Arsip Tahunan: 2025

Jakarta – Pemerintah menetapkan program diskon tarif transportasi untuk masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sebagai langkah strategis memperkuat stimulus ekonomi nasional.

Kebijakan ini berlaku pada seluruh moda transportasi, mulai dari pesawat, kereta api, kapal laut, hingga penyeberangan, dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama empat Menteri/Kepala Badan.

Langkah ini juga menjadi dorongan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus menjaga keterjangkauan biaya perjalanan selama periode libur panjang.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa kebijakan diskon tarif tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan layanan transportasi tetap terjangkau di tengah meningkatnya kebutuhan perjalanan akhir tahun.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan stimulus ini dalam melakukan perjalanan pada masa Nataru,” ujarnya.

Dudy juga menegaskan bahwa pelaksanaan program ini telah disiapkan secara menyeluruh oleh seluruh operator transportasi.

Program diskon diberlakukan serentak mulai 21 November 2025 pukul 00.01. Untuk kereta api dan penyeberangan, potongan tarif berlaku 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, sementara angkutan laut dimulai lebih awal pada 17 Desember 2025. Pemerintah menyesuaikan jadwal ini berdasarkan kebutuhan operasional agar masyarakat memperoleh pilihan perjalanan yang lebih fleksibel.

Pada moda angkutan udara, kebijakan ini melanjutkan penurunan tarif tiket pesawat sebesar 13–14 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2025.

Pemerintah menargetkan 3,59 juta penumpang dapat menikmati insentif ini sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan menghidupkan kembali aktivitas ekonomi melalui peningkatan mobilitas.

Untuk kereta api, pemerintah menetapkan diskon 30 persen bagi tiket kereta ekonomi komersial yang mencakup 156 perjalanan reguler dan 26 perjalanan tambahan. Targetnya, 1,5 juta penumpang dapat memanfaatkan program ini sehingga pergerakan masyarakat meningkat dan penggunaan moda transportasi yang aman serta efisien semakin optimal.

Pada angkutan laut, diskon 20 persen dari tarif dasar, setara potongan 16–18 persen, ditujukan bagi 405.881 penumpang kelas ekonomi di berbagai rute antarpulau. Kebijakan ini mendukung konektivitas di wilayah pesisir dan 3T, sehingga perputaran ekonomi lokal dapat lebih terdorong.

Sementara itu, pada moda penyeberangan, diskon 100 persen tarif jasa kepelabuhanan diberikan untuk delapan lintasan di 16 pelabuhan. Insentif yang setara potongan rata-rata 19 persen ini menargetkan 227.560 penumpang dan hampir setengah juta kendaraan.

Dudy menegaskan bahwa seluruh operator telah meningkatkan kesiapan armada serta pengawasan keselamatan agar masyarakat dapat bepergian dengan biaya lebih ringan tanpa mengurangi kualitas layanan.

Pemerintah berharap stimulus lintas moda ini mampu memperkuat aktivitas ekonomi menjelang akhir tahun dan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan nasional. #

Jakarta – Kemajuan teknologi membawa manfaat besar bagi proses belajar dan hiburan anak, namun sekaligus meningkatkan risiko paparan konten berbahaya seperti judi daring. Masyarakat juga diimbau untuk menolak keberadaan Kingdom Group dan tidak tergiur oleh iming-iming keuntungan cepat yang sengaja disebarkan oleh pengelolanya. Judi daring bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan keluarga, memicu utang, dan menimbulkan kecanduan.

Situasi ini menuntut keterlibatan aktif dari keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk memastikan ruang digital tetap aman bagi perkembangan anak.

Judi daring dapat menimbulkan dampak berat, mulai dari kerugian finansial keluarga, gangguan emosi, kecanduan, hingga perilaku menyimpang.

Karena itu, pencegahan sejak dini menjadi investasi penting bagi kesejahteraan jangka panjang anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengungkapkan keprihatinan atas keterlibatan anak, termasuk pelajar sekolah dasar, dalam praktik judi daring.

“Ketika anak-anak kita sudah menjadi pelaku atau korban dalam ekosistem judi online, ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, aman, dan terlindungi,”* tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah terus berusaha melindungi anak-anak dari lingkungan digital yang berisiko.

“Negara dan orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memastikan anak-anak terbebas dari lingkungan digital yang berisiko tersebut” imbuh Menteri PPPA Arifah.

Arifah menilai perlu adanya pengawasan berlapis dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial.

“Anak-anak belum memiliki kemampuan untuk memahami risiko dan konsekuensi dari aktivitas seperti judi online,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya edukasi, keteladanan, serta pendampingan penggunaan gawai melalui program Parenting Digital.

KemenPPPA, Komdigi, Kementerian Pendidikan, dan Bareskrim juga memperkuat literasi digital ramah anak dan layanan konseling bagi korban.

“Bagi anak-anak yang sudah terpapar atau menjadi korban praktik judi online, Kemen PPPA menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikososial… agar anak dapat pulih dan kembali ke lingkungan yang aman,” ujar Arifah.

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyebut judi daring sebagai ancaman besar keluarga.

“Judi online sangat merusak nyaris seluruh sendi kehidupan. Banyak kondisi keluarga, terutama dari aspek ekonomi, yang hancur karena judi online,” tuturnya.

Ia menilai perempuan sebagai garda terdepan keluarga berperan penting mencegah paparan judi.

Penguatan aksi pemerintah turut disorot oleh Dr. Iswadi, Dosen Universitas Esa Unggul. Ia menilai pemblokiran jutaan situs judi oleh Komdigi mencerminkan komitmen kuat negara.

Iswadi juga menekankan pentingnya peran publik. Ia mengajak masyarakat melaporkan situs mencurigakan agar proses hukum berjalan cepat dan efektif.

“Ini merupakan momentum penting menuju tata kelola ruang digital yang berdaulat dan berintegritas. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memerangi kejahatan digital,” pungkasnya.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperketat pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos), terutama setelah ditemukan praktik penyalahgunaan untuk kegiatan judi daring. Masyarakat juga diajak mewaspadai keberadaan Kingdom Group di platform Facebook. Grup ini diduga kuat menjadi wadah promosi dan aktivitas judi daring yang kerap menyasar masyarakat umum. Menolak Kingdom Group berarti melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama warga dari risiko yang lebih besar.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa bansos untuk 7.200 penerima manfaat yang sempat dicoret kini kembali diaktifkan setelah melalui pertimbangan mendalam.

Menurut Gus Ipul, para penerima tersebut berada dalam kondisi sangat membutuhkan. “Masalahnya benar-benar butuh sekali. Kalau enggak butuh ya kita enggak akan pertimbangkan,” ujarnya.

Sebelumnya, terdapat 600 ribu orang yang dihapus dari daftar penerima bansos karena PPATK memblokir rekening mereka setelah terbukti digunakan untuk judi daring.

Dari jumlah tersebut, 200 ribu mengajukan permohonan reaktivasi, namun setelah verifikasi ketat, hanya 7.500 yang dinilai memenuhi syarat.

“Kami sedang evaluasi dalam minggu-minggu ini untuk kita tentukan apakah mereka bisa mendapatkan bansos kembali,” kata Gus Ipul.

Untuk mencegah penyalahgunaan kembali, Kemensos akan menerapkan pengawasan berlapis melalui Dinas Sosial dan pendamping desa. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga akan kembali melakukan audit rekening dalam enam bulan ke depan. Gus Ipul menegaskan bahwa kesempatan kedua ini adalah yang terakhir.

Kemensos juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat pemutakhiran data.

“Tentu dengan adanya pertemuan rutin seperti ini, kami dengan BPS, kita bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di lapangan dan sekaligus kalau ada hal-hal yang meragukan, kita akan coba cek ulang sekali lagi, agar data kita makin hari makin akurat,” ujar Gus Ipul.

Total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos reguler dan BLTS pada Desil 1 sampai 4 mencapai 35,04 juta, dengan 16,3 juta KPM telah diverifikasi dan mulai menerima penyaluran.

Sementara dari 18,7 juta penerima baru BLTS, terdapat 12,6 juta yang layak, 4,2 juta tidak layak, dan 1,9 juta masih diverifikasi.

Gus Ipul kembali menegaskan agar bantuan digunakan sesuai peruntukannya. “Tidak untuk membeli hal-hal lain yang dilarang… salah satunya untuk berjudi atau judi online,” katanya.

Di sisi lain, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan temuan inclusion error dalam proses verifikasi.

“Dari hasil verifikasi, ada 4,2 juta yang dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial… ini yang kemudian kita katakan sebagai inclusion error,” ujarnya.

Mereka akan digantikan oleh data exclusion error dengan prioritas lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga tidak mampu.

Oleh: Satriadi Kusuma )*

Pemerintah mengambil sikap keras terhadap penyalahgunaan bansos untuk aktivitasjudi daring, termasuk pemblokiran rekening yang terindikasi digunakan secara tidaksemestinya sebagai bentuk penegasan bahwa dana perlindungan sosial adalahamanah negara, bukan sarana mencari keuntungan instan. Masyarakat juga diimbaumewaspadai dan menolak keberadaan sindikat Kingdom Group di Facebook yang mempromosikan judi daring, karena aktivitas tersebut tidak hanya merugikan secaraekonomi, tetapi juga mengancam keharmonisan keluarga, memicu utang, menimbulkankecanduan, serta berpotensi menyeret pengguna pada konsekuensi hukum akibatpelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Dalam situasi ekonomi nasional yang menuntut ketelitian dalam penyaluran anggaran, kesewenang-wenangan penerima bantuan dalam menggunakan fasilitas negara tentu tidak dapat diterima. Pemerintah ingin menegaskan bahwa bansos hanyadiperuntukkan bagi keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk tujuan konsumtif maupun aktivitas ilegal.

Kementerian Sosial sebagai garda terdepan pengelola bansos kini tengah melakukanvalidasi menyeluruh terhadap data penerima. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menjelaskan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah bukanlah pemotongan bantuan dalam arti pengurangan kuota nasional, melainkan pengalihan hak kepada masyarakat yang lebih berhak. Ia memandang bahwa penyalahgunaan bansos tidakboleh dibiarkan karena menimbulkan ketidakadilan bagi warga miskin yang selama ini berada dalam antrean panjang untuk mendapatkan bantuan.

Analisis PPATK memperlihatkan betapa seriusnya masalah ini. Lembaga tersebut menemukan bahwa sekitar enam ratus ribu penerima bansos diduga terlibat dalamtransaksi judi daring. Temuan ini menjadi sinyal kuat bahwa ada celah dalam mekanisme pemanfaatan dana bantuan, yang kemudian dimanfaatkan oleh sebagian penerima untuk aktivitas yang sama sekali tidak sesuai dengan tujuan penyaluran.

Pemerintah merespons temuan tersebut dengan langkah-langkah korektif melalui verifikasi ulang data. Gus Ipul menerangkan bahwa pemerintah telah memeriksa dua belas juta data penerima, dan hasilnya menunjukkan sekitar dua juta di antaranya tidak memenuhi syarat. Dari proses pemeriksaan bersama PPATK dan perbankan, lebih dari tiga ratus ribu penerima bahkan telah dihentikan pencairannya.

Pemerintah menekankan bahwa proses validasi tidak berhenti pada angka-angka itu. Penyaluran akan terus diperbarui, disesuaikan dengan kondisi lapangan agar bansosbenar-benar tepat sasaran. Di sisi lain, pemerintah tetap memberi ruang bagi penerima yang terindikasi judi daring untuk mendapatkan kembali haknya apabila mereka benar-benar berada dalam kelompok miskin dan dapat membuktikan bahwa keterlibatan mereka tidak bersifat sengaja atau sistematis. Pendekatan ini membuktikan bahwa pemerintah tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan, tanpa mengabaikan ketertiban dan integritas dalam penyaluran bantuan.

Pengalihan bantuan yang dihentikan bukanlah pengurangan nilai bansos, melainkanbentuk pemindahan hak kepada kelompok masyarakat paling rentan, terutama pada kategori desil satu dan desil dua. Dengan kebijakan ini, tidak ada rumah tangga miskin yang kehilangan haknya; justru alokasi menjadi lebih akurat dan berpihak pada pihak yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran bansos memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga miskin.

Sementara itu, pemerintah daerah juga mengambil posisi tegas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya, menyatakan akan menertibkan penerima bansos yang kedapatan terlibat judi daring setelah PPATK menginformasikan adanya lima ribu penerima di Jakarta yang diduga menggunakan dana bantuan seperti KJP dan KJMU untuk aktivitas tersebut. Gubernur Pramono Anung menyampaikan bahwa PemprovDKI akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperkuat penyaluran bansosagar tidak lagi disalahgunakan.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Wakil Gubernur Rano Karno yang sebelumnya mengungkap adanya dugaan transaksi hingga triliunan rupiah yang melibatkan penerima bansos dalam skema perjudian daring. Pemprov DKI telahmenegaskan bahwa bantuan kepada warga yang terbukti terlibat akan dicabut sebagai bentuk penegakan aturan dan pencegahan penyimpangan lebih lanjut.

Respons tegas pemerintah pusat dan daerah mencerminkan kesadaran bersama bahwa judi daring merupakan ancaman yang tidak hanya merusak secara finansial, tetapi juga menggerus nilai moral dan ketahanan keluarga. Penggunaan dana bansosuntuk judi menunjukkan adanya penyimpangan serius dalam pemahaman sebagian penerima tentang tujuan bantuan. Pemerintah memandang bahwa penyalahgunaan semacam ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam upayapengentasan kemiskinan.

Pemerintah mengajak masyarakat ikut menjaga keberlangsungan program bansosdengan tidak hanya mematuhi ketentuan, tetapi juga membantu mengawasi lingkungansekitar. Bansos adalah instrumen keadilan sosial. Ketika instrumen itu disalahgunakan, bukan hanya negara yang dirugikan, tetapi juga jutaan keluarga miskin yang mengandalkan program tersebut untuk bertahan hidup. Melalui langkah-langkah tegasini, pemerintah berupaya memastikan bahwa perlindungan sosial tidak kehilanganmaknanya dan tetap menjadi alat untuk memperkuat kesejahteraan rakyat.

Di sisi lain kewaspadaan bersama adalah kunci. Ketika menemukan grup atau akunyang mempromosikan judi daring, termasuk Kingdom Group, masyarakat dapatmelaporkannya melalui fitur pelaporan di Facebook agar tindakan tegas dapat diambiloleh platform. Dengan menolak, tidak mengikuti, serta tidak berinteraksi dengan kontensemacam itu, masyarakat turut menjaga ruang digital tetap bersih dari praktik yang membahayakan. Kesadaran kolektif ini penting agar lingkungan media sosial tidakmenjadi ladang subur bagi pelaku judi daring untuk mempengaruhi dan merugikan lebihbanyak orang.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk menolak keberadaan Kingdom Group, tidakbergabung dalam aktivitasnya, serta melaporkan grup semacam itu melalui fiturpelaporan di Facebook. Menjaga ruang digital agar bersih dari praktik perjudianmerupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan bansos tidak terseret dalampenyimpangan dan tetap menjadi alat yang memperkuat kesejahteraan rakyat. Dengankewaspadaan kolektif, masyarakat turut mencegah kerugian yang lebih besar danmembantu pemerintah menjaga integritas program perlindungan sosial bagi merekayang paling membutuhkan.

)* Penulis adalah kontributor Jaringan Muda Indonesia Maju (JMIM)

Oleh: Bara Winatha*)

Program Diskon Tiket Transportasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat pergerakan ekonomi nasional menjelang musim liburan panjang. Pemerintah menyadari bahwa periode Nataru selalu menjadi momen dengan mobilitas tertinggi sepanjang tahun, sehingga penyesuaian harga transportasi menjadi faktor yang sangat menentukan. Dengan menghadirkan stimulus berupa diskon tiket kapal, pesawat, kereta api, hingga penyeberangan, pemerintah berharap mobilitas masyarakat tetap lancar tanpa terbebani lonjakan tarif yang biasanya terjadi pada masa puncak perjalanan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa insentif ini membuat harga tiket pesawat turun signifikan dan memberikan efek langsung pada keterjangkauan mobilitas masyarakat. Ia menjelaskan bahwa penurunan harga tiket pesawat terjadi melalui kombinasi PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), penyesuaian fuelsurcharge, hingga penurunan biaya avtur yang selama ini menjadi komponen besar dalam struktur tarif. Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan sekitar 36 juta penumpang dapat memanfaatkan kebijakan ini sehingga manfaatnya dirasakan secara luas.

Program diskon ini bukan langkah spontan, melainkan bagian dari strategi ekonomi nasional yang terukur. Mobilitas masyarakat pada periode Nataru tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas rekreasi, tetapi juga mempengaruhi kelancaran sektor perdagangan, pariwisata, serta rantai pasok regional. Dengan menekan harga tiket, pemerintah berharap masyarakat tetap dapat melakukan perjalanan dengan nyaman, sekaligus menjaga agar pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah berjalan stabil.

Selain itu, kebijakan ini berfungsi sebagai pelindung bagi kelompok rentan atau masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang biasanya paling terdampak saat terjadi kenaikan harga menjelang liburan. Melalui penurunan tarif yang signifikan, akses perjalanan menjadi lebih inklusif. Di sisi lain, dunia usaha juga memperoleh manfaat karena peningkatan jumlah pelancong dan arus keluar-masuk barang dapat berkontribusi pada peningkatan transaksi ekonomi di banyak daerah.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi juga memberikan penegasan mengenai pentingnya kebijakan tersebut dalam memastikan masyarakat mendapatkan layanan transportasi yang layak sekaligus terjangkau. Diskon tiket Nataru merupakan pelaksanaan arahan presiden agar mobilitas pada akhir tahun tidak hanya lancar dari sisi operasional, tetapi juga ramah bagi kantong masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diberlakukan serentak di seluruh moda utama, mulai dari 21 November 2025 untuk pesawat, hingga 22 Desember 2025 untuk kereta api dan penyeberangan.

Dudy menilai bahwa penurunan tarif yang diberikan oleh seluruh moda transportasi akan meningkatkan efisiensi biaya perjalanan dalam jumlah besar secara nasional. Pemerintah melihat bahwa jutaan masyarakat melakukan perjalanan dalam waktu hampir bersamaan, sehingga kebijakan ini diproyeksikan mampu mengurangi potensi kemacetan logistik dan menekan tingginya permintaan tiket pada satu waktu tertentu. Dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap transportasi yang lebih terjangkau, dampaknya akan langsung dirasakan dalam pergerakan orang maupun barang yang lebih efisien.

Di sektor perkeretaapian, penugasan pemerintah kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk memberikan diskon 30 persen menjadi salah satu yang paling disorot publik. Diskon ini berlaku untuk tiket kereta ekonomi komersial, baik reguler maupun tambahan, sehingga mencakup lebih dari 1,5 juta penumpang. KAI menyediakan 156 kereta reguler dan 26 kereta tambahan yang siap mengakomodasi lonjakan penumpang selama masa peakseason Nataru. Program ini juga didukung peningkatan kesiapan jalur, jembatan, lokomotif, hingga penguatan sistem keamanan di stasiun maupun perjalanan.

Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, memberikan apresiasi penuh terhadap kebijakan tersebut. Danang mengatakan bahwa program diskon tiket Nataru mencerminkan kehadiran negara dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses mobilitas yang optimal, aman, dan terjangkau. Ia menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendorong pergerakan ekonomi daerah, terutama sektor pariwisata, perdagangan, dan UMKM yang biasanya mengalami peningkatan aktivitas selama masa liburan.

Danang juga menekankan bahwa pihaknya di Komisi V DPR RI akan terus mendukung program-program pemerintah yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam sektor transportasi yang menjadi tulang punggung mobilitas nasional. Peningkatan mobilitas masyarakat selama libur Nataru diharapkan dapat menciptakan efek ganda terhadap ekonomi daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan, naiknya transaksi perdagangan lokal, hingga meningkatnya konsumsi di level rumah tangga.

Di samping itu, program diskon ini memperkuat literasi publik bahwa kebijakan fiskal pemerintah tidak hanya berada dalam ranah makro, tetapi juga menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. PPN DTP yang ditanggung pemerintah pada tiket pesawat menjadi contoh bagaimana kebijakan perpajakan dapat diarahkan untuk menciptakan ruang ekonomi bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga memberikan perhatian pada kebutuhan masyarakat dalam mobilitas yang aman, nyaman, dan terjangkau.

Pada level yang lebih luas, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan multiplier effectdalam perdagangan regional dan pariwisata. Dengan memastikan mobilitas tetap terjangkau, pemerintah tidak hanya membantu masyarakat menikmati liburan akhir tahun, tetapi juga menggerakkan perekonomian nasional secara lebih merata. Di tengah tantangan global dan dinamika ekonomi yang penuh ketidakpastian, kebijakan ini menunjukkan bagaimana langkah-langkah strategis dapat memastikan stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh: Rani Hapsari )*

Pemerintah semakin memperkuat upaya nasional untuk mencegah generasi mudaterjerumus dalam praktik judi daring, sebuah fenomena menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Masyarakat, khususnya pemuda pun diimbau untuk senantiasa mewaspadai beragam promosi judi daring seperti yang dilakukan sindikat Kingdom Group di berbagai platform media sosial yang hanya menebarkan ilusi kemenangan bagi penggunanya.

Dampak jaringan judi daring terhadap masyarakat sangat signifikan dan semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas perjudian yang mudah diakses menyebabkan peningkatan jumlah individu yang terjerat kecanduan, sehingga menimbulkan kerugian finansial yang tidak sedikit. Kondisi tersebut sering kali memicu masalah sosial seperti konflik dalam keluarga, tekanan psikologis, hingga tindakan kriminal akibat desakan kebutuhan ekonomi. Selain itu, maraknya konten dan iklan judi daring mendorong normalisasi perilaku berisiko, terutama bagi kelompok usia muda yang rentan.

Secara lebih luas, keberadaan jaringan judi daring seperti Kingdom Group sangatmengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan digital nasional. Perputaran uang gelap yang dihasilkan berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal lain, sementara celah sistem pembayaran digital membuka ruang terjadinya kejahatan siber. Aparat penegak hukum menghadapi tantangan besar dalam membongkar jaringan ini karena operasinya tersebar lintas yurisdiksi dan memanfaatkan teknologi penyamaran tingkat tinggi. Dengan demikian, fenomena ini menuntut upaya penanganan terpadu yang melibatkan pemerintah, lembaga keuangan, penyedia layanan digital, serta edukasi masyarakat secara berkelanjutan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan bahwa temuan Kejaksaan Agung mengenai keterlibatan masyarakat khususnya anak dalam judi daring merupakan tanda darurat yang harus diresponscepat. Ia menilai bahwa ketika anak-anak sudah menjadi pelaku maupun korban dalam ekosistem perjudian digital, maka hal itu tidak hanya mencederai hukum, tetapi juga mengganggu hak-hak mendasar mereka untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Arifah melihat bahwa judi daring memiliki dampak yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar kerugian materi. Aktivitas tersebut dapat memengaruhi kondisi psikologis, memicu kecanduan, serta mengganggu proses belajar anak di lingkungan pendidikan.

Bagi pemerintah, kejadian ini memperlihatkan perlunya pengawasan berlapis dari tiga lingkup utama: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Arifah menilai anak-anak belum cukup mampu memahami konsekuensi dari aktivitas digital berisiko dan mudah terpengaruh oleh iming-iming hadiah ataupun konten yang menyesatkan.

Karena itu, Arifah meyakini pendekatan pencegahan harus menekankan edukasi yang membangun kesadaran, bukan sekadar mengandalkan hukuman. Pemerintah pun mendorong peran orang tua, guru, serta masyarakat untuk menjadi teladan yang menunjukkan perilaku digital yang bertanggung jawab.

Sebagai tindak lanjut konkret, Kementerian PPPA telah memperkuat koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Bareskrim Polri. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan memperkuat literasi digital ramah anak, menyempurnakan mekanisme perlindungan di dunia maya, serta menghadirkan langkah-langkah cepat bagi anak-anak yang telah terpapar. Pemerintah memastikan tersedianya layanan konseling dan pendampingan psikososial dengan pendekatan non-stigmatisasi agar anak dapat pulih dan kembali berada pada lingkungan yang memberi rasa aman.

Selain itu, melalui program Parenting Digital, pemerintah mendorong orang tua untuk lebih aktif mengawasi penggunaan gawai. Pendekatan berbasis komunikasi positif dipandang mampu membantu anak memahami batasan dalam penggunaan internet. Dalam pandangan Arifah, keluarga tetap menjadi pilar terkuat dalam perlindungan anak. Dengan pendampingan yang konsisten, anak dapat diajak berdiskusi mengenai konten digital, belajar memilah informasi, dan memahami risiko yang mungkin muncul di ruang daring.

Dalam tataran kebijakan nasional, pemerintah telah mengimplementasikan Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring yang menjadi dasar koordinasi lintas kementerian dalam membangun ekosistem digital yang aman dan inklusif. Melalui peraturan ini, berbagai langkah pencegahan eksploitasi digital diperkuat, termasuk penanganan konten berbahaya, mekanisme pelaporan yang terintegrasi, serta kampanye edukatif “Anak Aman Digital”.

Pemerintah juga meluncurkan materi edukasi berupa video tentang bahaya judi daring untuk memperluas pemahaman masyarakat dan memperkuat kewaspadaan terhadap modus-modus perjudian terselubung.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, memperkuat pandangan pemerintah mengenai pentingnya perlindungan generasi muda. Ia menilai bahwa anak muda memiliki posisi strategis dalam pembangunan bangsa sehingga negara berkewajiban memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

Puan menekankan bahwa generasi muda harus tumbuh bebas dari praktik menyimpang, termasuk judi daring, dan dibekali pendidikan karakter serta literasi digital yang kuat. Ia mengingatkan bahwa keterlibatan pemuda di ruang publik harus diarahkan pada penguatan nilai kebangsaan dan kepedulian sosial, bukan sebaliknya.

Dari sisi keamanan digital, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyoroti ancaman judi daring tidak hanya dari sisi moral, tetapi juga dari aspek keamanan data dan stabilitas ekonomi. Ia menyampaikan bahwa praktik judi daring sering kali terhubung dengan penyalahgunaan data pribadi dan aktivitas keuangan ilegal.

Dalam rentang beberapa bulan terakhir saja, aparat penegak hukum telah menangani ratusan kasus dengan ratusan tersangka, termasuk sindikat internasional. Sukamtamenilai hal ini sebagai bukti bahwa judi daring telah membentuk ekosistem kriminal yang kompleks dan memerlukan respons serius.

Ia menambahkan bahwa implementasi UU Perlindungan Data Pribadi masih harus diperkuat, terutama dalam pengawasan teknis dan pengamanan data. Di sisi lain, promosi judi daring melalui media sosial yang menyasar generasi muda menjadi tantangan besar yang tidak bisa diatasi tanpa kolaborasi antara pemerintah, sektor digital, dan masyarakat.

Pemerintah melalui berbagai kementerian, lembaga, dan dukungan DPR menegaskan bahwa perlindungan anak dari judi daring adalah agenda nasional yang memerlukan kesadaran kolektif. Setiap pihak memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari risiko digital.

Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat aktif melaporkan dugaan kasus melalui kanal resmi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga tidak ada lagi anak yang menjadi korban. Melalui upaya terpadu ini, negara berharap dapat membangun generasi yang beretika, kritis, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan era digital dengan ketangguhan moral yang kuat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Rivka Mayangsari )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan transformasi ekonomi nasional melalui kebijakan hilirisasi yang semakin terstruktur dan terukur. Salah satu langkah strategis yang kini menghasilkan dampak signifikan adalah larangan ekspor bahan mentah yang dibarengi dengan kewajiban pengolahan di dalam negeri. Langkah ini tidak hanya memperbaiki struktur industri nasional, tetapi juga memberikan nilai tambah besar bagi ekonomi Indonesia.

Hingga September 2025, pemerintah mencatat realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp431,4 triliun, melonjak 58,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan tersebut menjadi bukti bahwa hilirisasi bukan sekadar jargon politik, melainkan kebijakan nyata yang menggerakkan roda ekonomi dari hulu hingga hilir.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menegaskan bahwa hilirisasi telah menjadi fondasi utama dalam transformasi ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kebijakan hilirisasi yang kini dijalankan bukanlah langkah spontan, melainkan hasil perencanaan jangka panjang yang disusun secara strategis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Pemerintah telah menyusun peta jalan nasional yang memuat 28 komoditas prioritas dalam delapan kelompok besar, mulai dari mineral, energi, pertanian, hingga perikanan. Peta jalan ini dirancang untuk menarik investasi berorientasi ekspor sekaligus menghadirkan nilai tambah ekonomi yang jauh lebih tinggi dibanding hanya mengekspor bahan baku.

Capaian investasi Rp431,4 triliun tersebut didorong terutama oleh sektor mineral yang menjadi motor utama hilirisasi. Hal ini tidak mengherankan mengingat komoditas mineral seperti nikel, bauksit, tembaga, dan timah merupakan kekuatan utama Indonesia dalam rantai pasok global. Di sektor nikel, struktur industri hilir dinilai sudah hampir lengkap, mulai dari pengolahan bijih melalui smelter hingga ke industri baterai kendaraan listrik yang kini menjadi salah satu industri masa depan dunia. Dengan rantai industri yang semakin terintegrasi, Indonesia mulai mengukuhkan posisi sebagai pemain penting dalam industri kendaraan listrik dan energi baru terbarukan.

Pemerintah juga tengah melakukan penataan hilirisasi terhadap bauksit, tembaga, dan timah. Penataan ini diarahkan agar rantai pasok domestik semakin kuat dan tidak bergantung pada pasar luar negeri. Pembangunan smelter harus dilakukan secara terukur. Pembangunan smelter yang tidak terkendali berisiko memunculkan overcapacity yang justru dapat menekan daya saing produk nasional dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah memastikan bahwa seluruh proyek pembangunan industri hilir dilakukan berdasarkan kebutuhan riil, studi kelayakan, serta proyeksi permintaan global.

Pada sektor energi, pemerintah mempercepat proyek gasifikasi batubara sebagai bagian dari agenda kemandirian energi nasional. Salah satu proyek strategis adalah program coal to synthetic gas yang dikerjakan oleh Bukit Asam bersama PDN dan Pusri. Proyek ini diarahkan untuk memproduksi amonia dan metanol yang selama ini masih banyak diimpor Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya menekan ketergantungan pada negara lain, tetapi juga membuka peluang baru bagi industri petrokimia nasional untuk tumbuh lebih kuat. Dengan hilirisasi energi, Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mulai berperan sebagai produsen bahan baku industri global.

Hilirisasi menjadi strategi utama agar Indonesia tidak lagi berada pada posisi yang lemah dalam perdagangan internasional. Selama puluhan tahun, Indonesia hanya mengekspor bahan mentah yang nilainya relatif rendah. Negara lainlah yang menikmati keuntungan besar setelah mengolah bahan mentah tersebut menjadi produk industri bernilai tinggi. Melalui kebijakan larangan ekspor bahan mentah, pemerintah ingin memutus rantai ketergantungan itu. Nilai tambah yang selama ini dinikmati negara lain kini harus kembali ke dalam negeri, menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.

Selain menghadirkan nilai tambah, kebijakan hilirisasi juga berdampak langsung pada pembangunan daerah. Pembangunan smelter, pabrik pengolahan, dan infrastruktur pendukung telah membuka ribuan lapangan kerja baru di berbagai provinsi. Sektor-sektor seperti perumahan, transportasi, logistik, dan UMKM turut berkembang pesat. Hilirisasi menciptakan efek berantai ekonomi yang tidak hanya menguntungkan pemerintah pusat, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Tidak hanya itu, hilirisasi juga memperkuat cadangan devisa negara. Dengan berkurangnya impor akibat produksi dalam negeri yang semakin lengkap, neraca perdagangan Indonesia menjadi lebih sehat. Industri hilir yang berkembang pesat memungkinkan Indonesia mengekspor produk dengan nilai jauh lebih tinggi. Dalam jangka panjang, kebijakan ini akan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia serta menjadikan negara lebih tahan menghadapi tekanan global, seperti fluktuasi harga komoditas atau gejolak ekonomi dunia.

Dengan seluruh capaian ini, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan larangan ekspor bahan mentah bukanlah hambatan bagi pelaku usaha, tetapi investasi masa depan bagi generasi mendatang. Hilirisasi memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak lagi diekspor dalam bentuk yang paling murah, melainkan diolah di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah maksimal. Ini adalah langkah strategis untuk mengukuhkan kedaulatan ekonomi, memperkuat industri nasional, dan membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi rakyat.

Kebijakan hilirisasi adalah pondasi dari ekonomi Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Pemerintah telah mengambil langkah yang tepat, dan kini tugas semua pihak adalah mendukung transformasi ini demi masa depan yang lebih sejahtera.

)* Pemerhati Ekonomi

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Program hilirisasi dipandang sebagai salah satu strategi utama pemerintah untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle-income trap. Istilah jebakan ini menggambarkan kondisi ketika suatu negara berhasil naik kelas dari negara berpenghasilan rendah menjadi berpenghasilan menengah, namun kemudian kesulitan bergerak lebih jauh menuju kategori negara maju. Situasi tersebut biasanya muncul akibat stagnasi produktivitas, lambatnya transformasi industri, serta minimnya inovasi bernilai tambah tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hilirisasi menjadi pondasi penting bagi Indonesia untuk naik kelas di tengah persaingan global. Airlangga menekankan peran penting kolaborasi kampus, industri, dan pemerintah dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional. Jika strategi hilirisasi berhasil diterapkan secara menyeluruh, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari middle-income trap dalam satu atau dua dekade mendatang.

Hilirisasi dirancang untuk mengubah struktur perekonomian dari yang berbasis ekstraksi menjadi berbasis manufaktur dan pengolahan lanjutan. Melalui kebijakan ini, Indonesia berupaya memperbesar kapasitas industri domestik agar bisa menghasilkan produk turunan bernilai tambah lebih tinggi. Strategi ini diproyeksikan memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang, menciptakan rantai pasok yang lebih kokoh, serta memperluas lapangan kerja di sektor industri. Perubahan struktural ini juga mendukung transformasi ekonomi berbasis inovasi, yang selama ini menjadi hambatan utama negara-negara berkembang dalam menghindari stagnasi pendapatan.

Wakil Direktur Utama Mining Industry Indonesia (MIND ID), Dany Amrul Ichdan mengungkapkan berbagai strategi sebagai upaya keluar dari jebakan middle-income trap sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen year on year (yoy). Menurutnya, Indonesia Naik Kelas bukan hanya agenda ekonomi, tetapi peta jalan peradaban bangsa. Danymenilai hilirisasi dan industrialisasi bukan sekadar pembangunan smelter, melainkan transformasi menuju penguasaan rantai nilai global.

Salah satu tujuan utama hilirisasi adalah mempercepat percepatan industrialisasi. Selama bertahun-tahun, Indonesia menghadapi tantangan struktural karena sebagian besar kegiatan ekonomi masih berada pada tahap awal dari rantai pasok global. Ekspor komoditas mentah seperti batu bara, minyak sawit mentah, bauksit, atau mineral lainnya hanya memberikan nilai tambah terbatas. Ketika harga komoditas global melemah, perekonomian dalam negeri ikut terdampak signifikan. Dengan mendorong pengolahan lanjutan, Indonesia dapat memperkecil risiko volatilitas harga serta memperoleh pendapatan lebih tinggi dari produk hilir yang memiliki margin keuntungan lebih besar.

Hilirisasi juga menciptakan kesempatan untuk memperkuat basis industri nasional melalui investasi besar dalam fasilitas pengolahan dan infrastruktur pendukung. Kehadiran pabrik smelter, pusat industri baru, serta ekosistem rantai pasok domestik berpotensi mendorong pertumbuhan kawasan industri di berbagai daerah. Perkembangan ini bukan hanya memberi dampak ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat integrasi wilayah dan menciptakan pemerataan pembangunan. Dengan penyebaran industri ke berbagai daerah, kesempatan kerja tumbuh lebih merata, dan pergerakan ekonomi tidak lagi terkonsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan tertentu saja.

Selain fokus pada investasi fisik, strategi hilirisasi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan industri pengolahan membutuhkan tenaga kerja terampil, baik dalam bidang teknik, manajemen, teknologi informasi, maupun inovasi industri. Situasi ini memacu peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan vokasi, pelatihan industri, dan kerja sama dengan institusi pendidikan. Pertumbuhan industri berbasis teknologi ini membentuk ekosistem baru yang membuka ruang lebih luas bagi generasi muda untuk terlibat dalam sektor-sektor strategis, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.

Selain manfaat ekonomi, hilirisasi berperan dalam memperkuat keberlanjutan lingkungan. Pengolahan mineral dan komoditas secara lokal memungkinkan pemerintah menerapkan standar lingkungan yang lebih ketat dan terukur. Aktivitas industri dapat diawasi lebih dekat sehingga risiko kerusakan alam dan pencemaran dapat ditekan. Selain itu, hilirisasi mendukung penggunaan teknologi ramah lingkungan, terutama dalam industri energi terbarukan dan baterai. Transformasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan apabila kebijakan industrialisasi diarahkan secara tepat.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Tamsil Linrung, memberikan penghargaan kepada Provinsi Maluku Utara yang berhasil mendorong hilirisasi dan mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Menurut Tamsil, capaian tersebut semakin memperkuat harapan akan terwujudnya target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Tamsil menegaskan bahwa kesuksesan Maluku Utara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa menjadi contoh penting bagi Indonesia dalam mempercepat hilirisasi. Ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menyambut momentum hilirisasi. Hal ini, menurutnya, dapat dilakukan dengan memperkuat birokrasi, mempercepat proses perizinan, serta menyiapkan infrastruktur yang mendukung kawasan industri strategis. Pendekatan ini berpotensi menciptakan efek pengganda yang besar bagi sektor-sektor seperti logistik, jasa, perhotelan, dan ekonomi lokal lainnya.

Dalam implementasinya, hilirisasi juga memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Setiap pihak memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem industri yang produktif dan berkelanjutan. Pemerintah berperan menyediakan regulasi dan infrastruktur, dunia usaha berpartisipasi melalui investasi dan operasi industri, sementara lembaga pendidikan berkontribusi dengan menyiapkan tenaga kerja terampil. Keselarasan berbagai pihak dalam ekosistem ini menentukan seberapa cepat Indonesia dapat mencapai transformasi struktural yang diharapkan.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat langkah strategis dalam mendorong hilirisasi lima komoditas perkebunan prioritas, yakni kelapa, kakao, tebu, kopi, dan mete, ditambah lada serta pala, sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional 2025–2027.

Program hilirisasi ini diproyeksikan mampu menciptakan nilai ekonomi sebesar Rp138,49 triliun melalui peningkatan kapasitas industri olahan, perluasan areal tanam, serta penguatan rantai pasok yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan hilirisasi adalah tahap penting untuk mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah dan mendorong nilai tambah produk di dalam negeri.

“Hilirisasi kita bangun supaya komoditas tidak lagi dijual sebagai bahan baku. Kita olah di dalam negeri agar petani dapat nilai tambahnya,” kata Amran.

Ia menjelaskan bahwa nilai ekonomi dari hilirisasi enam komoditas perkebunan tersebut diperkirakan mencapai Rp138,49 triliun, dengan potensi penyerapan tenaga kerja lebih dari 1,6 juta orang. Target pengembangan areal tanam ditetapkan seluas 870.890 hektare untuk periode 2025–2027.

“Kementan menyiapkan tahapan hilirisasi mulai 2025, seiring pembangunan infrastruktur produksi, mekanisasi pertanian, dan penguatan tata niaga untuk memperluas peluang ekspor komoditas unggulan,” jelasnya.

Dukungan terhadap kebijakan hilirisasi ini juga datang dari pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengambil langkah konkret untuk membangkitkan kembali sektor perkebunan melalui pembangunan sistem hilirisasi yang berkelanjutan.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menuturkan bahwa daerahnya menargetkan peningkatan signifikan nilai ekonomi dari komoditas unggulan seperti kelapa, tebu, mete, dan kakao. Pihaknya yakin hilirisasi akan mendorong tumbuhnya usaha baru dan memperkuat ekonomi berbasis perkebunan rakyat.

“Program tersebut dirancang untuk memberdayakan petani melalui peningkatan produktivitas, perluasan akses pembiayaan, serta pengembangan fasilitas pengolahan yang dapat menciptakan nilai tambah produk lokal,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Barat, Buchari Bachter, mengatakan Kadin berperan penting dalam meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah melalui pengembangan hilirisasi, fasilitasi ekspor, dan kolaborasi multipihak.

“Hilirisasi komoditas seperti kelapa sawit, kopi, kelapa, dan gambir harus menghasilkan produk dengan nilai tambah yang tinggi,” tegas Buchari.

Melalui sinergitas antar berbagai pihak hilirisasi komoditas perkebunan diproyeksikan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya memperkuat struktur industri nasional, tetapi juga membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkokoh posisi Indonesia sebagai produsen perkebunan di pasar internasional.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat hilirisasi sumber daya alam melalui kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menjelaskan bahwa hilirisasi dirancang untuk memastikan nilai tambah sumber daya alam tetap dinikmati di dalam negeri dan menjadi fondasi transformasi industri nasional.

“Hilirisasi adalah strategi jangka panjang yang memastikan keuntungan sumber daya alam tetap berada di Indonesia,” ujarnya.

Todotua menambahkan bahwa realisasi investasi hilirisasi sepanjang Januari–September 2025 telah mencapai Rp 431,4 triliun, atau meningkat 58,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Lonjakan tersebut menunjukkan efektivitas kebijakan menahan ekspor bahan mentah dan mendorong industri melakukan pengolahan di dalam negeri,” katanya.

Ia memaparkan bahwa peta jalan hilirisasi mencakup 28 komoditas prioritas dalam delapan kelompok besar, dengan sektor mineral masih menjadi pendorong utama. Sektor perkebunan, kehutanan, migas, dan perikanan mengikuti di belakang sebagai penopang pertumbuhan investasi.

“Kebijakan larangan ekspor bahan mentah mendorong industri membangun rantai nilai yang lebih kuat dan berorientasi ekspor,” jelasnya.

Todotua mengingatkan perlunya pengawasan terhadap risiko overcapacity smelter agar kualitas proyek tetap terjaga. Evaluasi berkala dilakukan pemerintah agar iklim investasi tetap kompetitif dan terarah.

Senada, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa hilirisasi merupakan strategi nasional yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kebijakan larangan ekspor bahan mentah sudah berada di jalur tepat untuk mendorong industrialisasi.

“Kita ingin hilirisasi membuka lapangan kerja yang lebih besar dan membuat Indonesia naik kelas dalam rantai pasok global,” tegasnya.

Bahlil menambahkan bahwa pemerintah terus memperkuat kepastian hukum dan kemudahan berusaha demi menarik investor strategis. Menurutnya, konsistensi kebijakan hilirisasi menjadi penanda bahwa Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada ekspor bahan mentah yang hanya memberi keuntungan jangka pendek.

“Konsistensi pemerintah dan dukungan para pemangku kepentingan menunjukkan bahwa, hilirisasi menjadi pilar penting pembangunan ekonomi masa depan,” pungkasnya.