivitas produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Jakarta – Kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia kembali menunjukkan penguatan signifikan, seiring semakin matangnya peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai lembaga strategis dalam mengelola dan mengakselerasi arus investasi nasional. Penguatan optimisme tersebut tercermin dari capaian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berhasil menembus level 8.400, menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan pasar modal Indonesia.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Patria Sjahrir mengatakan bahwa keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya kepercayaan investor di pasar modal dalam delapan bulan terakhir.

“Salah satu parameter waktu Danantara dibentuk itu, pasar modal (IHSG) di 5.000 karena enggak banyak yang percaya dengan Danantara. Sekarang (IHSG) kita udah all time high, (level) 8.400, tapi tetap harus kita perbaiki, harus kita bikin lebih kompetitif,” kata Pandu.

Menurut Pandu, hal ini didorong karena salah satu mandat utama Danantara adalah membangun keyakinan investor, baik domestik maupun global, bahwa Indonesia memiliki strategi jangka panjang yang kuat dan terukur di tengah dinamika geopolitik dunia.

Dalam delapan bulan, Danantara bahkan sudah menutup kesepakatan mendekati 40 miliar dolar AS dengan sejumlah mitra strategis seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, China Investment Corporation (CIC), serta Jepang.

Aliran modal dan penguatan jejaring internasional tersebut disebut menjadi katalis bagi meningkatnya optimisme investor.

Pandu menjelaskan bahwa Danantara juga berperan dalam menarik modal asing (capital inflow) dan membentuk modal domestik (capital formation) yang akhirnya bisa memperkuat struktur ekonomi nasional.

Selain itu, bergabungnya Danantara sebagai anggota International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) juga dipandang sebagai sinyal kuat bagi investor global mengenai kredibilitas Indonesia.

“Presiden Prabowo Subianto saat ini merupakan salah satu aktor penting dalam dinamika geopolitik global, dan kita patut bangga karena Indonesia tidak lagi menjadi penonton. Kita bisa memanfaatkan kondisi dunia untuk kepentingan nasional, ini penting untuk terus dikomunikasikan,” jelas Pandu.

Dengan meningkatnya optimisme pasar dan meluasnya kontribusi sektor-sektor strategis, BPI Danantara diperkirakan akan terus memainkan peran vital dalam menjaga momentum positif pasar modal Indonesia. Pemerintah berharap bahwa capaian IHSG yang menembus 8.400 ini menjadi titik awal menuju penguatan ekonomi nasional yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Keberhasilan BPI Danantara dalam mempertahankan kepercayaan investor sekaligus memperluas portofolio investasi diproyeksikan menjadi katalis utama bagi stabilitas ekonomi dan transformasi struktural Indonesia. Dengan fondasi yang semakin kuat, Indonesia dinilai berada pada jalur yang tepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di era kompetisi global.

Jakarta — Pemerintah menegaskan optimisme bahwa perekonomian Indonesia akan memasuki fase pertumbuhan investasi yang lebih kuat pada tahun 2026. Keyakinan ini diperkuat oleh strategi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam mengarahkan penanaman modal pada sektor-sektor strategis yang berorientasi jangka panjang dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Patria Sjahrir, menyatakan bahwa arah pembangunan nasional kini mengalami perubahan fundamental. Indonesia tidak lagi bergantung pada sumber daya alam semata, tetapi mulai menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai motor utama produktivitas ekonomi.

“Saya sangat optimistis untuk 2026 karena sedang terjadi perubahan fundamental pada cara negara ini membangun. Dari bergantung pada sumber daya alam, kini fokusnya beralih pada penguatan sumber daya manusia. Tugas kami di Danantara adalah memastikan strategi investasi mendukung perubahan ini,” ujar Pandu.

Dalam menentukan penempatan investasi, Danantara berpegang pada tiga kriteria utama: kontribusi langsung terhadap perekonomian nasional, keberlanjutan imbal hasil, serta peluang investasi jangka panjang. Dengan prinsip tersebut, perusahaan menempatkan fokus pada perbaikan portofolio yang tidak hanya menguntungkan, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Danantara saat ini mengarahkan investasinya pada delapan sektor strategis yang dianggap mampu meningkatkan produktivitas nasional, yaitu mineral, energi baru terbarukan, infrastruktur digital, kesehatan, jasa keuangan, infrastruktur dan utilitas, kawasan industri dan properti, serta pangan dan pertanian. Sektor-sektor ini dinilai mampu menjadi fondasi bagi tumbuhnya perusahaan berskala nasional hingga regional dengan potensi pertumbuhan signifikan.

Salah satu program investasi yang mendapat perhatian adalah pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau Waste to Energy (WtE). Pemerintah telah menetapkan 33 lokasi WtE, dan Danantara memulai tahap awal dengan delapan proyek prioritas. Pandu menjelaskan bahwa inisiatif ini bukan hanya peluang investasi, tetapi bagian penting dari upaya nasional mengatasi krisis sampah, terutama di kota-kota besar.

Untuk menarik keterlibatan sektor swasta, Danantara melakukan reformasi skema investasi, termasuk penghapusan tipping fee serta penyempurnaan formulasi Business Purchase Agreement agar lebih kompetitif. Selain itu, pemilihan mitra dilakukan melalui pihak ketiga secara independen demi menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Dengan langkah strategis dan tata kelola yang diperkuat, pemerintah meyakini Danantara akan menjadi motor penting dalam mendorong pertumbuhan investasi Indonesia pada 2026, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.